Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kebut RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Pemerintah Bakal Bentuk Badan Khusus

    Kebut RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Pemerintah Bakal Bentuk Badan Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengatakan tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim.

    Kebijakan itu diambil agar masyarakat  maupun pemerintah mampu menjawab tantangan perubahan iklim  yang semakin tidak terkendali. 

    “Jadi kami sangat berharap bahwa salah satu dari aksi nyata dari penanganan krisis iklim ini adalah pembentukan payung hukum yang kuat dalam bentuk legislasi yaitu Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim,” katanya dalam acara Pre-Launching Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Komplek Parlemen, Selasa (22/9/2025).

    Dia berharap RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dapat disahkan karena telah masuk Prolegnas prioritas. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan mengambil langkah untuk merencanakan, mengelola, dan pengawasan aspek hukum terkait pengelolaan perubahan iklim. 

    Eddy menyampaikan akan membentuk badan pengelolaan perubahan iklim yang berisikan dari beberapa lembaga dan kementerian.

    “Jadi diperlukan sebuah badan yang nanti akan menjadi integrator dari berbagai aspek yang memang ada di kementerian dan lembaga yang saat ini berada di berbagai lembaga tersebut,” jelasnya.

    Dia menyebut salah satu upaya lainnya adalah melalui Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025. Baginya ICCF mampu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan masyarakat guna menggelar aksi nyata memitigasi perubahan iklim.

    Sebab, menurutnya Indonesia tengah menghadapi krisis iklim yang berkepanjangan dan semakin memburuk jika tidak ada upaya tegas.

    “Saya sudah sebut juga sekarang adalah krisis iklim. Karena kita berada di krisis iklim, mengingat suhu udara sudah tidak bisa diprediksi lagi, naik terus, kualitas udara juga sudah memburuk, kita tidak bisa memprediksi cuaca, musim, musim kemarau tetapi hujan dan banjir di mana-mana, ini adalah hal-hal yang ingin kita bahas,” paparnya.

    Di sisi lain, Ketua Yayasan Era Shradda Indonesia  dan Emil Salim Institute, Amelia Farina menjelaskan bahwa ICCF tahun ini berupaya memberikan solusi mengenai ketahanan pangan, pengelolaan air, hingga kondisi wilayah Indonesia.

    “Adanya air yang sudah mulai mengurang. Kemudian naiknya suhu udara, naiknya permukaan darat. Dasar kami mengadakan ICCF tiga ini dengan temanya ketahanan pangan, energi air dan wilayah,” tuturnya.

    Acara yang digelar 21-23 Oktober 2025 itu diisi dengan talkshow dari para akademisi, pakar, ahli, hingga doktoral  untuk memberikan referensi dalam mencegah serta menangani perubahan iklim.

    “Nah kita ingin menghimpun terkait tentang rencana-rencana aksi dari perspektif-perspektif yang berbeda. Yang akhirnya rencana aksi dan mitigasi ini menjadi satu kesatuan,” kata Presiden Emil Salim Institute, E Kurniawan Padma.

  • Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) Buka Kreativitas Generasi Muda Unpad

    Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) Buka Kreativitas Generasi Muda Unpad

    Bisnis.com, BANDUNG — Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) yang digelar di Bale Sartika Universitas Padjajaran (Unpad) diharapkan dapat memacu generasi muda dalam meningkatkan literasi, kreativitas, sekaligus mengembangkan potensi diri. 

    Dengan mengusung tagline The Future Is Yours, BGTC di Unpad ini diharapkan menjadi ruang belajar bersama untuk membuat langkah besar di kemudian hari.

    Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Fahmi Achmad mengatakan, sudah sejak 2022, Bisnis Indonesia selalu menggelar BGTC sebagai upaya membangun semangat bersama generasi muda untuk membuat lompatan besar.

    “Forum ini adalah langkah kecil untuk melakukan lompatan besar di masa yang akan datang,” jelasnya, saat memberikan sambutan.

    Fahmi menjelaskan, dalam gelaran yang dihadiri ratusan mahasiswa ini, tidak hanya dibahas mengenai literasi saja. Tapi juga akan banyak membicarakan soal kepemimpinan, entrepreneurship dan bagaimana mengembangkan kreativitas generasi muda.

    “Acara ini tidak bisa dilakukan hanya oleh Bisnis Indonesia saja, tapi harus dilakukan bersama,” ungkap dia.

    Untuk itu, forum ini juga diharapkan bisa menjadi ajang lahirnya gagasan dan ide baru sehingga menjadi titik awal regenerasi pemuda tangguh yang memiliki integritas dan daya saing global.

    Di tempat yang sama Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Dina Sartika menyampaikan rasa terima kasih karena Unpad kembali dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan BGTC tahun ini.

    Menurutnya, Unpad memiliki banyak talenta muda yang siap untuk dikembangkan hingga memiliki integritas dan data saing di tengah tantangan perkembangan teknologi informasi yang masif.

    “Kami bangga telah dipilih Bisnis Indonesia, karena Unpad punya mahasiswa yang potensial untuk diberikan literasi berbagai hal tidak hanya soal literasi, tapi juga soal kepemimpinan dan lain-lain,” ungkapnya.

    Saat ini, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad memiliki lebih dari 4.200 mahasiswa di empat angkatan. Dan seluruhnya dipastikan memiliki talenta yang baik untuk dikembangkan:

    “Mudah-mudahan dengan adanya [BGTC] ini menambah insight untuk [mahasiswa] mempersiapkan diri, mencari peluang di era digital,” jelasnya.

    Pasalnya, di era perkembangan digital yang cepat, mahasiswa harus memiliki kemampuan beradaptasi yang baik untuk tetap mempunyai peluang untuk berkembang.

    “Kami juga menghadapi tantangan itu, infrastruktur, sarana prasarana, ini tantangannya untuk mahasiswa mungkin berbeda, apa yang harus dipersiapkan agar skill kita tetap relevan dengan perkembangan teknologi informasi,” jelasnya.

    Dalam Bisnis Indonesia Goes To Campus 2025 ini, materi diisi oleh Commercial Director PT Garuda Beverage Sukses Sugeng Suharyono, Direktur People & Corporate Affairs Batumbu Ega Dwi Maresthy dan Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Fahmi Achmad.

  • Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy

    Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy.

    Bloomberg New Economy mengumumkan pembentukan jajaran dewan pada April 2025 lalu melalui situs resminya. Dewan ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo danmantan Perdana Menteri Italia sekaligus Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi.

    Dalam jajaran dewan, Jokowi ditunjuk bersama dengan deretan tokoh berpengaruh dunia, seperti Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath,  Co-Founder & CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Duta Aksi Iklim Singapura Ravi Menon, hingga Co-Founder Moderna sekaligus CEO Flagship Pioneering Noubar Afeyan.

    Raimondo dan Draghi bukan nama baru dalam menjembatani kepentingan sektor publik dan swasta. Raimondo, seorang pengusaha, pengacara, sekaligus kapitalis ventura, juga pernah menjabat Gubernur Rhode Island.

    Sementara itu, Draghi berpengalaman sebagai bankir investasi, profesor universitas, hingga memegang peran penting di pemerintahan dan lembaga multilateral.

    Pendiri Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies Michael Bloomberg mengatakan Gina Raimondo dan Mario Draghi berpengalaman membawa pemahaman mendalam tentang pasar, dedikasi terhadap kemitraan publik-swasta, serta pengalaman berharga dalam menghadapi masa-masa penuh gejolak.

    ”Dengan begitu banyak kekuatan yang kini mengubah arah ekonomi global—dari pergeseran politik dan perdagangan, percepatan perubahan iklim, hingga lompatan teknologi kecerdasan buatan—misi Bloomberg New Economy menjadi semakin vital,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Gina Raimondo mengatakan dirinya merasa terhormat memimpin Dewan Penasihat Bloomberg New Economy dan mendukung misi sang pendiri, Michael Bloomberg untuk mempererat dialog antar-pemimpin global.

    “Di tengah ketidakpastian geopolitik, percepatan teknologi, dan ancaman krisis iklim, kebutuhan untuk menemukan titik temu dan membangun kemakmuran bersama menjadi semakin mendesak,” jelas Raimondo.

    Sejak didirikan pada 2018, Bloomberg New Economy berkembang menjadi komunitas global yang beranggotakan CEO perusahaan multinasional, pejabat tinggi pemerintah, inovator, serta tokoh keuangan dunia.

    Melalui forum di Singapura, Beijing, Panama City, Dublin, Marrakesh, hingga Sao Paulo, serta lewat inisiatif Coalitions dan Catalyst, platform ini berhasil memperkuat kolaborasi lintas negara sekaligus menggerakkan modal untuk kepentingan publik.

    Forum New Economy, yang dikenal sebagai konferensi ekonomi paling berpengaruh di Asia, akan kembali digelar di Singapura pada 19–21 November 2025.

    Selama tiga hari, forum ini menghadirkan sesi pleno, diskusi tematik, serta jejaring bisnis dengan tema utama “Thriving in an Age of Extremes”. Mitra pendiri tahun ini meliputi Envision, HSBC, dan Tata Sons, dengan PwC sebagai Presenting Partner, sementara Singapura kembali dipercaya sebagai Host Country Partner.

  • Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di Sidang PBB, Kemenlu: Karena Batas Waktu

    Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di Sidang PBB, Kemenlu: Karena Batas Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengklarifikasi bahwa penyebab mikrofon Presiden Prabowo Subianto mati saat berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) adalah karena alasan prosedural mengenai batas waktu.

    Saat menyampaikan pernyataannya di hadapan pertemuan tingkat tinggi PBB terkait isu Palestina dan solusi dua negara di Markas PBB New York, Senin waktu setempat, pelantang suara yang digunakan Presiden RI tiba-tiba terputus setelah ia menyampaikan kalimat “Kami bersedia menyediakan pasukan perdamaian”.

    “Terdapat aturan prosedur bahwa setiap negara mendapat kesempatan 5 menit. Apabila pidato lebih dari 5 menit maka mikrofon akan dimatikan,” kata Direktur Informasi dan Media Kemlu RI Hartyo Harkomoyo dikutip dari Antara pada Selasa (23/9/2025).

    Dia menyampaikan bahwa setiap pertemuan PBB memiliki aturan tersendiri, seperti aturan alokasi waktu yang diberikan bagi setiap anggota delegasi untuk menyampaikan pandangan mereka di hadapan sidang.

    Karena melebihi batas waktu yang ditentukan tersebut, ucap dia, suara Prabowo tiba-tiba terputus dan tidak muncul dalam siaran langsung SMU PBB yang dipantau masyarakat sedunia.

    Namun demikian, Hartyo memastikan bahwa presiden RI menyampaikan pidatonya dengan cukup lantang sehingga delegasi SMU PBB masih dapat mendengar suaranya meski tanpa mikrofon.

    “Meski mikrofon dimatikan, pidato Presiden Prabowo masih jelas terdengar oleh para delegasi di Aula Sidang Majelis Umum,” kata Direktur di Kemlu RI itu.

    Selain Presiden Prabowo yang berpidato di urutan kelima, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan diketahui juga mengalami mati mikrofon saat berpidato di urutan kedua dalam agenda yang sama.

    Merespons kejadian tersebut, Direktorat Komunikasi Turki mengungkapkan alasan yang sama bahwa mikrofon terputus secara otomatis apabila sambutan diberikan melampaui batas waktu 5 menit.

    Sebagaimana dilaporkan kantor berita Anadolu, Presiden Erdogan melampaui batas waktu dalam pidatonya karena ia sempat berhenti saat mendapat sambutan tepuk tangan dari hadirin SMU PBB.

    Dalam KTT soal Palestina yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi tersebut, 33 pemimpin delegasi yang mewakili negara dan perkumpulan negara seperti Uni Eropa dan Liga Arab, menyampaikan pandangan mereka tentang penyelesaian masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang ideal.

     

     

  • RI Harap Pengakuan Negara Palestina Percepat Realisasi Solusi Dua Negara

    RI Harap Pengakuan Negara Palestina Percepat Realisasi Solusi Dua Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengakuan sejumlah pihak terhadap negara Palestina diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mencapai solusi dua negara (two state solution) di tengah konflik di Gaza.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, Indonesia mengapresiasi pengakuan terhadap Palestina yang dilakukan dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Selasa (22/9/2025) waktu AS. Dia menuturkan, beberapa negara baru yang mengakui Palestina diantaranya adalah Inggris, Australia, Portugal, Kanada, dan Prancis. 

    Menurutnya, pengakuan dari negara-negara tersebut merupakan langkah yang benar di mata sejarah. Dia mengatakan, konflik Palestina-Israel di Gaza bukan hanya masalah politik, tetapi juga merupakan isu kemanusiaan.

    Sugiono berharap, bertambahnya pihak-pihak yang mengakui Palestina dapat semakin meningkatkan upaya dalam mencapai solusi dua negara.

    “Kita berharap dari pengakuan ini ada satu langkah konkret yang terbuka yang bakal mencapai solusi dua negara,”  kata Sugiono dalam Press Briefing yang disiapkan oleh kanal YouTube Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (23/9/2025).

    Adapun, Sugiono menyampaikan bahwa konferensi terkait isu Palestina diprakarsai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud.

    Dalam konferensi tersebut, Sugiono menuturkan, Presiden Prabowo Subianto yang mendapat kesempatan berbicara dan membahas situasi yang memprihatinkan atas kekerasan serta kelaparan yang disebabkan oleh pendudukan di Gaza.

    “Apresiasi Indonesia, khususnya pada negara-negara yang memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendesak negara lain untuk segera mengakui negara Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah.

    “Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel,” tegas Prabowo. 

    Prabowo juga menegaskan pentingnya kredibilitas PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Dia mengatakan bahwa pengakuan kenegaraan harus diiringi dengan peluang nyata menuju perdamaian yang adil dan abadi.

  • Keracunan Makanan MBG Ada 5.626 Orang, Cisdi Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Serius

    Keracunan Makanan MBG Ada 5.626 Orang, Cisdi Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Serius

    Bisnis.com, JAKARTA – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG) karena muncul kasus keracunan makanan hingga 5.626 kasus, setelah delapan bulan diluncurkan.

    Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, mengatakan kasus keracunan akibat MBG ibarat fenomena puncak gunung es. Angka jumlah kasus bisa jadi lebih banyak karena pemerintah belum menyediakan sistem pelaporan publik.

    “MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik,” ujarnya, seperti yang dikutip dari laman resmi CISDI, Selasa (23/9/2025).

    Adapun data 5.626 kasus keracunan makanan MBG terjadi di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi hingga 19 September 2025. Data ini dihimpun dari pemantauan pemberitaan dan pernyataan resmi Dinas Kesehatan di berbagai daerah.

    “Data ini menjadi alarm penting untuk mengevaluasi total program ini,” ungkap Diah.

    Beberapa peristiwa keracunan bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh pemerintah daerah karena menimpa ratusan siswa. Selain itu, pemerintah daerah menjadi terbebani dengan biaya penanganan keracunan massal.

    Sebagai informasi, alokasi anggaran transfer ke daerah juga berkurang 24,7% dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026).

    CISDI menyampaikan bahwa program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini belum dipersiapkan secara matang dari awal. Selain itu, sampai sekarang belum tersedia peraturan presiden sebagai payung hukum dan termasuk regulasi teknis lainnya. 

    BGN Lakukan Investigasi

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatatkan setidaknya ada 4.711 orang yang mengalami keracunan MBG. Kini pihaknya membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus dugaan keracunan siswa yang mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

    Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan bahwa pembentukan tim investigasi ini merupakan bagian dari tugasnya usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk bertugas di BGN.

    “Investigasi ini berkait dengan yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atau keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur,” katanya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Nanik melanjutkan, keberadaan tim investigasi ini diharapkan bisa menjadi second opinion dalam mengusut dugaan keracunan MBG, seiring pemeriksaan yang juga dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

    Dia menjelaskan, proses investigasi akan mencakup penelusuran mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga pemeriksaan sampel makanan yang disimpan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Menurut Nanik, tim investigasi kejadian luar biasa dari proyek mercusuar pemerintah ini akan dibentuk pada pekan ini dan segera turun langsung mengecek kondisi di lapangan.

    “Tim investigasi akan kami bentuk terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan juga dari teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Jadi ini untuk mempercepat temuan sambil menunggu BPOM, supaya masyarakat segera mendapatkan jawabannya,” ucapnya.

  • RI Sepakati Pinjaman Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia

    RI Sepakati Pinjaman Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia telah menyetujui plafon pinjaman luar negeri senilai US$450 juta atau sekitar Rp7,47 triliun untuk mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi milik Italia yang sudah dipensiunkan. 

    Melansir pemberitaan Turkiye Today pada Selasa (23/9/2025), langkah ini menjadi sinyal paling konkret Indonesia dalam membangun kemampuan operasi penerbangan kapal induk.

    Persetujuan tersebut tertuang dalam surat Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tertanggal 29 Agustus 2025. 

