Category: Bisnis.com Nasional

  • Jokowi Bertemu Prabowo di Rumah Kertanegara Hari Ini, Bahas Apa?

    Jokowi Bertemu Prabowo di Rumah Kertanegara Hari Ini, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara Jakarta Selatan.

    Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah membenarkan informasi tersebut. Pertemuan itu terjadi pada hari ini Sabtu (4/10/2025).

    “Iya betul,” kata Syarif saat dikonfirmasi, Sabtu (4/10/2025).

    Hanya saja, dia tidak menjelaskan secara detail terkait pertemuan itu. Syarif hanya menyatakan bahwa pertemuan Jokowi dengan Prabowo telah selesai.

    “Tadi sudah selesai,” pungkas Syarif.

    Dikonfirmasi terpisah, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membenarkan pertemuan di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan.

    Pertemuan itu dilakukan dalam rangka silaturahmi sejumlah tokoh yang pernah berjasa untuk negara.

    “Ini ada pertemuan silaturahmi dengan para tokoh,” tutur Sjafrie saat ditemui di Lapangan Monas, Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

  • Korban Selamat Ponpes Al Khoziny Bertambah jadi 104 Orang

    Korban Selamat Ponpes Al Khoziny Bertambah jadi 104 Orang

    Bisnis.com, SIDOARJO—Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Surabaya mencatat jumlah korban selamat runtuhnya musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur bertambah menjadi 104 orang akibat tambahan satu korban yang baru ditemukan.

    Kepala Kantor Basarnas Surabaya Nanang Sigit mengatakan tambahan data tersebut berasal dari laporan wali santri pada Jumat (3/10/2025), yang menyatakan bahwa satu santri tersebut menyelamatkan diri ke rumah rekannya.

    “Jumlah total sekarang 118 orang, dengan perincian 14 meninggal dunia dan 104 selamat,” ujar Nanang, dikutip dari Antara, Sabtu (4/10/2025).

    Dia menambahkan pada saat bangunan mushalla itu ambruk, santri tersebut lari keluar pondok dan menuju rumah rekannya sehingga tak tercatat sebagai korban selamat. Orang tua dari santri tersebut, lanjutnya, berada di lokasi Ponpes Al Khoziny karena menduga korban tertimbun reruntuhan bangunan. Namun, pada Jumat (3/10/2025), santri tersebut mendatangi ponpes, dan kemudian bertemu dengan orang tuanya.

    “Kemarin ada santri satu datang atas nama Ibnu, dia [sebelumnya] dilaporkan hilang oleh orang tuanya,” katanya.

    Sementara itu, hingga Jumat malam pukul 23:00 WIB, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban meninggal dunia di sektor A4. Dengan demikian, total jumlah korban meninggal akibat ambruknya bangunan yang sebelumnya sebanyak 13 orang, menjadi 14 orang.

    Proses pencarian, kata dia, masih fokus pada pembukaan akses material reruntuhan menggunakan alat berat. Proses itu dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak pada tubuh korban yang tertimbun. Menurutnya, tim telah membongkar sekitar 60% material bangunan, meskipun pembongkaran dan pembersihan tersebut bukan tujuan utama dalam operasi tersebut.

    “Tujuan utama bukan merobohkan seluruh bangunan, melainkan membuka akses untuk mempercepat evakuasi. Kalau sudah ada tanda-tanda korban, proses akan langsung dihentikan untuk dilakukan evakuasi,” ujarnya.

    Selain itu, penggunaan ekskavator hanya difungsikan untuk membuka jalur dan bukan untuk mengangkat korban. Tak hanya itu, lanjutnya, untuk memastikan keselamatan, setiap sektor dilengkapi petugas keselamatan yang memantau apabila ada indikasi korban.

    Masih Ada 39 Korban yang Belum Ditemukan

    Hingga kini, kata Nanang, laporan sementara dari wali santri menunjukkan masih ada 49 orang yang belum diketahui keberadaannya.

