Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Menkes Wajibkan Dapur MBG Punya SLHS Buntut Kasus Keracunan Siswa

    Menkes Wajibkan Dapur MBG Punya SLHS Buntut Kasus Keracunan Siswa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah akan mempercepat penerbitan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.

    Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan dengan segera menyusul kekhawatiran publik atas insiden keracunan makanan yang tengah terjadi dalam beberapa waktu ke belakang.

    Hal itu disampaikan Menkes Budi dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Datanya saya belum dapat secara lengkap, tetapi memang Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi ini akan kita percepat, agar semua SPPG memenuhi standar kebersihan, standar personelnya, dan juga standar prosesnya. Diharapkan dalam satu bulan bisa selesai semuanya,” ujar Budi.

    Budi menegaskan bahwa sertifikasi ini penting agar SPPG memiliki sistem dan kualitas pengolahan makanan yang sesuai standar kesehatan. Namun, ia juga mengakui bahwa sertifikasi saja tidak cukup.

    Dia menekankan bahwa diperlukan pengawasan ketat dan menyeluruh sejak proses awal hingga makanan disajikan kepada penerima manfaat. Sehingga, solusi jauh saat ini adalah Pemerintah menekankan pentingnya kualitas sanitasi dan standar operasional di setiap lini.

    Kemenkes bersama BGN juga berjanji akan memantau langsung proses sertifikasi SLHS dan melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh SPPG.

    “Memang harus ada juga prosesnya benar-benar didata. Tadi kita sudah bersama-sama dengan BGN (Badan Gizi Nasional) sepakat untuk mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, sampai penyajian. Itu semua akan kita bantu bersama agar kejadian seperti sebelumnya tidak terulang lagi,” tandas Budi.

  • Bahas Tata Kelola MBG, Mendagri Tito Karnavian Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

    Bahas Tata Kelola MBG, Mendagri Tito Karnavian Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar rapat nasional bersama seluruh kepala daerah dan jajaran terkait pada Senin (29/9/2025) pukul 08.00 WIB.

    Langkah ini diambil untuk mempercepat koordinasi perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-insiden yang menjadi sorotan publik.

    “Besok kami dari Kemendagri akan Zoom Meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan yang akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan,” kata Tito saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    Tito menambahkan, rapat daring tersebut juga akan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Wakil Kepala BGN, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), mengingat program MBG juga terkait dengan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan kewajiban Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    “Karena ada Kepala Dinas Pendidikan yang hadir, tadi juga dibahas soal UKS dan SLHS yang melibatkan dinas kesehatan. Ini penting untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan di sekolah,” jelas Tito.

    Dia menekankan bahwa koordinasi lintas sektor ini krusial untuk memperkuat pengawasan dan memastikan program MBG berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan.

    “Besok jam 8 pagi di Kemendagri Zoom Meeting dengan kepala daerah dan seluruh stafnya di Indonesia,” tandas Tito.

  • Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah untuk Investigasi Insiden Keracunan

    Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah untuk Investigasi Insiden Keracunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama pemerintah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Kami sudah rapat. Sebagaimana saudara ketahui, Bapak Presiden setibanya di tanah air langsung memimpin rapat bersama beberapa menteri di Halim. Salah satu yang dibahas adalah MBG. Bahkan setelah dari Halim semalam, masih melanjutkan soal MBG, dan siang ini atas instruksi Presiden kami kembali rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujar Zulhas.

    Dia menegaskan keseriusan pemerintah terhadap persoalan MBG, khususnya terkait keselamatan anak.

    “Atas petunjuk dan instruksi Presiden, bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” tegasnya.

    Zulhas menyampaikan, pemerintah memutuskan untuk segera melakukan perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) serta mengevaluasi seluruh Sekolah Penyelenggara Program Gizi (SPPG).

    “SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi. Salah satu yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Ini tidak hanya berlaku di lokasi yang bermasalah, tetapi di seluruh SPPG,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah mewajibkan sterilisasi seluruh alat makan dan perbaikan proses sanitasi, khususnya kualitas air dan alur limbah. 

    Zulhas menekankan bahwa seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait harus aktif mengawasi dan tidak menunggu perintah.

    “Rakor kami tadi baru selesai. Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) menjadi syarat wajib pasca-kejadian ini. Setiap SPPG harus memiliki SLHS. Akan dicek karena kalau tidak ada, kejadian bisa terulang lagi,” ujarnya.

    Zulhas juga meminta Menteri Kesehatan mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau pelaksanaan MBG secara aktif dan rutin.

    “Semua langkah ini kami ambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkas Zulhas.

    Dia menambahkan, rapat koordinasi akan dilanjutkan kembali pada Rabu mendatang untuk membahas langkah-langkah lanjutan perbaikan tata kelola MBG.

    “Rapat nantinya akan kami lanjutkan lagi pada Rabu,” pungkasnya.

  • Bahlil Terpilih jadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia

    Bahlil Terpilih jadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Pemuda Masjid Dunia Said Aldi Al Idrus mengungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadahlia didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia.

    Said mengatakan Bahlil didaulat jabatan tersebut setelah rapat formatur dilaksanakan di Singapura, Minggu, waktu setempat.

    Dia menjelaskan Bahlil menjabat jabatan tersebut karena dinilai peduli kepada organisasi pemuda masjid di seluruh Indonesia, serta telah memberikan bantuan aktif untuk Palestina, Rohingya, hingga Thailand Selatan melalui Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dan Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia.

    “Bahlil juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Pemuda Masjid Papua. Dengan peran beliau yang memang hatinya terikat dengan masjid, maka dari itu dengan satu suara para formatur sepakat mendaulat Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia,” katanya dilansir dari Antara, Minggu (28/9/2025).

    Selain Bahlil, dia mengatakan mantan Presiden Singapura Halimah Yacob, Yang Dipertua Negeri Malaka Mohd Ali Rustam, hingga Menteri Senior Kamboja Othsman Hassan didapuk menjadi Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia.

    Sementara itu, Said mengatakan dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah kerja sama dengan negara anggota, yakni pada sektor pendidikan, investasi, kesehatan, dan pariwisata.

    Salah satunya, kata dia, pelatihan guru mengaji di Kamboja dan Thailand Selatan.

    Selain itu, kata dia, rencana kerja sama tersebut akan dibahas lebih lanjut pada Akhir Oktober 2025, yakni dalam acara Pengukuhan Pemuda Masjid Dunia di Hotel Borobudur, Jakarta.

  • Agus Suparmanto Resmi Terpilih Secara Aklamasi jadi Ketua Umum PPP

    Agus Suparmanto Resmi Terpilih Secara Aklamasi jadi Ketua Umum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA – Proses pemilihan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghasilkan Agus Suparmanto sebagai pemimpin baru partai tersebut.

    Dia terpilih melalui aklamasi oleh mayoritas peserta yang tetap berada di arena sidang yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Sabtu (27/9/2025).

    Penetapan Agus sebagai ketua umum disampaikan secara resmi dalam Sidang Paripurna VIII oleh pimpinan sidang Qoyum Abdul Jabbar pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

    “Aklamasi pak Agus Suparmanto merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi Muktamirin ini yang menentukan keputusan,” jelas Qoyum dalam keterangan resminya, Minggu (28/9/2025).

    Qoyum menambahkan bahwa ketua umum terpilih bersama dengan tim formatur akan segera menyusun struktur kepengurusan baru PPP yang mencerminkan kekuatan internal partai.

    “Ketua umum terpilih bersama formatur akan segera menyusun kepengurusan dengan mengakomodir kekuatan PPP,” katanya.

    Terkait pernyataan sepihak yang disampaikan sebelumnya oleh Plt. Ketum PPP Mardiono, Qoyum menyayangkan tindakan tersebut, termasuk penyebaran informasinya ke media tanpa melalui mekanisme yang sah.

    “Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya tidak bisa seperti itu,” jelasnya.

    Meski terdapat dinamika selama persidangan, Qoyum menegaskan bahwa jalannya sidang tetap kondusif dan berlangsung normal.

    “Bisa kita lihat, buktinya tidak ada apa-apa, peserta Muktamirin suka cita, ini fakta yang berbicara,” tandasnya.

    Sementara itu, Agus Suparmanto, usai dinyatakan sebagai ketua umum terpilih, menyampaikan bahwa pencapaiannya saat ini bukan merupakan tujuan akhir.

    “Kita akan meraih kemenangan berikutnya, yaitu bagaimana PPP ini bisa kembali ke Senayan,” pungkasnya.

  • Prabowo Panggil Kepala BGN ke Istana, Bahas Kasus Keracunan Siswa

    Prabowo Panggil Kepala BGN ke Istana, Bahas Kasus Keracunan Siswa

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan, pada Sabtu (27/9/2025).

    Prabowo memanggil Dadan untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan MBG. Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. 

    “Perlunya peningkatan tata kelola dan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan,” ujarnya melalui kata Dadan, Minggu (28/9/2025).

    Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. 

    Prabowo berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta terpercaya

    Di sisi lain, dalam laporannya, Dadan menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

    “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan.

    Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

     “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” tandas Dadan.

  • Kronologi Ricuh Muktamar PPP hingga Klaim Mardiono jadi Ketum Versi Aklamasi

    Kronologi Ricuh Muktamar PPP hingga Klaim Mardiono jadi Ketum Versi Aklamasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Suasana panas dan penuh ketegangan mewarnai jalannya Sidang Pleno Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam

    Klaim bahwa Muhammad Mardiono kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP pada Sabtu malam (27/9) langsung dibantah keras oleh sejumlah peserta muktamar.

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, didampingi Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil dan para ketua DPW dan DPC se-Indonesia, menegaskan bahwa klaim terpilihnya Mardiono secara aklamasi adalah tidak benar, sepihak, dan menyesatkan.

    “Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah PPP,” tegas pernyataan resmi dari kubu penentang Mardiono yang dikutip pada Minggu (28/9/2025).

    Menurut mereka, hingga pukul 22.30 WIB, sidang muktamar masih berlangsung dan baru menyelesaikan Sidang Paripurna IV. Artinya, tahapan pemilihan ketua umum belum dilakukan, dan berita soal aklamasi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap mekanisme organisasi.

    Kubu penolak hasil aklamasi menyebut bahwa secara logika dan aturan organisasi, sangat tidak masuk akal jika Mardiono bisa terpilih secara aklamasi, apalagi mengingat atmosfer penolakan yang kuat terhadap dirinya di forum.

    “Pada saat pidato pembukaan saja, Mardiono diteriaki ‘Yang Gagal Mundur!’ dan ‘Perubahan!’ dari berbagai penjuru forum. Mustahil hawa penolakan sebesar itu justru berakhir dengan aklamasi,” ujar salah satu peserta muktamar dari DPW Jawa Tengah.

    Mereka juga mengingatkan media agar berhati-hati dalam memuat pemberitaan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sponsor atau iklan dari pihak tertentu.

    Versi Kubu Mardiono

    Sementara itu, dalam konferensi pers terpisah, Pimpinan Sidang Amir Uskara menyatakan bahwa Mardiono telah sah terpilih secara aklamasi oleh 1.304 muktamirin yang hadir langsung di lokasi. Amir menyebut proses sudah sesuai AD/ART, terutama pasal 11 yang mengharuskan kehadiran langsung peserta saat pemilihan.

    “Selamat kepada Pak Mardiono yang telah terpilih secara aklamasi dan disetujui oleh para pemilik suara,” ujar Amir.

    Mardiono pun mengucapkan terima kasih kepada panitia SC dan OC serta para pengurus wilayah yang mendukungnya. Ia menyebut siap mengemban kembali amanah memimpin PPP dan bertekad membawa partai kembali ke masa kejayaannya.

    “Bismillah. Prinsipnya saya siap menjalankan amanah. Terima kasih atas dukungan mayoritas muktamirin,” kata Mardiono kepada media.

  • Rommy Bantah Mardiono Terpilih jadi Ketum Secara Aklamasi

    Rommy Bantah Mardiono Terpilih jadi Ketum Secara Aklamasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menyatakan tidak benar bila Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengklaim terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi.

    “Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” ujar Rommy dikutip dari Antara, Minggu (29)9/2025

    Rommy menjelaskan Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum, sementara Mardiono mengklaim telah terpilih sebagai Ketum PPP hingga terbit berita yang mewartakan klaimnya sebelum waktu tersebut.

    “Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” katanya.

    Dia mengatakan pernyataan tersebut bersama Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siroj, dan seluruh Ketua DPW dan DPC PPP se-Indonesia.

    Selain itu, dia mengatakan Mardiono sempat diteriaki gagal, diminta mundur, dan PPP disebut perlu perubahan saat Muktamar ke-10 PPP berlangsung.

    “Dengan demikian, tidak lah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Mardiono di Jakarta, Sabtu (27/9) malam menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    Dia mengatakan keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.

    Lebih lanjut, dia mengatakan sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.

  • 5 Poin Penting Surat Terbuka Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk BGN Soal Keracunan MBG

    5 Poin Penting Surat Terbuka Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk BGN Soal Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus keracunan makanan pada anak sekolah dalam kegiatan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

    Dalam keterangannya, IDAI mengatakan program MBG sejatinya bertujuan mulia untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia, namun kejadian keracunan ini terus berulang yang justru menimbulkan risiko serius bagi keselamatan anak.

    Bahkan, ada balita dan ibu hamil juga yang terkena dampaknya, sehingga kelompok rentan ini sebaiknya turut dimasukkan dalam perhatian utama.

    Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subs Kardio(K) mengatakan bahwa satu anak keracunan saja sudah menjadi masalah, apalagi ini terjadi pada ribuan anak di Indonesia.

    Dia mengatakan diperlukan evaluasi secara menyeluruh atas program ini dan memastikan program yang sedang berjalan itu tepat sasaran terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Indonesia.

    Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, DR Dr Hikari AMbara Sjakti, SpA, SubsHemaOnk(K), menyampaikan, IDAI siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat kesehatan, gizi, dan masa depan yang lebih baik bagi anak Indonesia.

    Dalam surat terbuka untuk Badan Gizi Nasional, IDAI menyampaikan 5 poin penting pada BGN terkait keracunan MBG berikut ini

    1. Keselamatan anak dan kelompok rentan adalah prioritas utama. Anak, balita, dan ibu hamil merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari risiko keracunan makanan.
    2. Keamanan pangan harus diutamakan. Proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan wajib mengikuti standar keamanan pangan (food safety) untuk mencegah kontaminasi.
    3. Kualitas gizi dan keseimbangan menu perlu dijamin. Menu MBG seyogyanya disusun oleh ahli gizi anak dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi anak untuk mendukung tumbuh kembang optimal.
    4. Pengawasan harus diperketat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh kelengkapannya harus tersertifikasi dan senantiasa dimonitor serta dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional.
    5. Prosedur mitigasi dan layanan aduan kasus keracunan harus disiapkan dalam program MBG. Perlu disiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pemberdayaan layanan aduan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada.

  • Ribuan Siswa Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

    Ribuan Siswa Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo menyebut ribuan siswa yang keracunan makan bergizi gratis (MBG) menjadi perhatian dan akan dicarikan penanganan terbaik.

    Ditanya awak media setelah melawat 7 hari ke sejumlah negara, Presiden menyebut akan segera memanggil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan para pejabat yang bertanggung jawab.

    “Kita akan diskusikan. Ini masalah besar [penyediaan MBG di seluruh Indonesia] jadi pasti ada kekurangan dari awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Prabowo di Bandara Halim, Sabtu (27/9/2025).

    Saat yang sama, Presiden menyebut pihaknya berharap proyek makan bergizi gratis yang menyebabkan sejumlah siswa keracunan jangan sampai dipolitisir. “Kita harus waspada,” katanya.

    Menurut Prabowo, tujuan Makan Bergizi Gratis adalah memastikan anak-anak yang sulit akses makanan memiliki makanan yang lumayan bergizi. “Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi untuk memberi makan sehat. Pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi ya,” katanya.

    Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji penanganan kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditangani secara serius dan transparan.

    Hal tersebut disampaikan Sigit di sela-sela acara penguatan rohani anggota Polri yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

    Sigit pun mengaku sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mendalami kasus siswa keracunan makanan MBG tersebut di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Polri saat ini sudah turun ke lapangan untuk mendalami kasus itu satu per satu,” tuturnya.

    Sayangnya, Sigit tidak menjelaskan lebih rinci terkait tahapan penanganan perkara keracunan MBG tersebut. Dia memastikan bahwa penanganan kasus itu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.

    “Nanti secara resmi akan kita informasikan perkembangannya,” katanya.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Jumlah orang yang keracunan sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah.