Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Profil Lengkap Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

    Profil Lengkap Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama politisi Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendadak viral bukan karena prestasi dan latar belakang keluarganya, namun karena pernyataannya yang membuat warga Indonesia marah.

    Wakil Ketua Komisi VII tersebut mengakui bahwa pernyataannya yang muncul pada podcast YouTube Antara TV On The Record tanggal 28 Februari 2024 telah membuat kegaduhan dan menyakiti masyarakat di Indonesia.

    Dia menjelaskan pernyataan yang membuat masyarakat marah itu ada di menit ke-25 hingga menit ke-27 pada podcast Youtube Antara TV On The Record.

    “Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan,” tutur Rahayu melalui akun Instagram resminya @rahayusaraswati yang dikutip Rabu (10/9/2025) malam.

    Berikut profil Rahayu Saraswati Djojohadikusumo:

    Nama lengkap: Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo

    Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 27 Januari 1986 

    Orang tua: Hashim Djojohadikusumo dan Anie Hashim Djojohadikusumo   

    Keluarga besar: Keponakan dari Prabowo Subianto. Kakek buyutnya, Raden Margono Djojohadikusumo merupakan pendiri BNI, sedangkan kakeknya, Soemitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai tokoh ekonomi terkemuka   

    Status keluarga: Menikah dengan Harwendro Adityo Dewanto (sejak 2014) dan memiliki dua anak  

    Pendidikan:

    SD: SD Takaranita II Jakarta

    SMP: United World College of South East Asia, Singapura

    SMA: Collège du Léman, Swiss

    Sarjana: University of Virginia, AS — jurusan Classics & Drama (sekitar 2,5 tahun hingga 2005)

    Pasca-sarjana: International School of Screen Acting, London (2006–2007); sebelumnya kursus di New York Film Academy, Los Angeles (Universal Studios)  

    Karier dalam Dunia Hiburan

    Film: Terlibat dalam trilogi Merah Putih (2009–2011), Darah Garuda (2010), Hati Merdeka (2011), dan Dream Obama (2011). Merah Putih pernah masuk nominasi Festival Film Bandung 2010

    Presenter: Mengisi acara seperti Talk Indonesia (2010–2013) dan Hot Indonesia (2014–2015)

    Kiprah Politik & Aktivisme

    Awal karier politik: Bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2013, aktif di organisasi sayap TUNAS sebagai Kepala Bidang Pengembangan

    Anggota DPR RI:

    Periode 2014–2019: Terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil IV Jawa Tengah (Sragen, Karanganyar, Wonogiri), bertugas di Komisi VIII (urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak)

    Periode 2024–2029: Kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III  

    Jabatan Partai:

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra (2020–2025)

    Aktivisme & Organisasi Non-Partai:

    Co-Chair Y20 Indonesia 2022; anggota Board – Indonesia Youth Diplomacy (IYD); Presidium – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

    Pendiri dan Ketua Yayasan Parinama Astha (ParTha) serta Ketua Jaringan Nasional Anti TPPO (perdagangan manusia)

    CEO PT Bima Sakti Bahari; CSO HYPPE; Penasihat Yayasan Peduli Down Syndrome Indonesia (YAPEDSI)  

  • Wapres Gibran Dengar Keluhan 280 Pengemudi Ojol di Batam

    Wapres Gibran Dengar Keluhan 280 Pengemudi Ojol di Batam

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengajak 280 pengemudi ojek daring untuk makan bersama di tengah kunjungan kerjanya ke Batam Kepulauan Riau.

    Setelah ratusan pengemudi ojek daring itu berkumpul di Restoran Barelang Seafood, Gibran pun langsung menyambangi satu-persatu pengemudi ojek daring tersebut dan bertanya tentang keseharian pada driver itu

    Gibran menegaskan para pengemudi ojol itu adalah salah satu bagian penting dari nadi ekonomi nasional, terutama di Batam. 

    “Untuk itu, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan mereka,” tutur Gibran di Batam, Rabu (10/9).

    Sementara itu, salah seorang pengemudi ojol, Dana mengaku senang dan terhormat bisa bertemu dan bersalaman langsung  dengan orang nomor dua di Indonesia.

    “Rasanya bahagia dan bangga bisa bertemu langsung Pak Wapres. Harapan kami semoga ada kebijakan yang makin berpihak pada ojol, terutama soal aplikator lebih diawasi lagi,” katanya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa.

  • Fraksi Gerindra DPR Nonaktifkan Keponakan Prabowo Subianto dari DPR

    Fraksi Gerindra DPR Nonaktifkan Keponakan Prabowo Subianto dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Gerindra langsung menonaktifkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai anggota DPR dari Fraksi Gerindra.

    Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menegaskan Fraksi Partai Gerindra bakal menghormati keputusan yang diambil oleh Rahayu Saraswati itu. Maka dari itu, sembari menunggu proses pengunduran diri Rahayu Saraswati tersebut, Fraksi Partai Gerindra bakal menonaktifkan keponakan Prabowo Subianto tersebut

    “Fraksi Gerindra DPR menghormati pilihan tersebut dan akan memproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Sementara menunggu proses, maka Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR,” tuturnya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Bambang menjelaskan, proses administratif terkait keputusan Rahayu Saraswati itu akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang undang yang berlaku dan Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra.

    “Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra juga tetap akan konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang undangan,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Rahayu Saraswati yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengunduran dirinya dari DPR. 

    Namun wanita yang akrab disapa Sara itu mengaku masih memiliki satu tugas akhir di parlemen terkait pembahasan rancangan undang-undang sebelum benar-benar berhenti bertugas.

    Sara sendiri terpilih sebagai anggota DPR periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. 

    Pada Pemilu 2024 lalu, Sara berhasil mengantongi suara signifikan yang mengantarkannya kembali ke Senayan lewat Partai Gerindra.

  • Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Mundur dari DPR

    Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Mundur dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus keponakan dari Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai anggota DPR.

    Wakil Ketua Komisi VII tersebut mengakui bahwa pernyataannya yang muncul pada podcast YouTube Antara TV On The Record tanggal 28 Februari 2024 telah membuat kegaduhan dan menyakiti masyarakat di Indonesia.

    Dia menjelaskan pernyataannya itu ada di menit ke-25 hingga menit ke-27 di podcast Youtube Antara TV On The Record.

    “Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan,” tutur Rahayu melalui akun Instagram resminya @rahayusaraswati yang dikutip Rabu (10/9/2025) malam.

    Menurutnya, ada oknum yang sengaja telah memotong pernyataannya sehingga banyak masyarakat yang salah tangkap, hingga marah kepada dirinya. Dia memastikan bahwa tidak ada maksud dan tujuan dari dirinya untuk merendahkan masyarakat yang kesulitan menghadapi hidup dewasa ini.

    “Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah EO, lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, dan sebagai advisor berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia, dirinya memahami bahwa untuk memulai usaha tidaklah mudah. 

    “Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha,” ujarnya.

    Rahayu menjelaskan bahwa sebenarnya dia hanya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif.

    “Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra,” tuturnya.

  • Pengamat Hukum Bivitri Kritik Tudingan Pidana Terhadap Delpedro, Nilai Telah Lecehkan Otonomi Anak

    Pengamat Hukum Bivitri Kritik Tudingan Pidana Terhadap Delpedro, Nilai Telah Lecehkan Otonomi Anak

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyatakan tudingan tindak pidana terhadap Direktur Lokataru Delpedro Marhaen dinilai tidak tepat.

    Bivitri menjelaskan persangkaan polisi soal penghasutan pelajar oleh Delpedro itu tidak tepat lantaran anak-anak sudah bisa memilih pilihannya sendiri atas tindakan soal unjuk rasa.

    Menurutnya, apabila tindakan Delpedro dinilai sebuah tindakan pidana maka hal tersebut justru telah melecehkan otonomi anak-anak.

    “Menghasut anak-anak SMA itu menurut saya juga sebenarnya seperti melecehkan otonomi dari anak-anak. Seakan-akan mereka tidak punya pikiran sendiri kayak orang robot gitu ya, yang bisa kita pakai remote control, eh jalan kesini, jalan kesitu,” ujar Bivitri di Polda Metro Jaya, Rabu (10/9/2025).

    Dia menyatakan bahwa anak-anak zaman sekarang justru sudah paham tindakan yang telah dilakukan karena memiliki pemikiran yang merdeka.

    Di lain sisi, kata Bivitri, penangkapan aktivis HAM seperti Delpedro ini justru telah mencerminkan pembungkaman terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya soal kritik yang dilayangkan terhadap pemerintah.

    “Karena hari-hari ini pola untuk membungkam pengkritik sedang dilakukan,” imbuhnya.

    Di lain sisi, Bivitri juga menilai bahwa saat ini hukum telah menjadi alat untuk penguasa. Padahal, seharusnya hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan.

