Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di Sidang PBB, Kemenlu: Karena Batas Waktu

    Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di Sidang PBB, Kemenlu: Karena Batas Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengklarifikasi bahwa penyebab mikrofon Presiden Prabowo Subianto mati saat berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) adalah karena alasan prosedural mengenai batas waktu.

    Saat menyampaikan pernyataannya di hadapan pertemuan tingkat tinggi PBB terkait isu Palestina dan solusi dua negara di Markas PBB New York, Senin waktu setempat, pelantang suara yang digunakan Presiden RI tiba-tiba terputus setelah ia menyampaikan kalimat “Kami bersedia menyediakan pasukan perdamaian”.

    “Terdapat aturan prosedur bahwa setiap negara mendapat kesempatan 5 menit. Apabila pidato lebih dari 5 menit maka mikrofon akan dimatikan,” kata Direktur Informasi dan Media Kemlu RI Hartyo Harkomoyo dikutip dari Antara pada Selasa (23/9/2025).

    Dia menyampaikan bahwa setiap pertemuan PBB memiliki aturan tersendiri, seperti aturan alokasi waktu yang diberikan bagi setiap anggota delegasi untuk menyampaikan pandangan mereka di hadapan sidang.

    Karena melebihi batas waktu yang ditentukan tersebut, ucap dia, suara Prabowo tiba-tiba terputus dan tidak muncul dalam siaran langsung SMU PBB yang dipantau masyarakat sedunia.

    Namun demikian, Hartyo memastikan bahwa presiden RI menyampaikan pidatonya dengan cukup lantang sehingga delegasi SMU PBB masih dapat mendengar suaranya meski tanpa mikrofon.

    “Meski mikrofon dimatikan, pidato Presiden Prabowo masih jelas terdengar oleh para delegasi di Aula Sidang Majelis Umum,” kata Direktur di Kemlu RI itu.

    Selain Presiden Prabowo yang berpidato di urutan kelima, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan diketahui juga mengalami mati mikrofon saat berpidato di urutan kedua dalam agenda yang sama.

    Merespons kejadian tersebut, Direktorat Komunikasi Turki mengungkapkan alasan yang sama bahwa mikrofon terputus secara otomatis apabila sambutan diberikan melampaui batas waktu 5 menit.

    Sebagaimana dilaporkan kantor berita Anadolu, Presiden Erdogan melampaui batas waktu dalam pidatonya karena ia sempat berhenti saat mendapat sambutan tepuk tangan dari hadirin SMU PBB.

    Dalam KTT soal Palestina yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi tersebut, 33 pemimpin delegasi yang mewakili negara dan perkumpulan negara seperti Uni Eropa dan Liga Arab, menyampaikan pandangan mereka tentang penyelesaian masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang ideal.

     

     

  • RI Harap Pengakuan Negara Palestina Percepat Realisasi Solusi Dua Negara

    RI Harap Pengakuan Negara Palestina Percepat Realisasi Solusi Dua Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengakuan sejumlah pihak terhadap negara Palestina diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mencapai solusi dua negara (two state solution) di tengah konflik di Gaza.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, Indonesia mengapresiasi pengakuan terhadap Palestina yang dilakukan dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Selasa (22/9/2025) waktu AS. Dia menuturkan, beberapa negara baru yang mengakui Palestina diantaranya adalah Inggris, Australia, Portugal, Kanada, dan Prancis. 

    Menurutnya, pengakuan dari negara-negara tersebut merupakan langkah yang benar di mata sejarah. Dia mengatakan, konflik Palestina-Israel di Gaza bukan hanya masalah politik, tetapi juga merupakan isu kemanusiaan.

    Sugiono berharap, bertambahnya pihak-pihak yang mengakui Palestina dapat semakin meningkatkan upaya dalam mencapai solusi dua negara.

    “Kita berharap dari pengakuan ini ada satu langkah konkret yang terbuka yang bakal mencapai solusi dua negara,”  kata Sugiono dalam Press Briefing yang disiapkan oleh kanal YouTube Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (23/9/2025).

    Adapun, Sugiono menyampaikan bahwa konferensi terkait isu Palestina diprakarsai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud.

    Dalam konferensi tersebut, Sugiono menuturkan, Presiden Prabowo Subianto yang mendapat kesempatan berbicara dan membahas situasi yang memprihatinkan atas kekerasan serta kelaparan yang disebabkan oleh pendudukan di Gaza.

    “Apresiasi Indonesia, khususnya pada negara-negara yang memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendesak negara lain untuk segera mengakui negara Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah.

    “Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel,” tegas Prabowo. 

    Prabowo juga menegaskan pentingnya kredibilitas PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Dia mengatakan bahwa pengakuan kenegaraan harus diiringi dengan peluang nyata menuju perdamaian yang adil dan abadi.

  • Keracunan Makanan MBG Ada 5.626 Orang, Cisdi Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Serius

    Keracunan Makanan MBG Ada 5.626 Orang, Cisdi Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Serius

    Bisnis.com, JAKARTA – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG) karena muncul kasus keracunan makanan hingga 5.626 kasus, setelah delapan bulan diluncurkan.

    Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, mengatakan kasus keracunan akibat MBG ibarat fenomena puncak gunung es. Angka jumlah kasus bisa jadi lebih banyak karena pemerintah belum menyediakan sistem pelaporan publik.

    “MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik,” ujarnya, seperti yang dikutip dari laman resmi CISDI, Selasa (23/9/2025).

    Adapun data 5.626 kasus keracunan makanan MBG terjadi di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi hingga 19 September 2025. Data ini dihimpun dari pemantauan pemberitaan dan pernyataan resmi Dinas Kesehatan di berbagai daerah.

    “Data ini menjadi alarm penting untuk mengevaluasi total program ini,” ungkap Diah.

    Beberapa peristiwa keracunan bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh pemerintah daerah karena menimpa ratusan siswa. Selain itu, pemerintah daerah menjadi terbebani dengan biaya penanganan keracunan massal.

    Sebagai informasi, alokasi anggaran transfer ke daerah juga berkurang 24,7% dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026).

    CISDI menyampaikan bahwa program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini belum dipersiapkan secara matang dari awal. Selain itu, sampai sekarang belum tersedia peraturan presiden sebagai payung hukum dan termasuk regulasi teknis lainnya. 

    BGN Lakukan Investigasi

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatatkan setidaknya ada 4.711 orang yang mengalami keracunan MBG. Kini pihaknya membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus dugaan keracunan siswa yang mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

    Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan bahwa pembentukan tim investigasi ini merupakan bagian dari tugasnya usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk bertugas di BGN.

    “Investigasi ini berkait dengan yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atau keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur,” katanya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Nanik melanjutkan, keberadaan tim investigasi ini diharapkan bisa menjadi second opinion dalam mengusut dugaan keracunan MBG, seiring pemeriksaan yang juga dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

    Dia menjelaskan, proses investigasi akan mencakup penelusuran mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga pemeriksaan sampel makanan yang disimpan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Menurut Nanik, tim investigasi kejadian luar biasa dari proyek mercusuar pemerintah ini akan dibentuk pada pekan ini dan segera turun langsung mengecek kondisi di lapangan.

    “Tim investigasi akan kami bentuk terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan juga dari teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Jadi ini untuk mempercepat temuan sambil menunggu BPOM, supaya masyarakat segera mendapatkan jawabannya,” ucapnya.

  • RI Sepakati Pinjaman Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia

    RI Sepakati Pinjaman Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia telah menyetujui plafon pinjaman luar negeri senilai US$450 juta atau sekitar Rp7,47 triliun untuk mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi milik Italia yang sudah dipensiunkan. 

    Melansir pemberitaan Turkiye Today pada Selasa (23/9/2025), langkah ini menjadi sinyal paling konkret Indonesia dalam membangun kemampuan operasi penerbangan kapal induk.

    Persetujuan tersebut tertuang dalam surat Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tertanggal 29 Agustus 2025. 

    Selain untuk kapal induk, alokasi tambahan juga disiapkan hingga US$250 juta untuk helikopter angkut dan US$300 juta untuk helikopter utilitas.

    Pendanaan akuisisi bisa diperoleh melalui lembaga kredit ekspor, kreditur bilateral, maupun pemberi pinjaman swasta sehingga memberi fleksibilitas bagi Indonesia dalam menyusun skema pembiayaan. 

    Kapal Giuseppe Garibaldi yang dipensiunkan Italia pada Oktober 2024 setelah hampir 40 tahun beroperasi ini akan menjadi tonggak masuknya Indonesia ke era operasi kapal induk dalam kerangka program Minimum Essential Force (MEF).

    Perusahaan galangan kapal Italia, Fincantieri, telah menyampaikan proposal resmi pada Juli 2025 saat kunjungan delegasi Indonesia ke Roma. Presentasi tersebut mencakup empat area utama untuk konversi kapal menjadi kapal induk nirawak (drone carrier), meski rincian modifikasi, jadwal, dan biaya final belum diungkap.

    “Kapal ini dalam kondisi baik dan bisa beroperasi 15–20 tahun ke depan,” ujar perwakilan Fincantieri dalam ajang Indodefence 2025 di Jakarta, ketika rencana akuisisi pertama kali mencuat ke publik.

    Kapal Giuseppe Garibaldi memiliki rekam jejak panjang dalam operasi militer. Diluncurkan pada 1985 sebagai kapal induk penuh pertama Italia, kapal sepanjang 180 meter itu terlibat dalam sejumlah misi NATO, termasuk Operation Allied Force di Kosovo pada 1999 dan Operation Unified Protector di Libya pada 2011, dengan lebih dari 1.200 jam terbang tercatat.

    Kapal ini dilengkapi dek penerbangan sepanjang 174 meter dengan tanjakan ski-jump 4 derajat dan mampu menampung hingga 18 pesawat tergantung konfigurasi. Sepanjang masa operasinya, Garibaldi mengoperasikan jet tempur AV-8B Harrier II serta sejumlah helikopter, termasuk SH-3D dan AW101.

    Ambisi Indonesia mengoperasikan kapal induk selaras dengan kemitraan pertahanan yang kian erat bersama Turki. Indonesia telah meneken perjanjian dengan produsen Baykar asal Turki dan perusahaan lokal Republikorp untuk pengadaan 60 drone maritim Bayraktar TB3 serta 9 UAV Akinci.

    Dalam pameran Indodefence 2025, Republikorp menampilkan model konsep kapal induk dengan desain dua pulau (dual-island) sekaligus maket drone buatan Turki.

    Drone Bayraktar TB3 sendiri sudah mencatat lebih dari 100 sortie dari kapal TCG Anadolu milik Turki, termasuk misi bersenjata, yang menunjukkan kompatibilitas dengan dek ski-jump seperti milik Giuseppe Garibaldi.

  • Pertemuan Bilateral Presiden Prabowo dan Sekjen PBB, Ini Pembahasannya

    Pertemuan Bilateral Presiden Prabowo dan Sekjen PBB, Ini Pembahasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, pada Senin (22/9/2025) waktu setempat.

    Setibanya di lokasi pertemuan, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Sekjen PBB Guterres. Setelahnya kedua pemimpin melakukan sesi foto bersama.

    Pertemuan tersebut berlangsung setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution atau Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Kepala Negara juga mendorong upaya bersama pembangunan berkelanjutan dan memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral.

    “Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung sistem multilateral dan tetap percaya bahwa PBB merupakan sebuah organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga kedamaian atas dunia,” ujar Sugiono dalam keterangannya.

    Selain itu, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis, antara lain komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan mandatnya. Kepala Negara juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian, khususnya terkait situasi di Gaza.

    “Kemudian menyampaikan juga dukungan dan support kepada PBB dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya dan termasuk juga dalam kaitannya dengan situasi yang ada di Gaza jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia menyampaikan kehendak dan dukungannya dalam rangka mengirimkan pasukan perdamaian di sana,” imbuh Sugiono.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Umar Hadi.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB turut didampingi oleh Deputy Secretary-General Amina Mohammed, Under-Secretary-General for Policy Executive Office of the Secretary-General (EOSG) Guy Ryder, Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs Rosemary DiCarlo, Director, Sustainable Development Unit, EOSG Karima El Korri, serta Political Unit, EOSG Hirofumi Goto.

  • KSP Qodari Dukung Gerakan Stop “Tot-Tot-Wok-Wok” untuk Pejabat yang Salah Gunakan Strobo

    KSP Qodari Dukung Gerakan Stop “Tot-Tot-Wok-Wok” untuk Pejabat yang Salah Gunakan Strobo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengambil sikap tegas mendukung gerakan stop “tot-tot-wok-wok” yang menjadi protes warganet yang mengecam penyalahgunaan sirene dan strobo oleh pejabat publik.

    Qodari menyatakan pejabat harus lebih bijak dalam penggunaan pengawalan dan memberi contoh perilaku sederhana kepada publik.

    “Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi) sudah menegaskan pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan dan mencontoh Presiden Prabowo yang hormat kepada pengguna jalan lain,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Senin (22/9/2025).

    Dia menyebut pula bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto jarang memakai strobo karena merasa terganggu dan ingin menjadi teladan.

    Qodari mengungkapkan praktik pribadinya: ia telah menghentikan penggunaan voorijder (pengawal motor) dan membatasi penggunaan strobo hanya pada kondisi benar-benar darurat, misalnya untuk mengejar rapat penting.

    “Sebelum ini saya sudah mengatakan saya stop pakai patwal. Eh bukan patwal, voorijder ya? Pakai motoris. Mobil dinas saya Kijang. Strobo cuma kalau betul-betul diperlukan,” ujarnya.

    Kepala Staf Presiden juga menekankan aspek etika dan akuntabilitas pengeluaran negara.

    “Pejabat publik itu, masyarakat tahu maunya nggak boleh mewah-mewah. Karena anggarannya dari uang negara. Uang negara dari pajak rakyat. Jangan sampai gue susah-susah, lu senang-senang,” tegas Qodari.

    Sebagai langkah konkret, Qodari menyatakan KSP telah menyesuaikan protokol pengawalan personel pengawal (walpri) tetap ada untuk keselamatan, tetapi penggunaan strobo dibatasi.

    Dia juga mengimbau pejabat lain untuk mengikuti contoh tersebut agar tidak menimbulkan kesan tone-deaf terhadap kondisi masyarakat.

    Gerakan stop “tot-tot-wok-wok” awalnya digerakkan warganet setelah beredarnya bukti-bukti penggunaan sirene dan strobo secara berlebihan di jalan umum oleh sejumlah pejabat. Kampanye ini menyorot ketidaknyamanan publik dan potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan non-darurat.

    “Karena anggarannya dari uang negara. Nah, uang negara dari pajak rakyat. Jangan sampai gua susah-susah lu senang-senang. Berarti pemerintah tidak, tone deaf? Udah, nggak buta dan tuli. Udah dilaksanakan,” tandas Qodari.

  • Ini Link Rapat Paripurna DPR, Sahkan APBN 2026 dan Calon Hakim Agung

    Ini Link Rapat Paripurna DPR, Sahkan APBN 2026 dan Calon Hakim Agung

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR akan menggelar Rapat Paripurna pada hari ini Selasa (23/9/2025). Dalam jadwal acara, DPR bakal mengambil keputusan mengesahkan RUU APBN 2026 hingga penetapan calon hakim agung.

    Pengambilan keputusan terkait APBN 2026 dan calon hakim agung dilakukan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, pukul 10.00 WIB. 

    “Berdasarkan jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 22 September 2025, bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengadakan Rapat Paripurna,” tulis surat yang diterima Bisnis, Selasa (23/9/2025).

    Dalam lampiran surat, anggota pria mengenakan pakaian sipil lengkap dan wanita menyesuaikan serta mengenakan lencana DPR RI.

    Jadwal Acara Rapat Paripurna APBN 2026:

    1. Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU APBN 2026.

    2. Laporan Badan Legislasi tentang perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029.

    3. Laporan Komisi III mengenai hasil uji kelayakan (fit and proper test) calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung.

    4. Laporan Komisi XI tentang hasil uji kelayakan calon anggota dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    5. Laporan Komisi XII mengenai hasil uji kelayakan calon ketua dan anggota komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025-2029.

    Rapat paripurna bisa disaksikan secara daring melalui link YouTube:

  • Prabowo Desak Semua Negara Akui Palestina Saat di PBB: Damai Sekarang, Damai Segera

    Prabowo Desak Semua Negara Akui Palestina Saat di PBB: Damai Sekarang, Damai Segera

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mendesak negara lain untuk segera mengakui negara Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah.

