Category: Bisnis.com Nasional

  • Reshuffle Akhir Pekan Ini Ditunda, Prabowo Temui Emir Qatar

    Reshuffle Akhir Pekan Ini Ditunda, Prabowo Temui Emir Qatar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar terkait reshuffle lanjutan pada akhir pekan ini tertunda, sebab Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Doha, Qatar, untuk melakukan pertemuan langsung dengan Emir Qatar pada Jumat (12/9/2025).

    Kunjungan mendadak ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas Indonesia menyusul serangan Israel ke ibu kota Qatar, yang terjadi pada Selasa lalu. Informasi ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi wartawan melalui pesan teks, Jumat (12/9/2025).

    “Iyaa betul, hari ini Presiden Prabowo terbang ke Doha (Qatar) untuk bertemu langsung dengan Emir Qatar, sore waktu setempat,” ujar Teddy.

    Padahal, informasi yang sempat beredar di Istana Negara yakni Prabowo berencana melakukan reshuffle lanjutan untuk mengisi dan memperkuat posisi Kabinet Merah Putih. 

    Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa keputusan Presiden untuk segera bertolak ke Doha merupakan respons cepat terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah dan menunjukkan dukungan penuh Indonesia terhadap Qatar.

    “Presiden memutuskan untuk segera datang ke Qatar pasca-serangan Israel ke Doha (Selasa kemarin). Ini adalah bentuk solidaritas & dukungan Indonesia secara langsung terhadap Pemerintah & rakyat Qatar,” tambahnya.

    Hingga saat ini, belum ada rincian resmi mengenai agenda lengkap pertemuan Presiden Prabowo dengan Emir Qatar. Namun, kunjungan ini diyakini menjadi langkah strategis dalam menjaga hubungan diplomatik serta menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

    Serangan Israel ke Doha pada Selasa lalu telah menuai kecaman internasional dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik lebih luas di kawasan Teluk. Meskipun Prabowo berangkat ke Doha isu reshuffle masih berseliweran.

    Reshuffle Menkeu, Menkop, Hingga Menambah Menteri Haji 

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. 

    Reshuffle Kabinet Merah Putih tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Prosesi pelantikan Menteri dan Wakil Menteri dilakukan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025) pukul 16.00 WIB. Adapun, Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditetapkan sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Selain itu, Prabowo juga melantik Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, Fery Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. 

    Adapun, Budi Gunawan mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olah Raga. 

    Daftar Menteri/Wamen yang Kena Reshuffle Kabinet  

    Berikut isi Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    “Dengan Rahmat Tuhan YME, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan seterusnya:

    Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029, masing-masing:
    1. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Ario Bimo Nandito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olah Raga

    Mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara:
    1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan
    2. Mukhtaruddin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI
    3. Fery Joko Juliantono – Menteri Koperasi
    4. Mochammad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah
    5. Dahnil Anzar – Wakil Menteri Haji dan Umrah

    Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

  • Satgas PKH Kuasai 674.178 Ha Lahan dari 245 Korporasi

    Satgas PKH Kuasai 674.178 Ha Lahan dari 245 Korporasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kembali menguasai 674.178,44 hektare lahan yang berasal dari 245 korporasi di 15 provinsi Indonesia.

    Ketua Satgas PKH, Febrie Adriansyah mengemukakan penguasaan lahan tersebut menambah jumlah total lahan yang dikuasai sejak Satgas PKH dibentuk delapan bulan lalu.

    Febrie membeberkan total kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai kembali Satgas PKH sejak dibentuk mencapai 3.325.133,20 hektare atau lebih dari 300% dari target yang telah ditetapkan yaitu 1 juta hektare. 

    “Alhamdulilah pada hari ini Satgas PKH kembali kembali menyerahkan lahan hutan tahap 4 seluas 674.178,44 hektare. Jadi di tahap keempat ini akan ada tambahan luasan kebun sawit yang kita serahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola,” tuturnya di Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat (12/9).

    Febrie membeberkan dari total 3.325.133,20 hektare yang telah dikuasai Satgas PKH itu, 1.507.591,9 di antaranya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Sementara itu menurut Febrie, 81.793 hektare diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Nantinya lahan itu dijadikan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo,” kata Febrie.

    Febrie juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan revisi peraturan pemerintah mengenai sanksi administrasi pelanggaran kawasan hutan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2024 Tahun 2021.

    “Bahwa dari Sekretariat Negara pada 10 September 2025 perubahan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif bidang kehutanan PP 24 Tahun 2021 telah ditandatangani oleh Presiden,” ujarnya.

    Atas dasar itu, Febrie menegaskan Satgas PKH bakal menindak semua pelaku yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan kawasan hutan baik itu pelaku perorangan maupun korporasi.

    “Sehingga, secepatnya setelah kami terima perubahan ini, Satgas PKH konsentrasi dan serius fokus untuk melakukan perhitungan dan penagihan terhadap subjek hukum yang telah dilakukan penguasaan kembali,” tuturnya.

  • JK: Konflik di Aceh Dasarnya Akibat Ketidakadilan Ekonomi

    JK: Konflik di Aceh Dasarnya Akibat Ketidakadilan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) memberikan saran terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Aceh. Dia menilai masalah utama di Aceh pada dasarnya adalah ketidakadilan ekonomi.

    Menurut JK, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi masyarakatnya tidak sejahtera.

    “Di Aceh apa masalahnya, Aceh sangat kaya SDA [sumber daya alam]. Gas minyak pada waktu itu. Namun, apa yang diperoleh masyarakat Aceh tidak besar dibandingkan kekayaan alamnya. Maka terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara,” kata Jusuf Kalla dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Akibatnya, kata dia, masyarakat Aceh merasakan ketimpangan ekonomi, dibandingkan wilayah lainnya. Jika revisi UU dilaksanakan, JK mengingatkan pemerintah maka harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat Aceh.

    “Jadi masalah di Aceh itu karena ketidakadilan ekonomi. Intinya, banyak orang katakan masalah syariah, tidak,” ujar juru damai GAM dan pemerintah Indonesia itu. 

    Dia menambahkan kekayaan gas dan sumber daya alam lainnya sangat melimpah di Aceh pada waktu itu. Oleh karenanya dia mengatasi konflik di Aceh dengan menumbuhkan rasa kepercayaan, salah satunya adalah kesejahteraan ekonomi

    Senada, Ketua Badan Legislatif Bob Hasan menyampaikan bahwa RUU ini harus mengedepankan masyarakat  Aceh untuk jangka panjang.

    Dia mengatakan RUU akan diupayakan rampung dalam jangka waktu yang dekat, jika tidak banyak pasal yang harus diubah.

    “Kalau pasal-pasalnya tidak terlalu banyak saya kira akan lebih cepat. InsyaAllah sangat dimungkinkan tahun ini,” tuturnya

    Dalam rapat juga dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, yakni Bob Hasan dan para wakilnya yakni Sturman Panjaitan, Martin Manurung, dan Ahmad Doli Kurniawan.

  • Reshuffle Jilid II, Cak Imin Tegaskan PKB Tak Ajukan Nama untuk Posisi Menpora

    Reshuffle Jilid II, Cak Imin Tegaskan PKB Tak Ajukan Nama untuk Posisi Menpora

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan partainya tidak mengajukan calon untuk mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang saat ini masih kosong.

    Menurutnya, keputusan terkait pengisian pos menteri sepenuhnya berada di tangan kepala negara, sementara partai hanya menunggu dan menghormati hak prerogatif presiden. 

    Hal itu disampaikan Cak Imin sebelum memasuki Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025), saat ditanya apakah PKB akan mengusulkan nama kadernya kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Enggak, kita [PKB] enggak mengajukan nama. Presiden punya kewenangan mutlak,” tegasnya. 

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    Sekadar informasi, perombakan reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) menyisakan dua tempat kosong di pemerintahan.

    Pasalnya, dalam reshuffle tersebut Prabowo telah memberhentikan dengan hormat di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Pemuda dan Olahraga. 

    Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Budi Gunawan sebagai Menkopolkam dan Dito Ariotedjo sebagai Menpora. Saat ini jabatan Menko Polkam dijabat interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoedin, sedangkan posisi Menpora masih kosong.

  • Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Bisnis.com, JAKARTA – Halaman Istana Negara kembali riuh dengan keputusan besar, setelah Presiden Prabowo Subianto, berdiri tegak melantik jajaran baru dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Terlihat, para menteri yang baru diangkat berdiri dengan wajah tegang, sementara para pejabat lama yang digantikan meninggalkan jabatan dengan segala kontroversi.

    Namun, meski acara pelantikan berlangsung khidmat, publik justru pulang dengan tanda tanya besar. Dua kursi strategis masih dibiarkan kosong: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Di balik layar, isu perombakan atau reshuffle berikutnya pun jadi langsung berembus kencang.

    Kekosongan dua kursi penting ini bukan sekadar masalah teknis. Dia menjadi simbol dari dinamika politik yang sedang bergerak cepat, sekaligus pertanyaan baru: benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo sambil tersenyum ketika ditanya awak media mengenai jadwal pelantikan.

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Penyegaran atau De-Jokowi-nisasi? 

    Reshuffle kabinet selalu memicu riuh politik, terlebih jika menyentuh nama-nama besar. Kali ini, Prabowo mengganti Sri Mulyani Indrawati, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, Dito Ariotedjo, hingga Budi Gunawan.

    Sri Mulyani yang selama dua dekade lebih atau 14 tahun dikenal sebagai ikon stabilitas fiskal, digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini segera menjadi headline. Pasalnya, rumor pengunduran dirinya sudah lama berembus sejak rumahnya dijarah massa dalam kerusuhan akhir Agustus.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” analisis Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani.

    Di bidang politik, pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam juga mengejutkan. Publik menduga ini akibat lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus. Namun Mahfud MD, mantan Menko Polkam yang namanya sempat dikaitkan sebagai pengganti, punya pandangan berbeda.

    “Kalau dari sudut pandang politik kaget juga ya saya, tapi saya tidak tahu pertimbangannya. Seorang Menko Polkam bisa berkoordinasi diam-diam tanpa harus tampil ke publik. Apalagi latar belakang BG (Budi Gunawan) kan intelijen,” ujar Ray.

    Lalu ada Budi Arie Setiadi, yang sejak lama dibayangi kasus judi online ketika menjabat Menteri Kominfo era Jokowi.

    “Janji Prabowo soal pemberantasan korupsi membuat posisinya kontraproduktif. Reshuffle ini hanya menunggu momentum yang tepat,” lanjut Ray.

    Nama Abdul Kadir Karding juga ikut tergelincir. Dia dinilai mencoreng citra pemerintah akibat perilakunya di ruang publik yang viral. Sedangkan Dito Ariotedjo, Menpora termuda, dianggap gagal tampil di tengah gelombang protes mahasiswa.

    Di luar dinamika individu, para analis membaca reshuffle kali ini sebagai upaya politik jangka panjang. Dari 12 menteri warisan era Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Ini menjadi sinyal bahwa Prabowo perlahan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, membangun identitas politiknya sendiri, sekaligus memperkuat dominasi partainya di lingkar kekuasaan.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowi-nisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke Gerindra-nisasi kabinet,” ujar Ray Rangkuti.

    Dua pos kosong dalam reshuffle kali ini membuat publik penasaran. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, kini diisi sementara oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sedangkan kursi Menpora masih dibiarkan kosong dengan alasan kandidat terpilih sedang di luar kota.

    Rumor pun segera beredar. Nama Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, disebut-sebut akan menggantikan Dito Ariotedjo. Namun, Dito memilih santai menanggapi.

    “Saya tidak tahu siapa yang akan ditunjuk Presiden. Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Spekulasi Nama-nama Baru Masuk Kabinet

    Spekulasi semakin liar ketika muncul daftar tujuh nama lain yang dikabarkan akan dilantik, mulai dari Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman termasuk Mahfud MD, lawan politik Prabowo saat di panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

    Bagi Mahfud MD, langkah Prabowo merombak kabinet bukan sekadar pergantian personel, tetapi bagian dari strategi politik cepat.

    “Kita acungkan jempol. Quick win satu sudah menyelesaikan kerusuhan, quick win dua reshuffle, quick win tiga mungkin akan terjadi di bulan Oktober yang jangka menengahnya itu perubahan Undang-Undang,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa reshuffle bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari agenda politik lebih besar: konsolidasi kekuasaan, perubahan regulasi, bahkan mungkin rekayasa ulang struktur pemerintahan.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih berhati-hati. Bahkan, saat ditanya soal isu masuknya nama lain seperti Airin Rachmi Diany ke kabinet, dia menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak mutlak orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucap Bahlil.

    Sedangkan, PDIP juga mengambil jarak. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima, menegaskan partainya tidak akan merebut kursi kosong kabinet.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” katanya.

    Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin yang namanya ikut terseret dalam rumor reshuffle. Namanya masuk bursa calon yang akan dilantik pun membantah ada kabar itu.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasa masih ada babak lanjutan. Spekulasi tentang siapa yang akan mengisi kursi Menko Polkam dan Menpora belum reda. Nama-nama besar masih beredar, mulai dari politisi muda hingga jenderal purnawirawan.

    Prabowo sendiri memilih menjawab dengan nada menggantung. Saat ditanya soal jadwal pelantikan Menko Polkam dan Menpora usai meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, dia hanya tersenyum.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” katanya singkat.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Perombakan kabinet Prabowo September ini menghadirkan banyak kejutan: perpisahan dengan Sri Mulyani, hilangnya Budi Gunawan dari panggung, masuknya nama-nama baru seperti Purbaya dan Ferry Juliantono, hingga pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, justru kursi kosong Menko Polkam dan Menpora yang menjadi simbol tanda tanya lebih besar. Apakah Prabowo sengaja menunda demi kalkulasi politik? Atau masih mencari figur ideal untuk dua pos strategis ini?

    Maka, ketika publik menunggu babak selanjutnya, satu hal yang jelas: reshuffle kali ini bukan akhir cerita. Ia hanya membuka pintu pertanyaan baru: Benarkah reshuffle kabinet Prabowo, masih berlanjut?

  • Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menyulut perbincangan hangat di media sosial.

    Hasil analisis Continuum INDEF mencatat ada 44.404 percakapan yang muncul di berbagai platform digital sepanjang 8–9 September 2025, dengan TikTok sebagai kanal dominan, sementara Instagram paling rendah.

    Laporan itu menyebutkan, reshuffle kali ini mencopot lima menteri, menunjuk tiga pengganti, dan menambah satu kementerian baru. Mereka yang diganti antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.

    Adapun, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menkeu baru, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. 

    Mayoritas warganet memandang reshuffle ini tidak akan membawa perubahan signifikan. Sebanyak 64,4% sentimen yang muncul bernuansa negatif, dengan alasan reshuffle dianggap lebih bermotif politik ketimbang perbaikan kinerja. Netizen juga mempertanyakan mengapa sejumlah posisi lain yang dinilai lemah, seperti Menteri HAM dan Kapolri, tidak ikut diganti.

    Meski begitu, ada apresiasi terhadap pencopotan menteri yang dikaitkan dengan kasus atau dianggap bermasalah, misalnya Budi Arie yang terseret isu judi online. Banyak netizen menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya “bersih-bersih” dari pengaruh oligarki lama. 

    Di sisi lain, jabatan Menkeu menyedot perhatian paling besar dengan 23,7 ribu perbincangan. Publik melepas Sri Mulyani dengan penghormatan, meski tak sedikit yang menyinggung kebijakan pajak di era kepemimpinannya.

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kompeten secara rekam jejak, tetapi pernyataannya mengenai tuntutan rakyat menuai kontroversi. Bahkan muncul candaan bahwa “baru kali ini ada menteri baru dilantik sudah diprediksi bakal di-reshuffle lagi.”

    Selain Menkeu, posisi Menteri Koperasi juga ramai dibicarakan. Pencopotan Budi Arie dikaitkan dengan kasus judi online, sedangkan Ferry Juliantono disambut dengan harapan agar dapat amanah.

    Abdul Kadir Karding dari P2MI juga ditinggalkan publik setelah tersorot karena kedekatan dengan tersangka korupsi, sementara Mukhtarudin sebagai penggantinya dinilai membawa harapan baru.

    Nama Budi Gunawan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga menjadi sorotan. Keduanya dianggap pantas dicopot karena dinilai gagal merespons persoalan keamanan dan minimnya capaian kerja. Netizen bahkan mendesak kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama Dito. 

    Lalu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan turut memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mengapresiasi langkah strategis ini untuk meningkatkan layanan haji. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa kementerian baru hanya ajang bagi-bagi kursi politik dan memperkuat dominasi Gerindra.

    Tak hanya itu, perbincangan netizen juga menyinggung soal “Geng Solo”. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut dalam pemerintahan. Nama-nama lain seperti Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut dipertanyakan publik mengapa tidak ikut diganti.

  • Budiman Sudjatmiko Respons Kabar Masuk Bursa Reshuffle, Ini Katanya

    Budiman Sudjatmiko Respons Kabar Masuk Bursa Reshuffle, Ini Katanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan dirinya tidak mengetahui apa pun terkait isu perombakan atau reshuffle kabinet yang belakangan ramai dibicarakan.

    Dia memastikan pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9/2025), tidak membahas soal reshuffle.

    “Saya kurang tahu, tidak ada pembicaraan itu. Tadi bertemu dengan Bapak Presiden tidak menyinggung itu, tidak dihubungi itu. Jadi saya juga dapat pertanyaan dari banyak pihak, tapi memang tidak ada pemberitahuan sama sekali,” ujar Budiman.

    Menurut Budiman, kabar dirinya masuk dalam bursa calon menteri pada reshuffle kabinet selanjutnya tidak benar. Dia menegaskan hingga kini masih tetap menjalankan tugas memimpin BP Taskin. 

    “Saya masih mengurus BP Taskin, masih badan percepatan pengentasan kemiskinan. Pertanyaan soal reshuffle itu di luar kapasitas saya. Saya tidak tahu menahu sama sekali,” tegasnya 

    Budiman juga membantah adanya pembicaraan soal penugasan baru maupun perubahan posisi dirinya. Namun, dia mengakui pernah dilakukan evaluasi atas kinerja BP Taskin, terutama terkait penyusunan rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan.

    “Dokumen sudah kami berikan pada Sesneg juga, pada Seskab. Tinggal tunggu tindak lanjut apakah akan kami presentasikan secara lisan. Itu memang menjadi tugas utama kami,” tandas Budiman.

    Santer dikabarkan, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar reshuffle jilid II atau pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana pada Jumat (12/9/2025).

    Seperti diketahui, masih ada dua posisi menteri yang masih kosong, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) serta Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) usai dilakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) lalu.

  • Mahfud MD Sebut Nadiem Orang Bersih, tapi Tak Paham Birokrasi

    Mahfud MD Sebut Nadiem Orang Bersih, tapi Tak Paham Birokrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim merupakan orang yang bersih.

    Meskipun dinilai sebagai orang jujur, Mahfud menilai Nadiem masih kurang memahami terkait sistem birokrasi dan pemerintahan.

    “Menurut saya, Nadiem itu adalah orang yang bersih. Tetapi tidak paham birokrasi dan pemerintahan,” ujarnya YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (11/9/2025).

    Dia juga mengakui bahwa Nadiem merupakan orang yang hebat. Pasalnya, di usia yang masih muda atau 26 tahun, Nadiem bisa merintis perusahaan ojek online tersohor yakni Go-Jek.

    Mahfud menilai Nadiem sebagai sosok yang pandai berbisnis atau lihai pada sektor yang bersifat taktis. Namun, modal tersebut tidak serta merta membuat Nadiem bisa menguasai jabatan setingkat menteri di sektor pendidikan.

    “Anak muda bisa bikin macam-macam lah yang katanya hebat, membanggakan bangsa. Padahal Nadiem Makarim itu tidak punya track record di situ. Di bidang pendidikan,” imbuhnya.

    Bicara soal kasusnya, Mahfud menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Nadiem memang keliru. Sebab, rencana pengadaan Chromebook sudah dimulai sebelum dilantik sebagai menteri.

    Lebih jauh, dia menilai mens rea atau niat jahat Nadiem dalam perkara ini yaitu saat proyek Chromebook oleh Mendikbud Muhadjir Effendy ditolak hingga riwayat penghentian proyek Chromebook di Malaysia.

    “Nah, itu yang menyebabkan bagi Kejaksaan Agung itu barangkali itu mens rea. Iya toh? Ditolak oleh Menteri, dihentikan di Malaysia, lalu sudah ada grup WA-nya yang membicarakan bahwa kita harus kerjasama dengan Google,” tambahnya.

    Berangkat dari hal itu, Mahfud menuturkan bahwa langkah Nadiem terkait proyek Chromebook ini keliru sebagai menteri. Padahal, seharusnya Nadiem bisa lebih baik untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional.

    “Harus yang itu dulu. Bahwa itu penting itu iya. Tetapi lalu harus ada prioritas. Nah itu yang dimaksud. Orang harus punya track record untuk mengurus yang begitu-gitu. Bukan hanya, oh tahu ini fasilitas teknologinya begini-begini,” pungkas Mahfud.

  • JK Blak-blakan soal Demo DPR hingga Tuntutan Rakyat 17+8

    JK Blak-blakan soal Demo DPR hingga Tuntutan Rakyat 17+8

    Bisnis.com, JAKARTA — Publik tengah menekan DPR dan pemerintah untuk menuntaskan tuntutan 17+8. Merespons hal tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-13 Jusuf Kalla (JK) menilai tuntutan massa seharusnya membawa perubahan kehidupan masyarakat Indonesia.

    Dia tidak ingin mengintervensi lebih dalam dan melimpahkan semua desakan kepada lembaga terkait. Namun, JK menilai aspirasi publik perlu didengar sehingga memberikan rasa adil dan kesejahterah bagi masyarakat. 

    “Ya seperti pandangan di demo itu bahwa perlu ada perubahan-perubahan, perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu keadilan, perlu kesejahteraan. Intinya kan di situ kemarin kita rasakan sama-sama,” katanya kepada wartawan di komplek parlemen, Kamis (11/9/2025).

    Menurutnya Prabowo Subianto telah memberikan atensi khusus terhadap Tuntutan Rakyat 17+8 tersebut. Sebelumnya, Tuntutan Rakyat 17+8 sudah ditanggapi DPR maupun pemerintah. 

    Terbaru, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tuntutan terkait pembentukan tim investigasi untuk mengusut kematian pendemo masih masuk akal.

    “Ya, saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana,” kata Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah media di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (6/9/2025).

    Namun Prabowo menambahkan, dari seluruh aspirasi yang diterimanya, ada yang logis dan bisa segera dibicarakan dan sebagian lainnya memerlukan perdebatan lebih lanjut.

    Selain itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah mengabulkan beberapa tuntutan, yakni pemberhentian pemberian tunjangan rumah Rp50 juta,  pemangkasan tunjangan, serta menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing. 

  • Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB Akan Soroti Palestina hingga Visi Asta Cita

    Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB Akan Soroti Palestina hingga Visi Asta Cita

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September mendatang.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan, pihaknya belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. 

    Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global.

    Dia melanjutkan, Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

    Adapun, agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu. 

    Tri menuturkan, Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada urutan pertama dan Presiden AS Donald Trump (urutan kedua).

    “Pak Presiden akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga, atau berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama. Tetapi, karena mengikuti urutan yang menjadi tradisi sejak PBB berdiri, pembicara pertama selalu Brasil, dan pembicara kedua adalah Presiden Amerika Serikat,” kata Tri.

    Tri melanjutkan, Prabowo akan diberi kesempatan untuk berpidato selama 15 menit. Durasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang direkomendasikan dalam Sidang Majelis Umum PBB.