Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Dewan Pers hingga Forum Pemred Protes Soal Pencabutan ID Wartawan CNN oleh Istana

    Dewan Pers hingga Forum Pemred Protes Soal Pencabutan ID Wartawan CNN oleh Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pers meminta Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memulihkan akses liputan seorang wartawan CNN Indonesia.

    Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan oleh wartawan/jurnalis di mana pun bertugas.

    Dewan Pers meminta Biro Pers Istana memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.

    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025). 

    Selain itu, Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Dewan Pers mengharapkan agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, wartawan CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis.

    “Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus nggak, Pak?” tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).

    Presiden Prabowo lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, membenarkan BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawannya.

    Terpisah, Forum Pemred mendorong pihak Istana memberi penjelasan terbuka atas kejadian ini.

    “Negara wajib memastikan tidak ada hambatan terhadap kerja jurnalistik, sebagaimana dijamin oleh UU Pers No. 40/1999. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang harus dilindungi,” tulis pernyataan sikap Forum Pemred.

    Forum Pemred mendukung langkah CNN Indonesia meminta klarifikasi resmi dan mengajak semua pihak mengutamakan dialog profesional demi menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

  • Beberapa Langkah Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

    Beberapa Langkah Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintah menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan menekankan keselamatan anak sebagai prioritas utama.

    “Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan pada konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan Minggu (28/9/2025).

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh. 

    Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. 

    Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

    Keempat, memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan. 

    Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

    “SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Menko Zulkifli.

    Terakhir, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

    Zulkifli Hasan menegaskan, seluruh langkah diambil secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

    “Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG guna memastikan standar kebersihan, kualitas SDM, dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.

    “Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan,” ujar Budi.

    Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai. Dia menjelaskan pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama dengan 

    Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. “Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” lanjut Menkes.

    Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan, yang turut dihadiri Menkes, Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

  • Kemenkes Bakal Siapkan Dukungan Ahli Gizi untuk Dapur MBG

    Kemenkes Bakal Siapkan Dukungan Ahli Gizi untuk Dapur MBG

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan dukungan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Ketika ditanya apakah ada ahli gizi di SPPG, Budi menekankan bahwa Kemenkes tak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan ahli gizi.

    Hal itu disampaikan dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kemenkes, Minggu (28/9/2025).

    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan, untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya kepada wartawan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan, pada Sabtu (27/9/2025).

    Kepala negara memanggil Dadan untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala negara menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. 

    “Perlunya peningkatan tata kelola dan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan,” ujarnya melalui rilis BGN, Minggu (28/9/2025).

    Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. 

    Prabowo berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta terpercaya.

    Di sisi lain, dalam laporannya, Dadan menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

    “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan.

    Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” tandas Dadan.

     

  • Kepala BGN Bilang Ada 9.615 Unit SPPG Beroperasi per 28 September 2025

    Kepala BGN Bilang Ada 9.615 Unit SPPG Beroperasi per 28 September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

    “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan, Minggu (28/9/2025).

    Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan terkait dengan laporannya kepada Presiden.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan, pada Sabtu (27/9/2025).

    Kepala negara memanggil Kepala BGN untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi.

    Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

    Di kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan dukungan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Ketika ditanya apakah ada ahli gizi di SPPG, Budi menekankan bahwa Kemenkes tak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan ahli gizi.

    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan, untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya usai konferensi pers usai rapat koordinasi di Kemenkes, Minggu (28/9/2025).

  • Menkes Akui Sebagian Besar Dapur MBG Belum Punya SLHS

    Menkes Akui Sebagian Besar Dapur MBG Belum Punya SLHS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa sebagian besar Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia masih dalam proses untuk memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    Saat ditanya berapa jumlah SPPG yang sudah memiliki SLHS, Menkes menjawab bahwa data lengkap masih belum ada di tangan pemerintah, tetapi sebagian besar masih dalam proses. 

    Hal ini disampaikan usai konferensi pers usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Datanya belum lengkap ada di saya, tapi saya tahu sebagian besar masih dalam proses,” ujar Budi.

    Ketika ditanya mengenai persentase SPPG yang sudah memiliki sertifikat tersebut, Budi kembali menjelaskan bahwa memang sebagian besar belum memiliki SLHS.

    “Masih sebagian besar belum, sebagian besar belum,” tegasnya.

    Di sisi lain, Budi juga menanggapi kemungkinan penutupan SPPG yang tidak memiliki SLHS dalam waktu dekat. Dia menegaskan bahwa kewenangan untuk mengatur hal tersebut sudah berada di Badan Gizi Nasional (BGN).

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan di seluruh fasilitas pengolahan dan penyajian makanan, guna mencegah insiden keracunan makanan dan menjamin kesehatan masyarakat.

    “Itu sudah dikeluarkan instruksi dari BGN, karena itu wewenangnya BGN,” tandas Budi.

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Insiden yang terjadi di sejumlah SPPG, menurutnya, menjadi peringatan serius agar pengelolaan program lebih disiplin dan berbasis standar.

    Data per 22 September 2025 menunjukkan, dari total 8.583 SPPG, baru 34 SPPG yang memiliki SLHS, sementara 8.549 lainnya belum. Menurut Qodari, hal ini menegaskan bahwa solusi tidak bisa ditunda, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.

    “Jadi memang ini sisi-sisi rentannya. Katanya kalau pesawat itu paling riskan pada saat baru take off. Nah, di MBG ini ada masa yang saya sebut critical one month, masa tiga puluh hari pertama yang memang sangat rawan,” jelasnya.

  • Menkes Wajibkan Dapur MBG Punya SLHS Buntut Kasus Keracunan Siswa

    Menkes Wajibkan Dapur MBG Punya SLHS Buntut Kasus Keracunan Siswa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah akan mempercepat penerbitan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.

    Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan dengan segera menyusul kekhawatiran publik atas insiden keracunan makanan yang tengah terjadi dalam beberapa waktu ke belakang.

    Hal itu disampaikan Menkes Budi dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Datanya saya belum dapat secara lengkap, tetapi memang Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi ini akan kita percepat, agar semua SPPG memenuhi standar kebersihan, standar personelnya, dan juga standar prosesnya. Diharapkan dalam satu bulan bisa selesai semuanya,” ujar Budi.

    Budi menegaskan bahwa sertifikasi ini penting agar SPPG memiliki sistem dan kualitas pengolahan makanan yang sesuai standar kesehatan. Namun, ia juga mengakui bahwa sertifikasi saja tidak cukup.

    Dia menekankan bahwa diperlukan pengawasan ketat dan menyeluruh sejak proses awal hingga makanan disajikan kepada penerima manfaat. Sehingga, solusi jauh saat ini adalah Pemerintah menekankan pentingnya kualitas sanitasi dan standar operasional di setiap lini.

    Kemenkes bersama BGN juga berjanji akan memantau langsung proses sertifikasi SLHS dan melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh SPPG.

    “Memang harus ada juga prosesnya benar-benar didata. Tadi kita sudah bersama-sama dengan BGN (Badan Gizi Nasional) sepakat untuk mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, sampai penyajian. Itu semua akan kita bantu bersama agar kejadian seperti sebelumnya tidak terulang lagi,” tandas Budi.

  • Bahas Tata Kelola MBG, Mendagri Tito Karnavian Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

    Bahas Tata Kelola MBG, Mendagri Tito Karnavian Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar rapat nasional bersama seluruh kepala daerah dan jajaran terkait pada Senin (29/9/2025) pukul 08.00 WIB.

    Langkah ini diambil untuk mempercepat koordinasi perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-insiden yang menjadi sorotan publik.

    “Besok kami dari Kemendagri akan Zoom Meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan yang akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan,” kata Tito saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    Tito menambahkan, rapat daring tersebut juga akan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Wakil Kepala BGN, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), mengingat program MBG juga terkait dengan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan kewajiban Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    “Karena ada Kepala Dinas Pendidikan yang hadir, tadi juga dibahas soal UKS dan SLHS yang melibatkan dinas kesehatan. Ini penting untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan di sekolah,” jelas Tito.

    Dia menekankan bahwa koordinasi lintas sektor ini krusial untuk memperkuat pengawasan dan memastikan program MBG berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan.

    “Besok jam 8 pagi di Kemendagri Zoom Meeting dengan kepala daerah dan seluruh stafnya di Indonesia,” tandas Tito.

  • Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah untuk Investigasi Insiden Keracunan

    Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah untuk Investigasi Insiden Keracunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama pemerintah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Kami sudah rapat. Sebagaimana saudara ketahui, Bapak Presiden setibanya di tanah air langsung memimpin rapat bersama beberapa menteri di Halim. Salah satu yang dibahas adalah MBG. Bahkan setelah dari Halim semalam, masih melanjutkan soal MBG, dan siang ini atas instruksi Presiden kami kembali rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujar Zulhas.

    Dia menegaskan keseriusan pemerintah terhadap persoalan MBG, khususnya terkait keselamatan anak.

    “Atas petunjuk dan instruksi Presiden, bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” tegasnya.

    Zulhas menyampaikan, pemerintah memutuskan untuk segera melakukan perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) serta mengevaluasi seluruh Sekolah Penyelenggara Program Gizi (SPPG).

    “SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi. Salah satu yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Ini tidak hanya berlaku di lokasi yang bermasalah, tetapi di seluruh SPPG,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah mewajibkan sterilisasi seluruh alat makan dan perbaikan proses sanitasi, khususnya kualitas air dan alur limbah. 

    Zulhas menekankan bahwa seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait harus aktif mengawasi dan tidak menunggu perintah.

    “Rakor kami tadi baru selesai. Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) menjadi syarat wajib pasca-kejadian ini. Setiap SPPG harus memiliki SLHS. Akan dicek karena kalau tidak ada, kejadian bisa terulang lagi,” ujarnya.

    Zulhas juga meminta Menteri Kesehatan mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau pelaksanaan MBG secara aktif dan rutin.

    “Semua langkah ini kami ambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkas Zulhas.

    Dia menambahkan, rapat koordinasi akan dilanjutkan kembali pada Rabu mendatang untuk membahas langkah-langkah lanjutan perbaikan tata kelola MBG.

    “Rapat nantinya akan kami lanjutkan lagi pada Rabu,” pungkasnya.

  • Bahlil Terpilih jadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia

    Bahlil Terpilih jadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Pemuda Masjid Dunia Said Aldi Al Idrus mengungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadahlia didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia.

    Said mengatakan Bahlil didaulat jabatan tersebut setelah rapat formatur dilaksanakan di Singapura, Minggu, waktu setempat.

    Dia menjelaskan Bahlil menjabat jabatan tersebut karena dinilai peduli kepada organisasi pemuda masjid di seluruh Indonesia, serta telah memberikan bantuan aktif untuk Palestina, Rohingya, hingga Thailand Selatan melalui Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dan Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia.

    “Bahlil juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Pemuda Masjid Papua. Dengan peran beliau yang memang hatinya terikat dengan masjid, maka dari itu dengan satu suara para formatur sepakat mendaulat Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia,” katanya dilansir dari Antara, Minggu (28/9/2025).

    Selain Bahlil, dia mengatakan mantan Presiden Singapura Halimah Yacob, Yang Dipertua Negeri Malaka Mohd Ali Rustam, hingga Menteri Senior Kamboja Othsman Hassan didapuk menjadi Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia.

    Sementara itu, Said mengatakan dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah kerja sama dengan negara anggota, yakni pada sektor pendidikan, investasi, kesehatan, dan pariwisata.

    Salah satunya, kata dia, pelatihan guru mengaji di Kamboja dan Thailand Selatan.

    Selain itu, kata dia, rencana kerja sama tersebut akan dibahas lebih lanjut pada Akhir Oktober 2025, yakni dalam acara Pengukuhan Pemuda Masjid Dunia di Hotel Borobudur, Jakarta.

  • Agus Suparmanto Resmi Terpilih Secara Aklamasi jadi Ketua Umum PPP

    Agus Suparmanto Resmi Terpilih Secara Aklamasi jadi Ketua Umum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA – Proses pemilihan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghasilkan Agus Suparmanto sebagai pemimpin baru partai tersebut.

    Dia terpilih melalui aklamasi oleh mayoritas peserta yang tetap berada di arena sidang yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Sabtu (27/9/2025).

    Penetapan Agus sebagai ketua umum disampaikan secara resmi dalam Sidang Paripurna VIII oleh pimpinan sidang Qoyum Abdul Jabbar pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

    “Aklamasi pak Agus Suparmanto merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi Muktamirin ini yang menentukan keputusan,” jelas Qoyum dalam keterangan resminya, Minggu (28/9/2025).

    Qoyum menambahkan bahwa ketua umum terpilih bersama dengan tim formatur akan segera menyusun struktur kepengurusan baru PPP yang mencerminkan kekuatan internal partai.

    “Ketua umum terpilih bersama formatur akan segera menyusun kepengurusan dengan mengakomodir kekuatan PPP,” katanya.

    Terkait pernyataan sepihak yang disampaikan sebelumnya oleh Plt. Ketum PPP Mardiono, Qoyum menyayangkan tindakan tersebut, termasuk penyebaran informasinya ke media tanpa melalui mekanisme yang sah.

    “Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya tidak bisa seperti itu,” jelasnya.

    Meski terdapat dinamika selama persidangan, Qoyum menegaskan bahwa jalannya sidang tetap kondusif dan berlangsung normal.

    “Bisa kita lihat, buktinya tidak ada apa-apa, peserta Muktamirin suka cita, ini fakta yang berbicara,” tandasnya.

    Sementara itu, Agus Suparmanto, usai dinyatakan sebagai ketua umum terpilih, menyampaikan bahwa pencapaiannya saat ini bukan merupakan tujuan akhir.

    “Kita akan meraih kemenangan berikutnya, yaitu bagaimana PPP ini bisa kembali ke Senayan,” pungkasnya.