Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Musim Hujan Datang Lebih Cepat, BMKG Paparkan Ancaman dan Peluang

    Musim Hujan Datang Lebih Cepat, BMKG Paparkan Ancaman dan Peluang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan 2025/2026 di Indonesia akan datang lebih awal dari kondisi normal. Ada ancaman dan peluang yang dihadapi.

    Berdasarkan pemantauan iklim terkini, sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan sejak Agustus 2025. Secara bertahap akan meluas ke sebagian besar wilayah pada periode September hingga November 2025.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa dibandingkan dengan rata-rata klimatologis 1991–2020, awal musim hujan tahun ini cenderung maju di sebagian besar wilayah Indonesia. 

    “Musim hujan diprediksi berlangsung dari Agustus 2025 hingga April 2026, dengan puncak hujan yang bervariasi, sebagian besar terjadi pada November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” katanya melalui keterangan pers, Sabtu (13/9/2025)

    Dari 699 zona musim (ZOM) di Indonesia, 79 di antaranya (11,3%) diprediksi akan memasuki musim hujan pada September 2025.

    Kawasan itu meliputi sebagian besar Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat bagian utara, Jambi bagian barat, Bengkulu bagian utara, Bangka Belitung bagian selatan, Sumatera Selatan, sebagian kecil Jawa, Kalimantan Selatan, dan sebagian Papua Selatan.

    Sebanyak 149 ZOM (21,3%) lainnya diprediksikan memasuki musim hujan pada Oktober 2025 yang meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan, dan Papua bagian tengah. 

    Sementara itu, 105 ZOM (15%) akan mulai mengalami musim hujan pada November 2025 yang meliputi sebagian besar Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, serta sebagian Papua.

    “Dengan kondisi ini, potensi ancaman bahaya hidrometeorologi yang dapat menyebabkan dampak seperti banjir, banjir bandang, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang tetap perlu diwaspadai, terutama pada wilayah dengan prediksi curah hujan atas normal,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lanjut Dwikorita, BMKG mengimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 

    Penyesuaian kalender tanam pertanian, pengelolaan waduk dan irigasi, perbaikan drainase, pengendalian hama di perkebunan, hingga langkah mitigasi dampak ancaman bahaya hidrometeorologi harus dilakukan sejak dini agar dampak dapat ditekan.

    Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menerangkan bahwa faktor global dan regional turut memengaruhi dinamika musim hujan tahun ini. 

    Pada Agustus 2025, fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) berada dalam kondisi netral (indeks –0,34), sehingga tidak ada pengaruh signifikan dari Samudra Pasifik. 

    Di sisi lain, Indian Ocean Dipole (IOD) tercatat dalam kondisi negatif (indeks –1,2), yang menandakan adanya suplai tambahan uap air dari Samudra Hindia ke wilayah Indonesia khususnya bagian barat.

    Selain itu, kata dia, suhu muka laut di perairan sekitar Indonesia lebih hangat (+0,42) dari rata-rata klimatologis, sehingga memicu pembentukan awan hujan lebih intensif. 

    ENSO netral diprediksikan bertahan hingga akhir 2025, sementara IOD negatif diperkirakan berlangsung hingga November 2025.

    “Kondisi musim hujan yang maju dari normal memberikan manfaat positif bagi petani untuk menyesuaikan pola tanam lebih dini, guna meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung upaya swasembada pangan,” terangnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi cuaca dan iklim yang sudah disediakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

    Di saat yang sama, BMKG menekankan pentingnya langkah antisipasi di berbagai sektor dalam menghadapi musim hujan ini. 

    Untuk sektor pertanian, penyesuaian jadwal tanam, penggunaan varietas tahan genangan, serta perbaikan irigasi dan drainase menjadi kunci agar produksi tidak terganggu. 

    Di sektor perkebunan, kelembaban tinggi perlu diantisipasi melalui pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan drainase yang baik, serta penyesuaian pemupukan.

  • Dari Istana sampai Senayan Bantah Isu Surat Presiden soal Pergantian Kapolri

    Dari Istana sampai Senayan Bantah Isu Surat Presiden soal Pergantian Kapolri

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang beredar mengenai adanya surat presiden (surpres) yang dikirimkan ke DPR terkait pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

    Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan melalui pesan teks, Sabtu (13/9/2025), Prasetyo mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai isu tersebut.

    “Berkenaan dengan Surpres, pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada Surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa informasi tersebut selaras dengan pernyataan pimpinan DPR yang sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada surpres yang masuk terkait pergantian Kapolri.

    “Sebagaimana juga sudah disampaikan pimpinan DPR bahwa memang belum ada atau tidak ada surpres tersebut,” tandas Prasetyo.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pimpinan DPR RI belum menerima surat apapun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

    “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” katanya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri sudah diatur dalam undang-undang, yakni menjadi hak prerogatif presiden dengan persetujuan DPR.

    “Jadi kalaupun ada, surat itu ya itu sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

    Nasir juga menyoroti kabar yang beredar di publik soal sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Hingga kini, tambahnya, DPR belum mendapatkan validasi mengenai hal tersebut. 

    “Jadi, intinya kita belum dapat validasi soal ini. Tapi sekali lagi, itu kewenangannya presiden,” kata Nasir.

  • Dasco: DPR Belum Terima Supres Pergantian Kapolri dari Prabowo

    Dasco: DPR Belum Terima Supres Pergantian Kapolri dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menepis kabar terkait adanya surat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pimpinan DPR belum menerima surat apa pun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

    “Pimpinan DPR belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” ujar Dasco dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Sabtu (13/9/2025). 

    Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil juga mengaku pihaknya belum menerima kabar resmi terkait adanya surat presiden (supres) mengenai pergantian Kapolri. Hal tersebut seiring dengan beredarnya kabar Presiden Prabowo telah mengirimkan surat terkait pergantian Kapolri ke DPR.

    “Iya, kami kan belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya supres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri. Kalau pun ada, ya pasti memang itu sudah kewenangan presiden,” ujar Nasir.

    Dia menekankan, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian kapolri sudah diatur di dalam undang-undang, yakni menjadi hak prerogatif presiden dengan persetujuan DPR.

    Dalam undang-undang disebutkan penunjukan dan pemberhentian atau pengangkatan dan pemberhentian kapolri dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

    “Jadi, kalau pun ada surat itu, ya itu sesuai dengan undang-undang,” tuturnya.

    Di sisi lain, Nasir juga menyoroti kabar yang beredar di publik soal sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

    “Begitu juga nama-nama yang menyebar, katanya ada inisial D, ada inisial S. Kami enggak mengerti juga itu siapa kan. Apakah memang itu Wakapolri sekarang? Atau S itu Suyudi, Kepala BNN sekarang? Kami enggak ngerti,” ucapnya.

    Oleh karena itu, dia kembali menekankan hingga kini DPR belum mendapatkan validasi mengenai hal tersebut dan hal tersebut merupakan kewenangan presiden.

  • Istana Bantah Kabar Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri ke DPR

    Istana Bantah Kabar Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri ke DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membantah kabar soal Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirim surat presiden (surpres) terkait dengan pergantian Kapolri.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga juru bicara Presiden, membantah kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri kepada DPR.

    “Berkenaan dengan surpres pergantian kapolri ke DPR itu tidak benar. Jadi, belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian kapolri, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada, atau tidak ada surpres tersebut,” kata Prasetyo Hadi dikutip dari Antara, Sabtu (13/9/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang juga membantah adanya surpres dari Presiden Prabowo ke DPR terkait dengan pergantian kapolri. Bantahan itu diberikan oleh Dasco ke beberapa media saat dia dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surpres mengenai pergantian kapolri,” kata Dasco.

    Isu mengenai adanya surpres untuk pergantian kapolri mulai ramai dibicarakan publik sejak Jumat (12/9). Dalam isu yang berkembang, Presiden Prabowo menyodorkan nama kandidat pengganti Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yaitu dua orang komjen berinisial “D” dan “S”.

    Rumor tersebut kemudian menjadi viral, dan sejumlah warganet di akun media sosial mereka mengait-ngaitkan inisial tersebut dengan Wakil Kapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, dan Kabareskrim Komjen Pol. Syahardiantono.

  • TNI AU Bakal Kedatangan 3 Unit Pesawat Tempur Rafale dari Prancis Awal 2026

    TNI AU Bakal Kedatangan 3 Unit Pesawat Tempur Rafale dari Prancis Awal 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – TNI Angkatan Udara (AU) bakal kedatangan 3 unit pesawat tempur baru Rafale buatan perusahaan asal Prancis pada awal 2026.

    Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan tiga pesawat tempur baru TNI AU itu dijadwalkan datang ke Indonesia pada Februari 2026.

    “Rencananya antara Februari atau Maret [2026], kita akan menerima batch pertama tiga pesawat dulu,” kata Marsekal Tonny di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

    Tonny menjelaskan kedatangan pesawat tempur Rafale itu untuk menambah kekuatan pertahanan udara TNI AU yang sebelumnya telah diperkuat beberapa pesawat tempur, seperti T-80, Hawk 100/200, Sukhoi Su-30, dan F-16.

    Tonny melanjutkan nantinya TNI AU akan menerima kedatangan Rafale tahap kedua pada April 2026 sebanyak tiga pesawat dan akan terus berlanjut hingga total pembelian sebanyak 42 pesawat.

    Untuk memastikan jet tempur tersebut bisa beroperasi dengan baik, Tonny mengatakan pihaknya telah menyiapkan infrastruktur perawatan pesawat hingga petugas teknisi khusus untuk operasional pesawat Rafale.

    Dia berharap pesawat tersebut bisa datang tepat waktu dan secepatnya dapat digunakan penerbang tempur TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia.

    Sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu pelanggan pesawat tempur jenis Rafale yang diproduksi Prancis.

    Tercatat Kementerian Pertahanan telah memborong sebanyak 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir efektif.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang kala itu dijabat Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha menyampaikan kontrak efektif itu menjadi dasar Dassault Aviation mulai memproduksi 18 unit terakhir jet tempur Rafale pesanan Indonesia.

    “Kemenhan RI sebelumnya telah mengefektifkan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation pada September 2022 sejumlah enam unit dan Agustus 2023 sejumlah 18 unit. Totalnya pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI berjumlah 42 unit,” kata Edwin.

    Dia menyebut pesawat tempur Rafale pertama pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada awal 2026.

  • Prabowo Tinjau Dampak Banjir Bali, Pastikan Instruksi Penanganan Bencana Berjalan

    Prabowo Tinjau Dampak Banjir Bali, Pastikan Instruksi Penanganan Bencana Berjalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meninjau wilayah terdampak banjir di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Sabtu (13/9/2025) usai lawatannya ke Doha dan Abu Dhabi.

    Titik yang ditinjau oleh Presiden Ke-8 RI itu yakni permukiman warga di gang Gajahmada IV, Banjar Kerenceng. Di titik ini, Presiden melihat secara langsung kondisi perumahan yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir.

    Kepala Negara memastikan bahwa langkah darurat telah dilakukan dengan baik, termasuk diantaranya distribusi bantuan yang harus menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Tidak hanya masyarakat, pemerintah juga menaruh perhatian jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa ke depannya. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Kunjungan Presiden di lokasi banjir menunjukkan keseriusan pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian terkait untuk menangani bencana dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.   

    Dalam peninjauannya, Prabowo berjalan melintasi gang-gang perumahan kemudian menghampiri dan duduk bersama para warga yang terdampak banjir.

    “Ya nanti kita bantu ya,” jawab Prabowo.

    Sebelumnya, Prabowo telah memberikan respons cepat terhadap musibah yang melanda sejumlah wilayah Bali. Melalui sambungan telepon pada Rabu (10/9),

    Dia secara langsung menginstruksikan instansi terkait untuk bergerak cepat ke lokasi bencana dan menekankan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. 

  • Prabowo dan Presiden MBZ Bahas Dinamika Global dalam Pertemuan di Abu Dhabi

    Prabowo dan Presiden MBZ Bahas Dinamika Global dalam Pertemuan di Abu Dhabi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), di Presidential Flight, Abu Dhabi, pada Jumat (12/9/2025) waktu setempat.

    Dalam tayangan video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (13/9/2025), terlihat kedua kepala negara itu membahas isu-isu terkini, termasuk eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berdiskusi dan saling bertukar pandangan terhadap dinamika yang terjadi.

    Pembahasan juga mencakup upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan global yang terjadi. Kedua pemimpin menekankan pentingnya kerja sama antarnegara, khususnya di kawasan Timur Tengah dalam memperkuat kolaborasi internasional demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. 

    “Negara-negara di kawasan Timur Tengah harus bersatu untuk menghadapi dinamika geopolitik,” demikian keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden terkait pembicaraan kedua tokoh tersebut.

    Selain pembicaraan mengenai dinamika global, pertemuan ini turut menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali kerja sama bilateral kedua negara di berbagai sektor. Kedua pemimpin menyampaikan tekad untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih erat dan produktif.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden MBZ pun menyampaikan penghargaan atas kunjungan Presiden Prabowo ke Abu Dhabi. 

    “Sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara, UEA berkomitmen untuk terus memperluas kerja sama dengan Indonesia.”

    Senada, Prabowo turut menyampaikan pandangannya terhadap UEA sebagai sahabat sekaligus mitra strategis Indonesia. 

    Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, melaporkan bahwa pertemuan singkat namun produktif tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi langsung antarpemimpin dalam menghadapi tantangan global.

    “Pertemuan ini turut menandai langkah Indonesia dan UEA untuk makin memperkuat hubungan kedua negara.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Sekolah Garuda Mulai Beroperasi pada 2026, Pemerintah Percepat Seleksi Lokasi

    Sekolah Garuda Mulai Beroperasi pada 2026, Pemerintah Percepat Seleksi Lokasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) memastikan sejumlah Sekolah Garuda baru akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.

    Empat lokasi prioritas yang ditargetkan rampung pada 2026 berada di Provinsi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

    Wakil Menteri Dikti Saintek, Stella Christie, menyampaikan bahwa proses peninjauan lokasi masih berlangsung, termasuk di Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah).

    “Kalimantan Tengah masuk lima besar. Peluangnya cukup besar. Tentu setelah kita meninjau lokasi kita akan menyiapkan laporan yang bisa menjadi dasar rasionalisasi dalam menentukan lokasi. Jika Pak Menteri dan Pak Presiden setuju, (lokasi) ini bisa menjadi pilihan,” ujar Stella melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Kemdikti Saintek menerapkan mekanisme seleksi transparan dengan melibatkan usulan pemerintah daerah, mempertimbangkan kesiapan wilayah, potensi sumber daya, serta komitmen daerah mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Stella, keputusan lokasi akan diambil cepat. “Karena sebelumnya sudah ditinjau oleh tim dan data-data sudah lengkap. Satu minggu paling lambat diputuskan,” tegasnya.

    Jika ditetapkan, pembangunan Sekolah Garuda di Kalimantan Tengah akan dimulai pada tahap kedua dan ditargetkan rampung Juni 2027 untuk beroperasi pada tahun ajaran 2027/2028. Sekolah akan berdiri di lahan 20 hektare, di mana 2 hektare (Ha) digunakan untuk bangunan dan sisanya difungsikan sebagai kawasan hijau serta lahan produktif masyarakat.

    “Kalau di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, misalnya, lahan sekitar sekolah difungsikan sebagai pusat riset kakao. Kalau di Katingan, mungkin bisa dikembangkan untuk perkebunan durian. Tapi tentu harus dikaji para pakar,” jelasnya.

    Stella menekankan, kehadiran Sekolah Garuda tidak hanya untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi, tetapi juga mendorong potensi daerah, ekonomi, dan pariwisata.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan DPR/MPR (15/8/2025) menegaskan sebanyak 20 Sekolah Unggulan Garuda Baru dan 80 Sekolah Unggulan Garuda Transformasi segera beroperasi sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin masa depan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di bidang sains dan teknologi.

  • Cambridge: Kurikulum Internasional Perkaya, Bukan Geser Sistem Pendidikan Lokal

    Cambridge: Kurikulum Internasional Perkaya, Bukan Geser Sistem Pendidikan Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan kurikulum internasional di institusi pendidikan dinilai dapat berfungsi sebagai pelengkap dibandingkan dengan mengganti sistem pendidikan yang sudah ada.

    Senior Country Manager Indonesia dari Cambridge, Dian Indah Apriyani, mengatakan kurikulum ini justru berfungsi sebagai pelengkap untuk membekali siswa dengan pola pikir kritis, keterampilan analitis, dan kemampuan bahasa yang relevan di tingkat global.

    Hal ini dikarenakan fokus kurikulum internasional tidak hanya terletak pada pengembangan individu, tetapi juga pada peningkatan mutu pendidikan nasional secara keseluruhan. 

    Alhasil integrasi kurikulum internasional dapat dijadikan sebagai upaya memperkaya sistem pendidikan.

    “Kurikulum internasional itu bukan untuk mengganti kurikulum di suatu negara, tetapi untuk memperkaya dan melengkapi kurikulum di negara tersebut,” ujarnya, Jumat (12/9/2025).

    Dia menekankan bahwa kurikulum nasional tetap vital. 

    Selain itu, dia mencontohkan sekolah negeri yang menerapkan kurikulum internasional memberikan contoh bahwa kolaborasi ini tidak menciptakan kesenjangan, melainkan memberikan pengalaman belajar yang setara bagi semua siswa. 

    “Jadi, ini juga sepertinya kenapa banyak sekali sekolah yang menerapkan kurikulum internasional meskipun mereka juga pastinya menerapkan kurikulum nasional. Jadi mereka mengintegrasikan kurikulum nasional ke internasional,” imbuhnya.

    Sementara itu, Director of Marketing and Sales at SIS Group of Schools Indra Erwin menilai kurikulum Cambridge kuat secara akademik. Dengan demikian kurikulum ini cocok untuk membangun dasar yang solid di jenjang menengah, sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti IB yang lebih komprehensif dan well-rounded.

    Selain kurikulum, dia menilai ujung tombak dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas saat ini adalah guru.  

    Menurutnya, sekolah yang menaruh investasi besar pada kualitas sumber daya manusia bakal memiliki guru yang jauh lebih berdampak pada masa depan anak.

  • MAKI Duga Yaqut Terima 7 juta per Hari Sebagai Pengawas Haji 2024

    MAKI Duga Yaqut Terima 7 juta per Hari Sebagai Pengawas Haji 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga menerima 7 juta per hari sebagai pengawas haji 2024.

    Dugaan ini diperkuat dengan bukti tambahan yang disampaikan MAKI ke KPK terkait dugaan skandal kuota haji 2023–2024. Bukti yang dilampirkan adalah surat tugas berkop Kementerian Agama bernomor 956/IJ/04/2024 tertanggal 29 April 2024. 

    Dalam surat itu, tertera 8 nama yang salah satunya Yaqut sebagai penanggung jawab pengawasan penyelenggaraan haji selama 25 hari. Surat dibuat oleh Inspektorat Jenderal Kemenag, Faisal.

    Dia menyampaikan dari penugasan itu, Yaqut diduga menerima uang Rp7 juta per hari selama kurang lebih 15 hari. Menurutnya, pengawas haji seharusnya berasal dari luar jajaran Kemenag seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

    “Apalagi Menteri Agama itu sudah jadi Amirul Had sudah dibiaya negara untuk akomodasi dan uang harian. Nah, diduga juga, diberikan juga ini uang harian sebagai pengawas. Sehari 7 juta. Ya kali 15 hari ya berapa ini?,” kata dia kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (12/9/2025).

    Sehingga, katanya, Yaqut  mengemban dua tugas dan memperoleh imbalan secara ganda. Dia berpandangan hal ini telah melanggar aturan. Boyamin mengatakan bukti ini menunjukkan kepada KPK bahwa dugaan keterlibatan Yaqut dalam skandal korupsi kuota haji makin kuat.

    Selain Yaqut, dia mengatakan ada salah satu staf khusus Kemenag yang juga menjadi pengawas, tetapi disebut sebagai pemantau dalam keterangan.

    “Jadi, artinya apa? Diduga ya ingin mengendalikan keseluruhan pengawasan supaya pertama yang kuota haji itu tidak dimasalahkan,” jelasnya.

    Dia mendesak KPK segera menetapkan tersangka pada pihak-pihak terkait yang terbukti kuat menyalahi aturan. Boyamin turut menyampaikan rencananya untuk mengajukan gugatan praperadilan jika dalam satu minggu KPK belum menetapkan tersangka.

    “Pokoknya minggu depan tidak ada pengumuman tersangka, dua minggu lagi saya buat praperadilan gitu ya. Karena keterlaluan lah wong ini kan sebenarnya hanya pungli dasarnya kan, gampang pembuktiannya segala macam gitu kan,” tuturnya.