Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Bencana Sumatra-Aceh, Kemendikdasmen Salurkan Dana Operasional Pendidikan Darurat Rp25 Miliar

    Bencana Sumatra-Aceh, Kemendikdasmen Salurkan Dana Operasional Pendidikan Darurat Rp25 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan dana operasional pendidikan darurat senilai Rp25,9 miliar untuk menunjang pendidikan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    “Dana operasional pendidikan darurat yang sudah kami serahkan seluruhnya ada Rp25.915.000.000 , untuk di Aceh Rp11.295.000.000, di Sumatra Barat Rp8.540.000.000, dan di Sumatra Utara Rp6.080.000.000,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti saat konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (30/12/2025).

    Selain itu, Abdul menjelaskan telah menyalurkan dukungan psikososial sebesar Rp300 juta untuk Aceh, Rp200 juta untuk Sumatra Utara dan Sumatra Barat. 

    Secara khusus bagi guru dan tenaga pendidikan yang terdampak telah disalurkan tunjangan dengan total 16.467 guru atau Rp32 miliar. Penyaluran ini juga menyasar guru di Lumajang, Jawa Timur yang terdampak letusan Gunung Semeru.

    “Total untuk Aceh grand totalnya adalah Rp15.722.000.000 untuk 7.861 guru. Kemudian di Sumatra Barat Rp5.590.000.000 untuk 2.795 guru, kemudian di Sumatra Utara Rp11.566.000.000 untuk 5783,” jelasnya.

    Adapun Jawa Timur tersalurkan Rp56 juta bagi 28 guru. Abdul menjelaskan sebagian penyaluran dana ini masih proses karena membutuhkan waktu cukup lama serta nominal besar, di mana transfer selanjutnya diberikan pada bulan Januari dan Februari 2026.

    Lebih lanjut, bantuan pendidikan lainnya di wilayah Sumatra-Aceh adalah school kit atau peralatan sekolah dengan total 27 ribu peralatan sekolah.

    Dari data yang dipaparkan, total sekolah yang terdampak sebanyak 4.149. Di Aceh sebanyak 2.756, Sumatra Barat 443, dan Sumatra Utara 950.

    “Sekolah yang sudah bisa beroperasi untuk di Aceh ada 2.226 atau 81 persen, kemudian di sumbar 380 atau 86 persen, dan di sumut 902 atau 95 persen,” terangnya.

    Abdul menyebut sejumlah sekolah telah masuk tahap pembersihan. Di Aceh, katanya, sebanyak 516 sekolah, Sumatra Barat 42 sekolah, dan Sumatra Utara 29 sekolah. Menurutnya, pemulihan fasilitas pendidikan masih memerlukan waktu yang cukup lama sesuai tingkat keparahan kerusakan.

  • Menteri Pendidikan Siapkan 3 Skenario Kurikulum Semester Genap 2026 untuk Sumatra-Aceh

    Menteri Pendidikan Siapkan 3 Skenario Kurikulum Semester Genap 2026 untuk Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti telah menyiapkan tiga skenario penerapan kurikulum semester genap 2026 untuk wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Abdul menjelaskan skenario terbagi menjadi tiga fase yakni tanggap darurat (0-3 bulan), pemulihan dini (3-12 bulan), dan pemulihan lanjutan (1-3 tahun). Fase ini disesuaikan kesiapan di masing-masing daerah. Pasalnya terdapat 4.149 sekolah yang terdampak.

    Pertama, untuk tanggap darurat bentuk penerapan kurikulumnya disederhanakan menjadi literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana.

    “Kemudian pengembangan bahan belajar darurat, metode pembelajaran yang adaptif. Kemudian dukungan psikososial terintergrasi dalam pembelajaran,” katanya saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025).

    Kemudian asesmen akan disesuaikan pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid. Fase pemulihan dini, siswa/i diajarkan mata pelajaran mitigasi bencana yang relevans serta program pemulihan pembelajaran.

    Pada fase ini, jadwal siswa/i disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang masih mengungsi, penerapan pembelajaran hybrid, serta pengelompokan berdasarkan tingkat capaian murid.

    Selain itu fase pemulihan dini menerapkan sistem transisi berbasis portofolio, remedial berkelanjutan untuk murid terdampak berat, dan penilaian perkembangan sosial-emosional murid. Kemudian fase pemulihan lanjutan, di mana fasilitas sekolah membutuhkan renovasi hingga satu tahun. 

    “Mereka belajar integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat,” terangnya.

    Adapun dukungan psikososial juga diberlakukan bagi para tenaga pengajar. Di sisi lain, Abdul menuturkan telah menyalurkan bantuan peralatan sekolah sebanyak 15.500. Untuk Sumatra Barat disalurkan 5.000 tools kit, Sumatra Utara sebanyak 6.500, dan Aceh 15.500.

    “Kemudian tenda, 78 di Aceh, 22 di Sumbar, dan 47 di Sumut, total 147. Kemudian ruang kelas darurat ada 100 di Aceh, kemudian sumbar ada 30, sumut 30 dan total 160,” pungkasnya.

  • Gibran Pastikan Pembangunan IKN Tetap Lanjut: Sesuai Target Perpres

    Gibran Pastikan Pembangunan IKN Tetap Lanjut: Sesuai Target Perpres

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

    Penegasan tersebut disampaikan Wapres melalui keterangan tertulis saat melakukan kunjungan kerja di IKN Nusantara, Selasa (30/12/2025).

    Wapres Ke-14 RI itu menyatakan, komitmen melanjutkan pembangunan IKN sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kata Gibran, menempatkan pembangunan IKN sebagai salah satu agenda strategis nasional.

    “Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, pemerintahan di bawah kepemimpinan beliau memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hari ini saya meninjau langsung beberapa proyek strategis di IKN untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025,” ujar Gibran.

    Menurutnya, peninjauan langsung ke lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh proyek pembangunan berjalan tepat waktu, terintegrasi, dan sesuai perencanaan. Ia menekankan pentingnya kepastian pelaksanaan agar IKN dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan nasional.

    Selain sebagai pusat pemerintahan, Wapres menilai pembangunan IKN diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Pembangunan tersebut diarahkan tidak hanya pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah sekitar IKN.

    Orang nomor dua di Indonesia itu menegaskan, pemerintah akan terus mengawal pembangunan IKN agar berjalan berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjadi simbol masa depan Indonesia yang modern, hijau, dan berdaya saing.

    “Pembangunan IKN ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar, sekaligus menarik minat anak-anak muda terbaik Indonesia untuk ikut membangun dan mengembangkan IKN,” tandas Gibran.

     

  • Dasco Sebut Presiden Prabowo Bakal ke Sumatra Lagi, 31 Desember

    Dasco Sebut Presiden Prabowo Bakal ke Sumatra Lagi, 31 Desember

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Aceh pada Rabu (31/12/2025) di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta kepala daerah di Aceh, Selasa (30/12/2025).

    Dasco menjelaskan, pertemuan yang difasilitasi DPR RI tersebut digelar secara khusus untuk memperkuat koordinasi lintas sektor setelah fase tanggap darurat bencana. Dia mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan awal bencana.

    “Setelah penanganan bencana kemarin, kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap apa yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujar Dasco. 

    Dia menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN agar langkah pemulihan berjalan efisien, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih, baik dari sisi program maupun anggaran.

    Menurut Dasco, hasil rapat koordinasi ini juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan Presiden ke Aceh diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan pascabencana, termasuk memastikan perencanaan anggaran berjalan optimal.

    “Kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh bahwa mulai hari ini kita melakukan rapat koordinasi, supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” katanya 

    Dalam rapat tersebut, DPR RI juga meminta kehadiran Gubernur Aceh beserta para bupati dari daerah yang terdampak paling parah. Dasco menilai, komunikasi langsung dengan kepala daerah menjadi penting untuk menuntaskan berbagai persoalan di lapangan yang selama ini hanya dibahas melalui pesan singkat atau telepon.

    “Komunikasi yang dilakukan melalui WhatsApp maupun telepon saya pikir hari ini harus kita tuntaskan, untuk kemudian bisa kita realisasikan,” tandas Dasco.

  • Dasco Minta Semua Pihak Sinergi untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Dasco Minta Semua Pihak Sinergi untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.

    Hal tersebut disampaikan Dasco saat memberikan laporan dalam pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta gubernur dan para bupati di Aceh, Selasa (30/12/2025).

    Dasco menjelaskan pertemuan tersebut sengaja difasilitasi DPR RI sebagai forum koordinasi lanjutan setelah fase penanganan darurat bencana. Dia mengapresiasi kerja keras berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga relawan, yang terlibat langsung dalam penanganan bencana beberapa waktu lalu.

    “Setelah penanganan bencana kemarin, kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap apa yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujar Dasco. 

    Menurutnya, koordinasi yang kuat antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN menjadi kunci agar program pemulihan berjalan efektif dan efisien. Penyamaan persepsi dinilai penting agar pelaksanaan di lapangan tidak tumpang tindih, baik dari sisi program maupun anggaran.

    “Sehingga dari sisi anggaran dan pelaksanaan bisa fokus, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih,” katanya.

    Dasco juga mengungkapkan bahwa DPR RI telah menyampaikan kepada Presiden terkait pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Ia menyebutkan, Presiden dijadwalkan berkunjung ke Aceh pada keesokan harinya, dan hasil koordinasi ini diharapkan menjadi landasan awal agar pemulihan pascabencana dapat masuk dan berjalan optimal dalam anggaran tahun 2026.

    “Supaya pada tahun depan, di anggaran 2026, pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dasco.

    Dalam kesempatan itu, Dasco meminta Gubernur Aceh beserta sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak paling berat untuk hadir langsung.

    Dia menilai komunikasi yang selama ini dilakukan melalui pesan singkat dan telepon perlu dituntaskan dalam forum resmi agar dapat segera direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan program konkret.

    “Komunikasi dengan kepala daerah melalui WhatsApp maupun telepon, saya pikir hari ini harus kita tuntaskan untuk kemudian bisa kita realisasikan,” tandas Dasco.

  • Bupati Aceh Tamiang Minta 14 Perusahaan Cabut HGU untuk Bangun Hunian

    Bupati Aceh Tamiang Minta 14 Perusahaan Cabut HGU untuk Bangun Hunian

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi mengirimkan surat ke 14 perusahaan untuk meminta Hak Guna Usaha (HGU) dicabut guna membangun hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).

    Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi dengan satgas Pemulihan Pasca Bencana dan Pimpinan DPR RI, Selasa (30/12/2025). Sebab, berdasarkan hasil perhitungan, Aceh Tamiang membutuhkan 15 ribu huntap bagi masyarakat yang terdampak.

    Pembangunan hunian ini, katanya, juga melibatkan aset pemerintah daerah setempat.

    “Kami sudah menyiapkan untuk pembangunan huntara dan huntap, baik itu tanah yang merupakan aset Pemda dan juga kami sudah menyurati beberapa perusahan HGU ada 14 perusahaan HGU yang kami mintakan untuk bisa dilepaskan sebagai nantinya tempat dibangunkan huntara atau huntap,” jelasnya.

    Dari data yang dipaparkan Armia, sebanyak 4.800 rumah hilang terutama yang dibangun di pinggir sungai. Kemudian 8.509 rumah rusak berat, 9.396 rusak sedang, serta 15.174 rumah rusak ringan.

    Selain itu, pihaknya juga sudah mengusulkan ke Bapanas untuk menyalurkan sembako selama 6 bulan kedepan mulai dari Januari hingga Juni 2026 yang meliputi beras, telur, minyak, dan kebutuhan pangan pokok lainnya. Dia menyampaikan bahwa saat ini kondisi masyarakat sudah memprihatinkan.

    “Kita punya masyarakat 313,245 jiwa jadi estimasi enam bulan ke depan kami sudah meminta rumusan ke Bapanas per orang mendapatkan sembako ini dalam sebulan,” ujarnya.

    Kondisi serupa juga diungkapkan oleh Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi bahwa daerah yang dipimpinnya membutuhkan bantuan logistik sampai pembangunan huntara-huntap.

    Dia menyebutkan telah menyiapkan 11 hektare lahan untuk dibangun huntara-huntap. Menurutnya, kehidupan masyarakat di pengungsian sudah tidak kondusif, terutama penggunaan toilet.

    Keprihatinan lainnya adalah sulitnya air bersih. Dia menjelaskan tujuh bendungan sudah tidak bisa digunakan karena dampak dari bencana alam. Alhasil menyebabkan kelangkaan air bersih.

    “Kemudian kami ada bendungan irigasi di Pidie Jaya itu sebanyak tujuh bendungan. Namun, bendungan irigasi ini semuanya sudah dibawa arus. Tidak ada satupun yang bisa berfungsi,” terangnya.

    Dia berharap penanganan bencana ini segera membaik mengingat bulan suci ramadhan segera tiba. Dia khawatir banyak masyarakat tidak dapat menjalankan ibadah puasa karena banjir Sumatra. 

  • Mendagri: Total Biaya Pemulihan Banjir Sumatra-Aceh Rp59,25 Triliun

    Mendagri: Total Biaya Pemulihan Banjir Sumatra-Aceh Rp59,25 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang mempercepat pemulihan bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp59,25 triliun.

    Tito mengatakan penanganan terberat berada di Aceh Tamiang karena pemerintahan belum berjalan efektif begitupun pergerakan ekonomi belum berjalan maksimal.

    “Kalau untuk pemulihan sampai selesai diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun. Masing-masing Rp33,75 untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatra Utara,” kata Tito saat rapat bersama pimpinan DPR dan Satgas Pemulihan Pascabencana, Selasa (30/12/2025).

    Sedangkan, katanya, di Sumatra Utara pemulihan berangsur cepat di mana hanya tersisa 5 wilayah yang harus dipulihkan. Sementara di Sumatra Barat terdapat 3 wilayah mendapatkan perhatian intens.

    Penyaluran uang pascabencana diperuntukan untuk memperbaiki kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, sampai jembatan. Menurutnya, fokus penanganan adalah pembersihan di sejumlah wilayah, salah satunya dengan menambah pasukan TNI-Polri.

    “Nomor satu sekali terutama di Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, pembersihan harus betul-betul dimobilisasi. Kemudian TNI sudah nambah pasukan, Polri juga sudah nambah pasukan, dan kemudian menghidupkan kembali pemerintahan, terutama Tamiang,” jelasnya.

    Dia menilai Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang harus mendapatkan atensi lebih. Terlebih, katanya, presiden direncanakan hadir pada awal tahun 2026.

    Sementara itu, bantuan bagi rumah terdampak mendapatkan bantuan Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta rusak berat atau hilang. Untuk skema penyaluran bantuan tersebut, dia menyarankan agar satu pintu melalui BNPB.

    “Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB, karena BNPB yang akan membayarkan. BNPB menjadi leading untuk data ini, mengambil data dari Pemda, kemudian data dari BPS, setelah itu divalidasi cepat oleh Polri, Kejaksaan, dan BPKP Perwakilan,” tandasnya.

  • Bandingkan dengan Nepal-Brasil, Kapolri Pamer Atasi Kerusuhan “Agustus Kelabu”

    Bandingkan dengan Nepal-Brasil, Kapolri Pamer Atasi Kerusuhan “Agustus Kelabu”

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap soal keberhasilan penanganan kerusuhan dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

    Hal tersebut disampaikan Sigit dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun (RAT) Polri di Mabes Polri, Jakarta pada Selasa (30/12/2025).

    Mulanya, dia mengungkap soal fenomena kerusuhan di Nepal pada September 2025. Kerusuhan ini telah berdampak pada 72 orang meninggal dunia, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga kerugian uang triliunan.

    Selanjutnya, kerusuhan di Myanmar pada Desember 2025 yang menyebabkan defisit anggaran mencapai 6,9% dari PDB, dan muncul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan negara, serta masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan normal. 

    “Kemudian di Brasil pada tanggal 28 Oktober 2025 terjadi baku tembak di Rio de Janeiro antara Polri dan kartel narkoba yang ada di sana yang mengakibatkan 5 petugas dan 121 warga meninggal,” kata Sigit.

    Sama dengan negara lainnya, kerusuhan ini telah membuat sektor perekonomian di Brasil ikut terdampak dan lumpuh, pusat perbelanjaan terdampak, transportasi terganggu hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

    Berkaca dari peristiwa kerusuhan di sejumlah negara itu, Sigit mengungkap Indonesia juga sempat mengalami kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Peristiwa ini disebut dengan “Agustus Kelabu” ataupun “September Gelap”.

    Berbeda dengan negara lain, Indonesia justru diklaim bisa memitigasi dampak serius akibat kerusuhan tersebut. 

    “Namun, alhamdulillah kita semua, Indonesia, mampu melewati seluruh tantangan tersebut sehingga peristiwa yang terjadi dapat segera kita atasi, dan dampak serius yang terjadi bisa kita mitigasi sehingga tidak terjadi seperti di negara-negara lain,” tutur Sigit.

    Jenderal bintang empat ini pun langsung memberikan apresiasi kepada anggota Polri dan dukungan dari stakeholder terkait atas keberhasilan menjaga Kamtibmas di akhir Agustus lalu.

    “Kondisi keamanan bisa kita pulihkan, dan masyarakat bisa beraktivitas kembali dengan normal,” pungkasnya.

  • Kapolri Klaim Masyarakat Kasih Nilai Positif untuk Polri pada 2025

    Kapolri Klaim Masyarakat Kasih Nilai Positif untuk Polri pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim adanya tren positif soal kepercayaan masyarakat terhadap Polri sepanjang 2025.

    Sigit mengatakan pernyataannya itu berdasarkan survei kebijakan publik terhadap Polri baik ktu lembaga survei internasional maupun nasional.

    “Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Hal tersebut ditunjukkan dengan survei kepercayaan publik terhadap Polri yang terus menunjukkan tren yang positif,” ujar Sigit dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun (RAT) Polri di Mabes Polri, Jakarta pada Selasa (30/12/2025).

    Kemudian, dia memaparkan sejumlah survei yang memaparkan tren kepercayaan publik sepanjang 2025. Misalnya, berdasarkan survei The Global Safety Report 2025 yang dirilis Gallup soal indeks hukum dan ketertiban.

    Dari survei itu, Indonesia bertengger di urutan ke-19 sebagai negara dengan tingkat rasa aman dari 144 negara. Dalam survei ini Indonesia memiliki poin di atas Jerman, Jepang hingga Belanda.

    Selain itu, dalam indikator “Safe to Walk Alone at Night”, sebanyak 83% responden di Indonesia menyatakan merasa aman berjalan di malam hari sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-25 dari 144 negara. 

    “Data ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia berada dalam kondisi yang baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.

    Secara nasional, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada November 2025, Polri masuk dalam tiga besar lembaga negara paling dipercaya oleh masyarakat.

    Dalam penegakan hukum, Polri menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya.

    Namun demikian, Sigit meminta agar anggotanya tidak berpuas diri dan terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja institusi Polri.

    “Hasil penilaian dari lembaga survei riset internasional dan survei nasional tersebut tentunya membuat kita untuk terus melakukan perbaikan, berbenah, dan tidak berpuas diri,” pungkasnya.

  • Kapolri Ungkap Tantangan 10 Tahun ke Depan: Dampak AI hingga Cuaca Ekstrem

    Kapolri Ungkap Tantangan 10 Tahun ke Depan: Dampak AI hingga Cuaca Ekstrem

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah tantangan global yang berpotensi selama 10 tahun ke depan.

    Sigit mengungkapkan setidaknya ada 10 tantangan berdasarkan Global Risk Report 2025 yang berpotensi terjadi pada 10 tahun ke depan. Misalnya cuaca ekstrem, misinformasi, perang siber hingga dampak negatif teknologi AI. 

    “Yaitu cuaca ekstrem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam, kelangkaan sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak negatif dari teknologi AI, ketimpangan, polarisasi sosial, spionase dan perang siber, serta polusi,” ujar Sigit dalam rilis akhir tahun (RAT) Polri, Selasa (30/12/2025).

    Dia menambahkan tantangan paling dekat dan nyata dirasakan oleh Indonesia adalah cuaca ekstrem yang menyebabkan bencana alam di Sumatra.

    Bencana telah menimbulkan korban meninggal dunia yang telah menyentuh pada angka 1.132 orang, ratusan orang hilang, kerusakan infrastruktur hingga memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi.

    “Sejalan dengan berbagai macam risiko tersebut, bencana alam akibat cuaca ekstrem saat ini menjadi salah satu tantangan yang paling nyata dampaknya dan kita rasakan,” imbuhnya.

    Di waktu yang sama, Sigit mengungkap cuaca ekstrem berpotensi melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai dari Bali, Nusra dan Jawa Timur dengan Siklon 93S.

    Sementara siklon 95S di sekitar Papua dan siklon bakung dirasakan di sekitar Lampung.

    “Pada saat yang sama saat ini terdapat tiga sistem siklon di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi,” pungkasnya.