Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • KPK Imbau Menteri yang Direshuffle Laporkan Harta Kekayaan

    KPK Imbau Menteri yang Direshuffle Laporkan Harta Kekayaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada menteri yang telah dilantik maupun diberhentikan segera membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelaporan harta kekayaan dilakukan sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

    “Tentunya, setiap Penyelenggara Negara, selain berkewajiban melaporkan LHKPN-nya secara periodik, yaitu sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya, juga wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara,” jelas Budi dalam keterangan tertulis, Senin (8/9/2025).

    Budi menyampaikan kewajiban pejabat negara melaporkan harta kekayaan merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, LHKPN tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak pengangkatan ataupun pemberhentian pada jabatan tersebut.

    Nantinya LHKPN yang disampaikan akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website https://elhkpn.kpk.go.id sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan harta atau aset seorang Penyelenggara Negara.

    “KPK terbuka untuk melakukan perbantuan dalam pengisian ataupun pelaporan LHKPN tersebut,” ujarnya.

    Sebagai informasi, sesuai Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, Presiden Prabowo mereshuffle para menterinya, yaitu

    1.Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    2.Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    3.Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    4.Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    5.Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

    Setelahnya Prabowo melantik:

    1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI: Mukhtaruddin
    3.  Menteri Koperasi: Fery Joko Juliantono
    4. Menteri Haji dan Umrah: Mochammad Irfan Yusuf
    5. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar

    Lalu memberhentikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo.

    Untuk Menkopolhukam akan diganti oleh pejabat sementara, tetapi belum disampaikan nama penggantinya. Sedangkan pengganti Menpora dikabarkan masih berada di luar negeri

    Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

  • Polri Sebut Ada 5.444 Pendemo yang Diamankan di Seluruh Indonesia saat Aksi Anarkis

    Polri Sebut Ada 5.444 Pendemo yang Diamankan di Seluruh Indonesia saat Aksi Anarkis

    Bisnis.com, Jakarta — Polri mengungkapkan jumlah demonstran yang ditangkap Polisi dalam aksi anarkis beberapa waktu lalu mencapai 5.444 orang di seluruh Indonesia.

    Wakapolri, Komjen Polisi Dedi Prasetyo menuturkan dari total 5.444 demonstran yang telah diamankan itu, didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. 

    Kemudian, menurut Dedi, 4.861 demonstran yang diamankan juga sudah dipulangkan ke keluarganya masing-masing, sementara itu sisanya 583 demonstran masih dilakukan penyidikan di kepolisian.

    “Proses pembuktian secara ilmiah ini juga merupakan satu keharusan bagi seluruh penyidik untuk dapat membuktikan sampai kasus ini maju ke persidangan nantinya,” tuturnya di Kantor Imipas Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Sementara itu, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta para pengacara untuk memberikan pendampingan hukum kepada 583 demonstran yang tersisa di Kepolisian.

    “Kalau tidak ada, maka negara wajib untuk menyediakan pendampingan gratis kepada mereka begitu juga selama mereka ditahan apakah hak-hak mereka dan HAM mereka dipenuhi atau tidak,” kata Yusril.

    Yusril menegaskan bahwa 583 orang pendemo tersebut saat ini masih didalami perannya. Selain itu, kata Yusril, statusnya pun belum sebagai tersangka karena masih dipilih untuk proses yang berbeda bagi anak di bawah umur.

    “Jadi belum semuanya itu akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi dipilah-pilah dulu, ada cukup bukti atau tidak. Kalau ada cukup bukti, ya tinggal kemudian apakah akan restorative justice atau diteruskan lagi ke pengadilan,” ujar Yusril.

  • Tak Ada Lagi Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Ini List Menteri Baru Reshuffle Kabinet Prabowo

    Tak Ada Lagi Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Ini List Menteri Baru Reshuffle Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo mereshuffle kabinet menteri termasuk Budi Gunawan dan Sri Mulyani dan menggantinya menteri-menteri baru.

    Prabowo memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029, masing-masing: 

    1. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 

    2. Ario Bimo Nandito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olahraga

    Selain itu, Prabowo juga Mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara:

    1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan

    2. Mukhtaruddin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI

    3. Fery Joko Juliantono – Menteri Koperasi

    4. Mochammad Irfan Yusuf  – Menteri Haji dan Umrah 

    5. Dahnil Anzar – Wakil Menteri Haji dan Umrah 

    Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

    Hingga saat ini, posisi Menko Polhukam masih dijabat ad interim dan Menteri Pemuda dan Olahraga belum dilantik.

  • Sah! Prabowo Reshuffle Menteri Kabinet & Resmikan Kementerian Haji dan Umrah

    Sah! Prabowo Reshuffle Menteri Kabinet & Resmikan Kementerian Haji dan Umrah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih sekaligus melantik jajaran menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore.

    Perombakan ini mencakup pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta perubahan susunan pejabat atau reshuffle kabinet di lima kementerian lainnya.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers sebelum pelantikan. Dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan dengan DPR serta hasil evaluasi Presiden terhadap kinerja kabinet.

    “Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Haji, maka pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Sekaligus, Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umrah. Rencananya pelantikan akan dilakukan sore ini,” ujar Prasetyo di Kantor Presiden, Senin (8/9/2025).

    Lebih lanjut, Prasetyo menyebut reshuffle juga menyasar sejumlah pos kementerian strategis.

    “Yang kedua, atas berbagai perkembangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” katanya.

    Kementerian yang terdampak reshuffle kabinet

    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

    2. Kementerian Keuangan

    3. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    4. Kementerian Koperasi

    5. Kementerian Pemuda dan Olahraga

    Dengan demikian, Prasetyo terdapat enam kementerian yang mengalami perubahan: satu kementerian baru dan lima kementerian dengan reposisi pejabat.

    “Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat,” pungkas Prasetyo.

  • Reshuffle Kabinet Merah Putih, 6 Kementerian yang Dipanggil Prabowo

    Reshuffle Kabinet Merah Putih, 6 Kementerian yang Dipanggil Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretariat Negara Indonesia Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet di 6 kementerian di Indonesia.

    “Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan kabinet merah putih,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (8/9/2025).

    Prasetyo mengatakan akan ada beberapa kementerian yang direshuffle untuk memperkuat posisi pemerintah di Indonesia, usai adanya demo berkepanjangan hingga sepekan di Indonesia.

    Ada 6 kementerian yang akan di reshuffle kabinet:

    1. Kemenko Politik dan Keamanan

    2. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu

    3. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    4. Kementerian Koperasi

    5. Kementerian Pemuda dan Olahraga

    6. Kementerian Haji (Penambahan)

    Pejabat yang sudah datang ke Istana: 

    – Mukhtaruddin anggota DPR RI 

    – Mochamad Irfan Yusuf – Kepala Badan Penyelenggara Haji

    – Purbaya Yudi Sadewa – Ketua LPS 

    – Fery Juliantono – Wamenkop

    Tak lama berselang, sejumlah tokoh lain turut hadir, di antaranya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, serta Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

    Mereka kompak mengaku tidak mengetahui agenda resmi yang menanti di Istana. Irfan Yusuf bahkan menyebut dirinya baru menerima panggilan mendadak. 

    “Saya baru ditelpon tadi jam 2 oleh Letkol Teddy, diminta datang ke Istana jam 3 pakai jas, dasi. Cuma saya belum tahu acara apa ini,” ungkapnya kepada wartawan.

  • Politisi Golkar & Ketua LPS Mendadak ke Istana, Prabowo Reshuffle Menteri Kabinet?

    Politisi Golkar & Ketua LPS Mendadak ke Istana, Prabowo Reshuffle Menteri Kabinet?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir di Istana hanya menjawab singkat saat ditanya apakah ada pelantikan atau reshuffle kabinet hari ini, Senin (8/15/2025). 

    “Kayaknya [Reshuffle],” katanya Airlangga kepada wartawan sembari tersenyum di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).

    Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa turut mengaku mendapat panggilan mendadak. Dia menyebut menerima telepon dari rekan hingga pejabat Istana.

    “Ada teman yang telepon, ada [Sekretaris Kabinet] Letkol Teddy juga. Diminta datang jam 3, tapi agendanya saya tidak tahu,” ujarnya.

    Purbaya yang datang bersama keluarga juga hanya menjawab singkat saat ditanya apakah dirinya akan dilantik.

    “Saya LPS, mungkin mau ngomong ekonomi. Kalau dilantik siap lah, enggak pernah nggak siap,” katanya.

    Dia pun menepis pertanyaan soal kemungkinan perpanjangan masa jabatannya di LPS yang akan habis pada September ini.

    “Saya nggak tahu. Tapi pakai dasi biru ini dipilihkan orang rumah,” ujarnya sambil tersenyum.

    Suasana Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025) sore, mendadak ramai oleh kedatangan sejumlah tokoh penting dengan balutan jas dan dasi biru. Mereka tiba secara bergelombang sekitar pukul 14.45 WIB, memicu spekulasi publik terkait kemungkinan adanya reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Orang pertama yang terlihat masuk ke lingkungan Istana adalah politikus Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Mukhtarudin, yang datang bersama istrinya. Meski demikian, dia enggan memberi penjelasan saat ditanya apakah kehadirannya berkaitan dengan pelantikan menteri baru.

    “Nanti saja,” ujarnya singkat sambil tersenyum.

    Tak lama berselang, sejumlah tokoh lain turut hadir, di antaranya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, serta Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

    Mereka kompak mengaku tidak mengetahui agenda resmi yang menanti di Istana. Irfan Yusuf bahkan menyebut dirinya baru menerima panggilan mendadak.

    “Saya baru ditelepon tadi jam 14.00 WIB oleh Letkol Teddy, diminta datang ke Istana jam 15.00 pakai jas, dasi. Cuma saya belum tahu acara apa ini,” ungkapnya kepada wartawan.

    Hingga berita ini diturunkan, jurnalis yang biasa meliput di Istana Kepresidenan telah diarahkan masuk ke Kantor Presiden, lokasi transit sebelum agenda resmi berlangsung baik di Istana Merdeka maupun Istana Negara.

    Spekulasi reshuffle makin menguat lantaran kedatangan tokoh-tokoh tersebut bertepatan dengan dinamika politik terkini. Apalagi, DPR RI baru saja mengesahkan Undang-Undang Haji dan Umrah yang mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji, sehingga kemungkinan adanya penyesuaian struktur kabinet kian terbuka.

  • Resuffle Kabinet Merah Putih, Ini Pejabat yang Dipanggil Prabowo ke Istana Negara

    Resuffle Kabinet Merah Putih, Ini Pejabat yang Dipanggil Prabowo ke Istana Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri dan wamennya Kabinet Merah Putih untuk melakukan reshuffle, guna memperkuat posisi pemerintah.

    Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Senin (9/8/2025) di Istana Negara, ada beberapa pejabat yang dipanggil oleh Presiden Prabowo. Kabar yang diperoleh, Prabowo akan meresuffle menteri dan wamennya.

    Pejabat yang sudah datang ke Istana: 

    – Mukhtaruddin anggota DPR RI dari Partai Golkar 

    – Mochamad Irfan Yusuf – Kepala Badan Penyelengara Haji

    – Purbaya Yudi Sadewa – Ketua LPS 

    – Fery Juliantono – Wamenkop

    Tampak juga sejumlah tokoh hadir di tengah isu reshuffle kompak pakai jas dan dasi biru muda.

  • Temui Prabowo di Istana, Rosan: Bahas Investasi Kampung Haji dan Waste to Energy

    Temui Prabowo di Istana, Rosan: Bahas Investasi Kampung Haji dan Waste to Energy

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani, angkat bicara usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Rosan menegaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Ke-8 RI itu hanya dalam rangka makan siang dan menyampaikan laporan singkat mengenai agenda kerjanya.

    “Saya hanya makan siang sama beliau,” kata Rosan kepada wartawan.

    Rosan juga memastikan kedatangan sejumlah konglomerat ke Istana berlangsung terpisah dari agendanya. Mengingat, setelah dia masuk ke Istana tak lama berselang, sejumlah konglomerat turut memasuki kompleks Istana dengan menumpang kendaraan boogey. Mereka antara lain Maher Algadri, Adien Algadri, Emier Algadri, Dodi Abdul Kadir, serta Axel Ganendra, yang tiba sekitar pukul 13.37 WIB. 

    “Tadi laporan besok mau pergi sekalian ditanyain update-nya gimana lebih ngomongin itu aja sih ngomongin, kampung haji gitu aja sama waste to energy.,” ungkapnya.

    Menurut Rosan, laporan yang dia sampaikan lebih banyak terkait rencana perjalanan dinas ke Jeddah. Di sana, termasuk dia dijadwalkan membahas peluang investasi untuk proyek Kampung Haji serta inisiatif waste to energy.

    “Pokoknya kan diharapkan karena ada undangan juga, harapannya bisa terealisasi,” pungkas Rosan.

  • Pemerintah Enggan Bentuk TGPF untuk Usut Keterlibatan TNI pada Aksi Ricuh Demo Gaji DPR

    Pemerintah Enggan Bentuk TGPF untuk Usut Keterlibatan TNI pada Aksi Ricuh Demo Gaji DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak mau ambil pusing ihwal dorongan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk usut keterlibatan militer pada aksi anarkis beberapa waktu lalu.

    Yusril mengatakan negara memiliki Komnas HAM yang berwenang penyelidiki ada atau tidaknya keterlibatan militer di aksi anarkis tersebut, sehingga tidak perlu membentuk TGPF. Menurut Yusril, melibatkan Komnas HAM dalam kasus dugaan keterlibatan TNI dalam aksi anarkis tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum Indonesia.

    “Jadi saya kira cukup dengan perangkat pemerintah dan lembaga negara yang ada saat ini saja bisa kita selesaikan itu,” tutur Yusril di Kantor Imipas Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Bahkan, kata Yusril, tidak hanya Komnas HAM saja yang dilibatkan untuk ungkap kasus terkait demonstrasi anarkis tersebut, beberapa lembaga negara lainnya seperti Komnas Anak, LPSK, Kompolnas dan KPAI juga dilibatkan sebagai bentuk hadirnya negara dalam demo anarkis beberapa hari lalu.

    “Ya tentu kita akan hormati temuan dari lembaga negara itu. Komnas HAM sebagai lembaga negara pun bisa untuk melakukan penyelidikan terkait ini,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Nasional dari Setara Institute, Hendardi mendesak agar Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut keterlibatan militer dalam aksi berdarah beberapa waktu lalu, meskipun Mabes TNI telah membantah keterlibatan anggota TNI, khususnya anggota BAIS.

    “Kami menilai keterlibatan BAIS di lapangan bersama massa aksi, adalah tindakan yang salah dan keliru. Sebagai institusi intelijen militer, seharusnya BAIS itu bekerja untuk mendukung TNI sebagai alat pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara,” ujarnya

  • BIN Ungkap Nasib Anggota Bais TNI yang Ditangkap Brimob Polri saat Demo Anarkis

    BIN Ungkap Nasib Anggota Bais TNI yang Ditangkap Brimob Polri saat Demo Anarkis

    Bisnis.com, Jakarta — Badan Intelijen Negara (BIN) membeberkan nasib anggota Bais TNI yang ditangkap Polisi, yaitu pasukan Brimob, pada saat demonstrasi anarkis yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025.

    Wakil Kepala BIN Komjen Pol Imam Sugianto  mengemukakan bahwa anggota Bais TNI itu tidak ada yang diproses hukum Kepolisian, tetapi hanya dikembalikan ke komandannya masing-masing, setelah ditangkap Polisi saat beraksi di tengah kerumunan massa aksi beberapa hari lalu.

    “Coba tanyakan ke Polri, itu mereka sudah dikembalikan ke atasannya masing-masing ya,” tuturnya di Kantor Kementerian Imipas Jakarta, Senin (8/9).

    Imam juga mengatakan bahwa BIN sudah mendapatkan semua informasi tentang aksi demonstran anarkis yang terjadi tanggal 25 Agustus 2025 kemarin selama satu pekan. 

    Namun sayangnya, Imam tidak menjelaskan rinci apa upaya BIN untuk mencegah aksi anarkis tersebut merebak dari Jakarta ke daerah lainnya.

    “Coba tanya Polri ya, tanya Polri,” katanya.

    Sebelumnya, telah terjadi aksi demonstrasi anarkis yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 kemarin hingga 31 Agustus 2025. Aksi yang semula menolak kenaikan tunjangan rumah anggota DPR tersebut mendadak berbelok isu menjadi turunkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Hal tersebut terjadi lantaran ada pengemudi ojek online yang meninggal bernama Affan Kurniawan karena dilindas mobil antihuru-hara milik Brimob Polri di Pejompongan Jakarta Pusat.

    Aksi anarkis tersebut tidak berhasil diredam malah meluas dan terjadi aksi serupa di beberapa wilayah lainnya. Selama aksi itu berjalan, anggota Brimob TNI juga sudah berhasil mengamankan sejumlah orang yang diduga menjadi provokator, setelah diselidiki beberapa orang yang ditangkap itu merupakan intelijen dari Bais TNI.

    TNI sendiri tidak membantah kabar adanya intelijen Bais TNI yang ditangkap Kepolisian. Namun, menurut Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Freddy Ardianzah narasi soal Bais TNI menjadi provokator yang telah beredar di media sosial hingga viral tidaklah benar.

    Menurut Freddy, kehadiran intelijen dari Bais TNI di tengah massa aksi beberapa hari lalu hanyalah untuk memantau situasi secara langsung di lapangan, seperti yang saat itu dilakukan Mayor SS yang ditangkap Brimob Polri.

    “Bahwa foto itu memang benar adalah anggota Bais TNI, karena sudah jelas di situ yang saya sangkal adalah narasinya,” ujar Freddy.