    Hal ini disampaikan dalam pidato di High-level International Conference on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of Two-State Solution di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa (23/9/2025) dini hari WIB.

    “Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel,” tegas Prabowo.

    Prabowo juga menegaskan pentingnya kredibilitas PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Ia mengatakan bahwa pengakuan kenegaraan harus diiringi dengan peluang nyata menuju perdamaian yang adil dan abadi.

    “Pengakuan harus berarti peluang nyata menuju perdamaian abadi. Ini harus menjadi perdamaian nyata untuk semua pihak, untuk semua pihak yang terlibat. Yang Mulia, kami memuji negara-negara terkemuka di dunia yang telah mengambil langkah berprinsip ini. Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Portugal, dan banyak negara terkemuka lainnya di dunia telah mengambil langkah di sisi yang benar dari sejarah,” lanjutnya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengajak negara-negara lain untuk ikut melakukan hal yang sama, mengakui negara Palestina sebagai langkah yang benar di sisi sejarah.

    “Pengakuan Negara Palestina adalah langkah yang benar di sisi sejarah yang benar. Kepada mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak menunggu,” tegas Prabowo.

    Sebagai bentuk komitmen nyata, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk turut serta menjaga perdamaian dengan menyediakan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB.

    “Kami siap mengambil bagian kami dalam perjalanan menuju perdamaian ini. Kami bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian,” ujarnya.

    Pidato tersebut ditutup dengan seruan penuh harapan agar dunia segera menghentikan kekerasan dan membuka jalan bagi perdamaian yang abadi.

    “Damai. Perdamaian sekarang. Perdamaian segera. Kita butuh perdamaian,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, Konferensi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi komunitas internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara, sekaligus menggalang dukungan nyata bagi implementasinya. Indonesia hadir dengan peran sentral sebagai salah satu anggota core group yang mengawal proses perdamaian tersebut.

    Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam forum ini bukan sekadar kehadiran formal. Kehadiran Presiden Prabowo di ruang sidang Majelis Umum PBB menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap Negara Palestina.

    Palestina Butuh Dukungan Internasional

    Prabowo mengatakan dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.

    Konferensi dibuka dengan pidato dari lima tokoh, yakni Presiden Prancis Emmanuel Macron, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Presiden SMU PBB ke-80 Annalena Baerbock, serta Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menyampaikan pidato secara langsung dari Palestina melalui video.

    Presiden Prabowo mendapat kesempatan berbicara pada urutan ke-5 dari total 33 negara dan organisasi internasional yang diundang memberikan pandangan. Kepala Negara menyampaikan pernyataannya setelah Yordania, Turkiye, Brasil, dan Portugal.

    Jumlah pembicara dalam forum ini dibatasi hingga 33, dengan prioritas diberikan kepada negara-negara core group yang memiliki peran krusial dalam mengawal proses implementasi solusi dua negara, termasuk Indonesia.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di antara para pemimpin dunia mencerminkan tekad Indonesia untuk terus mengawal isu Palestina hingga terwujud solusi yang damai, permanen, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Palestina. 

    Para Pemimpin Dunia juga menegaskan dukungan bagi implementasi penuh New York Declaration menuju terwujudnya Two-State Solution. Sebagai anggota Core Group, Indonesia berperan penting dalam penyusunan dokumen yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB ini

  • Presiden Prancis Emmanuel Macron Akui Palestina di PBB, Prabowo Beri Standing Ovation

    Presiden Prancis Emmanuel Macron Akui Palestina di PBB, Prabowo Beri Standing Ovation

    Bisnis.com, JAKARTA – Momen bersejarah terjadi di Markas Besar PBB, New York, ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengumumkan pengakuan negaranya terhadap Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB mengenai solusi dua negara, Selasa (22/9/2025).

    Pernyataan Macron sontak disambut tepuk tangan meriah dan standing ovation, termasuk dari Presiden RI Prabowo Subianto dan delegasi Indonesia.

    “Waktunya telah tiba, ini adalah saat komitmen yang bersejarah dari negara saya untuk mendukung perdamaian antara rakyat Israel dan Palestina. Ini alasan saya mengumumkan hari ini Prancis mengakui Palestina,” kata Macron disambut riuh tepuk tangan para hadirin.

    Prabowo terlihat langsung berdiri dan bertepuk tangan bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.

    Presiden Ke-8 RI itu juga menyampaikan pidato yang menegaskan posisi Indonesia. Dia menekankan, solusi dua negara adalah jalan untuk mewujudkan perdamaian permanen.

    “Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel,” tegas Prabowo.

    Prabowo juga menegaskan pentingnya kredibilitas PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Dia mengatakan bahwa pengakuan kenegaraan harus diiringi dengan peluang nyata menuju perdamaian yang adil dan abadi.

    “Pengakuan harus berarti peluang nyata menuju perdamaian abadi. Ini harus menjadi perdamaian nyata untuk semua pihak, untuk semua pihak yang terlibat. Yang Mulia, kami memuji negara-negara terkemuka di dunia yang telah mengambil langkah berprinsip ini. Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Portugal, dan banyak negara terkemuka lainnya di dunia telah mengambil langkah di sisi yang benar dari sejarah,” lanjutnya.

    Prabowo pun mengajak negara-negara lain untuk ikut melakukan hal yang sama, mengakui negara Palestina sebagai langkah yang benar di sisi sejarah.

    “Pengakuan Negara Palestina adalah langkah yang benar di sisi sejarah yang benar. Kepada mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak menunggu,” tegas Prabowo.

    Sekadar informasi, Konferensi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi komunitas internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara, sekaligus menggalang dukungan nyata bagi implementasinya. Indonesia hadir dengan peran sentral sebagai salah satu anggota core group yang mengawal proses perdamaian tersebut.

    Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam forum ini bukan sekadar kehadiran formal. Kehadiran Presiden Prabowo di ruang sidang Majelis Umum PBB menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap Negara Palestina. Dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.

    Konferensi dibuka dengan pidato dari lima tokoh, yakni Presiden Prancis Emmanuel Macron, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden SMU PBB ke-80 Annalena Baerbock, serta Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menyampaikan pidato secara langsung dari Palestina melalui video.

    Presiden Prabowo mendapat kesempatan berbicara pada urutan ke-5 dari total 33 negara dan organisasi internasional yang diundang memberikan pandangan. Kepala Negara menyampaikan pernyataannya setelah Yordania, Turkiye, Brasil, dan Portugal.

    Jumlah pembicara dalam forum ini dibatasi hingga 33, dengan prioritas diberikan kepada negara-negara core group yang memiliki peran krusial dalam mengawal proses implementasi solusi dua negara, termasuk Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di antara para pemimpin dunia mencerminkan tekad Indonesia untuk terus mengawal isu Palestina hingga terwujud solusi yang damai, permanen, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Palestina.

    Para Pemimpin Dunia juga menegaskan dukungan bagi implementasi penuh New York Declaration menuju terwujudnya Two-State Solution. Sebagai anggota Core Group, Indonesia berperan penting dalam penyusunan dokumen yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB ini

     

  • Larangan Strobo dan Sirene, Kakorlantas Gandeng Ahli Terkait dengan Aturan Sirine dan Rotator di Jalan

    Larangan Strobo dan Sirene, Kakorlantas Gandeng Ahli Terkait dengan Aturan Sirine dan Rotator di Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho bakal menggandeng ahli hingga pakar terkait aturan penggunaan rotator dan sirene di jalan.

    Agus memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat yang merasa terganggu penggunaan sirine dan rotator oleh kendaraan pengawal.

    “Kami akan melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar,” ujarnya di PTIK, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Dia menambahkan, untuk saat ini pihaknya telah membekukan sementara penggunaan sirine maupun rotator pada kendaraan patroli pengawalan alias patwal.

    Menurutnya, penggunaan alat isyarat di jalan tersebut sudah diatur dalam UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

    “Ini kan penting sekali bagaimana caranya pengguna jalan itu aman dan selamat. Tentunya juga harus ada patroli polisi,” imbuhnya.

    Di samping itu, Agus mengemukakan bahwa dirinya akan selalu menerima masukan, termasuk dari Gen Z untuk menciptakan kondisi jalanan yang aman dan tertib.

    “Dimanapun, karena kami juga yang mengikuti generasi Gen Z, jadi kami tahu itu, dan kami akan melakukan evaluasi. Dan kami menghimbau dengan rendah hati agar supaya masyarakat juga ikut tertib bersama-sama,” pungkasnya.