Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • KPK Dukung Prabowo Mau Basmi Korupsi di BUMN

    KPK Dukung Prabowo Mau Basmi Korupsi di BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto yang ingin ‘bersih-bersih’ BUMN dari korupsi.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan korupsi memang menjadi salah satu masalah dari pelaksanaan bisnis di berbagai perusahaan seperti BUMN

    “KPK mendukung penuh langkah presiden yang terus mendorong perbaikan tata kelola pada BUMN, salah satunya melalui pendekatan upaya pemberantasan korupsi. Mengingat korupsi menjadi salah satu akar masalah yang berakibat pada inefisiensi pada pelaksanaan bisnis di BUMN,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9/2025).

    Dia menyebut praktik penyuapan, pengkondisian, hingga pengadaan barang dan jasa kerap menjadi modus yang dilakukan pelaku korupsi sehingga merugikan negara.

    Sebab, lembaga antirasuah itu kerap menangani perkara dengan praktik serupa. Budi berharap banyaknya praktik korupsi yang dibongkar KPK dapat memberikan efek jera dan mampu membebaskan BUMN dari korupsi.

    “Dari upaya represif itu, KPK berharap dapat menjadi pemantik bagi BUMN untuk kemudian melakukan langkah-langkah preventif dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG),” ujar Budi.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto menyinggung praktik penyelewengan aset negara di sejumlah BUMN yang mengakibatkan kerugian negara. Dia berupaya menata ulang BUMN dan memberikan tenggat waktu 3 tahun ke perusahaan pelat merah tersebut.

    Dia juga menyinggung banyak pejabat BUMN tebar bonus akhir tahun padahal kondisi saat perusahaan sedang merugi. Tindakan tersebut membuat dirinya ingin ‘bersih-bersih’ BUMN melalui bantuan jaksa dan KPK.

    “Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek bener itu. Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu,” ujar Prabowo dalam acara Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9).

    Prabowo menilai, dengan total aset yang ada, BUMN mestinya mampu memberikan hasil signifikan. Dia menghitung keuntungan wajar minimal adalah 10 persen dari total aset.

  • Tidak Relevan, Polisi Kembalikan Buku yang Disita Terkait Demo Ricuh di Jatim

    Tidak Relevan, Polisi Kembalikan Buku yang Disita Terkait Demo Ricuh di Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Jawa Timur telah mengembalikan 39 buku terkait dengan aksi demonstrasi berujung ricuh di wilayah hukumannya pada akhir Agustus lalu.

    Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan alasan pihaknya mengembalikan puluhan buku tersebut lantaran tidak berkaitan dengan tindak pidana yang diusut.

    “Setelah dilakukan evaluasi mendalam oleh penyidik, disimpulkan bahwa buku-buku tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang disidik,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9/2025).

    Dia menambahkan, pengembalian buku ini merupakan implementasi dari Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP. Pasal tersebut mengatur bahwa barang sitaan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

    “Ketika barang bukti tidak relevan dengan perkara, maka harus dikembalikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pemilik,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan bahwa penyitaan buku tersebut merupakan bagian dari proses hukum. Dengan demikian, apabila setelah dianalisis buku tersebut tidak relevan dengan perbuatan tindak pidana maka akan langsung dikembalikan.

    Adapun, pengembalian puluhan buku milik masing-masing tersangka ini sudah dilakukan sejak 29 September 2025.

    “Kami ingin masyarakat memahami bahwa setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum. Polri tidak akan menahan atau menyita barang yang tidak berhubungan dengan tindak pidana,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Polda Jawa Timur dan jajarannya telah menyita sejumlah buku yang diduga berkaitan erat dengan aksi kerusuhan pasca demonstrasi di wilayah Jatim akhir Agustus lalu.

    Sejumlah buku yang disita polisi tersebut di antaranya adalah “Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme” karya Franz Magnis-Suseno, “Anarkisme: Apa yang Sesungguhnya Diperjuangkan” karya Emma Goldman, “Kisah Para Diktator” karya Jules Archer, “Apa itu Anarkisme Komunis?” karya Alexander Berkman, hingga “Strategi Perang Gerilya Che Guevara”.

  • Apa Itu Abraham Shield yang Pajang Foto Prabowo di Baliho Israel?

    Apa Itu Abraham Shield yang Pajang Foto Prabowo di Baliho Israel?

    Bisnis.com, JAKARTA – Foto Presiden Prabowo Subianto bersama dengan deretan pemimpin negara lain muncul di sebuah baliho besar di Tel Aviv, Israel, dan tengah viral di media sosial.

    Dalam baliho tersebut, foto Prabowo disandingkan dengan Presiden AS Donald Trump yang berada di tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

    Foto pemimpin lainnya termasuk Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Raja Yordania Abdullah II, dan Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi.

    Baliho tersebut bertuliskan pesan dalam bahasa Inggris: ”Mr. President, Israel stands by your plan. Seal the deal” yang berarti  PakPresiden, Israel mendukung rencana Anda. Segera selesaikan kesepakatan ini.

    Pesan ini mengacu pada dukungan Israel terhadap rencana Trump untuk Gaza setelah perang.

    Foto ini diunggah oleh akun X (@AbrahamShield25) pada Minggu (28/9/2025). Hingga saat ini, foto tersebut telah dilihat lebih dari 5 juta kali dan memicu pro kontra di media sosial.

    Dalam keterangan di unggahan tersebut, akun itu menyebutkan baliho ini merupakan kampanye nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Kesepakatan Abraham.

    ”Dengan menampilkan Presiden Trump, PM Netanyahu, para pemimpin Arab moderat, presiden Indonesia, dan Mahmoud Abbas, pesan kampanye ini sangat jelas: ’Ya untuk Rencana Trump – SELESAIKAN,’” tulis akun @AbrahamShield25 tersebut.

    Apa Itu Abraham Shield

    Abraham Shield merupakan inisiatif strategis yang diusung Koalisi Keamanan Regional (Coalition for Regional Security) Israel sebagai terobosan politik-keamanan Israel untuk keluar dari lingkaran perang berkepanjangan dan melangkah menuju era keamanan, stabilitas, dan kemakmuran.

    Koalisi ini didirikan sekitar setahun setelah peristiwa 7 Oktober 2023. Koalisi ini mewakili kelompok yang luas dan beragam dari para tokoh masyarakat dan pemimpin opini di bidang keamanan, diplomasi, bisnis, teknologi tinggi, dan penelitian.

    Koalisi ini menyatukan berbagai badan, lembaga penelitian, dan organisasi yang percaya akan perlunya visi politik-keamanan baru yang menggabungkan kekuatan militer, politik, dan ekonomi, sembari memanfaatkan peluang regional sebagai jalur utama untuk memperkuat keamanan Israel.

    ”Koalisi menyebut proposal Trump sebagai jalan yang serius dan bertanggung jawab untuk mengubah kemenangan militer Israel menjadi terobosan diplomatik yang strategis dan menciptakan realitas baru di Gaza, tanpa Hamas,” tulis Abraham Shield di X.

    Respons RI

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons terkait dengan unggahan foto papan iklan yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto di Israel.

    Kemlu menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Yvonne mengatakan hal itu juga telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

    “Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2025).

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyinggung nama Indonesia dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Netanyahu menjadi salah satu pemimpin yang turut berpidato di Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (26/9/2025). Dalam pidatonya, Netanyahu menyinggung pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai Israel dan Palestina.

    Netanyahu menuturkan kemenangan atas Hamas akan memungkinkan terciptanya perdamaian dengan negara-negara di seluruh dunia Arab dan Muslim.

    “Kemenangan kita akan mengarah pada perpanjangan dan perluasan dramatis dari Kesepakatan Abraham yang bersejarah, yang ditengahi oleh Presiden Trump antara para pemimpin Arab dan saya sendiri lima tahun lalu. Dan saya mencatat, seperti yang saya yakin Anda juga, kata-kata penyemangat yang disampaikan di sini oleh Presiden Indonesia,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025). 

  • Bobby Nasution Luncurkan UHC Prioritas, Pastikan Faskes Terima Pasien

    Bobby Nasution Luncurkan UHC Prioritas, Pastikan Faskes Terima Pasien

    Bisnis.com, DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Pada kesempatan tersebut, Bobby pun meminta kepala daerah se-Sumut untuk memastikan fasilitas kesehatan (Faskes) tidak ada lagi menolak pasien karena alasan kamar penuh.

    “Nggak ada alasan penuh, kalau kelas tiga dibilang penuh bisa naik ke kelas dua, tanpa tambahan biaya, biar tak ada alasan kepada pasien kamar penuh, atau kalau perlu Pak Bupati dan Walikota dicek rumah sakitnya, kalau kelas duanya penuh naik kelas satu, jadi nggak ada alasan rumah sakit (penuh),” katanya pada launching UHC Prioritas di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Senin (29/9/2025).

    Ia juga meminta setiap pihak untuk memaknai UHC bukan sekadar memfasilitasi administrasi masyarakat yang berobat saja. Menurutnya UHC harus dimaknai dengan melayani pasien sampai sembuh.

    “Semua yang datang bisa sembuh, sehat dan dilayani, jangan nunggu lama-lama di IGD, ketika kamar penuh disuruh pulang, berarti UHC hanya mengcover rumah sakit tanpa bisa dilayani dengan baik,” ujar Bobby.

    Selain itu, dengan program UHC prioritas, Bobby mengatakan, masyarakat Sumut bisa berobat di mana saja. Bobby mencontohkan, ketika ada seseorang di Langkat, yang ingin berobat tapi rumah sakit penuh, maka ia bisa berobat ke daerah tetangga dengan menggunakan KTP Sumut.

    “Kalau ada anak kuliah di Yogya, Bandung, kalau sakit di daerah tempatnya kuliah, Ia bisa berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS (Kesehatan),” kata Bobby.

    Sebagai informasi, saat ini angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sumut sudah mencapai 100,2 % dengan keaktifan peserta sekitar 80,2 %. Sehingga Sumut telah mencapai UHC Prioritas. Angka tersebut berhasil diraih dua tahun lebih cepat dari yang direncanakan.

    Hal tersebut diapresiasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan, Sumut menjadi salah satu provinsi yang menjadi UHC dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

    “Dilihat dari pencapaian yang dicapai Sumut, pencapaiannya menggembirakan, maka kami apresiasi pak Gub serta jajaran, DPRD serta seluruh Pemkab dan Pemko,” kata David.

    Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah di Sumut yang mengcover 3,4 juta masyarakat Sumut untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Menurutnya, hal ini juga merupakan capaian yang besar.

    “Artinya lebih 20% penduduk Sumut ditanggung gotong royong antara provinsi dan kabupaten/kota,” kata David.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiarti, Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong dan kepala daerah se-Sumut.

  • Presiden Prabowo Minta Elit Politik, Lakukan Demokrasi Tanpa Dendam

    Presiden Prabowo Minta Elit Politik, Lakukan Demokrasi Tanpa Dendam

    Bisnis.com, CILEUNGSI – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus dijalankan dengan penuh persaudaraan, tanpa dendam dan permusuhan politik.

    Prabowo mengatakan, persaingan politik adalah hal wajar dan harus terjadi dalam pemilihan umum, baik legislatif maupun kepala daerah. Namun, ia menekankan bahwa setelah kontestasi usai, semua pihak harus bersatu demi rakyat.

    “Demokrasi artinya kita harus bersaing, tapi bersaingnya itu dalam pemilihan sekali 5 tahun. Bersaing jangan bermusuhan, jangan dendam. Dalam sepak bola hanya satu yang juara umum, yang kalah harus dukung yang menang karena kita semua bekerja untuk rakyat,” ujar Prabowo, Senin (29/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa rakyat tidak menginginkan pemimpin yang saling bermusuhan di tingkat elit politik. Menurutnya, paradigma lama politik yang penuh gontok-gontokan sudah tidak relevan, karena bangsa ini telah sepakat berlandaskan pada ideologi Pancasila.

    “Rakyat kita tidak suka pemimpin penuh dendam. Kalau masih pakai paradigma lama, paradigma perang ideologi, itu salah. Kita sudah sepakat ideologi kita Pancasila,” tegasnya.

    Prabowo juga mencontohkan pentingnya kerja sama lintas partai. Ia menyebut dirinya dapat bekerja sama dengan tokoh dari partai lain demi kepentingan rakyat.

    “Gubernur DKI dari partai lain tidak ada masalah. Sama dengan Gubernur Jawa Barat yang dari Gerindra, kalau brengsek saya usut, tapi saya yakin tidak,” tandas Prabowo.

    Sementara itu, pada saat yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor, akademisi, dan pakar Indonesia untuk menggunakan ilmu serta kepintarannya demi menyelamatkan kekayaan bangsa agar dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.

    Prabowo menyoroti kondisi selama 25 tahun terakhir di mana aliran kekayaan Indonesia lebih banyak keluar negeri daripada tinggal di dalam negeri. Menurutnya, hal itu harus segera dibenahi dengan perbaikan sistem.

    “Saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa. Analisa data, pelajari, yakini. Masa 25 tahun kita tidak bisa analisa bahwa lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia? Ini segera harus kita ubah,” ungkapnya.

  • Presiden Prabowo Minta agar Pejabat Daerah dari Partai Gerindra Tidak Arogan

    Presiden Prabowo Minta agar Pejabat Daerah dari Partai Gerindra Tidak Arogan

    Bisnis.com, BOGOR  – Presiden Prabowo Subianto meminta agar kader Gerindra yang sudah menjadi bupati dan walikota tidak angkuh dan anggar jago di depan rakyat.

    Dia mengatakan bahwa ada kader Gerindra yang setelah diangkat jadi bupati dan walikota, melakukan sikap arogan. Prabowo menegaskan agar para pejabat daerah menjadi pelayan rakyat.

    “Tapi jangan salah saya tahu ada kader-kader Gerindra yang begitu jadi Bupati, walikota jadi petantang-petenteng [arogan dan angkuh],” ungkapnya, Selasa (30/9/2025).

    Dia juga mengatakan bahwa rakyat tidak suka pemimpin yang penuh dendam. Presiden Prabowo menuturkan bahwa rakyat Indonesia tidak suka pemimpin di atas itu gontok-gontokan, salah, keliru.

    Prabowo juga mengajak agar semua pemimpin daerah bersikap lebih bijak dan tidak menggunakan paradigma lama, tetapi tetaplah menggunakan ideologi Pancasila. Menurutnya, pemimpin tidak perlu perang ideologi, sebab yang sudah disepatik adalah Pancasila. 

    “Politik kita harus politik yang dewasa. Politik kita harus politik Indonesia, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi yang penuh persaudaraan,” katanya.

    Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah keberatan bila bekerja sama dengan kepala daerah dari partai lain, sebab tujuan kerja sama tersebut adalah untuk kepentingan rakyat.

    Di saat yang bersamaan dia juga menyinggung bahwa mau bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono yang tidak dari Partai Gerindra. Prabowo mengatakan bila Pramono tidak mau, maka yang rugi adalah rakyatnya.

    Dia juga berkelakar bahwa Gubernur Jawa Barat berasal dari Gerindra, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi. Prabowo mengatakan bahwa Dedi juga sudah bekerja dengan benar, tetapi bila tidak bekerja dengan benar, maka Prabowo akan mengusut kepala daerah yang tidak benar.

  • Viral Wajah Prabowo di Papan Iklan, Kemlu: Tidak Ada Pengakuan dan Normalisasi Israel

    Viral Wajah Prabowo di Papan Iklan, Kemlu: Tidak Ada Pengakuan dan Normalisasi Israel

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons terkait dengan unggahan foto papan iklan yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto di Israel.

    Kemlu menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Yvonne mengatakan hal itu juga telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

    “Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2025).

    Dalam unggahan akun X @AbrahamShield25, tertulis bahwa Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.

    Dalam baliho itu, bersanding foto Presiden Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, para pemimpin Arab moderat, Presiden Indonesia serta Ketua Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, dengan pesan berbunyi: “Yes to Trump’s Plan – GET IT DONE.” 

    Koalisi tersebut—sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120 lebih pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel—mengatakan usulan Trump sebagai langkah yang serius dan bertanggung jawab untuk mengubah kemajuan militer Israel menjadi terobosan diplomatik strategis dan menciptakan realitas baru di Gaza—tanpa Hamas.

  • Prabowo Minta Profesor dan Pakar, Selamatkan Kekayaan Bangsa

    Prabowo Minta Profesor dan Pakar, Selamatkan Kekayaan Bangsa

    Bisnis.com, CILEUNGSI – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor, akademisi, dan pakar Indonesia untuk menggunakan ilmu serta kepintarannya demi menyelamatkan kekayaan bangsa agar dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.

    Prabowo menyoroti kondisi selama 25 tahun terakhir di mana aliran kekayaan Indonesia lebih banyak keluar negeri daripada tinggal di dalam negeri. Menurutnya, hal itu harus segera dibenahi dengan perbaikan sistem.

    “Saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa. Analisa data, pelajari, yakini. Masa 25 tahun kita tidak bisa analisa bahwa lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia? Ini segera harus kita ubah,” ungkapnya, Selasa (29/8/2025).

    Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sejumlah tokoh berpendidikan doktoral (S3) yang hadir, mulai dari ekonom hingga pejabat tinggi negara. Mulai dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Presiden Ke-8 RI itu menilai, dengan sumber daya akademis yang begitu banyak, seharusnya bangsa Indonesia bisa melakukan transformasi sistem.

    “Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem, itu kelewatan. Ini masalah sistem,” ujarnya.

    Prabowo juga mengingatkan agar Indonesia tidak sepenuhnya menelan mentah-mentah ilmu dari Barat. Menurutnya, bangsa-bangsa Barat unggul dalam imperialisme dan penjajahan, sehingga bangsa Indonesia harus cerdas memilah ilmu yang sesuai dengan kepentingan nasional.

    Dia menegaskan bahwa kerja sama internasional tetap penting, namun prioritas utama adalah memastikan kekayaan bangsa dikelola sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia.

    “Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kagum. Saya tidak ajarkan kita curiga atau membenci bangsa lain. Tapi kita harus paham, jangan mengira bangsa lain kasihan sama kita. Itu sangat naif. Mereka memikirkan diri mereka sendiri, bukan kita,” kata Prabowo.

  • Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto hingga tahun depan.

    Hal tersebut tecermin dari besarnya anggaran yang bakal dikucurkan pemerintah untuk mendanai program tersebut. 

    Prabowo menyebut puncak anggaran MBG tahun depan mencapai Rp335 triliun atau sekitar US$20 miliar, yang akan digelontorkan langsung ke desa-desa pada 2026.

    Jumlah itu tercatat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran Program MBG pada tahun ini senilai Rp71 triliun dan anggaran tambahan senilai Rp28 triliun.

    “Selama puluhan tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta, lalu ke luar negeri. Sekarang kita balik, Rp335 triliun kita kirim ke desa-desa,” ujarnya.

    Dia menegaskan program ini bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan kebutuhan harian dapur MBG berupa beras, telur, sayur, ikan, hingga ayam, petani dan nelayan memiliki jaminan pasar sehingga hasil panen tidak lagi terbuang.

    Prabowo memperkirakan program MBG bisa menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, sekaligus memberi efek berganda pada perekonomian nasional.

    “Rp335 triliun ini bisa melahirkan kekuatan ekonomi senilai Rp600–900 triliun,” katanya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan aspek kesehatan, dengan menertibkan seluruh dapur MBG melalui standar operasional ketat, peralatan modern, hingga kewajiban uji laboratorium sebelum distribusi makanan.

    “Ini langkah besar untuk rakyat kita, memberi harapan bagi petani, nelayan, dan memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang layak,” tegas Prabowo.

    MBG Dibayangi Kasus Keracunan

    Di tengah besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program prioritas tersebut, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu dibenahi.

    Belakangan maraknya kasus keracunan siswa menjadi catatan untuk program tersebut. Pasalnya, jumlah kasus keracunan siswa terjadi di banyak daerah di Indonesia.

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, hingga Senin (29/9/2025) jumlah siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG tercatat mencapai 7.227 siswa.

    Jumlah tersebut tersebar dengan rincian Jawa Barat mencapai 3.463 siswa, Yogyakarta sebanyak 859 siswa, Jawa Tengah sebanyak 577 siswa, Bengkulu sebanyak 577 siswa, dan Bengkulu sebanyak 456 siswa.

    Sementara itu, kasus keracunan MBG juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan jumlah 355 siswa, Lampung sebanyak 318 siswa, Sumatra Selatan sebanyak 271 siswa, dan NTT sebanyak 246 siswa.

    Jawa Timur juga mengalami kasus keracunan dengan jumlah 234 siswa, NTB sebanyak 151 siswa, Sumatra Utara 100 siswa, Sulawesi Tenggara 56 siswa, Banten 55 siswa, Kalimantan Barat 35 siswa, Riau 26 siswa, Papua Barat 13 siswa, dan Sulawesi Selatan sebanyak 12 siswa.

    Seiring dengan hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah membuka peluang perombakan anggaran program MBG.

    Awalnya, anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp71 triliun, kemudian naik menjadi Rp99 triliun. Lalu pada 2026, MBG memperoleh anggaran Rp268 triliun dengan dana tambahan Rp67 triliun, sehingga diperkirakan totalnya mencapai Rp335 triliun.

    “Saya pendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh silahkan evaluasi tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga pada expert yang menangani soal gizi, kalau itu secara menyeluruh dilakukan pemerintah, saya yakin isunya tidak lagi anggaran karena sasarannya adalah pejabat. Soalnya expertnya jadi dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi, yang punya sertifikat sanitasi dan higienis hanya 34 SPPG istilahnya dapur MBG,” katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senin (29/9/2025).

    Di lain pihak, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan 6 desakan darurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, di Jakarta, Senin (29/9/2025). 

    Para ekonom sebelumnya telah menyampaikan desakan itu kepada pemerintah melalui surat terbuka pada saat demo besar akhir Agustus 2025 lalu. Audiensi yang sama juga pernah dilakukan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 12 September 2025 lalu. 

    Desakan tersebut sebelumnya ditandatangani oleh 456 ekonom, profesional dan akademisi di bidang ekonomi. Sebanyak 262 profesional di bidang lainnya dari dalam hingga luar negeri juga ikut ikut bertanda tangan. 

    Salah satu perwakilan AEI, Vid Adrison yang juga merupakan peneliti LPEM Universitas Indonesia (UI), membuka diskusi dengan menjabarkan beberapa data yang menunjukkan penurunan kualitas hidup masyarakat.

    Vid menyebut terdapat dua benang merah dari permasalahan perekonomian yakni misalokasi sumber daya yang masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. 

    “Kami mengapresiasi Menko Perekonomian dan Ketua LPS [Anggito] beserta jajarannya yang telah menyimak Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dan kami kembali menekankan penting dan gentingnya tindak lanjut yang serius dalam menanggulangi kondisi darurat ekonomi yang dialami masyarakat melalui implementasi kebijakan ekonomi yang amanah,” ujar ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, sebagai salah satu perwakilan AEI, dikutip dari siaran pers, Senin (29/9/2025). 

  • Abu Bakar Ba’asyir Mendadak Sambangi Kediaman Jokowi, Ini yang Dibahas

    Abu Bakar Ba’asyir Mendadak Sambangi Kediaman Jokowi, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1 Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (29/9/2025) siang.

    Kedatangan Abu Bakar Ba’asyir untuk menyampaikan nasihat secara langsung kepada Jokowi.

    “Saya hanya menasihati. Orang Islam itu wajib menasihati rakyat, pemimpin dan orang kafir. Harus dinasihati. Pak Jokowi ini orang yang kuat,” ujar dia dikutip dari Solopos pada Selasa (30/9/2025).

    Abu Bakar Ba’asyir berharap Jokowi bisa menjadi pembela Islam yang kuat. “Mudah-mudahan menjadi pembela Islam yang kuat. Nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Saya sedang berjuang, minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam,” tegas dia.

    Abu Bakar Ba’asyir mengaku juga menasihati Presiden Prabowo Subianto melalui surat tertulis. 

    Perihal orang yang dinasihati mau menjalankan nasihat atau tidak, menurut Abu Bakar Ba’asyir, hal itu yang menentukan Allah SWT. 

    Sementara itu, Jokowi mengaku kaget dengan kedatangan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir di rumahnya di Jalan Kutai Utara Nomor 1 Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (29/9/2025) siang. 

    Namun, Jokowi menyambut kedatangan Ba’asyir sebaik yang dia bisa.

    “Ya sangat kaget saya kedatangan beliau,” ungkap Jokowi saat dimintai tanggapan wartawan ihwal kedatangan Ba’asyir siang itu.

    Jokowi mengatakan kedatangan Ba’asyir untuk menyampaikan nasihat tentang Islam.

    “Intinya beliau [Abu Bakar Ba’asyir} menasihati saya untuk mengabdi kepada Islam,” tutur dia.