Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Menteri Hukum Beberkan Tugas Baru BP BUMN Usai Berganti Status dari Kementerian

    Menteri Hukum Beberkan Tugas Baru BP BUMN Usai Berganti Status dari Kementerian

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR bersama Pemerintah menyetujui RUU BUMN tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003. Keputusan mengubah nomenklatur BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN.

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pembentukan Kementerian BUMN nantinya berubah status menjadi badan. Namun tugas dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan Kementerian BUMN.

    “Fungsinya itu kurang lebih sama dengan kementerian BUMN yang lalu. Di mana di sana dia pemegang saham seri A DwiWarna 1% tetapi itu akan menentukan menyangkut soal penyelenggaraan RUPS dan lain-lain sebagainya.
    Itu konsekuensinya seperti itu,” jelasnya di Komplek Parlemen, Jumat (26/9/2025).

    Perubahan UU BUMN mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan oleh menteri dan wakil menteri. Supratman menyatakan penunjukan kepala badan merupakan hak prerogatif presiden sehingga sampai saat ini belum diketahui calon petinggi BP BUMN.

    Kendati BP BUMN tidak akan setara dengan BP Danantara. Dia menjelaskan BP BUMN berperan sebagai regulator sedangkan BP Danantara sebagai operator untuk menjalankan fungsi usaha milik negara.

    “Kalau ini [BP BUMN] kan fungsinya regulator. Kalau BP Danantara kan eksekutor buat pelaksanaan untuk operatornya. Kalau ini regulator.Danantaranya operator ya. Yang untuk menjalankan fungsi usahanya ada di BP Danantara,”

    Supratman menuturkan pembahasan yang terhitung cepat karena telah memenuhi partisipasi publik yang ditampung oleh Komisi VI, termasuk mengikuti putusan MK yang harus segera dilaksanakan. 

    “Nah karena itu terbuka semua dilakukan. Mendengar para ahli dan semua masukan masyarakat sipil itu sudah didengar.
    Dan hasilnya hari ini itu membuktikan bahwa apa yang disuarakan publik hari ini didengar oleh pemerintah dan DPR. Diwujudkan dalam keputusan hari ini,” terang Supratman.

    Dia berharap pembentukan perubahan UU BUMN diharapkan menciptakan good governence atau ECG sehingga mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Pada hari yang sama, Ketua Panja Andre Rosiade menyampaikan bahwa terdapat 84 pasal yang diubah dalam RUU BUMN. Kendati demikian, dia mengatakan ada beberapa poin yang penting disampaikan. Salah satunya melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan dan perubahan nomenklatur. Sebagai informasi, RUU akan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna terdekat..

  • Imigrasi Terbitkan 1.012 Golden Visa, Investasi Tembus Rp48 Triliun

    Imigrasi Terbitkan 1.012 Golden Visa, Investasi Tembus Rp48 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan sebanyak 1.012 Golden Visa Indonesia hingga September 2025 dengan nilai investasi mencapai lebih dari Rp48 triliun.

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat internasional terhadap iklim investasi di Indonesia.

    “Golden Visa Indonesia merupakan salah satu program unggulan Ditjen Imigrasi yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat,” kata Yuldi dikutip dari Antara, Jumat (26/9/2025).

    Selain nilai investasi, sambung dia, penerbitan Golden Visa juga menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp12,96 miliar terhitung hingga tanggal 23 September 2025.

    Pemegang Golden Visa berasal dari 61 negara. Menurut Yuldi, beragamnya asal negara membuktikan bahwa berinvestasi dan tinggal di Indonesia menggunakan Golden Visa memberikan kenyamanan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga negara asing.

    Ia menjelaskan kontribusi nilai investasi terbesar berasal dari perusahaan asing yang mendirikan anak atau cabang perusahaannya di wilayah Indonesia, yakni dengan nilai hampir Rp46,5 triliun atau sekitar 96 persen dari total investasi.

    Adapun nilai investasi dari investor individu yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia mencapai Rp249,3 miliar, sementara investasi yang ditanamkan oleh subjek Golden Visa lainnya senilai Rp1,45 triliun.

    Diluncurkan pada Juli 2024, Golden Visa Indonesia merupakan izin tinggal yang diberikan kepada warga negara asing dengan kategori tertentu, seperti investor, orang asing dengan keahlian khusus, tokoh dunia, hingga eks WNI dan keturunannya.

    Golden Visa diberikan dengan masa berlaku 5 hingga 10 tahun yang menawarkan sejumlah keunggulan bagi pemegangnya, termasuk akses jalur prioritas di bandara, kemudahan layanan keimigrasian, serta kepastian hukum untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

    “Capaian Golden Visa hingga September 2025 ini menjadi bukti bahwa Indonesia semakin menarik bagi investor dan talenta global. Kami berharap tren positif ini terus berlanjut sehingga dapat mendukung pembangunan nasional dan memperkuat perekonomian Indonesia,” demikian Yuldi.

     

     

  • Tok! Panja DPR Setujui RUU BUMN, Ubah Status Kementerian jadi Badan Pengaturan

    Tok! Panja DPR Setujui RUU BUMN, Ubah Status Kementerian jadi Badan Pengaturan

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR melalui Komisi VI menyetujui perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003. Persetujuan dalam rapat kerja bersama pemerintah di ruang Komisi VI, Jumat (26/9/2025).

    Adapun perwakilan pemerintah yang hadir Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Menteri PAN-RB, Rini Widyantini; Wakil Ketua Komisi XI, Nurdin Halid. 

    Ketua Panja, Andre Rosiade menyampaikan bahwa terdapat 84 pasal yang diubah dalam RUU BUMN. Kendati demikian, dia mengatakan ada beberapa poin yang penting disampaikan. Salah satunya melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan

    “Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025,” jelasnya.

    Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. 

    “Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. Jadi tadi namanya Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN,” katanya.

    Andre menjelaskan peran BP BUMN akan mengoptimalkan peran BUMN. RUU ini juga mengatur dividen saham seri A dwiwarna dikelola langsung oleh BP BUMN atas persetujuan presiden. 

    Andre menambahkan RUU ini menghapus ketentuan anggota direksi, anggota dewan komisaris dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara.

    “Bapak Ibu sekalian yang saya hormati setelah kita mendengarkan laporan panja, apakah laporan panja terkait hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dapat kita setujui?” Kata Ketua Komisi VI, Anggia Erma Rini.

    “Setuju,” jawab anggota Komisi VI.

  • Prabowo Tiba di Belanda, Dijadwalkan Bertemu Raja Willem-Alexander

    Prabowo Tiba di Belanda, Dijadwalkan Bertemu Raja Willem-Alexander

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto, tiba di Bandar Udara Internasional Schipol, Amsterdam, Belanda, pada Kamis (25/9/2025) pukul 09.45 waktu setempat.

    Kehadiran Prabowo ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan yang bertujuan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda, khususnya di bidang-bidang strategis.

    Setibanya di Bandara Schipol, Presiden Prabowo disambut dengan penuh kehormatan oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Aide-de-Camp (ADC) Raja Belanda Letkol Joël Postma, Kepala Departemen Kunjungan dan Acara Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda Bob Aal, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Mayerfas, serta Atase Pertahanan KBRI Den Haag Kol. Laut (P) Rikrik Permadi Sobana. 

    Kehadiran pasukan jajar kehormatan turut menambah kemegahan prosesi penyambutan Presiden Prabowo di bawah tangga pesawat, dengan dua prajurit berdiri di ujung tangga, sementara delapan lainnya berjajar rapi di sepanjang karpet merah.

    Usai menerima penghormatan resmi, Presiden Prabowo segera melanjutkan perjalanan menuju Istana Huis ten Bosch, Den Haag, untuk pertemuan resmi dengan Raja Belanda Willem-Alexander.

    Presiden akan menggunakan Limousine Cadillac panjang milik keluarga Kerajaan Belanda, yang hanya digunakan untuk acara kenegaraan penting. Kendaraan mewah ini, yang biasa disimpan di Royal Stables, Istana Noordeinde, Den Haag, mencerminkan rasa penghormatan yang tinggi terhadap kunjungan kenegaraan ini.

    Prabowo sebelumnya bertolak dari Kanada setelah menyelesaikan serangkaian agenda kenegaraan di Ottawa. Dalam penerbangan ke Amsterdam, Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Kasus Keracunan MBG, BGN Setop Operasional SPPG di Karimun Riau

    Kasus Keracunan MBG, BGN Setop Operasional SPPG di Karimun Riau

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyetop sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sungai Lakam Timur 1 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

    Hal itu dilakukan menyusul adanya dugaan kasus keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami sejumlah penerima manfaat atau siswa di wilayah tersebut. 

    Koordinator BGN Regional Provinsi Kepulauan Riau, Anindita Ayu, dikonfirmasi dari Natuna, Jumat, mengatakan pada Kamis (25/9/2025) tercatat 14 siswa sekolah di Kabupaten Karimun diduga mengalami keracunan makanan MBG yang diproduksi oleh SPPG Sungai Lakam Timur 1.

    Para siswa yang mengalami gejala tersebut sempat dilarikan ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

    “Total penerima manfaat dari SPPG Sungai Lakam Timur 1 di Kabupaten Karimun mencapai 3.941 jiwa,” ucap dia dilansir dari Antara, Jumat (26/9/2025). 

    Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan sudah dikirimkan kepada pihak berwenang untuk diuji lebih lanjut.

    Ia menambahkan bahwa penghentian sementara ini merupakan langkah jangka pendek yang dilakukan BGN untuk meminimalisasi risiko.

    “Sampel makanan juga telah diserahkan ke Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” katanya.

    Menurut Anindita, peristiwa tersebut telah dilaporkan secara berjenjang, mulai kepada Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepolisian Resor Karimun, hingga Komando Distrik Militer (Kodim) 0317 Karimun pada Kamis (25/9).

    “Kami juga sudah melaporkan kejadian ini ke Deputi Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I serta kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Kepala Regional Kepri,” ujar dia. 

  • Menanti Ketegasan Penegak Hukum dalam Investigasi Kasus Keracunan MBG

    Menanti Ketegasan Penegak Hukum dalam Investigasi Kasus Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Kasus siswa mengalami keracunan usai menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjatuhan. Setidaknya 6.000 lebih siswa tercatat telah menjadi korban.

    Mengacu data dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September 2025. Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September 2025.

    Adapun, BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September 2025. Di sisi lain, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) melaporkan angka 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi akibat MBG. 

    Salah satu kasus keracunan massal MBG yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan nasional. Kejadian ini terjadi serentak di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas dalam waktu yang berdekatan.

    Di Cipongkor, keracunan massal terjadi di SMK Karya Perjuangan, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) Syarif Hidayatullah. Sementara itu, puluhan siswa di SMKN 1 Cihampelas juga mengalami gejala serupa hingga harus dilarikan ke Puskesmas Cihampelas.

    Terbaru, Kepala Puskesmas Cugenang Alit Sulastri mengatakan pihaknya mendapat laporan sekitar 30 orang siswa yang mengalami gejala keracunan mendapat penanganan langsung di sekolah dan puskesmas, termasuk tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur langsung turun ke lokasi.

    “Kami langsung mengirim petugas ke sekolah guna melakukan penanganan medis terhadap puluhan siswa yang mengalami keracunan usai menyantap hidangan MBG, beberapa orang menjalani perawatan di Puskesmas Cugenang,” katanya.

    BPOM Uji Sampel Makanan

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merespons insiden keracunan akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan monitoring ke beberapa daerah.

    Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyampaikan BPOM juga sudah mengambil sampel MBG di beberapa daerah untuk diuji di laboratorium.

    “BPOM melakukan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada BGN. Di beberapa daerah kejadian insiden pangan sudah dilakukan pengujian,” katanya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Hasil uji lab akan dikirim ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti sebagai langkah evaluasi program MBG. Nantinya pengumuman hasil lab disampaikan oleh BGN.

    Namun, BPOM tidak memerinci daerah mana saja yang telah dimonitoring dan pengambilan sampel makanan MBG. Taruna menjelaskan BPOM telah mengambil peran dalam pelaksanaan MBG seperti pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

    Taruna juga mengaku bahwa BPOM membantu pengolahan makanan yang menjadi menu MBG.

    “Terkait dengan peran dalam program MBG, BPOM dilibatkan dalam pelatihan SPPI dan pengolah makanan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam mengolah pangan. BPOM juga melakukan pengujian sampel insiden pangan, apabila diminta oleh BGN,” tuturnya.

    DPR Minta Investigasi Penegak Hukum

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mendesak Aparatur Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk investigasi kasus massal keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja gitu kan,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2025).

    Hasil investigasi, kata Dasco, akan menjadi evaluasi untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi pelaksanaan MBG sehingga kasus serupa tidak terulang dan program MBG berjalan lebih baik.

    Dasco menyampaikan tidak menutup kemungkinan DPR memanggil kepala BGN Dadan Hindrayana untuk dimintai keterangan atas kasus tersebut.

    “Tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

    Polri Tangani Kasus Keracunan MBG

    Bareskrim Polri tengah memantau kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)  yang terjadi di Indonesia dan bersama-sama dengan Polda untuk menangani kasus ini.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Helfi Assegaf menjelaskan kasus keracunan makanan MBG yang sempat viral di media sosial itu kini tengah ditangani oleh Polres dan Polda di setiap wilayah.

    Kendati demikian, Helfi menegaskan bahwa Bareskrim Polri tetap akan memberi atensi kepada Polres maupun Polda yang tengah menangani perkara tersebut.

    “Jadi untuk MBG yang keracunan itu akan ditangani oleh masing-masing Polres dan Polda. Kita akan melakukan atensi dari sisi penanganannya,” tutur Helfi di Bareskrim Polri, Kamis (25/9/2025).

    Helfi juga minta Polres dan Polda untuk melakukan pendalaman terhadap kasus keracunan makanan MBG tersebut mulai dari hulu hingga hilir, sehingga Kepolisian bisa mengetahui pasti penyebab banyak siswa yang keracunan makanan beberapa hari terakhir.

    “Jadi bagaimana proses keamanan dan pengamanan ketika makanan itu disajikan lalu bagaimana prosesnya dari hulu dan hilir,” katanya.

  • Hampir 6.000 Siswa Keracunan, Pengamat Desak Program MBG Disetop Sementara

    Hampir 6.000 Siswa Keracunan, Pengamat Desak Program MBG Disetop Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan agar pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh.

    Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group itu menegaskan pemerintah jangan memaksakan program MBG tetap berjalan di tengah carut-marut yang sedang terjadi, khususnya insiden keracunan massal di berbagai daerah. 

    “Menurut saya, [MBG] harus segera dihentikan untuk dievaluasi. Setelah kita tahu sebabnya apa, diperbaiki, baru dilanjutkan. Jangan dipaksakan,” ucap Agus kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).

    Mengacu data dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September 2025. Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September 2025.

    Adapun, BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September 2025. Di sisi lain, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) melaporkan angka 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi akibat MBG.

    Agus menjelaskan pelaksanaan MBG belum memiliki underlying yang jelas. Apalagi, katanya, BPOM tidak dilibatkan padahal memegang peran penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan pangan.
     
    Dia juga menyoroti tim-tim program MBG yang dinilai belum sepenuhnya kompeten dan  beberapa diantaranya belum memiliki pengalaman yang mumpuni. Baginya setiap makanan yang akan disalurkan harus dicek oleh pihak BPOM.

    Agus merasa program ini hanya digunakan untuk mencari keuntungan semata bagi beberapa pihak sehingga rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal menurutnya program ini strategis untuk mempersiapkan Indonesia emas 2045.

    “Program ini adalah program mempersiapkan anak-anak Indonesia bisa siap di tahun emas 2045. Jadi tolong jangan dikorupsi, jangan cari untung di situ,” tegasnya

    Tak hanya itu, Agus merasa khawatir kalau sewaktu-waktu keracunan MBG bisa berujung jatuhnya korban jiwa.

    Di sisi lain, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan BPOM sudah mengambil sampel MBG di beberapa daerah untuk diuji di laboratorium.

    “BPOM melakukan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada BGN. Di beberapa daerah kejadian insiden pangan sudah dilakukan pengujian,” katanya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Hasil uji lab akan dikirim ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti sebagai langkah evaluasi program MBG. Nantinya pengumuman hasil lab disampaikan oleh BGN.

    Namun, BPOM tidak mendetail daerah mana saja yang telah dimonitor dan pengambilan sampel makanan MBG. Taruna menjelaskan BPOM telah mengambil peran dalam pelaksanaan MBG seperti pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

    Taruna juga mengaku bahwa BPOM membantu pengolahan makanan yang menjadi menu MBG.

    “Terkait dengan peran dalam program MBG, BPOM dilibatkan dalam pelatihan SPPI dan pengolah makanan utk meningkatkan kompetensi petugas dalam mengolah pangan. BPOM juga melakukan pengujian sampel insiden pangan, apabila diminta oleh BGN,” tuturnya.

  • Evaluasi MBG, Pengamat: Jangan Satu Persoalan Seluruhnya Dibatalkan

    Evaluasi MBG, Pengamat: Jangan Satu Persoalan Seluruhnya Dibatalkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengatakan ide untuk menyetop penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya tidak tepat, meski banyak pihak yang mendesak hal itu seiring bertambahnya kasus keracunan makanan di kalangan siswa. 

    Menurutnya, pemerintah harus mengetahui akar permasalahan kasus keracunan MBG. Apakah berasal dari bahan makanan, proses memasak, atau pendistribusian?

    Sebab, dia menilai tidak bisa satu permasalahan kemudian berimbas kepada yayasan atau dapur lainnya yang tidak menyebabkan insiden keracunan.

    “Jangan-jangan dapur ini masalah, coret. Si kokinya enggak benar, coret. Jangan satu persoalan seluruhnya kemudian [MBG] dibatalkan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/9/2025).

    Dia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi secara efektif dan terukur agar penyaluran MBG tidak mengganggu wilayah lainnya. Riko menyebut tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan dalam penyaluran anggaran yang berimbas terhadap kualitas menu.

    Selain itu, dia mendesak agar pemerintah membentuk tim investigasi independen guna mengusut permasalahan MBG, terutama kasus keracunan massal.

    Melalui tim ini, lanjutnya, pemerintah mendapatkan gambaran apakah program MBG perlu dihentikan atau tidak. Selain itu, tim investigasi independen juga dapat menjawab dugaan-dugaan publik mengenai proses penyaluran MBG.

    “Tim independen ini, tim investigasi ini menjadi pintu masuk kita untuk melihat lebih dalam. Tentang persoalan ini, selama ini kan kita saling menduga. Jangan-jangan cara masaknya, jangan-jangan cara distribusinya. Jangan-jangan tangan si kokinya. Jangan-jangan ketika sampai di sekolah, tangan si penerima barang. Jangan-jangan anak SD-nya,” jelasnya

    Namun, Riko menyebut bukan hal yang sulit untuk memberhentikan program MBG. Sebab, dia menyinggung sejumlah kebijakan yang diubah dengan cepat. Baginya hal ini kembali pada kepentingan politik para pejabat publik.

    “Kebijakan itu bukan haram kok untuk dibatalkan, yang haram, yang enggak boleh dibatalkan itu kitab suci, yang lainnya boleh dibatalkan. Konstitusi saja bisa diubah. Apalagi cuma program [MBG]. Kecil itu. Tinggal masalah itikat politik pemerintah saja,” ujarnya.

    Akan tetapi, menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro MBG tidak akan dihentikan, meski muncul desakan sejumlah kalangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pascakasus keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat.

    “Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (25/9/2025).

  • BMKG Ingatkan DIY Rawan Gempabumi dan Tsunami

    BMKG Ingatkan DIY Rawan Gempabumi dan Tsunami

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempabumi dan tsunami di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan DIY, khususnya wilayah pesisir selatan, memiliki tingkat aktivitas seismik yang tinggi.

    Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, tercatat 114 kejadian gempabumi dengan magnitudo di atas 5, dua kali gempabumi merusak, serta 44 guncangan yang dirasakan masyarakat.

    Bahkan, berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia (PUSGEN 2017), potensi gempabumi megathrust di selatan Jawa bisa mencapai magnitudo M8,8 yang berpotensi memicu tsunami besar.

    “Ancaman ini nyata dan bisa terjadi tiba-tiba. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus diperkuat. SLG ini adalah wujud kepedulian negara untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bencana gempabumi dan tsunami,” ujar Dwikorita dilansir dari laman resmi BMKG.

    Dwikorita menambahkan, Kabupaten Kulon Progo menjadi wilayah strategis karena tidak hanya berada di kawasan rawan bencana, tetapi juga menjadi pintu gerbang wisata Yogyakarta dengan keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA).

    YIA disebutnya sebagai satu-satunya bandara di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara atau mungkin di dunia, yang sejak awal dirancang khusus untuk menghadapi ancaman gempabumi megathrust dan tsunami.

    “Keberadaan YIA adalah simbol kesiapsiagaan bencana. Dengan desain khusus tersebut, Kulon Progo memiliki peluang menjadi contoh daerah tangguh bencana. Ketangguhan inilah yang akan menjaga rasa aman masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan dan investor,” tegas Dwikorita.

    Sebagai bentuk penguatan mitigasi, BMKG terus menggencarkan sejumlah program, di antaranya Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami, Masyarakat Siaga Tsunami, serta BMKG Goes To School. Hingga kini, enam desa di DIY telah diakui sebagai Masyarakat Siaga Tsunami, sementara program edukasi di sekolah telah menjangkau 166 sekolah dengan lebih dari 20 ribu peserta.

    Program-program tersebut dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam merespons tanda bahaya serta memahami peringatan dini. Dwikorita menegaskan, implementasi 12 Indikator Tsunami Ready yang ditetapkan UNESCO-IOC, seperti pembangunan rambu evakuasi, peta bahaya tsunami, hingga rencana kontinjensi, harus segera diwujudkan di daerah-daerah pesisir.

    “Jika indikator tersebut dipenuhi, target zero victim bukan mustahil tercapai. Kuncinya adalah sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dalam membangun kesiapsiagaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Dwikorita berharap SLG di Kulon Progo ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam meneruskan ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari program ini.

    “Bencana memang tidak bisa kita cegah, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Dengan kesiapsiagaan, kita tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memastikan pembangunan dan pariwisata tetap berkelanjutan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo, Ahmad Ambar Purwoko, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) di Kulon Progo. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana gempabumi dan tsunami. 

  • YLKI Desak Pemprov DKI Sediakan Food Tray MBG Halal

    YLKI Desak Pemprov DKI Sediakan Food Tray MBG Halal

    Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan ompreng (food tray) yang terjamin halal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Sampai dengan persoalan kehalalan ‘food tray’ yang harus bisa dijamin keamanannya,” kata Ketua YLKI Niti Emiliana dilansir dari Antara.

    Niti mengatakan bila food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif.

    Kemudian, selain kehalalan, perlunya ada jaminan keamanan dari kandungan makanan yang diawasi oleh ahli gizi profesional.

    “Kami mendesak perlu adanya tenaga ahli gizi yang profesional dan terlatih untuk memastikan gizi yang seimbang,” ucapnya.

    Nantinya ahli gizi juga memantau distribusi program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia, sehingga makanan yang disajikan bisa terjamin kualitas dan gizinya untuk dikonsumsi.

    Dengan demikian, YLKI mendesak pemerintah untuk memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat.

    Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan hasil investigasi dugaan ompreng MBG yang mengandung minyak babi.

    Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, menegaskan untuk Program MBG saat ini sebagian besar ompreng yang digunakan masih produksi dalam negeri yang rata-rata menggunakan minyak nabati sebagai bahan untuk mencetak alat makan tersebut.

    Sebelumnya, pada Senin (8/9), Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan, pihaknya berencana mengunjungi pabrik di China sebagai produsen ompreng makanan untuk program MBG.

    Dia menyampaikan upaya tersebut dilakukan untuk memeriksa kesesuaian prosedur produksi peralatan makan tersebut dengan prinsip halal, mengingat adanya isu kontaminasi minyak babi pada produk tersebut.

    Dikatakan, sebagian ompreng makanan yang digunakan dalam program MBG diimpor dari China, karena produsen lokal tidak mampu memenuhi kekurangan 70 juta ompreng.