Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Bobby Nasution Luncurkan UHC Prioritas, Pastikan Faskes Terima Pasien

    Bobby Nasution Luncurkan UHC Prioritas, Pastikan Faskes Terima Pasien

    Bisnis.com, DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Pada kesempatan tersebut, Bobby pun meminta kepala daerah se-Sumut untuk memastikan fasilitas kesehatan (Faskes) tidak ada lagi menolak pasien karena alasan kamar penuh.

    “Nggak ada alasan penuh, kalau kelas tiga dibilang penuh bisa naik ke kelas dua, tanpa tambahan biaya, biar tak ada alasan kepada pasien kamar penuh, atau kalau perlu Pak Bupati dan Walikota dicek rumah sakitnya, kalau kelas duanya penuh naik kelas satu, jadi nggak ada alasan rumah sakit (penuh),” katanya pada launching UHC Prioritas di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Senin (29/9/2025).

    Ia juga meminta setiap pihak untuk memaknai UHC bukan sekadar memfasilitasi administrasi masyarakat yang berobat saja. Menurutnya UHC harus dimaknai dengan melayani pasien sampai sembuh.

    “Semua yang datang bisa sembuh, sehat dan dilayani, jangan nunggu lama-lama di IGD, ketika kamar penuh disuruh pulang, berarti UHC hanya mengcover rumah sakit tanpa bisa dilayani dengan baik,” ujar Bobby.

    Selain itu, dengan program UHC prioritas, Bobby mengatakan, masyarakat Sumut bisa berobat di mana saja. Bobby mencontohkan, ketika ada seseorang di Langkat, yang ingin berobat tapi rumah sakit penuh, maka ia bisa berobat ke daerah tetangga dengan menggunakan KTP Sumut.

    “Kalau ada anak kuliah di Yogya, Bandung, kalau sakit di daerah tempatnya kuliah, Ia bisa berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS (Kesehatan),” kata Bobby.

    Sebagai informasi, saat ini angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sumut sudah mencapai 100,2 % dengan keaktifan peserta sekitar 80,2 %. Sehingga Sumut telah mencapai UHC Prioritas. Angka tersebut berhasil diraih dua tahun lebih cepat dari yang direncanakan.

    Hal tersebut diapresiasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan, Sumut menjadi salah satu provinsi yang menjadi UHC dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

    “Dilihat dari pencapaian yang dicapai Sumut, pencapaiannya menggembirakan, maka kami apresiasi pak Gub serta jajaran, DPRD serta seluruh Pemkab dan Pemko,” kata David.

    Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah di Sumut yang mengcover 3,4 juta masyarakat Sumut untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Menurutnya, hal ini juga merupakan capaian yang besar.

    “Artinya lebih 20% penduduk Sumut ditanggung gotong royong antara provinsi dan kabupaten/kota,” kata David.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiarti, Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong dan kepala daerah se-Sumut.

  • Presiden Prabowo Minta Elit Politik, Lakukan Demokrasi Tanpa Dendam

    Presiden Prabowo Minta Elit Politik, Lakukan Demokrasi Tanpa Dendam

    Bisnis.com, CILEUNGSI – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus dijalankan dengan penuh persaudaraan, tanpa dendam dan permusuhan politik.

    Prabowo mengatakan, persaingan politik adalah hal wajar dan harus terjadi dalam pemilihan umum, baik legislatif maupun kepala daerah. Namun, ia menekankan bahwa setelah kontestasi usai, semua pihak harus bersatu demi rakyat.

    “Demokrasi artinya kita harus bersaing, tapi bersaingnya itu dalam pemilihan sekali 5 tahun. Bersaing jangan bermusuhan, jangan dendam. Dalam sepak bola hanya satu yang juara umum, yang kalah harus dukung yang menang karena kita semua bekerja untuk rakyat,” ujar Prabowo, Senin (29/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa rakyat tidak menginginkan pemimpin yang saling bermusuhan di tingkat elit politik. Menurutnya, paradigma lama politik yang penuh gontok-gontokan sudah tidak relevan, karena bangsa ini telah sepakat berlandaskan pada ideologi Pancasila.

    “Rakyat kita tidak suka pemimpin penuh dendam. Kalau masih pakai paradigma lama, paradigma perang ideologi, itu salah. Kita sudah sepakat ideologi kita Pancasila,” tegasnya.

    Prabowo juga mencontohkan pentingnya kerja sama lintas partai. Ia menyebut dirinya dapat bekerja sama dengan tokoh dari partai lain demi kepentingan rakyat.

    “Gubernur DKI dari partai lain tidak ada masalah. Sama dengan Gubernur Jawa Barat yang dari Gerindra, kalau brengsek saya usut, tapi saya yakin tidak,” tandas Prabowo.

    Sementara itu, pada saat yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor, akademisi, dan pakar Indonesia untuk menggunakan ilmu serta kepintarannya demi menyelamatkan kekayaan bangsa agar dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.

    Prabowo menyoroti kondisi selama 25 tahun terakhir di mana aliran kekayaan Indonesia lebih banyak keluar negeri daripada tinggal di dalam negeri. Menurutnya, hal itu harus segera dibenahi dengan perbaikan sistem.

    “Saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa. Analisa data, pelajari, yakini. Masa 25 tahun kita tidak bisa analisa bahwa lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia? Ini segera harus kita ubah,” ungkapnya.

  • Presiden Prabowo Minta agar Pejabat Daerah dari Partai Gerindra Tidak Arogan

    Presiden Prabowo Minta agar Pejabat Daerah dari Partai Gerindra Tidak Arogan

    Bisnis.com, BOGOR  – Presiden Prabowo Subianto meminta agar kader Gerindra yang sudah menjadi bupati dan walikota tidak angkuh dan anggar jago di depan rakyat.

    Dia mengatakan bahwa ada kader Gerindra yang setelah diangkat jadi bupati dan walikota, melakukan sikap arogan. Prabowo menegaskan agar para pejabat daerah menjadi pelayan rakyat.

    “Tapi jangan salah saya tahu ada kader-kader Gerindra yang begitu jadi Bupati, walikota jadi petantang-petenteng [arogan dan angkuh],” ungkapnya, Selasa (30/9/2025).

    Dia juga mengatakan bahwa rakyat tidak suka pemimpin yang penuh dendam. Presiden Prabowo menuturkan bahwa rakyat Indonesia tidak suka pemimpin di atas itu gontok-gontokan, salah, keliru.

    Prabowo juga mengajak agar semua pemimpin daerah bersikap lebih bijak dan tidak menggunakan paradigma lama, tetapi tetaplah menggunakan ideologi Pancasila. Menurutnya, pemimpin tidak perlu perang ideologi, sebab yang sudah disepatik adalah Pancasila. 

    “Politik kita harus politik yang dewasa. Politik kita harus politik Indonesia, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi yang penuh persaudaraan,” katanya.

    Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah keberatan bila bekerja sama dengan kepala daerah dari partai lain, sebab tujuan kerja sama tersebut adalah untuk kepentingan rakyat.

    Di saat yang bersamaan dia juga menyinggung bahwa mau bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono yang tidak dari Partai Gerindra. Prabowo mengatakan bila Pramono tidak mau, maka yang rugi adalah rakyatnya.

    Dia juga berkelakar bahwa Gubernur Jawa Barat berasal dari Gerindra, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi. Prabowo mengatakan bahwa Dedi juga sudah bekerja dengan benar, tetapi bila tidak bekerja dengan benar, maka Prabowo akan mengusut kepala daerah yang tidak benar.

  • Viral Wajah Prabowo di Papan Iklan, Kemlu: Tidak Ada Pengakuan dan Normalisasi Israel

    Viral Wajah Prabowo di Papan Iklan, Kemlu: Tidak Ada Pengakuan dan Normalisasi Israel

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons terkait dengan unggahan foto papan iklan yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto di Israel.

    Kemlu menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Yvonne mengatakan hal itu juga telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

    “Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2025).

    Dalam unggahan akun X @AbrahamShield25, tertulis bahwa Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.

    Dalam baliho itu, bersanding foto Presiden Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, para pemimpin Arab moderat, Presiden Indonesia serta Ketua Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, dengan pesan berbunyi: “Yes to Trump’s Plan – GET IT DONE.” 

    Koalisi tersebut—sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120 lebih pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel—mengatakan usulan Trump sebagai langkah yang serius dan bertanggung jawab untuk mengubah kemajuan militer Israel menjadi terobosan diplomatik strategis dan menciptakan realitas baru di Gaza—tanpa Hamas.

  • Prabowo Minta Profesor dan Pakar, Selamatkan Kekayaan Bangsa

    Prabowo Minta Profesor dan Pakar, Selamatkan Kekayaan Bangsa

    Bisnis.com, CILEUNGSI – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor, akademisi, dan pakar Indonesia untuk menggunakan ilmu serta kepintarannya demi menyelamatkan kekayaan bangsa agar dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.

    Prabowo menyoroti kondisi selama 25 tahun terakhir di mana aliran kekayaan Indonesia lebih banyak keluar negeri daripada tinggal di dalam negeri. Menurutnya, hal itu harus segera dibenahi dengan perbaikan sistem.

    “Saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa. Analisa data, pelajari, yakini. Masa 25 tahun kita tidak bisa analisa bahwa lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia? Ini segera harus kita ubah,” ungkapnya, Selasa (29/8/2025).

    Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sejumlah tokoh berpendidikan doktoral (S3) yang hadir, mulai dari ekonom hingga pejabat tinggi negara. Mulai dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Presiden Ke-8 RI itu menilai, dengan sumber daya akademis yang begitu banyak, seharusnya bangsa Indonesia bisa melakukan transformasi sistem.

    “Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem, itu kelewatan. Ini masalah sistem,” ujarnya.

    Prabowo juga mengingatkan agar Indonesia tidak sepenuhnya menelan mentah-mentah ilmu dari Barat. Menurutnya, bangsa-bangsa Barat unggul dalam imperialisme dan penjajahan, sehingga bangsa Indonesia harus cerdas memilah ilmu yang sesuai dengan kepentingan nasional.

    Dia menegaskan bahwa kerja sama internasional tetap penting, namun prioritas utama adalah memastikan kekayaan bangsa dikelola sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia.

    “Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kagum. Saya tidak ajarkan kita curiga atau membenci bangsa lain. Tapi kita harus paham, jangan mengira bangsa lain kasihan sama kita. Itu sangat naif. Mereka memikirkan diri mereka sendiri, bukan kita,” kata Prabowo.

  • Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto hingga tahun depan.

    Hal tersebut tecermin dari besarnya anggaran yang bakal dikucurkan pemerintah untuk mendanai program tersebut. 

    Prabowo menyebut puncak anggaran MBG tahun depan mencapai Rp335 triliun atau sekitar US$20 miliar, yang akan digelontorkan langsung ke desa-desa pada 2026.

    Jumlah itu tercatat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran Program MBG pada tahun ini senilai Rp71 triliun dan anggaran tambahan senilai Rp28 triliun.

    “Selama puluhan tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta, lalu ke luar negeri. Sekarang kita balik, Rp335 triliun kita kirim ke desa-desa,” ujarnya.

    Dia menegaskan program ini bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan kebutuhan harian dapur MBG berupa beras, telur, sayur, ikan, hingga ayam, petani dan nelayan memiliki jaminan pasar sehingga hasil panen tidak lagi terbuang.

    Prabowo memperkirakan program MBG bisa menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, sekaligus memberi efek berganda pada perekonomian nasional.

    “Rp335 triliun ini bisa melahirkan kekuatan ekonomi senilai Rp600–900 triliun,” katanya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan aspek kesehatan, dengan menertibkan seluruh dapur MBG melalui standar operasional ketat, peralatan modern, hingga kewajiban uji laboratorium sebelum distribusi makanan.

    “Ini langkah besar untuk rakyat kita, memberi harapan bagi petani, nelayan, dan memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang layak,” tegas Prabowo.

    MBG Dibayangi Kasus Keracunan

    Di tengah besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program prioritas tersebut, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu dibenahi.

    Belakangan maraknya kasus keracunan siswa menjadi catatan untuk program tersebut. Pasalnya, jumlah kasus keracunan siswa terjadi di banyak daerah di Indonesia.

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, hingga Senin (29/9/2025) jumlah siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG tercatat mencapai 7.227 siswa.

    Jumlah tersebut tersebar dengan rincian Jawa Barat mencapai 3.463 siswa, Yogyakarta sebanyak 859 siswa, Jawa Tengah sebanyak 577 siswa, Bengkulu sebanyak 577 siswa, dan Bengkulu sebanyak 456 siswa.

    Sementara itu, kasus keracunan MBG juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan jumlah 355 siswa, Lampung sebanyak 318 siswa, Sumatra Selatan sebanyak 271 siswa, dan NTT sebanyak 246 siswa.

    Jawa Timur juga mengalami kasus keracunan dengan jumlah 234 siswa, NTB sebanyak 151 siswa, Sumatra Utara 100 siswa, Sulawesi Tenggara 56 siswa, Banten 55 siswa, Kalimantan Barat 35 siswa, Riau 26 siswa, Papua Barat 13 siswa, dan Sulawesi Selatan sebanyak 12 siswa.

    Seiring dengan hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah membuka peluang perombakan anggaran program MBG.

    Awalnya, anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp71 triliun, kemudian naik menjadi Rp99 triliun. Lalu pada 2026, MBG memperoleh anggaran Rp268 triliun dengan dana tambahan Rp67 triliun, sehingga diperkirakan totalnya mencapai Rp335 triliun.

    “Saya pendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh silahkan evaluasi tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga pada expert yang menangani soal gizi, kalau itu secara menyeluruh dilakukan pemerintah, saya yakin isunya tidak lagi anggaran karena sasarannya adalah pejabat. Soalnya expertnya jadi dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi, yang punya sertifikat sanitasi dan higienis hanya 34 SPPG istilahnya dapur MBG,” katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senin (29/9/2025).

    Di lain pihak, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan 6 desakan darurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, di Jakarta, Senin (29/9/2025). 

    Para ekonom sebelumnya telah menyampaikan desakan itu kepada pemerintah melalui surat terbuka pada saat demo besar akhir Agustus 2025 lalu. Audiensi yang sama juga pernah dilakukan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 12 September 2025 lalu. 

    Desakan tersebut sebelumnya ditandatangani oleh 456 ekonom, profesional dan akademisi di bidang ekonomi. Sebanyak 262 profesional di bidang lainnya dari dalam hingga luar negeri juga ikut ikut bertanda tangan. 

    Salah satu perwakilan AEI, Vid Adrison yang juga merupakan peneliti LPEM Universitas Indonesia (UI), membuka diskusi dengan menjabarkan beberapa data yang menunjukkan penurunan kualitas hidup masyarakat.

    Vid menyebut terdapat dua benang merah dari permasalahan perekonomian yakni misalokasi sumber daya yang masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. 

    “Kami mengapresiasi Menko Perekonomian dan Ketua LPS [Anggito] beserta jajarannya yang telah menyimak Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dan kami kembali menekankan penting dan gentingnya tindak lanjut yang serius dalam menanggulangi kondisi darurat ekonomi yang dialami masyarakat melalui implementasi kebijakan ekonomi yang amanah,” ujar ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, sebagai salah satu perwakilan AEI, dikutip dari siaran pers, Senin (29/9/2025). 

  • Abu Bakar Ba’asyir Mendadak Sambangi Kediaman Jokowi, Ini yang Dibahas

    Abu Bakar Ba’asyir Mendadak Sambangi Kediaman Jokowi, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1 Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (29/9/2025) siang.

    Kedatangan Abu Bakar Ba’asyir untuk menyampaikan nasihat secara langsung kepada Jokowi.

    “Saya hanya menasihati. Orang Islam itu wajib menasihati rakyat, pemimpin dan orang kafir. Harus dinasihati. Pak Jokowi ini orang yang kuat,” ujar dia dikutip dari Solopos pada Selasa (30/9/2025).

    Abu Bakar Ba’asyir berharap Jokowi bisa menjadi pembela Islam yang kuat. “Mudah-mudahan menjadi pembela Islam yang kuat. Nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Saya sedang berjuang, minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam,” tegas dia.

    Abu Bakar Ba’asyir mengaku juga menasihati Presiden Prabowo Subianto melalui surat tertulis. 

    Perihal orang yang dinasihati mau menjalankan nasihat atau tidak, menurut Abu Bakar Ba’asyir, hal itu yang menentukan Allah SWT. 

    Sementara itu, Jokowi mengaku kaget dengan kedatangan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir di rumahnya di Jalan Kutai Utara Nomor 1 Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (29/9/2025) siang. 

    Namun, Jokowi menyambut kedatangan Ba’asyir sebaik yang dia bisa.

    “Ya sangat kaget saya kedatangan beliau,” ungkap Jokowi saat dimintai tanggapan wartawan ihwal kedatangan Ba’asyir siang itu.

    Jokowi mengatakan kedatangan Ba’asyir untuk menyampaikan nasihat tentang Islam.

    “Intinya beliau [Abu Bakar Ba’asyir} menasihati saya untuk mengabdi kepada Islam,” tutur dia.

     

  • Prabowo Kasih BUMN Target 3 Tahun untuk Hasilkan Cuan Rp1.600 Triliun

    Prabowo Kasih BUMN Target 3 Tahun untuk Hasilkan Cuan Rp1.600 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan memberi kesempatan bagi BUMN untuk berbenah setidaknya dalam 2-3 tahun.

    Prabowo menambahkan, jika dalam tenggat waktu tersebut kinerja BUMN tidak juga membaik, maka dirinya tidak segan untuk melakukan bersih-bersih di tubuh perusahaan pelat merah.

    “Kita kasih kesempatan BUMN, dalam 2-3 tahun kita bersihkan. Saudara, kalau dagang yang biasa harusnya hasilnya, yang wajarnya itu 10% dari aset. Kalau aset kita 100, harusnya tiap tahun kita dapat 10%. Jadi, dari US$1.000 miliar, harusnya dapat US$100 miliar tiap tahun,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2025).

    Dia mengatakan US$100 miliar jika dirupiahkan mencapai kurang lebih Rp1.600 triliun.

    “Rp1.600 triliun saudara-saudara, harusnya oke, karena kita orang Indonesia, yang 10%, kalau dari 10%, oke deh 5%, harusnya US$50 miliar kan, berarti Rp800 triliun, tidak defisit kita. Tidak juga 5%, ya sudah deh 3%, tidak juga, tetapi kita kasih target mereka ini dalam 3 tahun kita tunggu, kita tunggu hasil mereka. Insyaallah akan mencapai yang kita harapkan,” ujar dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengungkap geram terhadap pimpinan-pimpinan BUMN yang tidak amanah.

    “Saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat mereka itu diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang, perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri,” kata dia.

    Presiden menyatakan tidak ragu-ragu untuk memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung memeriksa jajaran pimpinan BUMN manakala ada indikasi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan.

    “Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu,” kata Prabowo.

    Presiden dalam pidatonya itu, juga mengungkap optimistis terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    “Saya percaya Danantara akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan,” ujar dia.

    Menurut dia, Danantara menjadi salah satu terobosa, karena Indonesia pada akhirnya memiliki sovereign wealth fund.

    “Salah satu prestasi kita yang kita syukuri, kita telah membentuk dana, sovereign wealth fund, dana kedaulatan yang kita beri nama, Danantara Indonesia, Danantara adalah singkatan (dari) Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

  • Mendagri Tito Instruksikan Pemda Gelar Cek Berlapis Kualitas MBG Sebelum Dikonsumsi

    Mendagri Tito Instruksikan Pemda Gelar Cek Berlapis Kualitas MBG Sebelum Dikonsumsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah berperan aktif untuk mencegah terjadinya insiden keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyarankan seluruh kepala daerah agar melibatkan dinas kesehatan masing-masing daerah untuk melakukan pengecekan terhadap MBG yang bakal dibagikan ke seluruh siswa, sehingga tidak terjadi lagi insiden keracunan.

    Tito juga meminta Dinas kesehatan beserta jajaran terkait dapat melakukan rapat internal guna membahas proses bisnis, mekanisme pengecekan makanan di lapangan, sekaligus menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    “Jadi sebelum dihidangkan ada UKS, Unit Kesehatan Sekolah yang akan mengecek kualitas,” tuturnya di Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Tito pun mengusulkan agar pengecekan itu dilakukan secara berlapis oleh ahli gizi dan pemangku kepentingan terkait lainnya agar MBG benar-benar aman dikonsumsi siswa.

    “Jadi pengecekan yang di dapur juga harus dilakukan, pengecekannya lagi oleh ahli gizi dan mungkin dinas kesehatan juga ikut dan kemudian pada waktu di sekolah sampai, itu ada lagi bisa dilakukan pengecekan oleh Unit Kesehatan Sekolah yang di bawah kendali dari Dinas Pendidikan yang bosnya ya kepala daerah,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Tito juga meminta para kepala daerah untuk memprioritaskan penanganan kasus tuberkulosis (TBC). Pasalnya, menurut Tito, kasus tersebut diketahui telah banyak dialami masyarakat. 

    Bahkan, menurut data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menjadi negara dengan estimasi kasus dan kematian akibat TBC tertinggi ke-2 di dunia.

    “Ini menjadi atensi yang serius bagi kita, dan mohon ini juga menjadi sinyal bahwa penanganan TB ini menjadi perhatian dan priority dari semua daerah juga,” ujarnya.

    Tito juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensi serius dalam penanganan TBC. 

    Bahkan, Tito juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto secara langsung menugaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno sebagai koordinator dalam mengatasi kasus tersebut.

    Tito optimistis peran aktif dari Pemerintah Daerah mampu meminimalisir TBC. Hal itu juga terbukti ketika penanganan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. 

    Pada waktu tersebut, melalui kerja sama lintas sektor baik pusat maupun daerah, pandemi Covid-19 dapat dikendalikan.

    “Kalau TB ini kuncinya nomor satu, teman-teman kepala daerah serius aja tuh, jadikan prioritas,” tuturnya.

  • Tegas! Prabowo Tak Ingin Lagi Ada Kasus Keracunan di Program MBG

    Tegas! Prabowo Tak Ingin Lagi Ada Kasus Keracunan di Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden kasus keracunan makanan di beberapa daerah. 

    Prabowo mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut. Dia menyebut bahwa beberapa kasus keracunan memang terjadi, tetapi berdasarkan evaluasi statistik, tingkat deviasi dari standar keamanan makanan sangat kecil, yaitu hanya 0,000017 persen.

    Hal ini disampaikannya dalam sambutan Presiden pada agenda Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    “Bukan penyimpangan sengaja, tapi katakanlah deviasi itu adalah ternyata 0,000017%. Cukup membanggakan apa yang kita hasilkan. Bahwa kita ingin sama sekali tidak ada [kasus] keracunan itu [program MBG]. Maka, kita kerja keras sekarang,” kata Prabowo.

    Salah satu solusi tercepat yang dilakukan orang nomor satu di Indonesia itu adalah menginstruksikan agar standar sanitasi dan kebersihan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan.

    Dia menyatakan bahwa semua dapur MBG nantinya harus dilengkapi dengan peralatan sanitasi modern, seperti alat pencuci ompreng dengan sinar ultraviolet, air panas, atau gas, serta filter air dan test kit untuk uji keamanan makanan sebelum dikirim ke penerima manfaat.

    “Semua dapur nanti harus dilengkapi alat-alat cuci ompreng yang benar-benar kuat, dengan UltraViolet atau gas, atau air yang sangat panas. Filter air harus ada, test kit sebelum dikirim makanan harus ada. Semua dapur juga harus punya tukang masak terlatih,” tegasnya

    Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu juga melaporkan perkembangan signifikan dari program MBG yang kini telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

    “Alhamdulillah, hari ini sudah hampir mencapai 30 juta penerima manfaat. Kita sudah menyediakan lebih dari satu miliar porsi makanan bergizi untuk anak-anak kita,” tandas Prabowo.