Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Biografi Lengkap Nadiem Makarim: Lahir, Kuliah, hingga Jejak Karier

    Biografi Lengkap Nadiem Makarim: Lahir, Kuliah, hingga Jejak Karier

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Nadiem Makarim menjadi trending topik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan eks Mendikbudristek itu dalam kasus dugaan korupsi Chromebook periode 2019-2022.

    Dirdik Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Nadiem sebagai tersangka.

    “Hari ini telah menetapkan tersangka inisial NAM selaku Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024,” ujar Nurcahyo di Kejagung, Kamis (4/9/2025).

    Biografi Nadiem Makarim: Sekolah dan Perjalanan Karier

    Nadiem lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Alqadrie itu menempuh pendidikan strata satu Hubungan Internasional di Brown University.

    Nadiem menyelesaikan empat tahun pendidikannya di universitas yang berada di Inggris pada 2006, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Harvard Business School, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, pada 2009.

    Nadiem mengantongi predikat sebagai Master of Business Administration (MBA) pada 2011. Pada tahun yang sama Nadiem merintis perusahaan yang diberi nama Gojek.

    Namun, sebelum sepenuhnya fokus pada Gojek, pada November 2011, Nadiem pernah bekerja untuk Zalora Indonesia sebagai Managing Director selama 10 bulan.

    Delapan bulan lepas dari Zalora Indonesia, Nadiem bergabung dengan startup penyedia layanan pembayaran non-tunai, Kartuku, menduduki posisi Chief Innovation Officer.

    Pada saat itu Nadiem bertugas dalam mengatur strategi produk, melakukan analisis kesiapan pasar dan menjalin kemitraan strategis dengan para pengecer.

    Nadiem kemudian mundur dari Kartuku pada Maret 2014. Dia memilih fokus mengembangkan Gojek hingga akhirnya startup yang saat itu dikenal dengan aplikasi pemesanan ojek online tersebut resmi meluncur pada Januari 2015.

    Pernah Masuk Bloomberg 50, Ceritanya Ada di Laman Selanjutnya…

  • Janji Bahlil bahwa Golkar akan Respons 17+8 Tuntutan Rakyat secara Proaktif & Terukur

    Janji Bahlil bahwa Golkar akan Respons 17+8 Tuntutan Rakyat secara Proaktif & Terukur

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah dan Partai Golkar menghargai aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil, termasuk dalam paket 17+8 tuntutan rakyat yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. 

    “Kami menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat, sebagai bagian dari kontrol. Negara kita adalah negara demokrasi,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu pun juga menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan tinggal diam.

    Dia menyebut partainya akan mempelajari secara seksama seluruh poin yang disampaikan dalam tuntutan tersebut dan akan memberikan respons yang proaktif dan terukur.

    “Sudah barang tentu ini bagian dari proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik,” tegas Bahlil.

    Tuntutan rakyat 17+8 sendiri merupakan paket aspirasi yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, yang berisi 17 tuntutan utama dan 8 tambahan, mulai dari isu ketenagakerjaan, hukum, HAM, lingkungan, hingga reformasi politik dan pendidikan.

    Berdasarkan dokumen yang beredar luas di media sosial, Tuntutan Rakyat dibagi untuk beberapa target dan tenggat waktu yang berbeda. 17 Tuntutan Rakyat wajib diselesaikan dalam sepekan hingga 5 September 2025 oleh Presiden Prabowo, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.

    Selanjutnya, masyarakat sipil juga mengajukan daftar 8 Tuntutan kepada seluruh jajaran pemerintahan Republik Indonesia yang harus diselesaikan dalam satu tahun atau hingga 31 Agustus 2026.

  • Adies Kadir Bisa Aktif Jadi DPR Lagi? Begini Respons Bahlil

    Adies Kadir Bisa Aktif Jadi DPR Lagi? Begini Respons Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hingga saat ini status politikus Partai Golkar Adies Kadir masih dinyatakan nonaktif dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    “Pak Adies, sampai dengan hari ini statusnya nonaktif, dan beliau tidak mendapatkan fasilitas apapun termasuk gaji,” ujar Bahlil saat ditanya soal perkembangan status politikus senior Golkar itu, Kamis (4/9/2025), di kompleks Istana Kepresidenan.

