Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Mendiktisaintek Harap Kampus Lebih Berperan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Ini Alasannya

    Mendiktisaintek Harap Kampus Lebih Berperan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Ini Alasannya

    Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengajak segenap unsur di perguruan tinggi untuk dapat menginspirasi munculnya medium-medium industri baru, yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hingga pendapatan perkapita negara.

    Menurut Brian, ruang-ruang kampus yang diisi oleh segenap akademisi merupakan harapan bagi banyak orang untuk dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Dia pun mengajak supaya segenap penelitian dan pengembangan dapat bersinergi atau linear dengan kebutuhan industri.

    “Jadi, kalau kita lihat bahwa saya lihat di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dunia, selalu ada universitas di belakangnya, selalu ada perguruan tinggi yang menjadi lembaga think tank. Kampus harus memiliki ruangan yang luas untuk riset yang kuat. Kampus perlu lebih berinteraksi dengan industri yang ada karena kalau akademisi-akademisi di kampus tidak mau kerja, kan maka tidak akan ada lagi yang bisa,” ucap Brian dalam kunjungannya di Surabaya, Jumat (26/9/2025).

    Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut juga telah menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, untuk dapat menjadikan kampus menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi tanah air. Kampus, sebut Brian, dapat memilih bidang-bidang industri yang menjadi kekuatan mereka masing-masing. 

    “Silakan, kita pilih bisa masuk ke sektor mana. Pertanian, ketahanan pangan, bisa masuk ke sektor kesehatan, bisa masuk ke industri elektronika, industri kedokteran, dan lain-lain. Semua itu sangat dinantikan oleh 300 juta penduduk Indonesia,” ucapnya.

    Selain itu, Brian pun mengajak kepada segenap akademisi untuk dapat bekerja lebih keras lagi untuk dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dari Indonesia. Dia pun mencontohkan kriteria dari negara adalah memperoleh pendapatan per kapita sebesar US$15.000 per tahun.

    “Kita berkompetisi dengan bangsa-bangsa luar negeri yang lain. Singapura pendapatan per kapita sudah US$80.000, Malaysia sudah US$12.000, sementara kita [Indonesia] masih US$5.400. Jadi, kalau kemarin kita bekerja, sekarang kerja kita harus tiga kali lipat. Effort kita harus terus-menerus mengejar ini karena memang harapan 300 juta itu sangat besar di dunia pendidikan,” tegas Brian. 

    Dirinya pun membayangkan, 10 hingga 15 tahun ke depan bakal muncul industri-industri yang berbasis temuan-temuan riset dari para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi. Dia optimistis, lahirnya industri anak negeri di masa depan dapat mewujudkan kemandirian bangsa serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Memang ini tidak mudah. Ini bukan jalan yang gampang. Kita juga masih lihat dana penelitian kita terbatas, pendapatan kita juga belum maksimal. Karena ini sulit karena ini hal yang tidak mudah, saya serahkan kepada orang-orang terbaik di negeri ini. Kita pasti bisa. Indonesia jangan mau ketinggalan,” pungkasnya.

  • BGN Targetkan Sertifikasi Dapur MBG Rampung dalam Sebulan

    BGN Targetkan Sertifikasi Dapur MBG Rampung dalam Sebulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa proses sertifikasi dapur penyedia makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.

    Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menyatakan  bahwa sertifikasi yang diwajibkan mencakup aspek hygiene dan sanitasi sesuai standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Prosesnya dinilai tidak memakan waktu lama karena dapat langsung diajukan ke dinas kesehatan setempat.

    “Kalau untuk sertifikasi halal sekarang bisa online. Sementara sertifikasi untuk hygiene dan sanitasi bisa langsung minta ke Dinkes datang, satu hari atau dua hari juga bisa kelar. Makanya kita kasih waktu satu bulan,” jelas Nanik.

