Category: Bisnis.com Nasional

  • Kemenlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger dari AS ke Indonesia

    Kemenlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger dari AS ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Yurike Sanger, mantan istri Presiden pertama RI Soekarno, meninggal dunia dalam usia 81 tahun di Amerika Serikat (AS). Yurike akhirnya tutup usia setelah menjalani perawatan medis di California, AS dan jenazahnya akan dipulangkan ke Indonesia.

    Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha mengatakan KJRI Los Angeles telah berkomunikasi dengan pihak keluarga Yurike Sanger usai sang mantan istri proklamator RI itu wafat pada Rabu (17/9/2025) waktu setempat.

    “KJRI Los Angeles akan membantu proses pemulangan jenazah ke Indonesia, berkoordinasi dengan pihak pemulasaran jenazah dan otoritas di AS,” kata Judha dilansir dari Antara, Jumat (19/9/2025). 

    Judha mengatakan bahwa keluarga mendiang sebelumnya telah menunjuk pihak pemulasaran jenazah secara mandiri untuk proses tersebut.

    Otoritas California saat ini sedang memproses penerbitan sertifikat kematian sebagai salah satu persyaratan dokumen untuk pemulangan jenazah ke Indonesia, ucap Direktur di Kemlu RI itu.

    Kabar wafatnya Yurike Sanger disampaikan sang anak, Yudhi Sanger, via kiriman di Instagram pribadinya. Ia menyebut sang ibunda wafat dalam usia 81 tahun setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya.

    Yurike wafat saat menjalani perawatan di San Gorgonio Memorial Hospital di California pada 17 September 2025 pukul 19:15 waktu setempat.

    “Rencana akan dibawa ke rumah duka di RS Fatmawati,” kata Yudhi terkait rencana setelah pemulangan jenazah Yurike ke Indonesia seperti ditulis di Instagram.

    Namun demikian, ia belum merinci waktu ketibaan jenazah ke Indonesia. Berdasarkan pantauan Bisnis di rumah duka RS Fatmawati pada Jumat (19/9/2025), nampak kondisi rumah berkabung ini masih sunyi dan sepi sekitar 14.27 WIB. Dari sejumlah, ruangan dari rumah duka yang ada, tak ada satupun yang telah terisi maupun ditandai telah dipesan keluarga mendiang Yurike.

    Selain itu, karangan bunga belasungkawa juga belum terlihat di lokasi. Di samping itu, kerabat maupun orang dekat dari Yurike juga tidak nampak hadir di lokasi. Meskipun demikian, berdasarkan keterangan petugas dari RS Fatmawati mengemukakan bahwa sempat ada komunikasi antara pihaknya dengan keluarga Yurike.

    Yurike Sanger, lahir pada tahun 1945 di Poso, Sulawesi Tengah, adalah salah satu istri dari Presiden pertama RI, Soekarno. Mereka pertama kali bertemu dalam acara kenegaraan pada tahun 1963, dan menikah pada 1964. Namun, keduanya bercerai pada 1968 di tengah gejolak politik yang dihadapi Soekarno saat itu. 

  • Kondisi Rumah Duka di RS Fatmawati Jelang Kedatangan Mendiang Yurike Sanger

    Kondisi Rumah Duka di RS Fatmawati Jelang Kedatangan Mendiang Yurike Sanger

    Bisnis.com, JAKARTA — Yurike Sanger, istri ke-7 Presiden RI Soekarno telah meninggal dunia di Los Angeles, Amerika Serikat pada Rabu (17/9/2025).

    Anak Yurike, Yudhi Sanger menyatakan bahwa mendiang ibunya bakal dibawa ke rumah duka di RS Fatmawati Jakarta Selatan sebelum dimakamkan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di rumah duka RS Fatmawati pada Jumat (19/9/2025), nampak kondisi rumah berkabung ini masih sunyi dan sepi sekitar 14.27 WIB.

    Dari sejumlah, ruangan dari rumah duka yang ada, tak ada satupun yang telah terisi maupun ditandai telah dipesan keluarga mendiang Yurike.

    Selain itu, karangan bunga belasungkawa juga belum terlihat di lokasi. Di samping itu, kerabat maupun orang dekat dari Yurike juga tidak nampak hadir di lokasi.

    Meskipun demikian, berdasarkan keterangan petugas dari RS Fatmawati mengemukakan bahwa sempat ada komunikasi antara pihaknya dengan keluarga Yurike.

    Namun, hal tersebut baru hanya sebatas komunikasi dan belum ada kepastian pemesanan rumah duka ke petugas di lokasi.

    “Belum, belum ada. Cuma kemarin keluarga sempat datang, bertanya-tanya gitu [soal rumah duka],” singkatnya di area rumah duka Fatmawati, Jumat (19/9/2025).

    Sementara itu, petugas lainnya mengaku telah dimintai untuk mengosongkan rumah duka untuk disiapkan terhadap mendiang Yurike. Menurutnya, kemungkinan jenazah Yurike baru sampai malam atau besok Sabtu (20/9/2025).

    “Kemarin sih Bos udah minta kosongkan [rumah duka]. Mungkin malam atau besok [datangnya],” tutur petugas tersebut.

    Sekadar informasi, kabar duka Yurike disampaikan oleh Yudhi Sanger di akun Instagram miliknya. Dia mengabarkan sang ibunda meninggal dunia pada 17 September 2025 pukul 19.15 waktu Amerika Serikat.

    Adapun, Yurike dinyatakan meninggal dunia pada usia 81 tahun karena sakit. Hanya saja belum diketahui penyakit yang diderita Yurike sehingga membuatnya meninggal dunia.

    Berikut pernyataan dari Yudhi Sanger di akun instagramnya soal kabar duka tersebut.

    “Selamat Jalan Mama Tercinta, Yudhi yg akan jaga Mama Disana yaa.. Tunggu Yudhi ya ma.. Mama Sudah Happy Mama sudah Fight Dari semua penyakit mama Di Dunia..Yudhi Sayang Mama… Kita Semua Sayang Mama yaa..

    Meninggal dunia Ibu YURIKE SANGER

    DI Sangorgonio Memorial hospital CALIFORNIA,USA

    Di Usia 81Thn

    Meninggal 17 sept. Jam 19:15 Waktu USA

    Rencana akan dibawa ke Rumah Duka Di RS Fatmawati (waktu menyusul)”

  • Jelang Dilantik Jadi Kepala BRIN, Arif Satria Resmikan Sistem AI di IPB

    Jelang Dilantik Jadi Kepala BRIN, Arif Satria Resmikan Sistem AI di IPB

    Bisnis.com, JAKARTA — Rektor IPB University Arif Satria dikabarkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam reshuffle Kabinet Merah Putih jilid III hari ini, Rabu (17/9/2025). 

    Dikabarkan bahwa dirinya akan menggantikan Laksana Tri Handoko yang sebelumnya memimpin lembaga riset tersebut. BRIN sendiri beberapa kali menjadi sorotan publik pada era Laksana Tri Handoko.

    Pada 2023, Komisi VII DPR sempat mendesak Handoko mundur akibat berbagai persoalan, mulai dari transparansi penggunaan anggaran 2022 hingga konflik internal antarperiset.

    Dengan rekam jejaknya sebagai akademisi sekaligus rektor, Arif Satria diharapkan mampu membawa nuansa baru dan memperkuat kredibilitas BRIN.

    Menariknya, jelang kabar pelantikannya Arif baru saja meresmikan penerapan Talent Management berbasis Artificial Intelligence (AI).

    Sebagai nahkoda di perguruan tinggi itu inovasi ini diklaim menjadikan IPB sebagai kampus negeri pertama di Indonesia yang mengimplementasikan manajemen talenta berbasis teknologi cerdas. 

    “IPB University didukung oleh Pak Ary Ginanjar yang sudah menyiapkan tools dalam kerangka Talent Management, sehingga kita bisa mengarahkan karier mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berbasis pada talenta yang sudah kita identifikasi,” ujar Arif dalam rilisnya, Jumat (19/9/2025). 

    Dia menambahkan, sistem ini akan membantu pengembangan kemahasiswaan secara lebih komprehensif, mulai dari pemetaan karier hingga dukungan isu kesehatan mental mahasiswa.

    Menurutnya, penerapan sistem ini dilatarbelakangi oleh tantangan besar dunia pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan data ESQ, 87 persen mahasiswa merasa salah jurusan, sementara 74 persen pekerja menempati posisi yang tidak sesuai dengan bakat mereka. Kondisi ini memicu penurunan motivasi, produktivitas, bahkan risiko drop out.

     “Apabila IPB University dan perguruan tinggi lain memiliki talent pool yang baik, maka perguruan tinggi bisa menyiapkan Indonesia Emas 2045 dengan lebih maksimal,” katanya.

     

    Profil Arif Satria

    Arif Satria lahir sebagai akademisi yang berakar di IPB. Ia meraih gelar Sarjana Penyuluhan Pertanian IPB pada 1995, kemudian Magister Sosiologi Pedesaan IPB pada 1999. Pada 2006, ia menuntaskan program doktor bidang Marine Policy di Kagoshima University, Jepang, serta mengikuti program visiting student di Fisheries Center, University of British Columbia, Kanada.

    Arif mulai berkarier sebagai dosen di IPB pada 1997, hingga akhirnya diangkat menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Ekologi Manusia dalam bidang Ekologi Politik. Ia menjabat sebagai Rektor IPB dua periode (2017–2022 dan 2023–2028).

    Selain itu, Arif aktif di berbagai organisasi seperti Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2021–2026, Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia 2021–2023, dan Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia 2011–2016

  • Pengakuan Dua Orang Hilang yang Ditemukan PascaDemo Gaji DPR

    Pengakuan Dua Orang Hilang yang Ditemukan PascaDemo Gaji DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Dua orang yang sempat dinyatakan hilang pasca demo berujung kericuhan di Jakarta telah ditemukan oleh Polda Metro Jaya.

    Dua orang hilang itu ada Eko Purnomo dan Bima Permana Putra (BPP). Berdasarkan poster orang hilang yang diunggah Kontras di media sosialnya, Bima terakhir ditemukan di Brimob Kwitang, sementara Eko di Salemba Jakarta.

    Kini, keduanya telah ditemukan di dua lokasi yang berbeda, Bima ditemukan tengah berjualan mainan di Malang, Jawa Timur. Sementara itu, Eko ditemukan saat bekerja sebagai penangkap ikan di Sukamara, Kalimantan Tengah.

    Lantas, bagaimana pengakuan mereka setelah akhirnya ditemukan?

    Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan alasan Bima pergi ke Malang di tengah adanya aksi demonstrasi di Jakarta lantaran ingin hidup mandiri.

    Bima merupakan staf maintenance di gudang penyimpanan ikan di Penjaringan, Jakarta Utara. Kala itu, Bima berpamitan kepada kerabatnya menuju Glodok, Jakarta Barat pada (31/8/2025). 

    Keesokan harinya, Bima langsung berangkat menuju Malang, Jawa Timur menggunakan sepeda motor. Namun, saat di Tegal, Bima sempat menjual motor Aerox miliknya seharga Rp5 juta dengan mekanisme pembayaran di tempat alias COD. 

    Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan dengan kereta api menuju Malang. Setibanya di Malang, Bima kemudian memesan kamar di Hotel Java Boutique pada 3-5 September 2025. Adapun, aktivitas Bima di Malang yaitu berjualan mainan.

    Bima akhirnya ditemukan oleh tim pencarian Polda Metro Jaya pada Rabu (17/9/2025). Setelahnya, kepolisian melakukan pemeriksaan dan memfasilitasi Bima agar bisa bertemu dengan keluarga.

    “Beliau menyampaikan bahwa alasan kepergian meninggalkan rumah, hal tersebut dikarenakan karena beliau ingin hidup mandiri,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Kamis (18/9/2025).

    Sementara itu, Dirsiber Polda Metro Jaya Kombes Roberto GM Pasaribu mengatakan orang hilang lainnya Eko Purnomo memiliki alasan yang sama dengan Bima saat meninggalkan Jakarta.

    “Adapun alasan Saudara Eko mengapa yang bersangkutan sampai naik ikut kapal bekerja untuk mencari nafkah dalam hal ini untuk kehidupan dan Saudara Eko sendiri ingin hidup secara mandiri,” tutur Roberto.

    Eko Ngaku Ponsel Mati 

    Usai ditemukan polisi, Eko kemudian menyatakan ponselnya sempat tidak berfungsi saat pergi ke Kalimantan. Dengan demikian, Eko tidak sempat memberi kabar atau berpamitan ke keluarganya saat pergi ke tanah Borneo itu.

    “Pas itu kendalanya handphone-nya sudah mati, jadi enggak pamit,” tutur Eko di Polda Metro Jaya, Jumat (19/9/2025).

    Oleh karena itu, Eko meminta maaf karena telah membuat kegaduhan di masyarakat, khususnya terhadap keluarganya marena tidak memberi kabar.

    “Saya ucapkan mohon maaf untuk ibu saya karena sudah membuatnya khawatir. Saya pergi tanpa memberi kabar dan untuk teman-teman saya,” imbuhnya.

    Kemudian, Eko juga menyatakan bahwa dirinya tidak ikut melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta pada Agustus lalu. Eko menuturkan bahwa dirinya hanya menonton aksi demonstrasi tersebut.

    “Cuma nonton,” tutur Eko.

    Senada dengan Eko, Bima Permana Putra mengaku juga bahwa dirinya tidak ikut serta dalam agenda demo di Jakarta akhir Agustus lalu.

    “Tidak, tidak [ikut demo],” kata Bima.

    Adapun, Bima juga menyatakan permohonan maaf karena telah membuat gaduh masyarakat lantaran dikabarkan hilang usai demo di Jakarta.

    “Mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di sosial media selama ini dan saya dikabarkan hilang,” tutur Bima di Polda Metro Jaya.

    Sekadar informasi, setelah ditemukan dua orang hilang ini. Maka tersisa dua orang hilang lagi yang belum ditemukan pasca demo Jakarta akhir Agustus 2025.

    Dua orang ini yang belum ditemukan ini terakhir ditemukan di Brimob Kwitang Jakarta Pusat, di antaranya M. Farhan Hamid sejak 31 Agustus 2025 dan Reno Syahputeradewo sejak 30 Agustus 2025.

  • Telkom Pulihkan Jaringan Internet di Nabire Usai Gempa Magnitudo 6,6

    Telkom Pulihkan Jaringan Internet di Nabire Usai Gempa Magnitudo 6,6

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia berupaya melakukan pemulihan jaringan telekomunikasi di Nabire, Papua Tengah yang mengalami gangguan total akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,6 yang mengguncang wilayah tersebut pada Jumat (19/9) dini hari.

    Kepala Telkom Nabire Suhendar mengatakan jaringan komunikasi terputus diduga karena kerusakan jalur kabel di beberapa titik, yakni Nabire–Rasiei, Serui–Botawa, serta jalur darat Timika–Tigi yang berjarak sekitar 80 kilometer dari Mimika.

    “Seluruh layanan internet Telkomsel, IndiHome, voice, dan SMS terputus. Saat ini warga hanya bisa menggunakan layanan berbasis satelit untuk tetap terhubung,” ujar Suhendar dilansir dari Antara, Jumat (19/9/2025). 

    Atas terputusnya jaringan yang diduga terjadi sejak pukul 05.00 WIT tersebut, Suhendar mengatakan, pihak Telkom saat ini tengah melakukan upaya pemulihan dengan memprioritaskan jalur Timika–Tigi untuk mempercepat normalisasi layanan di Nabire.

    “Perbaikan fokus di jalur darat Timika-Tigi. Untuk estimasi saya masih belum dapat durasi pastinya karena masuk dalam redzone (zona merah-red),” katanya.

    General Manager (GM) Telkom Witel Papua Barat, Eric M. Tobing menyatakan, gempa bumi di 23 km Barat Laut Nabire menyebabkan layanan TelkomGroup di area Nabire, Botawa dan Enarotali mengalami gangguan.

    Untuk perbaikan jaringan, Telkom bersama tim teknis Palapa Timur Telematika (PTT) sedang dalam proses percepatan penyambungan jalur Kigamani-Timika.

    Tantangan pemilihan jaringan adalah kondisi alam yang cukup sulit akibat longsor pada jalur kabel fiber optik (FO) darat.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggan kami, mohon doa dan dukungan untuk kelancaran proses pemulihannya,” demikian holding statement yang dikeluarkan TelkomGroup, Jumat pagi.

    Sementara itu, General Manager Witel Papua Barat Eric M. Tobing menyatakan jaringan internet di area Nabire mengalami gangguan usai gempa bumi di kedalaman 24 kilometer barat laut Nabire.

    “Gempa bumi di kedalaman 24 kilometer barat laut Nabire pada Jumat menyebabkan layanan TelkomGroup di area Nabire, Botawa dan Enarotali mengalami gangguan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Jumat.

    Menurut Eric, saat ini Telkom bersama tim teknis Palapa Timur Telematika (PTT) sedang melakukan proses percepatan penyambungan jalur Kigamani-Timika agar layanan dapat pulih seperti semula di tengah kondisi alam yang cukup sulit, yang diakibatkan longsor pada jalur kabel FO darat.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggan kami, mohon doa dan dukungan untuk kelancaran proses pemulihannya,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, gempa magnitudo 6,6 mengguncang Nabire pada Jumat sekitar pukul 1.19 WIB atau jam 3.19 WIB WIT dengan pusat gempa 29 kilometer barat laut Nabire pada kedalaman 24 kilometer.

    BMKG mencatat setidaknya 17 gempa susulan (aftershock) pascagempa utama, dengan magnitudo antara magnitudo 2,1 hingga sekitar magnitudo 4,0. Gempa susulan terakhir tercatat pada 04.05 WIT.

    Akibat gempa tersebut, selain putusnya jaringan, dilaporkan beberapa fasilitas publik mengalami kerusakan ringan hingga sedang seperti di Bandara Douw Aturure, Kantor Bupati Nabire, RSUD Nabire, hingga Jembatan Siriwini yang putus.

    BMKG dan Badan Geologi mengimbau masyarakat untuk memeriksa bangunan mereka, terutama jika terdapat retakan, serta menghindari daerah tebing atau lereng curam selama curah hujan tinggi.

  • Kabar Duka, Yurike Sanger Istri ke-7 Presiden Soekarno Meninggal Dunia di Amerika Serikat

    Kabar Duka, Yurike Sanger Istri ke-7 Presiden Soekarno Meninggal Dunia di Amerika Serikat

    Bisnis.com, JAKARTA – Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger dikabarkan meninggal dunia di Los Angeles Amerika Serikat.

    Kabar tersebut disampaikan oleh putranya Yudhi Sanger di akun instagramnya.

    Dia mengabarkan jika sang ibunda meninggal dunia dpada 17 September 2025 pukul 19.15 waktu Amerika Serikat pada usia 81 tahun karena sakit.

    Dia menyebutkan jika sang ibunda meninggal di Sangorgonio Memorial Hospital California, Amerika Serikat.

    Yudhi menambahkan, jenazah sang ibunda akan dibawa ke Indonesia dan dibawa ke rumah duka di RS Fatmawati Jakarta Selatan.

    Berikut pernyataan dari Yudhi Sanger di akun instagramnya soal kabar duka tersebut.

    “Selamat Jalan Mama Tercinta, Yudhi yg akan jaga Mama Disana yaa.. Tunggu Yudhi ya ma.. Mama Sudah Happy Mama sudah Fight Dari semua penyakit mama Di Dunia..Yudhi Sayang Mama… Kita Semua Sayang Mama yaa..

    Meninggal dunia Ibu YURIKE SANGER
    DI Sangorgonio Memorial hospital CALIFORNIA,USA
    Di Usia 81Thn

    Meninggal 17 sept. Jam 19:15 Waktu USA

    Rencana akan dibawa ke Rumah Duka Di RS Fatmawati (waktu menyusul)

  • Prabowo Tunjuk Yusril Ihza jadi Ketua Komite Pemberantasan TPPU

    Prabowo Tunjuk Yusril Ihza jadi Ketua Komite Pemberantasan TPPU

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 6 Tahun 2012 mengenai Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Regulasi ini resmi diundangkan pada 25 Agustus 2025 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 136

    Berdasarkan salinan Perpres Nomor 88 itu, dalam konsideransinya, Prabowo menegaskan bahwa perubahan aturan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengingat kompleksitas kejahatan keuangan lintas sektor.

    Perpres baru ini mengatur ulang susunan Komite TPPU. Kini, Ketua Komite dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra, dengan Wakil Ketua adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Sekretaris dijabat oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Selain itu, keanggotaan diperluas melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis, antara lain Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala BIN, hingga Kepala BNN 

    Perpres ini juga menata ulang struktur Tim Pelaksana Komite TPPU, yang melibatkan pejabat eselon I di kementerian/lembaga terkait, mulai dari Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Deputi di PPATK, hingga pejabat tinggi di kepolisian, kejaksaan, BIN, BNPT, dan BNN.

    Dengan susunan ini, diharapkan koordinasi lintas sektor lebih solid dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik pencucian uang. 

    Hal baru dalam Perpres 88/2025 adalah penambahan Pasal 13A yang menegaskan mekanisme kerja Komite TPPU, Tim Pelaksana, kelompok ahli, dan kelompok kerja harus dituangkan dalam bentuk pedoman resmi yang ditetapkan oleh Ketua Komite.

    Langkah ini mempertegas komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola keuangan nasional dan sistem anti pencucian uang (APU) serta pencegahan pendanaan terorisme (PPT), sekaligus menutup celah yang bisa dimanfaatkan oleh jaringan kriminal. 

    Perpres ini menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Perpres 6 Tahun 2012 dan Perpres 117 Tahun 2016, dengan tujuan harmonisasi dan penguatan kelembagaan.

  • Prabowo Terbitkan Inpres Pembangunan Kampung Haji RI di Makkah

    Prabowo Terbitkan Inpres Pembangunan Kampung Haji RI di Makkah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi. 

    Inpres ini menegaskan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan ibadah haji dan umrah bagi jamaah Indonesia. 

    Dalam beleid yang ditandatangani pada 6 Agustus 2025 tersebut, Prabowo memerintahkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk bersinergi dalam membangun fasilitas akomodasi terpadu di Tanah Suci. 

    Fasilitas ini akan menjadi pusat pelayanan jamaah haji dan umrah, meliputi sarana prasarana, infrastruktur, serta berbagai kebutuhan penunjang ibadah.

    Adapun, pihak yang mendapat instruksi langsung adalah Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH). 

    Menteri Keuangan diminta menyiapkan dukungan fiskal, termasuk pembiayaan, penjaminan, dan kebijakan perpajakan. 

    Menteri Luar Negeri diarahkan melakukan diplomasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi, memastikan aspek hukum internasional terpenuhi, serta memfasilitasi perjanjian kerja sama pembangunan.

    Menteri Investasi/Hilirisasi (BKPM) ditugaskan mencari mitra investasi dan berkoordinasi dengan otoritas Saudi terkait izin pembangunan. 

    Kepala Danantara berperan sebagai pelaksana utama, termasuk membentuk perusahaan patungan, menunjuk mitra, dan menyiapkan skema pendanaan.

    BPKH diarahkan bermitra dalam skema pendanaan, serta bekerja sama dengan Danantara dan BPH.

    BPH diberi mandat merumuskan kebijakan teknis, memastikan seluruh penyelenggara haji/umrah menggunakan fasilitas Kampung Haji, serta menyesuaikan layanan dengan kebutuhan jamaah Indonesia.

    Pembangunan Kampung Haji Indonesia akan dibiayai melalui kombinasi sumber dana, antara lain dari Danantara, BPKH, kemitraan dalam dan luar negeri, APBN, serta sumber sah lainnya.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan agar seluruh kementerian dan badan yang terlibat melaksanakan Inpres ini dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan perkembangan secara berkala.

  • Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire Papua Tengah, Ini Penyebabnya

    Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire Papua Tengah, Ini Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Jumat 19 September 2025 pukul 01.19.50 WIB wilayah Nabire, Papua Tengah diguncang gempa tektonik.

    Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,5.

    Episenter terletak pada koordinat 3,47° LS ; 135,49° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Nabire, Papua Tengah pada kedalaman 24 km.

    Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar anjak Weyland.

    Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

    Gempa ini dirasakan di Nabire sangat kuat dalam skala intensitas V-VI MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, menimbulkan kerusakan ringan). Di Wasior dalm skala intensitas IV-V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk). Di Enarotali dalam skala intensitas III-IV (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah). Di Timika dlm skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu). Di Biak dan Supiori dengan skala intensitas II-III (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

    Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI.

    Hingga pukul 01.47 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 4 (empat) aktivitas gempabumi susulan (aftershock) dengan maghnitudo terbesar M4,2.***

  • BPDLH Kenalkan Pooling Fund Bencana, Inovasi Dunia di ADEXCO 2025

    BPDLH Kenalkan Pooling Fund Bencana, Inovasi Dunia di ADEXCO 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Keuangan memperkenalkan inovasi pendanaan bencana pertama di dunia, Pooling Fund Bencana, Asia Disaster Management and Civil Protection Conference (ADEXCO) 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, 10-13 September 2025. Skema ini dirancang untuk memperkuat sistem pembiayaan penanggulangan bencana nasional melalui pendekatan berkelanjutan yang mengintegrasikan penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana.

    Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menjelaskan bahwa skema PFB merupakan jawaban atas keterbatasan pendekatan konvensional dalam pendanaan kebencanaan yang cenderung mengandalkan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bersifat reaktif ketika bencana terjadi. Pendekatan konvensional ini membuat sumber pendanaan bencana memiliki ruang gerak yang terbatas padahal dampak dan jenis bencana di Indonesia sangat beragam dengan frekuensi keterjadian yang tinggi dan  kebutuhan pembiayaan yang kerap kali jauh lebih besar.

    Joko Tri Haryanto, Direktur Utama BPDLH menjelaskan bahwa PFB merupakan sebuah inovasi pembiayaan yang berkelanjutan untuk menyediakan dana yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, efektif, dan memadai bagi penanggulangan bencana. Seluruh dana utama PFB yang terhimpun akan diinvestasikan melalui instrumen jangka panjang dan jangka pendek yang aman dan optimal dengan memperhatikan pengelolaan risiko.

    Inovasi ini belum ada di negara manapun. Indonesia berani mengambil langkah nyata dengan menyatukan semua aspek dalam satu ekosistem, yaitu penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana untuk penguatan penanggulangan bencana yang disertai penyaluran untuk pelindungan melalui asuransi bencana dan objek asuransi lainnya”, ujar Joko.

    Joko menambahkan bahwa PFB tidak hanya dapat diakses untuk penguatan kegiatan penanggulangan bencana di semua fase bencana, tapi juga memperhatikan aspek perlindungan melalui transfer risiko yang salah satu contohnya adalah dengan skema asuransi seperti yang sudah berjalan sekarang adalah asuransi barang milik negara atau ABMN. Asuransi ini diperlukan untuk memperluas cakupan perlindungan finansial jika suatu bencana terjadi yang berakibat pada kerusakan aset negara/daerah dan/atau kerugian ekonomi.

    Joko menyampaikan bahwa PFB dibentuk dan operasionalisasinya dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 43 Tahun 2025 serta peraturan terkait lainnya. Dengan regulasi tersebut, PFB diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem pendanaan bencana nasional. Tahun 2025, dana PFB akan disalurkan untuk kegiatan pra-bencana dalam memperkuat kesiapsiagaan dalam aspek kesehatan, perlindungan sosial adaptif, dan memampukan daerah untuk menyiapkan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana baik dari aspek teknis maupun administratif.

    Ia menekankan, PFB tidak menggantikan mekanisme mekanisme pendanaan telah berjalan saat ini, melainkan untuk melengkapi dan menambah opsi pendanaan yang sudah ada sekarang selain dana siap pakai, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi maupun bantuan tidak terduga. Dengan demikian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah memiliki opsi lain dalam bauran instrumen pembiayaan bencana sehingga tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan.

    Dalam praktiknya, BPDLH juga menyiapkan pola kerja sama dengan pemerintah daerah melalui mekanisme transfer risiko dengan skema asuransi kebencanaan yang berkolaborasi dengan sektor swasta. Dana PFB akan memberikan dukungan, namun tetap ada kontribusi dari daerah sesuai kemampuan fiskal masing-masing. Melalui kontribusi pemerintah daerah, diharapkan kepemilikan program ini menjadi kuat, sehingga PFB bukan hanya dipandang sebagai program pemerintah pusat, tetapi menjadi program bersama yang juga ditopang daerah.

    Selain itu, PFB juga membuka ruang bagi kontribusi sektor swasta. Dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat ikut serta. Mekanisme ini sebut Joko, membuat CSR lebih terarah karena langsung menyasar kebutuhan kebencanaan sebagai salah satu investasi yang berkelanjutan dalam mewujudkan resiliensi bangsa terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

    BPDLH berkomitmen akan menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana yang akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana yang dimanfaatkan dapat diukur, dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata.