Category: Bisnis.com Nasional

  • Mensesneg Beri Penjelasan soal Tambah dan Hapus Lembaga di Era Prabowo

    Mensesneg Beri Penjelasan soal Tambah dan Hapus Lembaga di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan sejumlah lembaga baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan tanpa alasan, melainkan didasari atas kebutuhan dan evaluasi fungsi birokrasi yang terus berkembang.

    Hal ini dia sampaikan saat ditemui usai acara peluncuran program stimulus keempat berupa tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program magang untuk lulusan perguruan tinggi di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    “Lembaga itu disesuaikan dengan kebutuhan. Manakala kita merasa kita memerlukan, ya itu sebagai sebuah konsekuensi pasti kita buat. Tapi kemudian juga di satu sisi ketika kita merasa ada beberapa lembaga yang fungsinya sekarang sudah tergantikan di kementerian, nah itu juga tidak ada masalah kita lebur,” ujar Prasetyo

    Dia menyebutkan, selain membentuk lembaga baru, pemerintah juga melakukan pengurangan atau penggabungan lembaga yang dinilai tidak lagi relevan. “Tapi ada juga yang kita korting,” katanya.

    Menanggapi kritik publik soal penunjukan orang-orang dekat Presiden untuk memimpin lembaga baru, Prasetyo menilai hal itu merupakan keputusan wajar selama berdasarkan rekam jejak dan kapasitas. “Ya masa merekrut orang jauh? Kan kita mau bekerja, harus mengerti track record-nya,” ujarnya

    Prasetyo juga menegaskan bahwa perubahan struktur kabinet atau pembentukan lembaga baru bukan tanda pemerintah belum solid, melainkan bentuk penyesuaian terhadap dinamika di lapangan.

    “Tidak mungkin suatu perencanaan sejak awal sudah sempurna. Dalam perjalanan kita menemukan bahwa, oh di sektor ini butuh perkuatan, di sektor ini terlalu besar jadi perlu perampingan,” jelasnya.

    Dia mencontohkan, salah satu temuan penting pemerintah adalah banyaknya pondok pesantren yang belum memiliki izin bangunan, sehingga diperlukan unit atau direktorat khusus untuk menangani aspek keamanan infrastruktur pesantren.

    “Ya masa kemudian enggak boleh kita menambah satu direktorat khusus menangani masalah pondok pesantren dari sisi keamanan bangunan? Jadi, cara berpikirnya itu substantif, bukan soal menambah tanpa arah,” ucapnya.

    Menurutnya, proses adaptasi ini adalah hal wajar dalam pemerintahan yang berorientasi hasil. “Ibarat pemain bola, kita merasa sudah main jago semua. Tapi latihan setiap hari belum tentu menang. Begitu main, ternyata kita harus lakukan perubahan. Kita janji terus berbenah,” tandas Prasetyo.

  • Jelang 1 Tahun Pemerintahan, Prabowo: Kami Menghasilkan Apa yang Kami Janjikan

    Jelang 1 Tahun Pemerintahan, Prabowo: Kami Menghasilkan Apa yang Kami Janjikan

    Bisnis.com, BANDUNG — Presiden Prabowo Subianto menyatakan percaya diri dengan capaian pemerintah dalam satu tahun terakhir.

    Dia menekankan upayanya bersama kabinet merah putih dan bersama wakil presiden (wapres) Gibran Rakabuming telah menunjukkan banyak capaian.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Sidang Senat Terbuka, Pengukuhan Mahasiswa Baru, dan Wisuda Sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, pada Sabtu (18/10/2025).

    “Besok, hari Senin, saya sudah satu tahun memimpin negara. Dan saya kira-kira saudara-saudara saya bisa katakan bahwa hari ini berdiri di seluruh hadapan rakyat Indonesia dengan percaya diri, karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat,” ujar Prabowo.

    Untuk diketahui bahwa Prabowo baru saja dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Dia mengatakan sudah mengikuti pemilihan umum (pemilu) sebanyak 5 kali dan mengalami 4 kali kekalahan.

    “Jadi sekarang kalau menghadapi penipuan dan upaya untuk merong-rong dan terus menghambat dan merusak bangsa. Saya cepat menangkap, saya cepat mencium, saya cepat mengambil kesimpulan,” pungkas Prabowo.

  • Mensesneg Sebut Evaluasi Pemerintah Tidak Tunggu Setahun

    Mensesneg Sebut Evaluasi Pemerintah Tidak Tunggu Setahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proses evaluasi terhadap kinerja kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menunggu momentum satu tahun pemerintahan.

    Dia menekankan bahwa evaluasi selalu dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan capaian program dan penyelesaian kendala di lapangan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai meninjau kesiapan pelaksanaan stimulus ekonomi keempat, yang meliputi tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta program magang bagi lulusan perguruan tinggi, di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    “Kami enggak ada patokan satu tahun, enggak ada patokan enam bulan. Patokannya adalah programnya apa, sudah dikerjakan belum, ada kendala enggak. Kalau ada kendala, bagaimana kita cari jalan keluar,” ujar Prasetyo.

    Prasetyo menyebut, masih banyak program prioritas yang tengah berjalan dan membutuhkan koordinasi lintas kementerian serta evaluasi teknis di lapangan. Pemerintah, kata dia, akan terus memantau pelaksanaan program agar manfaatnya tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pendekatan evaluasi yang digunakan pemerintah lebih menekankan pada kinerja nyata dan perbaikan berkelanjutan, bukan pada tenggat waktu administratif.

    “Jadi enggak ada patokan waktunya. Dan terus terang, kita merasa memang belum puas,” pungkas Prasetyo.

    Dalam kesempatan terpisah, baru-baru ini Indostrategi merilis riset kinerja setahun Presiden Prabowo. Dikutip dari riset Indostrategi, Sabtu (18/10/2025), periset menuliskan bahwa data penerima bansos belum akurat, sehingga masih ditemukan warga miskin yang  tidak terdata dan penerima bantuan ganda.

    “Pemerintah Indonesia juga belum ada roadmap atau strategi jangka panjang untuk membuat masyarakat mandiri dan keluar dari kemiskinan,” dikutip dari riset.

    Hasil riset Indostrategi merekomendasikan kepada pemerintah dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yakni perkuat integrasi data sosial nasional bersama

    BPS dan BKKBN agar targeting bansos akurat dan adaptif terhadap dinamika sosial. Alihkan fokus dari bantuan sesaat ke pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama UMKM berbasis komunitas miskin dan pesisir.

    Selain itu, Kemensos juga harus kembali mengkaji ulang desain sekolah rakyat dan kampung nelayan agar memiliki indikator kinerja, roadmap, dan sistem monitoring yang jelas.

     

  • Pemerintah Tambah 80.000 Kuota Magang, Anggaran Capai Rp1,4 Triliun

    Pemerintah Tambah 80.000 Kuota Magang, Anggaran Capai Rp1,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menambah sebanyak 80.000 kuota baru untuk program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi, sebagai bagian dari stimulus ekonomi keempat yang juga mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat berpendapatan rendah.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesneg Prasetyo Hadi saat meninjau kesiapan Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Prasetyo, program magang tambahan ini akan mulai dijalankan pada November 2025 dengan alokasi anggaran sekitar Rp1,4 triliun. Dengan penambahan tersebut, total peserta program magang kini mencapai 100.000 orang di seluruh Indonesia.

    “Ini bagian dari upaya kita mencari jalan keluar dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi adik-adik lulusan baru. Selama ini, untuk melamar pekerjaan biasanya disyaratkan pengalaman, padahal kalau tidak punya pengalaman akan sulit diterima. Jadi ide program magang ini supaya mereka punya pengalaman kerja,” jelas Prasetyo.

    Dia menambahkan, peserta magang juga berpeluang langsung direkrut menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka ditempatkan, apabila menunjukkan kinerja yang baik.

    “Kalau kemudian pekerjaannya bagus, mungkin bisa langsung dipekerjakan di perusahaan tersebut,” katanya.

    Program magang ini terbuka untuk seluruh sektor industri dan profesi, termasuk perusahaan swasta, BUMN, hingga badan usaha daerah. Berdasarkan data pendaftaran sementara, minat tertinggi datang dari lulusan psikologi, dengan jumlah pendaftar yang jauh melebihi kuota yang tersedia.

    Adapun wilayah dengan peminat terbanyak berasal dari Jakarta dan Jawa, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan tinggi nasional. Pemerintah berharap, program magang ini dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sekaligus menekan tingkat pengangguran lulusan baru yang masih tinggi.

    “Hampir semua sektor diminati. Kami lihat di data, ada rasio di mana kebutuhannya dua tapi pendaftarnya lebih dari seratus, terutama dari lulusan psikologi,” tandas Prasetyo Hadi.

  • Utak Atik Stimulus Ekonomi, Bansos Naik Dua Kali Lipat

    Utak Atik Stimulus Ekonomi, Bansos Naik Dua Kali Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kembali mengutak-atik anggaran, termasuk menambahkan porsi bansos BLT melalui stimulus ekonomi pada Oktober 2025 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah memberikan program stimulus jilid 4, salah satunya dalam paket stimulus ini adalah bansos BLT hingga Rp30 triliun yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Angka ini nyaris naik 2 kali lipat.

    Pada akhir tahun lalu, keluarga penerima bansos sebanyak 17 juta keluarga, kini pemerintah menargetkan keluarga penerima mencapai 35 juta keluarga penerima hingga Desember 2025.

    Paket stimulus ekonomi ini, seperti menyalurkan tambahan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp30 triliun serta menambah kuota peserta magang lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduates, bisa meningkatkan kondisi ekonomi khususnya masyarakat kurang mampu.

    Stimulus ekonomi ini di luar stimulus ekonomi berupa 8 program paket akselerasi ekonomi yang diumumkan pemerintah pada September 2025, dengan nilai Rp16 triliun lebih.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa BLT yang disalurkan senilai Rp30 triliun itu berasal dari realokasi anggaran APBN 2025. Jumlahnya sudah melebihi dari total anggaran 8 program paket akselerasi ekonomi yang diumumkan bulan lalu.

    “[Anggarannya dari] APBN, hasil efisiensi, realokasi anggaran. Nah, [stimulus] yang kuartal IV/2025 Rp16,2 triliun ditambah Rp30 triliun,” ungkapnya pada konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Berikut detail stimulus baru yang disalurkan pemerintah pada Oktober 2025:

    1. BLT Rp30 triliun

    Airlangga menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta agar pemerintah menyalurkan tambahan BLT senilai total Rp30 triliun untuk Oktober, November dan Desember 2025. Target penerimanya mencapai 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM), atau sekitar 140 juta orang dengan asumsi satu KPM mencakup ayah, ibu dan dua anak.

    “Desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program kelurga harapan dan bantuan sembako,” tuturnya.

    Adapun penyalurannya akan dilakukan mulai minggu depan melalui himbara untuk 18,3 juta KPM, sedangkan untuk 17,2 juta KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero).

    2. Kuota Magang Nasional

    Selanjutnya, pemerintah turut memberikan bantuan program magang nasional Kemnaker untuk lulusan perguruan tinggi baru atau fresh graduates. Peserta tahap pertama sebanyak 20.000 orang dan sudah mulai bekerja 20 Oktober 2025, dan akan dibuka untuk gelombang kedua pada November unutk 80.000 peserta. 

    “Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja lulusan baru atau fresh graduates baik di dunia usaha, industri, BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia,” paparnya.

    Adapun peserta magang ini akan diberikan uang saku per bulan sesuai dengan besaran per kabupaten/kota serta iuran jaminan kehilangan pekerjaan maupun JKN.

    “Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan pemerintah,” pungkas Airlangga.

    Politisi Partai Golkar itu menyebut terdapat 1.666 perusahaan mendaftarkan dan menyiapkan posisi peserta magang nasional. Adapun jumlah posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan, dan jumlah pelamarnya mencapai 156.159 orang.

    Simak tiga kebijakan stimulus ekonomi yang pernah diluncurkan Presiden Prabowo:

    1. Paket pertama diumumkan pada Desember 2024 senilai Rp38,6 triliun

    2. Paket kedua pada Juni 2025 sebesar Rp24,44 triliun

    3. Paket ketiga pada September 2025 senilai Rp16,23 triliun.

    4. Paket keempat, pada Oktober 2025, bansos senilai Rp30 triliun

  • Prabowo Ulang Tahun ke-74, Luhut Teringat Kenangan Masa Lalu

    Prabowo Ulang Tahun ke-74, Luhut Teringat Kenangan Masa Lalu

    Bisnis.com, JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, memberikan ucapan selamat ulang tahun Presiden RI Prabowo Subianto ke-74 yang jatuh pada hari ini, Jumat (17/10/2025)

    Ucapan tersebut diunggah oleh Luhut dalam postingan akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, pada Jumat (17/10) pagi. Unggahan tersebut berisi t foto Luhut bersama Presiden Prabowo yang sedang berdiri berdua dengan senyum ramah dalam suatu acara.

    Yang menjadi perhatian tak lain adalah tulisan atau caption sepanjang lima paragraf yang dibuat oleh Luhut sendiri. Dalam caption foto tersebut, beliau mengingat kembali pengalaman masa lalunya bersama Presiden Prabowo saat menerima tugas untuk belajar militer di Jerman Barat pada akhir Maret 1981, saat mereka berdua masih bergabung dalam TNI AD.

    “Akhir Maret 1981 adalah hari yang tak pernah saya lupakan. Saat itu, saya dan Presiden @prabowo menerima tugas untuk menimba ilmu bersama di Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9) di Jerman Barat,” tulis awalan paragraf pertama sebagai pembuka unggahan tersebut. 

    Melansir Britannica, GSG 9 adalah salah satu tim elit bidang anti-teroris milik Kepolisian Federal Jerman. Tim ini adalah salah satu anti-teroris terbaik di dunia, bahkan Kopassus Indonesia turut membentuk salah satu unitnya berdasarkan bimbingan dari mereka.

    Satuan anti-teror pertama Indonesia dibentuk pada Juni 1982 dengan nama Satuan Anti Teror Detasemen 81 (Den-81) Kopassandha, yang di komando Mayor Inf. Luhut Binsar Panjaitan dan Kapten Inf. Prabowo Subianto selaku wakil komandan.

    Paragraf kedua caption yang dituliskan Luhut menceritakan bagaimana perjuangan mereka berdua dahulu untuk menuntaskan panggilan negara ke Jerman Barat selama 11 bulan tersebut.

    “Selama 11 bulan lamanya, kami menjalani pendidikan yang sangat keras di tengah cuaca ekstrem. Setiap hari menjadi ujian ketahanan fisik dan mental, sekaligus pelajaran tentang disiplin, persaudaraan, dan dedikasi terhadap tugas. Dari medan latihan yang membeku hingga sesi penyelamatan dari ketinggian, semuanya menuntut kesempurnaan dan tekad yang tak boleh surut.”

    Dari pengalaman tersebut, Luhut menceritakan bagaimana beliau bisa mengenal kepribadian dari Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya, sosok yang pantang menyerah dan teguh.

    “Dari masa itu, saya mengenal Presiden Prabowo sebagai sosok yang pantang menyerah. Pernah suatu ketika, ia terjatuh saat menjalani latihan terjun dari ketinggian. Namun bukannya menyerah, ia justru bersikeras melanjutkan latihan hingga tuntas. Dari situ saya melihat keteguhan hatinya … bagi beliau, perjuangan tidak pernah berhenti hanya karena rasa sakit.”

    Luhut juga menceritakan dan meyakini bahwa apa yang dilihatnya dari Presiden Prabowo Subianto selama masa-masa berat bersamanya di militer, dapat membentuk dan membangun kepemimpinannya di masa kini.

    “Pendidikan itu bukan sekadar latihan, melainkan ujian karakter. Dan di sanalah saya menyaksikan langsung semangat juang yang membentuk kepemimpinannya hari ini.”

    “Saya meyakini semangat dan disiplin yang pernah ditempa di masa-masa berat itu dapat menjadi letupan energi baru dalam membangun fondasi pemerintahan yang tangguh, berdaulat, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.” tulisnya dalam paragraf keempat.

    Sebagai penutup, Luhut menuliskan ucapan selamat atas hari jadi ke-74 Presiden RI kedelapan. Beliau juga turut mendoakan Presiden Prabowo, serta mengharapkan kebijaksanaan baginya untuk membawa Indonesia menuju cita-cita mulianya di 2045.

    “Selamat ulang tahun ke-74, Presiden Prabowo Subianto. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah Bapak memimpin negeri ini. Semakin tangguh membawa Indonesia menuju cita-cita luhurnya, bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045” tulis Luhut dalam akhir paragraf. (Stefanus Bintang Agni)

  • Warga Asing Pimpin BUMN, Ketua MPR Muzani Sebut Tidak Masalah, Asal…

    Warga Asing Pimpin BUMN, Ketua MPR Muzani Sebut Tidak Masalah, Asal…

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa penunjukan warga negara asing untuk memimpin Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) tidak menjadi masalah selama hal tersebut diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

    “Sejauh peraturannya memungkinkan, saya kira tidak ada masalah. Asal peraturannya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya jangan sekali-kali dilakukan,” ujar Muzani usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Muzani menilai, setiap kebijakan pemerintah, termasuk wacana kepemimpinan asing di BUMN, harus berlandaskan aturan hukum yang disepakati bersama. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan sistem pemerintahan sesuai koridor hukum.

    “Pemerintah ini berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pokoknya peraturan dan perundang-undangan itu adalah kesepakatan bersama yang harus kita taati bersama dan dibuat secara bersama,” tegasnya.

    Menanggapi kritik yang menilai keterlibatan asing di posisi strategis BUMN sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional, Muzani menyebut perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

    “Saya harus cek dulu ya. Tapi sekali lagi, peraturan perundang-undangan itu adalah kesepakatan bersama yang kita buat, dan itu harus kita junjung bersama. Saya kira pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang bertekad menaati itu semuanya,” tandas Muzani.

    Dalam kesempatan terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan warga negara asing (WNA) yang ditunjuk menjabat sebagai direksi di perusahaan BUMN wajib melaporkan harta kekayaan di e-LHKPN. Pelaporan harta kekayaan adalah bentuk kepatuhan pejabat negara terhadap undang-undang serta sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

    “Tentunya itu berkonsekuensi terhadap salah satunya adalah kewajiban LHKPN karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis, Kamis (16/10/2025).

    Terlebih, kata Budi, BUMN menaungi berbagai usaha yang dikelola negara dan berkontribusi mengelola keuangan negara. 

    “Karena memang secara ketentuan BUMN ini kan juga mengelola keuangan negara, dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara,” jelas Budi

  • Warga Asing yang Jadi Direksi BUMN, Wajib Lapor Kekayaan di LHKPN

    Warga Asing yang Jadi Direksi BUMN, Wajib Lapor Kekayaan di LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan warga negara asing (WNA) yang ditunjuk menjabat sebagai direksi di perusahaan BUMN wajib melaporkan harta kekayaan di e-LHKPN.

    Pelaporan harta kekayaan adalah bentuk kepatuhan pejabat negara terhadap undang-undang serta sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

    “Tentunya itu berkonsekuensi terhadap salah satunya adalah kewajiban LHKPN karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis, Kamis (16/10/2025).

    Terlebih, kata Budi, BUMN menaungi berbagai usaha yang dikelola negara dan berkontribusi mengelola keuangan negara. 

    “Karena memang secara ketentuan BUMN ini kan juga mengelola keuangan negara, dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara,” jelas Budi

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025, Rabu (15/10/2025), mengizinkan ekspatriat atau warga negara asing (WNA) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Dia mengatakan telah merevisi sejumlah regulasi agar tenaga asing dapat memimpin perusahaan pelat merah.”Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia [WNA] bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat,” ujarnya seperti diberitakan Bisnis.com, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Terbaru, 2 WNA resmi menjabat sebagai direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., yakni Glenny H. Kairupan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dan Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi. Keduanya terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda 2025.

  • Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, Sudah Dapat Restu Kemenpan RB

    Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, Sudah Dapat Restu Kemenpan RB

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama RI segera membentuk Direktorat Jenderal Pesantren, dimana surat izin prakarsanya sudah bergulir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ke Sekretariat Negara.

    Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, usai bertemu dengan Menpan RB Rini Widyanti mengatakan surat izin prakarsa Ditjen Pesantren telah ditandatangani hari ini.

    Sebagai catatan, pengelolaan pesantren saat ini ditangani Direktorat Pesantren di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), Kemenag.

    “Saya optimistis Hari Santri 2025 ada kado izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren dari Presiden Prabowo,” terang Syafi’i usai pertemuan di Jakarta, Jumat (17/10/2025)

    Dia pun mengapresiasi pendampingan yang dilakukan Kemenpan RB dalam proses pengusulan pembentukan Ditjen Pesantren. Pasalnya, usul ini sudah berproses sejak 2019, lalu dimunculkan kembali pada 2021, 2023, dan 2024.

    “Tim KemenpanRB selama ini terus melakukan pandampingan. Alhamdulillah, di era Menpan Ibu Rini, ada progress signifikan. Kita sangat apresiasi,” ujar Wamenag.

    Wamenag juga menjelaskan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren sangat mendesak mengingat saat ini Kementerian Agama mencatat ada lebih dari 42.000 pesantren yang terdaftar di seluruh negeri.

    Jumlah pesantren bahkan diperkirakan bisa mencapai 44.000 karena masih ada beberapa lembaga yang belum terdaftar. Puluhan ribu pesantren itu, kini mengelola lebih dari 11 juta santri dengan kurang lebih 1 juta kiai atau dewan guru.

    Selain itu, Direktorat Pesantren saat ini juga membina 104.204 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 194.901 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ).

    Ini secara kuantitas bukan jumlah yang sedikit. Ditjen Pesantren dibutuhkan karena kehadirannya sesuai dengan kebutuhan atas layanan umat beragama. Kita juga sudah hitung analisis beban kerja setiap unit organisasi/jabatan jika terbentuk Ditjen Pesantren,” tegas Wamenag.

    Dia juga mengaku optimistis bahwa izin prakarsa dari presiden terkait Ditjen Pesantren akan terbit sebelum 22 Oktober 2025, yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional.

    “Sekaligus penghormatan kepada para kyai yang telah mendedikasikan diri untuk pengembangan pesantren,” katanya.

  • Doa dan Harapan Dedi Mulyadi di Ulang Tahun ke-74 Presiden Prabowo

    Doa dan Harapan Dedi Mulyadi di Ulang Tahun ke-74 Presiden Prabowo

    Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan harapan dan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto yang berusia 74 tahun pada Kamis (17/10/2025).

    Dedi Mulyadi memberikan pesan berisi doa dan harapan bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dia berharap agar Presiden Prabowo dapat memperkuat sektor pangan, pendidikan, industri, dan ekonomi nasional.

    “74 tahun yang lalu, Bapak terlahir dari sebuah keluarga yang memiliki visi ekonomi, visi sosial, dan visi kebangsaan yang kuat dengan bingkai nasionalisme yang kokoh. Semoga ketahanan pangan terus meningkat, pendidikan berkualitas akan tumbuh di Indonesia, stabilitas keamanan terjaga, produktivitas industri tumbuh, ekonomi terus mengalami peningkatan, dan akhirnya rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan,” katanya, Jumat (18/10/2025).

    Kini Presiden Prabowo memimpin Indonesia dengan cita-cita besar untuk membangun bangsa. Dedi Mulyadi juga mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

    “Selamat ulang tahun buat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga Bapak senantiasa sehat, terus kokoh, membawa mengibarkan merah putih di belantara dunia,” katanya.

    Dedi menutup pesan dengan komitmennya terhadap ketahanan pangan nasional. “Salam hormat dari saya, dari hamparan sawah yang setiap hari kami urus demi menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.

    Profil Singkat Prabowo

    Jenderal TNI Purnawirawan H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo lahir pada 17 Oktober 1951. Dia adalah anak dari Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.

    Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Sedangkan Ibunya bernama Dora Marie Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Soemitro, asal Sulawesi Utara.

    Setelah kelahiran Prabowo Subianto tak lama kemudian ayahnya, Soemitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Sebagai informasi, Prabowo memiliki dua kakak perempuan, bernama Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati, dan seorang adik laki-laki bernama Hashim Djojohadikusumo. 

    Prabowo merupakan cucu dari Margono Djojohadikusumo yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama.