Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo: Keamanan Israel Harus Dijamin, Baru Bisa Dapat Perdamaian

    Prabowo: Keamanan Israel Harus Dijamin, Baru Bisa Dapat Perdamaian

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan semua pihak harus mengakui kemerdekaan Palestina. Namun, Prabowo mengingatkan jaminan keamanan untuk Israel, sebagai prasyarat tercapainya perdamaian dunia.

    Hal itu dia sampaikan kepada wartawan sebelum bertolak dari New York, Amerika Serikat menuju Ottawa, Kanada, Rabu (24/9/2025) siang waktu setempat. 

    Prabowo menyinggung perlunya pendekatan seimbang dalam mencari solusi atas konflik Timur Tengah. Menurutnya, perdamaian hanya akan terwujud apabila semua pihak mendapat pengakuan dan perlindungan, baik Palestina termasuk Israel. 

    “Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya baru kita bisa dapat perdamaian,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi, Kamis (25/9/2025).  

    Prabowo menilai kehadirannya untuk pertama kali di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) sebagai sebuah kehormatan besar bagi Indonesia. Dia mendapat kesempatan berpidato di urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat.

    “Ya, saya kira ini suatu kehormatan, saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya, habis Brazil yang selalu nomor satu, Amerika yang selalu nomor dua, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya kira menghormati Indonesia, menghargai Indonesia,” kata Prabowo 

    Dalam pidatonya di PBB, Prabowo menekankan posisi Indonesia yang konsisten mendorong penyelesaian konflik global secara damai. Ia menegaskan perhatian utama Indonesia adalah penderitaan rakyat Palestina, khususnya di Gaza.

    “Alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza,” tandas Prabowo.

  • Alasan Presiden FIFA Izinkan Erick Thohir Rangkap Jabatan Menpora-PSSI

    Alasan Presiden FIFA Izinkan Erick Thohir Rangkap Jabatan Menpora-PSSI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI bukanlah persoalan.

    Hal ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat, Rabu (24/9/2025). Infantino menyebut Erick sebagai sosok multi-talenta yang telah menunjukkan kapasitas luar biasa, baik di dunia olahraga maupun pemerintahan. 

    “Itu tidak masalah [rangkap jabatan]. Erick Thohir sudah menunjukkan dirinya multitalenta. Ia bisa melakukan banyak hal dengan sangat baik. Apa yang sudah ia lakukan di federasi sepak bola, di pemerintahan, dan apa yang akan ia lakukan untuk olahraga Indonesia sangat luar biasa,” ujar Infantino dalam keterangan resmi. 

    Selain itu, Infantino juga menekankan bahwa Erick merupakan koleganya di Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan memiliki reputasi tinggi di kancah global. 

    “Ia bukan hanya sahabat besar, tetapi juga seorang yang sangat kompeten. Saya menantikan kerja sama berkelanjutan dengan Indonesia dan Erick Thohir untuk membawa Indonesia ke posisi yang lebih tinggi, menjadi negara yang kini mulai diperhitungkan dunia,” tambahnya.

    Pertemuan antara Infantino dan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting yang menegaskan dukungan FIFA terhadap pengembangan sepak bola Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Infantino menyatakan bahwa FIFA akan terus berkolaborasi erat dengan pemerintah Indonesia untuk memajukan olahraga, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan sepak bola internasional.

  • Prabowo: Kami Capai Swasembada Beras dan Turut Bantu Palestina

    Prabowo: Kami Capai Swasembada Beras dan Turut Bantu Palestina

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan capaian penting Indonesia di sektor pangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan bahkan sudah mulai mengekspor ke sejumlah negara, termasuk memberikan bantuan pangan ke Palestina.

    Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80, Prabowo menyebut swasembada beras sebagai tonggak kemandirian yang membanggakan.

    “Kami sekarang cukup untuk diri sendiri, bahkan mulai membantu negara lain. Indonesia telah mengirimkan beras ke Palestina sebagai wujud solidaritas,” ujarnya, Selasa (23/9/2025) waktu AS.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya hasil kebijakan pertanian, tetapi juga komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Beras bukan sekadar komoditas, melainkan simbol kedaulatan dan keadilan sosial,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, keberhasilan itu dicapai berkat kombinasi modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, serta dukungan langsung kepada petani.

    “Kami membangun rantai pasok pangan yang tangguh, dari desa hingga ke pasar dunia,” katanya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah salah satu syarat penting bagi stabilitas global.

    “Tanpa pangan, tidak ada perdamaian. Tanpa pangan, tidak ada keadilan,” ucapnya.

    Pengiriman beras untuk Palestina menjadi simbol solidaritas Indonesia terhadap bangsa yang masih berjuang untuk hak-haknya.

    “Kita tidak bisa berdiam diri melihat saudara-saudara kita di Palestina menderita. Indonesia akan selalu berdiri bersama mereka,” ujarnya.

    Dia menilai bahwa capaian ini menempatkan Indonesia di jalur menuju peran baru sebagai eksportir pangan dunia.

    “Kita yakin dalam beberapa tahun, Indonesia akan menjadi lumbung pangan global. Kemandirian pangan ini bukan hanya kebanggaan nasional, tapi juga kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian dan kemanusiaan,” tandas Prabowo.

  • Menanti Langkah Prabowo Evaluasi MBG Usai 6.000 Siswa Keracunan

    Menanti Langkah Prabowo Evaluasi MBG Usai 6.000 Siswa Keracunan

    Bisnis.com, JAKARTA – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sorotan masyarakat setelah hampir 6.000 orang siswa di berbagai provinsi mengalami keracunan. 

    Mengacu data dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September 2025. Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September 2025.

    Adapun, BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September 2025. Di sisi lain, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) melaporkan angka 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi akibat MBG. 

    Salah satu kasus keracunan massal MBG yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan nasional. Kejadian ini terjadi serentak di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas dalam waktu yang berdekatan.

    Di Cipongkor, keracunan massal terjadi di SMK Karya Perjuangan, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) Syarif Hidayatullah. Sementara itu, puluhan siswa di SMKN 1 Cihampelas juga mengalami gejala serupa hingga harus dilarikan ke Puskesmas Cihampelas.

    Kasus keracunan massal program MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat saat ini sudah menyentuh angka 631 orang pelajar. Jumlah tersebut terhitung dari dua peristiwa keracunan yang terjadi dari tanggal 22 dan 24 September 2025.

    Kasus terbaru ini terjadi dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Pasirsaji, Desa Negalsari, Cipongkor dengan beberapa korban diantaranya dari siswa SMK Karya Perjuangan. Adapun jumlah sementara dari sekitar pukul 11:30-13:00 WIB berkisar 220 orang pelajar. 

    “Sampai saat ini mungkin sudah sekitar 220 yang datang. Jumlahnya terus bertambah,” kata Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah, Rabu (24/9/2025).

    Sementara, pada kasus keracunan awal pada Senin 22 September 2025 jumlahnya, sementara mencapai 411 orang. Para korban ada beberapa diantaranya yang sudah pulang ke rumah dan sebagian masih dalam penanganan di rumah sakit. 

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 rawat Inap, dan 364 rawat jalan, sedangkan gejala-gejala yang muncul ada sebanyak 288 orang mual, 109 orang muntah, 159 orang pusing, 36 orang diare, 45 orang sakit kepala, 78 orang lemas, 100 orang sesak napas, 52 orang demam, 112 orang sakit perut, dua orang Kejang.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), setelah ratusan siswa di berbagai daerah diduga mengalami keracunan. Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya akan bertemu dengan Kepala MBG yang bertanggung jawab di wilayah Jawa Barat untuk melakukan evaluasi.
     
    “Ya kita gini deh, saya minggu depan mengundang kepala MBG yang membidangi di wilayah Jawa Barat untuk melakukan evaluasi secara paripurna, secara terbuka agar berbagai problem yang terjadi, keracunan siswa tidak terulang lagi,” katanya di Bandung, Selasa (23/9/2025). 
     
    Karena itu pihaknya belum dapat memastikan apakah dapur-dapur MBG yang menjalankan program Presiden Prabowo Subianto ini akan dihentikan sementara di Jawa Barat atau terus berlanjut. 
     
    “Ya, kita akan segera mengundang untuk bicara bersama dan kemudian bagaimana orang-orang atau penyelenggara yang kebetulan makanannya menimbulkan keracunan bagi siswa apakah akan meneruskan atau harus dievaluasi, nanti akan saya tanya pada yang menyelenggarakannya,” katanya. 

    Siswa keracunan makanan setelah menyantap MBG menjalani perawatan medis di Posko Penanganan Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (24/9/2025). ANTARA/Abdan Syakura
    Program MBG Jalan Terus  

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa program MBG tidak akan dihentikan, meski muncul desakan sejumlah kalangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pascakasus keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat.

    “Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9/2025). 

    Menurut Juri, hingga saat ini kebijakan pemerintah adalah melanjutkan program sembari melakukan perbaikan dan evaluasi ketat terhadap rangkaian peristiwa keracunan di program MBG.

    “Masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi cari jalan keluar,” katanya.

    Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus agar pengawasan dan mitigasi risiko diperketat guna menutup ruang terjadinya masalah baru.

    “Dari MBG di sini kan sudah diarahkan oleh Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru yang mungkin akan terjadi, sehingga bisa dengan segera diatasi,” katanya.

    Juri memastikan komunikasi intensif sudah dilakukan dengan para menteri terkait dan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoordinasikan langkah evaluasi menyeluruh.

    Pemerintah menekankan bahwa keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas, sambil menjaga agar program strategis nasional ini terus memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia.

    BGN Ungkap Penyebab Insiden Keracunan MBG 

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meninjau langsung Posko Penanganan kasus dugaan keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat. Dia meminta SPPG memperbaiki pola memasak.

    Dadan mengungkapkan hasil keterangan awal menunjukkan adanya kesalahan teknis dari SPPG yang memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.

    “Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Tadi pagi, Selasa (23/9) kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG yang baru yang beroperasional satu bulan terakhir, kemudian kita minta agar mereka mulai masak di atas jam 01.30 agar waktu antara proses memasak dengan pengirimannya tidak lebih dari 4 jam,” katanya.

    Menurut Dadan, pola memasak dan distribusi menjadi kunci utama agar kualitas makanan tetap terjaga. SPPG lama dinilai sudah menemukan ritme kerja, namun, SPPG yang baru kerap khawatir makanan tidak selesai tepat waktu sehingga melakukan produksi terlalu dini.  

    “Oleh sebab itu, salah satu yang saya instruksikan kepada SSPG baru itu ketika memulai, mereka sudah punya daftar penerima manfaat. Katakanlah 3.500 di 20 sekolah, saya meminta agar mereka di awal-awal melayani dua sekolah dulu, kemudian setelah terbiasa baru naik ke empat sekolah, setelah itu naik lagi ke 10 sekolah,” ujar dia.

    “Kemudian setelah bisa menguasai proses termasuk antara masak dan pengirimannya bisa tepat waktu dengan jumlah yang tertentu baru bisa memaksimalkan jumlah penerima manfaat,” imbuhnya.

    Selain itu, Dadan juga menyoroti kasus serupa yang sempat terjadi di Banggai, Sulawesi Tengah. SPPG setempat sebelumnya berjalan baik, tetapi kemudian mengganti pemasok bahan baku secara mendadak sehingga kualitas menurun.

    “Oleh sebab itu, kita instruksikan lagi bagi yang (SPPG) lama agar ketika akan mengganti pemasok harus bertahap. Jadi segala sesuatu tidak boleh berubah secara drastis. Untuk SPPG yang menjalani ini seperti yang di Banggai itu kan mengganti pemasok dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kami minta setelah kejadian, berhenti dulu (MBG),” ungkapnya.

    Moratorium MBG 

    Sementara itu, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara atau memoratorium MBG secara menyeluruh. Lebih dari 5.000 kasus keracunan makanan yang masih dialami siswa dan guru di berbagai daerah merupakan alarm yang mengindikasikan program ini perlu dievaluasi total.

    Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih mengatakan kasus keracunan akibat MBG ibarat fenomena puncak gunung es. Angka jumlah kasus sebenarnya bisa jadi jauh lebih banyak karena pemerintah sejauh ini belum menyediakan dasbor pelaporan yang bisa diketahui publik.

    “Pangkal persoalan program makan bergizi gratis adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik,” kata Diah. 

    Beberapa peristiwa keracunan bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena menimpa ratusan siswa. Kegiatan belajar menjadi lumpuh karena korban mesti dirawat di puskesmas maupun rumah sakit.

    Selain itu, keracunan massal menimbulkan beban biaya tak terduga yang dibebankan pada pemerintah daerah, untuk membayar penanganan keracunan di rumah sakit daerah atau swasta setempat. Hal ini tentu memberatkan para pemerintah daerah. Terlebih, alokasi anggaran transfer ke daerah juga berkurang 24,7% dari Rp864,1 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp650 triliun pada RAPBN 2026. 

    Selain kasus keracunan akibat makanan tidak layak atau tidak higienis, menu MBG di banyak sekolah diwarnai produk pangan ultra-proses (ultra-processed food) dan susu berperisa tinggi gula.

    “Masuknya pangan ultra-proses yang tinggi gula, garam, dan lemak dalam jangka panjang dapat memicu berat badan berlebih dan obesitas pada anak dan remaja. Efeknya justru kontraproduktif dengan tujuan awal MBG yaitu memperbaiki status gizi anak Indonesia,” ujar Diah.

  • Respons Prabowo Usai Trump Puji Pidatonya di Sidang Umum PBB

    Respons Prabowo Usai Trump Puji Pidatonya di Sidang Umum PBB

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sempat memuji pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/9/2025).

    Hal itu disampaikan Prabowo sebelum bertolak dari New York menuju Ottawa, Kanada, Rabu (24/9/2025) pukul 12.20 waktu setempat, setelah menuntaskan rangkaian agenda kenegaraan di Amerika Serikat.

    “Ya, beliau [Donald Trump] kan humoris ya. Saya sebetulnya enggak terlalu sadar bahwa saya itu ya, mungkin itu gaya saya saja,” ujar Prabowo menanggapi komentar Trump yang menilai pidatonya berkesan. 

    Sebelumnya, suasana hangat menyelimuti Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. 

    Di antara deretan pemimpin dunia yang hadir, ada satu momen ringan namun penuh makna. Presiden Trump, dalam pengantar pertemuannya, tidak hanya berbicara tentang pentingnya forum tersebut bagi perdamaian di Timur Tengah, tetapi juga menyempatkan diri memberikan apresiasi khusus kepada Presiden Prabowo.

    Dengan senyum yang disambut tatapan penuh perhatian dari para delegasi, Presiden Trump melontarkan pujiannya secara terbuka. Presiden Trump menilai pidato Presiden Prabowo penuh ketegasan dan energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia.

    “Anda juga, sahabatku. Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak,” ujar Trump sembari menoleh ke arah Prabowo.

  • Dasco Minta Kementerian BUMN Segera Tunjuk Direksi Perum Perhutani

    Dasco Minta Kementerian BUMN Segera Tunjuk Direksi Perum Perhutani

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad meminta Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Donny Oskaria untuk segera menunjuk Direktur Utama definitif Perum Perhutani.

    Dasco menyebut, penunjukan pimpinan definitif Perum Perhutani diperlukan dalam rangka menyelesaikan konflik tumpang tindih lahan antara Perhutani dengan masyarakat khususnya petani.

    “Beberapa carut marut ini kan, karena Perhutani. Kami cek tadi, bahwa Direksi Perhutani, sampai dengan sekarang, masih kosong. Kira-kira kapan itu mau diisi supaya masalah-masalah ini bisa cepat tertanggulangi,” jelasnya dalam Rapat Pimpinan DPR RI terkait Strategi Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Rabu (24/9/2025).

    Pasalnya, dalam rapat tersebut DPR RI banyak mendapat laporan dari sejumlah serikat tani mulai dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hingga Serikat Petani Pasundan.

    Para petani itu mempertanyakan legalitas pengelolaan aset Perhutani yang diklaim tidak diatur secara jelas baik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga Kementerian Perhutanan.

    Menanggapi hal itu, Plt. Menteri BUMN, Donny Oskaria memastikan pihaknya akan segera menyelesaikan susunan direksi Perum Perhutani secepat-cepatnya minggu depan.

    “Minggu depan pak sudah diselesaikan,” jelasnya singkat.

    Lebih lanjut, Donny juga menjelaskan pada dasarnya Kementerian BUMN menghendaki agar aset yang dimilikinya dapat produktif dan mampu bermanfaat bagi masyarakat.

    “Yang pertama adalah BUMN sangat terbuka untuk bekerja sama dalam pemanfaatan aset BUMN. Ini bisa kita lakukan tentu saja dan kami sangat terbuka dan secara pribadi saya sangat concern dalam hal ini karena banyak sekali aset kita yang sebetulnya tidak memberikan nilai tambah,” jelasnya.

    Kedua, Donny juga menawarkan agar para petani nantinya dapat memanfaatkan aset BUMN lewat legalitas Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU) di atas Hak Pengelolaan (HPL) Perum Perhutani.

    “Jadi kalau kita menerbitkan HGB di atas HPLnya milik kita itu juga bisa dengan jangka waktu tertentu. Tadi disampaikan bisa 30 tahun, kemudian kita bisa perpanjang dan normalnya kami bisa sampai dengan 80 tahun, 2 kali berpanjang plus. Nah ini menurut saya adalah solusi karena bagi kami tanah kalau tidak dimanfaatkan juga percuma,” pungkasnya.

  • RUU Perampasan Aset, Dasco Sebut Masih Perlu Sikronisasi UU TPPU hingga KUHAP

    RUU Perampasan Aset, Dasco Sebut Masih Perlu Sikronisasi UU TPPU hingga KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membeberkan perkembangan Rancangan Undang Perampasan Aset. Dia mengatakan RUU masih perlu sinkronisasi dengan Undang-Undang lainnya agar tak saling tumpang tindih.

    Dia menyebut sinkronisasi itu mencakup Undang-Undang Perampasan Aset, TPPU, KUHP, Tipikor, dan KUHAP sehingga isi RUU Perampasan dapat lebih komprehensif.

    “Kita sudah ada Undang-Undang Perampasan Aset, TPPU, KUHP, TIPIKOR, dan terakhir KUHAP, dan itu kan Undang-Undang tentang bagaimana merampas aset koruptor itu kan juga sebagian sudah diatur di situ. Nah sehingga itu gak boleh bertabrakan satu dengan sama lain,” katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Rabu (24/9/2025).

    Sufmi Dasco mengatakan UU itu perlu dikompilasi dan disinkronisasi oleh badan keahlian supaya menjadi satu undang-undang yang kuat. 

    “Nah kalau nanti ada bertabrakan satu sama lain justru nanti rentan untuk menjadi celah pada saat menjalani proses hukum,” jelasnya.

    Sehingga nantinya RUU Perampasan aset berjalan secara efektif. Pengesahan RUU, katanya, juga masih memerlukan banyak partisipasi publik dan menunggu selesainya pembahasan RKUHAP.

    Mengingat RUU ini memegang peran penting dan strategis dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terlebih RUU Perampasan aset termasuk salah satu tuntutan 17+8 yang digaungkan oleh publik melalui media sosial.

    Lebih lanjut, Dasco menyebut RUU akan selesai dalam jangka waktu dekat setelah UU lainnya rampung dibahas.

    “Nah mungkin kalau sudah gak ada lagi dalam waktu tidak berapa lama lagi itu akan disahkan. Setelah itu baru kita mulai dengan Perampasan Aset,” terangnya.

  • Prabowo Kritik Keras PBB: Jangan Diam Hadapi Krisis Kemanusiaan

    Prabowo Kritik Keras PBB: Jangan Diam Hadapi Krisis Kemanusiaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Selasa (23/9/2025).

    Menurutnya, PBB tidak boleh tinggal diam menghadapi berbagai krisis kemanusiaan yang terus terjadi di dunia.

    “Setiap hari kita menyaksikan penderitaan: perang, genosida, penyakit, hingga kelaparan. Pertanyaannya, apakah PBB hanya akan diam? Apakah kita hanya akan menjadi saksi?” ujar Prabowo dengan nada tegas.

    Dia menyoroti khususnya tragedi kemanusiaan di Gaza Palestina, Ukraina, Sudan, dan Libya yang hingga kini belum menemukan jalan keluar.

    “Jutaan orang yang tak bersalah menjerit meminta tolong. Mereka bertanya: siapa yang akan menyelamatkan mereka?” katanya.

    Prabowo mengingatkan bahwa mandat utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keadilan dunia. Karena itu, lembaga ini harus menunjukkan keberanian dalam bertindak.

    “Tanpa PBB yang kuat, tidak ada negara yang benar-benar aman. Kita semua butuh PBB yang tegas, adil, dan efektif,” tegasnya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga memperingatkan agar PBB tidak tunduk pada kepentingan negara-negara besar semata.

    “Jangan sampai organisasi ini kehilangan kredibilitasnya hanya karena keberpihakan. Yang kuat tidak selalu benar, dan yang lemah tidak boleh selamanya menderita,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo menawarkan solusi konkret: Indonesia siap mengirim hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik di bawah mandat PBB, termasuk Gaza, Ukraina, Sudan, dan Libya.

    “Komitmen kami bukan sekadar kata-kata, tapi aksi nyata,” tandas Prabowo.

  • Proyek Antisipasi Banjir Balikpapan Telan Anggaran Rp300 Miliar

    Proyek Antisipasi Banjir Balikpapan Telan Anggaran Rp300 Miliar

    Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan menggelontorkan anggaran senilai Rp300 miliar untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda berbagai wilayah kota. 

    Langkah ambisius ini mencakup serangkaian proyek infrastruktur yang tersebar di seluruh penjuru kota, dengan fokus utama pada normalisasi sungai dan pembangunan bendungan penahan air.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Rita menyatakan alokasi dana tersebut tidak terkonsentrasi pada satu titik semata, melainkan didistribusikan secara strategis ke berbagai kawasan kritis. 

    “Proyek penanganan banjir ini mencakup normalisasi Sungai Ampal, pembangunan infrastruktur drainase di wilayah Utara, Timur, dan Selatan, serta pengembangan kawasan Inhutani dan Balikpapan Baru,” ujarnya baru-baru ini. 

    Sebagai tulang punggung program ini, pembebasan lahan untuk Bendali Ampal Hulu telah menelan anggaran Rp47 miliar dengan capaian luas area sekitar 10 hektare. 

    Proyek bendungan penahan air ini dianggap sebagai kunci utama dalam mengendalikan debit air di hulu sungai. Lebih lanjut, Rita menekankan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci sukses implementasi program ini. 

    Pemerintah kota bertanggung jawab penuh terhadap proses pembebasan lahan, sementara Balai Wilayah Sungai (BWS) menangani penyusunan Desain Teknis Rinci (DED) dan pelaksanaan konstruksi fisik. 

    Di sisi lain, Pemerintah Provinsi turut berkontribusi dalam pendanaan, khususnya untuk normalisasi Sungai Ampal sepanjang empat kilometer.

    “Ya, kita masih koordinasikan ke mereka, tahun depan sudah mulai [pembangunan fisik]. Kami berharap itu dibantu, karena itu sangat membantu untuk mereduksi banjir yang ada di utara, karena kan dia adalah hulu ya, kita harus nahan beberapa titik, karena sebenarnya kita juga sudah nahan di Bendali Wonorejo,” tegasnya. 

    Adapun, Rita tidak merinci persentase capaian teknis keseluruhan proyek. 

  • Cara Cek DTKS Lewat HP, agar Dapat Bansos PKH, BNPT dan PIP

    Cara Cek DTKS Lewat HP, agar Dapat Bansos PKH, BNPT dan PIP

    Cek DTKS via HP untuk dapat Bansos PKH, BPNT, dan PIP: Buka browser, akses cekbansos.kemensos.go.id, isi data wilayah dan nama sesuai KTP, masukkan captcha, lalu tekan “CARI DATA”.

    Bisnis.com, JAKARTA – DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah dan dapat menerima BST dan PKH.

    Adapun DTKS merupakan pemberian bantuan sosial (Bansos) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang bersumber dari APBN yang programnya berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    Bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan sosial BPKH, BPNT dan PPI, harus terdaftar dalam DTKS tersebut. 

    Cara Cek DTKS Lewat HP

    Buka Aplikasi Peramban (Browser) di HP Anda:

    Peramban itu seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, atau aplikasi lain yang biasa Anda gunakan untuk membuka internet. Sentuh ikonnya di layar HP Anda untuk membukanya.

    Ketik Alamat Website Resmi Kementerian Sosial:

    Di bagian atas layar peramban (di kolom alamat website), ketik alamat ini dengan benar: https://cekbansos.kemensos.go.id/ .
    Pastikan tidak ada salah ketik huruf atau angka. Setelah selesai, tekan tombol “Enter” atau ikon “Go” (biasanya bergambar panah atau kaca pembesar) di keyboard HP Anda.

    Isi Data Wilayah Anda:

    Setelah website terbuka, Anda akan melihat beberapa kolom kosong yang harus diisi.
    Memilih Provinsi: Sentuh kolom “Provinsi”, lalu cari dan pilih nama provinsi tempat tinggal Anda dari daftar yang muncul.
    Lalu Pilih Kabupaten/Kota: Lakukan hal yang sama untuk “Kabupaten/Kota” Anda.
    Pilih Kecamatan: Lanjutkan dengan memilih “Kecamatan” Anda.
    Dan Pilih Desa/Kelurahan: Terakhir, pilih “Desa/Kelurahan” tempat Anda tinggal.

    Masukkan Nama Lengkap Anda Sesuai KTP:

    Setelah mengisi data wilayah, di bawahnya Anda akan menemukan kolom “Nama Penerima Manfaat”.
    Ketik nama lengkap Anda di kolom ini, sama persis dengan yang tertera di KTP Anda. Perhatikan huruf besar/kecil dan spasi.

    Masukkan Kode Verifikasi (Captcha):

    Di bagian bawah, Anda akan melihat sebuah kotak dengan beberapa huruf dan angka acak. Ini disebut kode “Captcha”. Kode ini berfungsi untuk memastikan Anda bukan robot.
    Lihat kode tersebut baik-baik, lalu ketik ulang kode itu di kolom kosong di sebelahnya.
    Tips: Jika kode sulit dibaca atau buram, Anda bisa menekan tombol “Refresh” (biasanya ikon panah melingkar di samping kode) untuk mendapatkan kode baru yang lebih jelas. Jangan menyerah jika langsung salah!

    Tekan Tombol “CARI DATA”:

    Setelah semua kolom terisi dengan benar, sentuh tombol berwarna biru atau hijau yang bertuliskan “CARI DATA”.

    Lihat Hasil Pengecekan:

    Tunggu beberapa saat. Website akan memproses permintaan Anda.
    Jika data Anda ditemukan, Anda akan melihat informasi seperti nama lengkap, NIK, usia, dan status kepesertaan dalam berbagai program bantuan sosial (misalnya, PKH, BPNT).
    Jika nama Anda tidak ditemukan, akan muncul pesan yang menyatakan “Data Tidak Ditemukan” atau sejenisnya.