Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prof Muhadjir Kenang Almarhum Arif Budimanta sebagai Insiator Penanggulangan Stunting

    Prof Muhadjir Kenang Almarhum Arif Budimanta sebagai Insiator Penanggulangan Stunting

    Bisnis.com, MALANG — Penasihat Khusus Presiden RI bidang Haji sekaligus ketua BPH Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Muhadjir Effendy, mengenang almarhum Arif Budimanta merupakan sosok pemikir dan memiliki kontribusi besar bagi Indonesia, terutama terkait dengan inovasi dan gagasannya yang memberikan warna dan memengaruhi kebijakan politik Indonesia mengenai stunting dan penanggulangan kemiskinan.

    “Arif memiliki integritas tinggi, sederhana, dan idealis. Sifat pekerja kerasnya juga memberikan kesan tersendiri. Banyak kebijakan politik yang terpengaruh oleh gagasan-gagasan yang beliau miliki,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu dalam keterangan resminya, Senin (8/9/2025).

    Melalui PDI perjuangan, Arif Budimanta dinilai mampu menerjemahkan ekonomi kerakyatan dan marhaenisme. Ini menjadi sepak terjang yang luar biasa dari sosoknya,

    Muhadjir mengatakan banyak bekerja sama dengan Arif saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Indonesia. 

    Menurutnya, Arif adalah mastermind dan seringkali menginisiasi berbagai hal dalam merumuskan penanggulangan kemiskinan. Terutama kemiskinan esktrem serta program-program stunting saat itu.

    “Beliau adalah mastermind dalam proses upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem waktu itu. Berbagai konsep hadir dari buah pemikiran Pak Arif. Begitupun dengan penanganan stunting Indonesia. Makanya, kami memang bekerja sama dengan sangat baik, apalagi beliau memang sosok pekerja keras, integritasnya tinggi, dan idealis,” sambung ketua BPH UMM itu.

    Muhadjir juga bercerita bahwa ia juga dekat Arif Budimanta lewat Muhammadiyah. Ia bahkan merekrut Arif untuk didapuk mengomandoi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah. 

    Apalagi melihat latar belakang pendidikan Arif yang mengantongi pendidikan di Universitas Chicago dan Harvard. Kapasitasnya sangat sesuai dan layak untuk bisa menempati posisi strategis di Muhammadiyah. 

    “Yang kehilangan bukan hanya Muhammadiyah, bukan hanya saya, tapi bangsa Indonesia juga merasa kehilangan sosok yang luar biasa,” tambahnya.

    Arif Budimanta yang merupakan stafsus era presiden ke-7 RI Jokowi sekaligus ahli ekonom, berpulang pada usia 57 tahun. Kabar berpulangnya Arif Budimanta itu diunggah PP Muhammadiyah melalui instagram @lensamu. 

  • Gurung Marapi Meletus Lagi, Warga Diminta Waspadai Banjir Lahar Dingin

    Gurung Marapi Meletus Lagi, Warga Diminta Waspadai Banjir Lahar Dingin

    Bisnis.com, JAKARTA – Gunung Marapi yang berada di Sumatra Barat (Sumbar) dilaporkan meletus lagi pada Senin, 8 September 2025 pagi.

    Dilansir dari Antaranews, saat ini Gunung Marapi berstatus Waspada atau Level II yang ditetapkan batas radius aman bagi warga berada pada tiga kilometer dari arah kawah gunung.

    Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa letusan terjadi pagi ini pukul 09.06 WIB melontarkan kolom abu setinggi sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 3.891 meter di atas permukaan laut, setelah sebelumnya terjadi malam tadi pukul 20.16 WIB.

    Pihaknya mengkonfirmasi erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,4 mm dan durasi sekitar 51 detik dengan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur.

    Wafid menyebut dengan begitu masyarakat, pendaki maupun wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari pusat erupsi di kawah verbeek.

    Warga juga diminta mewaspadai ancaman banjir lahar dingin terutama ketika hujan deras mengguyur bagian puncak, serta menggunakan masker apabila terjadi hujan abu.

    Meski demikian, Badan Geologi meminta masyarakat agar tetap tenang, tidak menyebarkan kabar bohong atau mudah terhasut informasi yang diragukan kevalidannya dengan selalu mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah maupun Pos Pengamatan Gunung Marapi di Bukittinggi.

  • Tuduhan Antek Asing Prabowo Dinilai Mencederai Hak Kebebasan Berpendapat

    Tuduhan Antek Asing Prabowo Dinilai Mencederai Hak Kebebasan Berpendapat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kelompok Kerja Anti-Disinformasi Indonesia (Kondisi) menilai pernyataan antek asing saat aksi demonstrasi mencederai kebebasan berpendapat bagi warga negara dan media massa.

    Direktur Kondisi Damar Juniarto menilai berdasarkan hasil pengamatan, lontaran antek asing selalu ditujukan kepada media massa dan organisasi masyarakat sehingga memicu propaganda dan serangan disinformasi. Dia menyampaikan gelaran aksi demo selalu dikaitkan dengan keterlibatan pihak asing.

    “Sepekan terakhir ini, Kondisi mengamati serangan disinformasi dan propaganda yang intens di ruang digital, salah satunya adalah serangan disinformasi terhadap media independen dan organisasi masyarakat sipil. Mereka dituduh menerima pendanaan dari lembaga asing yang bertujuan menggerakkan demonstrasi tersebut” kata Damar dalam keterangan tertulis, Senin (8/9/2025).

    Terlebih pernyataan antek asing sempat disampaikan oleh para pejabat negara, seperti Presiden Prabowo Subianto ketika masyarakat menggaungkan #indonesiagelap. 

    “Kondisi menilai retorika ‘antek asing menunggangi media independen’ merupakan serangan terhadap kredibilitas media  yang justru selama ini memiliki rekam jejak yang baik, profesional dan menjadi garda terdepan dalam mengabarkan apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia,” 

    Menurutnya, retorika antek asing juga meremehkan dan mengabaikan kebebasan hak untuk menyampaikan kritik guna menuntut akuntabilitas pemerintah dan elite politiknya. Lalu menuding aksi protes dan kritik media sebagai hasil operasi antek asing.

    Selain itu, tuduhan antek asing kepada media massa secara tidak langsung melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan oleh media massa.

    “Ada pihak-pihak yang tidak ingin masyarakat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dan faktual dari kondisi yang sekarang ini terjadi dan sibuk mendistorsi informasi untuk membenturkan masyarakat dengan media independen, aktivis, dan pembela hak asasi manusia,” jelasnya.

    Dia mendesak agar pemerintah berhenti menggunakan retorika antek asing pada setiap momen protes yang disampaikan publik. Baginya pemerintah seharusnya mendengarkan dan menyerap aspirasi publik secara baik.

    Tak hanya itu, bagi masyarakat dan media, dia mendorong untuk terus mengkritisi pernyataan antek asing yang disampaikan dari berbagai pihak.

  • Kemlu: Jenazah Zetro Purba Tiba di Indonesia 9 September 2025

    Kemlu: Jenazah Zetro Purba Tiba di Indonesia 9 September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Jenazah staf KBRI Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba yang meninggal dunia akibat ditembak pada pekan lalu akan tiba di Indonesia pada Selasa (9/9/2025).

    Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (7/9/2025).

    Sebagai informasi, Zetro, yang menjabat sebagai Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima, ditembak hingga tewas oleh orang yang tidak dikenal di dekat tempat tinggalnya pada Senin (1/9/2025) waktu setempat.

    Menurut laporan media setempat, staf KBRI tersebut meninggal setelah ditembak tiga kali oleh seorang yang tak dikenal beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah Lince, Lima. Dia baru tiba di Peru untuk menjalankan tugasnya di KBRI lima bulan yang lalu. Zetro sempat bertugas di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne.

    Menurut Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela proses pemulangan jenazah Zetro saat ini masih dikoordinasikan dengan pihak rumah duka dan sarana transportasi khusus pengiriman jenazah.

    “Apabila semuanya berjalan lancar, diharapkan jenazah akan dapat tiba di Indonesia pada 9 September 2025,” ucap Jubir Kemlu dalam siaran video yang diterima Antara.

    Dia pun memastikan bahwa proses autopsi jenazah Zetro oleh pihak kepolisian Peru telah selesai dilakukan beberapa hari yang lalu. Senada, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha sebelumnya menyatakan bahwa jenazah Zetro bisa dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat.

    “Menurut rencana beberapa hari ke depan, diharapkan (jenazah Zetro) sudah dapat dipulangkan ke Indonesia,” kata Judha menjawab pertanyaan wartawan pada Sabtu (6/9/2025).

    Merespons kejadian penembakan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengevaluasi skema perlindungan bagi para diplomat dan staf yang ditempatkan di luar negeri.

    Sementara itu, KBRI Lima telah melakukan koordinasi intensif dengan aparat kepolisian Peru untuk mengawal proses investigasi demi mendapatkan motif dan mengetahui pelaku penembakan terhadap Zetro.

    Pihak kepolisian di Lima sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setempat untuk menyelidiki peristiwa ini dan juga telah memberi pengawasan dan penjagaan ekstra kepada keluarga Zetro yang masih berada di Peru.

  • Link Streaming Nonton Gerhana Bulan Total Malam Ini

    Link Streaming Nonton Gerhana Bulan Total Malam Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Gerhana bulan total akan muncul malam ini hingga dinihari 8 September 2025.

    Fenomena langka ini juga terjadi di Indonesia dan bisa disaksikan langsung dengan mata telanjang.

    Namun, bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan langsung fenomena tersebut bisa menyaksikan live streaming yang digelar oleh BMKG.

    Gerhana Bulan adalah peristiwa terhalanginya cahaya Matahari oleh Bumi sehingga tidak semuanya sampai ke Bulan. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi Matahari, Bumi, dan Bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya. Gerhana Bulan Total terjadi saat posisi Matahari-Bumi-Bulan sejajar (di satu garis lurus). Hal ini membuat Bulan masuk ke bayangan inti (umbra) Bumi. Saat puncak gerhana terjadi, Bulan akan terlihat berwarna merah jika langit cerah.

    Warna merah pada Bulan disebabkan oleh hamburan Rayleigh di atmosfer Bumi. Cahaya matahari yang melewati atmosfer Bumi akan terhambur, sehingga cahaya dengan panjang gelombang pendek seperti biru akan tersebar lebih banyak, sementara cahaya dengan panjang gelombang lebih panjang seperti merah akan lolos dan mencapai permukaan Bulan, sehingga Bulan tampak merah.

    Berikut link youtubenya

  • Prabowo Didesak Bentuk TGPF Korban Kekerasan Demonstrasi

    Prabowo Didesak Bentuk TGPF Korban Kekerasan Demonstrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto didesak untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap fakta tentang demonstrasi berdarah beberapa hari lalu.

    Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi menyarankan TGPF itu harus diisi oleh orang kredibel dan netral, sehingga tidak ada conflict of interest selama proses pengungkapan fakta yang terjadi ketika demonstrasi berdarah beberapa hari lalu di Indonesia.

    Hendardi berpandangan publik memiliki hak untuk tahu fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan ketika demonstrasi berdarah itu terjadi. Selain itu, menurut Hendardi, warga negara juga merupakan subjek yang berhak diberikan perlindungan dan rasa aman oleh negara.

    “Presiden mungkin sudah memiliki data dan analisis serta menyusun langkah-langkah antisipatif lanjutan berkenaan dengan dinamika eskalatif yang terjadi, tetapi keterbukaan tetap mesti ditunaikan oleh pemerintah dan mekanisme partisipasi bermakna atau meaningful participation mesti dibuka seluas-luasnya,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (7/9/2025).

    Dia menegaskan bahwa Presiden Prabowo sudah berspekulasi ada indikasi makar, terorisme, dan menuding pihak asing  yang memainkan eskalasi di tingkat domestik saat demonstrasi kemarin.

    Selain itu, menurut Hendardi, publik juga memunculkan dugaan adanya kontestasi politik kekuasaan, dan agenda politik rezim. Untuk itu, Presiden Prabowo harus memberikan klarifikasi dan investigasi mendalam agar rangkaian kerusuhan itu terklarifikasi dengan terang-benderang tentang siapa dalang, bagaimana operasi berlangsung, dan apa tujuan politiknya.

    “Jika tidak, maka publik akan terus diliputi kecemasan dan ketidakpastian, bahkan akan memantik kemarahan lanjutan eskalasi yang ada,” katanya.

    Dia mengingatkan bahwa pengungkapan data dan fakta merupakan mekanisme cooling down system dari kemarahan publik yang harus berjalan secara simultan dengan agenda mendasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah.

    “Para elite politik juga harus memperbaiki tata kelola penyelenggaraan negara yang melahirkan kesenjangan dan jauh dari cita-cita ultima berbangsa dan bernegara Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

  • Diaspora RI di Boston AS Minta Pemerintah Tuntaskan Tuntutan 17+8

    Diaspora RI di Boston AS Minta Pemerintah Tuntaskan Tuntutan 17+8

    Bisnis.com, JAKARTA – Diaspora Indonesia di Boston, Massachusetts, Amerika, mendesak Pemerintah Indonesia menuntaskan tuntutan 17+8. 

    Mereka berdiskusi di Boston City Hall sebagai respons sikap pemerintah yang memicu gelombang demo pekan lalu. Tak hanya itu, aksi solidaritas ini sekaligus mengucapkan belasungkawa bagi korban yang wafat dalam aksi demonstrasi seperti Affan Kurniawan, Iko Julian Junior, sampai Syaiful Akbar, serta korban kekerasan aparat.

    “Aspirasi kami meliputi 22 tuntutan yang belum dipenuhi dari tuntutan 17+8 yang merupakan hasil konsolidasi masyarakat Indonesia, serta tuntutan baru oleh tim Boston Bergerak,” tulisnya dalam rilis yang diterima Bisnis, Minggu (7/9/2025).

    Kendati 17 tuntutan telah melewati tenggat waktu, mereka tetap menuntut pemerintah membebaskan pendemo yang ditangkap, menghentikan kekerasan aparat, dan transparansi penegakan hukum atas kasus pelanggaran HAM.

    Secara spesifik, mereka menggaungkan agar pemerintah memberikan perlindungan bagi kelompok etnis yang dikucilkan, masyarakat Papua, hingga hak-hak Perempuan

    Mereka menilai aksi demonstrasi adalah bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kebijakan pemerintah yang tidak mampu merancang dan menetapkan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat.

    Pemerintah cenderung tidak acuh menanggapi aspirasi masyarakat, bahkan pada beberapa kesempatan mencemooh. Kebijakan yang dibuat juga dinilai tidak masuk akal.

    Meski terhalang jarak, mereka akan terus menyuarakan nilai-nilai demokrasi saat pemerintah Indonesia kembali memantik polemik di masyarakat. 

    “Keikutsertaan warga Indonesia di Boston dalam pertemuan demokratis yang damai menunjukkan rasa tanggung jawab dan empati yang nyata kepada Indonesia,” paparnya

  • Raja Juli Mengaku Tak Tahu Bermain Domino dengan Pembalak Liar

    Raja Juli Mengaku Tak Tahu Bermain Domino dengan Pembalak Liar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku tidak mengetahui bermain domino bersama pembalak liar, Azis Wellang usai bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Raja Juli yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru mengetahui ketika membaca berita usai pertemuan tersebut.

    “Setelah berita ini beredar, saya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Azis Wellang yang diberitakan sebagai pembalak liar,” tulisnya di media sosial, dikutip Minggu (7/9/2025).

    Dalam klarifikasinya, saat itu dia tidak mengenal dua pemain lainnya dan tidak membahas soal kasus apapun. 

    Dia menceritakan, mulanya berjanjian dengan Abdul Kadir di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) untuk berdiskusi secara intens selama lebih dari 2 jam

    Dia juga menjelaskan tidak ada pembahasan terkait pembalakan liar. Ketika hendak pulang, mereka diajak bermain domino oleh beberapa orang.

    “Mas menteri Karding dan saya diajak ikut main. Setelah 2 ‘putaran’, saya pamit pulang kepada Mas Menteri Karding dan banuak orang yang ada di ruanh tamu tersebut,” ujarnya.

    Dia menegaskan akan tetap menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pembalakan liar tanpa pandang bulu. 

  • Menhut Raja Juli Klarifikasi Foto Main Domino dengan Pembalak Liar

    Menhut Raja Juli Klarifikasi Foto Main Domino dengan Pembalak Liar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait foto dirinya tengah bermain domino dengan pembalak liar. Foto tersebut sudah beredar di media sosial.

    Melalui akun Instagram pribadinya, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia itu mengaku telah berjanjian bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Abdul Kadir Karding.

    “Mas Menteri Karding meminta saya ‘nyamperin’ beliau di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di mana beliau pada saat ini menjadi sekjennya,” tulis Juli, dikutip Minggu (7/9/2025).

    Kemudian dia berdiskusi secara empat mata di ruang bagian belakang selama sekitar 2 jam lebih. Dia megatakan tidak ada diskusi terkait kasus pembalakan liar. Setelah pertemuan, sekitar jam 24.00 dia pamit pulang.

    Ketika hendak pulang, mereka diajak bermain domino oleh beberapa orang yang berada di ruang tamu.

    “Setelah 2 kali ‘putaran’, saya pamit pulang kepada Mas Karding dan banyak orang yang ada di ruang tamu tersebut,” jelas Juli.

    Dia mengaku tidak mengenal dengan 2 pemain lainnya dan tidak membicarakan mengenai kasus apapun pada saat itu.

    Dia baru mengetahui salah satu orang yang bermain domino dengan dirinya adalah Azis Wellang seorang pembalak liar setelah membaca berita.

    “Bagi saya tidak ada sedikitpun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan,” tegasnya.

    Dia berjanji akan menegakkan hukum kepada pembalak liar tanpa pandang bulu.

  • Penangkapan Delpedro Disebut Tidak Sesuai Hukum, Yusril: Hadapi Secara Jantan

    Penangkapan Delpedro Disebut Tidak Sesuai Hukum, Yusril: Hadapi Secara Jantan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pembuktian terkait penangkapan Delpedro dapat ditempuh dengan jalur hakim yang sesuai koridor.

    Menurutnya seorang advokat harus memberikan argumen yang kuat kepada polisi maupun jaksa di persidangan, jika dirasa penangkapan Delpedro tidak sesuai koridor hukum.

    Diberitakan sebelumnya, Yusril sempat mengatakan bahwa Delpedro harus gentleman dalam menghadapi proses hukum. Namun menurut Bajammal, penangkapan Delpedro di luar koridor hukum sehingga pernyataan Yusril bertentangan dengan realita lapangan.

    Lebih lanjut, dalam unggahan akun X pribadinya, Yusril menjelaskan ketika sudut pandang advokat dengan kepolisian selaras, maka tidak perlu pembelaan.

    Sebaliknya, jika dirasa proses hukum tidak sesuai ketentuan, maka lakukan perlawanan dengan menyampaikan argumen di pengadilan agar masyarakat dapat menilai pihak mana yang memiliki argumen meyakinkan.

    “Kalau penangkapan sudah sesuai hukum seperti yang anda persepsikan, maka sebagai advokat anda tidak perlu lagi melakukan pembelaan. Masalahnya polisi menganggap penangkapan yang mereka lakukan sudah sesuai koridor hukum. Karena ada beda pendapat dengan polisi itulah maka anda harus lakukan perlawanan,” tulis Yusril, minggu (7/9/2025).

    Indonesia itu menggambarkan bagaimana Bung Karno tidak pernah belajar hukum, tetapi tetap melawan dengan mengikuti proses hukum di pengadilan kolonial.

    Dia juga mencontohkan saat Jamaludin Datuk Singomangkuto, Buyung Nasution, Yap Thiam Hien dan S Tasrif tetap menempuh jalur hukum melalui pengadilan ketika membela tokoh tokoh malapetaka 15 Januari (Malari).

    “Apapun hasilnya. Mereka tak pernah membela melalui cara-cara di luar koridor hukum dengan alasan penegak hukum ternyata bertindak tidak sesuai koridor hukum yang diinginkannya,” terangnya.

    Baginya pekerjaan advokat memang penuh dinamika, terutama perbedaan persepsi. Sudah menjadi pekerjaan advokat membuktikan bahwa apa yang disangkakan benar di mata hukum. Yusril mendorong bagi kuasa hukum Delpedro untuk melakukan perlawanan menurut hukum, betapapun itu sulit dan beratnya.

    Yusril menegaskan bahwa dirinya juga tidak akan menghormati para politisi maupun aktivis yang menggaungkan keadilan, namun ketika diduga bersalah mencoba melakukan perlawanan di luar koridor hukum

    “Saya tidak menaruh respek sedikitpun juga jika ada politisi, aktivis atau siapa saja yang tiap hari meneriakkan keadilan, namun ketika dilakukan langkah hukum oleh aparat terhadap dirinya, malah sibuk melakukan perlawanan dengan cara-cara di luar hukum: menggerakkan demo atau sibuk menggalang opini untuk membebaskan dirinya,” cuit Yusril.

    Terlebih, katanya, jika seorang aktivis bekelak penangkapan dirinya karena “diskriminasi” oleh aparat, sedangkan sebelumnya berseloroh kepada aparat agar “menangkap dan memenjarakan”

    “Pejuang sejati harus bertindak gentleman. Langkah hukum, hadapi juga dengan langkah hukum juga!!!” tambah Yusril.