Category: Bisnis.com Nasional

  • Rommy Bantah Mardiono Terpilih jadi Ketum Secara Aklamasi

    Rommy Bantah Mardiono Terpilih jadi Ketum Secara Aklamasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menyatakan tidak benar bila Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengklaim terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi.

    “Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” ujar Rommy dikutip dari Antara, Minggu (29)9/2025

    Rommy menjelaskan Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum, sementara Mardiono mengklaim telah terpilih sebagai Ketum PPP hingga terbit berita yang mewartakan klaimnya sebelum waktu tersebut.

    “Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” katanya.

    Dia mengatakan pernyataan tersebut bersama Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siroj, dan seluruh Ketua DPW dan DPC PPP se-Indonesia.

    Selain itu, dia mengatakan Mardiono sempat diteriaki gagal, diminta mundur, dan PPP disebut perlu perubahan saat Muktamar ke-10 PPP berlangsung.

    “Dengan demikian, tidak lah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Mardiono di Jakarta, Sabtu (27/9) malam menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    Dia mengatakan keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.

    Lebih lanjut, dia mengatakan sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.

  • 5 Poin Penting Surat Terbuka Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk BGN Soal Keracunan MBG

    5 Poin Penting Surat Terbuka Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk BGN Soal Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus keracunan makanan pada anak sekolah dalam kegiatan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

    Dalam keterangannya, IDAI mengatakan program MBG sejatinya bertujuan mulia untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia, namun kejadian keracunan ini terus berulang yang justru menimbulkan risiko serius bagi keselamatan anak.

    Bahkan, ada balita dan ibu hamil juga yang terkena dampaknya, sehingga kelompok rentan ini sebaiknya turut dimasukkan dalam perhatian utama.

    Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subs Kardio(K) mengatakan bahwa satu anak keracunan saja sudah menjadi masalah, apalagi ini terjadi pada ribuan anak di Indonesia.

    Dia mengatakan diperlukan evaluasi secara menyeluruh atas program ini dan memastikan program yang sedang berjalan itu tepat sasaran terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Indonesia.

    Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, DR Dr Hikari AMbara Sjakti, SpA, SubsHemaOnk(K), menyampaikan, IDAI siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat kesehatan, gizi, dan masa depan yang lebih baik bagi anak Indonesia.

    Dalam surat terbuka untuk Badan Gizi Nasional, IDAI menyampaikan 5 poin penting pada BGN terkait keracunan MBG berikut ini

    1. Keselamatan anak dan kelompok rentan adalah prioritas utama. Anak, balita, dan ibu hamil merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari risiko keracunan makanan.
    2. Keamanan pangan harus diutamakan. Proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan wajib mengikuti standar keamanan pangan (food safety) untuk mencegah kontaminasi.
    3. Kualitas gizi dan keseimbangan menu perlu dijamin. Menu MBG seyogyanya disusun oleh ahli gizi anak dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi anak untuk mendukung tumbuh kembang optimal.
    4. Pengawasan harus diperketat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh kelengkapannya harus tersertifikasi dan senantiasa dimonitor serta dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional.
    5. Prosedur mitigasi dan layanan aduan kasus keracunan harus disiapkan dalam program MBG. Perlu disiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pemberdayaan layanan aduan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada.

  • Ribuan Siswa Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

    Ribuan Siswa Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo menyebut ribuan siswa yang keracunan makan bergizi gratis (MBG) menjadi perhatian dan akan dicarikan penanganan terbaik.

    Ditanya awak media setelah melawat 7 hari ke sejumlah negara, Presiden menyebut akan segera memanggil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan para pejabat yang bertanggung jawab.

    “Kita akan diskusikan. Ini masalah besar [penyediaan MBG di seluruh Indonesia] jadi pasti ada kekurangan dari awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Prabowo di Bandara Halim, Sabtu (27/9/2025).

    Saat yang sama, Presiden menyebut pihaknya berharap proyek makan bergizi gratis yang menyebabkan sejumlah siswa keracunan jangan sampai dipolitisir. “Kita harus waspada,” katanya.

    Menurut Prabowo, tujuan Makan Bergizi Gratis adalah memastikan anak-anak yang sulit akses makanan memiliki makanan yang lumayan bergizi. “Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi untuk memberi makan sehat. Pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi ya,” katanya.

    Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji penanganan kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditangani secara serius dan transparan.

    Hal tersebut disampaikan Sigit di sela-sela acara penguatan rohani anggota Polri yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

    Sigit pun mengaku sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mendalami kasus siswa keracunan makanan MBG tersebut di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Polri saat ini sudah turun ke lapangan untuk mendalami kasus itu satu per satu,” tuturnya.

    Sayangnya, Sigit tidak menjelaskan lebih rinci terkait tahapan penanganan perkara keracunan MBG tersebut. Dia memastikan bahwa penanganan kasus itu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.

    “Nanti secara resmi akan kita informasikan perkembangannya,” katanya.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Jumlah orang yang keracunan sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah.

  • Banyak Siswa Keracunan Makan MBG, Muhaimin: Keselamatan Masyarakat Prioritas Utama

    Banyak Siswa Keracunan Makan MBG, Muhaimin: Keselamatan Masyarakat Prioritas Utama

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menuturkan pemerintah serius dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta terus mendengar dan menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat.

    “Saya dan seluruh jajaran pemerintah sangat prihatin dan menyampaikan simpati kepada para siswa dan keluarga yang terdampak. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kejadian ini,” ujar Menko Muhaimin Iskandar di Sleman, DIY, Sabtu.

    Upaya evaluasi dan perbaikan tersebut menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Muhaimin menegaskan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh pada rantai pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus dipastikan sesuai standar operasional.

    “Sertifikat laik hygiene sanitasi, sertifikasi halal, dan bukti penggunaan air layak pakai. Itu kewajiban yang harus ditegakkan di semua dapur MBG,” kata dia.

    Muhaimin Iskandar menekankan bahwa pelaksanaan MBG bukan hanya memberi makan gratis kepada penerima manfaat, tetapi juga memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang higienis, aman, dan berkualitas.

    Di sisi lain, Menko Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan program MBG di tengah upaya evaluasi menyeluruh.

    Pasalnya, keberlanjutan MBG dinilai penting untuk mencapai pemerataan peningkatan gizi anak bangsa.

    “MBG adalah investasi masa depan bangsa. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sesuai kata Presiden bahwa ini adalah rintangan yang harus kita hadapi dalam proses awal menjalankan program besar. Yang terpenting kita harus berani memperbaiki dan membenahi setiap prosesnya,” kata Muhaimin Iskandar.

    Menurutnya, MBG adalah gerakan pendidikan gizi masyarakat sebagai pondasi ketangguhan masa depan Indonesia.

    “Kami ingin masyarakat memahami pentingnya asupan yang sehat dan cara pengolahan yang higienis, sehingga anak-anak dan keluarga memiliki kesadaran untuk menjaga pola makan yang baik,” imbuhnya.

    Selain itu, program MBG juga berpotensi menjadi ekosistem yang mempercepat pemberdayaan masyarakat.

    “Kami akan terus berupaya memaksimalkan potensi pemberdayaan program MBG. Memberdayakan petani, UMKM, dan pengusaha lokal yang terlibat, sambil memastikan mutu dan keamanan pangan di dalam mata rantainya,” ujar Muhaimin Iskandar.

    Ia meyakini MBG mampu menjadi gerakan gotong-royong pemberdayaan masa depan anak-anak Indonesia yang harus terus dikawal pelaksanaannya.

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, yakni pemerintah daerah, penyedia layanan, dunia usaha, hingga masyarakat untuk bersama menjaga kualitas dan keamanan serta meningkatkan manfaat MBG,” tutur Menko Muhaimin Iskandar.

  • Belanda Bakal Kembalikan Koleksi Fosil Era Kolonial ke Indonesia

    Belanda Bakal Kembalikan Koleksi Fosil Era Kolonial ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Belanda akan mengembalikan koleksi fosil era kolonial ke Indonesia, berdasarkan kesimpulan komite penasihat independen bahwa fosil-fosil tersebut diperoleh secara tidak sah pada era kolonial.

    Keputusan pengembalian ini diresmikan dalam surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda Gouke Moes yang ditujukan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia (RI) Fadli Zon.

    Koleksi yang digali di Indonesia pada akhir abad ke-19 itu kini dikelola oleh Pusat Keanekaragaman Hayati Naturalis di Leiden, Belanda. Koleksi ini mencakup sebuah tengkorak, sebuah gigi geraham, dan sebuah tulang paha yang berkaitan dengan Homo erectus, spesies penting dalam rantai evolusi manusia.

    “Saran komite itu didasarkan pada penelitian yang ekstensif dan cermat,” ujar Moes dalam sebuah pernyataan.

    “Kami akan bekerja sama dengan Pusat Keanekaragaman Hayati Naturalis dan mitra-mitra di Indonesia dengan perhatian yang sama untuk mengatur pengembalian ini secara baik,” katanya.

    Komisi Koleksi Kolonial yang independen menyarankan restitusi tanpa syarat setelah penyelidikannya menyimpulkan bahwa koleksi tersebut tidak pernah secara sah menjadi milik Belanda.

    Komisi itu menemukan bahwa situasi pengambilan secara masuk akal menunjukkan fosil-fosil tersebut diambil bertentangan dengan kehendak penduduk setempat yang bagi mereka fosil-fosil tersebut memiliki makna spiritual dan ekonomi. Komisi itu juga menemukan bahwa aksi pemaksaan digunakan untuk mengidentifikasi lokasi penggalian.

    “Saran yang menyeluruh ini memberikan wawasan hukum baru, yang menjadikan restitusi sebagai pilihan yang tepat,” kata Marcel Beukeboom, direktur umum Pusat Keanekaragaman Hayati Naturalis.

  • Muhammad Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Periode 2025-2030

    Muhammad Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Periode 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif periode 2025-2030 dalam Muktamar ke-10 di Jakarta meski diwarnai kericuhan yang menimbulkan korban cedera.

    Mardiono menyampaikan bahwa keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.

    Ia menyebut sejumlah kader mengalami luka di bagian kepala dan bibir akibat kericuhan yang terjadi dan sudah dilarikan ke rumah sakit.

    “Ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum. Dalam demokrasi tidak boleh dicederai oleh hal-hal yang tidak konstitusional,,” kata Mardiono di Jakarta, Sabtu.

    Ia menegaskan keputusan Pimpinan Sidang dan Ketua Panitia Pelaksana mempercepat proses pemilihan dibenarkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

    Dari total peserta, Ia menyebut sekitar 80 persen menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.

    Pimpinan sidang Amir Uskara menyampaikan palu diketuk setelah seluruh peserta muktamar sepakat memilih Mardiono.

    “Saya bacakan, saya langsung meminta kesepakatan. Mereka setuju dan saya ketuk palu,” ujarnya.

    Amir menambahkan, dinamika sempat berlangsung sengit dalam pembahasan tata tertib, tetapi keputusan final sudah diambil sebelum kericuhan kembali pecah.

    Ia menyebut 30 ketua DPW hadir dan memberikan dukungan.

    Sementara itu, Mardiono menegaskan dirinya tidak pernah mendeklarasikan pencalonan atau membentuk tim sukses.

    Dorongan agar ia kembali memimpin partai datang dari mayoritas pengurus wilayah melalui rapat kerja wilayah (Rakerwil) maupun rapat pimpinan wilayah (Rapimwil).

    “Kalau memang organisasi ini memanggil, ya itu sudah menjadi kewajiban saya,” ucap Mardiono.

    Terkait kericuhan, Mardiono memastikan akan ada penyelidikan.

    “Ada CCTV, tentu polisi akan melakukan penyelidikan. Kami sudah tahu sejak dua minggu terakhir ada kelompok-kelompok yang ingin secara ilegal mengambil alih secara paksa,” ucapnya.

    Muktamar X PPP juga membentuk formatur yang terdiri atas lima perwakilan DPW dan tiga dari DPP mendampingi Mardiono dalam menyusun struktur pengurus.

    Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pada Senin (29/9) nanti.

    Diketahui, PPP berdiri pada 1973 dan hingga kini AD/ART partai tidak pernah diubah dalam setiap Muktamar, termasuk dalam forum yang ke-10 ini.

  • Strategi Menteri Bahlil Perbaiki Sistem di ESDM

    Strategi Menteri Bahlil Perbaiki Sistem di ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, belakangan menjadi sorotan di media sosial. Beberapa pihak menilai prestasi dan kebijakan yang ia lakukan justru dipersepsikan negatif, meski berbagai gebrakan dilakukan untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya dinilai bermasalah. Direktur Eksekutif Abuleke Institute Lamadi de Lamato menyoroti fenomena ini yang menekankan bahwa kritik yang diterima Bahlil terkadang bersifat destruktif dan tidak objektif. Menurut Lamadi, menteri yang pernah dibesarkan di Fakfak, Papua itu kerap menjadi sasaran buzzer yang sengaja menyebarkan opini negatif di media sosial.  

    “Prestasi yang ditorehkan Bahlil sebagai anak kampung yang berhasil menembus lapisan elit, sering dikaitkan dengan hal buruk. Apapun yang ia lakukan selalu dipersoalkan, terutama oleh buzzer jahat,” ujar Lamadi dalam keterangan tertulisnya (27/09/2025).

    Lamadi menilai, serangan terhadap Bahlil bukan berasal dari publik umum, melainkan oknum yang dekat dengan menteri itu sendiri. Ia menyebut strategi buzzer ini sengaja membentuk opini negatif demi kepentingan tertentu. “Mereka tidak ingin menteri asal Timur ini berada di posisi strategis. Hubungan harmonisnya dengan Presiden Prabowo justru menjadi target mereka,” kata Lamadi.

    Selain menyerukan agar buzzer bertobat, Lamadi juga menekankan pentingnya kritik yang konstruktif dan tidak menyinggung aspek rasial atau identitas. “Kritik itu sah, tapi harus dibangun dengan cara yang sehat,” tutur alumni Yale University, Amerika Serikat tersebut. Meskipun mendapat tekanan di media sosial, Lamadi menekankan bahwa Bahlil tetap terbukti berprestasi. Ia mampu memimpin kementerian strategis ESDM yang penuh tantangan, termasuk kepentingan mafia migas dan tambang. Lamadi bahkan mengutip pujian langsung dari Presiden Prabowo, yang menilai Bahlil memiliki kompetensi internasional meski menempuh pendidikan di Papua.

    “Bahlil, meski bukan lulusan luar negeri seperti Harvard, berhasil memimpin kementerian kelas berat. Setiap kebijakan yang ia lakukan merupakan gebrakan yang sangat dinanti untuk perbaikan sistem yang lebih baik,” pungkas Lamadi.

  • Prabowo Ungkap Capai Free Trade dengan Kanada hingga Rencana Kunjungan Balasan Ratu Belanda

    Prabowo Ungkap Capai Free Trade dengan Kanada hingga Rencana Kunjungan Balasan Ratu Belanda

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap berbagai hasil kunjungan kenegaraannya selama kurang lebih satu pekan ke Jepang, Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Belanda. Salah satu capaiannya adalah kesepakatan perdagangan bebas atau free trade dengan Kanada.

    Presiden ke-8 itu telah resmi menyelesaikan kunjungan kenegaraannya usai mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sore ini. Prabowo awalnya bertolak ke Jepang, Jumat (19/9/2025) malam, untuk mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka.

    Kunjungan kenegaraannya lalu dilanjutkan ke New York, AS, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI di Markas PBB itu utamanya mendorong penyelesaian genosida oleh Israel terhadap bangsa Palestina di Gaza.

    Setelah itu, Prabowo terbang ke Kanada untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada. Berdasarkan kesepakatan perdagangan bebas itu, kedua negara menyepakati penghapusan sebagian besar pos tarif impor. 

    Kesepakatan dengan Kanada itu menyusul kesepakatan yang lebih dulu dicapai antara Indonesia dan Uni Eropa yang juga diteken pekan ini di Bali. 

    “Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia, ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa. Dengan Eropa sudah 10 tahun, Kanada juga beberapa tahun,” terang Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) sore. 

    Sementara itu, di negara terakhir yang dikunjunginya yakni Belanda, pemerintah negara tersebut menyepakati pengembalian sebanyak 30.000 artefak hingga barang-barang bersejarah milik Indonesia. 

    “Artefak, 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Jadi, itikad dari Belanda untuk memperlihatkan hubungan baik dengan kita,” jelasnya.

    Selain itu, nantinya akan ada kunjungan balasan dari Ratu Belanda Maxima ke Indonesia. Nantinya, Ratu Maxima akan menghadiri diskusi dengan ahli keuangan di Indonesia pada 25 November 2025.

    “Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini 25 November untuk diskusi sama ahli keuangan kita, gimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan akan dibantu oleh PBB dan sebagainya,” tutup putra dari mantan Menteri Keuangan RI era Presiden Soekarno, Sumitro Djojohadikusumo itu. 

  • Prabowo Harap Ada Solusi Substantif soal Gaza Beberapa Hari ke Depan

    Prabowo Harap Ada Solusi Substantif soal Gaza Beberapa Hari ke Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berharap Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menghasilkan terobosan substantif terkait dengan genosida terhadap bangsa Palestina di Gaza dalam beberapa hari ke depan. 

    Sebagaimana diketahui, Prabowo telah menyelesaikan kunjungan kenegaraannya di empat negara termasuk Amerika Serikat (AS), di mana dia menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Isu utama yang dibahas oleh pemimpin dunia di markas PBB, New York, pekan ini adalah terkait dengan eskalasi operasi militer Israel terhadap Palestina sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. 

    Prabowo pun ikut menyampaikan pidato secara perdana sebagai Presiden RI di Markas PBB. Dia menilai perjalanannya bermanfaat dan produktif, sekaligus mendapat sambutan baik termasuk di PBB. 

    “Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan khususnya di persoalan Palestina, Gaza, mudah-mudahan ada terobosan beberapa hari ini,” jelasnya kepada wartawan usai mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). 

    Menurut Prabowo, banyak negara yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia menekankan bahwa gencatan senjata perlu untuk segera diwujudkan. 

    “Kita segera butuh gencatan senjata rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah, kunjungan saya bermanfaat,” terangnya. 

    Selain agenda di PBB, Prabowo juga menyampaikan hasil kunjungan kenegaraannya di Kanada. Presiden ke-8 itu di antaranya menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada. 

    Berdasarkan kesepakatan ‘perdagangan bebas’ itu, Indonesia dan Kanada menyepakati penghapusan sebagian besar pos tarif impor. Kesepakatan dengan Kanada itu menyusul kesepakatan yang lebih dulu dicapai antara Indonesia dan Uni Eropa yang juga diteken pekan ini di Bali. 

    “Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia, ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa. Dengan Eropa sudah 10 tahun, Kanada juga beberapa tahun,” terangnya. 

    Sementara itu, di negara terakhir yang dikunjunginya yakni Belanda, pemerintah negara tersebut menyepakati pengembalian sebanyak 30.000 artefak hingga barang-barang bersejarah milik Indonesia. 

    Selain itu, nantinya akan ada kunjungan balasan dari Ratu Belanda Maxima ke Indonesia. Nantinya, Ratu Maxima akan menghadiri diskusi dengan ahli keuangan di Indonesia pada 25 November 2025. 

    “Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini 25 November untuk diskusi sama ahli keuangan kita, bagaimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan akan dibantu oleh PBB dan sebagainya,” tutup putra dari mantan Menteri Keuangan RI era Presiden Soekarno, Sumitro Djojohadikusumo itu.

  • Prabowo Mau Panggil Kepala BGN Bahas MBG usai Pulang Kunker dari 4 Negara

    Prabowo Mau Panggil Kepala BGN Bahas MBG usai Pulang Kunker dari 4 Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan langsung memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait dengan semakin banyaknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” terang Prabowo kepada wartawan usai mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025)

    Prabowo mengatakan telah memonitor perkembangan isu keracunan MBG belakangan ini. Dia mengakui berbagai peristiwa keracunan dalam program andalan pemerintahannya itu merupakan masalah besar. Dia menyebut pasti ada kekurangan tetapi bakal diselesaikan dengan baik. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar setiap pihak waspada dan agar kasus keracunan siswa-siswi penerima MBG ini tidak dipolitisasi. 

    “Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mungkin kita kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan sekian juta [orang] pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi,” jelasnya. 

    Sebelumnya, BGN mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. 

    Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil. Dilansir dari data resmi BGN, kasus keracunan itu tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang. 

    Kemudian, Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang. 

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus). 

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang). 

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. 

    Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah.