Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Pidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Bakal Lanjutkan Diplomasi Sumitro

    Pidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Bakal Lanjutkan Diplomasi Sumitro

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025). 

    Kehadiran Prabowo bukan hanya bernilai strategis bagi diplomasi Indonesia, tetapi juga menyimpan makna historis: mengulang jejak perjuangan diplomasi ayahandanya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo. 

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyebut momentum ini sebagai kesinambungan tradisi diplomasi keluarga pejuang bangsa.

    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino, Sabtu (20/9/2025). 

    Prof. Sumitro tercatat sebagai tokoh penting dalam diplomasi Indonesia pada periode 1948–1949, saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi Belanda.

    Salah satu langkah monumental yang dilakukan Sumitro adalah mengirim memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menlu AS Robert A. Lovett.

    Memorandum tersebut, yang dimuat The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman serius terhadap ketertiban dunia. Dokumen itu juga menegaskan bahwa aksi militer Belanda melanggar Perjanjian Renville dan mencederai legitimasi PBB.

    Selain itu, Sumitro menggalang dukungan negara-negara Asia. Dalam pertemuan di India pada Januari 1949, ia berhasil menghimpun solidaritas regional untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan pimpinan Republik.

    Upaya ini menjadi salah satu fondasi keberhasilan diplomasi Indonesia hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

    Dino menilai pidato Prabowo di PBB akan memberi warna baru di tengah menurunnya semangat multilateralisme global.

    “Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk,” tegas mantan Dubes RI untuk AS itu. 

    Hal senada disampaikan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) Hamdan Hamedan. Dia menilai pidato Presiden Prabowo akan sangat strategis karena mendapat giliran berbicara di urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

    “Pada saat ruangan penuh, atensi dunia tertuju, dan pesan yang disampaikan dapat membentuk nada serta arah diskusi utama dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB,” ujar Hamdan.

    Kehadiran Prabowo di forum ini juga menandai berakhirnya absen panjang Indonesia di panggung utama Sidang Umum PBB. Setelah lebih dari satu dekade, Presiden RI akhirnya kembali menyampaikan pidato langsung di hadapan para pemimpin dunia. 

    “Ini merupakan momentum penting yang menegaskan peran Indonesia di garis depan diplomasi internasional serta komitmen terhadap penguatan multilateralisme,” tandas Hamdan.

  • Sugiono Amini Ada Potensi Prabowo Bertemu dengan Trump di AS

    Sugiono Amini Ada Potensi Prabowo Bertemu dengan Trump di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan peluang pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di sela-sela Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa peluang pertemuan itu memang masih dalam tahap komunikasi.

    “Kami belum mendapatkan jadwal. Tapi sudah [ada komunikasi soal itu],” kata Sugiono di Lanud, Jumat (19/9/2025).

    Sugiono menegaskan bahwa jadwal Presiden Prabowo di New York sangat padat, termasuk agenda penting pada 22 September terkait pembahasan soal Two State Solution dan 23 September saat Prabowo dijadwalkan berbicara di sesi debat umum dengan urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat.

    Meski peluang pertemuan bilateral dengan Trump belum dipastikan, Sugiono menekankan bahwa agenda utama Presiden adalah memperkuat posisi Indonesia dalam isu-isu global, terutama dukungan terhadap Palestina, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia.

    “Tema sidang umum tahun ini adalah Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights. Kehadiran Indonesia penting untuk memastikan komitmen terhadap multilateralisme tetap terjaga,” ujarnya.

    Selain menghadiri Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo juga dijadwalkan singgah di Osaka, Jepang, untuk membuka Indonesia Pavilion di Osaka Expo. Usai dari New York, Prabowo akan bertolak ke Kanada untuk menandatangani kesepakatan Indonesia–Canada CEPA, sebelum melanjutkan perjalanan resmi ke Belanda.

    Prabowo diperkirakan kembali ke tanah air pada 26 atau 27 September 2025.

  • Baru Sepekan Menjabat, Menkeu Purbaya Digoyang 2 Gugatan

    Baru Sepekan Menjabat, Menkeu Purbaya Digoyang 2 Gugatan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadapi 2 gugatan meski baru sepekan menjabat.

    Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto sebelumnya menggugat Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Tutut Soeharto itu telah menggugat Menkeu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan pencegahan dirinya ke luar negeri ihwal penanganan piutang BLBI.

    Putri Presiden ke-2 RI Soeharto, itu menggugat Purbaya terkait dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025.

    Pencegahan Tutut selaku Penggugat ke luar negeri dilakukan oleh Kemenkeu, selaku Tergugat, berkaitan dengan penagihan piutang PT Citra Mataram Satriamarga Persada atau CMSP dan PT Citra Bhakti Margatam Persada atau CBMP. Piutang disebut terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    “Bahwa Tergugat telah menyatakan Penggugat sebagai Penanggung Utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatam Persada (PT CBMP) karena diklaim memiliki Utang kepada Negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia,” demikian dikutip dari SIPP PTUN Jakarta.

    Tutut menilai upaya pencekalan yang diterbitkan oleh Kemenkeu lantaran dianggap memiliki utang kepada negara merugikan dirinya.

    Oleh sebab itu, Tutut meminta PTUN Jakarta untuk mengabulkan gugatannya secara keseluruhan. Dia juga meminta Pengadilan menyatakan Menkeu melanggar hukum.

    “Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (in casu: Menteri Keuangan RI) terhadap Penggugat,” bunyi gugatan tersebut.

    Kemudian, PTUN diminta untuk menyatakan KMK No.266/MK/KN/2025 batal, tidak sah, atau tidak memiliki kekuatan hukum, beserta seluruh dokumen turunannya. PTUN juga diminta mewajibkan, menghukum atau memerintahkan Tergugat dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu untuk mencabut KMK tersebut.

    “Mewajibkan, menghukum atau memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada amar putusan a quo, yaitu dengan mencabut, menghapus atau menghilangkan data Penggugat dari basis data pencekalan bepergian ke luar negeri pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI paling lama 14 hari sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap,” dikutip dari isi gugatan di PTUN Jakarta itu.

    Namun pada Kamis (18/9/2025) Menkeu Purbaya mengeklaim Tutut Soeharto telah mencabut gugatan kepadanya.

    “Gugatan saya dengar sudah dicabut barusan, dan Bu Tutut kirim salam sama saya. Saya juga kirim salam sama beliau,” kata Purbaya usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

    Purbaya Digugat Bos Texmaco Marimutu

    Menkeu Purbaya juga digugat oleh bos Texmaco, Marimutu Sinivasan terkait penerbitan surat pencegahan ke luar negeri.

    Gugatan Marimutu terdaftar dengan nomor perkara 281/G/2025/PTUN.JKT pada 28 Agustus 2025.

    Adapun Marimutu selaku Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No.192/MK.KN/2025 pada 27 Mei 2025.

    Surat KMK itu berkaitan dengan pencegahan ke luar negeri terhadap Marimutu dalam rangka pengurusan piutang negara.

    “Gugatan dalam pokok perkara: Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat,” demikian dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Marimutu juga meminta Majelis Hakim memerintahkan Kemenkeu, selaku Tergugat, untuk mencabut larangan bepergian ke luar negeri itu.

    Majelis Hakim juga diminta untuk menghukum Kemenkeu terkait dengan pembayaran seluruh biaya perkara.

    Status perkara itu sudah dalam dismissal, atau selesai. Majelis Hakim menyatakan gugatan Marimutu tidak diterima.

    “Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima,” bunyi amar putusan.

  • BMKG Peringatkan Ancaman Banjir Rob di 10 Wilayah Pesisir, Dampak Fase Bulan Baru 21 September

    BMKG Peringatkan Ancaman Banjir Rob di 10 Wilayah Pesisir, Dampak Fase Bulan Baru 21 September

    Bisnis.com, JAKARTA – BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di beberapa wilayah pesisir Indonesia.

    Fenomena ini disebabkan adanya Fase Bulan Baru yang terjadi pada 21 September 2025, yang dapat meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

    Berdasarkan pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, terjadi potensi rob di sejumlah wilayah yang rentan, terutama di pesisir-pesisir dekat pelabuhan, tambak garam, pemukiman pesisir, dan usaha perikanan darat.