    Lebih lanjut, dia menerangkan, BGN sejak awal sudah memiliki petunjuk teknis (Juknis) yang substansinya sama dengan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes. Kontennya mencakup ketersediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem pengelolaan sampah, kualitas udara, hingga standar ruang produksi.

    “Jadi sebetulnya ini tinggal formalitas saja. Hampir semuanya sudah ada. Tinggal Dinkes menyamakan dan mengeluarkan suratnya,” kata Nanik.

    Polemik Data Sertifikasi

    Terkait pernyataan sejumlah pihak yang menyebut baru 34 SPPG memiliki sertifikat, Nanik mengaku tidak mengetahui sumber data tersebut.

    “Kan katanya siapa Pak [Kepala KSP] Qodari apa siapa itu nyebut. Saya juga nggak tahu data dari mana. Tapi dalam arti saya nggak tahu Pak Qodari ini datanya dari mana,” ujarnya.

    BGN, lanjut Nanik, memiliki standar sendiri yang wajib dipenuhi semua mitra penyedia makanan.

    “Kalau nggak ada IPAL ya nggak bisa jalan. Itu syarat mutlak,” tegasnya.

    BGN menekankan bahwa percepatan sertifikasi ini penting untuk menjaga keamanan pangan sekaligus memastikan keberlangsungan program MBG yang menjadi prioritas nasional.

    Nanik menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kemenkes agar proses sertifikasi berjalan cepat tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

    “Nah hanya karena kemudian ini Pak Qodari menyoal SLHS, ya sudah kita minta aja. Satu bulan lo minta lah surat, wong kamu sudah punya bangunannya. Ini kan tinggal formalitas suratnya doang, masa lama ya kan? Kan tidak harus membangun wong dia sudah punya,” tandas Nanik.

  • Keracunan MBG Hampir 6.000 Kasus, Kapolri Janji Transparan ke Publik

    Keracunan MBG Hampir 6.000 Kasus, Kapolri Janji Transparan ke Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji penanganan kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditangani secara serius dan transparan.

    Hal tersebut disampaikan Sigit di sela-sela acara penguatan rohani anggota Polri yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

    Sigit pun mengaku sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mendalami kasus siswa keracunan makanan MBG tersebut di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Polri saat ini sudah turun ke lapangan untuk mendalami kasus itu satu per satu,” tuturnya.

    Sayangnya, Sigit tidak menjelaskan lebih rinci terkait tahapan penanganan perkara keracunan MBG tersebut. Dia memastikan bahwa penanganan kasus itu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.

    “Nanti secara resmi akan kita informasikan perkembangannya,” katanya.

    Kasus Keracunan Makanan Lebih dari 5.914 Kasus di 70 Lokasi

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Jumlah orang yang keracunan sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah.

  • Enggan Basa-Basi, BGN Ancam Pidana Pemilik Dapur

    Enggan Basa-Basi, BGN Ancam Pidana Pemilik Dapur

    Bisnis.com, JAKARTA – Angka keracunan program prioritas Presiden Prabowo yakni makan bergizi gratis (MBG) sudah menembus 6.000 angka, sedikitnya terjadi di 70 lokasi di Indonesia. BGN pun mengancam akan mempidana pihak dapur jika ditemukan kelalaian.

    Peristiwa ini juga menjadi viral dan menimbulkan kekhawatiran dari orang tua, sebab tidak ingin anak-anaknya menjadi korban keracunan dari oknum yang lalai saat di dapur MBG.

    Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menginvestigasi bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini juga bisa ditangani secara pidana agar tidak ada kasus berulang.

    Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan dari berbagai sisi untuk memastikan penyebab kasus. Sebab, dia tidak ingin kasus keracunan MBG semakin banyak di Indonesia.

    “Saya minta BIN turun sekarang. Karena dari kepolisian juga sudah turun. Jadi ada penyelidikan bersama,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jumat (26/9/2025).

    Lebih lanjut, Nanik menegaskan bahwa kasus ini berpotensi dipidanakan apabila ditemukan unsur kriminal.

    “Kalau ada unsur-unsur pidana, kita pidanakan. Siapapun itu kita pidanakan. Misalnya dari sampel ditemukan racun yang tidak ada kaitannya dengan bahan makanan. Ya, kita pidanakan. Baik itu pemilik dapur, maupun SPPG-nya, atau yang terlibat di dapur itu,” tegasnya.

    Selain langkah hukum, BGN juga menekankan evaluasi internal melalui perbaikan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG. Hal ini dilakukan agar program yang menyasar jutaan penerima manfaat tetap berjalan aman dan kredibel.

    “Dari SOP kami melakukan perbaikan. Jadi semua hal akan dilihat dari berbagai sisi, supaya kasus serupa tidak terulang,” tandas Nanik.

    Cegah Korupsi MBG, Pakai Virtual Account

    Nanik S. Deyang menuturkan telah menerapkan sistem pembayaran pakai virtual account bersama membuat dana hanya bisa dicairkan jika disetujui oleh dua pihak sekaligus, yakni Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra dapur.

    “Dana MBG langsung masuk dari KPPN ke dapur SPPG melalui rekening virtual. Uang ini tidak bisa diambil sepihak, baik oleh SPPG maupun mitra. Harus ada persetujuan keduanya,” jelas Nanik.

    Nanik merinci, setiap paket MBG senilai Rp15.000 sudah memiliki alokasi yang jelas yakni Rp2.000 untuk sewa usaha (gedung, peralatan, hingga wadah makanan). Lalu, Rp3.000 untuk biaya operasional (gaji karyawan, listrik, gas, transportasi, hingga internet). Kemudian, sebanyak Rp10.000 untuk bahan baku makanan.

    “Kadang ada salah paham seolah-olah mitra mengambil keuntungan besar. Padahal dana sewa itu bukan profit, melainkan investasi. Kalau investasinya miliaran untuk dapur besar, balik modalnya bisa lima tahun. Jadi tidak serta-merta untung,” tegas Nanik.

    Menurutnya, kontrol belanja bahan baku juga sangat ketat. Setiap transaksi bisa dipantau melalui dashboard harga yang dimiliki SPPG.

    “Kalau harga wortel di dashboard Rp12.000 per kilo, tapi supplier menawarkan Rp14.000, maka mitra berhak menolak. Jadi markup harga bisa segera ketahuan. Itu yang membuat ruang korupsi sangat kecil,” katanya.

    Nanik menambahkan, sisa dana pun tetap tersimpan di rekening bersama dan tidak bisa ditarik.

    “Kalau belanja harian lebih kecil, kelebihan tetap ada di rekening. Tidak bisa diambil yayasan, tidak bisa diambil SPPG. Semua ada audit dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, menanggapi tudingan adanya penyalahgunaan dana MBG, Nanik menilai isu itu kerap muncul karena ketidaktahuan publik terhadap konstruksi anggaran.

    “Orang melihat angka Rp15.000 lalu dikira besar sekali. Padahal setelah dihitung, Rp10.000 habis untuk bahan baku, Rp5.000 sisanya untuk operasional dan sewa. Jadi, kalau ada yang bilang ini ladang korupsi, itu salah besar,” pungkas Nanik.

  • BGN Siapkan Sistem Barcode MBG untuk Tingkatkan Keamanan

    BGN Siapkan Sistem Barcode MBG untuk Tingkatkan Keamanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerapkan sistem barcode pada makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat.

    Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa barcode tersebut akan dipasang langsung di wadah makanan (ompreng) yang didistribusikan.

    “Nanti kami pasang barcode di ompreng anak-anak. Di situ akan tertulis batas waktu konsumsi, misalnya hanya boleh dimakan sampai jam sekian. Jadi lebih jelas dan terjamin,” kata Nanik saat konferensi pers di Kantor BGN, Jumat (26/9/2025).

    Nanik menambahkan, penerapan barcode akan dilakukan secara bertahap di seluruh dapur MBG di Indonesia, sambil menunggu kesiapan teknis dari para mitra penyedia makanan.

    Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh pasca kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa penerima program MBG. Dengan adanya barcode, pihak sekolah maupun orang tua bisa lebih mudah memantau keamanan makanan.

    “Ini untuk menekan risiko makanan basi atau tidak layak konsumsi. Jadi bukan hanya soal distribusi cepat, tapi juga jaminan keamanan bagi anak-anak,” tegas Nanik.

    Nanik juga mengatakan bahwa mekanisme keuangan yang diterapkan melalui virtual account bersama membuat dana hanya bisa dicairkan jika disetujui oleh dua pihak sekaligus, yakni Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra dapur.

    “Dana MBG langsung masuk dari KPPN ke dapur SPPG melalui rekening virtual. Uang ini tidak bisa diambil sepihak, baik oleh SPPG maupun mitra. Harus ada persetujuan keduanya,” jelas Nanik.

    Nanik merinci, setiap paket MBG senilai Rp15.000 sudah memiliki alokasi yang jelas yakni Rp2.000 untuk sewa usaha (gedung, peralatan, hingga wadah makanan). Lalu, Rp3.000 untuk biaya operasional (gaji karyawan, listrik, gas, transportasi, hingga internet). Kemudian, sebanyak Rp10.000 untuk bahan baku makanan.

    “Kadang ada salah paham seolah-olah mitra mengambil keuntungan besar. Padahal dana sewa itu bukan profit, melainkan investasi. Kalau investasinya miliaran untuk dapur besar, balik modalnya bisa lima tahun. Jadi tidak serta-merta untung,” tegas Nanik.

    Menurutnya, kontrol belanja bahan baku juga sangat ketat. Setiap transaksi bisa dipantau melalui dashboard harga yang dimiliki SPPG.

    “Kalau harga wortel di dashboard Rp12.000 per kilo, tapi supplier menawarkan Rp14.000, maka mitra berhak menolak. Jadi markup harga bisa segera ketahuan. Itu yang membuat ruang korupsi sangat kecil,” katanya.

  • Daftar Nomor Kontak Darurat Saat Kondisi Gawat, dari Ambulans hingga Pemadam Kebakaran

    Daftar Nomor Kontak Darurat Saat Kondisi Gawat, dari Ambulans hingga Pemadam Kebakaran

    Daftar nomor darurat penting: Ambulans 118/119, Pemadam 113, Polisi 110, SAR 115, Posko Bencana 129, dan Panggilan Darurat 112. Hubungi saat gawat.

    Bisnis.com, JAKARTA – Saat kondisi darurat atau gawat biasanya Anda selalu membutuhkan pertolongan.

    Selain pertolongan orang terdekat, ada juga kondisi Anda membutuhkan bantuan tim khusus seperti ambulan saat kondisi medis gawat, atau pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran.

    Kadangkala, Anda bingung harus menghubungi siapa saat kondisi darurat tersebut, padahal layanan gawat tersebut sudah menyediakan nomor hotline yang bisa Anda hubungi.

    Berikut daftar nomor darurat yang bisa Anda hubungi saat kondisi gawat

    Ambulans (118 atau 119)
    Pemadam kebakaran = 113
    Polisi = 110
    SAR/BASARNAS = 115
    Posko bencana alam = 129
    Posko Kewaspadaan Nasional = 122
    Informasi dan perbaikan kerusakan dan gangguan listrik = 123
    Hotline Covid-19 = 119
    Palang Merah Indonesia atau PMI = (021) 7992325
    Sentra Informasi Keracunan BPOM (1500-533)
    Panggilan Darurat (112)

  • Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan 1447 H Tanggal 18 Februari 2026

    Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan 1447 H Tanggal 18 Februari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah pada 18 Februari.

    Berdasarkan peninjauan ulang data astronomis global dan validasi Parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), 1 Ramadan 1447 H diputuskan jatuh pada hari Rabu Legi, 18 Februari 2026 Masehi.

    Dilansir dari majelistablighpwmjateng.com, penetapan awal bulan baru didasarkan pada dua parameter Kalender Global (PKG) sesuai dengan keputusan Tanfidz Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan hasil Muktamar Turki 2016 tentang penyatuan kalender Hijriah.

    Untuk 1 Ramadan 1447 H, Parameter Kalender Global 1 (PKG 1) tidak terpenuhi, namun Parameter Kalender Global 2 (PKG 2) terpenuhi. Hal ini disebabkan Ijtimak terjadi sebelum fajar di New Zealand, dan syarat ketinggian Bulan >5° serta elongasi Bulan >8° tercapai setelah pukul 24:00 UTC di daratan benua Amerika, khususnya di wilayah barat laut Alaska.

    Namun, kawasan di Alaska yang memenuhi kriteria ini menjadi titik perdebatan. Otoritas penentuan awal bulan di Turki, Diyanet, yang juga menggunakan parameter KHGT, menetapkan bahwa kawasan tersebut tidak diperhitungkan.

    Diyanet berpendapat bahwa wilayah yang memenuhi PKG berada di Kepulauan Aleutian dan Fox di Samudera Pasifik, yang secara geografis terpisah dari daratan Amerika.

    Selain itu, Diyanet menambahkan alasan kepadatan penduduk yang sangat rendah di kawasan tersebut sebagai pertimbangan, sehingga menurut Diyanet, 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 19 Februari 2026 M.

  • DPR Usul Kaji Ulang Regulasi CHT Usai Cukai Rokok Tak Naik

    DPR Usul Kaji Ulang Regulasi CHT Usai Cukai Rokok Tak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR berharap pemerintah mengkaji ulang seluruh aturan soal cukai hasil tembakau (CHT) untuk menekan praktik ilegal dan mengoptimalkan penerimaan negara.

    Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok pada 2026 menunjukkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memahami permasalahan fundamental di persoalan cukai hasil tembakau.

    “Menurut saya langkah Pak Purbaya untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau di 2026 itu adalah langkah yang tepat dan perlu diberikan dukungan,” kata Misbakhun dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Dia berharap keputusan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kajian menyeluruh terhadap regulasi cukai. Evaluasi yang komprehensif juga penting untuk memastikan potensi praktik ilegal bisa ditekan, penerimaan negara tetap terjaga, dan jutaan pekerja yang bergantung pada industri tembakau terlindungi.

    Ketua Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara (APPTN), Samukrah menilai moratorium kenaikan CHT dinilai bisa meredakan industri hasil tembakau (IHT) dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Kami harap dengan cukai tidak naik, tekanan pabrik rokok bisa berkurang dan mereka bisa kembali menyerap tembakau petani,” kata Samukrah dalam keterangannya, Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, kondisi IHT tahun ini terpuruk akibat kebijakan cukai yang salah dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut membuat munculnya ancaman PHK terhadap pekerja.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Purbaya telah menemui Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok lndonesia (Gappri) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat (26/9/2025) siang.

    Menurutnya, Gappri menyatakan tarif cukai rokok 2026 tidak perlu diubah. Sesuai jawaban pengusaha rokok itu, Purbaya memutuskan tidak akan menaikkan maupun menurunkan cukai rokok.

    “Jadi, tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin,” jelasnya.

    Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal terutama rokok, baik rokok ilegal dari luar negeri maupun dalam negeri.

  • BGN Tepis Isu Korupsi di MBG, Klaim Sudah Transparan

    BGN Tepis Isu Korupsi di MBG, Klaim Sudah Transparan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa pengelolaan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa diselewengkan atau dikorupsi.

    Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menekankan mekanisme keuangan yang diterapkan melalui virtual account bersama membuat dana hanya bisa dicairkan jika disetujui oleh dua pihak sekaligus, yakni Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra dapur.

    Hal ini ditegaskan dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    “Dana MBG langsung masuk dari KPPN ke dapur SPPG melalui rekening virtual. Uang ini tidak bisa diambil sepihak, baik oleh SPPG maupun mitra. Harus ada persetujuan keduanya,” jelas Nanik.

    Nanik merinci, setiap paket MBG senilai Rp15.000 sudah memiliki alokasi yang jelas yakni Rp2.000 untuk sewa usaha (gedung, peralatan, hingga wadah makanan). Lalu, Rp3.000 untuk biaya operasional (gaji karyawan, listrik, gas, transportasi, hingga internet). Kemudian, sebanyak Rp10.000 untuk bahan baku makanan.

    “Kadang ada salah paham seolah-olah mitra mengambil keuntungan besar. Padahal dana sewa itu bukan profit, melainkan investasi. Kalau investasinya miliaran untuk dapur besar, balik modalnya bisa lima tahun. Jadi tidak serta-merta untung,” tegas Nanik.

    Menurutnya, kontrol belanja bahan baku juga sangat ketat. Setiap transaksi bisa dipantau melalui dashboard harga yang dimiliki SPPG.

    “Kalau harga wortel di dashboard Rp12.000 per kilo, tapi supplier menawarkan Rp14.000, maka mitra berhak menolak. Jadi markup harga bisa segera ketahuan. Itu yang membuat ruang korupsi sangat kecil,” katanya.

    Nanik menambahkan, sisa dana pun tetap tersimpan di rekening bersama dan tidak bisa ditarik.

    “Kalau belanja harian lebih kecil, kelebihan tetap ada di rekening. Tidak bisa diambil yayasan, tidak bisa diambil SPPG. Semua ada audit dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, menanggapi tudingan adanya penyalahgunaan dana MBG, Nanik menilai isu itu kerap muncul karena ketidaktahuan publik terhadap konstruksi anggaran.

    “Orang melihat angka Rp15.000 lalu dikira besar sekali. Padahal setelah dihitung, Rp10.000 habis untuk bahan baku, Rp5.000 sisanya untuk operasional dan sewa. Jadi, kalau ada yang bilang ini ladang korupsi, itu salah besar,” pungkas Nanik.

  • BGN Sebut Sejumlah SPPG yang Lalai Telah Ditutup Sementara

    BGN Sebut Sejumlah SPPG yang Lalai Telah Ditutup Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menegaskan dapur yang terbukti lalai akan segera ditutup sementara, bahkan dinonaktifkan jika pelanggaran berulang.

    “Sudah ada dapur yang kami nonaktifkan, bahkan kami beri surat peringatan keras. Kalau kejadian terulang, langsung dikeluarkan dari program,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, ketegasan ini penting karena status penyelenggara program MBG kini sudah setara calon pegawai negeri (PPK).

    “Mereka harus komit dengan SOP. Tidak adil kalau ada yang bekerja asal-asalan, sementara banyak orang lain ingin ikut program ini dengan serius,” imbuh Nanik.

    Termasuk menanggapi adanya trauma anak akibat kasus keracunan, BGN memastikan pendampingan terus dilakukan oleh koordinator wilayah.

    “Kami minta tim di kabupaten terus mendekati dan mengajak anak-anak berbicara, supaya semangat mereka kembali. Prinsipnya anak-anak ini senang sekali dengan makanan, jadi mudah-mudahan setelah investigasi selesai, program bisa berjalan lagi,” tandas Nanik.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus insiden keracunan atau keamanan pangan terjadi di Indonesia sejak Januari hingga 25 September 2025.

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima manfaat program pangan dilaporkan terdampak sepanjang periode tersebut.

    Data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb).