Category: Bisnis.com Nasional

  • Wapres Gibran Digugat Ganti Rugi Rp125 Triliun di PN Jakpus, Begini Detailnya

    Wapres Gibran Digugat Ganti Rugi Rp125 Triliun di PN Jakpus, Begini Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah digugat perdata terkait kerugian senilai Rp125 triliun di PN Jakarta Pusat.

    Gugatan perdata itu teregister dengan nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst pada Jumat (29/8/2025). Gugatan ini juga dibenarkan Jubir II PN Jakpus, Sunoto.

    Sunoto menjelaskan berdasarkan petitum dari penggugat bernama Subhan, gugatan ini berkaitan dengan pencalonan Gibran saat menjadi Cawapres di Pilpres 2024.

    “Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp125.000.010.000.000 dan disetorkan ke Kas Negara,” dalam petitum penggugat, dikutip Kamis (4/9/2024).

    Sunoto juga mengemukakan bahwa dalam petitum itu penggugat meminta agar hakim PN Jakarta Pusat menyatakan status Gibran sebagai Wapres 2019-2024 ini tidak sah.

    “Menyatakan Tergugat I [Gibran] tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029,” dalam dokumen petitum yang sama.

    Di lain sisi, Subhan menyatakan bahwa inti gugatan ini dilayangkan lantaran Gibran dinilai tidak pernah menamatkan sekolah tingkat SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI.

    “Inti gugatannya itu PMH bahwa Gibran tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden karena tidak pernah tamat pendidikan SLTA sederajat di wilayah hukum Republik Indonesia,” ujar Subhan saat dikonfirmasi, Kamis (4/9/2025).

    Berdasarkan profil Gibran di Kpu.go.id, Gibran telah menamatkan sekolah di SDN Mangkubumen Kidul 16 (1993-1999), SMPN 1 Surakarta (1999-2002).

    Kemudian, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu menjalani sisa pendidikannya di luar negeri mulai dari pendidikan setingkat SMA di Orchid Park Secondary School Singapore (2002-2004. 

    Gibran juga lulus pendidikan di tingkat SMA lainnya yakni di UTS Insearch Sydney (2004-2007). Adapun, Gibran meraih gelar sarjananya di MDIS Singapore (2007-2010).

  • Ini Susunan Lengkap Pimpinan Komisi III, Usai Rusdi Masse Gantikan Ahmad Sahroni

    Ini Susunan Lengkap Pimpinan Komisi III, Usai Rusdi Masse Gantikan Ahmad Sahroni

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan anggota Fraksi Nasdem, Rusdi Masse Mappassesu, sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat menyampaikan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Fraksi Nasdem Nomor F-Nasdem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi usulan pergantian anggota di Komisi I dan Komisi III DPR RI.

    “Dengan adanya surat tersebut, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem mengalami perubahan. Saudara Ahmad Sahroni digantikan oleh Saudara Rusdi Masse Mappassesu,” kata Dasco. 

    Dasco kemudian menanyakan persetujuan anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

    “Apakah Saudara Rusdi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya. Seluruh anggota komisi pun serentak menyatakan setuju. 

    Dengan ketok palu pimpinan rapat, Rusdi Masse resmi menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni, yang sebelumnya menjabat selama 10 bulan.

    Adapun susunan lengkap pimpinan Komisi III DPR RI setelah penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

    Habiburokhman – Ketua (Fraksi Gerindra, Dapil DKI Jakarta I)
    Dede Indra Permana Soediro – Wakil Ketua (Fraksi PDI-P, Dapil Jawa Tengah X)
    Sari Yuliati – Wakil Ketua (Fraksi Golkar, Dapil NTB II)
    Moh. Rano Alfath – Wakil Ketua (Fraksi PKB, Dapil Banten III)
    Rusdi Masse Mappassesu – Wakil Ketua (Fraksi Nasdem)

    Mengakhiri agenda rapat, Dasco menyampaikan apresiasi kepada Ahmad Sahroni atas dedikasi selama menjabat sebagai pimpinan Komisi III.

    “Atas nama pribadi maupun pimpinan dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Sahroni yang telah menunjukkan dedikasi selama 10 bulan sebagai pimpinan Komisi III DPR RI, serta selamat kepada Saudara Rusdi Masse Mappassesu atas amanah baru yang diemban,” pungkas Dasco.

  • Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR

    Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Rusdi Masse Mappasessu atau yang akrab disapa RMS ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem.

    Kiprahnya di dunia politik tak lepas dari kisah perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan sejak merintis dari bawah. Rusdi Masse lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1973. Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) periode 2004–2009. 

    Namun, di tengah masa jabatannya, masyarakat Sidrap mendorongnya maju sebagai bupati. Dukungan tersebut mengantarkan Rusdi menjabat sebagai Bupati Sidrap selama dua periode, yakni 2008–2018.

    Pada 2009, Rusdi bahkan tercatat sebagai bupati termuda di Indonesia, saat usianya baru 35 tahun. Di masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai figur yang dekat dengan anak muda dan pencinta otomotif. Salah satu warisan pembangunannya adalah sirkuit balap motor bertaraf internasional di Sidrap. 

    Tak banyak yang tahu, perjalanan Rusdi di dunia politik dia pelajari secara otodidak. Masa mudanya penuh dengan keterbatasan. Berbekal uang puluhan ribu rupiah, dia merantau ke Jakarta dan sempat bekerja sebagai buruh hingga sopir truk.

    Ketekunan dan kerja keras kemudian membawanya merintis bisnis angkutan pelayaran antarpulau. Dari usaha itulah, Rusdi mulai mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman dan meniti karier politik.

    Selama menjabat Bupati Sidrap, Rusdi mengusung prinsip sederhana mengurus rakyat dari hidup sampai matinya. Prinsip itu diwujudkan melalui berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kepemimpinannya berhasil menekan angka kemiskinan dan kematian di Sidrap. Bahkan pada 2018, Sidrap tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan sekaligus memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi tersebut, bahkan di level nasional.

    Beberapa gebrakan program yang ia jalankan antara lain pendidikan gratis serta pendampingan petani dalam pengelolaan dan produksi beras berbasis teknologi.

    Setelah sukses memimpin daerah, Rusdi terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III melalui Partai Nasdem.

    Popularitasnya sebagai RMS terus melekat di tengah masyarakat, terutama karena latar belakang hidupnya yang sederhana dan kedekatannya dengan konstituen.

    Kini, kiprah Rusdi Masse berlanjut di Senayan dengan amanah baru sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dengan pengalaman panjang dan prinsip pengabdian yang ia pegang teguh, publik menanti langkahnya dalam mengawal kerja-kerja legislatif, khususnya di bidang hukum, HAM, dan keamanan.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Russi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni. Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III DPR yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin agenda pelantikan menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor F-Nasdem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian anggota pada Komisi I dan Komisi III DPR RI.

    “Dengan demikian, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang sebelumnya dijabat Saudara Ahmad Sahroni, digantikan oleh Saudara Russi Masse Mappassesu,” ujar Dasco dalam rapat.

    Selanjutnya, Dasco menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Komisi III yang hadir mengenai penetapan tersebut. “Apakah Saudara Russi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya.

    Serentak, anggota Komisi III menyatakan persetujuan. “Setuju,” jawab mereka.

    Dengan ketok palu pimpinan rapat, Russi Masse Mappassesu resmi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

  • Gantikan Ahmad Sahroni, Russi Masse Resmi Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR

    Gantikan Ahmad Sahroni, Russi Masse Resmi Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Russi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR menggantikan Ahmad Sahroni.

    Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III DPR yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin agenda pelantikan menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi Partai NasDem Nomor F-NasDem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian anggota pada Komisi I dan Komisi III DPR RI.

    “Dengan demikian, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang sebelumnya dijabat Saudara Ahmad Sahroni, digantikan oleh Saudara Russi Masse Mappassesu,” ujar Dasco dalam rapat.

    Selanjutnya, Dasco menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Komisi III yang hadir mengenai penetapan tersebut.

    “Apakah Saudara Russi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya.

    Serentak, anggota Komisi III menyatakan persetujuan. “Setuju,” jawab mereka.

    Dengan ketok palu pimpinan rapat, Russi Masse Mappassesu resmi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

  • Rektor Unair Peringatkan Elit Politik Agar Menahan Diri saat Keadaan Tidak Kondusif

    Rektor Unair Peringatkan Elit Politik Agar Menahan Diri saat Keadaan Tidak Kondusif

    Bisnis.com, SURABAYA – Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Muhammad Madyan memperingatkan kepada segenap pejabat negara maupun elit politik untuk dapat menjaga tutur katanya, di tengah situasi dan kondisi negara yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

    Madyan menyebut, para elit politik, seperti anggota DPR RI, sudah sepatutnya melontarkan perkataan yang membuat suasana yang hangat kembali mereda. Bukan berbicara tentang hal-hal yang justru akan memancing amarah rakyat.

    “Para elit politik pun juga harus menahan diri agar misalnya masyarakat tidak terpancing,  dengan statement-statement yang mohon maaf, mungkin bisa menyakiti hati masyarakat,” ucap Madyan di Gedung Rektorat Universitas Airlangga, Rabu (3/9/2025).

    Madyan juga menegaskan, peringatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada elit politik. Namun, juga ditujukan kepada para pejabat dan pembesar negeri untuk dapat menjaga lisannya masing-masing.

    “Semua saya harapkan untuk bisa menahan diri ya, menahan diri,” tegasnya.

    Selain itu, dirinya juga meminta kepada segenap mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, untuk dapat mengedepankan cara-cara yang damai dan tidak merugikan banyak pihak.

    “Para demonstran juga harus diharap bisa mengedepankan istilahnya jalan yang tanpa kekerasan,” pungkasnya. 

  • Mahasiswa Trisakti Desak RUU Perampasan Aset hingga Setop Kriminalisasi Aktivis

    Mahasiswa Trisakti Desak RUU Perampasan Aset hingga Setop Kriminalisasi Aktivis

    Bisnis.com, JAKARTA – Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Jili Colin, mendesak DPR mengesahkan RUU perampasan aset hingga berhenti mengkriminalisasi aktivis dan mahasiswa.

    Desakan Colin disampaikan dalam audiensi di gedung DPR, Rabu (3/9/2025). Dia menuntut DPR mengesahkan RUU perampasan aset dalam jangka waktu 30 hari.

    “Saya menuntut untuk bapak-bapak dewan dan pemerintah sekalian untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perapasan Aset sekiranya dalam kurun waktu 30 hari,” tegasnya.

    Desakan ini buntut dari banyaknya korupsi di Indonesia. Dari data yang dia sampaikan, indeks korupsi Indonesia berada di level 22. Jauh dari rata-rata skor internasional sebesar 43.

    Dia menyampaikan semakin rendah indeks korupsi di suatu negara, maka kasus korupsi sangat tinggi. Begitu pun sebaliknya.

    “Saya menuntut bapak-bapak yang terhormat untuk dapat mewakilkan suara-suara kami untuk dapat mempercepat rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Indonesia. Sekiranya [negara] kehilangan sebanyak Rp.
    588 triliun akibat korupsi,” jelasnya

    Dia memaparkan berdasarkan dari KPK tahun 2024 aset recovery rate Indonesia hanya 0,2% dibanding standar internasional 3-5% kalkulasi impact. 

    Menurutnya hasil perampasan dapat membiayai pembangunan 2.940 km jalan tol atau 588.000 unit rumah subsidi

    Selain itu, dia mendesak DPR menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis maupun mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. 

    Dia menegaskan bahwa aktivis dan mahasiswa adalah kaum terpelajar, sehingga tidak mungkin melakukan tindakan anarkis.

    “Kami di sini kaum terpelajar mahasiswa-mahasiswi, tidak mungkin pak kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis,” tegasnya.

    Dia mengatakan aksi anarkis saat demo pekan lalu karena ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab, sehingga mencederai nilai-nilai perjuangan. 

    Adapun dalam audiensi ini dipimpin oleh audiensi ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dan Wakil DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

  • Prabowo Gelar Pertemuan Khusus dengan Putin Saat Kunjungan ke China

    Prabowo Gelar Pertemuan Khusus dengan Putin Saat Kunjungan ke China

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di sela kunjungan kerjanya menghadiri perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China (RRC) di Beijing, pada Rabu (3/9/2025).

    Pertemuan ini menjadi salah satu agenda penting Presiden Ke-8 RI itu dalam rangka memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia. 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa selain menghadiri acara parade yang diikuti oleh 26 pemimpin dunia, Prabowo memanfaatkan momentum ini untuk bertemu langsung dengan Putin.

    “Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin,” ujar Teddy lewat rilisnya, Kamis (4/9/2025).

    Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai sektor, khususnya bidang ekonomi dan investasi.

    “Masing-masing untuk menindaklanjuti & memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin di antara kedua negara,” pungkas Teddy.

  • Kepada Xi Jinping, Prabowo Sebut Keadaan di Indonesia Sudah Terkendali

    Kepada Xi Jinping, Prabowo Sebut Keadaan di Indonesia Sudah Terkendali

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kedatangannya ke China kepada Presiden Republik Rakyat China (RRC) Xi Jinping dilakukannya setelah keadaan Indonesia telah terkendali.

    Hal ini disampaikannya saat melakukan  pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat China (RRC) Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing pada Rabu (3/9/2025).

    “Setelah saya melihat situasi [di Indonesia] sudah terkendali, baru saya memutuskan untuk pergi, jadi saya pergi. Saya tiba pagi ini [di China],” ujar Prabowo dalam forum itu, dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/9/2025).

    Dalam pertemuan yang berlangsung usai menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China itu, Presiden Ke-8 RI menyampaikan apresiasi atas undangan Presiden Xi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Tianjin serta perayaan di Beijing.

    Meski begitu, Kepala Negara menyampaikan permohonan maaf berhalangan hadir pada KTT SCO. Namun, Prabowo menyampaikan berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan kepada dirinya dan delegasi Indonesia sejak tiba di Beijing.

    Prabowo turut menyinggung pertemuan terakhirnya dengan Presiden Xi pada kunjungan kenegaraan ke Beijing bulan November 2024. Kepala Negara menilai bahwa pertemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam hubungan strategis kedua negara.

    Seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, Presiden Prabowo pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperdalam kemitraan strategis dengan China. Komitmen ini diyakini dapat membawa hubungan kedua negara pada tingkatan yang lebih erat pada sejumlah bidang.

    Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama Presiden Xi juga membahas proyek giant sea wall yang direncanakan membentang di pesisir utara atau pantura Jawa.

    Pertemuan bilateral di Beijing ini juga mencerminkan kesamaan pandangan kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerja sama internasional. Pertemuan bilateral ini menjadi penutup rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di RRC, sekaligus penguat fondasi hubungan persahabatan yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, Tuan-Ibu, atas semua dukungan yang telah kami terima sehingga saat ini, terutama pada kerja sama di berbagai sektor,” pungkas Prabowo. 

  • Dasco Janji Segera Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Pimpinan Fraksi

    Dasco Janji Segera Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Pimpinan Fraksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berjanji segera membahas 17+8 Tuntutan Rakyat bersama pimpinan fraksi partai lainnya.

    Dia menyampaikan, pembahasan tuntutan 17+8 akan dilakukan secepatnya. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk tunjangan anggota dewan.

    “Termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9/2025).

    Selain tunjangan, kata Dasco, transparansi kegiatan DPR juga akan dievaluasi. Dasco mengatakan, pimpinan DPR menerima semua aspirasi dari BEM maupun organisasi.

    Nantinya, aspirasi akan dikomunikasikan kepada pemerintah untuk memperoleh kesepakatan.

    “Dalam hal permintaan yang DPR harus berkomunikasi dengan pemerintah tadi kami sudah sambungkan juga dengan pihak pemerintah agar adik-adik BEM ini bisa diterima oleh pihak pemerintah dan akan diterima pada esok hari,” paparnya.

    Pada Rabu (3/9/2025), DPR menerima perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas sebagai respons aksi demonstrasi pekan lalu.

    Audiensi ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dan Wakil DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

  • Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan Kilat ke China

    Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan Kilat ke China

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air pada Rabu (3/9/2025) malam, usai melakukan rangkaian kunjungan kerja singkat ke China.

    Agenda kunjungan kerja tersebut dalam rangka memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping dan sekaligus memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan China.

    Selama di Beijing, Prabowo menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China. Perayaan bersejarah itu dihadiri sejumlah pemimpin dunia, 26 pemimpin setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan tampak hadir pada perayaan tersebut.

    “Indonesia menyampaikan ucapan selamat Hari Kemenangan ke-80 kepada seluruh rakyat Tiongkok. Semoga kerja sama bilateral kedua negara terus terjalin erat, berlandaskan semangat saling menghormati, saling mendukung dalam pembangunan, serta menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas kawasan,” tulis akun resmi Instagram Kepresidenan @presidenrepublikindonesia, Rabu (3/9/2025).

    Usai menghadiri perayaan tersebut, Prabowo juga melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi di Great Hall of the People, Beijing.

    “Pertemuan kedua pemimpin negara berlangsung hangat dan penuh keakraban dengan pembahasan terkait penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok,” dikutip dari pernyataan resmi Sekretariat Kabinet.

    Sekretariat Kabinet menyebut, kehadiran Kepala Negara dalam forum internasional dan pertemuan bilateral tersebut diharapkan memperkokoh posisi Indonesia di kawasan, sekaligus membawa manfaat nyata bagi rakyat kedua negara. Kunjungan ini juga menunjukkan makna diplomasi, persahabatan, dan penguatan kerja sama strategis antarbangsa.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat mengumumkan rencananya membatalkan lawatan ke China setelah adanya kericuhan di beberapa daerah di Jakarta, dan kota-kota lainnya pada pekan lalu.

    Presiden China Xi Jinping mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pada 31 Agustus—1 September 2025 di Tianjin, China. Agenda kemudian dilanjutkan dengan parade militer untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis di Beijing pada 3 September 2025.

    Namun, Presiden Prabowo memutuskan tidak menghadiri KTT SCO itu dan mendelegasikannya kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Prasetyo menjelaskan alasan Presiden yang pada akhirnya memutuskan melawat ke China, antara lain situasi keamanan di dalam negeri yang telah kembali normal, begitu pun dengan kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang pekan lalu ricuh telah kembali berjalan seperti sedia kala.

    “Satu hari ini beliau juga memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala,” kata Prasetyo Hadi.

    Pemerintah China, dalam beberapa hari belakangan, sebagaimana disampaikan Mensesneg, juga memohon dengan sangat kehadiran Presiden Prabowo, setidaknya satu hari dalam acara parade militer di Beijing.

    “Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam, beliau sudah akan kembali ke Tanah Air,” ujar Prasetyo