Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kapolri Terbitkan Perkap, Atur Penggunaan Senpi jika Unsur Polri Diserang

    Kapolri Terbitkan Perkap, Atur Penggunaan Senpi jika Unsur Polri Diserang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Peraturan Kapolri No.4/2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Polri. 

    Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi Chaniago mengatakan dalam regulasi itu telah diatur penggunaan senjata api secara tegas dan terukur apabila ada penyerangan.

    Penyerangan itu berpotensi membahayakan jiwa, merusak fasilitas, maupun mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Dengan adanya peraturan ini, anggota memiliki dasar yang kuat untuk bertindak, mulai dari pemberian peringatan, penangkapan, hingga penggunaan senjata api secara proporsional,” ujar Erdi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025).

    Dalam beleid tersebut, menjelaskan bahwa penyerangan terhadap Polri itu meliputi markas kepolisian, anggota, rumah dinas Polri, satuan pendidikan, gedung Polri hingga fasilitas kesehatan Polri.

    Selain itu, penindakan juga dapat dilakukan apabila ada penyerangan terhadap PNS Polri; pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; keluarga Polri; tahanan Polri; tamu Polri; dan orang lain yang perlu dilindungi.

    Tindakan yang diambil dilaksanakan sesuai dengan SOP, mulai dari peringatan, penangkapan, pemeriksaan hingga penggunaan senjata api secara tegas dan terukur.

    Secara khusus, aturan penggunaan senpi itu diatur dalam Pasal 11.

    Penggunaan senpi dapat dilakukan apabila penyerang melakukan pembakaran, perusakan, pencurian, perampasan, penyanderaan, penjarahan, pengeroyokan hingga tindakan yang mengancam jiwa petugas.

    Adapun, peluru yang digunakan juga bisa menggunakan peluru karet maupun tajam. Pada intinya, penggunaan senpi ini dilakukan untuk melumpuhkan penyerangan.

    Dalam hal ini, Erdi menegaskan bahwa Peraturan Kapolri No.4/2025 ini menjadi pedoman bagi personel Polri dalam menghadapi ancaman penyerangan serta bersifat antisipatif dan preventif.

    “Perkap Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan pedoman jelas bagi anggota Polri ketika menghadapi aksi penyerangan,” pungkasnya.

  • Keracunan MBG Jadi Kasus KLB, Korban di Garut Capai Ratusan Siswa

    Keracunan MBG Jadi Kasus KLB, Korban di Garut Capai Ratusan Siswa

    Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) terkait puluhan orang mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG), Selasa (30/9/2025).

    Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menyebutkan, keputusan tersebut lahir usai rapat darurat yang digelar di lokasi kejadian bersama jajaran pejabat terkait, termasuk Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan. 

    Syakur menegaskan, tingginya jumlah korban serta kebutuhan penanganan cepat membuat pemerintah tidak bisa menganggap kasus ini sebagai insiden biasa.

    “Karena kondisi korban sudah memerlukan penanganan khusus, maka kami tetapkan sebagai KLB. Dengan status ini, semua langkah darurat bisa dijalankan lebih cepat,” ucap Syakur, Rabu (1/10/2025).

    Dengan penetapan KLB, Pemkab Garut menjamin seluruh pembiayaan perawatan korban akan ditanggung melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Menurut Bupati, mekanisme ini dipilih agar keluarga korban tidak terbebani biaya tambahan saat mendapatkan layanan medis.

    “Tidak boleh ada korban yang menunda berobat hanya karena takut biaya. Semuanya kita tanggung penuh lewat BTT,” tegasnya.

    Selain soal biaya, Syakur juga menginstruksikan seluruh kepala desa untuk aktif mencari warga yang menunjukkan gejala keracunan. 

    Mereka diminta segera melapor ke puskesmas agar bisa dijemput tenaga medis. Langkah itu, menurutnya, untuk mencegah korban semakin banyak yang tidak tertangani.

    Keracunan akibat program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Garut, Jawa Barat kembali terjadi. Kali ini puluhan siswa dari tiga sekolah di Kecamatan Kadungora harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Kadungora, Selasa (30/9/2025).

    Kepala Puskesmas Kadungora, Noni Cahyana, menyebutkan jumlah siswa yang ditangani semula hanya 19 orang. Namun hingga petang Rabu (1/10/2025) jumlahnya bertambah menjadi sebanyak 147 orang. 

    “Sementara data yang datang ke UGD 92 orang, sekarang ada penambahan orang lagi,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).

    Dari catatan medis, korban terdiri dari dua siswa sekolah dasar, delapan siswa SMP PGRI Kadungora, dan sisanya merupakan siswa SMP Negeri 1 Kadungora. 

    Selain siswa, satu orang guru juga ikut menjadi korban karena sempat mencicipi hidangan MBG yang disajikan di sekolah.

    Menurut Noni, tim medis puskesmas terus bersiaga karena masih ada kemungkinan penambahan pasien baru. Sejak siang hingga menjelang malam, korban keracunan berdatangan secara bergelombang. Gejala yang dikeluhkan meliputi pusing, mual, hingga sesak napas.

    Wiwin, salah satu orang tua siswa, mengisahkan kondisi anaknya yang mendadak drop setelah menyantap makanan MBG. “Tadi anak saya langsung sesak, tidak ingat,” ungkapnya.

    Situasi darurat ini membuat petugas medis bekerja ekstra. Di sisi lain, aparat kepolisian turun ke lokasi untuk mengamankan situasi serta meminta keterangan saksi-saksi, termasuk pihak sekolah dan penyedia makanan.

  • Mahfud MD Ungkap Dua Cucunya Keracunan MBG di Yogyakarta

    Mahfud MD Ungkap Dua Cucunya Keracunan MBG di Yogyakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD mengemukakan dua cucunya mengalami keracunan usai menyantap MBG di sekolah, Yogyakarta.

    Mahfud mengatakan terdapat sejumlah siswa di sekolahan cucunya tersebut muntah setelah memakan menu MBG. “Cucu saya juga keracunan MBG di Jogja,” ujarnya di YouTube Mahfud MD, dikutip Rabu (1/10/2025).

    Dia menjelaskan, kedua cucunya itu langsung dilarikan ke rumah sakit setempat, namun satu di antaranya langsung dipersilakan pulang dan dirawat di rumah. Sementara cucu lainnya tengah dirawat di rumah sakit.

    “Habis muntah sehari disuru pulang dan dirawat dirumah. Tapi yang ini sampai empat hari. Ada dua beda kelas, di sekolah yang sama,” tutur Mahfud.

    Di samping itu, Mahfud menilai bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini memang mulia. Namun, masih perlu ada sejumlah perbaikan.

    Dia juga mengkritisi pernyataan Prabowo terkait dengan perbandingan pelajar yang keracunan sebesar 0,00017%. Menurutnya, meskipun angka itu masih kecil dengan keberhasilan program, tetapi tetap tidak bisa diabaikan apabila menyangkut nyawa.

    “Karena itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan jadi bukan persoalan angka ini harus diteliti masalahnya apa. Tapi begini program MBG adalah salah satu program paling bagus dan mulia,” pungkasnya.

  • Keracunan Massal MBG di Garut, Pelajar Ungkap Gejala Setelah Minum Susu

    Keracunan Massal MBG di Garut, Pelajar Ungkap Gejala Setelah Minum Susu

    Bisnis.com, GARUT – Puluhan pelajar SMP diduga keracunan MBG karena mengonsumsi susu dan edamame, sehingga dilarikan ke rumah sakit.

    Suasana panik terjadi di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Selasa (30/9/2025) sore. Puluhan pelajar SMP serta seorang penjaga sekolah harus dilarikan ke Puskesmas setelah mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Siswa SMP PGRI Kadungora, Rahmawati (14), menceritakan bagaimana tubuhnya tiba-tiba drop tak lama setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. “Tiba-tiba sesak dada, engap, terus pusing. Saya sampai jatuh pingsan di sekolah,” ujar Rahma, Rabu (1/10/2025).

    Menurutnya, gejala itu muncul setelah dia meneguk susu bantal rasa cokelat dari paket MBG. Tak hanya siswa, Lili (33), penjaga sekolah, juga mengalami kondisi serupa. Awalnya ia hanya berniat mencicipi jatah makanan milik pelajar yang absen, namun dua jam kemudian tubuhnya ambruk.

    “Langsung lemas, mual, pusing. Tadi minum susu juga, sama makan kacang edamame,” ungkap Lili.

    Pantauan di Puskesmas Kadungora pada sore hari memperlihatkan suasana darurat. Korban keracunan berjejer di ranjang perawatan, sebagian masih terengah-engah menahan mual. 

    Orang tua murid tampak sibuk mendampingi anak-anak mereka, sementara petugas medis bekerja cepat dibantu aparat TNI, Polri, dan BPBD yang lalu-lalang mengantar pasien.

    Hingga pukul 17.06 WIB, jumlah korban yang mendapat perawatan diperkirakan mencapai 78 orang. Meski begitu, pihak Puskesmas maupun instansi terkait belum merilis data resmi jumlah korban maupun penyebab pasti keracunan.

    Kepala Puskesmas Kadungora, Noni Cahyana, menyebutkan jumlah siswa yang ditangani semula hanya 19 orang. Namun hingga petang Selasa petang jumlahnya bertambah menjadi sebanyak 29 orang. 

    “Sementara data yang datang ke UGD 19 orang, sekarang ada penambahan orang lagi,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).

    Dari catatan medis, korban terdiri dari dua siswa sekolah dasar, delapan siswa SMP PGRI Kadungora, dan sisanya merupakan siswa SMP Negeri 1 Kadungora. 

    Selain siswa, satu orang guru juga ikut menjadi korban karena sempat mencicipi hidangan MBG yang disajikan di sekolah.

    Menurut Noni, tim medis puskesmas terus bersiaga karena masih ada kemungkinan penambahan pasien baru. Sejak siang hingga menjelang malam, korban keracunan berdatangan secara bergelombang. Gejala yang dikeluhkan meliputi pusing, mual, hingga sesak napas

  • Ombudsman Temukan Masalah Program MBG, Mutu Tidak Sesuai hingga Capaian Jauh dari Target

    Ombudsman Temukan Masalah Program MBG, Mutu Tidak Sesuai hingga Capaian Jauh dari Target

    Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia menemukan empat potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu penundaan berlarut, diskriminasi, tidak kompeten, dan penyimpangan prosedur.

    Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp71 triliun pada 2025 dan menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator utama. Namun, hingga September 2025 Ombudsman mencatat baru 26,7% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi. Kesenjangan ini menimbulkan risiko besar tidak tercapainya target layanan pada tahun berjalan.

    Lebih lanjut Yeka menjabarkan, potensi maladministrasi penundaan berlarut ditemukan proses verifikasi mitra tanpa kepastian waktu dan keterlambatan pencairan honorarium staf lapangan. Selain itu, teridentifikasi adanya diskriminasi berupa potensi afiliasi yayasan dengan jejaring politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam penetapan mitra.

    Dari sisi kompetensi, kelemahan terlihat pada penerapan standar operasional prosedur, misalnya dapur tidak menyimpan catatan suhu atau retained sample. Sementara itu, penyimpangan prosedur terjadi dalam bentuk pengadaan bahan yang tidak sesuai kontrak, misalnya ditemukan beras kualitas medium diterima meskipun dalam kontrak tertulis premium.

    “Empat bentuk maladministrasi ini bukan hanya mencerminkan lemahnya tata kelola, tetapi juga menjadi pengingat penting bahwa prinsip pelayanan publik-kepastian, akuntabilitas, dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009-harus ditegakkan secara konsisten,” ucapnya dikutip dari keterangan resminya, Rabu (1/10/2025). 

    Dari hasil kajian Ombudsman ini, Yeka menjabarkan terdapat delapan masalah utama dalam penyelenggaraan program MBG.

    Pertama; kesenjangan yang lebar antara target dan realisasi capaian; kedua, maraknya kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah; ketiga, permasalahan dalam penetapan mitra yayasan dan SPPG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan;keempat, keterbatasan dan penataan sumber daya manusia, termasuk keterlambatan honorarium serta beban kerja guru dan relawan.

    Kelima, ketidaksesuaian mutu bahan baku akibat belum adanya standar Acceptance Quality Limit (AQL) yang tegas; keenam, penerapan standar pengolahan makanan yang belum konsisten, khususnya Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); ketujuh, distribusi makanan yang belum tertib dan masih membebani guru di sekolah; serta kedelapan, sistem pengawasan yang belum terintegrasi, masih bersifat reaktif, dan belum sepenuhnya berbasis data.                          

    ”Delapan permasalahan tersebut menimbulkan risiko turunnya kepercayaan publik, bahkan telah memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat, sehingga diperlukan langkah perbaikan yang cepat, terukur, dan transparan agar tujuan utama program Makan Bergizi Gratis sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat tetap terjaga,” ujarnya.

    Ombudsman mendesak pemerintah, khususnya BGN, untuk segera melakukan perbaikan mendasar dalam penyelenggaraan program MBG. Perbaikan tersebut mencakup penyempurnaan regulasi kemitraan dengan menegakkan prinsip kepastian waktu, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta penguatan sumber daya manusia dan sistem administrasi agar pembayaran maupun koordinasi berjalan lebih lancar.

    Ombudsman juga mendorong keterlibatan penuh BPOM dalam pengawasan keamanan pangan dan distribusi, pembangunan dashboard digital untuk pemantauan real time mutu bahan, distribusi, serta penggunaan anggaran, dan jaminan perlindungan serta kompensasi bagi guru yang dilibatkan dalam proses distribusi.

    Terkait evaluasi pelaksanaan SPPG, Ombudsman memberikan sejumlah saran perbaikan.

    “Bagi SPPG yang telah menimbulkan insiden kesehatan harus dihentikan untuk dievaluasi. SPPG yang berjalan normal tetap dipantau dan dipastikan tidak terjadi insiden kesehatan di kemudian hari. Bagi yang belum beroperasi, harus memenuhi sertifikasi keamanan pangan dan semua SOP dilakukan menuju zero incident,” tegas Yeka.

    Ombudsman menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi pelaksanaan program MBG sekaligus mendorong perbaikan layanan publik demi pemenuhan hak dasar masyarakat. “Semoga saran yang disampaikan Ombudsman dapat segera dilaksanakan dan segera berbenah. Pada akhirnya keberhasilan MBG dilihat dari tata kelola yang baik, penggunaan anggaran yang akuntabel, dan penerapan sertifikasi pangan menujuzero accident di setiap SPPG,” tutupnya.

  • Lagi, Pelajar dan Guru di Garut Keracunan MBG, Korban Ada 147 Orang

    Lagi, Pelajar dan Guru di Garut Keracunan MBG, Korban Ada 147 Orang

    Bisnis.com, GARUT- Keracunan akibat program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Garut, Jawa Barat kembali terjadi. Kali ini puluhan siswa dari tiga sekolah di Kecamatan Kadungora harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Kadungora, diduga keracunan MBG.

    Kepala Puskesmas Kadungora, Noni Cahyana, menyebutkan jumlah siswa yang ditangani semula hanya 19 orang pada Selasa (30/9/2025). Namun hingga petang Rabu (1/10/2025) jumlahnya bertambah menjadi sebanyak 147 orang, diduga karena mengonsumsi MBG.

    “Sementara data yang datang ke UGD 92 orang, sekarang ada penambahan orang lagi,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).

    Dari catatan medis, korban terdiri dari dua siswa sekolah dasar, delapan siswa SMP PGRI Kadungora, dan sisanya merupakan siswa SMP Negeri 1 Kadungora. 

    Selain siswa, satu orang guru juga ikut menjadi korban karena sempat mencicipi hidangan MBG yang disajikan di sekolah.

    Menurut Noni, tim medis puskesmas terus bersiaga karena masih ada kemungkinan penambahan pasien baru. Sejak siang hingga menjelang malam, korban keracunan berdatangan secara bergelombang. Gejala yang dikeluhkan meliputi pusing, mual, hingga sesak napas.

    Wiwin, salah satu orang tua siswa, mengisahkan kondisi anaknya yang mendadak drop setelah menyantap makanan MBG. “Tadi anak saya langsung sesak, tidak ingat,” ungkapnya.

    Situasi darurat ini membuat petugas medis bekerja ekstra. Di sisi lain, aparat kepolisian turun ke lokasi untuk mengamankan situasi serta meminta keterangan saksi-saksi, termasuk pihak sekolah dan penyedia makanan.

    Sebelumnya, sebanyak 657 orang mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, pusing, hingga muntah akibat keracunan MBG.

    Kepolisian Resor Garut melalui Satuan Reserse Kriminal telah memintai keterangan dari 19 orang saksi. Dugaan awal mengarah pada makanan yang diproduksi oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Al-Bayyinah 2. Polisi kemudian bergerak cepat mengamankan sampel dan memanggil berbagai pihak untuk dimintai keterangan.

    Kepala Satreskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, menegaskan pemeriksaan berlangsung intensif. Dia menyebut saksi berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pihak sekolah, petugas keamanan, korban pelajar, hingga pengelola dapur penyedia makanan. 

    Menurutnya, jumlah saksi masih mungkin bertambah seiring pendalaman kasus.

    “Proses klarifikasi masih berjalan. Setiap pihak yang dianggap mengetahui peristiwa ini akan dipanggil,” ujar Joko.

    Selain pemeriksaan saksi, polisi menunggu hasil uji laboratorium terhadap sejumlah sampel makanan dan bahan baku yang diamankan dari dapur penyedia. 

    Pemeriksaan dilakukan di laboratorium kesehatan di Bandung. Hasil tersebut menjadi kunci penentuan langkah hukum selanjutnya, termasuk potensi penetapan tersangka jika ditemukan unsur kelalaian dalam proses pengolahan atau penyajian.

  • 5 Link Resmi Cek Penerima BSU Rp600.000 Oktober 2025

    5 Link Resmi Cek Penerima BSU Rp600.000 Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada beberapa link resmi yang bisa Anda gunakan untuk cek daftar penerima BSU Rp600.000 bulan Oktober 2025.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Akan tetapi, hingga awal Oktober 2025, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay.
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data.
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai.

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    4. Situs Kemnaker

    Klik https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki akun atau login jika sudah punya akun.
    Akan ada notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    5.  Situs BPJS Ketenagakerjaan

    Klik link https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 
    Masukkan NIK dan data pribadi
    Anda akan mendapat notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    Itulah link resmi cek penerima BSU Rp600.000 bulan Oktober 2025.

  • Menpora Erick Thohir: Sirkuit Mandalika Beri Dampak Ekonomi Rp4,8 Triliun

    Menpora Erick Thohir: Sirkuit Mandalika Beri Dampak Ekonomi Rp4,8 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan sport tourism di Indonesia. Menurutnya, pengembangan pariwisata olahraga di Mandalika, Lombok bahkan sudah menyumbang Rp4,8 triliun. 

    Menurut Erick, Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya sport tourism karena memberikan dampak ganda, tidak hanya pada sektor olahraga, tetapi juga pada perekonomian nasional. 

    Hal itu disampaikan usai mendampingi pebalap MotoGP asal Spanyol, Marc Márquez, dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    “Ya salah satunya memang tadi kan sport tourism harus ditingkatkan. Karena impact-nya tidak hanya untuk olahraga tapi juga ekonomi. Kita bisa lihat di Mandalika sekarang ekonomi impact-nya hampir Rp4,8 triliun. Tiket juga hampir habis. Ini hal yang positif,” ujar Erick.

    Selain itu, kata Erick, Kepala Negara juga meminta agar pengembangan sport tourism berjalan sejalan dengan peningkatan prestasi olahraga nasional.

    Erick menyebut, Prabowo ingin cabang olahraga unggulan terus diperkuat, termasuk memberikan kesempatan bagi atlet untuk berlatih maupun bertanding di luar negeri.

    “Kami nanti harus menyelaraskan bagaimana keinginan Bapak Presiden juga mulai melihat cabor-cabor unggulan tadi, dan juga mendorong banyaknya atlet untuk bisa apakah bertanding, apakah training di luar negeri. Seperti mereka ini training-nya di Barcelona, di Spanyol. Jadi hal-hal ini yang Presiden harapkan ke depan,” jelas Erick. 

    Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan dukungan terhadap rencana pemerintah menyiapkan skema dana pensiun untuk atlet dan pelatih.

    “Bapak Presiden juga senang mengenai dana pensiun yang kita akan dorong buat atlet dan pelatih. Tapi tentu ini menjadi kajian dan proses ke depan,” tambah Erick. 

    Dia menilai arahan Presiden tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat ekosistem olahraga Indonesia sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi dari industri sport tourism. 

    “Jadi sangat luar biasa dampaknya,” pungkasnya.

  • Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

    Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu, untuk mengenang tragedi gugurnya Pahlawan Revolusi pada 30 September 1965.

    Upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB, tidak lama setelah Presiden Prabowo selaku inspektur upacara tiba di Monumen Pancasila Sakti. Di lokasi upacara, kedatangan Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Prosesi upacara diisi di antaranya dengan laporan komandan upacara oleh Kolonel Pnb. M. Amry Taufanny, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para Pahlawan Revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai,” kata Presiden Prabowo dikutip dari Antara, Rabu (1/10/2025).

    Prosesi berikutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan teks Pancasila.

    Selepas itu, pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, kemudian pembacaan Ikrar Kesetiaan Kepada Pancasila oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Prosesi berikutnya pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Selepas itu, prosesi upacara berakhir, Presiden pun meninggalkan mimbar kehormatan. Presiden Prabowo, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, meninjau Monumen Pancasila Sakti.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Kemudian, ada pula Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, kemudian ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

  • Aceh Vs Sumut Jilid II Buntut Bobby Razia Pelat BL

    Aceh Vs Sumut Jilid II Buntut Bobby Razia Pelat BL

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh kembali berseteru setelah adanya razia kendaraan berpelat BL.

    Awalnya, viral di media sosial video Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution bersama dengan Wakil Bupati Langkat Tiorita Surbakti dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Muhammad Suib tengah berdialog dengan salah seorang yang diduga sopir truk di salah satu ruas jalan yang cukup padat.

    Dari video yang dilihat Bisnis pada Senin (29/9/2025), bagian awal memang menampilkan Bobby Nasution berbincang singkat sembari sesekali tertawa dengan seorang yang diduga sopir truk itu sebelum akhirnya menyelesaikan obrolan.

    Video kemudian beralih ke bagian lain yang menunjukkan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhammad Suib meminta salah satu sopir truk lainnya turun. Kepada sopir tersebut Suib menjelaskan bahwa seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayah Sumut harus menggunakan pelat BK.

    “Ini [kendaraan] harus pelat BK, supaya pendapatan pajaknya ke Sumatra Utara,” kata Suib kepada sopir tersebut.

    Namun, Bobby menegaskan penyetopan yang dilakukannya bukan untuk merazia kendaraan berpelat BL, melainkan menegur sejumlah truk yang saat itu melintas dengan tonase berlebih.

    “Yang pertama kami sampaikan ke mereka [pengemudi truk] itu soal tonase berlebihnya,” kata Bobby di Medan, Senin (29/9/2025).

    Dalam kesempatan yang lain, Bobby bakal mewajibkan perusahaan yang beroperasi atau berdomisili di wilayah Sumut menggunakan pelat kendaraan operasional berkode BK atau BB mulai 2026.

    Kebijakan itu ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama Sumut.

    “Kalau perusahaannya berdomisili di Sumut tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai pelat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut,” kata Bobby di Medan, Senin (29/9/2025).

    Bobby mengatakan imbauan serupa telah lebih dulu dilakukan oleh sejumlah daerah seperti Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

    Dia menyebut penerimaan dari pajak kendaraan akan dimanfaatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membangun infrastruktur, seperti jalan serta peningkatan pelayanan publik.

    Lebih jauh Bobby menyampaikan Sumut berpotensi kehilangan sumber PAD bila perusahaan yang beraktivitas atau berkantor di wilayah Sumut menggunakan kendaraan operasional berkode pelat luar Sumut.

    Apalagi pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber pendapatan utama Sumut yang tahun 2025 ini ditarget Rp1,74 triliun.

    Upaya optimalisasi PAD ini pun salah satunya dilakukan Pemprov dengan memberlakukan aturan yang mengimbau agar kendaraan operasional perusahaan yang beraktivitas di Sumut menggunakan pelat BK ataupun BB.

    Aturan tersebut rencananya akan mulai diberlakukan Pemprov Sumut pada Januari tahun 2026 dalam rangka optimalisasi PKB. Ini seiring pemangkasan nominal transfer ke daerah akibat efisiensi yang menuntut pemerintah daerah lebih kreatif menggenjot sumber-sumber pemasukan daerah.

    “Jadi, kami mengimbau agar segera menyesuaikan pelat kendaraan sesuai domisili. Bukan yang melintas, tapi untuk perusahaan yang beroperasional di Sumut,” tambahnya.

    Perseteruan Sumut dan Aceh

    Baru-baru ini, Pemda Sumut dan Pemda Aceh terlibat perseteruan terkait dengan perebutan empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Wilayah ini juga diklaim oleh Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh.

    Sumut dan Aceh dihadapkan pada polemik terkait status keempat pulau yang terletak di perbatasan Sumut dan Aceh, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Mangkir Gadang. Keputusan Mendagri yang ditetapkan pada 25 April 2025 menetapkan keempat pulau itu masuk Kabupaten Tapanuli Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil.

    Dalam kunjungannya ke Banda Aceh menemui Mualem, Bobby menyampaikan pandangan terkait tindak lanjut dari keputusan Mendagri tersebut sehingga meminimalisir potensi polemik di masyarakat.

    Gubernur Sumut itu juga menegaskan ke Mualem bahwa keputusan terkait keempat pulau yang masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Sumatra Utara bukanlah intervensi Sumut, melainkan melalui mekanisme yang berjalan sesuai aturan yang ada.

    “Namun di luar itu, tadi kami (bersama Gubernur Aceh) bersepakat untuk kita kelola sama-sama. Kalaupun ada potensi sumber daya alam, ya itu bisa kita kelola sama-sama. Termasuk ada migas (minyak dan gas), juga bisa kita saling berbagi,” jelas Bobby.

    Bobby ingin pengelolaan keempat pulau dilakukan secara kolaboratif dengan Pemerintah Provinsi Aceh. “Makanya pembicaraan dengan Beliau (Muzakir Manaf) tadi, bukan ‘ini punya siapa’, tetapi bagaimana kita bisa berbagi,” tambahnya.

    Namun, Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan untuk menyelesaikan polemik antara Pemprov Sumut dan Pemprov Aceh.

    Presiden Prabowo Subianto menetapkan bahwa empat pulau yang selama ini menjadi pembahasan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara secara resmi menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh.

    Keputusan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat melalui video conference terkait penandatanganan kesepakatan bersama kedua gubernur pada Selasa, 17 Juni 2025.

    Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Penandatanganan “Kesepakatan Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara Mengenai Penyelesaian Permasalahan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang” dilakukan oleh Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rapat resmi di Wisma Negara, Istana Kepresidenan Jakarta.

    Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Saya kira prinsip bahwa kita satu, karena NKRI saya kira itu selalu jadi pegangan kita, tapi Alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama penyelesaian saya kira baik sekali,” ucap Presiden Prabowo.

    Kepala Negara juga meminta agar penjelasan kepada publik dilakukan secara terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi.

    “Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terhadap rakyat. Kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini,” tutur Presiden Prabowo.