Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Naikkan Pangkat Dirut Timah Hingga Wamenhan jadi Jenderal, Total 11 Purnawirawan TNI

    Prabowo Naikkan Pangkat Dirut Timah Hingga Wamenhan jadi Jenderal, Total 11 Purnawirawan TNI

    Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan kenaikan pangkat secara kehormatan kepada 11 perwira purnawirawan dari tiga matra TNI AD, AL, dan AU.

    Kenaikan pangkat kehormatan ini diberikan oleh Panglima tertinggi TNI itu dalam rangkaian acara Presidential Inspection yang berlangsung di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 yang tengah berlayar di Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Penganugerahan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi luar biasa mereka yang telah melampaui panggilan tugas semasa aktif dan tetap menunjukkan loyalitas serta pengabdian setelah pensiun.

    “Mereka terus membuktikan, meski sudah pensiun, dedikasi dan pengabdian terhadap kehormatan serta kedaulatan bangsa tidak pernah berhenti. Ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap sumbangsih yang sangat berarti,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Menurutnya, kenaikan pangkat kehormatan ini merupakan bagian dari tradisi militer dalam memberi penghargaan tertinggi kepada perwira yang telah menunjukkan komitmen dan loyalitas luar biasa, bahkan setelah masa dinas mereka berakhir.

    Prabowo menegaskan bahwa penghargaan ini membawa tanggung jawab moral yang besar dan menjadi simbol kehormatan yang harus terus dijaga.

    “Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah pesan bagi generasi prajurit selanjutnya, bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara adalah tanggung jawab seumur hidup,” ucap Prabowo.

    Para penerima itu seperti Direktur Utama PT Timah Tbk. Restu Widyantoro menjadi Brigadir Jenderal TNI Kehormatan. Terdapat juga Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto yang kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Berikut daftar lengkapnya:

    11 Purnawirawan jadi Jendral Kehormatan Prabowo:

    Letnan Jenderal TNI (Purn) H.B.L. Mantiri – naik menjadi Jenderal TNI Kehormatan
    Letnan Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo – naik menjadi Jenderal TNI Kehormatan
    Laksamana Madya TNI (Purn) Achmad Taufiqoerrochman, S.E. – naik menjadi Laksamana TNI Kehormatan
    Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. – naik menjadi Laksamana TNI Kehormatan
    Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P. – naik menjadi Marsekal TNI Kehormatan
    Mayor Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung – naik menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan
    Mayor Jenderal TNI (Purn) Untung Budiharto – naik menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan
    Mayor Jenderal TNI (Purn) Dadang Hendrayudha – naik menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan
    Mayor Jenderal TNI (Purn) Surawahadi – naik menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan
    Marsekal Muda TNI (Purn) Bonar H. Hutagaol, S.E., M.M. – naik menjadi Marsekal Madya TNI Kehormatan
    Kolonel Inf (Purn) Restu Widiyantoro, MDA – naik menjadi Brigadir Jenderal TNI Kehormatan

  • Nadiem Makarim Masih di RS, Kejagung Terjunkan 6 Personel Penjaga

    Nadiem Makarim Masih di RS, Kejagung Terjunkan 6 Personel Penjaga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim masih dibantarkan di rumah sakit usai operasi penyakit ambeien.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengemukakan pihaknya telah menerjunkan enam personel untuk menjaga Nadiem di RS.

    “Kurang lebih hampir 6 orang bergantian secara simultan, bergantian. Jadi pagi dua orang dua orang bergantian,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (2/10/2025).

    Meskipun Nadiem berada di rumah sakit, katanya, hal itu tidak serta merta membuatnya bebas. Sebab, tangan Nadiem juga diborgol sesuai ketentuan yang ada.

    Di samping itu, Anang menyatakan masih belum bisa memastikan kepulangan Nadiem ke sel tahanan Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan. Pasalnya, kondisi tersebut bergantung pada keputusan dokter 

    “Kita sangat bergantung kepada hasil dari medis. Dari dokter yang menangani. Apakah yang bersangkutan sudah bisa dipindahkan atau masih butuh perawatan karena itu menyangkut hak juga ya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Nadiem merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan alias pengadaan Chromebook periode 2018-2022.

    Nadiem diduga memiliki peran penting dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Pasalnya, founder Go-Jek tersebut diduga memerintahkan pemilihan Chromebook untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

    Adapun, Nadiem juga telah melakukan upaya hukum untuk melepaskan status tersangkanya melalui gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (23/9/2025).

  • Basarnas dan Pakar ITS Sebut Bangunan Ponpes Al-Khoziny yang Ambruk Gagal Konstruksi Total

    Basarnas dan Pakar ITS Sebut Bangunan Ponpes Al-Khoziny yang Ambruk Gagal Konstruksi Total

    Bisnis.com, SURABAYA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan pakar struktur bangunan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menilai gedung empat lantai di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk, telah mengalami kegagalan konstruksi secara menyeluruh.

    Hal tersebut diungkap Kasubdit RPDO (Pengarahan dan Pengendalian Operasi) Basarnas Emi Freezer kepada awak media di Posko SAR Gabungan di Sidoarjo, Rabu (1/10/2025).

    “Hasil analisis dari ITS ini semua sudah kegagalan struktur. Struktur penyangga semua totally collapse atau gagal total untuk memberikan sanggahan,” imbuhnya. 

    Freezer juga menyebut bahwa kegagalan konstruksi yang terjadi secara total itu membuat struktur bangunan menjadi tidak stabil serta rentan bergerak hingga dikhawatirkan menimbulkan runtuhan susulan.

    Ia pun menyebutkan proses evakuasi oleh seluruh petugas mengedepankan prinsip kehati-hatian secara ekstra. Sebab keselamatan korban yang masih terjebak serta petugas yang terjun untuk menolong adalah faktor utama yang menjadi prioritas. 

    “Ini diintervensi sedikit saja akan mengubah pola runtuhan dan rempetannya, saya memberikan gambar seperti spider web. Satu titik kita colek maka rembetan getaran itu bisa sampai ke semua sektor yang ter-connecting dengan bangunan tersebut,” ucapnya.

    Sementara itu, Ahli Struktur Bangunan, Departemen Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Mudji Hermawan pun mengungkapkan hal yang selaras. Ia menyebutkan bangunan tersebut telah mengalami kegagalan struktur secara total.

    “Kalau melihat kerusakan dan tingkat kerusakan itu merupakan kegagalan struktur, dan model kerusakannya sudah hancur semua baik kolom, balok, maupun plat,” kata Mudji.

    Mudji menjelaskan setidaknya ada empat lapisan dari konstruksi yang ambruk dan kemudian secara serta-merta membentuk tumpukan. Keadaan itu yang menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang terjebak di tengah-tengah reruntuhan.

    “Ini ada empat lapis lantai yang ambruk, collapse, ini menyusahkan teman-teman Basarnas untuk melakukan untuk mengakses ke lokasi,” beber Mudji.

    Tak hanya itu, Dosen Departemen Teknik Sipil ITS Surabaya ini juga menyebutkan, konstruksi bangunan yang roboh tersebut juga terkoneksi dengan bangunan lain yang berdiri di sekelilingnya. Kondisi tersebut disebutnya makin memperparah risiko yang dihadapi petugas SAR yang terjun di lapangan.

    “Jadi ada sebagian elemen-elemen struktur yang mencantol, berhubungan, join, connect, dengan beberapa gedung di sebelahnya,” ucapnya.

    Saat ini, pihaknya tengah melakukan analisis lebih lanjut supaya bangunan sekitar yang terkoneksi dengan gedung ambruk tersebut tidak terdampak, ketika proses pengangkatan reruntuhan untuk mengevakuasi para korban yang masih tertimbun.

    “Kita juga mengamankan bangunan-bangunan di samping, supaya tidak ikut ambruk, sehingga nantinya kita akan bertahan dan kemudian kita potong dengan maksimum 1 ton dengan alat tangkar, dan tidak boleh ditarik, sampai itu rilis, sampai itu bebas, baru bisa diangkat,” pungkas Mudji.

    Berdasarkan data yang dihimpun, hingga Rabu (1/10/2025) pukul 16.20 WIB, total sebanyak 104 korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk. Sebanyak 91 orang menjalani evakuasi mandiri, sedangkan 13 korban dievakuasi oleh petugas SAR gabungan. Dari 13 korban yang dievakuasi itu, sebanyak empat orang telah dinyatakan meninggal dunia.

  • Tok! Menkum Resmi Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Mardiono

    Tok! Menkum Resmi Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Mardiono

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Mardiono.

    Pengesahan itu setelah kubu Mardiono mengajukan berkas-berkas ke Kementerian Hukum dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi serta telah seusai dengan AD/ART hasil Muktamar PPP ke-9 di Makassar. 

    “Maka setelah dilakukan penelitian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Muktamar ke-9 di Makassar yang lalu,  dan itu tidak berubah,  maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” kata Supratman di Komplek Parlemen, Kamis (2/10/2025).

    Dia menjelaskan penandatanganan telah dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB,  Rabu (1/10/2025). Namun dia belum mengetahui apakah surat pengesahan tersebut telah diambil oleh pihak terkait karena surat dilimpahkan ke jajarannya di Kementerian Hukum

    “Kemudian apakah sudah diambil, saya belum tahu. Karena saya serahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum untuk menyerahkannya yang jelas saya sudah tandatangani kepengurusan itu,” jelasnya.

    Diketahui, sebelumnya terjadi perpecahan di internal PPP terkait pemilihan ketua umum, di mana terdapat kubu Agus Suparmanto dan kubu Mardiono. Kedua kubu saling klaim pengangkatan Ketua umum berdasarkan hasil aklamasi. 

  • Puan Ingin Perpres MBG Segera Diteken, Kunci Perbaikan Tata Kelola

    Puan Ingin Perpres MBG Segera Diteken, Kunci Perbaikan Tata Kelola

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) segera diteken agar memperbaiki tata kelola program strategis itu.

    Puan menyampaikan DPR melalui komisi terkait telah melakukan pembahasan mengenai Perpres yang kemudian ditindaklanjuti ke pemerintah. Puan menyebut Perpres menjadi payung hukum dalam pelaksanaan MBG agar berjalan optimal.

    Perpres ini nantinya akan mengatur secara detail penerapan MBG dengan melibatkan lembaga, kementerian, dan stakeholder terkait, sehingga pelaksanaan MBG lebih jelas.

    “DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa perpres dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum, sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Kamis (2/10/2025).

    Selain itu, menurutnya Perpres ini juga diharapkan mampu mencegah keracunan massal akibat mengonsumsi MBG yang belakangan ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

    Pasalnya, dia menilai program unggulan Prabowo ini memiliki dampak positif bagi anak-anak Indonesia. Tak lepas dari itu, dia terus mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh khususnya di lokasi yang bermasalah.

    “Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya harus total dievaluasi,” ucapnya.

    Terkait moratorium atau penundaan sementara pelaksanaan MBG, Puan menyebut masyarakat memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. 

    “Kita lihat dulu, kita evaluasi total, kemudian bagaimana kemudian nanti di lapangannya mana saja yang harus kita perbaiki, mana saja yang harus kita evaluasi, karena sekarang baru akan dilakukan,” kata Puan.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyisir SPPG yang bermasalah dengan menerapkan tim evaluasi. Di samping itu, berdasarkan temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 17% menu MBG terkonfirmasi beberapa zat mikrobiologi seperti bakteri Salmonella.

    Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin juga akan melibatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap satuan pendidikan untuk mengajarkan mitigasi keracunan MBG. Nantinya setiap UKS bakal memeriksa menu MBG sebelum diberikan kepada siswa. 

  • Jadwal Pencairan BSU Oktober 2025

    Jadwal Pencairan BSU Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyak pertanyaan yang muncul mengenai kapan pencairan terbaru bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah.

    Sebelumnya pada September lalu, BSU diperkirakan akan kembali digulirkan oleh pemerintah untuk para pekerja.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyaluran BSU bertujuan meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” ujar Yassierli saat kunjungan kerja di Padang, Sumatera Barat, Rabu (10/9), dikutip dari Antaranews.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengatakan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Terakhir, penyaluran BSU berlangsung pada Agustus 2025. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi kapan BSU akan kembali dicairkan.

    Jadwal Pencairan BSU Oktober 2025

    Belum ada pengumuman resmi mengenai kapan bantuan subsidi upah (BSU) untuk bulan Oktober 2025 dicairkan oleh pemerintah.

    Oleh sebab itu, hingga saat ini pencairan BSU masih menunggu pengumuman dan informasi resmi dari Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Pekerja diimbau rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Mendapat BSU 2025

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia

    2. Melalui JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun pada aplikasi tersebut
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU

  • Polisi Siapkan Dua Rute untuk Parade HUT ke-80 TNI di Jakarta

    Polisi Siapkan Dua Rute untuk Parade HUT ke-80 TNI di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi telah menyiapkan dua rute alternatif terkait perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

    Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados mengatakan dua rute ini bakal dilintasi oleh parade alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.

    “Untuk masalah parade alutsista, nantinya ada 2 alternatif yang akan digunakan oleh teman-teman TNI,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).

    Dia merincikan rute pertama bakal melintasi jalan Merdeka Selatan, Timur, Utara, Barat, dan Jalan Juanda. 

    Kemudian, rute parade alutsista kedua bakal melalui Tugu Tani, Jalan Kwitang, putar balik sebelum Senen dengan mengarah kembali ke Tugu Tani dan masuk kembali lewat pintu Gambir. 

    “Di antara kedua rute alternatif untuk alutsista ini, hari ini kami akan melaksanakan tactical floor game terkait masalah Kamseltibcar Lantas,” imbuhnya.

    Dia menambahkan pihaknya telah menyiapkan total sebanyak 1.000 anggota dari Ditlantas Polda Metro Jaya hingga satlantas penyangga untuk membantu kelancaran lalu lintas terkait HUT TNI itu.

    “Untuk jumlah personel sendiri, pada saat pengamanan HUT TNI ini, kurang lebih hampir 1.000 orang dari Ditlantas PMJ, baik itu dari Satlantas kewilayahan, termasuk dari jajaran Mako Direktorat, termasuk juga dari Satlantas penyangga,” pungkasnya.

  • Kementerian BUMN Resmi jadi BP BUMN, Setelah DPR Setujui Revisi UU BUMN

    Kementerian BUMN Resmi jadi BP BUMN, Setelah DPR Setujui Revisi UU BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang BUMN tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003 resmi menjadi undang-undang. Nomenklatur resmi berubah Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN)

    Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna  DPR RI ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (2/10/2025).

    Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini dalam pembukaan pidatonya menyampaikan bahwa Komisi VI telah melaksanakan surat keputusan presiden untuk mengurus RUU tersebut. 

    Komisi VI telah membentuk Panitia Kerja untuk membahas RUU BUMN.

    Dalam keputusan tingkat I, katanya, Komisi VI menyetujui bahwa RUU diputuskan dan disahkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna atau keputusan tingkat ke-II

    “Akhirnya melalui rapat kerja yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2025, fraksi-fraksi di Komisi VI bersama-sama pemerintah menyetujui RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibahas dalam pembahasan pembicaraan tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan rapat paripurna DPR RI,” ucapnya, Kamis (2/10/2025)

    Setelah itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB), Rini Widyantini naik ke atas podium untuk menyampaikan penjelasan selaku perwakilan pemerintah.  

    Dia mengatakan RUU ini dapat memberikan respons positif terhadap ekonomi negara dan menciptakan tata kelola di lingkungan BUMN menjadi lebih baik untuk kedepannya. 

    “Dengan penguatan kerangka hukum ini BUMN diharapkan mendapat berperan lebih strategis menjadi agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat sekaligus, kompetitif, dan berdaya saing global,” jelasnya.

    Dia menuturkan bahwa pemerintah menyetujui agar RUU BUMN disetujui atau disahkan dalam keputusan tingkat II.

    Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan pengambilan keputusan kepada peserta sidang terkait apakah RUU BUMN dapat disahkan menjadi UU.

    “Tibalah kami meminta persetujuan fraksi- fraksi terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dapat disetujui, disahkan menjadi Undang-Undang,” tanya Dasco.

    “Setuju,” jawab tamu undangan.

  • Daftar Nama 5 Korban Jiwa Ambruknya Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo

    Daftar Nama 5 Korban Jiwa Ambruknya Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo

    Bisnis.com, SURABAYA – Lima orang korban dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa naas ambruknya  bangunan empat lantai Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

    Berdasarkan data sementara yang dihimpun, total korban dalam tragedi dilaporkan sebanyak 108 orang.

    Sebanyak 103 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia.

    18 korban di antaranya berhasil dievakuasi oleh petugas SAR gabungan sedangkan 90 orang lainnya menjalani evakuasi mandiri. 

    “Jadi yang hari pertama itu tiga [korban meninggal]. Kemudian hari ini, sore satu dan malam ini satu, jadi lima orang [meninggal],” ucap Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Laksma TNI Yudhi Bramantyo, Rabu (1/9/2025) malam

    Khusus pada hari ketiga pencarian semalam, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 7 orang korban. Dengan rincian 5 korban dinyatakan selamat dan 2 korban meninggal dunia. Para korban ditemukan di zona A1 dan A4.

    Sebagai informasi, SAR membagi bangunan yang ambruk menjadi 4 zona, yakni zona A1 (dekat pintu keluar), zona A2 (bagian belakang dan berhadapan langsung dengan dinding asrama), zona A3 (bagian atas), dan zona A4 (samping kanan A1, di bawah reruntuhan beton).

    Sementara itu, ‘Golden Time’ korban ambruknya gedung empat lantai di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur dilaporkan tinggal tersisa beberapa saat lagi. Sejumlah alat berat pun telah disigakan di sekitar lokasi, Kamis (2/10/2025).

    Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit, sekaligus On Scene Commander (OSC) menjelaskan bahwa fase golden time atau fase kritis korban akan berakhir tepat pada pukul 16.00 WIB, sore ini.

    “Golden time sampai dengan hari ini, pukul 16.00 WIB, 72 jam dari hari Senin (29/9/2025),” ucap Nanang.

    Terkait pemakaian alat berat untuk melakukan evakuasi, Nanang menyebut dirinya belum dapat memastikan apakah proses evakuasi akan menggunakan alat berat atau tidak.

    Segenap unsur petugas SAR gabungan bersama pemerintah saat ini masih akan menggelar rapat.

    “Belum, kita masih rapatkan, kita rapatkan hasilnya seperti apa. Tadi kan hasil dari asesmen kali ini seperti apa, tadi malam ada asesmen. Kemudian pagi ini kita juga melakukan asesmen. Hasilnya nanti kita bicarakan hasilnya terakhir seperti apa, nanti kita [sampaikan], apakah menggunakan alat berat atau seperti apa,” ucap Nanang.

    Dia juga belum dapat mengonfirmasi ada berapa korban lagi yang masih terjebak di reruntuhan. Yang pasti, pihaknya telah melakukan deteksi.

    “Kita lihat aja nanti, saat kami sudah mendeteksi pasti akan disampaikan,” pungkas Nanang.

    Daftar 5 korban jiwa tragedi ambruknya bangunan Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi: 

    1. Maulana Alfan, 15 tahun (RSI Siti Hajar)

    2. Mochammad Mashudul Haq, 14 tahun (RSUD R.T Notopuro Sidoarjo)

    3. Muhammad Soleh, 22 tahun (RSUD R.T Notopuro Sidoarjo)

    4. Rafi Catur Okta Mulya Pamungkas, 17 tahun (RSI Siti Hajar)

    5. Moch Agus Ubaidillah, 14 tahun (RSI Siti Hajar)

  • DPR Sahkan RUU Ekstradisi RI-Rusia Menjadi Undang-Undang

    DPR Sahkan RUU Ekstradisi RI-Rusia Menjadi Undang-Undang

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR meresmikan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi Indonesia dengan Federasi Rusia menjadi Undang-Undang. Pengambilan keputusan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026.

    Mulanya, Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira menyampaikan hasil keputusan tingkat I yang dilakukan bersama  perwakilan pemerintah yakni Wakil Menteri Hukum dan Wakil Menteri Luar Negeri, serta jajaran stakeholder lainnya, pada Senin (22/9/2025).

    Hasilnya DPR bersama Pemerintah menyetujui RUU Ekstradisi Indonesia-Rusia dibahas dan diputuskan dalam tingkat II atau saat Sidang Paripurna terdekat. 

    “Setelah melalui pembahasan Panja dan pengambilan keputusan tingkat pertama pada raker dengan Menteri Hukum dan Menteri Luar Negeri seluruh fraksi dan pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang ekstradisi,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

    Setelah itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas selaku perwakilan pemerintah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyetujui agar RUU Ekstradiksi Indonesia-Federasi Rusia diputuskan menjadi Undang-Undang.

    “Izinkan lah kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna ini dengan mengucapkan puji syukur, Presiden Indonesia setuju tentang RUU pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Federasi Rusia tentang ekstradisi,” tuturnya

    Menurutnya RUU ini memberikan kepastian hukum dan memperkuat kerja sama Indonesia-Rusia dalam tindak pidana mulai dari korupsi, TPPU, narkotika, dan kejahatan lintas internasional lainnya.

    Setelah pemaparan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada peserta sidang apakah RUU tersebut dapat disahkan menjadi UU.

    “Setuju,” jawab para tamu undangan.