    Kendati demikian, Bahlil yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar enggan menjawab lebih lanjut ketika ditanya apakah partai berlogo beringin itu akan mengajukan Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk Adies Kadir. 

    Sebaliknya, dia juga tidak ingin memberikan keterangan, apakah masih memungkinkan Adies kembali aktif sebagai anggota DPR.

    “Saya salat Magrib dulu ya,” demikian Bahlil berkilah saat ditanyai lebih lanjut oleh awak media.

    Sebelumnya, Adies Kadir dinonaktifkan dari posisinya di DPR dan partai menyusul dinamika politik internal dan tekanan publik. Posisinya sebagai anggota dewan dinonaktifkan buntut pernyataan soal tunjangan DPR yang belakangan viral.

    Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari DPP Partai Golkar terkait proses PAW maupun kepastian posisi Adies Kadir di parlemen.

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Tata Tertib DPR No. 1/2020 yang merupakan turunan dari UU MD3, tak ada istilah penonaktifan anggota. Sebaliknya, dalam aturan itu, tertuang perihal pemberhentian sementara, pemberhentian pimpinan, dan PAW.

    Dalam aturan tersebut, Pasal 40, pimpinan DPR dapat diberhentikan, salah satunya ialah diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga ditarik keanggotaannya sebagai anggota partai politik.

  • Mensos: Pemerintah Beri Santunan untuk Korban Demo, Rp15 Juta untuk Meninggal Dunia

    Mensos: Pemerintah Beri Santunan untuk Korban Demo, Rp15 Juta untuk Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi korban konflik sosial yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

    Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian negara, sekaligus bagian dari program bansos adaptif Kementerian Sosial. Atau sama dengan korban bencana alam maupun non-alam. 

    “Kalau wafat itu untuk santunan ahli waris sebesar Rp15 juta, untuk luka-luka berat Rp5 juta. Kemudian bisa dibantu lanjutan sesuai assessment, termasuk rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan,” ujar Saifullah di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Berdasarkan data terbaru yang diterima Kemensos, Gus Ipul mengatakan bahwa korban akibat demonstrasi berjumlah 7 orang meninggal dunia dan 9 orang luka berat. 

    Selain itu, dia melanjutkan bahwa tercatat 6 petugas masih menjalani perawatan di rumah sakit.

    “Tentu kita tidak bisa membedakan mana masyarakat, mana petugas. Dua-duanya adalah korban,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan sudah mulai dilakukan sejak kemarin. Santunan untuk korban meninggal diserahkan langsung kepada ahli waris, sedangkan korban luka berat akan menerima bantuan secara pribadi.

    “Mulai kemarin sudah, tapi nanti ini akan kita teruskan ke Makassar, Yogyakarta, dan beberapa titik lainnya. Insyaallah akan kita salurkan,” jelasnya.

    Bantuan ini sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial. Saifullah menegaskan, santunan tersebut bukan sekadar soal nilai uang, melainkan bentuk kepedulian negara.

    “Saya mohon jangan dilihat nilainya. Tapi ini bagian dari perhatian, kepedulian, dan kebersamaan pemerintah dengan warga yang kena musibah,” ujarnya.

    Dia juga membuka peluang adanya tambahan bantuan, khususnya untuk korban luka berat yang membutuhkan perawatan lanjutan.

    “Kalau diperlukan penambahan, insyaallah akan kita tambah,” pungkasnya.

  • AHY Dorong Pemerintah dan DPR Buka Dialog untuk Tanggapi Tuntutan 17+8

    AHY Dorong Pemerintah dan DPR Buka Dialog untuk Tanggapi Tuntutan 17+8

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono angkat bicara soal tuntutan “17+8” yang belakangan disuarakan sejumlah elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi.

    Menurutnya, tuntutan tersebut memuat sejumlah isu yang dianggap mendesak dan harus direspons dengan terbuka. 

    “17+8, kita ikuti semua. Saya sudah baca satu per satu, yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan terutama mereka yang turun ke jalan kemarin,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) itu menekankan pentingnya ruang dialog antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil.

    “Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR dan juga pemerintah,” ujarnya.

    AHY menyebut aspirasi yang berkembang meliputi isu ekonomi, hukum, hingga keadilan sosial.

    “Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah itu mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kanal komunikasi harus tetap terbuka agar solusi bersama bisa ditemukan.

    “Saya menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat, sehingga kita bisa mencari solusinya bersama,” pungkas AHY.

  • Rosan Roeslani Sebut Djarum dan Prajogo Berminat pada Patriot Bond

    Rosan Roeslani Sebut Djarum dan Prajogo Berminat pada Patriot Bond

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani membenarkan bahwa nama besar seperti Prajogo Pangestu dan Grup Djarum menunjukkan minat pada obligasi tersebut.

    “Iya, [mereka] berminat,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Meskipun tertutup soal proyek infrastruktur, tetapi Rosan memberi bocoran mengenai minat investor dalam instrumen Patriot Bond. Dia menyebut sejumlah konglomerat nasional ikut berpartisipasi.

    “Semua ikut berpartisipasi kok,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Rosan belum buka mulut terkait dengan hasil pembahasan proyek giant sea wall dalam kunjungan ke China baru-baru ini, Rosan enggan membeberkan detail. 

    “Nanti ya, nanti aja pas sudah selesai [rapat] aja,” ujarnya kepada wartawan.

    Saat ditanya dengan kemungkinan adanya perjanjian yang dibawa pulang, dia kembali menegaskan akan disampaikan pada waktunya.

    “Ya nanti, nanti aja deh,” pungkas Rosan.

  • Bahlil Pastikan Adies Kadir Tidak Dapat Fasilitas dan Gaji Usai Nonaktif dari DPR

    Bahlil Pastikan Adies Kadir Tidak Dapat Fasilitas dan Gaji Usai Nonaktif dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan status nonaktif yang disandang Wakil Ketua Umum Golkar Adies Kadir berimplikasi langsung terhadap fasilitas dan hak keuangan yang bersangkutan.

    Bahlil menegaskan bahwa keputusan nonaktif berarti tidak ada lagi hak istimewa dari partai.

    “Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari UU MD3, tak ada istilah penonaktifan anggota. Sebaliknya, dalam aturan itu, tertuang perihal pemberhentian sementara, pemberhentian pimpinan, dan penggantian antar waktu (PAW).

    Dalam aturan tersebut, Pasal 40, pimpinan DPR dapat diberhentikan, salah satunya ialah diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga ditarik keanggotaannya sebagai anggota partai politik.

    Sebagai informasi, Golkar mengambil sikap terhadap Wakil Ketua DPR Adies Kadir. Posisinya sebagai anggota dewan dinonaktifkan buntut pernyataan soal tunjangan DPR yang belakangan viral.

  • Dipanggil Prabowo ke Istana, Dudung Bicara Soal Peluang Darurat Militer Pascademo

    Dipanggil Prabowo ke Istana, Dudung Bicara Soal Peluang Darurat Militer Pascademo

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional (BPN) Dudung Abdurachman, mengatakan bahwa situasi keamanan pascademonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir memang menjadi perhatian, tetapi belum pada tahap yang memerlukan penerapan darurat militer.

    Pernyataan ini disampaikan Dudung saat ditemui awak media sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (4/9/2025).

    “Saya dipanggil hari ini, nanti kalau ada arahan dari Presiden tentu akan saya sampaikan. Tapi melihat situasi pascademo kemarin, kemungkinan besar memang itu yang akan dibahas,” ujar Dudung.

    Dia mengakui bahwa tidak semua kebijakan Presiden Ke-8 RI diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi menegaskan bahwa niat Presiden adalah untuk menyejahterakan rakyat.

    “Presiden ingin anak-anak bisa makan, ingin memajukan bangsa ini. Saya yakin mahasiswa dan buruh yang demo kemarin hanya menyampaikan aspirasi. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi kericuhan, dan itu yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

    Terkait isu adanya provokator dari unsur militer, termasuk beredarnya foto anggota BAIS TNI yang dituding terlibat, Dudung menegaskan belum mendapat informasi resmi.

    “Keabsahannya saya belum monitor. Dunia intelijen memang seperti itu, tapi pasti ada tujuannya. Yang jelas, TNI tidak mungkin memiliki niat untuk memperkeruh keadaan,” tegasnya.

    Menurut Dudung, keterlibatan unsur intelijen dalam situasi seperti ini biasanya bertujuan untuk monitoring dan menyiapkan langkah antisipasi bila TNI diminta membantu kepolisian.

    Saat ditanya soal kemungkinan diterapkannya darurat militer, Dudung menilai hal tersebut belum diperlukan.

    “Menurut saya masih jauh kalau langsung diterapkan darurat militer. Ada tahapan-tahapannya, dari tertib sipil, darurat sipil, baru darurat militer. Itu pun harus melalui keputusan DPR,” jelasnya.

    Terkait dengan koordinasi antar lembaga, termasuk keberadaan Kepala BIN dan Wiranto dalam pertemuan dengan Presiden, Dudung menyatakan belum mengetahui secara pasti agenda masing-masing. Namun dia menyampaikan bahwa tugasnya fokus pada aspek pertahanan nasional secara menyeluruh.

    Dudung menyinggung langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah dan DPR menyikapi aspirasi publik yang berkembang. Dia berharap semua masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan perbaikan ke depan.

    “Pertahanan itu bukan hanya soal alutsista, tapi juga ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak goyah oleh oknum-oknum tertentu,” tandas mantan KSAD itu.

  • Wiranto Komentari Kericuhan saat Demonstrasi: Harusnya Kita Malu dengan Para Pendahulu

    Wiranto Komentari Kericuhan saat Demonstrasi: Harusnya Kita Malu dengan Para Pendahulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa seluruh pihak sebaiknya menahan diri dan tidak terbakar emosi dalam merespons situasi politik dan unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.

    Hal tersebut disampaikannya saat ditemui wartawan sebelum menghadap Presiden Prabowi Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025). 

    “Saya memang diminta untuk menghadap Presiden, jadi tentu terserah beliau nanti akan membicarakan apa. Saya belum tahu apa yang akan disampaikan kepada saya,” ujar Wiranto.

    Menanggapi situasi demonstrasi yang masih berlangsung di berbagai daerah, termasuk tuntutan mahasiswa di DPR dan DPRD, Wiranto menegaskan bahwa Presiden selalu mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo tentu selalu didengar oleh Presiden dan presiden sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak semua bisa dipenuhi secara serentak,” ucapnya.

    Wiranto juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan dan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang santun dan berbudaya.

    “Harusnya kita malu pada para pendahulu kita yang memerdekakan negeri ini. Mereka bertaruh nyawa. Sedangkan kita hanya harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

    Saat ditanya soal potensi adanya aktor atau dalang di balik demonstrasi, Wiranto enggan berkomentar lebih jauh. Dia menyatakan akan menunggu hasil pertemuannya dengan Presiden sebelum memberikan pernyataan lanjutan.

    “Baru nanti setelah saya ketemu Presiden dan mendapat petunjuk beliau, kita bisa bicara lagi,” tandas Wiranto.

  • Prabowo Panggil Kepala BIN ke Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Panggil Kepala BIN ke Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra mendatangi Istana Negara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto, Kamis (4/9/2025).

    Saat ditanya awak media terkait agenda pertemuan, Herindra yang tiba pukul 13.00 WIB dan mengenakan batik coklat itu tidak merinci pembahasan khusus.

    “Ya tidak tahu, saya dipanggil presiden,” ujarnya singkat sebelum memasuki kompleks Istana, Kamis (4/9/2025).

    Meski tak mengamini secara langsung, tetapi dia tak menampik bahwa situasi pasca kericuhan menjadi salah satu topik penting yang dilaporkan kepada kepala negara. 

    “Tentunya ada informasi yang harus saya sampaikan kepada presiden. Itu aja,” ucapnya.

    Tak hanya itu, terkait kemungkinan keterlibatan dalang di balik kerusuhan, Herindra menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman.

    “Nanti akan kita selidiki lah ya,” katanya.

    Dia juga meyakinkan masyarakat bahwa kondisi tanah air berangsur stabil.

    “Insyaallah aman, insya Allah aman,” tutur Herindra.

    Sayangnya, saat disinggung soal indikasi makar, dia enggan menjawab secara detail. 

    “Pokoknya akan kita… saya akan menyampaikan informasi yang penting kepada bapak presiden,” ujarnya menambahkan.

    Meski belum gamblang membeberkan hasil intelijen, Herindra menekankan bahwa BIN terus memantau dinamika terkini di lapangan.

    “Situasi belakangan dari intelijen tentu terus kita ikuti,” katanya.