    BMKG mengimbau masyarakat agar selalu waspada, menyiapkan diri, dan mengikuti informasi cuaca maritim terkini.

    Wilayah & Waktu Potensi Terjadinya Banjir Rob

    Berdasarkan laporan BMKG, banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia dengan periode berbeda-beda, yaitu:

    Sumatera Utara
    Kepulauan Riau
    Kepulauan Bangka Belitung
    Banten
    Jawa Tengah
    Jawa Timur
    Nusa Tenggara Barat (NTB)
    Sulawesi Utara
    Sulawesi Tengah
    Maluku

    Dampak & Rekomendasi BMKG

    Rob bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat pesisir, termasuk bongkar muat di pelabuhan, pemukiman pesisir, kegiatan tambak garam, dan perikanan darat.

    Masyarakat pesisir harus siaga dan waspada terhadap potensi pasang maksimum air laut. Waspada terutama saat waktu prediksi gelombang tinggi atau saat cuaca buruk.

    Menyikapi hal ini, masyarakat pesisir disarankan untuk meningkatkan kesiagaan dan menjaga keselamatan, mulai dari memindahkan barang berharga ke tempat aman hingga mengikuti instruksi dari otoritas setempat. Pencegahan dini dan kesadaran bersama menjadi kunci agar dampak rob bisa diminimalkan.

  • Prabowo Kunjungi AS hingga Belanda: Hadiri Sidang Umum PBB dan Bilateral

    Prabowo Kunjungi AS hingga Belanda: Hadiri Sidang Umum PBB dan Bilateral

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memulai perjalanan kunjungan ke luar negeri, Jumat (19/9/2025). Kunjungan dinas luar negeri Prabowo kali ini utamanya untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-80 di Amerika Serikat (AS). 

    Sebelum sampai di AS, Prabowo disebut akan singgah di Osaka, Jepang untuk mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo. Kemudian, dia akan melanjutkan penerbangan ke New York, AS.

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Prabowo direncanakan berada di New York, AS sampai dengan 23 September 2025 dan menghadiri beberapa agenda. Salah satunya yakni agenda pertemuan tentang solusi dua negara atau Two State Solution pada 22 September.

    “Kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September, beliau mendapatkan urutan berbicara yang ke-3 setelah Brasil dan Amerika Serikat,” jelasnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Sugiono menyebut Prabowo juga memiliki beberapa agenda pertemuan di New York. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut agenda Kepala Negara di kota tersibuk di dunia itu. 

    Menlu yang juga Sekjen Partai Gerindra itu mengakui sudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah AS untuk peluang pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump, yang nantinya akan ikut menghadiri Sidang Umum PBB. Akan tetapi, terangnya, pemerintah RI belum mendapatkan kepastian. 

    “Kami belum mendapatkan jadwal. Sudah [berkomunikasi] mengenai hal tersebut,” jelasnya.

    Setelah menuntaskan agenda di AS, Prabowo dijadwalkan untuk singgah di Ottawa, Kanada untuk melaksanakan kunjungan resmi dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada pada 24 September 2025.

    Tidak hanya itu, Prabowo turut dijadwalkan melanjutkan perjalanannya ke Belanda untuk bertemu dengan Raja dan Perdana Menteri. Kemudian, dia akan pulang ke Tanah Air. 

    “Mungkin [pulang ke Indonesia] 26-27 September,” ungkap Sugiono.

    Adapun menteri yang rencananya menemani kunjungan Prabowo adalah Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri HAM, Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Menteri Luar Negeri.

  • Presiden Prabowo Hadiri Sidang Majelis Umum PBB di Amerika Serikat

    Presiden Prabowo Hadiri Sidang Majelis Umum PBB di Amerika Serikat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berangkat ke New York, Amerika Serikat, malam ini, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Adapun sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, tetapi juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif.

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil & Presiden Amerika Serikat,” dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Sabtu (20/9/2025).

    Di dalam forum internasional ini, setiap kepala negara ataupun pimpinan dunia akan mengungkapkan pandangan dan prioritas masing-masing dalam menghadapi tantangan global saat ini. Sidang majelis umum ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan Gerakan 80 tahun berdirinya PBB.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi lebih memilih untuk tidak hadir dalam sidang PBB. Selama 10 tahun menjabat, Jokowi memilih tidak hadir langsung di Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Menteri Luar Negeri kala itu, Retno L. P. Marsudi, untuk mewakili Indonesia.

    Sebagai informasi, Presiden Sidang Majelis Umum ke-80, Annalena Baerbock, bakal acara sidang dengan pidato bertema “Better Together”. Pidato tersebut akan menekankan pentingnya persatuan, solidaritas, dan aksi kolektif.

    Setelah dari New York, Presiden Prabowo akan melanjutkan kunjungan resmi ke Ottawa, Kanada, pada 24 September 2025, untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada. Kemudian, pada 26 September 2025, Presiden akan melanjutkan lawatannya ke Den Haag, Belanda, untuk melaksanakan pertemuan dengan Raja & Caretaker Perdana Menteri Belanda.

    Sebelum menuju New York, Presiden Prabowo akan refuel bahan bakar pesawat beberapa jam di Osaka, Jepang sekaligus untuk mengunjungi Paviliun Indonesia pada Osaka Expo 2025.

  • Korlantas Polri Bekukan Penggunaan Sirine-Rotator di Mobil Patwal

    Korlantas Polri Bekukan Penggunaan Sirine-Rotator di Mobil Patwal

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah membekukan penggunaan sirine dan rotator dalam mobil patroli pengawal (patwal).

    Hal tersebut merupakan tanggapan Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho dalam menanggapi keluhan suara sirine “Tot tot Wuk Wuk” maupun lampu rotator patwal di jalanan.

    “Saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/9/2025).

    Dia menambahkan, suara dari sirine dan rotator telah mengganggu pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat saat di perjalanan.

    Di samping itu, Agus menyatakan juga bahwa dirinya telah mengevaluasi ketentuan dalam penggunaan sirine dan rotator agar digunakan sebagaimana mestinya.

    “Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirene termasuk tot tot,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, secara eksplisit dalam UU No.22/2009 tentang LLAJ telah diatur rotator maupun sirine bisa digunakan oleh sejumlah jenis kendaraan yang memiliki hak utama di jalanan.

    Pada Pasal 134 beleid itu mengemukakan bahwa penggunaan rotator dan sirine melekat pada mobil pengawalan, pemadam kebakaran, pimpinan lembaga negara.

    Kemudian, tamu negara, tamu pejabat negara asing, ambulance, mobil jenazah, konvoi kepentingan tertentu, dan kendaraan penolong kecelakaan. 

    Adapun, Pasal 135 penggunaan rotator biru atau merah dan sirine bisa digunakan oleh patwal untuk mengawal kendaraan yang berhak tersebut.

    “Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene,” bunyi Pasal 135 UU No.22/2009 tentang LLAJ.

  • Usulan MBG Jadi Uang Tunai, Ini Respons Istana

    Usulan MBG Jadi Uang Tunai, Ini Respons Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Negara merespons soal usulan terkait program makanan bergizi gratis (MBG) diganti dengan uang tunai sebagai buntut insiden keracunan makanan di sejumlah daerah.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan usulan tersebut bukan barang baru. Pasalnya, penggunaan uang tunai untuk program MBG sempat dibahas saat perancangan awal.

    “Kalau ide kan dari dulu banyak ya. Dan bukan berarti ide ini tidak baik, atau ini ide yang satu lebih baik, tidak,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Dia menekankan bahwa skema pemberian MBG saat ini merupakan mekanisme yang terbaik dari ide-ide yang sudah dibahas sebelumnya.

    Namun demikian, kata Hadi, pemerintah tentunya akan terus melakukan evaluasi atau perbaikan agar program prioritas Presiden Prabowo ini bisa maksimal.

    “Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul kita akui,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, belakangan telah terjadi keracunan ‘massal’ terkait dengan pelaksanaan MBG. Salah satu wilayah yang mengalami keracunan itu berada di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. 

    Merujuk data pada 18 September pukul 16.45 WITA, sebanyak 277 siswa dari SDN Tompudau, SMP Tinangkung, SMA Tinangkung, SMK Tinangkung, dan SD Pembina Salakan terdampak dugaan alergi usai menyantap dari menu MBG.

    Adapun, 32 siswa masih menjalani perawatan di RSUD Trikora, sedangkan 245 siswa lainnya telah diperbolehkan pulang namun tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan. 

    Selain itu, keracunan MBG juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Tercatat, sebanyak 194 pelajar di Kecamatan Kadungora mengalami keracunan usai memakan hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (17/9/2025).

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 177 siswa mengalami gejala ringan, sementara 19 lainnya harus dirawat intensif di UPT Puskesmas Kadungora.

    Keracunan itu diduga akibat kelalaian dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur MBG. Oleh sebab itu, pemerintah bakal memberikan sanksi terhadap SPPG yang lalai dalam menjalankan SOP yang ada.

  • Usai Dilantik Prabowo, Ahmad Dofiri Mulai Susun Tim Reformasi Polri

    Usai Dilantik Prabowo, Ahmad Dofiri Mulai Susun Tim Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri menyatakan struktur tim reformasi Polri tengah disusun. Hal tersebut disampaikan Dofiri saat dijumpai wartawan di Mabes Polri pada Jumat (19/9/2025).

    “Ini timnya baru mau disusun,” tutur Dofiri.

    Hanya saja, Dofiri tidak menjelaskan lebih detail soal arahan Presiden maupun sosok yang akan dilibatkan dalam tim reformasi Polri tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian segera rampung. 

    Dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan penyusunan tim tersebut dan rencananya akan diumumkan dalam pekan ini.

    “Ditunggu, nanti akan segera diumumkan,” kata di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Prasetyo menjelaskan gagasan pembentukan komite ini lahir dari keinginan Presiden untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan di tubuh Polri. Menurutnya, langkah tersebut wajar dilakukan terhadap seluruh institusi negara.

    Sementara itu, Kapolri Sigit menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari pembentukan tim reformasi Polri. Namun demikian, dia menekankan bahwa Polri bakal sejalan dengan arah pemerintahan Prabowo.

    “Kita tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan,” ujarnya di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Dia memastikan juga Polri akan selalu menerima masukan atau kritik untuk perbaikan institusi menuju lebih baik. Dengan demikian, masukan tersebut dapat terus mengevaluasi kinerja Polri agar menjadi institusi keamanan yang diharapkan oleh masyarakat.

  • Mensesneg: Prabowo Dijadwalkan Terbang ke AS Jika Seluruh Kabinet Terisi

    Mensesneg: Prabowo Dijadwalkan Terbang ke AS Jika Seluruh Kabinet Terisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Keberangkatan Kepala Negara dijadwalkan setelah posisi seluruh pimpinan kementerian/lembaga terisi, meski belum definitif. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya agenda tersebut namun tidak mengonfirmasi detail di mana dan kapan keberangkatan Presiden. Namun, biasanya Presiden akan bertolak dari Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, 

    “Beliau sedang mempertimbangkan untuk akan hadir karena berdasarkan informasi juga Pak Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato. Kami kira ini juga sebuah penghormatan kepada bangsa Indonesia kalau Bapak Presiden kemudian memutuskan berkenan untuk hadir,” terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Prasetyo masih enggan memerinci lebih lanjut agenda Presiden nantinya apabila jadi melakukan lawatan ke luar negeri. Dia masih menunggu keputusan Presiden. 

    Adapun hari ini juga sempat beredar kabar rencana pelantikan sejumlah pejabat negara. Utamanya untuk mengisi posisi pimpinan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Kendati demikian, Prasetyo mengatakan belum ada agenda pelantikan pejabat negara yang terjadwal hingga sore hari ini.

    “Belum ada hari ini rencana pergantian atau pelantikan. Baik menteri, wakil menteri, maupun kepala badan,” paparnya. 

    Namun demikian, Presiden Prabowo disebut sudah sejak dua hari lalu menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt.) untuk mengisi sementara posisi Menteri BUMN. Kepala Negara telah menunjuk Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Plt. Menteri BUMN. 

    Sebagaimana diketahui, sebelumnya Erick Thohir digeser dari posisi Menteri BUMN ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Rabu (17/9/2025). 

    “Atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk Plt. Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Dony Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di kementerian BUMN,” jelas Prasetyo.