Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Anugerahkan Pangkat Istimewa kepada Dua Purnawirawan: Tolong Berbakti Lagi

    Prabowo Anugerahkan Pangkat Istimewa kepada Dua Purnawirawan: Tolong Berbakti Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat istimewa kepada masing-masing satu purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penganugerahan tersebut dilaksanakan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (17/9/2025).

    Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 84/TNI Tahun 2025 dan Nomor 85/POLRI Tahun 2025 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa, Presiden Prabowo menganugerahkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. Sementara itu, pangkat Jenderal Polisi Kehormatan dianugerahkan kepada Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri.

    Prosesi penganugerahan diawali dengan pembacaan Keppres oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Kosasih. Selanjutnya, Kepala Negara secara langsung melakukan prosesi penanggalan pangkat lama dan pemasangan pangkat baru kepada kedua penerima anugerah.

    Dalam sambutannya usai prosesi penganugerahan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusan pemberian pangkat kehormatan kepada keduanya merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepala Negara juga memandang bahwa dedikasi dan pengorbanan keduanya telah memperlihatkan kesetiaan yang patut menjadi teladan.

    “Untuk itu dalam menghadapi tugas yang akan datang, di mana saya atas nama negara, dan bangsa masih minta kerelaan saudara untuk masih berbakti kepada negara dan bangsa walaupun saudara sudah berhak untuk istirahat sebagai warga negara,” katanya.

    Dengan khidmat, kedua purnawirawan menerima penganugerahan tersebut dari Presiden Prabowo. Dengan penganugerahan ini, Presiden pun berpesan agar keduanya tetap menjaga kehormatan TNI dan Polri.

    “Untuk memberi sesuatu kekuatan terhadap pengabdianmu, saya telah putuskan untuk memberi pangkat istimewa berupa jenderal bintang 4. Untuk itu, saudara harus menjaga kehormatan korps jenderal dan menjaga kehormatan TNI dan Polri untuk selanjutnya,” tandasnya.

    Turut hadir dalam penganugerahan tersebut yakni sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi R., dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, serta para Kepala Staf Angkatan.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan kenaikan pangkat istimewa jenderal kehormatan penuh kepada Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri.

    “Jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa jenderal kehormatan penuh kepada Bapak Jenderal Djamari Chaniago dan kepada Jenderal Polisi Ahmad Dofiri,” kata Prasetyo.

    Menurutnya, keputusan ini diambil Presiden setelah melalui banyak pertimbangan dan penilaian dari berbagai pihak.

    “Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi, baik di TNI Angkatan Darat maupun di Kepolisian,” jelasnya.

    Prasetyo menambahkan, Presiden Ke-8 RI itu mendapatkan masukan dari beragam sumber sebelum memutuskan penganugerahan tersebut.

    Dia tak menampik bahwa masukan juga bersumber termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan kedua tokoh tersebut.

    “Presiden kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan. Banyak penilaiannya, dan kemudian Bapak Presiden merasa mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan, baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusinya,” tandas Prasetyo Hadi.

  • Istana: Komite Reformasi Polri Sedang Disusun, Diumumkan Minggu Ini

    Istana: Komite Reformasi Polri Sedang Disusun, Diumumkan Minggu Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian segera rampung. 

    Dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan penyusunan tim tersebut dan rencananya akan diumumkan dalam pekan ini.

    “Ditunggu, nanti akan segera diumumkan,” kata Prasetyo usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Prasetyo menjelaskan, gagasan pembentukan komite ini lahir dari keinginan Presiden untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan di tubuh Polri. Menurutnya, langkah tersebut wajar dilakukan terhadap seluruh institusi negara.

    “Keinginan beliau adalah membuat Komite Reformasi Kepolisian. Kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi, itu biasa untuk semua institusi,” jelasnya.

    Terkait siapa yang akan memimpin, Prasetyo menepis kabar bahwa mantan Menko Polhukam Mahfud MD telah ditunjuk sebagai ketua.

    “Belum, belum ada yang ditunjuk sebagai ketua. Baru disusun anggotanya,” ujarnya.

    Adapun mengenai posisi Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri sebagai penasihat khusus Presiden, Prasetyo menegaskan perannya berbeda dengan tim reformasi. 

    “Kalau penasihat khusus itu kan secara pribadi sebagai penasihat khususnya Bapak Presiden,” katanya.

    Dia menambahkan, instrumen hukum yang akan digunakan dalam pembentukan Komite Reformasi Kepolisian tengah dipersiapkan, dan dipastikan akan dituangkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

    “Insya Allah dalam minggu ini,” tutup Prasetyo.

  • Menanti Gebrakan Besar Reshuffle Kabinet Prabowo

    Menanti Gebrakan Besar Reshuffle Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA –  Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan mengisi 16 posisi menteri dan wakil menteri untuk meningkatkan kualitas dan ekonomi Indonesia.

    Reshuffle kabinet ini menempatkan sejumlah pejabat baru di posisi kunci, termasuk menteri-menteri yang dianggap mampu memberikan inovasi serta memperkuat program-program prioritas pemerintah.

    Beberapa posisi penting turut mengalami perubahan, termasuk di bidang ekonomi, ketahanan pangan, olahraga, dan industri. Tujuannya, untuk memastikan target pembangunan yang telah direncanakan dapat terwujud secara optimal.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui proses kajian mendalam dan konsultasi dengan para tokoh dan pakar nasional. Dia juga berharap, dengan langkah ini, pemerintah bisa meningkatkan sinergi antar kementerian dan menjaga stabilitas politik serta ekonomi di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

    Gebrakan Erick Thohir Menpora Baru 

    Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir akan menata ulang arah pembangunan olahraga nasional, baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat.

    Penegasan itu dia sampaikan usai pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    “Bapak Presiden meminta olahraga harus fokus. Misalnya tujuan kita Olimpiade, maka olahraga mana yang akan kita fokuskan ke sana. Lalu posisi PON bagaimana, posisi SEA Games bagaimana. Nah ini semua harus ditata ulang,” kata Erick.

    Menurutnya, prioritas olahraga nasional bukan hanya untuk kepentingan domestik, tetapi juga sebagai duta bangsa di level internasional.

    “Presiden minta benar-benar olahraga dimasyarakatkan, tapi olahraga yang terpenting untuk mencerminkan kewibawaan kita di dunia internasional ini menjadi prioritas,” ujarnya.

    Erick juga menegaskan perhatian yang sama terhadap atlet penyandang disabilitas. Dia menilai, olahraga difabel harus mendapatkan porsi yang proporsional.

    “Sama, saya rasa kadang-kadang kita bicara Menteri Pemuda dan Olahraga, tapi pemudinya hilang. Itu tidak boleh. Pemuda-pemudi harus menjadi bagian, termasuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Itu bagian terpenting juga, yang punya kelebihan harus kita rangkul dan diberikan porsi yang tepat,” tegas Erick.

    Terkait persiapan Asian Para Games yang disebut memiliki masa pelatnas cukup pendek, Erick meminta waktu untuk mempelajari lebih dalam sebelum mengambil langkah.

    Reformasi Polisi

    Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Nasional (Kamtibnas) serta Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, menegaskan bahwa langkah awal pembentukan tim reformasi kepolisian masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (17/9/2025), Dofiri menyampaikan bahwa dirinya belum menghadap Presiden untuk membicarakan detail langkah maupun struktur tim reformasi polisi.

    “Belum, masih belum. Baru mau menghadap beliau,” kata Dofiri kepada wartawan.

    Ketika ditanya soal kemungkinan pelibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam tim, Dofiri menyatakan hal itu belum dapat dipastikan karena timnya sendiri belum resmi terbentuk.

    “Kan belum terbentuk,” ujarnya singkat saat ditanyai tentang reformasi polisi.

    Mengenai fokus reformasi yang akan dijalankan, Dofiri juga menekankan pentingnya menunggu instruksi resmi dari Presiden.

    “Kita kan masih nunggu biar beliau dulu, baru nanti langkah-langkahnya,” jelas mantan Kapolda DIY itu.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya telah memberi sinyal akan membentuk tim khusus reformasi polisi dalam beberapa pekan ke depan. Dofiri ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden untuk ikut merumuskan arah perbaikan di tubuh Polri.

  • Reformasi Polisi, Kapolri Listyo Sigit Siap Ikuti Masukan Komite dan Penasihat Presiden

    Reformasi Polisi, Kapolri Listyo Sigit Siap Ikuti Masukan Komite dan Penasihat Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa institusi Polri selalu terbuka terhadap masukan, saat ditanyai wartawan terkait reformasi polisi.

    Menurutnya, hal ini termasuk dari penasihat khusus presiden maupun komite yang akan dibentuk untuk reformasi kepolisian.

    “Dari dulu kan kita selalu terbuka, apalagi dengan komite, dengan penasihat presiden. Tentunya kita akan membuka ruang untuk mendapatkan masukan dan perbaikan. Karena berkaitan dengan hal tersebut terus kita lakukan,” ujar Listyo saat menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Ketika ditanya soal kemungkinan adanya rekomendasi dari tim reformasi yang mencakup pemberhentian pejabat di tubuh Polri, Listyo menegaskan bahwa institusinya siap tunduk pada keputusan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo. 

    “Saya kira Polri ini kan prajurit, tegak lurus,” tegas Listyo Sigit.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah berjanji untuk melakukan reformasi polisi saat bertemu tim Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan tokoh-tokoh masyarakat sekaligus keagamaan.

    Menanti Sinyal Reformasi Polisi dari Prabowo

    Dalam kesempatan yang sama, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Nasional (Kamtibnas) serta Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, menegaskan bahwa langkah awal pembentukan tim reformasi kepolisian masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (17/9/2025), Dofiri menyampaikan bahwa dirinya belum menghadap Presiden untuk membicarakan detail langkah maupun struktur tim reformasi polisi.

    “Belum, masih belum. Baru mau menghadap beliau,” kata Dofiri kepada wartawan.

    Ketika ditanya soal kemungkinan pelibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam tim, Dofiri menyatakan hal itu belum dapat dipastikan karena timnya sendiri belum resmi terbentuk.

    “Kan belum terbentuk,” ujarnya singkat saat ditanyai tentang reformasi polisi.

    Mengenai fokus reformasi yang akan dijalankan, Dofiri juga menekankan pentingnya menunggu instruksi resmi dari Presiden.

    “Kita kan masih nunggu biar beliau dulu, baru nanti langkah-langkahnya,” jelas mantan Kapolda DIY itu.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya telah memberi sinyal akan membentuk tim khusus reformasi polisi dalam beberapa pekan ke depan. Dofiri ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden untuk ikut merumuskan arah perbaikan di tubuh Polri.

  • Polisi Temukan Orang Hilang KontraS Saat Demo, Jualan Mainan di Malang

    Polisi Temukan Orang Hilang KontraS Saat Demo, Jualan Mainan di Malang

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menemukan satu dari tiga orang hilang oleh Kontras pasca kerusuhan di Jakarta akhir Agustus 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Ary Syam Indradi mengatakan orang hilang yang ditemukan itu atas nama Bima Permana Putra (BPP).

    “Tim [Resmob] berhasil mengamankan salah satu orang atas nama BPP,” ujar Ade di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Ade menjelaskan, Bima ditemukan di Klenteng Eng An Kiong, Jl RE Martadinata No.1, Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur pada Rabu (17/9/2025).

    Kemudian, Ade memerinci kronologi penemuan Bima dimulai saat Bima melakukan aksi di Kwitang, Jakarta Pusat pada 29-31 Agustus 2025. Sehari berselang, Bima pergi ke daerah Tegal, Jawa Tengah menggunakan sepeda motor.

    Namun, sesampainya di Tegal, Bima telah menjual motornya. Kemudian, Bima kembali bergerak menuju Malang, Jawa Timur menggunakan moda transportasi kereta pada (2/9/2025).

    Setibanya di Malang, Bima kemudian memesan kamar di Hotel Java Boutique pada 3-5 September 2025. Adapun, aktivitas Bima di Malang yaitu berjualan mainan.

    “⁠Adapun aktivitas yang dilakukan oleh Sdr. BPP berjualan mainan barongsai kecil-kecil di dekat Klenteng Eng An Kiong di daerah Malang, Jawa Timur,” imbuhnya.

    Setelah diamankan, kata Ade, Bima kemudian dibawa ke Subdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

    Sekadar informasi, Kontras telah mengumumkan ada tiga orang yang masih dinyatakan hilang pasca aksi demonstrasi akhir Agustus lalu. Mereka yakni Bima Permana Putra hilang di Glodok Jakarta Barat sejak 31 Agustus 2025.

    Selanjutnya, dua orang hilang dengan lokasi terakhir di Brimob Kwitang Jakarta Pusat yakni M. Farhan Hamid sejak 31 Agustus 2025 dan Reno Syahputra Dewo sejak 30 Agustus 2025.

  • Ahmad Dofiri: Tim Reformasi Polisi Masih Tunggu Arahan Presiden

    Ahmad Dofiri: Tim Reformasi Polisi Masih Tunggu Arahan Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Nasional (Kamtibnas) serta Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, menegaskan bahwa langkah awal pembentukan tim reformasi kepolisian masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (17/9/2025), Dofiri menyampaikan bahwa dirinya belum menghadap Presiden untuk membicarakan detail langkah maupun struktur tim reformasi polisi.

    “Belum, masih belum. Baru mau menghadap beliau,” kata Dofiri kepada wartawan.

    Ketika ditanya soal kemungkinan pelibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam tim, Dofiri menyatakan hal itu belum dapat dipastikan karena timnya sendiri belum resmi terbentuk.

    “Kan belum terbentuk,” ujarnya singkat saat ditanyai tentang reformasi polisi.

    Mengenai fokus reformasi yang akan dijalankan, Dofiri juga menekankan pentingnya menunggu instruksi resmi dari Presiden.

    “Kita kan masih nunggu biar beliau dulu, baru nanti langkah-langkahnya,” jelas mantan Kapolda DIY itu.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya telah memberi sinyal akan membentuk tim khusus reformasi polisi dalam beberapa pekan ke depan. Dofiri ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden untuk ikut merumuskan arah perbaikan di tubuh Polri.

    Presiden Janji Reformasi Polisi 

    Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim atau komisi reformasi kepolisian sebagai respons atas tuntutan masyarakat sipil. Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan Presiden dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.

    Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom menegaskan bahwa isu reformasi kepolisian menjadi perhatian utama. Dia menyebut Presiden Ke-8 RI itu sejalan dengan aspirasi GNB untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh di tubuh Polri.

    “Tadi juga disampaikan perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut oleh Pak Presiden. Beliau akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Harapan-harapan yang diminta teman-teman itu juga sudah dalam konsep Presiden,” ungkapnya. 

    Menurut Gomar, terjadi titik temu antara pandangan Presiden dan aspirasi GNB, yang dia sebut sebagai “gayung bersambut”.

    “Bapak Presiden sampaikan tadi, alhamdulillah persis seperti itu juga yang diusulkan oleh teman-teman dari Gerakan Nurani Bangsa. Jadi terjadi penguatan dan persamaan pandangan,” tegasnya.

    Dengan adanya komitmen Presiden, GNB berharap langkah reformasi di bidang hukum, HAM, dan keamanan dapat segera diwujudkan, termasuk pembenahan institusi kepolisian agar lebih profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

  • Erick Thohir: Olahraga Akan Ditata Ulang, Termasuk Atlet Disabilitas

    Erick Thohir: Olahraga Akan Ditata Ulang, Termasuk Atlet Disabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir akan menata ulang arah pembangunan olahraga nasional, baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat.

    Penegasan itu dia sampaikan usai pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    “Bapak Presiden meminta olahraga harus fokus. Misalnya tujuan kita Olimpiade, maka olahraga mana yang akan kita fokuskan ke sana. Lalu posisi PON bagaimana, posisi SEA Games bagaimana. Nah ini semua harus ditata ulang,” kata Erick.

    Menurutnya, prioritas olahraga nasional bukan hanya untuk kepentingan domestik, tetapi juga sebagai duta bangsa di level internasional.

    “Presiden minta benar-benar olahraga dimasyarakatkan, tapi olahraga yang terpenting untuk mencerminkan kewibawaan kita di dunia internasional ini menjadi prioritas,” ujarnya.

    Erick juga menegaskan perhatian yang sama terhadap atlet penyandang disabilitas. Dia menilai, olahraga difabel harus mendapatkan porsi yang proporsional.

    “Sama, saya rasa kadang-kadang kita bicara Menteri Pemuda dan Olahraga, tapi pemudinya hilang. Itu tidak boleh. Pemuda-pemudi harus menjadi bagian, termasuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Itu bagian terpenting juga, yang punya kelebihan harus kita rangkul dan diberikan porsi yang tepat,” tegas Erick.

    Terkait persiapan Asian Para Games yang disebut memiliki masa pelatnas cukup pendek, Erick meminta waktu untuk mempelajari lebih dalam sebelum mengambil langkah.

    “Kembali, saya belum duduk, nanti berikan saya waktu,” katanya.

  • Yusril: Prabowo Tegaskan Tak Perlu Tim Pencari Fakta untuk Usut Kerusuhan Demo

    Yusril: Prabowo Tegaskan Tak Perlu Tim Pencari Fakta untuk Usut Kerusuhan Demo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah tidak akan membentuk Tim Pencari Fakta Gabungan (TPGF) terkait kerusuhan dalam demonstrasi akhir Agustus lalu.

    Kepastian itu dia sampaikan usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Yusril mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan penegasan langsung agar usulan pembentukan TPGF tidak dilanjutkan.

    “Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan, tim pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu tidak perlu dibentuk,” ujar Yusril.

    Dia menjelaskan, sebelumnya pernah ada pihak yang mengusulkan pembentukan TPGF melalui Gerakan Nurani Bangsa. Kala itu, Presiden sempat menilai usulan tersebut masuk akal dan layak dipertimbangkan. Namun setelah melalui evaluasi, Presiden akhirnya menilai mekanisme yang ada sudah cukup.

    “Dan oleh karena enam lembaga negara HAM yang dipimpin Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-yudisial independen, maka Presiden mengatakan silakan Komnas HAM dan enam lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, menemukan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi itu,” kata Yusril.

    Dengan demikian, menurut Yusril, tidak ada lagi keraguan mengenai sikap pemerintah.

    “Jadi persoalan ini sudah jelas sekiranya hari ini. Kalau ada yang menanyakan apa perlu dibentuk atau tidak, Presiden mengatakan tidak perlu dibentuk,” tegasnya.

  • Prabowo 3 Kali Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Menteri ‘In and Out’

    Prabowo 3 Kali Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Menteri ‘In and Out’

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih hari ini, Rabu (17/9/2025) di Istana Presiden Jakarta.

    Kali ini, Presiden Prabowo melantik beberapa menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri, antara lain Djamari Chaniago sebagai Menteri Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), dan lainnya. 

    Dengan demikian, Prabowo tercatat telah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahannya sebanyak tiga kali sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024.

    Berikut ini catatan reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo hingga Rabu (17/9/2025) 

    Reshuffle Jilid I

    Reshuffle pertama, terjadi pada 19 Februari 2025. Ini merupakan perombakan pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sejak menjabat. Tidak banyak menteri yang diganti, hanya ada satu posisi yang dicopot, yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Soemantri Brodjonegoro yang ramai-ramai didemo oleh ratusan pegawainya pada pertengahan Januari lalu akhirnya digantikan oleh Brian Yuliarto dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025).

    Reshuffle Jilid II

    Perombakan kabinet kedua sempat membuat geger publik. Pasalnya, perombakan ini telah menggeser posisi Sri Mulyani dari Menteri Keuangan. Pelantikan itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). 

    Posisi bendahara negara kemudian diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, Prabowo juga telah melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain perombakan kabinet, Prabowo juga telah melantik menteri sekaligus wamen Haji dan Umrah mereka yaini Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, dan wakilnya Dahnil Anzar Simanjuntak 

    Reshuffle Jilid III

    Dalam reshuffle kali ini, Prabowo langsung mengangkat 11 pejabat termasuk Menteri hingga kepala lembaga. Mereka dilantik di Istana Negara pada Rabu (19/7/2025).

    Mereka yang dilantik adalah Djamari Chaniago yang mengisi kekosongan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Posisi itu sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan.

    Selanjutnya, Erick Thohir selaku Menteri BUMN telah dilakukan reshuffle jabatan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Daftar pejabat yang terkena reshuffle jilid III

    1. Djamari Chaniago, sebagai Menkopolkam.

    2. Erick Thohir, sebagai Menpora.

    3. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

    4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

    5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    7. Muhammad Kudari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

    8. Ahmad Dhafiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

    9. Nani Sudariati Deyang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    10. Sonny Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    11. Sarah Sadiqah, sebagai Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Respons Isu Penggantian Kapolri, Yusril: Kewenangan Penuh Presiden

    Respons Isu Penggantian Kapolri, Yusril: Kewenangan Penuh Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa proses penggantian Kepala Kepolisian (Kapolri) sepenuhnya berada di tangan Presiden.

    Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian yang mengatur mekanisme pengajuan dan persetujuan calon Kapolri.

    Pernyataan ini disampaikannya usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    “Pengganti Kapolri itu diatur dalam UU Kepolisian. Presiden yang berwenang, presiden akan mengajukan nama calon Kapolri baru ke DPR, nanti DPR akan menyetujui, dan presiden akan melantik. Tentu saja presiden memberikan satu nama atau dua nama,” kata Yusril

    Saat ditanya apakah dirinya sudah mendengar Presiden Prabowo menyiapkan nama calon Kapolri baru, Yusril menyatakan belum mengetahui hal tersebut.

    Dengan demikian, Yusril menekankan bahwa publik perlu menunggu keputusan langsung dari Presiden terkait kemungkinan pergantian pucuk pimpinan Polri.

    “Belum, dan biasanya itu diputuskan sendiri, nggak mungkin nanya saya. Itu kewenangan beliau,” tegasnya.