Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Dari Pemilihan Bahan Hingga Makanan Siap Disantap

    Dari Pemilihan Bahan Hingga Makanan Siap Disantap

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Palmerah, Jakarta Barat, berbagi tips menyajikan makanan yang sehat, bergizi, aman, dan tetap berkualitas.

    Koordinator SPPG Wilayah Jakarta Barat, Yudha Permana menjelaskan, kuncinya adalah disiplin menerapkan titik kendali kritis dalam tata kelola dapur MBG. Proses tersebut meliputi pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan makanan, pendinginan, pengemasan, hingga memastikan makanan sarat nutrisi sampai ke meja penerima manfaat.

    “Fokusnya adalah memastikan critical control point-nya terjaga dengan baik. Angka kecukupan gizinya terpenuhi, begitu juga dengan kualitas bahan baku, penyimpanan, dan SOP yang harus dipatuhi seluruh pekerja SPPG,” kata Yudha di SPPG Khusus Palmerah, Selasa (23/98).

    Yudha memaparkan alur tata kelola SPPG yang harus dipatuhi, yakni dimulai pemilihan kuaitas bahan baku dari suplier yang terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh ahli gizi. Misal daging ayam dan sayuran harus segar.

    Setelah dibersihkan, bahan baku sumber potein hewani dan nabati wajib dipisahkan agar tidak terjadi kontaminasi. Kedua bahan juga harus disimpan di lemari pendingin berbeda. Protein hewani disimpan di freezer bersuhu di bawah -15 derajat celsius, sedangkan protein nabati disimpan di chiller dengan suhu di bawah -5 derajat celsius.

    “Jika tidak dipisah, bisa terjadi kontaminasi silang. Berpotensi menimbulkan bakteri Salmonella,” ujar Yudha.

    Pada proses pengolahan, bahan makanan dimasak dengan kematangan sempurna agar bakteri-bakteri alami yang terkandung dapat mati melalui pemasakan.

    “Kita juga pastikan adanya proses pendinginan sebelum dikemas. Tujuannya agar ketika nanti ditutup, tidak timbul keringat yang bisa menyebabkan bau dan mempercepat makanan basi,” jelas Yudha.

    Hal penting lainnya, menurut Yudha, adalah memastikan petugas melaksanakan standar operasional prosuder (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun Kementerian Kesehatan.

    “Kita juga mengikutsertakan petugas dalam pelatihan penjamah makanan dari Dinas Kesehatan. Jadi dipastikan seluruh pegawai sudah punya sertifikat penjamah makanan,” ujar Yudha.

    Dengan sertifikasi itu, lanjut Yudha, petugas akan lebih mengerti pentingnya menggunakan APD, termasuk menjaga kebersihan. “Itu adalah tips agar SPPG yang beberapa waktu lalu kurang baik penanganannya, bisa lebih baik lagi,” tegas Yudha.

  • Mendiktisaintek Jawab Isu Pencabutan Beasiswa LPDP Mahasiswa New York yang Aktif Aksi Kamisan

    Mendiktisaintek Jawab Isu Pencabutan Beasiswa LPDP Mahasiswa New York yang Aktif Aksi Kamisan

    Bisnis.com, SURABAYA – Mahasiswa yang aktif dalam gelaran Aksi Kamisan yang dilaksanakan di New York, Amerika Serikat, disebut-sebut menerima ancaman pencabutan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    Melansir dari unggahan akun media sosial X @barengwarga, pergerakan serta aktivitas dari para mahasiswa diaspora yang aktif dalam gerakan Aksi Kamisan New York City tersebut juga telah diawasi dengan ketat dan dilakukan secara diam-diam.

    Merespons ihwal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto mengaku bahwa dirinya belum menerima informasi mengenai isu ancaman pencabutan beasiswa LPDP terhadap mahasiswa Indonesia yang aktif dalam Aksi Kamisan New York City tersebut.

    Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut pun menyebut akan memeriksa secara detail mengenai informasi dalam unggahan yang viral di media sosial tersebut, yang hingga pukul 16.25 WIB telah dilihat oleh sebanyak 622 ribu warganet X.

    “Oh, saya belum dapat informasi [mengenai isu ancaman pencabutan beasiswa mahasiswa Indonesia yang aktif dalam Aksi Kamisan New York City] ya, nanti saya cek seperti apa, oke,” ungkap Brian seusai meresmikan tujuh gedung Universitas Airlangga di Gedung Manajemen Kampus C UNAIR, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/9/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis terhadap akun media sosial Instagram Aksi Kamisan New York City, @aksikamisannyc, aksi terakhir yang digelar adalah aksi Kamisan edisi ke-17 di American Museum of Natural History, Manhattan, dengan topik “Fasisme dan Rasisme dalam Pengaburan Sejarah Pemerkosaan Massal Mei 98”. Tertera dalam keterangan unggahan media sosial tersebut, acara itu digelar pada Kamis (19/6/2025) silam.

    Sebagai informasi, Aksi Kamisan pertama kali diadakan pada Kamis, 18 Januari 2007 silam, dengan nama Aksi Diam.

    Aksi Kamisan biasa diadakan setiap Kamis pukul 16.00 WIB. Selama satu jam, peserta akan berdiri mengheningkan cipta di depan Istana Kepresidenan, dengan mengenakan pakaian serba hitam dan membawa payung hitam. Peserta Aksi Kamisan akan memperingati para korban pembunuhan besar-besaran pada 1965-1966, serta penculikan pada 1998 di Indonesia. Aksi ini dipelopori oleh Katarina Sumarsih dan Suciwati, serta Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK).

    Adapun Sumarsih adalah ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan atau Wawan yang meninggal usai ditembak aparat saat Tragedi Semanggi I pada 13 November 1998. Sementara Suciwati adalah istri Munir Said Thalib, seorang pejuang HAM yang dibunuh dalam penerbangan saat hendak menempuh studi ke Belanda. 

    Aksi Kamisan yang rutin diselenggarakan di depan Istana Negara ini terinspirasi dari aksi damai sekelompok ibu di pusat kota Buenos Aires, Argentina yang tergabung dalam Asociacion Madres de Plaza de Mayo. Di sana, mereka menuntut tanggung jawab negara atas pembunuhan dan penghilangan paksa anak-anak oleh Junta Militer Argentina pada 1977.

    Dalam Aksi Kamisan, biasanya para demonstran menggunakan atribut serba hitam yakni kaos dan payung. Warna hitam dipilih sebagai lambang keteguhan duka cita mereka yang berubah menjadi cinta kasih kepada korban dan sesama. Payung merupakan lambang perlindungan dan Istana Presiden sebagai lambang kekuasaan.

  • Dasco Desak Penegak Hukum Investigasi Kasus Keracunan MBG

    Dasco Desak Penegak Hukum Investigasi Kasus Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mendesak Aparatur Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk investigasi kasus massal keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Seperti diketahui, belakangan ini kasus keracunan akibat MBG terjadi di beberapa lokasi. Pulau Jawa menjadi daerah terbanyak dengan sekitar 2.000 kasus keracunan. 

    “Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja gitu kan,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2025).

    Hasil investigasi, kata Dasco, akan menjadi evaluasi untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi pelaksanaan MBG sehingga kasus serupa tidak terulang dan program MBG berjalan lebih baik.

    Dasco menyampaikan tidak menutup kemungkinan DPR memanggil kepala BGN Dadan Hindrayana untuk dimintai keterangan atas kasus tersebut.

    “Tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

    Hal ini telah direspon oleh Kepolisian. Dilansir Bisnis, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Helfi Assegaf mengatakan kasus keracunan makanan MBG yang sempat viral di media sosial itu kini tengah ditangani oleh Polres dan Polda di setiap wilayah.

    Namun, Helfi menegaskan bahwa Bareskrim Polri tetap akan memberi atensi kepada Polres maupun Polda yang tengah menangani perkara tersebut.

    “Jadi untuk MBG yang keracunan itu akan ditangani oleh masing-masing Polres dan Polda. Kita akan melakukan atensi dari sisi penanganannya,” tutur Helfi di Bareskrim Polri, Kamis (25/9/2025).

    Berdasarkan keterangan dari Istana, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan, walaupun muncul desakan sejumlah kalangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pasca kasus keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat.

    “Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” katanya.

  • BPOM Kumpulkan Uji Sampel Penyebab Insiden Keracunan MBG

    BPOM Kumpulkan Uji Sampel Penyebab Insiden Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merespons insiden keracunan akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan monitoring ke beberapa daerah.

    Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyampaikan BPOM juga sudah mengambil sampel MBG di beberapa daerah untuk diuji di laboratorium.

    “BPOM melakukan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada BGN. Di beberapa daerah kejadian insiden pangan sudah dilakukan pengujian,” katanya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Hasil uji lab akan di kirim ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti sebagai langkah evaluasi program MBG. Nantinya pengumuman hasil lab disampaikan oleh BGN.

    Namun, BPOM tidak memerinci daerah mana saja yang telah di monitoring dan pengambilan sampel makanan MBG. Taruna menjelaskan BPOM telah mengambil peran dalam pelaksanaan MBG seperti pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

    Taruna juga mengaku bahwa BPOM membantu pengolahan makanan yang menjadi menu MBG.

    “Terkait dengan peran dalam program MBG, BPOM dilibatkan dalam pelatihan SPPI dan pengolah makanan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam mengolah pangan. BPOM juga melakukan pengujian sampel insiden pangan, apabila diminta oleh BGN,” tuturnya.

    Sebelumnya, terdapat 5.626 kasus keracunan makanan MBG terjadi di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi hingga 19 September 2025. Data ini dihimpun dari pemantauan pemberitaan dan pernyataan resmi Dinas Kesehatan di berbagai daerah.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan, walaupun muncul desakan sejumlah kalangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pasca kasus keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat.

    “Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (25/9/2025).

    Meski begitu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah mengatakan perlu adanya tim investigasi independen untuk menelusuri dan membenahi masalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dosen Hukum Universitas Trisaksi itu menjelaskan pembentukan tim investigasi independen melibatkan publik dan tidak hanya berasal dari internal Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Harusnya ada tim investigasi yang independen. Bukan dari internal BGN. Jadi melibatkan publik untuk ikut investigasi karena kan persoalan MBG ini kan dari hulu ke hilir. Jadi ada persoalan yang tidak saja ke tata kelola BGN, kepada dapurnya sendiri,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).

  • Polri Ikut Tangani Kasus Siswa Keracunan MBG

    Polri Ikut Tangani Kasus Siswa Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri tengah memantau kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)  yang terjadi di Indonesia dan bersama-sama dengan Polda untuk menangani kasus ini.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Helfi Assegaf menjelaskan kasus keracunan makanan MBG yang sempat viral di media sosial itu kini tengah ditangani oleh Polres dan Polda di setiap wilayah.

    Kendati demikian, Helfi menegaskan bahwa Bareskrim Polri tetap akan memberi atensi kepada Polres maupun Polda yang tengah menangani perkara tersebut.

    “Jadi untuk MBG yang keracunan itu akan ditangani oleh masing-masing Polres dan Polda. Kita akan melakukan atensi dari sisi penanganannya,” tutur Helfi di Bareskrim Polri, Kamis (25/9/2025).

    Helfi juga minta Polres dan Polda untuk melakukan pendalaman terhadap kasus keracunan makanan MBG tersebut mulai dari hulu hingga hilir, sehingga Kepolisian bisa mengetahui pasti penyebab banyak siswa yang keracunan makanan beberapa hari terakhir.

    “Jadi bagaimana proses keamanan dan pengamanan ketika makanan itu disajikan lalu bagaimana prosesnya dari hulu dan hilir,” katanya.

    Menurut Helfi, jika penyebab utama banyak siswa yang keracunan MBG itu diketahui secara pasti, maka Bareskrim Polri bakal melaporkan hal tersebut ke pemerintah pusat sekaligus memberikan rekomendasi.

    “Tentunya nanti kita akan memberikan rekomendasi juga ke pemerintah, utamanya kepada penyelenggara MBG itu sendiri,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, ada beberapa wilayah pembagian MBG yang membuat para siswa mengalami keracunan:

    Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 21 April 2025, sebanyak 78 siswa dari MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, diare, pusing.
    Kota Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa dari TK sampai SMA, total 223 siswa dari sembilan sekolah dilaporkan telah keracunan setelah mengonsumsi paket MBG. Pemerintah daerah menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). 
    Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, sekitar 64 siswa dari lima sekolah di wilayah Kecamatan Talang Ubi diduga keracunan setelah menyantap menu MBG.
    Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, terbaru, lebih dari 250 siswa dari tingkat SD hingga SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengikuti program MBG. 
    Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di SDN Parakansalak 2, sebanyak 24 siswa mengalami pusing, mual, dan muntah setelah menyantap MBG sekolah.  

    Ditambah beberapa daerah lainnya seperti di Sukoharjo (Jawa Tengah), Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara), terakhir di Jakarta Utara juga melaporkan insiden-insiden serupa yaitu puluhan siswa merasakan efek samping seperti mual, muntah, sakit perut setelah menyantap makanan MBG.  

  • Keracunan MBG, Pakar Hukum Sebut Dapur MBG Berpeluang Terseret Pindana

    Keracunan MBG, Pakar Hukum Sebut Dapur MBG Berpeluang Terseret Pindana

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencatatkan dilanda masalah keracunan. Setidaknya 5000 siswa mengalami keracunan sejak program itu dijalankan. Yayasan MBG berpeluang terseret pidana atas insiden tersebut. 

    Pengamat Kebijakan Publik sekaligus dosen hukum di Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah mengatakan bahwa dapur MBG juga harus bertanggung jawab atas peristiwa keracunan.

    “Iya jadi dia harus tanggung. Ujung-ujungnya kan cuma sanksinya dari BGN dan di sinilah semua kan sanksinya. Untuk dapur-dapur cuma di setop doang, dialihkan doang. Gak ada sanksi. Harusnya ada sanksi pidana disitu,” ucap Trubus kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).

    Dia menjelaskan yayasan serta dapur MBG yang mengelola MBG harus bertanggung jawab jika terjadi insiden keracunan atau masalah lainnya, sehingga tanggung jawab tidak hanya dilimpahkan kepada pemerintah. 

    Dosen Hukum Universitas Trisakti itu menegaskan yayasan MBG jangan hanya menerima uang aliran dana mengelola menu MBG. Menurutnya tidak ada regulasi yang pasti mengenai pihak mana saja yang harus bertanggung jawab saat terjadi insiden.

    “Perjanjian itu dibuat siapa yang bertanggung jawab. Kalau terjadi keracunan atau terjadi masalah lah kira-kira seperti itu. Jadi harusnya di klausul perjanjian itu disebutkan. Itu menjadi tanggung jawab,” ucapnya.

    Dia menyarankan agar pemerintah merombak kembali aturan penyelenggaraan MBG dan disusun menjadi Undang-Undang.  Dia mengatakan peraturan yang dibuat hanya peraturan teknis.

    “Nah jadi pemerintah sekarang harus nyusun [bersama] DPR itu untuk buatlah Undang-Undang itu. Termasuk nanti dihitung mengenai hak dan kewajiban. Termasuk sanksi-sanksinya diatur di situ,” tuturnya. 

    Bersamaan dengan pembentukan UU, dia menjelaskan pemerintah juga didesak melakukan evaluasi secara menyeluruh. Salah satunya adalah memperketat sertifikasi kepada seluruh petugas BGN, khususnya bagian juru masak.

    Mengingat masih adanya juru masak atau pihak yang menangani menu MBG belum mendapatkan sertifikat, termasuk tim pengawas. 

    Kemudian membentuk tim investigasi independen yang berisikan akademisi, ikatan ahli gizi, teknokrat, sampai mahasiswa.

  • Istana Pastikan Program MBG Tetap Jalan Meski Dapat Desakan Evaluasi

    Istana Pastikan Program MBG Tetap Jalan Meski Dapat Desakan Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan, meski muncul desakan sejumlah kalangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pascakasus keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat.

    “Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (25/9/2025).

    Menurut Juri, hingga saat ini kebijakan pemerintah adalah melanjutkan program sembari melakukan perbaikan dan evaluasi ketat terhadap rangkaian peristiwa keracunan di program MBG.

    “Masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi cari jalan keluar,” katanya.

    Dia menambahkan, Presiden telah memberikan arahan khusus agar pengawasan dan mitigasi risiko diperketat guna menutup ruang terjadinya masalah baru.

    “Dari MBG di sini kan sudah diarahkan oleh Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru yang mungkin akan terjadi, sehingga bisa dengan segera diatasi,” katanya.

    Juri memastikan komunikasi intensif sudah dilakukan dengan para menteri terkait dan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoordinasikan langkah evaluasi menyeluruh.

    Pemerintah menekankan bahwa keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas, sambil menjaga agar program strategis nasional ini terus memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia.

  • Pemerintah Didesak Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Benahi Program MBG

    Pemerintah Didesak Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Benahi Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah mengatakan perlu adanya tim investigasi independen untuk menelusuri dan membenahi masalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dosen Hukum Universitas Trisaksi itu menjelaskan pembentukan tim investigasi independen melibatkan publik dan tidak hanya berasal dari internal Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Harusnya ada tim investigasi yang independen. Bukan dari internal BGN. Jadi melibatkan publik untuk ikut investigasi karena kan persoalan MBG ini kan dari hulu ke hilir. Jadi ada persoalan yang tidak saja ke tata kelola BGN, kepada dapurnya sendiri,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).

    Dia menuturkan keberadaan tim investigasi independen bersifat permanen selama program MBG terus direalisasikan. Trubus menyebut tim investigasi independen dapat diisi oleh para akademisi, ikatan ahli gizi, teknokrat, sampai mahasiswa.

    Trubus menyampaikan permasalahan MBG cukup kompleks karena berasal dari hulu ke hilir. Mulai dari proses pemasakan hingga pendistribusian. Dia mengingatkan pemerintah harus mulai memperketat sertifikasi kepada seluruh petugas BGN, khususnya bagian juru masak.

    Mengingat masih adanya juru masak atau pihak yang menangani menu MBG belum mendapatkan sertifikat, termasuk tim pengawas. 

    Pemerintah juga didesak memperhatikan sterilisasi dapur yang diduga bermasalah hingga mengakibatkan keracunan.

    “Tapi dapur MBG ini termasuk SDM-nya belum disertifikasi. Belum di sekolah dilatih juga belum gitu. Pokoknya asal masak. Nah, materialnya begitu banyak kan,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah perlu memperkatat suplier yang menyokong bahan-bahan makanan. Pasalnya, dia mengatakan banyak suplier yang baru bekerja sama sehingga berpotensi mengganggu kualitas menu MBG.

    “Semua petugas [harus tersertifikasi] semua petugas yang masak, termasuk yang masak. Harus disertifikasi semua karena kan itu higienis,” tuturnya.

    Trubus menilai pemerintah hanya mengejar kuantitas, bukan kualitas agar penyaluran MBG sampai akhir tahun mencapai target yang ditentukan.

    Lebih lanjut, pemerintah diminta merombak tata kelola dan sistem MBG secara menyeluruh sehingga penyelenggaraan MBG berjalan maksimal.

  • SPPG Beri Tips Cegah Kasus Keracunan MBG: dari Pemilihan Bahan Baku hingga SOP Pekerja

    SPPG Beri Tips Cegah Kasus Keracunan MBG: dari Pemilihan Bahan Baku hingga SOP Pekerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Palmerah, Jakarta Barat, berbagi tips menyajikan makanan yang sehat, bergizi, aman, dan tetap berkualitas.

    Koordinator SPPG Wilayah Jakarta Barat, Yudha Permana menjelaskan, kuncinya adalah disiplin menerapkan titik kendali kritis dalam tata kelola dapur MBG. Proses tersebut meliputi pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan makanan, pendinginan, pengemasan, hingga memastikan makanan sarat nutrisi sampai ke meja penerima manfaat.

    “Fokusnya adalah memastikan critical control point-nya terjaga dengan baik. Angka kecukupan gizinya terpenuhi, begitu juga dengan kualitas bahan baku, penyimpanan, dan SOP yang harus dipatuhi seluruh pekerja SPPG,” kata Yudha di SPPG Khusus Palmerah, Kamis (25/9/2025).

    Yudha memaparkan alur tata kelola SPPG yang harus dipatuhi, yakni dimulai pemilihan kualitas bahan baku dari supplier yang terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh ahli gizi. Misal daging ayam dan sayuran harus segar.

    Setelah dibersihkan, bahan baku sumber protein hewani dan nabati wajib dipisahkan agar tidak terjadi kontaminasi. Kedua bahan juga harus disimpan di lemari pendingin berbeda. Protein hewani disimpan di freezer bersuhu di bawah -15 derajat celsius, sedangkan protein nabati disimpan di chiller dengan suhu di bawah -5 derajat celsius.

    “Jika tidak dipisah, bisa terjadi kontaminasi silang. Berpotensi menimbulkan bakteri Salmonella,” ujar Yudha.

    Pada proses pengolahan, bahan makanan dimasak dengan kematangan sempurna agar bakteri-bakteri alami yang terkandung dapat mati melalui pemasakan.  

    “Kita juga pastikan adanya proses pendinginan sebelum dikemas. Tujuannya agar ketika nanti ditutup, tidak timbul keringat yang bisa menyebabkan bau dan mempercepat makanan basi,” jelas Yudha.

    Hal penting lainnya, menurut Yudha, adalah memastikan petugas melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun Kementerian Kesehatan.

    “Kita juga mengikutsertakan petugas dalam pelatihan penjamah makanan dari Dinas Kesehatan. Jadi dipastikan seluruh pegawai sudah punya sertifikat penjamah makanan,” ujar Yudha.  

    Dengan sertifikasi itu, lanjut Yudha,  petugas akan lebih mengerti pentingnya menggunakan APD, termasuk menjaga kebersihan. “Itu adalah tips agar SPPG yang beberapa waktu lalu kurang baik penanganannya, bisa lebih baik lagi,” tegas Yudha.

  • Prabowo Teken 3 Kesepakatan Strategis dengan PM Kanada, dari Perdagangan hingga Pertahanan

    Prabowo Teken 3 Kesepakatan Strategis dengan PM Kanada, dari Perdagangan hingga Pertahanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyaksikan upacara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Kanada yang berlangsung di West Block, Parliament Hill, Ottawa, pada Kamis (24/9/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Kanada menandatangani tiga kesepakatan utama yang mencakup bidang perdagangan, pertahanan, serta koneksi antarpelaku usaha. 

    Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral, sekaligus membuka peluang baru bagi kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara kedua negara.

    Adapun Kesepakatan pertama adalah penandatanganan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada.

    Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama strategis antara Indonesia dan Kanada melalui penandatanganan CEPA yang sangat bernilai secara ekonomi maupun politik serta menjadi momentum bersejarah dalam hubungan kedua negara.

    “Saya sangat senang berada di sini untuk penandatanganan CEPA dan saya pikir ini akan menjadi momen bersejarah. Ini akan terbukti sebagai tonggak yang signifikan,” ujar Prabowo sebelum prosesi penandatanganan.

    ICA-CEPA menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi Indonesia–Kanada. Perjanjian ini menghadirkan kepastian hukum sekaligus memperluas akses pasar bagi kedua negara. Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen menghapus 90,5 persen tarif impor terhadap produk asal Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8 persen pos tarif.

    Implementasi ICA-CEPA diproyeksikan akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga mencapai US$11,8 miliar pada 2030, dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12 persen serta peningkatan investasi sebesar 0,38 persen.

    Selain dampak ekonomi, perjanjian ini juga menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerja sama di bidang pemberdayaan UMKM, lokapasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan.

    Selanjutnya, kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

    Kesepakatan ini melengkapi memorandum saling pengertian yang ditandatangani pada Agustus 2025 lalu, serta memperluas ruang kerja sama pertahanan kedua negara, termasuk partisipasi Kanada dalam latihan Super Garuda Shield, pelaksanaan dialog pertahanan reguler, dan penguatan industri militer dalam jangka panjang.

    “Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pertahanan, kami menghargai ini. Kami menghargai hubungan kami dengan Kanada. Kami ingin mengirim lebih banyak anak muda kami untuk belajar di sini, dilatih di sini, dan bekerja sama dalam bidang pertahanan di masa depan,” imbuh Prabowo.

    Selain itu, turut ditandatangani MoU on Cooperation in Commerce, Trade, and Investment oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Ketua Business Council of Canada (BCC) on Cooperation in Commerce, Trade, and Investment.

    Meskipun bersifat business-to-business, kesepakatan ini memiliki arti penting dalam mendorong intensifikasi kerja sama ekonomi kedua negara melalui keterhubungan dunia usaha, yang sejalan dengan semangat pembentukan ICA CEPA.

    Kunjungan Presiden Prabowo ke Ottawa kali ini memiliki nilai strategis, karena tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkret yang bermanfaat bagi kedua bangsa. Prabowo juga mengungkapkan kerja keras yang telah dilakukan dalam proses finalisasi kerja sama ini.

    “Kami mempelajari 9.000 halaman dokumen perjanjian, ya itu benar, kami begadang semalaman. Tapi bagaimanapun, kami ada di sini untuk menyaksikan dan menandatangani perjanjian besar ini. Jadi saya sangat bangga, saya sangat beruntung menjadi Presiden Indonesia yang membawa ini kembali ke Indonesia,” ujar Kepala Negara.