Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Seskab Teddy: Prabowo Kirim Helikopter Pribadi ke Aceh untuk Logistik Bencana

    Seskab Teddy: Prabowo Kirim Helikopter Pribadi ke Aceh untuk Logistik Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian langsung sejak awal bencana di Sumatra dengan mengirimkan helikopter pribadi ke Aceh untuk mendukung penanganan di lapangan.

    Selain itu, Teddy menekankan bahwa pemerintah juga mengerahkan total 53 helikopter gabungan untuk distribusi logistik ke wilayah terdampak yang sulit dijangkau.

    Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    “Sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh, beserta timnya. Silakan digunakan ke mana pun berkeliling Aceh sejak minggu pertama,” ujar Teddy.

    Lebih lanjut, dia menambahkan, pemerintah juga meluruskan pertanyaan publik terkait keberadaan puluhan helikopter yang dikerahkan dalam penanganan bencana.

    Menurut Teddy, saat ini terdapat 53 helikopter gabungan yang berasal dari unsur TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta pihak swasta, termasuk Pertamina.

    “Ada 53 helikopter gabungan. Ini semuanya sejak awal berada di tiga provinsi terdampak,” katanya.

    Menurutnya, dukungan transportasi udara menjadi kunci dalam memastikan bantuan kemanusiaan tetap tersalurkan ke masyarakat terdampak, sembari pemerintah terus mempercepat pemulihan akses darat di wilayah bencana.

    Teddy menjelaskan, helikopter-helikopter tersebut difungsikan untuk mengangkut logistik ke wilayah yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat akibat akses jalan yang terputus atau belum tersambung.

    “Mereka menerbangkan logistik ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh darat, ke desa-desa, ke posko peninjauan, dan titik-titik lainnya,” jelas Teddy.

  • Kenang Romo Mudji, Menteri Agama: Sahabat Dialog Lintas Iman

    Kenang Romo Mudji, Menteri Agama: Sahabat Dialog Lintas Iman

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya rohaniwan dan budayawan Romo Mudji Sutrisno pada Minggu (28/12/2025). Romo Mudji meninggal dunia dalam usia 71 tahun dan dikenal luas sebagai tokoh dialog lintas iman serta pegiat isu kemanusiaan.

    “Kami berduka mendengar kabar Romo Mudji wafat. Selamat jalan sahabat dialog lintas iman,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Senin (29/12), seperti yang dilansir dari situs resmi Kementrian Agama.

    Menag mengenang Romo Mudji sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan toleransi dan perdamaian melalui berbagai forum dialog antaragama. Keduanya kerap bertemu dalam ruang-ruang diskusi yang membahas keberagaman, kemanusiaan, dan penguatan harmoni sosial di Indonesia.

    Menurut Nasaruddin, Romo Mudji memiliki kekhasan dalam memandang kehidupan beragama dengan pendekatan kebudayaan. Ia menilai Romo Mudji kerap menghadirkan perspektif seni dan estetika dalam memaknai nilai-nilai spiritual, yang sejalan dengan semangat keberagamaan yang inklusif dan moderat.

    “Saya mengenal Romo Mudji sebagai figur yang sangat menghargai nilai-nilai kebudayaan dalam beragama. Romo Mudji sering memberikan perspektif seni dan estetika dalam nilai spiritual, dan itu sejalan dengan keberagamaan yang inklusif dan moderat,” ujarnya.

    Romo Mudji Sutrisno terakhir kali tercatat hadir dalam Seminar Natal Nasional 2024 yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta, pada 19 Desember 2024. Seminar tersebut mengangkat tema “Gereja Berjalan Bersama Negara: Semakin Beriman, Humanis, dan Ekologis” dan dibuka langsung oleh Menteri Agama.

    Dalam kesempatan itu, Romo Mudji tampil sebagai narasumber dan memberikan pandangan mengenai pentingnya humanisme dan kepedulian ekologis dalam praktik keagamaan di Indonesia.

    Wafatnya Romo Mudji meninggalkan duka bagi berbagai kalangan lintas agama dan budaya yang selama ini mengenalnya sebagai tokoh pemersatu dan jembatan dialog di tengah keberagaman bangsa.

  • Kerugian Bencana di Tapanuli Tengah Capai Rp5,4 Triliun, Butuh Perhatian Pusat

    Kerugian Bencana di Tapanuli Tengah Capai Rp5,4 Triliun, Butuh Perhatian Pusat

    Bisnis.com, MEDAN — Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meminta pemerintah memberi perhatian khusus dari sisi pembiayaan untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

    Masinton mengatakan kerugian akibat bencana alam yang menerjang Tapteng tembus Rp5,4 triliun, atau sekitar 29,2% dari total kerugian sementara bencana di Sumatra Utara yang mencapai Rp18,48 triliun.

    “Kerugian sementara, saat ini sekitar Rp5,4 triliun. Baik itu fasilitas umum, infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pertanian. Begitu kisaran hitungan kami,” ujar Masinton, Senin (29/12/2025).

    Dikatakan Masinton, biaya recovery atau pemulihan tersebut sangat besar dan tak seimbang dengan kemampuan fiskal daerah.

    Dia pun meminta pemerintah memberi atensi khusus untuk mempercepat pemulihan. Selain dana transfer umum dari pemerintah pusat dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah provinsi, Masinton menyebut pemulihan bencana di Tapteng butuh anggaran khusus dari pemerintah.

    “Kami butuh anggaran khusus untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi agar mempercepat proses pemulihan,” ujarnya.

    Politisi PDI-P ini tak merinci berapa besaran anggaran yang diminta dari pemerintah untuk percepatan pemulihan bencana di Tapteng.

    Dia menghitung jika transfer ke daerah ditambah Rp2 triliun per tahun, butuh waktu kurang lebih tiga tahun untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayahnya.

    “Harapan kami, tentu kami ingin mempercepat pemulihan ini. Kami minta kepada Pemerintah pusat agar memberikan atensi dari sisi penganggaran agar kami di Tapanuli Tengah ini bisa pulih kembali,” pintanya.

    Dilansir dari laman Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatra Utara, Pemerintah Kabupaten Tapteng pada Tahun Anggaran 2025 menerima dana transfer rutin dari pemerintah mencapai Rp1,06 triliun.

    Rincian pendapatan transfer itu meliputi Dana Alokasi Umum sebesar Rp641 miliar; Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp9,56 miliar; DAK Nonfisik Rp183,3 juta; Dana Bagi Hasil Rp35,6 miliar; dan Dana Desa Rp134,2 miliar. (240)

  • Kapolri Buka Layanan Servis dan Cuci Motor Gratis untuk Korban Banjir Sumatra

    Kapolri Buka Layanan Servis dan Cuci Motor Gratis untuk Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap pihaknya telah membuka layanan servis dan cuci motor gratis bagi korban bencana di Sumatra.

    Dia menyampaikan layanan ini merupakan upaya kepolisian untuk membantu percepatan pemulihan kegiatan masyarakat terdampak.

    “Kami juga membuka pelayanan servis dan cuci motor gratis untuk kendaraan-kendaraan yang mungkin kemarin sempat rusak untuk bisa digunakan,” ujar Sigit di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

    Berdasarkan data Polri, sejauh ini total ada 1.865 unit sepeda motor yang telah dilakukan pencucian maupun servis oleh kepolisian sejak 10-27 Desember 2025.

    Ribuan motor itu ditangani di tiga wilayah bencana mulai dari Polda Aceh 120 unit, Polda Sumatra Utara 941 unit dan Polda Sumatra Barat 804 unit.

    “Paling tidak [layanan cuci dan servis motor] bisa membantu operasional kegiatan masyarakat untuk segera pulih,” imbuhnya.

    Adapun, Sigit juga mengemukakan bahwa total anggota yang telah disiagakan oleh Polri mencapai 10.759 personel. Jumlah itu terhitung hingga Senin (29/12/2025).

    “Total saat ini sudah ada 10.759 dan kita sudah persiapkan personel berikutnya manakala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan,” pungkas Sigit.

  • Profil Romo Mudji, Tokoh Filsafat dan Keberagaman Indonesia

    Profil Romo Mudji, Tokoh Filsafat dan Keberagaman Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia kembali kehilangan salah satu figur filsafatnya. Fransiskus Xavierius Mudji Sutrisno, S.J., atau yang akrab dipanggil Romo Mudji meninggal dunia pada hari Minggu (28/12/2025) pukul 20.43 di RS Carolus Jakarta.

    Kabar duka tersebut disampaikan langsung oleh Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignasius Suharyo pada Senin (29/12) pagi.

    Rohaniwan Katolik sekaligus pemerhati masalah sosial budaya dan ahli filsafat tersebut wafat pada usia 71 tahun akibat sakit yang dideritanya. Misa Requiem untuk almarhum akan dilakukan pada 29 dan 30 Desember di Kapel Kolese Kanisius dan akan dikebumikan di Taman Maria Ratu Damai, Girisonta, Semarang pada 31 Desember 2025.

    Romo kelahiran Surakarta, 12 Agustus 1954 ini berasal dari keluarga yang kental dengan budaya jawa dan nilai nasionalisme. Kedekatannya dengan Gereja Katolik juga membawanya untuk memenuhi panggilan membiara dengan menempuh pendidikan di Seminari Menengah Mertoyudan.

    Ketertarikannya pada dunia filsafat ditekuninya dengan mendalami ilmu filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta. Tidak hanya disitu, Romo Mudji juga melanjutkan pendidikan filsafatnya hingga perguruan tinggi di doktoral filsafat Universitas Kepausan Gregoriana, Roma, pada 1986.

    Romo Mudji juga tercatat sempat mendalami studi agama dan seni di Summer Course Religion and Art Ichigaya Sophia, Universitas of Tokyo, Jepang pada 1990.

    Salah satu hal yang menarik dari Romo Mudji saat untuk menjadi aktif di dunia politik Indonesia. Romo Mudji bergabung sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia tahun 2001-2003. Hal tersebut menunjukkan kepeduliannya terhadap kehidupan bernegara, karena memperkaya etika demokrasi Indonesia yang baru lahir ke dunia reformasi. Romo Mudji menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar tatacara kehidupan, melainkan praktek moral yang butuh kejujuran dan memperhatikan yang lemah.

    Setelah mundur dari kepengurusan KPU, Romo Mudji sepenuhnya aktif di dunia akademisi. Romo Mudji dikenal sebagai Guru Besar STF Driyarkara dan mengajar di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, serta mengajar kesenian di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.

    Karena kepeduliannya yang tinggi terhadap budaya Indonesia, Romo Mudji pernah bergabung dalam Komisi Kebenaran dan Persahabatan pada 2005-2006, serta menjadi tim penilai Penghargaan Kebudayaan Presiden RI.

    Melansir beberapa sumber, Romo Mudji dikenal dengan berbagai karya sastra, dan pameran tunggal sketsanya. Almarhum aktif menulis sejak tahun 1983 hingga akhir hayatnya. Beberapa karyanya yang terkenal di antaranya Sunyi Yang Berbisik, Rekah Puisi, Tu(l)ah Kata, Ziarah Anggur, Oase Estetis, Sejarah Filsafat Nusantara, Ranah Filsafat & Kunci Kebudayaan, Krisis Peradaban, Hermeneutika Pascakolonial, dan lain-lain.

    Beberapa pameran sketsa milik Romo Mudji yang terkenal seperti “Kumandang ing Sepi”, “Dari Gereja ke Gereja”, dan “Speak up”. Karya-karya yang lahir dari tangan dan pemikiran Romo Mudji memiliki ciri khas penggabungan antara filsafat, seni, dan Iman.

    Sebagai Imam dan warga negara Indonesia, Romo Mudji sangat rajin dan gigih dalam merawat bangsa Indonesia yang sangat majemuk latar masyarakatnya. Romo Mudji sering turut dalam berbagai kegiatan dialog lintas agama untuk semakin memahami satu sama lain, sehingga tidak terbatas hanya dalam ranah agama Katolik.

    Kepergiannya meninggalkan banyak warisan filsafat yang tidak sedikit. Meskipun Indonesia kehilangan salah satu warisan hidup, banyak karyanya terus hidup dan mengingatkan bahwa iman dapat hadir dan dikuatkan lewat seni dan kehidupan sehari-hari.

  • Prabowo Telah Teken KUHAP, Berlaku Bersamaan dengan KUHP di Januari 2026

    Prabowo Telah Teken KUHAP, Berlaku Bersamaan dengan KUHP di Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sebelumnya disahkan oleh DPR. Dengan penandatanganan tersebut, KUHAP telah resmi menjadi undang-undang.

    Hal itu disampaikan Prasetyo usai konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Menjawab pertanyaan wartawan terkait status penandatanganan KUHAP oleh Presiden, Prasetyo membenarkannya.

    “Ya,” ujar Prasetyo singkat saat ditanya apakah Presiden Prabowo telah menandatangani KUHAP.

    Dia menyebut penandatanganan dilakukan pada pertengahan Desember 2025, meski tidak menyebutkan tanggal pastinya.

    “Iya,” kata Prasetyo saat dikonfirmasi apakah penandatanganan dilakukan pada pertengahan Desember.

    Prasetyo juga memastikan KUHAP yang baru telah resmi memiliki nomor undang-undang. Selain itu, pemberlakuannya akan dilakukan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    “Sudah,” ujarnya saat ditanya apakah KUHAP telah resmi menjadi undang-undang, seraya menegaskan bahwa pemberlakuannya akan dilakukan bersamaan.

    Prasetyo pun mengamini ketika dikonfirmasi kembali bahwa KUHAP akan berlaku bersamaan dengan KUHP.

    “Iya [berlaku bersamaan],” tandas Prasetyo.

    Dengan pemberlakuan tersebut, pemerintah memastikan sistem hukum pidana materiil dan hukum acara pidana akan berjalan selaras sesuai kerangka hukum nasional yang baru mulai berlaku pada Januari 2026.

    Sebelumnya, Kementerian Hukum tengah menyiapkan tiga peraturan turunan menjelang pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru pada awal 2026. Pemerintah optimistis peraturan pelaksana itu segera selesai dan berlaku bersamaan KUHAP-KUHP baru.

     

  • Gerindra: Pemilihan Kepala Daerah Lewat Pemilu Banyak Sisi Negatifnya

    Gerindra: Pemilihan Kepala Daerah Lewat Pemilu Banyak Sisi Negatifnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan terbuka terhadap berbagai aspirasi dan pandangan terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah, termasuk gagasan mengembalikan mekanisme Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Wacana tersebut dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi yang selama ini berjalan.

    Hal itu disampaikannya usai memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Menanggapi pertanyaan terkait semakin menguatnya dorongan dari partai politik dan fraksi di DPR mengenai Pilkada oleh DPRD serta kemungkinan revisi Undang-Undang Pilkada, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya mendengarkan seluruh aspirasi.

    “Kalau pemerintah ya pada dasarnya kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat,” ujar Prasetyo.

    Namun, dia juga menyampaikan pandangannya sebagai pengurus partai politik. Prasetyo menilai kajian dan pembelajaran terhadap proses demokrasi di Indonesia terus berlangsung, termasuk evaluasi atas sistem Pilkada langsung yang diterapkan selama ini.

    “Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi kami berpendapat, kita harus berani melakukan perubahan dari sistem manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” katanya.

    Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah tingginya ongkos politik dalam Pilkada langsung. Menurut Prasetyo, biaya besar tidak hanya ditanggung oleh kandidat kepala daerah, tetapi juga oleh negara dalam penyelenggaraannya.

    “Ongkos politik untuk menjadi bupati, wali kota, maupun gubernur itu sangat besar,” ujarnya.

    Berdasarkan kajian internal Partai Gerindra, Prasetyo menyebut pihaknya termasuk yang mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme DPRD.

    “Kami berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menegaskan bahwa koordinasi antar pimpinan partai politik berbeda konteks dengan koordinasi dalam pemerintahan. Pemerintah, kata dia, akan tetap mencermati dinamika dan aspirasi yang berkembang dalam pembahasan sistem demokrasi ke depan.

    Terkait dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap gagasan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pembahasan mengenai perubahan sistem Pilkada telah berlangsung cukup lama di internal partai politik, bahkan sejak periode pemerintahan sebelumnya.

    “Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga sudah banyak kita bahas mengenai kemungkinan revisi undang-undang pemilihan,” kata Prasetyo.

  • Mensesneg: Anggaran Pemulihan Banjir Sumatra Diperkirakan Rp60 Triliun

    Mensesneg: Anggaran Pemulihan Banjir Sumatra Diperkirakan Rp60 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan pascabanjir Sumatra berada di kisaran Rp60 triliun. Angka tersebut mencakup pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi, namun masih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Menanggapi pertanyaan terkait anggaran bantuan bencana Kementerian Sosial yang telah melampaui Rp100 miliar, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak hanya melihat besaran angka, melainkan fokus pada kebutuhan riil di lapangan.

    “Yang pertama tentang Kemensos, kita tidak melihat angkanya, tetapi kita melihat item-nya. Karena angka itu pasti akan variatif, tergantung kondisi data per hari ini. Yang direalisasikan itu memang belum semuanya,” ujar Prasetyo.

    Dia menjelaskan untuk kebutuhan pemulihan secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan perhitungan awal terkait besaran anggaran yang dibutuhkan.

    “Kalau berkenaan dengan angka pemerintah, secara umum kemarin sudah kita hitung ada kurang lebih di kisaran Rp60 triliun untuk pemulihan pascabencana, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi,” katanya.

    Kendati demikian, Prasetyo menekankan angka tersebut bukanlah nilai final. Menurutnya, besaran anggaran masih berpotensi mengalami perubahan seiring pembaruan data dan dinamika kondisi di wilayah terdampak.

    “Itu bukan angka yang kemudian jumlahnya pasti sejumlah itu, karena dalam perkembangannya tentu bisa jadi terdapat perubahan-perubahan dan penyesuaian data bergantung kondisi di lapangan,” pungkas Prasetyo.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memaparkan total nilai bantuan tanggap darurat bencana Sumatra yang telah disalurkan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp100.484.346.880.

    Bantuan tersebut berupa lauk pauk, family kit, kidsware, serta bahan makanan untuk mendukung operasional 42 dapur umum.

    Adapun, rincian penyaluran bantuan tersebut meliputi Provinsi Aceh sebesar Rp43.606.958.300, Provinsi Sumatra Barat Rp19.418.596.580, dan Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp37.458.792.000.

  • Menko PMK: 1.050 Huntara di Sumatra Rampung, Pasar Tradisional Mulai Beroperasi

    Menko PMK: 1.050 Huntara di Sumatra Rampung, Pasar Tradisional Mulai Beroperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan progres pemulihan pascabencana di Sumatra terus berjalan, khususnya dalam pembangunan hunian sementara (huntara) serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengoperasian kembali pasar tradisional.

    Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025). 

    Pratikno menjelaskan, hingga 28 Desember, pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak telah dimulai, bahkan sebagian sudah rampung sepenuhnya.

    “Total proses pembangunan yang sudah selesai ada 1.050 unit hunian sementara,” ujar Pratikno.

    Dia memerinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 450 unit huntara dibangun oleh BNPB bersama pemerintah daerah. Sementara itu, 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara beserta jajaran BUMN.

    Pratikno menegaskan, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan hunian dan aktivitas ekonomi agar kehidupan masyarakat terdampak dapat segera kembali normal.

    Menurutnya, Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan BUMN terus diperkuat dalam fase pemulihan pascabencana.

    Selain hunian, pemulihan juga menyasar sektor ekonomi rakyat. Di Provinsi Aceh, tercatat 112 pasar tradisional terdampak bencana.

    Di Sumatra Utara, dari 47 pasar yang terdampak, sebanyak 46 pasar telah kembali beroperasi, sementara satu pasar lainnya masih dalam proses percepatan pemulihan.

    Sementara itu, di Sumatra Barat, tiga pasar telah mulai beroperasi, dengan satu pasar lainnya masih dalam tahap percepatan pemulihan.

    “Di aceh ada 112 pasar tradisional yang terdampak. saat ini sudah 18 sepenuhnya beroprasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak, kini 46 pasar sudah beroperasi, masih 1 yang dalam proses percepatan. di Sumbar ada 3 pasar mulai beroperasi. Ada 1 yang proses percepatan pemulihan,” kata Pratikno.

  • Istana Dukung Imbauan Perayaan Tahun Baru Secara Sederhana, Bentuk Empati Korban Bencana

    Istana Dukung Imbauan Perayaan Tahun Baru Secara Sederhana, Bentuk Empati Korban Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai imbauan sejumlah kepala daerah agar perayaan Tahun Baru dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di Sumatra dan Aceh.

    Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Menanggapi pertanyaan terkait imbauan kepala daerah agar masyarakat tidak merayakan Tahun Baru secara berlebihan, termasuk tidak menyalakan kembang api, Prasetyo menyatakan pemerintah pusat sependapat dengan sikap tersebut.

    “Saya kira itu sangat tepat. Sangat tepat karena kita juga harus menunjukkan rasa empati, solidaritas, dan rasa senasib sepenanggungan,” ujar Prasetyo.

    Dia menekankan, sebagai satu bangsa, masyarakat Indonesia perlu ikut merasakan duka yang dialami saudara-saudara sebangsa yang tengah terdampak bencana, meskipun momentum tersebut bertepatan dengan pergantian tahun.

    “Sebagai satu bangsa kan tentunya ada yang sedang mengalami bencana yang kita juga harus ikut merasakan,” katanya.

    Menurut Prasetyo, pandangan yang disampaikan para kepala daerah terkait perayaan Tahun Baru yang sederhana sudah sejalan dengan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

    Pemerintah berharap masyarakat dapat menyambut Tahun Baru dengan penuh keprihatinan, empati, dan solidaritas, serta tetap menjaga ketertiban dan keamanan di tengah upaya pemulihan pascabencana yang masih berlangsung.

    “Kalau kami berpendapat, apa yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah itu sudah benar,” pungkasnya.