Category: Bisnis.com Nasional

  • OPINI : Menjawab Paradoks Kemiskinan

    OPINI : Menjawab Paradoks Kemiskinan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejarah fiskal Indo­­­nesia mencatat ba­­­­bak baru pada September 2025 ke­­­tika Menteri Keuangan meng­­­­­gelontorkan dana se­­­ni­­­lai Rp200 triliun ke sis­­­tem per­­­­bankan, melalui Bank Himpunan Milik Ne­­­ga­­ra (Himbara). Desain ke­­­­bi­­­­jak­annya menarik, di mana hal ini dapat mem­­per­­­kuat likuiditas dan menggenjot sektor riil. Salah satunya melalui penyaluran kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan suku bunga 2%.

    Langkah berani ini lahir dari paradoks yang menggelisahkan. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan memang turun tipis, dari 8,57% menjadi 8,47% antara September 2024 hingga Maret 2025. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan justru meningkat. Mereka yang miskin kini makin jauh dari garis kemiskinan, dan makin sulit menjangkau kebutuhan dasar.

    Kontradiksi ini makin tajam ketika kita cermati disparitas antarwilayah. Perdesaan mencatat penurunan kemiskinan signifikan sebanyak 430.000 jiwa, sementara perkotaan justru mengalami peningkatan 220.000 jiwa. Keberhasilan penurunan kemiskinan perdesaan tidak terlepas dari kebijakan penyesuaian harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, ditambah melambungnya harga komoditas perkebunan di pasar global sehingga nilai tukar petani terus mengalami perbaikan.

    Kemudian yang lebih memprihatinkan adalah pergeseran pola konsumsi penduduk miskin yang cenderung defensif. Hal ini tampak dari proporsi pengeluaran untuk pangan meningkat, tetapi ironisnya bukan untuk protein hewani atau makanan bergizi, melainkan untuk beras, mi instan, bahkan rokok kretek. Kebutuhan non-makanan dan asupan gizi dikorbankan demi bertahan hidup.

    Data menunjukkan lebih dari tiga perempat anggaran kemiskinan dialokasikan untuk bantuan sosial dan subsidi, pendekatan ini menempatkan masyarakat miskin sebagai objek pasif penerima bantuan. Sementara itu, alokasi untuk program peningkatan pendapatan yang dapat memperbaiki kesejahteraan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan masih di bawah 20%.

    KONSEP-IMPLEMENTASI

    Perubahan paradigma yang menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan telah menjadi keharusan dalam upaya pembangunan. Pemerintah memiliki daya ungkit luar biasa untuk menggerakkan ekonomi rakyat, seperti yang terus disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

    Keberhasilan di perdesaan memberi pelajaran berharga, ketika petani memiliki akses terhadap pasar dan harga yang layak, mereka mampu keluar dari kemiskinan dengan kekuatan sendiri. Namun, ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global harus diakhiri dengan membangun rantai nilai yang lebih kokoh melalui industrialisasi perdesaan.

    Di sinilah gagasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menemukan relevansinya. Koperasi ini memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani, di samping itu juga berperan sebagai penyedia kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal, seperti yang sekarang diorkestrasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai Ketua Satuan Tugas.

    Indonesia memiliki momentum emas. Dukungan politik dari pemerintahan baru, kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif, serta semangat gotong royong yang kuat di masyarakat menjadi modal berharga. Hal yang diperlukan sekarang adalah eksekusi yang fokus, konsisten, dan terukur.

    Upaya pengentasan kemiskinan memang harus dilakukan secara maraton, dengan langkah awal yang tepat. Suntikan likuiditas Rp200 triliun dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berdiri, setiap keluarga yang terbantu, setiap petani yang mendapat harga layak, adalah bukti bahwa transformasi ekonomi akar rumput sedang berlangsung.

    MENATAP REALISTIS

    Desentralisasi program pengentasan kemiskinan ke tingkat kabupaten/kota membuka ruang bagi local wisdom untuk berperan. Pemerintah daerah yang lebih memahami karakteristik kemiskinan di wilayahnya dapat merancang intervensi yang lebih presisi. Namun, desentralisasi tanpa penguatan kapasitas dan pengawasan yang ketat hanya akan melahirkan raja-raja kecil baru.

    Kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi, komunitas, pemerintah, media, serta pelaku usaha merupakan kebutuhan mendasar. Akademisi menyediakan basis ilmiah, komunitas memfasilitasi partisipasi, pemerintah menyediakan kerangka regulasi dan anggaran, media mengawal transparansi, pelaku usaha membuka akses pasar. Ketika kelima elemen ini bersinergi, tercipta ekosistem pemberdayaan yang organik dan berkelanjutan.

    Momentum penurunan angka kemiskinan agregat ini jangan sampai membuat kita terlena. Justru inilah saatnya melakukan lompatan paradigmatic dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan yang produktif.

    Ketika paradigma berubah, anggaran di realokasi, dan seluruh elemen bangsa bersinergi, barulah kita dapat berbicara tentang pembangunan yang sesungguhnya, pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

  • MUI Desak Pemerintahan Prabowo Tolak Atlet Senam Israel Berlaga di RI

    MUI Desak Pemerintahan Prabowo Tolak Atlet Senam Israel Berlaga di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menolak keikutsertaan tim senam artistik Israel dalam kejuaraan di Indonesia.

    Pasalnya, Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 pada 19 hingga 25 Oktober di Indonesia Arena.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak mengizinkan atlet Israel berlaga di Indonesia.

    “Saya sangat gigih untuk mencegah supaya tidak ada tim olahraga, termasuk sepak bola U-20 atau pun senam artistik, yang diikuti oleh Israel. Saya sudah pernah menyampaikan agar pemerintah sejak awal mengantisipasi hal-hal seperti ini,” ujar Sudarnoto, dikutip Rabu (8/10/2025).

    Menurutnya, kehadiran atlet Israel di Indonesia dapat memicu polemik di masyarakat. Selain itu, desakan penolakan merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

    Baginya dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah amanat konstitusi yang tidak bisa diganggu oleh kepentingan lainnya. Apalagi, katanya, selama ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Komitmen ini jangan diganggu oleh siapa pun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina,”

    Dia mengingatkan saat Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 karena mengizinkan tim sepak bola Israel masuk dalam bagan pertandingan.

    Dia berharap kementerian maupun lembaga terkait segera mengambil langkah tegas untuk tidak mengizinkan tim senam Israel bertanding di Indonesia. 

    Sebelumnya diberitakan oleh Jewish News Syndicate (JNS), Federasi Senam Israel mengklaim telah mendaftar dalam kejuaraan senam artistik dunia di Indonesia.

    “Kami berkomunikasi langsung dengan penyelenggara dan yakin bahwa pertimbangan eksternal tidak akan memengaruhi olahraga ini,” kata Juru Bicara Federasi Senam Israel kepada JNS.

    Mereka berharap agar pemerintah Indonesia menyetujui keikutsertaan tim Israel dan memastikan keamanan bagi negara tersebut.  

  • Modus Korupsi di MBG: Laporan Fiktif & Pengadaan Pangan Bermutu Rendah

    Modus Korupsi di MBG: Laporan Fiktif & Pengadaan Pangan Bermutu Rendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sejumlah penyimpangan dalam implementasi program makan bergizi gratis (MBG). Modus yang ditemukan mencakup laporan fiktif hingga pengadaan bahan pangan berkualitas rendah oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

    Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya mencatat adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan, di samping pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis).

    “Masalah itu tidak hanya tidak mengikuti SOP, juga [ada] tidak memberikan laporan keuangan yang benar,” kata Tigor dalam acara bertajuk Membangun Ekosistem Pangan dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Tigor mengungkap bahwa BGN menemukan kasus di mana SPPI tergoda oleh pihak ketiga seperti yayasan atau vendor untuk membeli bahan pangan berkualitas rendah demi keuntungan pribadi.

    Modus itu terjadi meski BGN telah menerapkan sistem virtual account (VA) untuk membatasi akses terhadap anggaran. Dalam hal ini, setiap dapur hanya diberi satu rekening dan dua penanggung jawab resmi untuk mengelola dana jumbo hingga Rp10 miliar per dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Nah, ini yang kunci ini anak-anak muda kita. Umur-umur 26–27 [tahun], ya. Mereka ini sudah mengelola uang sampai Rp10 miliar,” ujarnya.

    Sayangnya, sistem satu rekening itu belum sepenuhnya mencegah penyimpangan di dalam program MBG.

    “Ternyata godaannya banyak. Ada mereka yang tergoda juga. Digoda oleh yayasan. ‘Ayo sudah beli barang baku jelek. Nanti kamu saya kasih selisihnya’,” bebernya.

    Alhasil, para SPPI tergoda oleh keuntungan dengan ekspektasi bakal mengantongi sekitar Rp20 juta per bulan dan mengorbankan kualitas bahan pangan yang akan dikonsumsi penerima manfaat MBG.

    “Ada yang sudah kami pecat juga. Ya kasihan juga. Tapi anak-anak muda pun harus paham bahwa dia harus jaga integritas dari awal,” ujarnya.

    Namun, Tigor menekankan bahwa jika ada dugaan seseorang, khususnya anak-anak muda yang terlibat dalam program MBG, melakukan korupsi atau menyalahgunakan uang negara, maka tuduhan tersebut tidak boleh disampaikan sembarangan.

    “Kalau mengatakan orang melakukan tindakan korupsi menyalahgunakan uang negara, kita harus benar-benar ada buktinya. Karena kalau enggak, kita jadi memfitnah kepada generasi muda,” tuturnya.

    Terancam Dihentikan Permanen

    BGN juga telah menghentikan sementara operasional sekitar 40 dapur SPPG yang terbukti melanggar SOP dan juknis. Adapun, penghentian itu dilakukan sembari melakukan investigasi, termasuk pemberian peringatan keras kepada kepala SPPG.

    Selain itu, tambah dia, dapur SPPG tersebut juga terancam dihentikan permanen. Hal ini sesuai dengan isi perjanjian kontrak.

    “Penghentian permanen itu kan ada kontraknya. Kami harus hati-hati jangan sampai malah jadi tuntutan hukum ke BGN karena itu ada mekanisme, kontraknya,” tuturnya.

    BGN juga mengungkap pelanggaran yang paling banyak ditemukan dalam program MBG adalah proses pemasakan makanan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

    Berdasarkan juknis MBG, makanan semestinya mulai dimasak pukul 02.00 dini hari untuk menjaga kesegaran dan keamanan pangan. Namun, sejumlah dapur mulai memasak sejak pukul 20.00 malam hari sebelumnya.

    “Tidak boleh [masak] jam 20.00 malam. Jadi banyak yang masak itu jam 20.00 malam ya pasti basi, apalagi diantar jam 07.00 pagi besok,” tandasnya.

  • Perkuat Jaminan Produk Halal, BPJPH Teken Kerja Sama dengan 10 Mitra Strategis

    Perkuat Jaminan Produk Halal, BPJPH Teken Kerja Sama dengan 10 Mitra Strategis

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sepuluh lembaga dan instansi strategis guna memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

    Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan menyampaikan bahwa kerja sama perlu untuk memperluas kolaborasi dan memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia agar ekosistem halal menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal.

    “Halal kita diterima oleh seluruh dunia, kami sedang siapkan satu sistem, sehingga barang-barang yang diproduksi oleh kita diterima oleh dunia dan punya daya saing dan uji cobanya sudah banyak terbukti dengan banyaknya pelaku usaha yang sudah go internasional.” tuturnya lewat rilisnya, Selasa (7/10/2025).

    Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan semua produk yang diperjualbelikan baik secara offline maupun online, ekspor maupun impor terjamin dan terjaga kehalalannya. Karena sekarang ini kita sudah memasuki pasar bebas.

    Dia menekankan bahwa BPJPH harus terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait yang punya kewenangan dalam hal ini. Termasuk pemerintah daerah.

    “Tentunya kita dari Kemendagri akan membreakdown sampai ke pemerintah daerah di 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Kami dari Kemendagri mendukung full program Kerja dari BPJPH,” kata Ribka. 

    Senada, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga mengungkapkan bahwa sinergi kolaborasi tersebut sangat penting dilakukan bagi pengembangan produk halal.

    Menurutnya, sinergi antara BPJPH dan Kementerian Keuangan itu menjadi sangat penting, karena dalam pengembangan produk halal tanpa jasa keuangan produk halal itu akan diam di tempat.

    Pasalnya, Anggito mengatakan bahwa pengembangan ekonomi keuangan syariah itu tidak lagi memisahkan/mendikotomikan antara muslim dan non muslim.

    “Jadi kami menyambut baik, hal ini harus ditetapkan dalam struktur keuangan negara kita termasuk Blu, supaya mampu menggerakan tidak hanya dari sektor keuangan negara tapi juga pengembangan dari badan layanan umum.” tandasnya.

    Berikut sepuluh kerja sama Jaminan Produk Halal yang telah ditandatangani tersebut, adalah sebagai berikut:

    1. Kementerian Keuangan, melalui MoU “Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Keuangan Negara.”

    2. Kementerian Dalam Negeri, melalui MoU “Sinergi Percepatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.”

    3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melalui PKS “Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) Pegawai di Lingkungan BPJPH.”

    4. Universitas Siliwangi, melalui MoU “Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Jaminan Produk Halal” dan PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    5. Universitas Jenderal Soedirman, melalui MoU “Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.”

    6. Universitas Negeri Padang, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    7. Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal Universitas Ary Ginanjar, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    8. Badan Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Apoteker Indonesia, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    9. PT Global Halal Centre, melalui PKS “Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Bidang Jaminan Produk Halal.”

    10. PT Indirosan Suksestama Abadi, melalui PKS “Penyelenggaraan Kegiatan Indonesia Halal Festival dan Pemilihan Duta Saliha.”

  • Wamendikti Saintek: Pemerintah Luncurkan Sekolah Garuda di 16 Titik Besok

    Wamendikti Saintek: Pemerintah Luncurkan Sekolah Garuda di 16 Titik Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meresmikan pengenalan Sekolah Garuda secara serentak di 16 titik seluruh Indonesia pada Rabu (8/10/2025). 

