Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • 80 Siswa di Kuningan Diduga Keracunan MBG, 4 Orang Jalani Perawatan Intensif

    80 Siswa di Kuningan Diduga Keracunan MBG, 4 Orang Jalani Perawatan Intensif

    Bisnis.com, KUNINGAN — Sebanyak 80 siswa SMA Negeri 1 Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendapatkan penanganan medis setelah mengeluhkan gejala gangguan pencernaan.  Mereka diduga keracunan usai mengikuti program makan bergizi gratis (MBG) yang diselenggarakan pada Kamis (2/10/2025).

    Kepala Puskesmas Luragung, Nanay Handayani mengatakan, laporan pertama diterima pada Jumat (3/10/2025) 0agi ketika pihak sekolah menghubunginya terkait banyaknya siswa yang mendadak sakit. Gejala yang dialami siswa antara lain sakit perut, mual, muntah, hingga diare.

    “Awalnya kepala sekolah menelpon saya karena cukup banyak anak yang mengeluh perut tidak enak. Kami minta segera dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan,” kata Nanay.

    Menurut Nanay, jumlah siswa yang datang ke puskesmas terus bertambah hingga mencapai 80 orang. 

    Dari total itu, tujuh siswa harus mendapat infus karena kondisi tubuh melemah, sementara lima siswa lainnya terpaksa dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

    Sementara itu, mayoritas siswa lain cukup diobservasi di puskesmas dan diperbolehkan pulang setelah kondisinya stabil. “Ketika gejala berkurang dan keadaan umum membaik, siswa dipersilakan pulang dengan obat,” ujarnya.

    Hingga laporan dibuat, masih ada empat siswa yang menjalani perawatan intensif di Puskesmas Luragung. Selebihnya, kondisi sudah berangsur pulih. 

    Nanay menambahkan, tercatat 103 siswa tidak hadir di sekolah pada hari kejadian, sehingga mereka belum sempat diperiksa tim medis.

    Meski penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, dugaan awal mengarah pada makanan yang dikonsumsi siswa saat program MBG. Hidangan yang tersaji kala itu meliputi ayam kecap, tahu, tempe, acar, dan buah anggur.

    “Sebagian besar siswa mengaku setelah makan menu tersebut, pada malam harinya perut mulai terasa nyeri, disertai pusing dan lemas,” terang Nanay.

    Untuk memastikan penyebab keracunan, tim Inafis kepolisian bersama petugas kesehatan telah mengambil sejumlah sampel, baik makanan sisa maupun muntahan dan feses siswa yang terdampak. Hasil uji laboratorium diperkirakan baru keluar dalam sepekan ke depan.

    “Apakah benar makanan MBG itu yang menjadi pemicu atau ada faktor lain, akan ditentukan berdasarkan hasil uji laboratorium,” tambahnya.

    Kasus keracunan massal ini memicu perhatian serius, mengingat program makan bergizi gratis tengah dijalankan di sejumlah sekolah. Dinas kesehatan daerah setempat diminta memperketat pengawasan, baik terhadap proses penyediaan bahan pangan maupun distribusi hidangan kepada siswa.

    Selain itu, pihak sekolah diminta segera melaporkan bila ada keluhan kesehatan dari peserta didik, agar langkah medis bisa cepat diberikan. 

    “Kami berharap orang tua dan sekolah tidak ragu melapor jika ada gejala serupa, supaya tidak terlambat penanganannya,” kata Nanay.

  • Kemenhaj Bakal Gandeng APH, Cegah Risiko Dana Haji Bocor Rp5 Triliun

    Kemenhaj Bakal Gandeng APH, Cegah Risiko Dana Haji Bocor Rp5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berencana menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mencegah risiko kebocoran dana haji sebesar Rp5 triliun. 

    Hal itu diungkapkan Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan usai audiensi bersama KPK, Jumat (3/10/2025). Meskipun perhitungan tersebut merupakan prediksi, dia tetap mengambil langkah serius agar kebocoran tidak terjadi.

    “Tapi itu hanya potensi, kita perlu nanti dari APH mungkin yang menelisik kemungkinan temuan seperti itu,” kata Gus Irfan.

    Dia menjelaskan perputaran uang Haji sekitar Rp17-20 triliun. Para peneliti, katanya, memprediksi kebocoran anggaran di Indonesia sebesar 20-30%.

    “Nah kita kalau menggunakan angka itu kemungkinan akan terjadi sekitar Rp5 triliun, itu ketemunya,” terangnya.

    Salah satunya bekerja sama dengan KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi. Pasalnya, Gus Irfan telah menyerahkan sekitar 200 calon nama pejabat untuk Kementerian tersebut.

    Dari 200 calon nama tersebut, di antaranya berlatar belakang Penyelenggara Haji dan Umrah dari Kementerian Agama (Kemenag). Adapun, jajaran Dirjen akan berasal dari internal Badan Penyelenggara Haji dan satu perguruan tinggi.

    Dia mengatakan nantinya untuk penambahan calon pejabat akan diambil dari kementerian atau lembaga lainnya. Gus Irfan menyebut KPK bakal memeriksa riwayat para calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah.

    “Kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk di-tracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” ujarnya.

    Nantinya akan ada pendampingan bersama KPK untuk memastikan penyelenggaraan proses haji sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan dilakukan secara akuntabel serta transparan. 

    KPK sendiri tengah mengkaji potensi kebocoran dana untuk memperkirakan celah-celah yang menyebabkan kebocoran anggaran.

    “Terkait dengan anggaran haji yang setiap tahun itu ada kebocoran sekitar Rp 5 triliun, itu bisa dilakukan monitoring oleh Direktur Monitoring, dilakukan evaluasi,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

    Kata Asep, hasil kajian akan langsung diserahkan kepada Kementerian Haji dan Umrah, sehingga memitigasi kebocoran anggaran saat pelaksanaan ibadah haji berikutnya.

    “Sehingga dalam pelaksanaan haji di tahun berikutnya, misalkan tahun 2026 dan seterusnya, kebocoran-kebocoran itu bisa diantisipasi, dibuatkan SOP-nya,” jelas Asep.

    Dia mencotohkan kemungkinan kebocoran yang dapat berasal dari perorangan, kelompok, penyelenggara katering, penginapan, dan para petugas.

  • Basuki Lapor ke Mensesneg: Ibu Kota Politik Rampung 2028

    Basuki Lapor ke Mensesneg: Ibu Kota Politik Rampung 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, melaporkan perkembangan pembangunan Nusantara usai terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

    Laporan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke Kementerian Sekretariat Negara melalui akun Instagram resmi @otorita_ikn pada Jumat (3/10/2025).

    Dalam pertemuan itu, Basuki bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) yakni Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

    Dia menjelaskan status pembangunan IKN sekaligus menyampaikan rencana program periode 2026–2028 yang berfokus pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif.

    “Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pascaterbitnya Perpres 79/2025, sekaligus menyampaikan rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden,” tutur Basuki.

    Menurutnya, pembangunan IKN kini memasuki fase lanjutan setelah penerbitan Perpres 79/2025, yang menjadi landasan hukum penting bagi penataan kelembagaan dan percepatan infrastruktur di ibu kota baru tersebut.

    Fokus ke depan adalah menjadikan Nusantara tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga simbol modernitas dan inklusivitas Indonesia.

    “Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” tandas Basuki.

  • Menteri Haji Serahkan 200 Nama Calon Pejabat Kemenhaj ke KPK

    Menteri Haji Serahkan 200 Nama Calon Pejabat Kemenhaj ke KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan menyerahkan 200 lebih nama calon pejabat untuk Kementerian Haji dan Umrah ke KPK.

    Gus Irfan menjelaskan, langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kementerian tersebut. Terlebih Kementerian Haji dan Umrah baru resmi didirikan.

    “Kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk ditracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/10/2025).

    Dari 200 itu diantaranya berlatar belakang Penyelenggara Haji dan Umrah dari Kementerian Agama (Kemenag). Adapun jajaran Dirjen akan berasal dari internal Badan Penyenggara Haji dan satu  perguruan tinggi.

    “Dirjen dirjen tidak, dirjen tidak. Kita ambilkan dari internal kita badan penyelenggara haji dan ada satu yg dari kampus perguruan tinggi,” ucapnya.

    Dia mengatakan nantinya untuk penambahan calon pejabat akan diambil dari kementerian atau lembaga lainnya.
    Gus Irfan menyebut nantinya KPK akan memeriksa riwayat para calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah.

    Dia menjelaskan pendampingan bersama KPK untuk memastikan penyelenggaraan proses haji sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan dilakukan secara akuntabel serta transparan. 

    Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menuturkan dalam waktu dekat akan menggelar pembelakan kepada nama yang diserahkan oleh Gus Irfan.

    “Dalam waktu dekat  juga nanti akan ada pembekalan-pembekalan, sosialisasi kepada tim dari pak menteri supaya juga terus diingatkan khususnya nanti juga pada saat mendekati pelaksanaan nya diingatkan sekali lagi bahwa ini adalah tugas yang telah dibiayai negara sehingga diharapkan tidak menerima hal-hal lain yang tidak sah,” jelas Cahya.

    Cahya menjelaskan bahwa KPK sudah pernah melakukan kajian-kajian dan bahkan penyelidikan terkait dengan kegiatan haji ini.

    Sebagaimana diketahui, KPK tengah mengusut perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Kala itu, Indonesia mendapat 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi dengan pembagian 8 persen kuota khusus dan 92 persen kuota reguler.

    Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

  • Prabowo Segera Beri Bantuan ke Keluarga Korban Ponpes Al-Khoziny

    Prabowo Segera Beri Bantuan ke Keluarga Korban Ponpes Al-Khoziny

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan, Presiden Prabowo Subianto turut prihatin dan berdukacita terhadap peristiwa nahas ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

    Peristiwa tersebut telah menyebabkan puluhan korban luka dan meninggal dunia serta yang belum diketahui keberadaannya.

    “Sampai hari ini Pak Presiden [Prabowo Subianto] ikut berduka,” ucap Muhaimin usai meninjau bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, dikutip Jumat (3/10/2025).

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta perhatian khusus dari segenap jajarannya, baik pemerintah pusat maupun daerah, terhadap peristiwa mengenaskan tersebut. 

    Cak Imin, sapaan akrabnya, juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo dipastikan akan memberikan bantuan kepada segenap keluarga korban yang terdampak.

    “Sampai hari ini Pak Presiden ikut berduka, presiden meminta perhatian khusus. Pasti presiden akan memberikan bantuan kepada keluarga,” tegas Cak Imin.

    Muhaimin juga menyatakan, sumbangan dari pemerintah pusat kepada mereka yang terdampak saat ini tengah dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno bersama jajaran kementerian yang berada di bawah wewenang mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

    “[Bantuan bagi korban dan keluarga] secara khusus saya masih bersifat pribadi. Nanti, pemerintah [pusat] melalui Pak Pratik, melalui kementerian terkait. Saya baru mengkonsolidasi bantuan pribadi dari PKB,” ungkapnya. 

    Berdasar data yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per Kamis (3/10/2025) pukul 11.45 WIB, secara keseluruhan, jumlah korban terdampak peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur telah mencapai 166 orang.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 111 orang telah ditemukan, sementara sekitar 54 orang masih dalam pencarian. Adapun rincian kondisi korban meliputi 14 orang menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit, 89 orang telah diperbolehkan pulang, dan sembilan orang dinyatakan meninggal dunia.

  • Dubes Jepang Akhiri Masa Tugas, Kenang Momen Paling Berkesan di RI

    Dubes Jepang Akhiri Masa Tugas, Kenang Momen Paling Berkesan di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi mengakhiri masa tugasnya di Tanah Air setelah hampir dua tahun bertugas.

    Dalam acara perpisahannya, Masaki menceritakan pengalaman paling berkesan selama bertugas, salah satunya adalah kunjungan ke Papua. Di sana, ia mendatangi lokasi peringatan tentara perang yang gugur dalam Perang Dunia II.

    Menurut Masaki, masyarakat setempat merawat lokasi memorial dengan penuh hormat. Bahkan, hingga kini masih ditemukan sisa-sisa jenazah tentara Jepang yang gugur, yang setiap tahun secara bertahap dikumpulkan melalui misi khusus.

    “Saya sangat terkesan dengan bagaimana masyarakat Papua menjaga tempat itu dengan penuh penghormatan. Itu menjadi salah satu pengalaman paling menyentuh bagi saya,” ujarnya, Kamis (2/10/2025) malam.

    Dalam pidato perpisahannya, Masaki juga mengungkapkan bahwa kunjungannya ke berbagai daerah seperti Aceh, Sumatra, Solo, Makassar, hingga Papua meninggalkan kesan mendalam baginya.

    “Saya menyaksikan langsung kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. Sebagai dua negara demokrasi besar, Jepang dan Indonesia memiliki banyak kesamaan serta kekuatan yang saling melengkapi,” ujarnya.

    Selain momen personal tersebut, Masaki menyoroti eratnya kerja sama Jepang dan Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Ia menyebut investasi Jepang hadir dalam berbagai proyek strategis, mulai dari pabrik otomotif, pembangunan MRT, hingga pembangkit listrik.

    “Ciri khas kerja sama Jepang adalah selalu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Mungkin tidak besar sekaligus, tapi selalu berkelanjutan,” jelasnya.

    Masaki juga menekankan pentingnya pengembangan sektor pertanian dan perikanan sesuai prioritas pemerintah Indonesia. Selain itu, bidang kesehatan, sistem air bersih, dan layanan medis juga menjadi perhatian utama kerja sama kedua negara.

    Tak kalah penting, menurutnya, adalah pertukaran antarwarga. Saat ini semakin banyak wisatawan, pelajar, dan pekerja Indonesia yang pergi ke Jepang. Masaki berharap tren ini terus meningkat.

    “Pertukaran masyarakat adalah hal terpenting. Itu akan memperkuat saling pengertian dan bermanfaat bagi kedua negara,” katanya.

    Di akhir masa jabatannya ini, Masaki menyampaikan pesan untuk penerusnya guna terus mendorong hubungan baik antara Indonesia dan Jepang.

    “Kita harus terus melanjutkan kerja sama ini, terutama mendorong lebih banyak pelajar Indonesia belajar di Jepang,” ujarnya.

    Setelah menyelesaikan tugas diplomatiknya, Masaki mengungkapkan bahwa dirinya akan pensiun di sektor publik dan mencari pekerjaan baru di luar pemerintahan.

    ”Dengan pengalaman di sini, saya harap bisa terus menjaga hubungan dengan Indonesia, Asia, dan dunia,” tutupnya.

     

  • PSI Minta Akhiri Polemik Ijazah Wapres Gibran Usai MDIS Buat Klarifikasi

    PSI Minta Akhiri Polemik Ijazah Wapres Gibran Usai MDIS Buat Klarifikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar polemik mengenai pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihentikan setelah pihak Management Development Institute of Singapore (MDIS) memberikan klarifikasi resmi.

    Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, menegaskan bahwa pernyataan MDIS seharusnya sudah cukup untuk meluruskan isu yang belakangan ramai diperdebatkan. MDIS sebelumnya menjelaskan bahwa Gibran telah menyelesaikan program Diploma Lanjutan di lembaga tersebut, kemudian melanjutkan hingga meraih gelar Sarjana Sains bidang Pemasaran dari University of Bradford, Inggris, yang menjadi mitra resmi MDIS.

    “Seharusnya penjelasan MDIS menghentikan polemik soal pendidikan dan ijazah Mas Gibran bila niatnya benar-benar mencari kebenaran. Siapa lagi yang bisa memberikan klarifikasi selain MDIS sebagai penyelenggara pendidikan?” kata Andy dalam keterangan tertulis, Jumat (3/10/2025).

    Andy menduga isu terkait ijazah Wapres sengaja digulirkan dengan tujuan politik.

    Dengan klarifikasi ini, PSI berharap masyarakat dapat menerima fakta yang sudah disampaikan langsung oleh institusi terkait dan tidak lagi terjebak dalam isu yang berpotensi memecah konsentrasi publik dari agenda pembangunan.

    “Kami lihat apa isu ini padam. Bisa jadi gerakan ini bermotif politik untuk terus melanjutkan fitnah terkait ijazah Wapres. Tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk terus menciptakan kegaduhan politik,” ujarnya.

    Dalam pernyataannya, MDIS menegaskan bahwa Gibran tercatat sebagai mahasiswa penuh waktu sejak 2007 hingga 2010.

    “Semua diploma dan gelar yang diberikan oleh mitra universitas luar negeri kami yang terhormat mematuhi standar akademik yang ketat. MDIS bangga memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada semua siswa, memastikan bahwa mereka menerima pengalaman yang berkualitas,” tulis MDIS.

  • Kata Kemlu soal Kondisi WNI yang Ikut Kapal Global Sumud Flotilla

    Kata Kemlu soal Kondisi WNI yang Ikut Kapal Global Sumud Flotilla

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut warga negara Indonesia (WNI) yang ikut dalam pelayaran bantuan kemanusiaan ke Palestina, Global Sumud Flotilla dalam kondisi baik.

    WNI tersebut bernama Muhammad Husein yang diketahui sedang mengikuti ekspedisi penyaluran bantuan ke Gaza.

    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI, Judha Nugraha menyebut hingga 2 Oktober 2025, Husein tercatat sedang dalam pelayaran menuju Siprus.

    “Berdasarkan komunikasi per tanggal 2 Oktober 2025, kondisi yang bersangkutan dalam keadaan baik,” katanya dalam keterangan singkatnya dikutip Jumat (3/10/2025).

    Judha melanjutkan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Roma yang memiliki wilayah kerja di Siprus telah menerjunkan petugas di Siprus untuk memberikan bantuan yang diperlukan.

    Dia menambahkan, Kemenlu RI juga akan terus memberikan perhatian terhadap keberadaan Husein di ekspedisi bantuan untuk Palestina tersebut.

    “Kami terus memonitor dan  menjalin komunikasi dengan WNI yang bergabung dalam pelayaran Global Sumud Flotilla,” kata Judha.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan para aktivis pro-Palestina yang berada di kapal Global Sumud Flotilla akan dideportasi ke Eropa setelah dicegat oleh angkatan laut Israel.

    “Para penumpang Hamas-Sumud di kapal mereka sedang dalam perjalanan dengan aman dan damai menuju Israel, tempat prosedur deportasi ke Eropa akan dimulai. Para penumpang dalam kondisi selamat dan sehat,” demikian pernyataan Kemenlu Israel pada Kamis (2/10/2025) melalui platform media sosial X.

    Salah satu orang yang ditahan dalam pencegatan ini adalah Greta Thunberg, aktivis iklim asal Swedia.

    Selain Thunberg, peserta lainnya termasuk Mandla Mandela, cucu Nelson Mandela, serta sejumlah anggota parlemen Italia, negara yang belakangan dilanda gelombang protes antiperang.

  • Kubu Agus Suparmanto Bakal Ajukan Gugatan SK Kepengurusan PPP Mardiono

    Kubu Agus Suparmanto Bakal Ajukan Gugatan SK Kepengurusan PPP Mardiono

    Bisnis.com, JAKARTA – Kubu Agus Suparmanto berencana melayangkan gugatan untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum mengenai pengesahan Kepengurusan PPP, di mana Muhammad Mardiono menjadi Ketua Umum 

    Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur selaku perwakilan kubu Suparmanto, menyampaikan telah mengajukan surat permohonan audiensi dan surat keberatan kepada Menkum atas terbitnya SK tersebut pada Kamis (2/10/2025). Namun tidak menutup kemungkinan mengajukan gugatan.

    “Bahwa karenanya, kami akan melakukan langkah politik, langkah administrasi, dan gugatan hukum bila diperlukan agar Menkum membatalkan SK tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis,  Jumat (3/10/2025).

    Dia menyayangkan pernyataan Menkum yang menyebutkan tidak mengetahui adanya pendaftaran karena dianggap tidak masuk akal. 

    Sebab, pendaftaran yang dilakukan oleh Sekjen Taj Yasin (1/10) diterima langsung oleh staf Menteri di kantor Menkum RI dan diliput secara live oleh sejumlah media. Bahkan sebelumnya sudah ada komunikasi dengan staf Menteri Ditjen AHU.

    “Karenanya, kami meminta Menteri untuk menunjukkan adanya Surat Mahkamah Partai sebagaimana dipersyaratkan oleh Permenkumham 34/2017. Jika tidak, patut diduga Menkum melakukan kelalaian dalam penerbitan SK tersebut.,” ujarnya.

    SK dinilai cacat hukum karena tanpa melalui 8 poin yang disyaratkan oleh Pemenkumham RI No. 34/2017. Menurutnya pengajuan surat Mardiono tidak memenuhi syarat ‘Surat Keterangan tidak dalam Perselisihan Internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik’.

    Dia menyebut Mahkamah Partai PPP yang dipimpin Irfan Pulungan tidak menerbitkan surat untuk kepengurusan Mardiono.

    “Bahwa, klaim terpilihnya Mardiono melanggar seluruh proses pelaksanaan Muktamar X PPP, sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal Muktamar dan Tata Tertib Muktamar. Karena yang sesungguhnya menjalankan seluruh proses Muktamar secara konstitusional adalah muktamirin yang memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum,” tegasnya

    Meski demikian, Muhammad Mardiono meyakini tidak ada gugatan SK Menteri Hukum mengenai pengesahan kepengurusan PPP di Bawah pimpinannya.

    Mardiono menyampaikan semua pengurus partai berlambang Ka’bah merupakan satu keluarga dan memiliki tujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan guna menjaga demokrasi.

    “Insyaallah mudah-mudahan tidak ada. Saya yakin karena kita semua itu sebenarnya satu keluarga partai persatuan pembangunan dan kita berkumpul ini dalam rangka untuk membangun persatuan dan kesatuan, menjaga demokrasi,” kata Mardiono dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/10/2025).

  • Mardiono Harap Tak Ada Gugatan SK Menkum soal Kepengurusan PPP

    Mardiono Harap Tak Ada Gugatan SK Menkum soal Kepengurusan PPP

    Bisnis.com, JAKARTA – Muhammad Mardiono meyakini tidak ada gugatan soal SK Menteri Hukum mengenai pengesahan kepengurusan PPP di Bawah pimpinannya.

    Mardiono menyampaikan semua pengurus partai berlambang Ka’bah merupakan satu keluarga dan memiliki tujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan guna menjaga demokrasi.

    “Insyaallah mudah-mudahan tidak ada. Saya yakin karena kita semua itu sebenarnya satu keluarga partai persatuan pembangunan dan kita berkumpul ini dalam rangka untuk membangun persatuan dan kesatuan, menjaga demokrasi,” kata Mardiono dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/10/2025).

    Bahkan dirinya berencana menjalin komunikasi untuk mengajak kubu Suparmanto masuk dalam kepengurusannya serta mempererat silaturahmi antar pengurus PPP.

    “Tentu, tentu. saya masih menunggu, bukan hanya menunggu tapi mengajak. Yuk kita sekali lagi, bukan hanya yang ada di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Kita bersatu kembali untuk kita memperkokoh perjuangan Partai Persatuan Pembangunan,” ujarnya.

    Dia menekankan tidak ada istilah ‘kubu’ dalam kepengurusan PPP, baginya semua pengurus adalah keluarga yang memiliki tujuan yang sama. 

    Dia membuka peluang memberikan posisi strategis apabila Muhammad Romahurmuziy merapat ke koalisinya.

    “Oh, bukan seandainya, itu harus.Ya, nanti kan di dalam musyawarah, jadi segala keputusan yang diputuskan oleh Partai Persatuan Pembangunan itu melalui asas musyawarah ya, jadi pasti nanti akan kita musyawarahkan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy yang mewakili kubu Agus Suparmanto, menyatakan menolak surat keputusan (SK) yang diteken Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhammad Mardiono.

    “Sehubungan dengan terbitnya SK Menkum RI tentang kepengurusan PPP yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen, yang disampaikan Menkum RI hari ini di media, bersama ini kami sampaikan, bahwa kami bersama seluruh muktamirin dan kader PPP se-Indonesia menolak SK Menkum RI sebagaimana dimaksud,” kata Romahurmuziy dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Menurutnya Pengajuan SK kepengurusan Mardiono tidak mendapatkan persyaratan poin 6 Permenkumham 34/2017 yaitu: “Surat Keterangan tidak dalam Perselisihan Internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik”.