    Selain untuk kapal induk, alokasi tambahan juga disiapkan hingga US$250 juta untuk helikopter angkut dan US$300 juta untuk helikopter utilitas.

    Pendanaan akuisisi bisa diperoleh melalui lembaga kredit ekspor, kreditur bilateral, maupun pemberi pinjaman swasta sehingga memberi fleksibilitas bagi Indonesia dalam menyusun skema pembiayaan. 

    Kapal Giuseppe Garibaldi yang dipensiunkan Italia pada Oktober 2024 setelah hampir 40 tahun beroperasi ini akan menjadi tonggak masuknya Indonesia ke era operasi kapal induk dalam kerangka program Minimum Essential Force (MEF).

    Perusahaan galangan kapal Italia, Fincantieri, telah menyampaikan proposal resmi pada Juli 2025 saat kunjungan delegasi Indonesia ke Roma. Presentasi tersebut mencakup empat area utama untuk konversi kapal menjadi kapal induk nirawak (drone carrier), meski rincian modifikasi, jadwal, dan biaya final belum diungkap.

    “Kapal ini dalam kondisi baik dan bisa beroperasi 15–20 tahun ke depan,” ujar perwakilan Fincantieri dalam ajang Indodefence 2025 di Jakarta, ketika rencana akuisisi pertama kali mencuat ke publik.

    Kapal Giuseppe Garibaldi memiliki rekam jejak panjang dalam operasi militer. Diluncurkan pada 1985 sebagai kapal induk penuh pertama Italia, kapal sepanjang 180 meter itu terlibat dalam sejumlah misi NATO, termasuk Operation Allied Force di Kosovo pada 1999 dan Operation Unified Protector di Libya pada 2011, dengan lebih dari 1.200 jam terbang tercatat.

    Kapal ini dilengkapi dek penerbangan sepanjang 174 meter dengan tanjakan ski-jump 4 derajat dan mampu menampung hingga 18 pesawat tergantung konfigurasi. Sepanjang masa operasinya, Garibaldi mengoperasikan jet tempur AV-8B Harrier II serta sejumlah helikopter, termasuk SH-3D dan AW101.

    Ambisi Indonesia mengoperasikan kapal induk selaras dengan kemitraan pertahanan yang kian erat bersama Turki. Indonesia telah meneken perjanjian dengan produsen Baykar asal Turki dan perusahaan lokal Republikorp untuk pengadaan 60 drone maritim Bayraktar TB3 serta 9 UAV Akinci.

    Dalam pameran Indodefence 2025, Republikorp menampilkan model konsep kapal induk dengan desain dua pulau (dual-island) sekaligus maket drone buatan Turki.

    Drone Bayraktar TB3 sendiri sudah mencatat lebih dari 100 sortie dari kapal TCG Anadolu milik Turki, termasuk misi bersenjata, yang menunjukkan kompatibilitas dengan dek ski-jump seperti milik Giuseppe Garibaldi.

  • Pertemuan Bilateral Presiden Prabowo dan Sekjen PBB, Ini Pembahasannya

    Pertemuan Bilateral Presiden Prabowo dan Sekjen PBB, Ini Pembahasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, pada Senin (22/9/2025) waktu setempat.

    Setibanya di lokasi pertemuan, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Sekjen PBB Guterres. Setelahnya kedua pemimpin melakukan sesi foto bersama.

    Pertemuan tersebut berlangsung setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution atau Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Kepala Negara juga mendorong upaya bersama pembangunan berkelanjutan dan memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral.

    “Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung sistem multilateral dan tetap percaya bahwa PBB merupakan sebuah organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga kedamaian atas dunia,” ujar Sugiono dalam keterangannya.

    Selain itu, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis, antara lain komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan mandatnya. Kepala Negara juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian, khususnya terkait situasi di Gaza.

    “Kemudian menyampaikan juga dukungan dan support kepada PBB dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya dan termasuk juga dalam kaitannya dengan situasi yang ada di Gaza jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia menyampaikan kehendak dan dukungannya dalam rangka mengirimkan pasukan perdamaian di sana,” imbuh Sugiono.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Umar Hadi.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB turut didampingi oleh Deputy Secretary-General Amina Mohammed, Under-Secretary-General for Policy Executive Office of the Secretary-General (EOSG) Guy Ryder, Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs Rosemary DiCarlo, Director, Sustainable Development Unit, EOSG Karima El Korri, serta Political Unit, EOSG Hirofumi Goto.

  • KSP Qodari Dukung Gerakan Stop “Tot-Tot-Wok-Wok” untuk Pejabat yang Salah Gunakan Strobo

    KSP Qodari Dukung Gerakan Stop “Tot-Tot-Wok-Wok” untuk Pejabat yang Salah Gunakan Strobo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengambil sikap tegas mendukung gerakan stop “tot-tot-wok-wok” yang menjadi protes warganet yang mengecam penyalahgunaan sirene dan strobo oleh pejabat publik.

    Qodari menyatakan pejabat harus lebih bijak dalam penggunaan pengawalan dan memberi contoh perilaku sederhana kepada publik.

    “Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi) sudah menegaskan pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan dan mencontoh Presiden Prabowo yang hormat kepada pengguna jalan lain,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Senin (22/9/2025).

    Dia menyebut pula bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto jarang memakai strobo karena merasa terganggu dan ingin menjadi teladan.

    Qodari mengungkapkan praktik pribadinya: ia telah menghentikan penggunaan voorijder (pengawal motor) dan membatasi penggunaan strobo hanya pada kondisi benar-benar darurat, misalnya untuk mengejar rapat penting.

    “Sebelum ini saya sudah mengatakan saya stop pakai patwal. Eh bukan patwal, voorijder ya? Pakai motoris. Mobil dinas saya Kijang. Strobo cuma kalau betul-betul diperlukan,” ujarnya.

    Kepala Staf Presiden juga menekankan aspek etika dan akuntabilitas pengeluaran negara.

    “Pejabat publik itu, masyarakat tahu maunya nggak boleh mewah-mewah. Karena anggarannya dari uang negara. Uang negara dari pajak rakyat. Jangan sampai gue susah-susah, lu senang-senang,” tegas Qodari.

    Sebagai langkah konkret, Qodari menyatakan KSP telah menyesuaikan protokol pengawalan personel pengawal (walpri) tetap ada untuk keselamatan, tetapi penggunaan strobo dibatasi.

    Dia juga mengimbau pejabat lain untuk mengikuti contoh tersebut agar tidak menimbulkan kesan tone-deaf terhadap kondisi masyarakat.

    Gerakan stop “tot-tot-wok-wok” awalnya digerakkan warganet setelah beredarnya bukti-bukti penggunaan sirene dan strobo secara berlebihan di jalan umum oleh sejumlah pejabat. Kampanye ini menyorot ketidaknyamanan publik dan potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan non-darurat.

    “Karena anggarannya dari uang negara. Nah, uang negara dari pajak rakyat. Jangan sampai gua susah-susah lu senang-senang. Berarti pemerintah tidak, tone deaf? Udah, nggak buta dan tuli. Udah dilaksanakan,” tandas Qodari.

  • Ini Link Rapat Paripurna DPR, Sahkan APBN 2026 dan Calon Hakim Agung

    Ini Link Rapat Paripurna DPR, Sahkan APBN 2026 dan Calon Hakim Agung

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR akan menggelar Rapat Paripurna pada hari ini Selasa (23/9/2025). Dalam jadwal acara, DPR bakal mengambil keputusan mengesahkan RUU APBN 2026 hingga penetapan calon hakim agung.

    Pengambilan keputusan terkait APBN 2026 dan calon hakim agung dilakukan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, pukul 10.00 WIB. 

    “Berdasarkan jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 22 September 2025, bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengadakan Rapat Paripurna,” tulis surat yang diterima Bisnis, Selasa (23/9/2025).

    Dalam lampiran surat, anggota pria mengenakan pakaian sipil lengkap dan wanita menyesuaikan serta mengenakan lencana DPR RI.

    Jadwal Acara Rapat Paripurna APBN 2026:

    1. Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU APBN 2026.

    2. Laporan Badan Legislasi tentang perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029.

    3. Laporan Komisi III mengenai hasil uji kelayakan (fit and proper test) calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung.

    4. Laporan Komisi XI tentang hasil uji kelayakan calon anggota dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    5. Laporan Komisi XII mengenai hasil uji kelayakan calon ketua dan anggota komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025-2029.

    Rapat paripurna bisa disaksikan secara daring melalui link YouTube: