Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Demo Gaji DPR, Pelaku Kericuhan Anak di Bawah Umur Sudah Dikembalikan ke Orang Tua

    Demo Gaji DPR, Pelaku Kericuhan Anak di Bawah Umur Sudah Dikembalikan ke Orang Tua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Hukum HAM Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa aparat penegak hukum tetap memproses kasus kericuhan unjuk rasa yang menimbulkan korban jiwa di Makassar.

    Dia mengamini bahwa saat ini salah satu pelakunya masih di bawah umur telah dikembalikan ke orang tua.

    “Bukan berarti bahwa dia dibebaskan, hanya dia tidak ditahan di sel tahanan Polrestabes Makassar karena pertimbangan usia anak-anak. Tapi bukan berarti dia dibebaskan. Proses hukum terus berlanjut,” kata Yusril sebelum menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Yusril menjelaskan bahwa meski sebagian pelaku sudah ditahan, penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap siapa dalang di balik aksi kekerasan tersebut.

    Menurutnya, pemerintah berkomitmen menindak tegas setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab, baik pelaku lapangan maupun aktor yang berada di balik kerusuhan.

    Kalau dalang masih perlu waktu untuk melakukan penyidikan terhadap mereka yang sekarang ditahan. Itu kan terus-menerus diperiksa untuk mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya di balik itu,” tandas Yusril.

    Kantor DPRD Makassar Dibakar 

    Kantor DPRD Kota Makassar dibakar para demonstran, Jumat (29/8/2025) malam. Sejumlah kendaraan turut dibakar. Massa aksi solidaritas atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, yang semula memblokade Jalan AP Pettarani, masuk ke dalam area kantor DPRD Makassar.

    Awalnya demonstran membakar sejumlah motor di depan area kantor. Kemudian massa menjebol pagar hingga berhasil masuk. 

    Di halaman kantor, para demonstran merusak dan membakar sejumlah mobil yang terparkir, diduga milik anggota DPRD Makassar. Massa kemudian mengamuk dengan turut membakar gedung DPRD Makassar.

    Hingga berita ini ditulis, setidaknya ada 10 unit mobil dan 3 unit motor yang dibakar. Pihak kepolisian juga tampak tidak berada di lokasi.

    Tak hanya kendaraan, massa juga melempari kantor DPRD Makassar dengan batu. Pintu masuk utama pun dirusak, hingga membakar pos jaga DPRD Makassar.

    “Revolusi, Makassar Menyala,” seru sejumlah demonstran.

  • Prabowo Bakal Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB, Setelah Lula dan Trump

    Prabowo Bakal Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB, Setelah Lula dan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut Presiden Prabowo Subianto akan berpidato pada urutan ketiga dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025 mendatang.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat, Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada urutan pertama dan Presiden AS Donald Trump (urutan kedua).

    “Pak Presiden akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga, atau berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama. Tetapi, karena mengikuti urutan yang menjadi tradisi sejak PBB berdiri, pembicara pertama selalu Brasil, dan pembicara kedua adalah Presiden Amerika Serikat,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Tri melanjutkan, Prabowo akan diberi kesempatan untuk berpidato selama 15 menit. Durasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang direkomendasikan dalam Sidang Majelis Umum PBB.

    Adapun, Tri belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah kondisi global saat ini, termasuk serangan yang dilakukan Israel terhadap Qatar di Timur Tengah.

    Selain itu, Tri menuturkan Prabowo juga akan membahas isu Palestina dalam pidatonya. Dia menambahkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita.

    “Kita juga menyadari perlunya satu reformasi sistem bilateral, lalu juga dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara Global South yang dipedomani oleh semangat Bandung,” lanjut Tri.

    Agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu

    Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 mendatang akan menjadi momen diplomatik bersejarah bagi Indonesia

    “Ini belum pernah terjadi. Presiden Indonesia bicara nomor tiga di Sidang Umum PBB, itu suatu kehormatan luar biasa. Karena pasti nomor satu Amerika, nomor dua Brasil, dan kali ini Indonesia nomor tiga. Itu artinya seluruh dunia akan memperhatikan, dari utara, selatan, timur, dan barat,” ujarnya

    Menurut Dino, posisi tersebut menempatkan Indonesia dalam sorotan global di tengah dinamika geopolitik dunia yang ditandai rivalitas Amerika Serikat–China, menguatnya kelompok BRICS, serta melemahnya multilateralisme.

  • Beda Arah Yusril-AHY soal Prabowo Ingin Bentuk TGPF Demo Akhir Agustus 2025

    Beda Arah Yusril-AHY soal Prabowo Ingin Bentuk TGPF Demo Akhir Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Hukum HAM Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa aparat penegak hukum telah bergerak cepat dan tepat dalam menangani kericuhan yang terjadi pada sejumlah aksi unjuk rasa belakangan ini.

    Menurut Yusril, para pelaku yang terlibat sudah ditangkap dan diperiksa, sehingga kebutuhan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) atau tim investigasi independen tidak mendesak.

    “Sudah dilakukan langkah-langkah hukum yang tepat, pelaku-pelakunya juga sudah ditahan, sudah dilakukan juga pemeriksaan. Saya sudah melakukan pengecekan di dua polda, Polda Metro Jaya dan Polda Makassar,” ujar Yusril sebelum menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).                     

    Lebih lanjut, dia memastikan bahwa langkah hukum yang diambil aparat sudah jelas dan tegas.

    “Jadi saya kira daripada menunggu lama pembentukan TGPF, lebih baik kita menggunakan aparat penegak hukum yang ada sekarang. Lebih cepat bekerja daripada kita berlama-lama,” tegasnya.

    Yusril menambahkan, pembentukan TGPF baru diperlukan jika negara tidak mengambil tindakan hukum sama sekali.

    “Kecuali misalnya negara diam tidak berbuat apa-apa, baru dibentuk TGPF,” pungkas Yusril.

    AHY Dukung Pembentukan TGPF 

    Berbeda dengan Yusril, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk tim investigasi independen terkait aksi demonstrasi yang belakangan marak terjadi.

    Menurut AHY, pembentukan tim investigasi sangat penting agar setiap peristiwa dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak menimbulkan kebingungan publik.

    “Saya rasa memang harus kita bisa identifikasi dengan utuh sehingga mencegah terjadinya misinformasi, disinformasi. Hari-hari ini juga sering membuat bingung, kita semua sering cemas ketika tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi,” ujarnya sebelum menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    AHY menekankan bahwa informasi faktual dan aktual diperlukan untuk menghindari fitnah maupun hoaks yang kerap menyertai peristiwa besar.

    “Kalau kita ingin mengetahui sebuah insiden, sebuah tragedi, maka perlu diketahui secara utuh sehingga menghindari fitnah, hoaks, dan juga konspirasi teori. Banyak sekali konspirasi teori yang muncul, dan kita mencegah sekali lagi terganggunya kerukunan antar anak bangsa,” tegasnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) itu pun berharap proses demokrasi yang terus berkembang di Indonesia tetap berjalan selaras dengan konstitusi serta aturan hukum.

    “Sekali lagi kita berharap demokrasi yang dibuka dengan baik itu juga diikuti segala upaya untuk menaati konstitusi, hukum, dan aturan yang berlaku,” pungkas AHY.

  • JK Minta RUU Pemerintah Aceh Tak Bertentangan dengan MoU Helsinki

    JK Minta RUU Pemerintah Aceh Tak Bertentangan dengan MoU Helsinki

    Bisnis.com, JAKARTA – Jusuf Kalla (JK) menghadiri rapat dengar pendapat umum untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Dia berharap RUU tersebut mengedepankan kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu mengatakan penambahan pasal bisa saja dilakukan asal tidak bertentangan dengan kedaulatan negara.

    “Apabila Undang-Undang pemerintahan Aceh itu direvisi prinsipnya seperti saya katakan tadi selama itu tidak bertentangan dengan MoU di Helsinki Maka itu dapat dilakukan. Sesuai dengan zamannya. Boleh tapi tetap tujuannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh,” tegasnya kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Kamis (11/9/2025).

    Dia memahami bahwa proses pengesahan RUU memakan waktu yang cukup panjang mengingat aturan itu memiliki nilai sejarah terhadap pembentukan Provinsi Aceh.

    Meski begitu, dia mengusulkan perubahan RUU Pemerintah Aceh menjadi Undang-undang dilakukan secara cepat dan tidak bertentangan dengan MoU Helsinki.

    “InsyaAllah DPR sudah dapat berjalan seperti itu, maka setiap revisi tentu bisa sesuai dengan zamannya. Tapi dengan syarat melihat Aceh ke depan, melihat Indonesia ke depan. Jadi tidak ke belakang lagi, karena ke belakang sudah selesai kita selalu prinsipnya ke depan,” jelasnya.

    Dia mengatakan faktor kesejahteraan yang disampaikan bukan tanpa sebab. pasalnya, JK menilai masalah utama di Aceh adalah ketidakadilan ekonomi bagi masyarakatnya.

    Apalagi, kata JK, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, banyak masyarakat di sana yang hidupnya tak sejahtera. 

    “Di Aceh apa masalahnya? Aceh sangat kaya SDA [sumber daya alam]. Gas minyak pada waktu itu. Tetapi apa yang diperoleh masyarakat Aceh tidak besar dibandingkan kekayaan alamnya. Maka terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara,” kata Jusuf.

    Akibatnya masyarakat Aceh merasakan ketimpangan ekonomi, di bandingkan wilayah lainnya. Tokoh perdamaian Aceh itu mengatakan jika revisi UU dilaksanakan, maka harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat Aceh.

    “Jadi masalah di Aceh itu karena ketidakadilan ekonomi. Intinya, banyak orang katakan masalah syariah, tidak,” jelasnya.

    Dia menambahkan kekayaan gas dan sumber daya alam lainnya sangat melimpah di Aceh pada waktu itu. Oleh karenanya dia mengatasi konflik di Aceh dengan menumbuhkan rasa kepercayaan, salah satunya adalah kesejahteraan ekonomi.

  • Isu Reshuffle Jilid II, Bahlil Respons Kabar Airin Masuk Kabinet Prabowo

    Isu Reshuffle Jilid II, Bahlil Respons Kabar Airin Masuk Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan penunjukan maupun perombakan (reshuffle) kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal isu yang menyebut nama kader Golkar, Airin Rachmi Diany, yang dikabarkan bakal masuk kabinet Merah Putih. 

    “Saya tidak tahu. Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Bahlil sebelum menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Bahlil menekankan bahwa partai politik sebaiknya tidak melampaui kewenangan Presiden dalam menyusun jajaran menteri dan wakil menteri.

    “Kita itu harus tahu betul bahwa sekali lagi, untuk menteri, wakil menteri, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai ini jangan melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya. Biarlah itu kewenangan Bapak Presiden,” ujarnya.

    Menurutnya, Golkar akan patuh terhadap keputusan yang diambil Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

    “Kita tunduk pada apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden,” tandas Bahlil.

    Santer dikabarkan, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar reshuffle jilid II atau pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana pada Jumat (12/9/2025). Seperti diketahui, masih ada dua posisi menteri yang masih kosong, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) serta Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora). 

  • Lukman Hakim dan Gerakan Nurani Bangsa Bertemu Prabowo di Istana, Bahas Apa?

    Lukman Hakim dan Gerakan Nurani Bangsa Bertemu Prabowo di Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan menghadiri pertemuan tokoh Gerakan Nurani Bangsa dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Lukman mengungkapkan undangan awal dijadwalkan pukul 16.00 WIB, namun kemudian mundur setengah jam. “Diundang tadinya jam 16.00 lalu kemudian ada penundaan 30 menit jadi 16.30,” ujarnya sebelum memasuki kompleks Istana.

    Saat ditanya agenda pertemuan, Lukman menyebut belum ada informasi rinci. “Kita masih belum tahu, mungkin masalah-masalah yang terakhir, perkembangan terakhir,” katanya singkat.

    Meski begitu, dia memastikan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa hadir mendampingi, antara lain Ketua Gerakan Nurani Bangsa Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. M. Quraish Shihab, Romo Franz Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Prof. Komaruddin Hidayat, Erry Riyana Hardjapamekas, Prof. Ery Seda, serta Laode M. Syarif.

    Pertemuan ini menjadi salah satu rangkaian dialog Presiden Prabowo dengan tokoh lintas agama, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merespons dinamika sosial politik terkini di Tanah Air.

    Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamen) Agus Jabo Priyono mengatakan dirinya dijadwalkan mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    “Mendampingi pak Presiden menerima tamu, sepertinya seperti itu,” ujar Agus Jabo singkat saat tiba di kompleks Istana.

    Meski belum merinci agenda pertemuan, dia menyebut pertemuan tersebut akan dihadiri sejumlah tokoh lintas agama, akademisi, hingga pegiat masyarakat sipil.

    “Dari gerakan nurani bangsa,” ucapnya.

    Meski begitu, Agus mengaku belum mengetahui topik yang akan dibicarakan ketika ditanya lebih lanjut soal isu yang akan dibahas.

    “Saya belum tahu, saya belum tahu,” katanya.

  • Wamensos Agus Jabo Dampingi Prabowo Terima Tokoh Gerakan Nurani Bangsa

    Wamensos Agus Jabo Dampingi Prabowo Terima Tokoh Gerakan Nurani Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sosial (Wamen) Agus Jabo Priyono mengatakan dirinya dijadwalkan mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    “Mendampingi pak Presiden menerima tamu, sepertinya seperti itu,” ujar Agus Jabo singkat saat tiba di kompleks Istana.

    Meski belum merinci agenda pertemuan, dia menyebut pertemuan tersebut akan dihadiri sejumlah tokoh lintas agama, akademisi, hingga pegiat masyarakat sipil.

    “Dari gerakan nurani bangsa,” ucapnya.

    Meski begitu, Agus mengaku belum mengetahui topik yang akan dibicarakan ketika ditanya lebih lanjut soal isu yang akan dibahas. “Saya belum tahu, saya belum tahu,” katanya 

    Adapun tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang diperkirakan hadir antara lain Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. M. Quraish Shihab, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Romo Franz Magnis Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Pdt. Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Prof. Komaruddin Hidayat, Ery Seda, dan Alissa Wahid.

    Selain itu, juga dijadwalkan hadir Laode M. Syarif, Beka Ulung Hapsara, Mukhibullah, Ira Sulistya, serta sejumlah staf pendamping dari Sinta Nuriyah Wahid.

  • Ini Analisis Mahfud MD Soal Reshuffle Sri Mulyani

    Ini Analisis Mahfud MD Soal Reshuffle Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menilai keputusan reshuffle kabinet usai kericuhan demo merupakan angin segar terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Eks Menkopolhukam itu mengemukakan kebijakan reshuffle kabinet ini telah mencerminkan bahwa Prabowo sudah mulai mau mendengarkan aspirasi rakyat.

    “Karena dengan adanya reshuffle ini, yang didahului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demo itu, itu berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar,” ujarnya di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (11/9/2025).

    Mahfud menilai ada sejumlah faktor yang mendukung keputusan reshuffle kabinet ini. Misalnya, terkait dengan kompetensi, integritas dan rekam jejak yang tidak memenuhi syarat sebagai menteri.

    Namun, khusus pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu), Mahfud menilai ada alasan lain. Pasalnya, Sri Mulyani sendiri sudah mengantongi tiga syarat menjabat menteri.

    “Itu syarat. Kadang-kadang orang pintar sekali tetapi tidak punya integritas, tidak ngerti tugas juga sering. Ada asal diletakkan di suatu tempat sebagai bagian dari political trade-off,” imbuhnya.

    Di samping itu, Mahfud juga mengaku kaget atas pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan. Pasalnya, apabila pencopotan Budi Gunawan itu terkait dengan kurangnya tampil saat kericuhan demo, maka alasan itu dinilai kurang tepat.

    “Kalau dari sudut politik agak kaget juga. Tapi saya tidak tahu pertimbangannya soal Pak BG. Memang itu yang paling mengagetkan,” tutur Mahfud.

    Terakhir, untuk pencopotan Budi Arie, Mahfud menilai bahwa Budi Arie tidak memiliki kapabilitas sebagai Menteri Koperasi (Menkop). Apalagi, nama Budi Arie juga terseret dalam kasus judi online di Kominfo.

    “Karena kapabilitasnya untuk itu memang tidak ada. Apa yang dikerjakan tidak jelas memberi pertanda bahwa akan ada kemajuan,” pungkasnya.

  • Prabowo Janji Bangun 500 Sekolah Rakyat untuk Siswa Kurang Mampu

    Prabowo Janji Bangun 500 Sekolah Rakyat untuk Siswa Kurang Mampu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperluas pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Prabowo mengungkapkan saat ini sudah ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi. Jumlah itu akan bertambah menjadi 165 sekolah pada akhir September, dan dijadwalkan diresmikan secara langsung olehnya pada Oktober mendatang.

    “Tahun depan akan kita tambah 100 lagi ya, 100 lagi terus tiap tahun 100. Sasaran kita 500 Sekolah Rakyat di titik-titik kantong rakyat kita yang paling tertinggal, rakyat kita yang paling ekonominya susah, kalau istilah statistik desil 1 dan 2,” katanya saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    Meski begitu, Prabowo mengaku juga merencanakan untuk memfasilitasi sekolah ini yang ditujukan bagi desil 2, 3, 4, dan 5.

    “Supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain,” ujar Prabowo.

    Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi anak-anak yang putus sekolah maupun berasal dari keluarga prasejahtera agar tetap mendapat pendidikan layak.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan konstruksi Sekolah Rakyat (SR) tahap 1C tengah dikebut pembangunannya sepanjang tahun ini. Di mana, setidaknya terdapat 65 SR baru yang akan dibangun

    Menteri PU, Dody Hanggodo menuturkan bahwa 63 lokasi SR Tahap IC itu nantinya akan dibangun menggunakan APBN, sementara untuk 2 lokasi SR Tahap IC dibangun menggunakan APBD.

    Pada saat yang sama, Dody juga menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan SR Tahap IC saat ini berjalan sesuai rencana dan menunjukkan progres yang signifikan. 

    “Dari sisi pelaksanaan konstruksi, progres fisik menunjukkan capaian positif. Ditargetkan, SR Tahap IC sudah dapat beroperasi pada awal September 2025,” tegas Dody dalam keterangan resmi (24/8/2025).

    Lebih lanjut, 65 Sekolah Rakyat yang akan dibangun itu akan menampung sebanyak 248 rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 6.190 siswa, meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

    Adapun, secara keseluruhan konstruksi SR Tahap IC telah menunjukkan progres di atas 90% di beberapa lokasi seperti BLK Subulussalam, BLK Bireuen, dan Gedung Eks SMP Unggul di Pidie Jaya, Aceh.

    Sementara itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.

    Perincian penyalurannya, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tua sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan mendapat pendidikan terbaik yang bisa kita berikan,” tandas Prabowo.

  • Malang Diguncang Gempa Magnitudo 5,0 Terasa hingga Trenggalek

    Malang Diguncang Gempa Magnitudo 5,0 Terasa hingga Trenggalek

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa magnitudo 5,0, mengguncang Malang Jawa Timur hari ini 11-Sep-25 10:15:00 WIB.

    Pusat gempa berada di lokasi 9.40 LS, 112.89 BT (Pusat gempa berada di laut 144 tenggara Kab. Malang).

    Gempa dengan kedalaman 10 Km itu dirasakan di Kab. Malang, II Trenggalek, Blitar, Malang, hingga Tulungagung.

    Selain gempa Malang tersebut berikut gempa yang terjadi hari ini

    Gempa Mag:3.0, 11-Sep-2025 08:56:43WIB, Lok:0.19LU, 122.41BT (38 km Tenggara BOALEMO-GORONTALO), Kedlmn:137 Km 

    Gempa Mag:3.2, 11-Sep-2025 08:38:24WIB, Lok:9.74LS, 121.76BT (90 km BaratLaut SABURAIJUA-NTT), Kedlmn:10 Km

    Gempa Mag:2.8, 11-Sep-2025 06:02:24WIB, Lok:1.45LS, 138.97BT (116 km BaratLaut SARMI-PAPUA), Kedlmn:10 Km