    “Buat mereka ya hukum bagus banget, bisa cepat dipakai untuk menangkap siapa saja, membungkam media, dan seterusnya. Tapi buat kita, kita yang kena, kita nggak punya kekuasaan,” pungkas Bivitri.

    Dalam catatan Bisnis, Delpedro telah jadi tersangka lantaran dituding telah menghasut anak dibawah umur melakukan tindakan anarkis serta menyebarkan informasi bohong melalui media sosial.

    Delpedro juga disebut kepolisian telah membuat seruan yang diunggah melalui akun Instagram Lokataru Foundation untuk tidak takut untuk melawan saat demonstrasi.

    Atas perbuatannya, Delpedro dipersangkakan pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

  • Prabowo Bertemu Dasco, Bahas Program Prioritas hingga Laporan Keputusan DPR

    Prabowo Bertemu Dasco, Bahas Program Prioritas hingga Laporan Keputusan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025) siang secara tertutup.

    Dikutip melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet pertemuan tersebut dikabarkan berlangsung siang hari dan membahas sejumlah isu strategis pemerintahan.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan, pertemuan itu menyinggung perkembangan terkini di Tanah Air serta berbagai program prioritas pemerintah.

    “Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari perkembangan terkini di Tanah Air, hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah,” tulis Teddy.

    Selain itu, Presiden ke-8 RI itu juga menerima laporan dari Dasco terkait sejumlah poin keputusan yang baru saja disepakati DPR dalam beberapa hari terakhir.

    Meski tidak dirinci lebih jauh, laporan tersebut disebut penting untuk sinkronisasi langkah antara pemerintah dan parlemen.

    “Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan terkait berbagai poin keputusan yang telah disepakati di DPR dalam beberapa hari terakhir ini,” tandas Teddy.

  • Menkeu Purbaya Laporkan Perubahan Anggaran ke Presiden Prabowo

    Menkeu Purbaya Laporkan Perubahan Anggaran ke Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/9/2025), untuk melaporkan perkembangan pembahasan anggaran negara yang sebelumnya telah dibicarakan bersama DPR.

    Saat ditanya usai tiba di Istana, Purbaya mengungkapkan bahwa kedatangannya bertujuan menyampaikan hasil rapat dengan DPR kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Laporan kan di DPR tadi ngomongin anggaran apa, beberapa yang mesti dilaporkan ke presiden. Aman sih,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (10/9/2025)

    Lebih lanjut, dia menambahkan, pembahasan anggaran di DPR masih berlangsung, termasuk sejumlah usulan perubahan yang diajukan pemerintah.

    “Kan di DPR masih ada beberapa perubahan anggaran itu yang kita ajukan dan kita akan laporkan seperti apa hasil sidang di DPR. Jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan dengan presiden,” jelasnya.

    Namun, Purbaya juga enggan merinci pos anggaran apa saja yang berpotensi mengalami perubahan.

    “Nanti deh kalau sudah keluar. Nanti saya dibilang bocorin lagi, hehehe,” katanya sambil berkelakar.

  • Penguatan Rehabilitasi, BNN dan DPD Sepakati P4GN

    Penguatan Rehabilitasi, BNN dan DPD Sepakati P4GN

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berencana untuk memberantas narkoba dan memperkuat layanan rehabilitasi.

    Hal tersebut dibahas dalam Rapat Kerja. Adapun rapat tersebut bertujuan untuk menginventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait rehabilitasi medis dan sosial, serta menjalin kolaborasi program kerja kedua lembaga.

    Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto memaparkan kondisi terkini penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pada tahun 2023, angka prevalensi tercatat sebesar 1,73% atau setara dengan 3,33 juta penyalahguna, di mana 2,71 juta di antaranya berasal dari kelompok usia produktif (15–49 tahun).

    “Pada kesempatan tersebut, BNN turut memaparkan peran strategisnya dalam mendukung visi ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’ melalui Asta Cita ke-7, yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” dikutip dari siaran pers, Rabu (10/9/2025).

    Hal ini selaras dengan Program Prioritas ke-6 pemerintah yang juga menekankan pentingnya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

    Rapat kerja ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan kesepakatan penting, antara lain:

    • Dukungan Anggaran: Komite III DPD RI berkomitmen untuk mendukung peningkatan anggaran BNN dalam mewujudkan Asta Cita ke-7 dan program prioritas pemerintah.

    • ⁠Pembiayaan Rehabilitasi: Komite III DPD RI akan mendorong kebijakan agar BPJS Kesehatan menanggung biaya layanan rehabilitasi bagi pasien korban narkoba.

    • ⁠Regulasi dan Pengawasan: Komite III DPD RI mendukung penetapan regulasi untuk keseragaman pola tarif layanan rehabilitasi dan akan mendorong pemerintah daerah untuk mengawasi standar penyelenggaraan layanan rehabilitasi.

    • ⁠Penambahan Tenaga Ahli: Komite III DPD RI mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah jumlah konselor BNN dan petugas layanan rehabilitasi di seluruh provinsi.

    • ⁠Perbedaan Perlakuan: BNN melalui Balai Besar Rehabilitasi BNN didukung untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara pasien korban narkoba dengan pelaku/pengedar yang berproses hukum.

    • ⁠Kolaborasi Program: Kedua lembaga sepakat untuk menguatkan kolaborasi dalam advokasi, edukasi, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah. Hal ini juga mencakup usulan agar kurikulum khusus tentang narkoba ditambahkan di sekolah.

    Adapun rapat kerja ini bisa menjadi langkah awal yang kuat dalam sinergi antara BNN dan DPD RI untuk mengatasi permasalahan narkoba dan memperkuat ketahanan masyarakat.

  • Wapres Gibran Dorong Perpres Penyelundupan Benih Lobster Segera Diterbitkan

    Wapres Gibran Dorong Perpres Penyelundupan Benih Lobster Segera Diterbitkan

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjanji bakal mempercepat peraturan presiden atau perpres tentang penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) yang kini semakin marak.

    Gibran optimistis jika perpres mengenai penyelundupan lobster tersebut diteken, maka kebocoran maupun penyelundupan lobster ke luar negeri bisa diantisipasi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    “Saya juga titip penekanan dari Ibu Ketua Komisi IV ini mohon perpres terkait dengan penyelundupan segera didorong dan difinalkan sehingga diharapkan tidak ada lagi kebocoran-kebocoran,” tutur Gibran di Batam, Rabu (10/9/2025).

    Gibran menegaskan bahwa pemerintah kini tengah fokus menggarap ekonomi biru, di mana salah satunya yaitu sektor perikanan memiliki potensi ekonomi mencapai US$414 miliar.

    “Jadi saya kira ini sudah sangat baik dan sekali lagi, potensi ekonomi biru kita itu sangat luar biasa sekali,” katanya.

    Menurut Gibran potensi ekonomi biru yang besar tersebut harus dimanfaatkan dengan baik dan diberikan dukungan. Gibran juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto kini tengah memberikan atensi atas potensi ekonomi biru nasional tersebut

    “Ini potensinya sangat besar dan tanpa ada dukungan, ini tidak bisa berjalan baik. Jadi mohon doanya kita semua kerja keras kita wujudkan dan eksekusi program dari Pak Presiden,” ujarnya.

  • Wapres Gibran Minta Menteri KKP Trenggono Realisasikan Kampung Nelayan Tahun Ini

    Wapres Gibran Minta Menteri KKP Trenggono Realisasikan Kampung Nelayan Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono untuk segera membuat kampung nelayan di seluruh Indonesia.

    Gibran mengatakan bahwa hal tersebut selalu disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai rapat kabinet hingga rapat terbatas di Istana Negara. Maka dari itu, Gibran meminta Menteri KKP Trenggono segera merealisasikan program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Sesuai pesan dan perintah Pak Presiden di sidang kabinet dan ratas terakhir, jadi Pak Menteri masih punya PR membuat kampung nelayan di berbagai titik,” tutur Gibran di Batam, Rabu (10/9).

    Gibran juga meminta DPR untuk mengawal program Kampung Nelayan tersebut agar berjalan dengan baik, sehingga akhir tahun ini target 100 Kampung Nelayan di seluruh Indonesia bisa terealisasi.

    “Ini nanti tolong dikawal betul, nanti dari Bu Ketua Komisi ikut memonitor agar program ini berjalan dengan baik,” kata Gibran.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1.100 desa nelayan yang mulai dilaksanakan pada tahun ini.

    Nantinya pemerintah akan meminjamkan uang agar nelayan bisa melakukan usaha dan bisnis. Kemudian, setiap desa nelayan nantinya juga akan diisi kurang lebih 2.000 keluarga nelayan.

    Kampung atau Desa Nelayan tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal. 

    Inisiatif Desa Nelayan juga berpotensi besar menciptakan kemandirian sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.