Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Di Tengah Insiden Keracunan, Prabowo Klaim Penyimpangan MBG Cuma 0,00017%

    Di Tengah Insiden Keracunan, Prabowo Klaim Penyimpangan MBG Cuma 0,00017%

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap mendatangkan manfaat, meski saat ini terjadi insiden kasus keracunan siswa dan guru sekolah di berbagai provinsi di Indonesia. 

    Menjelang satu tahun pemerintahannya, Prabowo dengan penuh kepercayaan diri dan keyakinan karena dalam 11 bulan telah membuktikan dengan itikad yang baik dengan tujuan yang baik dengan hati yang ikhlas. Salah satunya dengan menggelontorkan anggaran lebih dari Rp300 triliun program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat [MBG], 30 juta anak-anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan bahwa ada kekurangan. Iya, ada keracunan makanan, iya. Kita hitung, dari semua makanan yang keluar penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%,” ujarnya di hadapan kader-kader PKS dan pimpinan partai politik pendukung pemerintah saat acara penutupan Munas VI PKS di Jakarta, Senin (29/9/2025). 

    Prabowo mengatakan hal tersebut tidak membuat dirinya puas. Namun, dia menambahkan usaha manusia yang demikian besar yang belum pernah dilaksanakan dalam sejarah dunia.

    Pasalnya, kata dia, Brasil memerlukan waktu 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat makan gratis di negaranya. 

    “Presiden Lula yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta penerima manfaat. Ada kekurangan? Ada. Tapi, manfaatnya sangat-sangat besar,” imbuhnya.

    Menurutnya, program MBG ini menjadi strategis, menjadi sesuatu yang di luar ekspektasi dirinya. Dia mengatakan dengan adanya program MBG bisa menciptakan lapangan pekerjaan di akhir tahun.

    Prabowo mengatakan di awal tahun depan Januari—Februari, tercatat sebanyak 1,5 juta lapangan kerja baru. Pemerintah telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat.

    Selain itu, dia mengatakan ekonomi juga bergerak karena program MBG membutuhkan bahan-bahan pokok dari kecamatan itu sendiri, seperti telur, daging, sayuran, dan lainnya.

    “Puncaknya nanti tahun depan kita akan gelontorkan mendekati Rp300 triliun untuk makan bergizi. Persisnya berapa Mensesneg, Rp335 triliun yang adalah US$20 miliar. Sebanyak US$20 miliar kita kirim ke desa-desa. Rp335 triliun kita kirim ke desa-desa Saudara-saudara sekalian yang selama berpuluh tahun uang di daerah mengalir ke Jakarta dan di Jakarta sering mengalir ke luar negeri. Menetap di luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia. Kita balik sekarang uang masuk ke desa-desa,” ujar Prabowo.

    Meski masih banyak kekurangan dalam operasional program MBG, Prabowo mengatakan pemerintah siap memperbaiki dan terus mencari solusi. 

    “Sistem ini harus kita perbaiki dan InshaAllah dengan dukungan Saudara-saudara kita akan perbaiki sistem ini.Tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan yang sekian ratus juta rakyat, kita harus berani memperbaiki sistem yang keliru, sistem yang salah yang memungkinkan kekayaan kita diambil tiap hari, tiap bulan dibawa ke luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia. Ini harus kita hentikan dan harus kita hentikan saya mohon doa saudara-saudara saya mohon dukungan supaya Presiden Prabowo Subianto lebih berani lagi Saudara-saudara sekalian,” ungkapnya. 

  • Prabowo Targetkan Koperasi Bangun Hypermarket di Tiap Provinsi

    Prabowo Targetkan Koperasi Bangun Hypermarket di Tiap Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun jaringan koperasi dan pusat distribusi pangan berskala besar.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Prabowo menyebut pemerintah akan membentuk koperasi desa dan kelurahan di 80.000 desa di seluruh Indonesia. Seluruh warga desa otomatis akan menjadi anggota koperasi, sehingga bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. 

    “Kita percepat mata rantai distribusi, semua produksi rakyat bisa kita serap. Kita bikin supermarket milik koperasi di setiap kabupaten, hypermarket di tiap provinsi, dan hypermarket besar di pusat Indonesia,” ujar Prabowo.

    Menurutnya, langkah ini akan menjadi pasar yang baik bagi petani, nelayan, hingga UMKM. Pemerintah juga menargetkan beban hidup rakyat bisa berkurang signifikan, terutama harga beras, minyak goreng, LPG bersubsidi, dan pupuk.

    Tak hanya itu, Prabowo menegaskan akan mengembangkan energi terbarukan berbasis tenaga surya di setiap desa.

    “Rakyat akan punya kekuatan ekonomi. Kita sudah hitung, ini bisa meringankan hidup rakyat secara nyata,” tegasnya.

  • Prabowo Perintahkan Perbaikan Tata Kelola MBG

    Prabowo Perintahkan Perbaikan Tata Kelola MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberi arahan khusus terkait persoalan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, perhatian Presiden terhadap program MBG begitu besar karena menyangkut keselamatan anak-anak penerima manfaat. Arahan itu disampaikan segera setelah Presiden tiba di Tanah Air usai lawatan luar negeri pada Sabtu (27/9/2025) malam.

    “Sejak kemarin beliau mendarat di Halim, langsung memanggil beberapa menteri khusus untuk membahas masalah MBG di BGN. Hari ini dipimpin Menko Pangan juga ada rapat di Kementerian Kesehatan, dan yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” ujar Prasetyo di Kertanegara, Minggu (28/9/2025) malam.

    Menurutnya, Presiden ke-8 RI memberikan arahan teknis yang cukup detail, terutama terkait kedisiplinan prosedur kebersihan di dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.

    Penyebabnya, dia mengatakan bahwa dari hasil uji sampel, salah satu persoalan yang muncul diduga kuat terkait bakteri akibat kurangnya disiplin dalam proses memasak.

    “Beliau sangat concern, bahkan masuk ke hal-hal teknis seperti masalah air dan kebersihan. Jadi arahan Presiden jelas, tata kelola dan manajemen MBG harus segera dibenahi,” tegas Prasetyo.

    Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyelesaian sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh dapur MBG. Kepala negara, kata Prasetyo Hadi, meminta target percepatan dalam hitungan minggu.

    “Secepatnya, hitungan minggu harus selesai semuanya untuk memastikan seluruh dapur memiliki SLHS,” tandas Prasetyo Hadi.

  • Dipanggil Prabowo, Zulhas: Bahas Swasembada Pangan Surplus

    Dipanggil Prabowo, Zulhas: Bahas Swasembada Pangan Surplus

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menyampaikan sejumlah poin penting usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Zulkifli atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan, rapat tersebut membahas percepatan berbagai program unggulan pemerintah, termasuk ketahanan pangan nasional.

    “Program berjalan dengan baik. Swasembada pangan misalnya, kami melaporkan dari Mentan, produksi kita diperkirakan surplus 3,5 juta hingga 4 juta ton tahun ini,” ujarnya sambil menjawab pertanyaan wartawan dari jendela mobil.

    Selain itu, Zulhas juga menyampaikan progres positif terkait program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dengan dana sebesar Rp200 triliun yang telah tersedia di perbankan. Dia menekankan pentingnya percepatan dalam penyaluran dan pelaksanaan program tersebut.

    Isu lain yang dibahas adalah soal pengembangan energi ramah lingkungan berupa solar panel, serta pembangunan 20.000 tambak dalam rangka percepatan program kampung nelayan di Pulau Jawa.

    “Intinya mempercepat semua program unggulan Pak Presiden, seperti Kopdes, desa nelayan, listrik ramah lingkungan, solar panel, dan juga dari ESDM tentang perkembangan minyak dan sebagainya,” jelas Zulhas.

    Saat ditanya siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut, Zulhas hanya menjawab singkat bahwa banyak kabinet yang hadir, tetapi tak merinci siapa saja yang hadir. Hanya diketahui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman hadir di lokasi.

    “Yang hadir banyak, tadi ramai sekali,” tandas Zulhas.

  • Tiga Jam Rapat di Kertanegara, Prabowo Bahas Pangan hingga Energi

    Tiga Jam Rapat di Kertanegara, Prabowo Bahas Pangan hingga Energi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih setibanya di Tanah Air usai melakukan lawatan luar negeri selama sepekan. Pertemuan berlangsung di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, rapat tersebut dimaksudkan agar Kepala Negara mendapat laporan terkini mengenai berbagai program strategis pemerintah.

    “Bapak [Prabowo] memanggil beberapa menteri untuk beliau mendapatkan update, karena bapak Presiden baru kembali dari perjalanan luar negeri selama 7 hari. Jadi beliau ingin langsung mendapat laporan dari program-program yang sebelumnya sudah dibicarakan,” ujar Prasetyo usai pertemuan.

    Menurutnya, sejumlah isu penting dibahas, mulai dari sektor pangan, kesehatan, energi, hingga kelautan. Dari Kementerian Pertanian dan Bulog, dilaporkan bahwa cadangan beras nasional masih aman serta program cetak sawah berjalan sesuai rencana.

    Dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan memaparkan progres program cek kesehatan gratis (CKG) yang sudah menjangkau 36 juta masyarakat.

    Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan melaporkan pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah diperkuat setelah beberapa persoalan kasus keracunan makanan yang terjadi akhir-akhir ini.

    Di bidang energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan capaian lifting minyak serta rencana groundbreaking pembangunan pabrik metanol dan etanol. “Harapan kita dalam dua tahun ke depan ketergantungan terhadap impor metanol maupun etanol bisa dikurangi,” kata Prasetyo.

    Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan perkembangan revitalisasi 20.000 hektare tambak di Jawa Barat dan pembangunan kampung-kampung nelayan yang dibiayai melalui skema APBN maupun investasi.

    Rapat yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, kata Prasetyo, juga menjadi forum Presiden untuk mencari solusi lintas kementerian atas kendala program di lapangan.

    “Itu gaya Bapak Presiden. Kalau ada hambatan, beliau ingin langsung selesaikan di satu forum,” tandas Prasetyo Hadi.

  • Dewan Pers hingga Forum Pemred Protes Soal Pencabutan ID Wartawan CNN oleh Istana

    Dewan Pers hingga Forum Pemred Protes Soal Pencabutan ID Wartawan CNN oleh Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pers meminta Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memulihkan akses liputan seorang wartawan CNN Indonesia.

    Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan oleh wartawan/jurnalis di mana pun bertugas.

    Dewan Pers meminta Biro Pers Istana memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.

    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025). 

    Selain itu, Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Dewan Pers mengharapkan agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, wartawan CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis.

    “Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus nggak, Pak?” tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).

    Presiden Prabowo lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, membenarkan BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawannya.

    Terpisah, Forum Pemred mendorong pihak Istana memberi penjelasan terbuka atas kejadian ini.

    “Negara wajib memastikan tidak ada hambatan terhadap kerja jurnalistik, sebagaimana dijamin oleh UU Pers No. 40/1999. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang harus dilindungi,” tulis pernyataan sikap Forum Pemred.

    Forum Pemred mendukung langkah CNN Indonesia meminta klarifikasi resmi dan mengajak semua pihak mengutamakan dialog profesional demi menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

  • Beberapa Langkah Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

    Beberapa Langkah Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintah menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan menekankan keselamatan anak sebagai prioritas utama.

    “Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan pada konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan Minggu (28/9/2025).

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh. 

    Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. 

    Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

    Keempat, memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan. 

    Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

    “SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Menko Zulkifli.

    Terakhir, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

    Zulkifli Hasan menegaskan, seluruh langkah diambil secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

    “Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG guna memastikan standar kebersihan, kualitas SDM, dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.

    “Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan,” ujar Budi.

    Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai. Dia menjelaskan pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama dengan 

    Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. “Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” lanjut Menkes.

    Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan, yang turut dihadiri Menkes, Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

  • Kemenkes Bakal Siapkan Dukungan Ahli Gizi untuk Dapur MBG

    Kemenkes Bakal Siapkan Dukungan Ahli Gizi untuk Dapur MBG

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan dukungan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Ketika ditanya apakah ada ahli gizi di SPPG, Budi menekankan bahwa Kemenkes tak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan ahli gizi.

    Hal itu disampaikan dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kemenkes, Minggu (28/9/2025).

    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan, untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya kepada wartawan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan, pada Sabtu (27/9/2025).

    Kepala negara memanggil Dadan untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala negara menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. 

    “Perlunya peningkatan tata kelola dan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan,” ujarnya melalui rilis BGN, Minggu (28/9/2025).

    Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. 

    Prabowo berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta terpercaya.

    Di sisi lain, dalam laporannya, Dadan menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

    “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan.

    Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” tandas Dadan.

     

  • Kepala BGN Bilang Ada 9.615 Unit SPPG Beroperasi per 28 September 2025

    Kepala BGN Bilang Ada 9.615 Unit SPPG Beroperasi per 28 September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

    “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan, Minggu (28/9/2025).

    Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan terkait dengan laporannya kepada Presiden.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan, pada Sabtu (27/9/2025).

    Kepala negara memanggil Kepala BGN untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi.

    Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

    Di kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan dukungan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Ketika ditanya apakah ada ahli gizi di SPPG, Budi menekankan bahwa Kemenkes tak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan ahli gizi.

    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan, untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya usai konferensi pers usai rapat koordinasi di Kemenkes, Minggu (28/9/2025).

  • Menkes Akui Sebagian Besar Dapur MBG Belum Punya SLHS

    Menkes Akui Sebagian Besar Dapur MBG Belum Punya SLHS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa sebagian besar Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia masih dalam proses untuk memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    Saat ditanya berapa jumlah SPPG yang sudah memiliki SLHS, Menkes menjawab bahwa data lengkap masih belum ada di tangan pemerintah, tetapi sebagian besar masih dalam proses. 

    Hal ini disampaikan usai konferensi pers usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Datanya belum lengkap ada di saya, tapi saya tahu sebagian besar masih dalam proses,” ujar Budi.

    Ketika ditanya mengenai persentase SPPG yang sudah memiliki sertifikat tersebut, Budi kembali menjelaskan bahwa memang sebagian besar belum memiliki SLHS.

    “Masih sebagian besar belum, sebagian besar belum,” tegasnya.

    Di sisi lain, Budi juga menanggapi kemungkinan penutupan SPPG yang tidak memiliki SLHS dalam waktu dekat. Dia menegaskan bahwa kewenangan untuk mengatur hal tersebut sudah berada di Badan Gizi Nasional (BGN).

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan di seluruh fasilitas pengolahan dan penyajian makanan, guna mencegah insiden keracunan makanan dan menjamin kesehatan masyarakat.

    “Itu sudah dikeluarkan instruksi dari BGN, karena itu wewenangnya BGN,” tandas Budi.

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Insiden yang terjadi di sejumlah SPPG, menurutnya, menjadi peringatan serius agar pengelolaan program lebih disiplin dan berbasis standar.

    Data per 22 September 2025 menunjukkan, dari total 8.583 SPPG, baru 34 SPPG yang memiliki SLHS, sementara 8.549 lainnya belum. Menurut Qodari, hal ini menegaskan bahwa solusi tidak bisa ditunda, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.

    “Jadi memang ini sisi-sisi rentannya. Katanya kalau pesawat itu paling riskan pada saat baru take off. Nah, di MBG ini ada masa yang saya sebut critical one month, masa tiga puluh hari pertama yang memang sangat rawan,” jelasnya.