Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Qodari Sebut Peran KSP Bakal Berbeda dengan Era Moeldoko

    Qodari Sebut Peran KSP Bakal Berbeda dengan Era Moeldoko

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menegaskan peran KSP saat ini memiliki perbedaan dibandingkan periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Moeldoko.

    Menurutnya, perubahan itu salah satunya terkait struktur kelembagaan yang kini tidak lagi memiliki kedeputian komunikasi politik, karena fungsi tersebut telah berdiri sendiri sebagai Badan Komunikasi pemerintah.

    “Saya enggak berani interpretasi istilah di zaman Pak Moeldoko. Tapi kalau dibandingkan, memang perpresnya berbeda. Ada satu kedeputian yang sudah tidak ada lagi, yaitu komunikasi politik yang sekarang berdiri sendiri dengan nama Badan Komunikasi Pemerintah,” kata Qodari dalam konferensi pers usai serah terima jabatan KSP di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Qodari menjelaskan, meski struktur berubah, fungsi KSP tetap strategis karena memiliki kelebihan bisa mengawal langsung program-program prioritas Presiden, bukan hanya pada tataran regulasi.

    Dia mencontohkan keterlibatan KSP dalam mengawasi program renovasi sekolah rakyat hingga inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kalau soal pendidikan, kita jangan parsial melihat hanya sekolahnya saja. Ada aspek gizi yang fundamental. Program MBG itu bagian dari solusi kesenjangan gizi, untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Qodari menekankan bahwa KSP akan terus bersinergi dengan Badan Komunikasi Pemerintah di bawah kepemimpinan Angga Raka Prabowo.

    “Intinya akan saling memperkuat. Saya selalu katakan, kebijakan itu hulunya, komunikasi itu hilirnya. Kalau kebijakan bagus tapi tidak dikomunikasikan, masyarakat tidak tahu dan dukungan bisa berkurang. Itu kan sayang,” jelasnya.

    Qodari memastikan, di bawah kepemimpinannya, KSP akan berperan sebagai pengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto agar berjalan tepat sasaran, dengan dukungan komunikasi yang kuat bersama media dan lembaga terkait.

    Dia mencontohkan program cek kesehatan gratis (CKG) yang nilainya bisa mencapai Rp2–3 juta per orang, tetapi sebagian masyarakat masih ragu mengikuti.

    “Padahal justru lebih baik tahu lebih awal kalau ada penyakit supaya bisa segera diobati. Nah, ini pentingnya komunikasi, termasuk lewat teman-teman media,” tandas Qodari.

     

  • Qodari Sebut Prabowo Minta KSP Ikut Aktif Menyampaikan Capaian Positif Pemerintah

    Qodari Sebut Prabowo Minta KSP Ikut Aktif Menyampaikan Capaian Positif Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Muhammad Qodari resmi menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/9/2025).

    Dia menggantikan Andi Muhammad Prasetyo (AMP) yang selama ini memimpin KSP sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam keterangan persnya, Qodari menyampaikan rasa haru atas perpisahan dengan AMP yang dianggap telah membangun KSP dari nol. 

    “Ya, terharu karena walaupun kurang dari setahun, tapi dengan Pak AMP ini sudah seperti bapak dan adik-kakak. Waktu pertama kali masuk, kantor KSP ini masih kosong, hanya ada saya dan beliau. Sekarang sudah penuh. Itu yang membuat beliau begitu emosional,” ujar Qodari.

    Qodari mengenang ciri khas AMP yang hobi off-road dan memiliki slogan “No road, no problem”. Slogan itu, katanya, akan terus dijaga di KSP sebagai semangat mencari solusi atas setiap masalah.

    “Kalau saya tambahkan satu lagi, no guts, no glory. Tidak ada keberanian, tidak ada keberhasilan. Jadi, kini KSP punya dua slogan yang akan jadi pedoman,” tambahnya.

    Menurut Qodari, pesan AMP kepada jajaran KSP adalah melanjutkan semua yang telah berjalan. Dia menekankan, KSP terbukti memberi manfaat nyata dalam mengawal program-program besar Presiden Prabowo, baik di bidang pendidikan, komunikasi, hingga bantuan sosial.

    “Misalnya dulu kita pernah mengusulkan agar transfer tunjangan guru langsung dari pusat, tidak lewat daerah. Itu dirasakan manfaatnya oleh ratusan ribu bahkan jutaan guru,” jelas Qodari.

    Lebih jauh, Qodari menyebut ada pesan khusus dari Presiden Prabowo melalui Jenderal Teddy, yakni memperkuat fungsi komunikasi pemerintah. 

    “KSP tidak hanya monitoring dan evaluasi program prioritas, tapi juga memastikan manfaatnya bisa dikomunikasikan ke masyarakat agar lebih dipahami dan mendapat dukungan luas,” ungkapnya.

    Qodari memastikan KSP akan bekerja erat dengan kementerian/lembaga lain, tidak hanya dalam perbaikan kinerja program, tetapi juga dalam menyampaikan capaian pemerintahan. 

    “KSP akan ikut membantu komunikasi keberhasilan pemerintah agar lebih terstruktur dan bisa dirasakan publik,” pungkasnya.

  • Resmi Pimpin KSP, Qodari: Organisasi Tetap Jalan Optimal Tanpa Wakil Kepala

    Resmi Pimpin KSP, Qodari: Organisasi Tetap Jalan Optimal Tanpa Wakil Kepala

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa roda organisasi KSP akan tetap berjalan optimal meski saat ini belum ada Wakil Kepala KSP.

    Hal itu disampaikan Qodari usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/9). 

    Menjawab pertanyaan soal kekosongan posisi wakil kepala, Qodari menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya kembalikan kepada bapak presiden, karena ini prerogatif dari bapak presiden,” ujarnya.

    Menurut Qodari, kinerja KSP tetap dapat berjalan efektif karena ditopang struktur deputi, staf khusus, dan tenaga ahli. Ia menyebut pada periode sebelumnya pun posisi wakil kepala cukup lama dibiarkan kosong.

    “InsyaAllah bisa tetap berjalan dengan optimal. No road, no problem,” katanya.

    Usai sertijab, Qodari langsung menjadwalkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya adalah agenda bersama Menteri Perumahan untuk meninjau program perumahan rakyat di Jawa Barat.

    “Mulai hari ini saya akan berjalan dengan Menteri Perumahan terkait program prioritas Presiden di bidang perumahan dan renovasi. Kemarin, meski ada demo, kita tetap turun ke Johar Baru untuk memastikan renovasi berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Qodari kembali menegaskan bahwa KSP akan fokus mengawal program prioritas Presiden Prabowo agar berjalan tepat waktu dan menyentuh masyarakat.

    “Pokoknya jalan terus. No guts, no glory,” pungkasnya.

  • Lika-liku Djamari Chaniago: Pernah Pecat Prabowo, Kini jadi Menkopolkam

    Lika-liku Djamari Chaniago: Pernah Pecat Prabowo, Kini jadi Menkopolkam

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Politik Ray Rangkuti menyoroti pengangkatan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).

    Pasalnya, kata dia, Djamari pernah menjabat sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tahun 1998, yang memecat Prabowo Subianto dari militer.

    Hal ini tidak lepas dari dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis saat era Soeharto itu. Ray mengatakan pengangkatan Djamari menumbuhkan tanda tanya terkait etika jabatan elit politik.

    “Djamari dilantik oleh Prabowo sebagai pembantunya dalam kementerian. Etika jabatan ini, tentunya, dialamatkan ke Djamari. Sekalipun pertanyaan yang sama bisa dialamatkan ke Prabowo. Betapa peristiwa penculikan 1998 lalu dilihat sebagai peristiwa biasa, bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Ray dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Kamis (18/9/2025).

    Dia mempertanyakan apakah Prabowo membuat pertimbangan atas pengangkatan Menko Polkam yang pernah memecat dirinya saat berkiprah di militer.

    Ray juga menilai perombakan atau reshuffle yang dilakukan Prabowo lekat dengan kepentingan politik dan cenderung mengedepankan konsolidasi politik.

    “Oleh karena itu, saya tidak melihat akan ada lonjakan akselerasi kinerja. Tidak perlu berharap banyak pada hal seperti ini,” jelasnya.

    Hal yang sama disampaikan, pengamat politik, Maksimus Ramses Lalongkoe. Dia meragukan perombakan kabinet mampu meningkatkan kualitas kerja pemerintah untuk jangka panjang.

    Pasalnya, dia menilai reshuffle yang dilakukan Prabowo kental dengan unsur kedekatan politik sehingga merasa pesimis terhadap kinerja pemerintah.

    “Kalau mau jujur sebetulnya pos-pos kementerian dan wamen juga jabatan yang lainnya masih bernuansa politis. Penempatan orang-orang tersebut juga tidak lepas dari korelasi politik tidak ada yang benar-benar jalur profesional berdasarkan aspek kualifikasi khusus,” kata dia kepada Bisnis, Rabu (17/9/2025).

    Dia menekankan Prabowo seharusnya memperkuat posisi menteri yang menangani permasalahan kemiskinan, pengangguran, hingga pendidikan. Menurutnya perombakan ini sulit untuk menggaet kepercayaan publik

  • Soal Ketum PSSI Jabat Menpora, Erick Thohir: Tunggu Mekanisme Resmi FIFA

    Soal Ketum PSSI Jabat Menpora, Erick Thohir: Tunggu Mekanisme Resmi FIFA

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan keputusan terkait sepak bola Indonesia tetap berada di bawah otoritas FIFA sebagai federasi internasional. Pemerintah, menurutnya, akan menunggu mekanisme resmi dari organisasi tersebut.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025). 

    “Itu, FIFA otoritas lebih tinggi dari Kemenpora kalau urusan bola. Jadi kita tunggu saja. Tapi yang pasti saya sebagai menteri harus melihat semua cabang olahraga ini adalah bagian dari pembangunan yang akan kita selaraskan ke depan. Pesan Bapak Presiden tadi, skala prioritas juga harus mulai dilihat,” kata Erick

    Ditanya soal kemungkinan adanya surat dari FIFA kepada Kemenpora, Erick kembali menekankan pentingnya menunggu prosedur resmi.

    “Mekanismenya nanti kita tunggu saja,” ujarnya singkat.

    Mengenai statusnya sebagai Ketua Umum PSSI, Erick menyebut hingga saat ini dirinya masih menjabat di bangku tertinggi persatuan sepak bola tanah air itu

    “Hari ini iya. Karena kalau kita lihat sebelumnya sendiri kan saya, waktu menteri BUMN statusnya juga sah. Karena memang dilihat dari track record saya selama ini ada di dunia sepakbola. Tapi saya nggak mau mendahului, tunggu biar otoritas di sepakbola internasional yang menilai,” jelasnya.

    Dia menambahkan, setiap cabang olahraga memiliki federasi internasional masing-masing yang menjadi rujukan aturan. Karena itu, ia memilih menunggu proses formal sebelum memberikan pernyataan lebih jauh.

    “Terlalu dini saya nggak tahu. Nanti suratnya belum dapat saya, jadi saya nggak mau bicara lebih. Setiap cabor punya international federation-nya, jadi itu ada aturan mainnya semua,” tegas Erick.

  • Pengamat: Erick Thohir Harus Mundur dari PSSI Agar Tak Picu Konflik AntarCabor

    Pengamat: Erick Thohir Harus Mundur dari PSSI Agar Tak Picu Konflik AntarCabor

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti mendesak Erick Thohir mundur sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) usai dilantik sebagai Menteri Olahraga dan Pemuda RI.

    Dia menilai posisi ganda Erick berpotensi memantik kecemburuan antarcabang olah raga. Pasalnya, kata dia, Menpora memiliki akses penuh untuk mengatur berbagai cabang olahraga di Indonesia.

    “Menpora sekaligus ketua PSSI merupakan tumpang tindih jabatan. Lebih dari itu, membuat pak Erick seperti tidak berdiri untuk semua cabor yang ada dan dengan sendirinya, berpotensi akan menimbulkan kecurigaan akan dapat berlaku adil untuk semua cabang olahraga,” kata Ray kepada Bisnis, Kamis (18/9/2025).

    Untuk itu, Ray menyarankan Erick harus memilih salah satu jabatan. Mundur sebagai Menpora atau Ketua Umum PSSI guna membentuk pemerintah yang bersih dan berkeadilan.

    Dia mencontohkan saat Zaenudin Amali yang mengundurkan diri dari jabatan Menpora karena menempati posisi wakil ketua PSSI. Menurutnya alasan Erick menunggu keputusan FIFA untuk mundur dari Ketum PSSI adalah argumen yang tidak berdasar.

    “Alasan Erick terlebih dahulu menunggu statuta FIFA sama sekali tidak berdasar,” jelasnya.

    Dia juga menyoroti pengangkatan Erick Thohir menjadi Menpora. Baginya, hal itu hanya sebatas strategi untuk menggaet suara Gen Z saat Pilpres 2029 dan merupakan formalitas belaka agar Erick Thohir memiliki title menteri.

    “Tapi mengapa Erick Thohir berkenan mengambil jabatan itu? Satu, yang penting tetap menteri; dua bisa dioptimalkan untuk mempopulerkan diri ke kalangan gen Z dan anak muda lainnya, khususnya, menjelang Pilpres 2029 yang akan datang,” tutur Ray.

    Lebih lanjut, dia mengatakan digesernya Erick Thohir ke posisi Menpora artinya memindahkan jabatan bergengsi dan strategis ke jabatan non strategis. Strategis dalam hal ini, katanya, tentu saja dalam hal pengaruh wewenang atas aset negara dan penentu kebijakan ekonomi. 

  • Menerka Nasib Kapolri Listyo Sigit saat Prabowo Gencarkan Reformasi Polri

    Menerka Nasib Kapolri Listyo Sigit saat Prabowo Gencarkan Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tengah menggencarkan pembentukan tim reformasi untuk mengevaluasi kinerja kepolisian republik Indonesia alias Polri.

    Tim reformasi Polri ini mencuat ke publik pasca aksi unjuk rasa berujung ricuh di sejumlah titik di Indonesia. Dalam kericuhan itu, banyak pihak yang mengkritisi tindakan aparat yang dinilai represif.

    Puncaknya, kemarahan publik terhadap institusi Polri muncul setelah kejadian pelindasan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan oleh mobil Brimob yang berujung tewas pada Kamis (28/9/2025).

    Alhasil, dari yang tadinya aksi demonstrasi yang berfokus terkait tunjangan DPR, namun berbalik arah terhadap Polri yang menjadi target aksi unjuk rasa.

    Markas kepolisian di sejumlah daerah, termasuk markas Brimob di Kwitang, Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri tak luput dari target aksi demonstrasi.

    Dalam hal ini, muncul tuntutan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melepaskan jabatannya. Kala itu, Sigit tak terlalu ambil pusing terkait tuntutan tersebut. Sigit menyatakan sebagai prajurit, dirinya menyerahkan semuanya kepada Presiden RI. Menurutnya, soal jabatan merupakan hak prerogatif Presiden. 

    Isu Pergantian Kapolri 

    Tak berhenti disitu, sorotan publik tetap tertuju kepada pemegang kursi Tribrata 1 itu. Pasalnya, isu terkait pergantian Kapolri Sigit kemudian mencuat ke publik usai adanya informasi terkait surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri.

    Bahkan, dalam isu itu secara eksplisit bahwa pengganti Kapolri Sigit adalah jenderal berinisial S dan D. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh pejabat di lingkungan Istana Presiden.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai isu tersebut.

    “Berkenaan dengan Surpres, pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada Surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Sabtu (13/9/2025).

    Dia juga mengemukakan bahwa informasi tersebut telah selaras dengan pernyataan pimpinan DPR yang sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada surpres yang masuk terkait pergantian Kapolri.

    Namun demikian, meskipun itu telah dibantah Istana, isu pergantian Kapolri ini masih terus bergulir di media massa. Banyak tebak-tebakan sosok jenderal pengganti Kapolri.

    Komjen Suyudi misalnya. Dia saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun, mantan Kapolda Banten itu langsung membantah isu terkait dirinya yang disebut akan menggeser Listyo Sigit.

    “Saya sedang fokus melaksanakan tugas di BNN RI, tolong dukung saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa berita itu tidak benar,” ujar Suyudi di kantornya, Senin (15/9/2025).

    Selain Suyudi, setidaknya ada 25 perwira tinggi berpangkat Komjen alias jenderal bintang tiga yang bisa menduduki orang nomor satu di institusi Polri.

    Dari 25 itu mengerucut sejumlah nama yang di gadang-gadang menjadi Kapolri seperti Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kabareskrim Komjen Syahardiantono, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Komjen Wahyu Widada hingga Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops), Kapolri, Komjen Mohammad Fadil Imran.

    Pembentukan Tim Reformasi Polri 

    Di samping isu pemilihan Kapolri, tim pembentukan reformasi Polri juga saat ini tengah menjadi isu hangat. Keseriusan Prabowo dalam pembentukan tim ini tercermin dari pengangkatan Komjen (Purn) Ahmad Dofiri.

    Dofiri yang juga eks Wakapolri, kini telah dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Nasional (Kamtibnas) serta Reformasi Kepolisian.

    Usai menghadiri pelantikan itu, Dofiri menyampaikan bahwa dirinya belum menghadap Presiden untuk membicarakan detail langkah maupun struktur tim reformasi polisi. Pasalnya, hal tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Prabowo.

    “Kita kan masih nunggu biar beliau dulu, baru nanti langkah-langkahnya,” kata Dofiri di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Adapun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian segera rampung. 

    Dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan penyusunan tim tersebut dan rencananya akan diumumkan dalam pekan ini.

    “Ditunggu, nanti akan segera diumumkan,” kata Prasetyo usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Prasetyo menjelaska  gagasan pembentukan komite ini lahir dari keinginan Presiden untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan di tubuh Polri. Menurutnya, langkah tersebut wajar dilakukan terhadap seluruh institusi negara.

    Sementara itu, Kapolri Sigit menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari pembentukan tim reformasi Polri. Namun demikian, dia menekankan bahwa Polri bakal sejalan dengan arah pemerintahan Prabowo.

    “Kita tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan,” ujarnya di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Dia memastikan juga Polri akan selalu menerima masukan atau kritik untuk perbaikan institusi menuju lebih baik. Dengan demikian, masukan tersebut dapat terus mengevaluasi kinerja Polri agar menjadi institusi keamanan yang diharapkan oleh masyarakat.

    Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan reformasi Polri bisa menjadi waktu yang pas untuk memperbaiki fungsi dan peran kepolisian di masyarakat. 

    Rafly menuturkan bahwa saat ini, banyak anggota kepolisian yang menempati banyak jabatan strategis. Menurutnya, urgensi reformasi Polri adalah menempatkan fungsi anggota polri sesuai ketentuannya.

    “Fungsi Polri itu kan ada tiga, pelindung dan pengayom masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu penegakan hukum. Fungsi-fungsi itu tidak mesti disatukan di dalam satu naungan. Bisa dipisahkan karena wataknya yang bisa berbeda,” katanya kepada Bisnis, Senin (15/9/2025).

    Misalnya, kata dia, bidang penegakan hukum bisa beririsan dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum. Rafly menilai Polri masih lekat dengan militeristik yang diwariskan saat pemisahan dengan militer di zaman orde baru.

    Dia menyebutkan reformasi Polri juga sebagai upaya melepaskan kesan militeristik di tubuh kepolisian. Pasalnya kedua instansi memiliki doktrin yang berbeda. 

    Dalam hal ini, fungsi Polri untuk pengamanan sipil, sedangkan militer menjaga keamanan negara yang disiapkan untuk berperang. Adapun, reformasi Polri belum bisa menjadi indikator untuk meningkatkan kualitas kerja dan perbaikan citra di masyarakat, karena hal itu bergantung pada anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

  • Driver Ojol Tolak Aksi 179, Minta Agar Nama Almarhum Affan Tak Dipolitisasi

    Driver Ojol Tolak Aksi 179, Minta Agar Nama Almarhum Affan Tak Dipolitisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah komunitas ojek online (ojol) di berbagai daerah kompak menolak ikut serta dalam “Aksi 179” yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Para driver lebih memilih tetap bekerja mencari nafkah untuk keluarga sekaligus menjaga kondusivitas, dibanding turun ke jalan.

    Sikap ini tidak hanya ditunjukkan di Bekasi dan Solo Raya, tetapi juga di Banten. Perwakilan komunitas Unit Reaksi Cepat (URC) Banten, Michael, menegaskan mayoritas driver menolak bergabung dengan aksi. Ia bahkan menilai peserta aksi hanyalah segelintir oknum yang tidak mewakili komunitas ojol secara keseluruhan.

    “Kalau menurut saya justru mereka itu bukan bagian dari ojol. Itu hanya sebagian kecil, oknum saja, dan tidak mewakili driver. Ojol yang asli lebih pilih cari order,” kata Michael lewat rilisnya, Rabu (17/9/2025).

    Michael juga memastikan layanan transportasi daring tetap berjalan normal meski ada aksi di Jakarta.

    “Order tetap jalan, aplikasi tetap buka, jadi tidak akan ada gangguan berarti di lapangan,” tegasnya.

    Lebih jauh, Michael mengingatkan agar nama almarhum Affan — seorang driver ojol yang sempat menjadi sorotan publik usai meninggal dunia saat bertugas — tidak dijadikan alat politik dalam aksi jalanan.

    “Keluarga sudah secara tegas menyatakan tidak ingin nama almarhum dibawa ke ranah politik jalanan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Affan sempat menjadi simbol perjuangan driver ojol dalam menuntut regulasi yang lebih adil. Namun, komunitas menilai perjuangan itu tidak semestinya dipelintir untuk kepentingan politik sesaat.

    Di Solo Raya, Juru Bicara Garda Soloraya, Djoko Saryanto, menegaskan pihaknya juga tidak terprovokasi ikut aksi. Menurutnya, gerakan driver seharusnya tetap fokus memperjuangkan regulasi yang jelas, seperti lahirnya UU Transportasi Online dan penetapan tarif yang lebih adil.

    Sementara itu, di Bekasi Raya, Sekjen Koalisi Ojek Daring Nasional (KODAN) Handriko menekankan driver setempat tetap bekerja.

    “Driver Bekasi tetap on bid, tidak ada yang ikut aksi. Kami lebih memilih menjaga situasi agar tetap stabil,” ujarnya.

  • Qodari Tegaskan KSP Akan Lebih Aktif Sosialisasi Program Prioritas Presiden

    Qodari Tegaskan KSP Akan Lebih Aktif Sosialisasi Program Prioritas Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan lembaga yang dipimpinnya akan memperkuat peran komunikasi publik terkait program-program prioritas pemerintah.

    Qodari menyebut, meski tugas utama KSP sesuai Peraturan Presiden adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas, namun publik juga harus merasakan manfaat dari kinerja pemerintah melalui sosialisasi yang lebih luas.

    Hal ini disampaikan usai dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai KSP di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    “Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan pemerintah itu harus disosialisasikan,” ujarnya.

    Menurutnya, keberadaan Badan Komunikasi Pemerintah (transformasi dari PCO) tetap memiliki fungsi utama dalam penyampaian pesan publik. Namun ke depan, KSP juga akan tampil untuk menjelaskan capaian dan kebijakan Presiden.

    “InshaAllah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi. Tidak semuanya terpusat di PCO, tapi KSP juga akan tampil menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini,” jelasnya.

    Qodari menambahkan, komunikasi antar-lembaga pemerintah akan terus diperkuat, termasuk dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo yang disebutnya sudah lama bekerja sama.

    “Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu sudah dari dulu, besty. KSP itu kelebihannya karena dia monitoring evaluasi semua program, jadi tahu hampir semua yang dikerjakan, tahu progresnya, tahu kelebihannya,” katanya.

    Sebagai contoh, Qodari menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya sangat penting untuk mengatasi kesenjangan kualitas sumber daya manusia.

    “MBG itu untuk mengatasi kesenjangan, kesenjangan gizi. Karena 20 persen anak kita stunting. Bahkan yang gizinya cukup pun secara IQ masih perlu ditingkatkan. Jadi kita ingin kualitas SDM kita bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga maupun dunia,” tegasnya.