Category: Bisnis.com Nasional

  • Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia Sangat Kuat

    Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia Sangat Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Prof Hamdan Hamedan menyatakan pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) punya makna penting. Pidato Presiden itu menunjukkan komitmen kuat Indonesia atas perdamaian dunia.

    “Indonesia menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk perdamaian dunia melalui posisi aktifnya dalam memajukan internasionalisme dan multilateralisme,” kata Hamdan menanggapi pidato Presiden Prabowo, (24/9), di Jakarta.

    Sebagai negara yang mendukung penguatan organisasi internasional seperti PBB, lanjut Hamdan, Indonesia memahami bahwa kerja sama global sangat penting untuk menangani berbagai tantangan dunia. Dan itu mampu membawa manfaat bersama bagi seluruh negara di dunia.

    Hamdan juga menggarisbawahi pernyataan Presiden Prabowo soal komitmennya mengambil peran aktif di berbagai bidang. Salah satunya berkontribusi dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian dalam misi PBB serta dukungan finansial.

    “Hal ini memperlihatkan kesiapan Indonesia untuk terlibat langsung dalam upaya menjaga kedamaian dan keamanan internasional, sekaligus memperkuat kerja sama multilateral demi kemanusiaan,” kata Hamdan.

    Wujud nyata komitmen pada perdamaian ini juga tecermin dalam pernyataan Prabowo mengenai lonjakan produksi pangan dalam negeri. Kesuksesan swasembada pangan membuat Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional, tapi juga membuka peluang membantu negara-negara yang membutuhkan seperti Palestina melalui pengiriman bantuan beras yang signifikan.

    “Hal ini mencerminkan peran Indonesia sebagai negara dengan kedaulatan pangan yang dapat berkontribusi pada ketahanan pangan global,” lanjut Hamdan.

    Presiden dalam pidatonya juga berkomitmen kuat menghadapi perubahan iklim sebagai bagian dari tanggung jawab global. Beberapa yang sudah berusaha diwujudkan adalah pencapaian target Kesepakatan Paris 2015 serta upaya mencapai net zero carbon emission pada 2060. Indonesia juga berkomitmen mereboisasi jutaan hektare lahan.

    “Ini menunjukkan tekad nyata Indonesia mengurangi dampak perubahan iklim yang juga berkontribusi pada stabilitas kondisi sosial dan geopolitik dunia,” kata Hamdan.

    Dalam konteks konflik yang berkepanjangan, lanjut Hamdan, Indonesia juga konsisten mendukung solusi dua negara (two state solution) untuk menyelesaikan masalah Palestina dan Israel. Melalui dukungan yang nyata dan penuh empati, Indonesia berupaya mempromosikan perdamaian dan keadilan, serta mengurangi penderitaan rakyat Palestina dengan memberikan bantuan pangan dan bekerja sama di bidang pertanian.

    “Keseluruhan komitmen ini mencerminkan perjalanan peradaban Indonesia yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam hubungan internasional. Indonesia bermain sebagai aktor yang tak hanya berperan di panggung nasional, tapi juga global, menjadikan perdamaian dunia sebagai misi bersama demi kesejahteraan seluruh umat manusia,” kata Hamdan.

    Pada Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diselenggarakan pada 23 September 2025 di New York, Presiden Prabowo Subianto mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga. Presiden Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dua tokoh dunia yang sangat diperhitungkan.

    Penampilan Presiden Prabowo ini mendapat sambutan baik dan menjadi sorotan positif dari komunitas internasional sebagai wujud nyata kiprah Indonesia di panggung dunia.

    Pidato Presiden Prabowo di forum tertinggi PBB tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan kembali perannya sebagai negara yang aktif dan progresif dalam menghadapi isu global. Mulai dari keamanan, pangan, energi, hingga perubahan iklim dan perdamaian dunia.

    Selain pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo juga berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional untuk Penyelesaian Damai Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar sehari sebelumnya. Ini memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam isu-isu perdamaian yang strategis dan kemanusiaan di tingkat global.

  • Jejak Presiden RI di Panggung Majelis Umum PBB: Dari Soekarno hingga Prabowo

    Jejak Presiden RI di Panggung Majelis Umum PBB: Dari Soekarno hingga Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selalu menjadi panggung diplomasi penting bagi para pemimpin dunia. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan Asia Tenggara, telah berulang kali memanfaatkan forum ini untuk menyuarakan kepentingan nasional sekaligus memperjuangkan aspirasi negara berkembang.

    Sejumlah Presiden Republik Indonesia tercatat pernah tampil dalam forum tersebut dengan membawa pesan perdamaian, keadilan, hingga kerja sama global.

    Berikut kilas balik momen penting kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB dari masa ke masa. 

    1. Presiden Soekarno – SMU PBB ke-15 (1960)

    Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno berpidato dalam SMU PBB ke-15 pada 30 September 1960. Ia berbicara pada hari ke-7 dengan urutan ke-46.

    Pidato Bung Karno yang terkenal dengan judul “To Build the World Anew” menekankan pentingnya tatanan dunia baru yang lebih adil dan seimbang, di tengah ketegangan Perang Dingin. Kehadirannya menegaskan posisi Indonesia sebagai negara Non-Blok yang aktif dalam perjuangan perdamaian internasional.

    2. Presiden Soeharto – SMU PBB ke-47 (1992)

    Pada 2 Oktober 1992, Presiden ke-2 RI Soeharto tampil dalam SMU PBB ke-47. Berpidato di hari ke-4 dengan urutan ke-61, Soeharto menekankan urgensi membangun tatanan dunia baru yang lebih adil, mengedepankan kerja sama internasional dalam pembangunan dan menjaga perdamaian global.

    3. Presiden Megawati Soekarnoputri – SMU PBB ke-58 (2003)

    Megawati Soekarnoputri, Presiden perempuan pertama Indonesia, berpidato dalam SMU PBB ke-58 pada 23 September 2003. Berlangsung di hari pertama dengan urutan ke-17, Megawati menyoroti pentingnya diplomasi multilateral dan penegakan hukum internasional, terutama pasca tragedi 11 September dan invasi Irak.

    4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – SMU PBB ke-62, 67, dan 69

    SBY tercatat tiga kali berpidato di Sidang Umum PBB yaitu pada SMU PBB ke-62 (2007): 25 September 2007, hari pertama urutan ke-20. Kemudian, SMU PBB ke-67 (2012): 12 September 2012, hari pertama urutan ke-27. Terakhir, SMU PBB ke-69 (2014): 24 September 2014, hari pertama urutan ke-16.

    Dalam pidatonya, SBY menekankan isu demokrasi, perdamaian dunia, serta pembangunan berkelanjutan, mencerminkan diplomasi Indonesia yang semakin aktif di ranah global.

    5. Presiden Joko Widodo – SMU PBB ke-75 dan 76 (2020 dan 2021)

    Pandemi Covid-19 mengubah format Sidang Umum PBB. Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia pertama yang berpidato secara virtual. Jokowi tidak pernah hadir satu kalipun secara fisik dalam perhelatan tahunan tersebut. 

    SMU PBB ke-75 (2020) pada 22 September 2020, hari pertama urutan ke-16, dengan fokus pada solidaritas global, akses vaksin adil, dan kerja sama kesehatan dan SMU PBB ke-76 (2021) pada 22 September 2021, hari pertama urutan ke-16, menekankan inklusivitas ekonomi global, krisis iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

    6. Presiden Prabowo Subianto – SMU PBB ke-80 (2025)

    Presiden Prabowo Subianto melakukan debutnya di SMU PBB ke-80 pada 23 September 2025. Dia menjadi salah satu dari pembicara awal, tampil di hari pertama dengan urutan ke-3 dari 188 negara.

    Pidato Prabowo menandai langkah baru diplomasi Indonesia, menegaskan komitmen bangsa dalam kerja sama internasional menghadapi tantangan global mulai dari ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga perdamaian dunia.

    Dari Soekarno hingga Prabowo, kehadiran para Presiden RI di Sidang Majelis Umum PBB menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan sosial, kedaulatan negara berkembang, dan kerja sama multilateral.

    Forum ini tetap menjadi ruang penting bagi Indonesia untuk menyampaikan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada penyelesaian isu-isu global yang terus berkembang.

  • Mahfud MD Blak-blak Soal Terima Tawaran Istana untuk Bantu Reformasi Polri, Masuk Posisi Apa?

    Mahfud MD Blak-blak Soal Terima Tawaran Istana untuk Bantu Reformasi Polri, Masuk Posisi Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD menerima tawaran dari istana melalui Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya untuk membantu pelaksanaan Reformasi Polri.

    Hal itu dia sampaikan di podacst Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025). Dia menegaskan akan membantu pemerintah jika dirasa sanggup untuk dikerjakan. 

    “Saya bantu itu urusan Polri, Reformasi Polri,” katanya dalam podcast tersebut. 

    Mulanya Teddy mengabari Mahfud pada 15 September 2025. Kala itu Mahfud sedang mengajar di Yogyakarta sehingga tidak bisa bertemu. Pertemuan baru terlaksana pada 16 September, sore. 

    Lalu, Mahfud rencananya akan bertemu Prabowo di Istana Negara pada 19 September atau hari Jumat minggu lalu. Namun pertemuan batal karena Prabowo harus menghadiri sidang PBB.

    Mahfud menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan mengenai posisi atau jabatan di Komite Reformasi Polri. 

    “Tetapi tidak bicara posisi ya. Saya ingin membantu, membantu tetapi juga ngasih bahan,” jelasnya.

    Saat dirinya menjabat sebagai Menkopolhukam, dia sudah mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki dalam struktural Polri, sehingga hanya perlu waktu yang singkat untuk membenahi berbagai permasalahan.

    Dia menyebut ada tiga aspek dalam menegakan hukum. Pertama, isinya atau aturannya. Kedua, struktur atau aparatnya. Ketiga, kultur atau budaya. Kendati berdasarkan temuannya, Polri hanya memiliki masalah kultural.

    “Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah sehingga enggak banyak yang perlu dirombak karena aturan apapun yang dicari di Polri yang bagus itu gimana sih? Sudah ada semua di Undang-Undang,” terangnya

    Salah satu aspek yang perlu dibenahi adalah kuktur. Dia menjelaskan saat ini masyarakat telah melegitimasi polisi sebagai pihak yang kerap memeras dan membengking ketika ada masalah.

    Dia mengaku tidak masalah dan telah mengetahui risiko mendapatkan cibiran dari publik saat menerima bantuan tersebut. 

  • Kisah Mahfud MD Ditelepon, Diajak jadi Menko Polkam Saat Reshuffle Kabinet

    Kisah Mahfud MD Ditelepon, Diajak jadi Menko Polkam Saat Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku ditelepon oleh salah satu jenderal senior untuk mengisi jabatan sebagai Menko Polkam.

    Hal itu dia sampaikan di podcast Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025). Namun dia mengatakan tidak pernah memberitahu informasi tersebut kepada pihak lain.

    “Karena ini benar. Saya dihubungi. Benar saya dihubungi tapi saya berkomitmen untuk tidak membicarakan itu dengan siapa,” katanya dalam podcast tersebut.

    Mantan Ketua Kompolnas itu menyebut ditelepon oleh jenderal senior pada tanggal 7 September malam atau menjelang reshuffle.

    Sang jenderal, katanya, mengajak bertemu. Namun saat itu Mahfud sedang berada di Yogyakarta. Meski begitu pertemuan tetap terjadi pada 9 September 2025, tetapi Mahfud enggan memberikan jawaban yang pasti mengisi jabatan Menko Polkam.

    Sebab, dia mengaku mempunyai standar etik bahwa pihak yang mengisi pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang menang secara politik.

    “Yang berkeringat untuk Prabowo kan banyak,  sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya enggak mungkin saya ingin masuk ke situ,” tuturnya.

    Dia berjanji mengabdi kepada negara tanpa harus masuk ke dalam sistem pemerintah.

    Di sisi lain, Mahfud memberikan tanggapan terkait penetapan Djamari sebagai Menko Polkam. Dia menjelaskan Menko Polkam memiliki peran penting dalam pemerintahan. Menurutnya Menko Polkam harus mampu menyelaraskan langkah-langkah pemerintah dalam kebijakan di bidang Polkam.

    “Mungkin chemristry-nya cocok Pak Prabowo dengan Pak Djamari dan mungkin Pak Prabowo cukup hormat dengan Djamari,” terangnya.

    Mengenai Djamari yang merupakan mantan TNI. Mahfud menilai tidak masalah kalau dia harus menjabat sebagai Menko Polkam, pasalnya Djamari telah pensiun dan menjadi sipil serta tidak terikat dengan TNI.

  • Estafet Ketua Panja Revisi UU BUMN dari Eko Patrio ke Andre Rosiade

    Estafet Ketua Panja Revisi UU BUMN dari Eko Patrio ke Andre Rosiade

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR sepakat untuk kembali merevisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) No.1/2025. Tongkat estafet Ketua Panja revisi keempat UU BUMN kini dipegang oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

    UU No.1/2025 tentang BUMN baru saja diketok dalam Sidang Paripurna DPR pada Februari 2025. Perubahan ketiga UU BUMN itu menjadi payung hukum yang menaungi lahirnya Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Kepastian perubahan keempat UU BUMN disepakti oleh seluruh fraksi Komisi VI DPR. Berpijak dari kesepakatan tersebut pembahasan revisi UU BUMN bakal dipercepat sejalan dengan pembentukan panitia kerja (Panja) yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

    Andre Rosiade merupakan politisi Partai Gerindra dan menjabat sebagai anggota DPR-RI sejak 2019. Dalam Pilpres 2024, Andre merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran Sumatera Barat.

    Tongkat estafet Ketua Panja revisi UU BUMN itu sebelumnya dipegang oleh Eko Hendro Purnomo alias Eko Prasetyo alias Eko Patrio. Eko memimpin Panitia Kerja Komisi VI DPR-RI untuk membahas perubahan ketiga UU BUMN dengan pemerintah.

    Belakangan sosok Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjadi sorotan di tengah aksi demonstrasi massa yang menyampaikan protes terhadap tunjangan anggota DPR pada Agustus 2025. Belakangan, PAN secara resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI.

    Surat keputusan untuk menonaktifkan Eko Patrio tersebut diteken langsung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan pada Minggu (31/8/2025).

    Terkait dengan revisi keempat UU BUMN, pemerintah dan Panja Komisi VI DPR-RI menargetkan pembahasan RUU UMN di tingkat Panja dituntaskan sebelum akhir masa persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Kesepakatan ini diharapkan mempercepat harmonisasi regulasi dan memperkuat peran BUMN di perekonomian nasional.

    Sebagai tindak lanjut, Komisi VI DPR dan pemerintah sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM).

    Dari sisi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa perubahan UU BUMN diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola dengan dinamika ekonomi nasional.

    Selain itu, transformasi kelembagaan korporasi negara juga menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.

    “Untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dibutuhkan transformasi kelembagaan yang hanya dapat dilakukan dengan perubahan undang-undang. Besar harapan kami agar rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan bersama,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

    Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyatakan seluruh fraksi sepakat bahwa urgensi revisi UU BUMN bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi untuk memperkuat kontribusi perusahaan pelat merah terhadap pembangunan nasional.

    “Jika BUMN dikelola dengan baik, negara kita akan menjadi sangat kaya. Tidak ada lagi kasus kelaparan, kekurangan gizi, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan,” kata Anggia dalam rapat kerja bersama pemerintah, Selasa (23/9/2025).

    Menurut Anggia, orientasi RUU BUMN kali ini adalah memastikan tata kelola lebih profesional dan manfaatnya bagi masyarakat. Menurutnya, masukan publik sejak pengesahan perubahan ketiga UU BUMN pada 2025 menjadi perhatian serius.

    Sebagaimana diketahui, RUU tentang Perubahan Keempat UU No. 19/2003 tentang BUMN masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025-2026. Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada hari ini.

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama Debat Umum dengan posisi istimewa yakni urutan ketiga. Sebuah posisi strategis yang menempatkan Indonesia berdampingan dengan dua negara besar, Brasil dan Amerika Serikat. Brasil, yang sejak 1955 selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua. Tepat setelah keduanya, Presiden Prabowo berdiri membawa suara Indonesia ke hadapan dunia.

    Kehadiran Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun pejabat setingkat menteri. Kini, dengan tampil langsung, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam forum global yang sarat makna simbolik dan politis.

    Posisi pidato Presiden Prabowo juga menorehkan sejarah tersendiri. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, dan Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat tiga kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16, sementara Presiden Joko Widodo dua kali hadir secara daring di urutan ke-16. Kini, Presiden Prabowo menempati urutan ke-3—salah satu posisi paling awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di forum PBB.

    Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Kepala Negara menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

    “Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia — masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Presiden Prabowo.

    “Bismillahirrahmanirrahim,

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Shalom, Salve, Om swastiastu,

    Salam kebajikan, Rahayu, rahayu.

    His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Her Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly.

    His Excellency, Mr. Morses Abelian, Under-Secretary-General for General Assembly and Management. Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,

    It is indeed a great honor to stand in this august General Assembly Hall, among leaders who represent almost all of humanity.

    We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings — each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness.

    The words of the U.S. Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents — including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican revolutions, the Chinese Revolution, and Indonesia’s own struggle and journey to freedom.

    It also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN in 1948. “All men are created equal” was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. And yet, in our own era of scientific and technological triumphs — an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin — we also continue to face today’ s grave dangers, challenges, and uncertainties. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future.

    My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do. 

    In our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty, the United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity — by the Security Council and this Assembly — gave Indonesia international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the UN Children’s Fund (UNICEF), the UN Food and Agriculture Organization (FAO), the World Health Organization (WHO) and many, many other United Nations institutions.

    And because of that, Indonesia today stands today on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity.

    Madam President, excellencies,

    Our world is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and a blatant disregard for international law and human decency.

    In the face of these challenges, we must not give up, as the United Nations’s Secretary General said, “we cannot give up”. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams.

    The UN was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution.

    Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the Sustainable Development Goals of ending extreme poverty and hunger — because years ago this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very Hall.

    Excellency’s, Thucydides warned: “The strong do what they can, the weak suffer what they must.” We must reject this doctrine. The UN exists to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Right cannot be right. Right must be right.

    Indonesia is today one of the largest contributors to United Nation Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations, we will continue to serve where peace needs guardians — not with just words, but with boots on the ground. If and when the Security Council and this Great Assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready.

    We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.

    Madam President, excellencies,

    I propose to this assembly a message of hope and optimism — grounded in action and execution. Today we heard the speech of Madam President, the President of the United Nations General Assembly. It is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great Hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. 

    We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but, we know the world needs a strong United Nations.

    The world’s population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad whenever we can.

    This year, we recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self‑sufficient in rice and we have exported rice to other nations in need, including providing rice to Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, and investing in climate‑smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident, in a few years time, Indonesia will be the granary of the world.

    As the world’s largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in ten years? In twenty years? For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometres in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. 

    We have to start now. Therefore we choose to confront climate change — not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations.

    We aim to achieve net zero emission by 2060 and we are confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded land, to reduce forest degradation, and to empower local communities with quality green jobs for the future.

    Indonesia is shifting decisively from fossil fuel based development towards renewable based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: To lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security.

    Madam President, excellencies,

    We live in a time when hatred and violence can seem like the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth: that every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership not from textbooks, but from our choices.

    Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and the women? Millions are facing danger at this very moment, as we sit here, they are facing trauma, and irreparable damage to their bodies, they are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?

    Madam President, we must act now. Many speakers have said that. We must stand for multilateral order where peace, prosperity, and progress, are not the privilege of a few but the right of all.

    With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice they deserve. Let us continue humanity’s great journey of ideals — the selfless aspirations that created the United Nations.

    Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilisations: Civilisations of the West, of the East, of the North, of the South. Leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world. I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, and humility, overcome hate, overcome suspicion.

    Madam President, Distinguished Delegates,

    We are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history—the path of the moral high ground, path of rectitude, path of justice, humanity, and to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. Not one country can bully the whole community of the human family. 

    We may be weak individually, but the sense of oppression, of injustice, has proven in the history of mankind, will unite with a strong force that will overcome this oppression, this injustice.

    To close, I would like to reiterate again Indonesia’s complete support for the Two-State Solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize and guarantee the safety and security of Israel. Only then can we have real peace: peace without hate, peace without suspicion.

    The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions. We must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality.

    Is this a dream? Maybe. But this is the beautiful dream we must work toward together. Let us continue humanity’s journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete.

    Thank you. Terima kasih.

    Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    Shalom, Om shanti shanti shanti om.

    Namo Budaya.

    Thank you very much.

    May God bless us all, may peace be upon us.

    Thank you very much.”

    “Yang Mulia, para kepala negara, kepala pemerintahan, para delegasi yang terhormat, hadirin sekalian

    Sungguh merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di Aula Sidang Umum bulan Agustus ini di antara para pemimpin dan perwakilan yang mewakili hampir seluruh umat manusia. 

    Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama hari ini sebagai satu keluarga manusia. Kita di sini, pertama dan terutama, sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak-hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.

    Kata-kata Deklarasi Kemerdekaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menginspirasi gerakan-gerakan demokrasi di seluruh benua, termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Deklarasi ini juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, “Semua manusia diciptakan setara.”

    Deklarasi ini membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun, di era kejayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita sendiri, sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.  

    Kami juga terus menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang serius dan berbahaya saat ini, kebodohan manusia yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid mengancam masa depan kita bersama.

    Nyonya Presiden, Yang Mulia,

    Kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan mungkin terdengar paling keras, tetapi di balik kebisingan ini terdapat kebenaran yang lebih tenang bahwa setiap orang mendambakan rasa aman, dihormati, dicintai, dan mewariskan dunia yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan, bukan dari buku teks, tetapi dari pilihan kita.

    Saat ini, situasi bencana di Gaza masih terbentang di depan mata kita. Saat ini, orang-orang tak berdosa menangis minta tolong. Menangis untuk diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tak berdosa? Siapa yang akan menyelamatkan para lansia dan perempuan. Jutaan orang menghadapi bahaya saat ini, sementara kita duduk di sini. Mereka menghadapi trauma. Mereka menghadapi kerusakan yang tak tergantikan pada tubuh mereka. Mereka sekarat karena kelaparan.

    Bisakah kita tetap diam? Akankah jeritan mereka tak terjawab? Akankah kita mengajari mereka bahwa umat manusia dapat bangkit menghadapi tantangan ini?

    Nyonya Presiden, kita harus bertindak sekarang.  Banyak pembicara telah menyatakan bahwa kita harus memperjuangkan tatanan multilateral, di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan hak semua orang. Dengan persatuan bangsa yang kuat, kita dapat membangun dunia di mana kaum lemah tidak menderita apa yang seharusnya mereka derita, melainkan hidup dalam keadilan yang pantas mereka dapatkan.

    Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa penindasan, rasa ketidakadilan, telah membuktikan dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan ini, rasa penindasan ini, akan bersatu menjadi kekuatan yang kuat yang akan mengatasi penindasan ini, yang akan mengatasi ketidakadilan ini.

    Sebagai penutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina.

    Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki kedamaian sejati, kedamaian sejati, dan tidak ada lagi kebencian dan kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah ini, solusi dua negara, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni.

    Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini mimpi? Mungkin, tetapi inilah mimpi indah yang harus kita perjuangkan bersama. 

    Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini.  Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang telah dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan.

    Terima kasih. Wassalamualaikum.”

  • Wacana Pengakuan Israel oleh Presiden Prabowo, Ini Respons Akademisi UNAIR

    Wacana Pengakuan Israel oleh Presiden Prabowo, Ini Respons Akademisi UNAIR

    Bisnis.com, SURABAYA – Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Probo Darono Yakti memandang ucapan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengakuan kedaulatan atas Israel yang tertuang dalam solusi dua negara (two states solutions), tak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945.

    Seperti diketahui, ucapan Presiden Prabowo tersebut dilontarkannya dalam pidato di hadapan Majelis Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).

    Alih-alih melontarkan ucapan mengenai rencana pengakuan kedaulatan atas Israel, Probo menyebutkan bahwa seharusnya Presiden Prabowo dapat fokus untuk menyelesaikan pekerjaan rumah besar dalam perjuangan untuk memasukkan Palestina sebagai negara anggota tetap dari PBB dan organisasi-organisasi turunannya.

    “Yang diperlukan oleh Indonesia adalah bukan retorika atau janji-janji kosong, tapi merupakan satu langkah konkret untuk memastikan bahwa keanggotaan [Palestina di PBB] ini diraih terlebih dahulu. Sebaiknya kita jangan terlalu banyak melakukan manuver politik yang tidak terlalu penting, apalagi kemudian sampai mengumbar janji akan mengakui kedaulatan Israel,” ungkap Probo saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/9/2025).

    Probo bahkan menyebut bahwa manuver yang dilontarkan Presiden Prabowo tersebut sebagai semacam diplomasi model ijon. Menurutnya, Indonesia belum tahu hasil yang didapatkan dari langkah tersebut, tapi sudah memanen duluan dampaknya. Hal tersebut menurutnya sangat berbahaya bagi Indonesia kedepannya di dalam perjuangan terhadap Palestina.

    “Ini akan jelas arahnya menuju ke pragmatisme politik luar negeri Indonesia karena sampai saat ini juga enggak ada dasar yang jelas terkait dengan diplomasi Indonesia itu mau dibawa ke mana,” paparnya.

    Probo juga menyatakan, secara moral pernyataan Presiden Prabowo tersebut sudah bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ia menyebut, negara Israel saat ini berdiri di atas tanah yang dirampas dari bangsa Palestina.

    “Lalu, mengapa kita secara serta-merta mengakui Israel sebagai negara berdaulat? Selama ini memang diplomasi dan politik luar negeri Indonesia ini dilakukan dengan full improvisasi, lebih kepada intuisi-intuisi dari personal Presiden Prabowo terhadap dunia internasional, sehingga ini yang membuat check and balance di dalam politik luar negeri Indonesia sangat-sangat minim,” tegasnya. 

    Untuk itu, Probo pun kemudian mendorong kepada pemerintah untuk tetap berada dalam jalur perjuangan Global South serta menggunakan medium lain, seperti kerjasama negara-negara Islam, untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan terhadap Palestina. 

    “Kenapa tidak menggunakan cara-cara itu untuk melakukan pressing terhadap negara-negara yang ada di PBB. Dalam beberapa waktu terakhir negara-negara maju seperti Australia, Inggris, Selandia Baru, dan mungkin beberapa negara persemakmurannya lainnya juga akan satu persatu mendukung dan mengakui kedaulatan Palestina,” jelasnya.

    Apabila tidak ada langkah konkret selanjutnya yang dijalankan atau bahkan mengambil sikap yang kontradiktif, Probo menyebut bahwa Indonesia akan dipandang sebagai negara yang oportunis negara dan tidak sepenuhnya berjuang terhadap penindasan yang saat ini masih berlangsung di banyak negara, khususnya Palestina.

  • Sekolah Garuda Bisa Diakses Semua Kalangan, Termasuk Masyarakat Miskin

    Sekolah Garuda Bisa Diakses Semua Kalangan, Termasuk Masyarakat Miskin

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie mengatakan keberadaan Sekolah Garuda, yang merupakan salah satu dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, akan menjadi pelengkap dari Sekolah Rakyat.

    “Sekolah Garuda melengkapi Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi mereka yang berasal dari desil miskin atau pun miskin ekstrem. Sekolah Garuda berkomitmen memberikan akses kepada mereka yang paling berprestasi dari kalangan manapun, termasuk dari keluarga miskin,” kata Stella di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Senin. (22/9).

    Sekolah Garuda ditujukan untuk mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di kancah global dan masuk ke perguruan tinggi ternama. Sekolah Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama dengan fasilitas modern, bertujuan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan memutus rantai kemiskinan menuju Indonesia Emas 2045.

    Wamen Stella menjelaskan, Sekolah Garuda menerima siswa berprestasi dari keluarga menengah, bahkan keluarga mampu. Sekolah Garuda menerapkan dua skema pembiayaan: 80 persen siswanya akan mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah, sedangkan 20 persen sisanya berbayar.

    “Agar mereka yang berprestasi, tetapi dari keluarga yang mampu berbayar tetap bisa bersekolah di Sekolah Garuda. Tapi tentu saja karena mereka mampu berbayar, tidak perlu negara membayar mereka,” sambungnya.

    Stella juga menegaskan, siswa dari Sekolah Rakyat bisa melanjutkan di Sekolah Garuda, selama berprestasi dan memenuhi kriteria. “Kita berharap ini ada kelengkapan dan kesinambungan. Mereka yang berasal dari Sekolah Rakyat tetapi berprestasi sangat mungkin untuk melanjutkan ke SMA di Sekolah Garuda.”

    Sekolah Garuda terdiri dari Sekolah Garuda baru dan Sekolah Garuda transformasi. Untuk tahun ini, Kemendikti Saintek telah menyiapkan empat Sekolah Garuda baru yang ditargetkan rampung dan resmi beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Keempatnya berlokasi di Provinsi NTT, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

    Adapun Sekolah Garuda transformasi, Stella mengatakan, sejauh ini sudah ada 12 sekolah. “Siswa kelas 12 di sekolah-sekolah itu tahun ini sudah beberapa terpilih untuk mendapatkan beasiswa. Sementara siswa kelas 11 dan kelas 12 akan mengikuti pengayaan,” jelas Stella.

    Lantas apa yang membedakan Sekolah Garuda dengan SMA pada umumnya, Stella menjelaskan, perbedaannya bukan pada kurikulum, melainkan pembelajarannya secara keseluruhan.

    “Ada tiga pilar tujuan dari sekolah Garuda, yakni pemerataan akses, inkubator pemimpin bangsa, dan prestasi akademik serta pengabdian kepada masyarakat. Jadi satu yang sangat menonjol dari Sekolah Garuda ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini akan menjadi bagian yang sangat penting di dalam Sekolah Garuda,” tutup Stella.

  • Trump Puji Aksi Prabowo Hentakan Meja Saat Pidato di PBB

    Trump Puji Aksi Prabowo Hentakan Meja Saat Pidato di PBB

    Bisnis.com, JAKARTA – Suasana hangat menyelimuti Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, ketika Presiden Prabowo Subianto, menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada Selasa (23/9/2025).

    Di antara deretan pemimpin dunia yang hadir, ada satu momen ringan tetapi penuh makna. Presiden Trump, dalam pengantar pertemuannya, tidak hanya berbicara tentang pentingnya forum tersebut bagi perdamaian di Timur Tengah, tetapi juga menyempatkan diri memberikan apresiasi khusus kepada Presiden Prabowo. 

    Dengan senyum yang disambut tatapan penuh perhatian dari para delegasi, Trump melontarkan pujiannya secara terbuka. Trump menilai pidato Presiden Prabowo penuh ketegasan dan energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia.

    “Anda juga, sahabatku. Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak,” ujar Trump sembari menoleh ke arah Prabowo.

    Pujian itu sontak menjadi sorotan, mengingat pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dinilai penuh ketegasan dan energi. Bagi Presiden Trump, gaya Presiden Prabowo yang menggetarkan meja dinilainya menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional.

    Bagi para hadirin, momen tersebut menghadirkan suasana cair di tengah diskusi serius tentang Gaza dan perdamaian Timur Tengah. Sebuah pengakuan dari Presiden Amerika Serikat terhadap pemimpin Indonesia yang baru pertama kali tampil di sidang umum PBB, namun langsung meninggalkan kesan mendalam.

    Apresiasi itu bukan hanya sekadar pujian pribadi, tetapi juga mencerminkan pengakuan dunia atas posisi Indonesia sebagai suara penting dalam diplomasi global. Senyum yang mengiringi kata-kata Presiden Trump pun menjadi tanda, bahwa di balik ketegangan isu internasional, ada penghargaan tulus atas keberanian dan ketegasan yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto.

     

    Urutan ke-3 yang diberikan kepada Presiden Prabowo dalam SMU ke-80 PBB juga menegaskan posisi strategis Indonesia di mata dunia. Kehormatan tersebut dipandang sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinan Presiden Prabowo di tingkat global.

     

    Indonesia juga dinilai mampu menjadi jembatan antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur, sekaligus menjembatani kepentingan negara-negara besar dan berkembang dalam mencari solusi atas berbagai persoalan internasional.

  • Polda Jawa Barat Catat Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis Terus Bertambah

    Polda Jawa Barat Catat Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis Terus Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Jawa Barat membeberkan jumlah korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah.

    Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan menyebut bahwa total jumlah siswa yang keracunan MBG kini mencapai 369 orang. Menurutnya, korban terdiri dari siswa berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, MTs, SMP hingga SMK di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

    “Data terakhir, jumlah korban sementara mencapai 369 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 112 orang kini masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, sementara 257 orang sudah membaik dan diperbolehkan pulang,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (24/9).

    Dia menyebut ratusan korban keracunan MBG dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut dirawat di rumah sakit yang berbeda.

    Rincian korban yang masih dirawat antara lain 2 orang di Poned Puskesmas Cipongkor, 15 orang di Posko Kecamatan Cipongkor, 29 orang di RSUD Cililin, lalu 44 orang di RS Permata, serta 22 orang di RSIA Anugrah.

    Sementara itu, menurutnya, penanganan medis darurat saat ini masih dipusatkan di beberapa lokasi seperti di antaranya yaitu Puskesmas Cipongkor menangani 116 siswa sedangkan Posko Kecamatan Cipongkor menampung 252 orang.

    “Polda Jabar bersama dinas terkait terus melakukan langkah penyelidikan untuk memastikan sumber makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan massal ini,” katanya.

    Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang terkait siswa yang keracunan MBG dari program pemerintah Prabowo-Gibran tersebut. 

    Menurutnya, Polda Jawa Barat saat ini fokus kepada penanganan medis ratusan korban yang keracunan makanan MBG.

    “Kami imbau masyarakat tetap tenang. Fokus utama saat ini adalah penanganan medis korban. Untuk penyelidikan, tim sudah bergerak melakukan penelusuran terkait makanan yang diduga menjadi penyebab,” ujarnya