Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Diterima Raja dan Ratu Belanda, Bahas Apa?

    Prabowo Diterima Raja dan Ratu Belanda, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/9/2025). 

    Kunjungan Presiden Prabowo ke Istana Huis ten Bosch menjadi momen istimewa karena tidak hanya disambut oleh Raja Willem-Alexander sebagai Kepala Negara Belanda, tetapi juga Ratu Máxima. Mengingat, penyambutan oleh raja dan ratu secara bersamaan ini merupakan suatu hal yang jarang terjadi dan menjadi bentuk penghormatan tinggi Kerajaan Belanda.

    Setibanya di Istana Huis ten Bosch, Prabowo langsung berjalan menaiki tangga utama menuju pintu masuk Istana. Presiden Ke-8 RI itu kemudian dipersilakan mengisi buku tamu untuk merekam kehadiran dan momen bersejarah kunjungan pemimpin negara sahabat di Istana tersebut. 

    Usai pengisian buku tamu, Kepala negara selanjutnya menuju DNA Room, salah satu ruang kehormatan di Istana. Di ruang tersebut, Presiden disambut langsung oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima. Kehangatan sambutan keduanya mencerminkan eratnya hubungan antara Indonesia dan Belanda yang terus berkembang dari masa ke masa. 

    Pertemuan dilanjutkan dengan sesi foto resmi bersama sebagai penanda awal pertemuan. Usai sesi foto, pertemuan resmi pun dimulai dalam suasana akrab dan penuh rasa saling menghormati. 

    Prabowo bersama Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima berdiskusi mengenai berbagai isu penting, termasuk penguatan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis.

    “Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama Indonesia dan Belanda untuk terus mempererat hubungan, serta memperluas peluang kerja sama di masa mendatang,” tandas Prabowo.

  • Prabowo Diterima Raja dan Ratu Belanda, Bahas Apa?

    Prabowo Diterima Raja dan Ratu Belanda, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/9/2025). 

    Kunjungan Presiden Prabowo ke Istana Huis ten Bosch menjadi momen istimewa karena tidak hanya disambut oleh Raja Willem-Alexander sebagai Kepala Negara Belanda, tetapi juga Ratu Máxima. Mengingat, penyambutan oleh raja dan ratu secara bersamaan ini merupakan suatu hal yang jarang terjadi dan menjadi bentuk penghormatan tinggi Kerajaan Belanda.

    Setibanya di Istana Huis ten Bosch, Prabowo langsung berjalan menaiki tangga utama menuju pintu masuk Istana. Presiden Ke-8 RI itu kemudian dipersilakan mengisi buku tamu untuk merekam kehadiran dan momen bersejarah kunjungan pemimpin negara sahabat di Istana tersebut. 

    Usai pengisian buku tamu, Kepala negara selanjutnya menuju DNA Room, salah satu ruang kehormatan di Istana. Di ruang tersebut, Presiden disambut langsung oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima. Kehangatan sambutan keduanya mencerminkan eratnya hubungan antara Indonesia dan Belanda yang terus berkembang dari masa ke masa. 

    Pertemuan dilanjutkan dengan sesi foto resmi bersama sebagai penanda awal pertemuan. Usai sesi foto, pertemuan resmi pun dimulai dalam suasana akrab dan penuh rasa saling menghormati. 

    Prabowo bersama Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima berdiskusi mengenai berbagai isu penting, termasuk penguatan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis.

    “Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama Indonesia dan Belanda untuk terus mempererat hubungan, serta memperluas peluang kerja sama di masa mendatang,” tandas Prabowo.

  • BGN Siap Bentuk Tim Investigasi Gabungan untuk Tangani Kasus Keracunan MBG

    BGN Siap Bentuk Tim Investigasi Gabungan untuk Tangani Kasus Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pembentukan tim investigasi gabungan untuk mengusut kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Nanik mengungkapkan, sebelum memasuki ruang konferensi dirinya baru saja berkomunikasi dengan Kepala BIN dan Kapolri. Keduanya menyatakan siap membantu proses investigasi.

    “Memang tim investigasi ini kita bentuk dua. Pertama dari internal BGN melalui deputi pengawasan dan pemantauan, yang akan bekerja sama dengan kepolisian, BIN, Dinkes, BPOM, serta pemda setempat,” jelas Nanik.

    Selain tim gabungan bersama aparat negara, BGN juga membentuk tim investigasi independen. Tim ini terdiri dari para pakar lintas disiplin ilmu, mulai dari ahli kimia, farmasi, hingga chef.

    BGN menegaskan transparansi akan tetap dijaga dalam proses investigasi, meski ada aspek tertentu yang harus disesuaikan dengan pertimbangan keamanan nasional.

    “Jadi ini sekumpulan dari yang independen, dari berbagai disiplin ilmu. Pertanyaannya apakah dibuka? Ya, nanti kalau tidak membahayakan keadaan negara, kami akan buka. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tandas Nanik.

  • BGN Siapkan Hotline Pengaduan Program MBG Secara Online

    BGN Siapkan Hotline Pengaduan Program MBG Secara Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan hotline khusus bagi masyarakat untuk melaporkan segala persoalan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah dalam pelaksanaan program tersebut.

    Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang, menyatakan hotline akan segera aktif agar orang tua, guru, wartawan, maupun masyarakat umum bisa melapor dengan cepat jika menemukan masalah di lapangan.

    “Ini kami sudah siapkan, nanti ada hotline. Masyarakat, orang tua, semua siapapun, atau wartawan, boleh melaporkan apapun yang terjadi. Ini akan sangat membantu kami untuk bisa mengambil tindakan cepat,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jumat (26/9/2025).

    Nanik mengungkapkan, rencana awal hotline bahkan sempat akan menggunakan nomor pribadi pejabat BGN karena mendesaknya kebutuhan laporan cepat. Namun kemudian diputuskan untuk menyiapkan sistem resmi agar lebih terkelola.

    “Kalau apa-apa harus cek, kelamaan kalau nunggu bangun sistem. Tapi katanya minggu ini kelar lah untuk hotline itu,” jelasnya.

    Sambil menunggu hotline resmi berjalan, masyarakat bisa menggunakan kanal aduan yang sudah tersedia. BGN telah membuka platform BGN.lapor.co.id serta kanal media sosial resmi yang aktif menerima pesan langsung (DM).

    “Jadi sementara sebelum hotline nanti berlaku, saluran-saluran sudah kami sediakan,” tambah Nanik.

  • Bakal Ada Perpres Guru Bakal Dapat Jatah MBG, BGN: Untuk Cek Kualitas Menu

    Bakal Ada Perpres Guru Bakal Dapat Jatah MBG, BGN: Untuk Cek Kualitas Menu

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut bahwa aturan baru tengah disiapkan agar kepala sekolah, guru UKS, maupun relawan ikut mencicipi progam makan siang gratis (MBG) sebelum dibagikan kepada murid.

    Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menekankan bahwa dengan langkah-langkah ini, BGN berharap ke depan kualitas program MBG bisa semakin terjaga meski masih harus menghadapi keterbatasan tenaga gizi berpengalaman.

    “Selama ini guru ini kan nggak ada jatah. Jadi mungkin kalau mencicipi juga nanti takut ngambil jatah murid. Nah, pada perpres yang baru nanti, yang akan segera keluar, itu ditambahkan bahwa guru dan juga relawan yang mengantar-ngantar itu ke ibu hamil akan memperoleh makanan gratis,” ucapnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jumat (26/9/2025).

    Di sisi lain, dia juga merespons pernyataan seorang ahli gizi yang viral di media sosial usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR. Ahli gizi tersebut menilai masih banyak tenaga ahli di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang minim pengalaman sehingga berdampak pada kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Nanik menegaskan bahwa pihaknya memang kekurangan tenaga ahli gizi berpengalaman. Karena itu, banyak lulusan baru yang akhirnya direkrut.

    “Kalau mau nyari yang berpengalaman, mau ke mana? Yang tidak berpengalaman aja sekarang sudah kekurangan. Jadi saya umumkan lagi, silakan para ahli gizi se-Indonesia mendaftar ke dapur-dapur MBG, karena kami butuh. Lebih senang lagi kalau ada yang sudah berpengalaman,” ujar Nanik

    Meski begitu, Nanik menekankan bahwa tenaga muda tetap bisa diandalkan. Mengingat di era globalisasi informasi dan pendidikan sudah mudah untuk diakses.

    “Kita harus percaya anak-anak muda sekarang, mereka pintar-pintar. Dengan medsos, gampang sekali dididik. Kalau ada salah-salah, mari kita perbaiki, tapi kasih kesempatan mereka juga. Daripada menganggur, lebih baik mereka ikut bekerja di dapur MBG,” ucapnya.

    Selain soal tenaga ahli, Nanik juga mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan di lapangan. Dia menyoroti praktik dapur yang tidak disiplin mengikuti SOP memasak, misalnya makanan yang seharusnya dimasak pukul 2 dini hari malah dimasak malam sebelumnya karena faktor kelelahan.

    “Kami teledor karena pengawasan tidak berjalan maksimal. Padahal ada CCTV di dapur yang bisa dicek. Seharusnya SPPG dan korwil turun ke lapangan, bukan hanya telepon-telepon,” tegasnya.

    Untuk menutup celah penyimpangan, BGN akan memperkuat sistem dengan teknologi barcode pada ompreng makanan. Barcode ini akan memastikan makanan hanya boleh dikonsumsi dalam rentang waktu tertentu dan mencegah adanya intervensi dari pihak luar, termasuk potensi persaingan dengan kantin sekolah.

    “Ini juga harus diwaspadai. Kalau tanpa barcode tadi bisa juga ada tangan jahil ya. Jadi semua potensi, ada kemungkinan intervensi orang yang nggak suka itu juga harus diwaspadai lewat barcode,” kata Nanik.

  • Investigasi Keracunan MBG, BGN Sebut Pemilik Dapur dan SPPG Bisa Dipidana

    Investigasi Keracunan MBG, BGN Sebut Pemilik Dapur dan SPPG Bisa Dipidana

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan investigasi bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini juga bisa ditangani secara pidana agar tidak ada kasus berulang.

    Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan dari berbagai sisi untuk memastikan penyebab kasus. Sebab, dia tidak ingin kasus keracunan MBG semakin banyak di Indonesia.

    “Saya minta BIN turun sekarang. Karena dari kepolisian juga sudah turun. Jadi ada penyelidikan bersama,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jumat (26/9/2025).

    Lebih lanjut, Nanik menegaskan bahwa kasus ini berpotensi dipidanakan apabila ditemukan unsur kriminal.

    “Kalau ada unsur-unsur pidana, kita pidanakan. Siapapun itu kita pidanakan. Misalnya dari sampel ditemukan racun yang tidak ada kaitannya dengan bahan makanan. Ya, kita pidanakan. Baik itu pemilik dapur, maupun SPPG-nya, atau yang terlibat di dapur itu,” tegasnya.

    Selain langkah hukum, BGN juga menekankan evaluasi internal melalui perbaikan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG. Hal ini dilakukan agar program yang menyasar jutaan penerima manfaat tetap berjalan aman dan kredibel.

    “Dari SOP kami melakukan perbaikan. Jadi semua hal akan dilihat dari berbagai sisi, supaya kasus serupa tidak terulang,” tandas Nanik.

    Korban Keracunan MBG Tembus 5000 Orang

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. 

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

  • Akui Kekurangan Tenaga Kerja, BGN Ajak Ahli Gizi Daftar ke Dapur MBG

    Akui Kekurangan Tenaga Kerja, BGN Ajak Ahli Gizi Daftar ke Dapur MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa lembaganya tengah mengalami kekurangan tenaga ahli gizi untuk mendukung operasional dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Selasa (26/9/2025), Nanik mengajak para ahli gizi di seluruh Indonesia untuk ikut serta dalam program tersebut.

    “Silakan para ahli gizi se-Indonesia untuk mendaftar ke dapur-dapur MBG, dapur SPPG. Karena kami kekurangan ahli gizi. Lebih senang lagi kalau yang sudah berpengalaman,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa saat ini hampir seluruh tenaga gizi yang ada di sekolah-sekolah sudah terserap, sementara kebutuhan masih terus meningkat. 

    Oleh karena itu, kata Nanik, BGN juga merekrut tenaga gizi baru yang sebagian besar merupakan lulusan muda.

    “Kalau memang dari DPR merekomendasikan kami harus mengambil di mana, kami akan ambil. Masalahnya tidak ada stok. Jadi yang ada baru-baru itulah yang kami rekrut. Dan kita harus percaya anak-anak muda sekarang kan pintar-pintar, gampang sekali dididik,” kata Nanik.

    Dia menekankan pentingnya memberi kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam program nasional ini.

    Nanik berharap dengan keterlibatan para ahli gizi, baik berpengalaman maupun yang baru lulus, kualitas program MBG dapat terus ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia.

    “Kalau ada salah-salah mari kita perbaiki, tapi kasih kesempatan mereka juga untuk bisa bekerja di dapur MBG daripada menganggur,” tandas Nanik.

  • Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri, Istana: Yang Utama Bentukan Presiden

    Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri, Istana: Yang Utama Bentukan Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto mengatakan tim reformasi bentukan Prabowo Subianto akan bekerja sama dengan tim reformasi bentukan Polri.

    Seperti diketahui, Polri telah membentuk tim reformasi Polri yang diisi oleh jajaran kepolisian.

    “Jadi tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi. Sehingga kemudian nanti akan misalnya di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden,” jelas Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Jumat (26/9/2025).

    Bambang menyebut ada sekitar 7 sampai 9 orang yang akan masuk dalam jajaran komite reformasi Polri bentukan Prabowo. Dia belum bisa memastikan rincian nama-nama yang masuk dalam tim reformasi polri, tetapi salah satunya adalah Mahfud MD.

    Dia mengatakan pembentukan tim reformasi Polri masih menunggu Prabowo kembali ke Indonesia setelah kunjungan kerja di luar negeri.

    “Nunggu presiden datang aja dari luar negeri,” sambungnya.

    Pembentukan komite reformasi Polri, katanya, bersifat Ad Hoc yang bekerja selama enam bulan.

    Dalam konferensi pers Jumat (19/9/2025), Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyebut Mahfud MD salah satu calon pengurus komite reformasi polri.

    “Termasuk salah satunya,” kata Prasetyo.

    Prasetyo menjelaskan pembentukan tim reformasi polri merupakan komitmen Presiden Prabowo menjawab tuntutan massa dan meningkatkan kualitas di tubuh Polri.

    “Jadi berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian memang itu bagian dari komitmen pemerintah, komitmen Bapak Presiden dan sekarang sedang proses untuk meminta kesediaan para tokoh-tokoh yang berkenaan,” ucapnya

  • Keracunan MBG, Terjadi di 70 Lokasi dan 5.914 Korban

    Keracunan MBG, Terjadi di 70 Lokasi dan 5.914 Korban

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. 

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb).

    Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah. 

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang berkomitmen memperketat pengawasan dan memastikan korban mendapatkan penanganan serta pembiayaan pengobatan.

    “Untuk segera, kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan,” tandas Nanik.

  • RUU BUMN: Menteri dan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Akomodir Putusan MK

    RUU BUMN: Menteri dan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Akomodir Putusan MK

    Binis.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003 telah mendapatkan persetujuan dari DPR dan Pemerintah untuk diubah menjadi UU, Jumat (26/9/2025).

    Ketua Panitia Kerja, Andre Rosiade menjelaskan terdapat 84 pasal yang diubah dalam RUU BUMN. Salah satu poin yang diatur adalah larangan menteri dan wakil menteri untuk merangkap jabatan.

    “Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025,” jelasnya dalam rapat kerja Komisi VI bersama pemerintah di ruang Komisi VI, Jumat (26/9/2025).

    Keputusan ini juga mendapat respons positif dari delapan fraksi partai. Dalam pandangan mini fraksi, mereka kompak menyetujui larangan rangkap jabatan tersebut agar kinerja menteri maupun wakil menteri berjalan maksimal dan mencegah terjadinya kepentingan pribadi.

    Lebih lanjut, Andre menambahkan bahwa nantinya Kementerian BUMN berganti menjadi Badan Pengaturan BUMN. 

    “Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN y ang selanjutnya disebut BP BUMN. Jadi tadi namanya Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN,” ucap Andre.

    Terkait apakah BP BUMN akan melebur dengan BP Danantara. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan BP BUMN tidak akan setara dengan BP Danantara. 

    Dia menjelaskan BP BUMN berperan sebagai regulator sedangkan BP Danantara sebagai operator untuk menjalankan fungsi usaha milik negara.

    “Kalau ini [BP BUMN] kan fungsinya regulator. Kalau BP Danantara kan eksekutor buat pelaksanaan untuk operatornya. Kalau ini regulator.Danantaranya operator ya. Yang untuk menjalankan fungsi usahanya ada di BP Danantara,” jelasnya di komplek parlemen.

    Draft RUU BUMN telah disetujui untuk diambil keputusan dalam rapat paripurna terdekat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar resmi menjadi Undang-Undang.