Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Ini Link Resmi Barang Lelang KPK, Ada Tanah Murah, Rumah di Jakarta hingga iPhone

    Ini Link Resmi Barang Lelang KPK, Ada Tanah Murah, Rumah di Jakarta hingga iPhone

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK kembali melelang hasil barang rampasan dari koruptor di Indonesia dan akan dijual ke masyarakat di Indonesia.

    Penjualan barang rampasan ini kepada publik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. KPK akan melelang barang-barang tersebut melalui lelang.go.id secara close bidding.

    KPK akan melelang 83 lot barang rampasan yang berasal dari 27 perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), termasuk di antaranya 1 lot barang milik Eko Darmanto.

    Adapun barang yang dilelang ini terbagi dalam dua kategori yakni 42 lot barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan apartemen; serta 41 lot barang bergerak meliputi kendaraan, tas, baju, perhiasan, robot, hingga Barang Bukti Elektronik (BBE).

    Harga limit yang ditawarkan cukup bervariasi. Termurah dimulai dari harga limit Rp5.700 untuk satu kemeja sutra lengan panjang, hingga harga limit tertinggi mencapai Rp60,7 miliar untuk tanah beserta bangunan seluas 13.065 m² di Kabupaten Bogor. 

    Adapun, barang lainnya yang turut dilelang meliputi paket BBE sebanyak 23 handphone yang dimulai dengan harga limit Rp16 juta dan 1 buah gelang emas berbentuk naga melingkar dengan harga limit Rp67 juta. 

    Berikut link resmi barang lelang KPK adalah: https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/pengumuman/lelang-barang-rampasan/lelang-barang-rampasan-17-september-2025 

    Link list barang lelang KPK yakni: https://lelang.go.id/ 

    Untuk memastikan pelaksanaan lelang berjalan transparan dan akuntabel, KPK juga bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Indonesia, yakni KPKNL Jakarta (46 lot), Bandung (1 lot), Tangerang (2 lot), Bekasi (1 lot), Bogor (10 lot), Cirebon (3 lot), Denpasar (1 lot), Lahat (1 lot), Pekanbaru (4 lot), Purwokerto (4 lot), dan Samarinda (10 lot).

    KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal memberi efek jera dengan hukuman badan semata, tetapi juga memastikan negara memperoleh kembali kerugian keuangan yang telah hilang.

    Sehingga, KPK terus mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Selain bisa mendapatkan barang-barang berkualitas tinggi dengan harga menarik, partisipasi aktif masyarakat dalam lelang juga berkontribusi langsung pada pengembalian keuangan negara.

  • Link Cek Penerima BSU Rp600.000, Bulan September 2025

    Link Cek Penerima BSU Rp600.000, Bulan September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah link cek penerima BSU Rp600.000 bulan September 2025.

    Kabar baik buat Anda sebab pemerintah akan kembali menyalurkan BSU Rp600.000 yang akan cair bulan ini.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Akan tetapi, hingga pertengahan September ini, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay.
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data.
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai.

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    Itulah link resmi cek penerima BSU Rp600.000 bulan September 2025.

  • Realisasi Penyaluran Bansos 75,8% per Kuartal III/2025, Penerima Terindikasi Judol Dicoret

    Realisasi Penyaluran Bansos 75,8% per Kuartal III/2025, Penerima Terindikasi Judol Dicoret

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat penyaluran Bantuan Sosial (bansos) kuartal III/2025 telah mencapai lebih dari 75% per 15 September 2025. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pada kuartal III/2025 terdapat kuota 18.277.083 orang penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 10.000.000 KPM. Dari jumlah tersebut bansos untuk KPM sembako sudah tersalur 75,89% dan KPM PKH sudah tersalur 74,43%.

    “Per tanggal 15 September untuk kuartal III/2025, bansos sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah tersalur 13.687.433 KPM atau 75,89%. Sementara untuk PKH sudah tersalur 7.443.448 KPM dengan persentase 74,43%,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/9/2025). 

    Selain bansos sembako dan PKH, Kemensos juga menyalurkan bantuan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), yaitu hasil kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

    Gus Ipul mengatakan pihaknya mengumpulkan data-datanya lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kerja sama dengan Bupati, Wali Kota. Kemudian hasil verifikasi dan validasi terakhir itu kita jadikan pedoman untuk memberikan bantuan iuran kepada 96,8 juta peserta dengan anggaran lebih dari Rp48 triliun.

    “Kami yang meng-SK-kan [mengeluarkan SK], tapi Kementerian Kesehatan yang membayarkan ke BPJS Kesehatan,” jelasnya.

    Pada proses salur bansos sembako dan PKH ini juga terdapat KPM baru yang sedang Buka Rekening Kolektif (Burekol) yaitu KPM yang sebelumnya masuk ke dalam exclusion error atau yang seharusnya menerima bansos namun belum memiliki rekening, maka dibukakan rekening secara kolektif.

    KPM baru yang sedang burekol akan secara bersamaan menerima bansos kuartal II/2025 dan kuartal III/2025 pada kuartal III/2025.

    Pencapaian burekol pada kuartal III/2025 yaitu:

    – 2.164.852 KPM Sembako sedang burekol dan 1.736.558 di antaranya telah berhasil.
    – 1.945.399 KPM PKH sedang burekol dan 1.720.156 di antaranya telah berhasil.

    Gus Ipul menjelaskan sisa KPM yang belum berhasil burekol disebabkan tidak terpenuhinya syarat administratif perbankan, maka akan dialihkan kepada masyarakat di desil 1 DTSEN yang hanya menerima salah satu bansos PKH, BPNT dan PBI JK, sehingga mereka mendapat bansos secara penuh.

    “Jadi karena mungkin juga NIK-nya, mungkin hal-hal lainnya, sehingga belum bisa diterima itu, maka InsyaAllah nanti akan kita pastikan sekali lagi ini, kalau belum bisa, maka kita akan alihkan menggunakan skema komplementaritas atau ditambahkan kepada masyarakat desil 1 yang selama ini hanya menerima salah satu bansos,” jelasnya.

    Penerima Terindikasi Judol dan ASN/TNI-Polri Dicoret

    Gus Ipul menegaskan beberapa hal penting dalam progress salur bansos kuartal III/2025 yang mendasari adanya perubahan KPM penerima bansos, yaitu pemutakhiran DTSEN, seperti KPM meninggal, lahir, menikah, pindah, dan lain sebagainya.

    Kemensos juga melakukan penyaringan agar bantuan tepat sasaran, misalnya dengan mencoret penerima yang terindikasi bermain judi online (judol) atau bekerja sebagai ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, maupun anggota legislatif.

    Dalam kesempatan ini Gus Ipul juga menjelaskan bahwa Kemensos terus mendorong upaya pemutakhiran DTSEN melalui jalur formal yaitu melalui Kemensos atau Pemerintah Daerah, maupun jalur partisipatif dari masyarakat.

    “Prosesnya sudah sering kita sampaikan dan juga bisa melalui aplikasi Cek Bansos, ini juga bisa melalui tambahan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di Dinsos,” kata Gus Ipul.

    Ia menambahkan Kemensos juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial untuk sosialisasi dan pelatihan kepada operator-operator atau admin aplikasi tingkat desa.

    Untuk diketahui, bansos Kemensos dicairkan secara bertahap setiap kuartal melalui bank Himbara atau PT Pos. Saat ini, penyaluran bansos PKH, BPNT, dan PBI JK memasuki kuartal III/2025.

    Adapun nominal bantuan BPNT sebesar Rp600.000 per tiga bulan sekali. Setiap bulannya, besaran iuran PBI JK Rp42.000/orang, yang dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan, serta nominal bansos PKH sesuai kategori penerima sebagai berikut:

    1. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 setiap 3 bulan atau Rp3 juta/tahun.

    2. Anak sekolah
    – SD: Rp225.000 setiap 3 bulan atau Rp900.000/tahun
    – SMP: Rp375.000 setiap 3 bulan atau Rp1,5 juta/tahun
    – SMA: Rp500.000 setiap 3 bulan atau Rp2 juta/tahun

    3. Ibu hamil: Rp750.000 setiap 3 bulan atau Rp3 juta/tahun

    4. Lanjut usia (60 tahun ke atas): Rp600.000 setiap 3 bulan atau Rp2,4 juta/tahun

    5. Penyandang disabilitas: Rp 600.000 setiap 3 bulan atau Rp2,4 juta/tahun. (Stefanus Bintang Agni)

  • Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025, Bisa Lewat HP

    Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025, Bisa Lewat HP

    Bisnis.com, JAKARTA – Dikabarkan bantuan sosial alias bansos PKH dan BPNT sudah cair pada September 2025 ini.

    Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Bantuan ini diberikan dengan syarat bahwa penerima memenuhi komitmen tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah, pemeriksaan kesehatan ibu hamil/balita, atau pemeriksaan kesehatan lansia/disabilitas. Tujuan utama PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pemenuhan hak-hak dasar (pendidikan, kesehatan, gizi) bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran bantuan bervariasi tergantung komponen keluarga.

    Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kini lebih dikenal sebagai Bantuan Pangan atau Kartu Sembako, merupakan program bantuan sosial berupa uang yang disalurkan melalui kartu elektronik (Kartu Sembako) yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warong atau agen Bank Himbara.

    Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Besar bantuan BPNT umumnya sama untuk setiap KPM per bulannya.

    Cara Cek Bansos PKH BPNT Lewat HP: Panduan Praktis

    Kemensos telah menyediakan portal online yang dapat diakses dengan mudah melalui browser di ponsel Anda. Ini adalah metode paling efisien untuk cek bansos PKH BPNT tanpa perlu datang ke kantor fisik.

    Langkah-langkah Mengakses Situs Cek Bansos Kemensos:Buka Browser di HP Anda: Gunakan aplikasi peramban internet seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari di ponsel Anda.

    Kunjungi Laman Resmi Kemensos: Ketikkan alamat cekbansos.kemensos.go.id pada bilah alamat browser Anda, lalu tekan Enter. Pastikan Anda mengetik alamat dengan benar untuk menghindari situs palsu.
    Masuk ke Halaman Pencarian: Setelah situs terbuka, Anda akan langsung disajikan dengan kolom pencarian data penerima bansos.
    Proses Input Data untuk Cek Bansos PKH BPNT: Pada halaman pencarian, Anda akan menemukan beberapa kolom yang perlu diisi. Pastikan data yang Anda masukkan akurat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Anda.Cari Provinsi: Klik pada kolom provinsi dan pilih provinsi tempat tinggal Anda.
    Pilih Kabupaten/Kota: Setelah memilih provinsi, pilih kabupaten atau kota Anda.
    Cari Kecamatan: Lanjutkan dengan memilih kecamatan Anda.
    Pilih Desa/Kelurahan: Terakhir, pilih desa atau kelurahan tempat Anda terdaftar.
    Masukkan Nama Penerima Manfaat: Ketikkan nama lengkap Anda sesuai KTP pada kolom yang tersedia. Pastikan ejaan nama sudah benar.
    Ketik Kode Captcha: Anda akan melihat kotak berisi kombinasi huruf dan angka (disebut captcha). Ketikkan kode tersebut dengan benar di kolom yang disediakan. Ini adalah langkah keamanan untuk memastikan Anda bukan robot. Jika kode sulit dibaca, Anda bisa mengklik tombol refresh untuk mendapatkan kode baru.
    Klik Tombol “Cari Data”: 
    Setelah semua kolom terisi dengan benar, klik tombol “Cari Data”.
    Setelah Anda mengklik “Cari Data”, sistem akan memproses permintaan Anda dan menampilkan hasil.

    Poin kunci cara cek bansos PKH BPNT 

    Data yang Ditampilkan: Jika nama Anda terdaftar, sistem akan menampilkan tabel yang berisi informasi seperti:

    Nama Penerima Manfaat
    Usia
    Jenis Bansos (misalnya, PKH atau BPNT)
    Periode Penyaluran Bansos
    Status Penyaluran (misalnya, “Sudah Disalurkan”, “Proses Bank Himbara”, atau “Belum/Tidak Ditemukan”)

    Status Penyaluran:

    “Sudah Disalurkan”: Berarti bantuan telah berhasil dicairkan atau dikirimkan ke rekening penerima.
    “Proses Bank Himbara/PT Pos”: Menunjukkan bahwa bantuan sedang dalam proses penyaluran melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau melalui PT Pos Indonesia.
    “Belum/Tidak Ditemukan”: Ini bisa berarti beberapa hal. Anda mungkin memang belum terdaftar sebagai penerima, data yang Anda masukkan salah, atau data Anda sedang dalam proses verifikasi dan belum final.

  • Resmi Dibuka! Simak Link dan Cara Daftar Beasiswa Pemerintah Rusia 2026-2027

    Resmi Dibuka! Simak Link dan Cara Daftar Beasiswa Pemerintah Rusia 2026-2027

    Bisnis.com, JAKARTA – Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia mengumumkan pembukaan Kampanye Beasiswa Pemerintah Rusia 2026-2027. Bagi Anda yang berniat melanjutkan studi di Rusia, berikut cara daftarnya.

    Dalam unggahan di akun @RusEmbJakarta pada Selasa (16/9/2025) disebutkan pembukaan resmi program beasiswa tersebut dilangsungkan pada 15 September 2025 oleh Rumah Rusia di Indonesia.

    “Program beasiswa ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sarjana, pascasarjana, hingga pendidikan profesional tambahan,” demikian dikutip pada Rabu (17/9/2025).

    ️Pada tanggal 15 September 2025, Rumah Rusia di Indonesia secara resmi membuka Kampanye Beasiswa Pemerintah Rusia 2026–2027.

    Program beasiswa ini mencakup seluruh jenjang pendidikan mulai dari sarjana, pascasarjana, hingga pendidikan profesional tambahan. Peserta dapat… pic.twitter.com/AaQDHjdZr4

    — Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta) September 16, 2025

    Peserta dapat memilih lebih dari 400 bidang studi dan lebih dari 700 universitas di seluruh wilayah Rusia, yang menawarkan pendidikan berkualitas tinggi, serta peluang riset di berbagai disiplin ilmu. Periode pendaftaran Beasiswa Pemerintah Rusia 2026-2027 ini berlangsung dari 15 September 2025 hingga 15 Desember 2025.

    Untuk mendaftar Beasiswa Pemerintah Rusia 2026-2027, berikut caranya:

    Peserta membuka link education-in-russia.com
    Pilih 1 program dan universitas (bisa hingga 6 universitas)
    Isi aplikasi online dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan
    Menyelesaikan tes skrining di negara peserta
    Jika terpilih, peserta akan mendapatkan undangan dan visa belajar

    Sebelumnya diberitakan, minat mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi di Rusia semakin meningkat. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah pendaftar beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Rusia bagi warga Indonesia.

    Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar beasiswa tahun ini mencapai 1.000 orang, empat kali lipat kuota yang tersedia sebanyak 250 beasiswa pada tahap pertama.

    “Melihat antusiasme yang tinggi ini, kami tengah mengupayakan tambahan sekitar 50-70 beasiswa, sehingga jumlah kuota tahun ini bisa mencapai 300 beasiswa,” ujar Tolchenov saat bertemu awak media medio Maret 2025.

    Adapun beasiswa ini mencakup berbagai program studi di universitas-universitas ternama Rusia, termasuk di Moskow, St. Petersburg, Kazan, Tomsk, dan Vladivostok.

  • Baleg DPR Siapkan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset untuk Prolegnas Prioritas

    Baleg DPR Siapkan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset untuk Prolegnas Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan Baleg menyiapkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar bisa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Sturman mengatakan bahwa Baleg DPR RI akan menggelar rapat evaluasi Prolegnas pada Rabu (17/9), yang isinya akan mengusulkan RUU tersebut masuk prioritas 2025. Baleg juga akan berkoordinasi dengan komisi-komisi terkait dalam rapat tersebut.

    “Persyaratan Prolegnas prioritas ini, RUU harus melalui dulu proses panjang, yaitu tentang RUU punya naskah akademiknya, kemudian apa urgensi kenapa diubah, kenapa dibicarakan, kenapa didiskusikan,” kata Sturman dikutip dari Antara, Selasa (16/9/2025).

    Ia mengatakan nantinya hasil dari naskah akademik itu akan menjadi draf RUU versi DPR RI yang sudah melalui rapat dengar pendapat umum, baik dengan masyarakat, pemerintah, maupun lembaga terkait.

    Di sisi lain, Sturman mengatakan bahwa pembahasan RUU tersebut akan cukup panjang karena aturan perampasan aset tidak bisa keluar dari undang-undang serupa yang sudah ada sebelumnya.

    Landasan filosofis, sosial, dan historisnya harus jelas agar tidak bertabrakan dengan undang-undang lain.

    “Jangan bertabrakan, beririsan dengan undang-undang lain yang mungkin sejenis. Misalnya, KUHP, aduh, kan masih ada ini. Makanya kita hati-hati,” katanya.

    Ia juga mengingatkan bahwa RUU Perampasan Aset harus dibahas secara hati-hati agar tidak justru menjadi alat politis untuk merugikan orang lain.

    Menurut ia, kemungkinan besar RUU Perampasan Aset itu akan dibahas di Komisi III DPR RI yang membidangi urusan penegakan hukum atau RUU itu juga bisa dibahas dengan mekanisme panitia khusus (pansus).

    “Bisa cepat, bisa lambat. Jadi, kadang-kadang kita bisa cepat karena semua sudah sesuai. Ada yang lama karena tidak sepakat,” katanya.

    RUU Perampasan Aset Ditarget Selesai Tahun Ini

    Sebelumnya, Baleg DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk prolegnas dan selesai pada tahun ini.

    Ketua Baleg, Bob Hasan mengatakan masih membutuhkan partisipasi publik agar isi RUU lebih komprehensif.

    “Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan. Tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset. Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau bicara makna,” katanya di Komplek Parlemen, Selasa (9/9/2025).

    Bob menambahkan partisipasi publik dibutuhkan untuk memastikan isi RUU apakah dalam konteks tertentu masuk dalam kategori pidana, pidana pokok, atau pidana tambahan. “Nah disitu nanti di-meaningful-kan. Kita akan sajikan di depan umum di Youtube. Terbuka, secara terbuka,” jelas Bob.

    Pembahasan RUU Perampasan Aset akan dibahas secara paralel bersamaan RKUHAP dan RKUHP. Senada, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan proses pembentukan RUU Perampasan Aset tidak perlu menunggu pengesahan RKUHAP dan RKHUP.

    “Berstimulasi. Saya katakan tadi berstimulasi. RKUHAP tetap harus berjalan. RKUHAP juga punya tantangan karena dia harus mengiringi KUHP,” pungkasnya.

  • Sjafrie Syamsoeddin dan Dasco Bertemu 4 Mata di DPR, Ini yang Dibicarakan

    Sjafrie Syamsoeddin dan Dasco Bertemu 4 Mata di DPR, Ini yang Dibicarakan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bertemu empat mata dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di kompleks DPR RI, Selasa (16/9/2025). 

    Siang hari tadi, Dasco menyambut bahkan mengantar Sjafrie yang rapat dengan Komisi I DPR. Pertemuan Dasco dan Sjafrie berlangsung penuh senyum di kompleks parlemen.

    Dasco, yang merupakan Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menyambut setelah Sjafrie keluar dari lift gedung Nusantara III DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025). Ketua Harian Partai Gerindra itu kemudian mengajak Sjafrie ke ruang kerjanya.

    Berdasarkan foto yang diterima Bisnis, Dasco tampak duduk di sisi kanan samping bendera Gerindra. Sementara Sjafrie duduk di sisi kiri, di samping bendera Merah Putih. Keduanya tampak berbincang akrab di dalam ruang pimpinan DPR.

    Setelah berbincang, Dasco mengantar Sjafrie menuju ke ruang Komisi I DPR di gedung Nusantara II DPR. Keduanya berjalan bersama menuju Komisi I DPR sambil berbincang, berlanjut sampai ke eskalator gedung Nusantara II DPR.

    Memasuki ruang rapat Komisi I DPR, Dasco dan Sjafrie disambut Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga tiga Kepala Staf TNI. Mereka menyambut Dasco dan Sjafrie dengan hormat dan salaman.

    Di dalam ruang tunggu Komisi I DPR, Dasco dan Sjafrie berbincang dengan Utut Adianto hingga Panglima TNI. Selanjutnya, rapat Komisi I DPR dimulai membahas anggaran secara tertutup.

    Sjafrie menilai diterima dan diantar Dasco sebagai bentuk soliditas eksekutif dan legislatif. Menurutnya, ada sejumlah hal yang disampaikan kepada Dasco.

    “Oh, saya atas nama pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan-TNI, tentunya perlu memelihara soliditas dan hubungan kerja yang bagus antara pemerintah dengan legislatif, di mana Profesor Sufmi Dasco adalah Wakil Ketua DPR di bidang polkam (politik keamanan) sehingga saya perlu mengomunikasikan hal-hal yang perlu menjadi atensi secara nasional,” kata Sjafrie di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Sjafrie mengatakan makna pertemuan dengan Dasco di DPR sebagai bentuk soliditas. Menkopolkam Ad Interim itu mengatakan telah lama mengenal Dasco.

    “Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco, selain Pak Dasco sendiri merupakan satu teman yang cukup lama, sebelum dia ada di DPR saya sudah mengenal dia,” kata Sjafrie.

  • Prabowo Minta Menristekdikti Matangkan Program Magang Nasional untuk Lulusan Baru PT

    Prabowo Minta Menristekdikti Matangkan Program Magang Nasional untuk Lulusan Baru PT

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinetnya untuk mematangkan program magang nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dengan maksimal satu tahun kelulusan atau fresh graduate.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program prioritas nasional ini tengah difinalkan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk segera diimplementasikan.

    Hal ini disampaikannya kepada wartawan usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (16/9/2025).

    “Program magang sedang dimatangkan Menristekdikti. Tapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal 1 tahun. Sehingga bisa fresh graduate, bisa ditangkap,” ujarnya.

    Airlangga menjelaskan, program magang tersebut terbuka untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara, dan akan dijalankan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha.

    “Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara dan akan ada kerja sama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa peserta akan mendapatkan  biaya upah selama enam bulan yang ditanggung oleh pemerintah.

    Selain itu, Airlangga menjelaskan bahwa program magang nasional ini ditargetkan dapat mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Para peserta magang juga akan mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) di daerah masing-masing.

    “Sesuai dengan UMP daerah masing-masing,” tandas Airlangga.

  • Kepala BPIK Soal Pelantikan Menko Polkam: Presiden Pilih Putra Terbaik Bangsa

    Kepala BPIK Soal Pelantikan Menko Polkam: Presiden Pilih Putra Terbaik Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPIK) Aris Marsudiyanto menanggapi spekulasi soal kemungkinan masuknya tokoh-tokoh politik ke dalam Kabinet Merah Putih jilid dua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Isu tersebut mengemuka setelah kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) masih dibiarkan kosong usai reshuffle pada awal September.

    Saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025), Aris enggan memastikan kabar bahwa mantan calon wakil presiden 2024 Mahfud MD akan bergabung ke kabinet.

    “Ohh nantilah itu urusan ini,” ujarnya singkat.

    Ketika disinggung bahwa mantan cawapres 2024 lainnya yakni Muhaimin Iskandar sudah masuk kabinet, sementara hanya Mahfud MD yang belum, Aris menekankan keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden.

    “Kabinet kan hak prerogatif Pak Presiden ya, saya nggak bisa menyampaikan,” katanya.

    Soal rumor pelantikan Menko Polkam yang disebut-sebut akan digelar Rabu (17/9/2025), Aris juga memilih irit bicara.

    “Ya nanti kita lihat saja. Nanti setelah selesai lah,” ucapnya.

    Kendati demikian, dia menilai siapa pun sosok yang dipilih untuk menduduki kursi strategis tersebut pasti merupakan figur terbaik.

    “Oh nanti akan dicari putra terbaiklah oleh Pak Presiden pasti. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu, dari suku apa pun, darimana asalnya,” ungkapnya.

    Aris mengaku dirinya juga diajak berbincang terkait figur calon Menko Polkam. Namun, dia kembali menegaskan bahwa kepastian soal waktu dan siapa nama yang akan dipilih hanya akan diumumkan langsung oleh Presiden.

    “Saya tidak tahu persis ya. Nanti setelah diputuskan biar disampaikan Mensesneg lah,” ujarnya.

    Ketika ditanya siapa saja kandidat yang masuk bursa Menko Polkam, Aris kembali menutup rapat informasi.

    “Oh itu nanti Pak Presiden lah,” katanya singkat.

  • Dipanggil Prabowo ke Istana, Aris Marsudiyanto Buka Suara soal Reshuffle

    Dipanggil Prabowo ke Istana, Aris Marsudiyanto Buka Suara soal Reshuffle

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudiyanto, memilih berhati-hati menanggapi isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali menguat seiring beredarnya undangan pelantikan menteri baru pada Rabu (17/9/2025).

    “Saya tidak bisa bicara reshuffle, biar nanti yang diumumkan beliau [Presiden Prabowo Subianto],” kata Aris di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Aris menegaskan bahwa penentuan nama untuk posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Waduh enggak ngerti, reshuffle biarkan urusan beliau. Hak prerogatif beliau. Soal reshuffle jangan tanya saya,” ujarnya.

    Saat ditanya mengenai kabar adanya undangan pelantikan pukul 14.00 WIB, Aris kembali enggan memastikan kepada media. 

    “Nanti kita lihat, nanti Mensesneg saja. Saya belum tahu besok ada pelantikan atau tidak, nanti tanya Mensesneg,” katanya.

    Meski Presiden sebelumnya menyebut dua posisi strategis itu akan segera terisi, dia mengatakan bahwa mekanisme ad interim tidak memiliki batas waktu tertentu.

    “Namanya ad interim kan enggak ada batas waktu, bisa seminggu, dua minggu, sebulan,” jelasnya.

    Dia juga menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan Presiden, termasuk siapa figur yang akan dipilih.

    “Tergantung kebutuhan dan Presiden untuk mendapatkan calon putra terbaik bangsa. Orang yang kompeten lah,” tegas Aris.