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyebut inisiatif ini sebagai penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan nasional.

    “Sekolah Garuda adalah realisasi visi besar Presiden untuk membawa anak Indonesia dari seluruh penjuru negeri menuju kampus terbaik dunia. Ini bagian dari persiapan generasi emas 2045,” ujar Stella.

    Peluncuran serentak ini meliputi 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru.

    “Hingga 2029, pemerintah menargetkan 80 sekolah transformasi dan pembangunan 20 sekolah baru,” ucapnya.

    Stella menjelaskan Sekolah Garuda ditopang oleh tiga pilar utama yaitu penyeimbang akses guna pemerataan kesempatan pendidikan unggulan.

    Kemudian, inkubator pemimpin guna membentuk karakter kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045. Lalu, akademik dan pengabdian agar siswa tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga berkomitmen mengabdi setelah menimba ilmu.

    Menurutnya, keberadaan Sekolah Garuda menjadi sangat penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Human Capital Index menunjukkan rata-rata siswa Indonesia baru memanfaatkan 54% dari potensi penuh mereka.

    Apalagi, kata Stella, data Kementerian Pendidikan mencatat, pada 2024 sudah ada 143 lulusan SMA penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) yang berhasil masuk ke 100 universitas terbaik dunia.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa Sekolah Garuda diharapkan dapat memperbesar angka tersebut secara signifikan.

    “Sekolah Garuda bukan hanya sekolah unggulan, tetapi pusat lahirnya talenta-talenta sains dan teknologi yang akan mengabdi untuk kemajuan bangsa,” tegas Stella.

    Berikut Daftar Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru:

    Sekolah Garuda Transformasi:

    SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh
    SMA Unggul Del, Sumatera Utara
    MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
    SMAN Unggulan MH Thamrin, DKI Jakarta
    SMA Cahaya Rancamaya, Jawa Barat
    SMA Taruna Nusantara, Jawa Tengah
    SMA Pradita Dirgantara, Jawa Tengah
    SMAN 10 Samarinda, Kalimantan Timur
    SMAN Banua BBS, Kalimantan Selatan
    MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo
    SMAN Siwalima Ambon, Maluku
    SMA Averos Sorong, Papua Barat Daya

     

    Sekolah Garuda Baru:

    Belitung Timur
    Timor Tengah Selatan, NTT
    Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
    Bulungan, Kalimantan Utara

  • Siasat Prabowo Bidik Ratusan Triliun Uang Negara dari Tambang Ilegal

    Siasat Prabowo Bidik Ratusan Triliun Uang Negara dari Tambang Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Senin (6/10/2025), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang untuk menyaksikan penyerahan enam unit smelter hasil rampasan negara. Penyerahan itu lengkap dengan deretan alat berat, logam timah, dan tanah jarang yang selama ini dikelola secara ilegal.

    Wajah para pejabat tinggi negara tampak serius. Di barisan depan hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kabinet Merah Putih, hingga jajaran direksi PT Timah Tbk. Dari podium, Prabowo menyampaikan sebuah pesan yang menggema:

    “Hari ini kita buktikan pemerintah serius. Kita tidak akan membiarkan kekayaan negara dirampas. Nilainya ratusan triliun, dan itu harus kita selamatkan untuk rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, Senin (7/10/2025). 

    Kasus tambang ilegal di kawasan PT Timah bukan perkara kecil. Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Angka itu bukan hanya sekadar statistik, melainkan cermin dari bocornya kekayaan alam yang seharusnya masuk ke kas negara.

    Rincian kerugian negara berasal dari mark-up penyewaan alat hingga Rp2,28 triliun, pembelian biji timah ilegal mencapai Rp26,65 triliun dan dampak kerusakan lingkungan dengan kerugian di angka Rp271,07 triliun

    Barang bukti yang diserahkan kepada PT Timah Tbk. melalui Kementerian Keuangan bernilai Rp1,45 triliun. Namun, bila dioperasikan penuh, nilainya bisa menyumbang pendapatan Rp4,6 triliun per tahun.

    Aset yang disita meliputi 6 unit smelter; 108 unit alat berat; 195 unit peralatan tambang; 680.687 kg logam timah; 22 bidang tanah seluas 238.848 m²; dan 1 unit mess karyawan

    Selain itu, rampasan lain berupa 52 kendaraan, 3,5 kg emas, dan 820 bidang tanah (10,9 juta m²) akan dilelang. Uang tunai yang masuk kas negara pun signifikan mulai dari Rp202,7 miliar, US$3,15 juta, JPY53 juta, SGD524.000, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840.

    Monasit: Harta Karun yang Tersembunyi di Bangka

    Salah satu sorotan utama adalah temuan tanah jarang (rare earth/monasit) di lokasi smelter. Mineral ini digunakan dalam industri teknologi tinggi baterai kendaraan listrik, turbin angin, hingga sistem pertahanan satelit.

    Prabowo menyebut nilainya fantastis dari mineral tanah jarang yang kini menjadi primadona yang turut merupakan barang rebutan dunia.

    “Monasit itu satu ton nilainya bisa ratusan ribu dolar, sampai US$200.000 per ton. Total yang ditemukan mendekati 4.000 ton. Bisa dibayangkan kerugian negara jika ini dibiarkan,” katanya.

    Menurut kalkulasi mandiri, jika dikonversi, potensi nilai 4.000 ton monasit mencapai Rp128 triliun (kurs Rp16.000 per dolar AS). Angka yang belum pernah benar-benar masuk ke APBN karena praktik tambang ilegal.

    Persoalan tambang ilegal (Pertambangan Tanpa Izin atau PETI) bukan hanya milik Bangka Belitung. Data pemerintah menunjukkan angka yang mencengangkan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, data Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 2.741 titik lokasi PETI di seluruh Indonesia (2021–2022). Kemudian, terdapat 2.645 lokasi PETI mineral dan 96 lokasi PETI batu bara.

    Belum lagi, terdapat 1.063 titik tambang ilegal yang dilaporkan resmi oleh Presiden Prabowo pada Agustus 2025, dengan potensi kerugian minimal Rp300 triliun.

    Sebaran tambang ilegal ini ada di hampir semua provinsi, dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga Papua. Di Jawa Barat saja, Dinas ESDM mencatat ada 176 titik tambang ilegal tersebar di 16 kabupaten dan 1 kota. Angka ini memperlihatkan skala persoalan yang meluas.

    Selain kasus timah, Presiden juga menerima laporan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Hingga 1 Oktober 2025, capaian mereka antara lain 3.404.522 hektare kawasan hutan berhasil dikuasai kembali. Lalu, ada 1,5 juta hektare kebun sawit sudah diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Belum lagi 1,8 juta hektare masih dalam tahap verifikasi. Nilai indikasi aset Rp150 triliun (Rp46,55 juta per hektare). Selanjutnya, 5.342 hektare tambang ilegal teridentifikasi. Lalu, 39 entitas perusahaan di 7 provinsi terlibat dan illegal logging di Mentawai: 21.000 hektare hutan terdampak, 500 hektare sudah dirambah.

    Strategi Prabowo Bidik Uang Negara

    Bagi Prabowo, tambang ilegal adalah musuh besar pembangunan. Ada tiga strategi utama yang ia dorong Penyitaan aset secara agresif. Enam smelter dan ratusan unit alat berat sudah menjadi contoh nyata.

    Kemudian, pengembalian aset ke negara. Aset diserahkan ke PT Timah Tbk. dan PT Agrinas untuk dikelola secara legal. Termasuk pemanfaatan aset untuk rakyat. Pendapatan dari aset rampasan akan masuk kas negara, bukan kantong mafia tambang.

    “Ke depan berarti ratusan triliun bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Ini prestasi, tapi harus diteruskan,” kata Prabowo, memberi instruksi kepada Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, dan Bakamla.

    Pertanyaan yang tersisa: mampukah strategi ini berlanjut konsisten? Jika iya, Indonesia bukan hanya menyelamatkan Rp300 triliun, melainkan juga masa depan generasi berikutnya.

  • Kisah Haru di Balik Tragedi Ponpes Al-Khoziny: Ketika Rafi Tak Lagi Bangun dari Sujudnya

    Kisah Haru di Balik Tragedi Ponpes Al-Khoziny: Ketika Rafi Tak Lagi Bangun dari Sujudnya

    Bisnis.com, SURABAYA ‐ Sekeping kisah haru tersisa dari memori bencana peristiwa ambruknya bangunan musala yang terletak di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. 

    Di balik puing-puing bangunan tiga lantai yang robohh itu, petugas SAR gabungan dari unsur rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya mengevakuasi tubuh seorang remaja pria yang ditemukan dalam posisi bersujud. Tubuh yang kaku itu tengah memeluk seraya melindungi temannya, Syehlendra Haical (13), yang kini bertahan hidup, Rabu (1/10/2025) sore.

    Insan tersebut diketahui bernama Rafi Catur Okta Mulya Pamungkas. Rafi, sapaan akrabnya, masih berusia 17 tahun dan kini telah meninggalkan dunia untuk selamanya. Rafi tutup usia setelah mencoba bertahan selama kurang lebih sehari sesudah kejadian nahas yang terjadi pada Senin (29/9/2025) saat ratusan santri Ponpes Al-Khoziny menunaikan ibadah salat Ashar sore itu.

    Sang kakak, Novita Tri Endah (26) tak kuasa menahan air matanya saat mengingat kembali potongan-potongan kejadian mendadak yang tidak pernah disangkanya akan dialami dirinya beserta keluarganya itu. 

    “[Rafi] Sudah meninggal, keadaan sujud di hari ketiga. Dini hari meninggal sambil meluk temannya yang selamat itu, Haical,” ungkap Novita saat ditemui di rumah duka, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/10/2025).

    Novita menceritakan bahwa Rafi baru menginjakkan kaki di pondok pesantren selama kurang lebih dua bulan lamanya. Ia berkata bahwa adiknya tersebut memiliki tekad yang kuat untuk menimba ilmu agama usai lulus dari bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

    Perempuan itu juga mengatakan bahwa Rafi memiliki cita-cita untuk menjadi seorang ustaz saat ia dewasa kelak. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren itu disebutnya datang secara pribadi dari sosok Rafi.

    Novita pun menyebut bahwa keinginan Rafi untuk bisa “mondok” awalnya sempat ditentang oleh pihak keluarga, termasuk dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, keluarga pun menuruti permintaan Rafi setelah melihat dan memahami niat sucinya tersebut, hingga akhirnya ia resmi memulai pembelajaran pendidikan agama di Ponpes Al-Khoziny sejak Juli 2025 lalu.

    “Dia yang minta sendiri kan. Malah aku yang enggak bolehin mondok sebetulnya. Dia bilang ‘aku pingin mondok ae’. ‘Aku pingin nekunin agama, pengen bisa baca Al-Quran. Aku pingin jadi ustad. Aku ingin ngajarin ponakan-ponakan’,” ucap Novita sambil menirukan perkataan almarhum adiknya itu.

    Sempat Minta Foto Keluarga 

    Novita menjelaskan Rafi merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dan merupakan satu-satunya anak laki-laki yang hadir di keluarga mereka. Sejak masa kanak-kanak, ia mengakui bahwa Rafi adalah sosok yang penurut, tidak pernah membantah orang tua dan saudaranya, dan sabar menanti keinginannya. 

    “Jadi dia dari kecil nggak membangkang gitu. Nurut sama aku sama bapak, nurut di rumah. Kalau aku enggak boleh ini, ya dia nggak berangkat. Nggak neko-neko, nggak banyak nuntut,” ucapnya.

    Hari-hari menjelang peristiwa nahas tersebut, Novita mengatakan bahwa Rafi sempat pulang ke rumah saat momen perayaan Maulid Nabi bulan lalu. Rafi sempat tinggal dan menetap selama sepuluh hari lamanya di kediaman mereka. 

    Saat pulang ke rumah, banyak permintaan sederhana yang diutarakan oleh almarhum. Di antaranya meminta untuk dibelikan makanan pisang coklat, pelindung (casing) handphone, minyak wangi, baju koko, hingga foto bersama keluarga. Novita pun sempat merasa bingung dengan gelagat adiknya tersebut yang tidak seperti biasanya.

    “Aku yang ngerasa kayak ada yang aneh, minta itu, aneh-aneh gitu. Berturut-turut minta sesuatu. Biasanya itu enggak pernah. Dia minta foto sama aku, ‘Ayo mbak foto, ngko sampeyan lek [nanti kalau kamu] kangen, iku [itu] lihat aku’. Itu juga dia foto terakhir pakai sarung merah yang ditemukan itu,” ucap Novita. 

    Novita juga menyebut saat kembali ke pondok pesantren, Rafi sempat berkomunikasi via telepon dengan ayahnya. Saat itu, ayahnya menanyakan mengenai sisa uang saku yang masih dipegang Rafi untuk menunjang kehidupannya di pondok pesantren. 

    “Sama bapak telepon dua kali. Ditanya bapak ‘Uangnya udah habis ta?’ Jawabannya ‘Ada cukup sampai aku mulih maneh [pulang lagi]. Pulangnya itu masih lama kok cukup’. Ternyata pulang ke Rahmatullah,” tutur Novita. 

    Sosok Rafi Catur Okta Mulya Pamungkas (tengah), korban jiwa dari peristiwa naas ambruknya bangunan Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur./ Bisnis-Julianus Palermo

    Sujud Terakhir Rafi

    Berdasarkan penuturan santri yang selamat, saat itu mereka tengah menunaikan salat ashar berjamaah. Saat tragedi tersebut terjadi, Rafi disebut berada dalam urutan saf ketiga dalam susunan jemaah yang tengah menunaikan ibadah salat tersebut. 

    Perlu diketahui, jemaah yang berada di urutan saf ketiga hingga saf kelima disebut paling parah terdampak reruntuhan bangunan musala yang ambruk itu.

    “Awalnya shock, nggak terima. Kenapa harus adikku? Masih sempat-sempatnya loh dia nyelametin orang dalam waktu keruntuhan gitu. Dia katanya khusyuk banget kan itu [saat bangunan] runtuh itu rakaat ketiga pas waktu sujud itu runtuhnya,” ucap Novita lirih.

    Novita pun menyebut, berdasarkan penuturan petugas SAR, adiknya saat itu tertimpa reruntuhan beton bangunan di bagian punggungnya. Dirinya menceritakan pengakuan dari Haical bahwa saat itu Rafi dan Haical masih sempat untuk menunaikan ibadah salat Magrib dan Isya di balik reruntuhan itu. 

    Namun, saat Haical kembali mengajaknya untuk menunaikan ibadah salat Subuh, Rafi sudah tidak memberi respons atas ajakan itu. Tim medis menyatakan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan dari remaja malang tersebut.

    “Adikku masih bisa diajak salat magrib, tapi ya dalam keadaan sujud terus gitu kan pas kena reruntuhan. Terus pas diajak salat Isya juga masih salat, masih mau. Itu masih terus. Sampai subuh itu dibangunin lagi udah nggak ada suara. Kalau kata dokter, malam itu udah enggak ada adik saya,” ujarnya sambil terbata-bata. 

    Sebuah kebetulan, jasad Rafi ditemukan oleh petugas SAR dalam posisi bersujud serta mengenakan sarung berwarna merah yang dikenali kakaknya itu. Novita mengakui bahwa sarung tersebut sempat dikenakan adiknya saat salat terakhir di rumah sebelum bergegas kembali ke pondok pesantren. 

    “Sarungnya ya sarung merah itu karena aku tahu kalau itu jasadnya karena dari sarungnya. Sarungnya itu sering tak cuci, sering tak lipetin. Jadi aku tahu hafal gitu,” sebutnya.

    Walaupun masih diselimuti rasa duka yang mendalam, Novita menyatakan dirinya beserta keluarga besar telah ikhlas melepas kepergian Rafi untuk selama-lamanya. Ia dan keluarga yang ditinggalkan pun hanya bisa berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

    “Mungkin kembali lagi ini takdir adikku seperti ini, kita menuntut pun percuma juga. Menuntut pun apa yang didapat gitu. Kan kasihan adikku takutnya enggak tenang atau apa. Jadi aku ikhlas sama keluarga, cuma mendoakan aja. Mungkin jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Bangunannya enggak asal-asalan atau seperti apa,” pungkasnya.

  • PPP Islah, Mardiono Kembali Jadi Ketum-Agus Suparmanto Jabat Waketum

    PPP Islah, Mardiono Kembali Jadi Ketum-Agus Suparmanto Jabat Waketum

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru hasil proses islah internal yang menyatukan kembali dua kubu yang sempat terbelah.

    Kepengurusan ini disahkan untuk masa bakti 2025–2030, dengan Muhamad Mardiono kembali dipercaya sebagai Ketua Umum DPP PPP, sementara Agus Suparmanto menduduki posisi Wakil Ketua Umum.

    Sementara itu, posisi Sekretaris Jenderal diisi oleh KH. Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin.

    Pengumuman kepengurusan baru tersebut disampaikan melalui akun resmi media sosial PPP pada Senin (6/10/2025), disertai poster ucapan kepada ketiga tokoh itu.

    “PPP kembali bersatu! Saatnya kita satukan langkah, kuatkan barisan, dan perjuangkan kembali cita-cita besar para pendiri partai untuk umat dan bangsa,” tulis DPP PPP dalam unggahannya.

    Islah ini menjadi tonggak penting bagi PPP setelah beberapa tahun terakhir diwarnai dinamika kepemimpinan.

    Penyatuan kembali dua kubu yang sebelumnya berbeda haluan dianggap sebagai momentum bagi PPP untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memulihkan citra partai.

    Sebelumnya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Mardiono.

    Pengesahan itu setelah kubu Mardiono mengajukan berkas-berkas ke Kementerian Hukum dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi serta telah seusai dengan AD/ART hasil Muktamar PPP ke-9 di Makassar. 

    “Maka setelah dilakukan penelitian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Muktamar ke-9 di Makassar yang lalu,  dan itu tidak berubah,  maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” kata Supratman di Komplek Parlemen, Kamis (2/10/2025).

  • Kemendagri Sentil Bobby Imbas Sumut Catatkan Inflasi Tertinggi Nasional

    Kemendagri Sentil Bobby Imbas Sumut Catatkan Inflasi Tertinggi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti laju inflasi di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) yang mencapai 5,32 persen (yoy) per September 2025, tertinggi secara nasional.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah agar rutin memantau perkembangan harga, karena kenaikan inflasi langsung dirasakan oleh masyarakat.

    “Inflasi 5,32% di satu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Dia menyebut Sumut menjadi provinsi dengan lonjakan harga tertinggi, diikuti Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Sejumlah kota/kabupaten di Sumut seperti Deli Serdang, Pematangsiantar, Gunungsitoli, dan Padangsidimpuan turut masuk daftar daerah dengan inflasi tinggi.

    Tomsi meminta pemerintah daerah bekerja lebih gigih dengan rutin memantau harga komoditas di lapangan, melakukan operasi pasar, hingga memastikan distribusi pangan tidak tersendat.

    “Kalau kita mau usaha, harga-harga pangan bisa terkendali,” ujarnya.

    Menanggapi sorotan tersebut, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah provinsi karena dampaknya langsung terhadap daya beli masyarakat.

    “Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga terutama bahan pangan bisa segera stabil,” kata Bobby usai mengikuti rakor inflasi secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur di Medan, Senin (6/10/2025).

    Bobby menyebut tekanan harga terutama berasal dari komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan lonjakan tersebut, Pemprov Sumut bersama TPID menyiapkan 11 langkah cepat dalam tiga bulan ke depan.

    Langkah cepat yang dimaksud mulai dari pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP dengan cabai merah harga murah, mempercepat program bantuan pangan, operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, monitoring distribusi, kerja sama antar daerah, penugasan BUMD mengelola cabai dan bawang, penetapan toko pantau inflasi.

    “Langkah ini mengikuti prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby.

    Tak hanya itu, dia juga menekankan pengendalian inflasi tak cukup hanya lewat operasi pasar, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran BUMD pangan daerah. Pemprov menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk memastikan stok cabai, bawang, dan beras tetap terjaga.

    Di sisi lain, Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyebut Pemprov juga memperkuat kapasitas produksi pangan lokal agar tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah.

    “Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” ujar Poppy.

    Dia melanjutkan bahwa Pemprov Sumut juga meningkatkan koordinasi antara TPID Provinsi, BI, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan, termasuk melakukan publikasi berkala untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat.

  • Website Pendaftaran MagangHub Kemnaker Alami Gangguan, Pelamar Keluhkan Tak Bisa Akses

    Website Pendaftaran MagangHub Kemnaker Alami Gangguan, Pelamar Keluhkan Tak Bisa Akses

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari pertama pembukaan pendaftaran Program Magang Nasional Kemnaker 2025 menjadi sorotan publik setelah situs resmi pendaftaran, maganghub.kemnaker.go.id, dilaporkan sulit diakses oleh banyak calon peserta.

    Beberapa calon peserta mengaku situs lambat merespon, gagal memuat halaman, atau muncul pesan error saat mencoba masuk ke laman pendaftaran.

    Pantauan Bisnis sejak pagi hari menunjukkan situs memunculkan Internal Error atau “page not found”, sehingga banyak pelamar tidak dapat melihat formulir pendaftaran.

    Keluhan warganet memuncak di media sosial X (Twitter). Banyak pengguna mengaku tidak bisa masuk ke laman lowongan magang, bahkan sebagian mendapati halaman kosong tanpa daftar posisi yang ditawarkan.

    “Plis ini di Maganghub emang masih kosong kah lowongannya? Takut banget pliss ini web sering error, nggak bisa connect. Trus jadwal pendaftaran juga mepet banget,” tulis akun @taerangilah yang disertai tangkapan layar situs dengan keterangan ‘Lowongan magang belum tersedia’.

    Keluhan serupa datang dari akun @fmth20 yang menulis bahwa pendaftaran justru diundur menjadi tanggal 10 Oktober 2025.

    “Ini Maganghub udah tanggal 7, kirain midnight langsung muncul list lowongannya, ini masih kosong,” tulisnya.

    Selain kendala akses, beberapa calon peserta juga mengaku status pendaftaran mereka ditolak meski telah memenuhi syarat.

    “Guys help ada yang sama nggak ya statusnya tidak memenuhi syarat padahal baru lulus Juni 2025, ada ijazah dan di PDDikti terdata lulus. Chat call center Kemenaker di WA juga nggak dibalas,” tulis pengguna @Beomgyuismicmol yang cuitannya telah disukai lebih dari 14.000 kali.

    Tak sedikit yang menyindir kelancaran platform pemerintah ini.

    “Lebih lancar web judol daripada Maganghub,” tulis akun @daaiscy.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan terkait gangguan teknis yang dialami Maganghub.

    Sekadar informasi, Program Maganghub yang diluncurkan Kemenaker ini disebut bertujuan mempertemukan pencari pengalaman kerja dengan perusahaan penyedia magang secara terintegrasi. Namun, kendala di hari pertama membuat calon peserta khawatir tidak bisa mendaftar tepat waktu.