    “Seperti kemarin, ada laporan hilang, ternyata anaknya atas nama Ibnu asal Surabaya tidak berada di lokasi. Jadi angka 49 itu belum bisa dipastikan benar-benar akurat,” tuturnya.

    Dia menegaskan operasi pencarian sesuai standar operasional berlangsung selama tujuh hari, dengan kemungkinan diperpanjang jika ditemukan tanda-tanda keberadaan korban.

    “Secara matematis, proses kemungkinan bisa selesai hari ini, maksimal besok, tetapi tetap bergantung pada situasi di lapangan,” kata Nanang.

    Terpisah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan kesiapan Posko DVI dan Post Mortem di RS Bhayangkara Polda Jatim untuk proses identifikasi korban runtuhnya musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

    Dia menegaskan, seluruh sampel DNA keluarga wali santri sudah terkumpul sehingga proses identifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Karena itulah, dirinya mengapresiasi Tim DVI Polri yang sejak awal sudah bekerja di lokasi.

    “Artinya semua insya Allah well prepared,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (4/10/2025).

    Penegasan itu disampaikan saat meninjau langsung musala tersebut, Jumat (3/10/2025) sore bersama Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Meski sarana pendukung sudah lengkap, Khofifah mengingatkan bahwa proses rekonsiliasi antara data Post Mortem (PM) dan Ante Mortem (AM) membutuhkan kehati-hatian dan profesionalitas tinggi. Hal inilah yang membuat identifikasi korban tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

    “Ada kesulitan-kesulitan pada saat harus dilakukan rekonsiliasi antara PM dan AM-nya. Semoga keluarga juga bisa memahami di mana kerja-kerja profesional sudah dilakukan tetapi dengan penuh kehati-hatian,” tegasnya. 

    Menurutnya, rekonsiliasi akan dilakukan setelah identifikasi selesai agar jenazah bisa dipastikan kesesuaian dan kepastian sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

    “Bagaimana semua bisa meyakinkan ketika nanti direkonsiliasi dan ketika sudah ketemu dan teridentifikasi dari yang masuk ini mereka bisa memastikan dan meyakini bahwa ini adalah putranya atau keponakan mereka,” tuturnya. 

  • Link Daftar, Syarat dan Cara Mencairkan BSU Rp600 Ribu

    Link Daftar, Syarat dan Cara Mencairkan BSU Rp600 Ribu

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah atau BSU Rp600.000 dari pemerintah hingga kini belum diketahui apakah akan dicairkan pada Oktober 2025 ini.

    Namun, calon penerima yang berhak bisa mengeceknya secara berkala.

    Penerima yang berkhal adalah pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta. 

    Adapun, data penerima subsidi gaji diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

    Syarat Penerima BSU 2025

    Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
    Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PU)
    Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

    Langkah Pengecekan 

    Kemnaker

    1. Kunjungi website bsu.kemnaker.go.id
    2. Cek NIK Penerima

    Aplikasi JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan.
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.

    Aplikasi BPJSTK Mobile

    Peserta harus mengunduh aplikasi BPJSTKU Mobile di Android, iOS, dan BlackBerry.
    Setelah mengunduh, peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN.
    Syarat registrasi di aplikasi BPJSTKU Mobile antara lain Nomor KPJ (ada di kartu BPJS Ketenagakerjaan), NIK e-KTP, dan tanggal lahir, dan nama.
    Setelah terdaftar dan login, peserta dapat mengetahui status kepesertaan BPJAMSOSTEK.
    Kemudian pilih di “Kartu Digital”.
    Setelah muncul tampilan kartu digital BPJS Ketenagakerjaan, klik di tampilan tersebut, bagian bawah akan terlihat status kepesertaan BPJS TK (aktif/tidak aktif).

    BPJS Ketenagakerjaan

    Cara cek status kepesertaan dan saldo bisa dilakukan melalui laman https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Apabila belum terdaftar di laman tersebut, bisa melakukan registrasi dengan cara:

    Masuk ke
    Pilih menu registrasi
    Isi formulir sesuai dengan data.
    Nomor KPJ Aktif
    Nama
    Tanggal lahir
    Nomor e-KTP
    Nama ibu kandung
    Nomor ponsel dan email.
    Apabila berhasil, kamu akan mendapatkan PIN.
    PIN dikirim melalui email dan SMS dari nomor ponsel yang didaftarkan.

    Cara Mencairkan BSU Rp600 ribu

    Cek Saldo BPJS via SMS 2757 **

    Ketik pada layar HP berupa:
    Daftar(spasi)SALDO#NO_KTP#TGL_LAHIR(DD-MM-YYYY)#NO_PESERTA#EMAIL(bila ada) , kemudian kirim SMS ke 2757

    Setelah itu, akan menerima balasan SMS dari BPJS yang berisi ucapan terima kasih dan nomor ID
    Setelah mendapatkan ID, cek saldo JHT dengan membalas sms tersebut dengan format SALDO(spasi)NOMOR PESERTA, kirim ke 2757.
    Tunggu sebentar, dan langsung menerima balasan berisi saldo JHT

    Cara mencairkan dana BSU Rp600 ribu di aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store
    Buka aplikasi dan klik ikon huruf “i” (oranye) di pojok kanan bawah
    Pilih menu “Bantuan Sosial”
    Pada kolom Jenis Bantuan, pilih “Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025”
    Masukkan NIK KTP, lalu klik “Cek Status Penerima”
    Jika terdaftar, unggah foto e-KTP
    Lengkapi data pribadi sesuai KTP
    Klik “Lanjutkan” dan simpan QR Code yang muncul
    QR Code ini adalah bukti resmi untuk mencairkan BSU di kantor pos

    Cara Mencairkan Dana BSU Rp600 Ribu di Kantor Pos

    Datang langsung ke kantor pos sesuai domisili (tidak boleh diwakilkan)
    Ambil nomor antrean khusus BSU
    Serahkan dokumen: KTP, KK, QR Code, dan nomor HP aktif
    Petugas akan melakukan verifikasi data
    Jika lolos verifikasi, kamu akan menerima uang tunai Rp600.000 langsung di tempat

    Cara Mencairkan BSU di Bank Himbara

    Dana BSU otomatis masuk ke rekening bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) yang terdaftar.
    Cek saldo melalui mobile banking, internet banking, atau ATM.
    Jika dana sudah masuk, penerima bisa langsung menarik tunai melalui ATM atau teller.

  • 80 Siswa di Kuningan Diduga Keracunan MBG, 4 Orang Jalani Perawatan Intensif

    80 Siswa di Kuningan Diduga Keracunan MBG, 4 Orang Jalani Perawatan Intensif

    Bisnis.com, KUNINGAN — Sebanyak 80 siswa SMA Negeri 1 Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendapatkan penanganan medis setelah mengeluhkan gejala gangguan pencernaan.  Mereka diduga keracunan usai mengikuti program makan bergizi gratis (MBG) yang diselenggarakan pada Kamis (2/10/2025).

    Kepala Puskesmas Luragung, Nanay Handayani mengatakan, laporan pertama diterima pada Jumat (3/10/2025) 0agi ketika pihak sekolah menghubunginya terkait banyaknya siswa yang mendadak sakit. Gejala yang dialami siswa antara lain sakit perut, mual, muntah, hingga diare.

    “Awalnya kepala sekolah menelpon saya karena cukup banyak anak yang mengeluh perut tidak enak. Kami minta segera dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan,” kata Nanay.

    Menurut Nanay, jumlah siswa yang datang ke puskesmas terus bertambah hingga mencapai 80 orang. 

    Dari total itu, tujuh siswa harus mendapat infus karena kondisi tubuh melemah, sementara lima siswa lainnya terpaksa dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

    Sementara itu, mayoritas siswa lain cukup diobservasi di puskesmas dan diperbolehkan pulang setelah kondisinya stabil. “Ketika gejala berkurang dan keadaan umum membaik, siswa dipersilakan pulang dengan obat,” ujarnya.

    Hingga laporan dibuat, masih ada empat siswa yang menjalani perawatan intensif di Puskesmas Luragung. Selebihnya, kondisi sudah berangsur pulih. 

    Nanay menambahkan, tercatat 103 siswa tidak hadir di sekolah pada hari kejadian, sehingga mereka belum sempat diperiksa tim medis.

    Meski penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, dugaan awal mengarah pada makanan yang dikonsumsi siswa saat program MBG. Hidangan yang tersaji kala itu meliputi ayam kecap, tahu, tempe, acar, dan buah anggur.

    “Sebagian besar siswa mengaku setelah makan menu tersebut, pada malam harinya perut mulai terasa nyeri, disertai pusing dan lemas,” terang Nanay.

    Untuk memastikan penyebab keracunan, tim Inafis kepolisian bersama petugas kesehatan telah mengambil sejumlah sampel, baik makanan sisa maupun muntahan dan feses siswa yang terdampak. Hasil uji laboratorium diperkirakan baru keluar dalam sepekan ke depan.

    “Apakah benar makanan MBG itu yang menjadi pemicu atau ada faktor lain, akan ditentukan berdasarkan hasil uji laboratorium,” tambahnya.

    Kasus keracunan massal ini memicu perhatian serius, mengingat program makan bergizi gratis tengah dijalankan di sejumlah sekolah. Dinas kesehatan daerah setempat diminta memperketat pengawasan, baik terhadap proses penyediaan bahan pangan maupun distribusi hidangan kepada siswa.

    Selain itu, pihak sekolah diminta segera melaporkan bila ada keluhan kesehatan dari peserta didik, agar langkah medis bisa cepat diberikan. 

    “Kami berharap orang tua dan sekolah tidak ragu melapor jika ada gejala serupa, supaya tidak terlambat penanganannya,” kata Nanay.

  • Kemenhaj Bakal Gandeng APH, Cegah Risiko Dana Haji Bocor Rp5 Triliun

    Kemenhaj Bakal Gandeng APH, Cegah Risiko Dana Haji Bocor Rp5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berencana menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mencegah risiko kebocoran dana haji sebesar Rp5 triliun. 

    Hal itu diungkapkan Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan usai audiensi bersama KPK, Jumat (3/10/2025). Meskipun perhitungan tersebut merupakan prediksi, dia tetap mengambil langkah serius agar kebocoran tidak terjadi.

    “Tapi itu hanya potensi, kita perlu nanti dari APH mungkin yang menelisik kemungkinan temuan seperti itu,” kata Gus Irfan.

    Dia menjelaskan perputaran uang Haji sekitar Rp17-20 triliun. Para peneliti, katanya, memprediksi kebocoran anggaran di Indonesia sebesar 20-30%.

    “Nah kita kalau menggunakan angka itu kemungkinan akan terjadi sekitar Rp5 triliun, itu ketemunya,” terangnya.

    Salah satunya bekerja sama dengan KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi. Pasalnya, Gus Irfan telah menyerahkan sekitar 200 calon nama pejabat untuk Kementerian tersebut.

    Dari 200 calon nama tersebut, di antaranya berlatar belakang Penyelenggara Haji dan Umrah dari Kementerian Agama (Kemenag). Adapun, jajaran Dirjen akan berasal dari internal Badan Penyelenggara Haji dan satu perguruan tinggi.

    Dia mengatakan nantinya untuk penambahan calon pejabat akan diambil dari kementerian atau lembaga lainnya. Gus Irfan menyebut KPK bakal memeriksa riwayat para calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah.

    “Kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk di-tracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” ujarnya.

    Nantinya akan ada pendampingan bersama KPK untuk memastikan penyelenggaraan proses haji sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan dilakukan secara akuntabel serta transparan. 

    KPK sendiri tengah mengkaji potensi kebocoran dana untuk memperkirakan celah-celah yang menyebabkan kebocoran anggaran.

    “Terkait dengan anggaran haji yang setiap tahun itu ada kebocoran sekitar Rp 5 triliun, itu bisa dilakukan monitoring oleh Direktur Monitoring, dilakukan evaluasi,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

    Kata Asep, hasil kajian akan langsung diserahkan kepada Kementerian Haji dan Umrah, sehingga memitigasi kebocoran anggaran saat pelaksanaan ibadah haji berikutnya.

    “Sehingga dalam pelaksanaan haji di tahun berikutnya, misalkan tahun 2026 dan seterusnya, kebocoran-kebocoran itu bisa diantisipasi, dibuatkan SOP-nya,” jelas Asep.

    Dia mencotohkan kemungkinan kebocoran yang dapat berasal dari perorangan, kelompok, penyelenggara katering, penginapan, dan para petugas.

  • Basuki Lapor ke Mensesneg: Ibu Kota Politik Rampung 2028

    Basuki Lapor ke Mensesneg: Ibu Kota Politik Rampung 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, melaporkan perkembangan pembangunan Nusantara usai terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

    Laporan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke Kementerian Sekretariat Negara melalui akun Instagram resmi @otorita_ikn pada Jumat (3/10/2025).

    Dalam pertemuan itu, Basuki bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) yakni Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

    Dia menjelaskan status pembangunan IKN sekaligus menyampaikan rencana program periode 2026–2028 yang berfokus pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif.

    “Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pascaterbitnya Perpres 79/2025, sekaligus menyampaikan rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden,” tutur Basuki.

    Menurutnya, pembangunan IKN kini memasuki fase lanjutan setelah penerbitan Perpres 79/2025, yang menjadi landasan hukum penting bagi penataan kelembagaan dan percepatan infrastruktur di ibu kota baru tersebut.

    Fokus ke depan adalah menjadikan Nusantara tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga simbol modernitas dan inklusivitas Indonesia.

    “Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” tandas Basuki.

  • Menteri Haji Serahkan 200 Nama Calon Pejabat Kemenhaj ke KPK

    Menteri Haji Serahkan 200 Nama Calon Pejabat Kemenhaj ke KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan menyerahkan 200 lebih nama calon pejabat untuk Kementerian Haji dan Umrah ke KPK.

    Gus Irfan menjelaskan, langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kementerian tersebut. Terlebih Kementerian Haji dan Umrah baru resmi didirikan.

    “Kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk ditracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/10/2025).

    Dari 200 itu diantaranya berlatar belakang Penyelenggara Haji dan Umrah dari Kementerian Agama (Kemenag). Adapun jajaran Dirjen akan berasal dari internal Badan Penyenggara Haji dan satu  perguruan tinggi.

    “Dirjen dirjen tidak, dirjen tidak. Kita ambilkan dari internal kita badan penyelenggara haji dan ada satu yg dari kampus perguruan tinggi,” ucapnya.

    Dia mengatakan nantinya untuk penambahan calon pejabat akan diambil dari kementerian atau lembaga lainnya.
    Gus Irfan menyebut nantinya KPK akan memeriksa riwayat para calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah.

    Dia menjelaskan pendampingan bersama KPK untuk memastikan penyelenggaraan proses haji sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan dilakukan secara akuntabel serta transparan. 

    Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menuturkan dalam waktu dekat akan menggelar pembelakan kepada nama yang diserahkan oleh Gus Irfan.

    “Dalam waktu dekat  juga nanti akan ada pembekalan-pembekalan, sosialisasi kepada tim dari pak menteri supaya juga terus diingatkan khususnya nanti juga pada saat mendekati pelaksanaan nya diingatkan sekali lagi bahwa ini adalah tugas yang telah dibiayai negara sehingga diharapkan tidak menerima hal-hal lain yang tidak sah,” jelas Cahya.

    Cahya menjelaskan bahwa KPK sudah pernah melakukan kajian-kajian dan bahkan penyelidikan terkait dengan kegiatan haji ini.

    Sebagaimana diketahui, KPK tengah mengusut perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Kala itu, Indonesia mendapat 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi dengan pembagian 8 persen kuota khusus dan 92 persen kuota reguler.

    Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

  • Prabowo Segera Beri Bantuan ke Keluarga Korban Ponpes Al-Khoziny

    Prabowo Segera Beri Bantuan ke Keluarga Korban Ponpes Al-Khoziny

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan, Presiden Prabowo Subianto turut prihatin dan berdukacita terhadap peristiwa nahas ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

    Peristiwa tersebut telah menyebabkan puluhan korban luka dan meninggal dunia serta yang belum diketahui keberadaannya.

    “Sampai hari ini Pak Presiden [Prabowo Subianto] ikut berduka,” ucap Muhaimin usai meninjau bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, dikutip Jumat (3/10/2025).

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta perhatian khusus dari segenap jajarannya, baik pemerintah pusat maupun daerah, terhadap peristiwa mengenaskan tersebut. 

    Cak Imin, sapaan akrabnya, juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo dipastikan akan memberikan bantuan kepada segenap keluarga korban yang terdampak.

    “Sampai hari ini Pak Presiden ikut berduka, presiden meminta perhatian khusus. Pasti presiden akan memberikan bantuan kepada keluarga,” tegas Cak Imin.

    Muhaimin juga menyatakan, sumbangan dari pemerintah pusat kepada mereka yang terdampak saat ini tengah dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno bersama jajaran kementerian yang berada di bawah wewenang mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

    “[Bantuan bagi korban dan keluarga] secara khusus saya masih bersifat pribadi. Nanti, pemerintah [pusat] melalui Pak Pratik, melalui kementerian terkait. Saya baru mengkonsolidasi bantuan pribadi dari PKB,” ungkapnya. 

    Berdasar data yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per Kamis (3/10/2025) pukul 11.45 WIB, secara keseluruhan, jumlah korban terdampak peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur telah mencapai 166 orang.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 111 orang telah ditemukan, sementara sekitar 54 orang masih dalam pencarian. Adapun rincian kondisi korban meliputi 14 orang menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit, 89 orang telah diperbolehkan pulang, dan sembilan orang dinyatakan meninggal dunia.

  • Dubes Jepang Akhiri Masa Tugas, Kenang Momen Paling Berkesan di RI

    Dubes Jepang Akhiri Masa Tugas, Kenang Momen Paling Berkesan di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi mengakhiri masa tugasnya di Tanah Air setelah hampir dua tahun bertugas.

    Dalam acara perpisahannya, Masaki menceritakan pengalaman paling berkesan selama bertugas, salah satunya adalah kunjungan ke Papua. Di sana, ia mendatangi lokasi peringatan tentara perang yang gugur dalam Perang Dunia II.

    Menurut Masaki, masyarakat setempat merawat lokasi memorial dengan penuh hormat. Bahkan, hingga kini masih ditemukan sisa-sisa jenazah tentara Jepang yang gugur, yang setiap tahun secara bertahap dikumpulkan melalui misi khusus.

    “Saya sangat terkesan dengan bagaimana masyarakat Papua menjaga tempat itu dengan penuh penghormatan. Itu menjadi salah satu pengalaman paling menyentuh bagi saya,” ujarnya, Kamis (2/10/2025) malam.

    Dalam pidato perpisahannya, Masaki juga mengungkapkan bahwa kunjungannya ke berbagai daerah seperti Aceh, Sumatra, Solo, Makassar, hingga Papua meninggalkan kesan mendalam baginya.

    “Saya menyaksikan langsung kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. Sebagai dua negara demokrasi besar, Jepang dan Indonesia memiliki banyak kesamaan serta kekuatan yang saling melengkapi,” ujarnya.

    Selain momen personal tersebut, Masaki menyoroti eratnya kerja sama Jepang dan Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Ia menyebut investasi Jepang hadir dalam berbagai proyek strategis, mulai dari pabrik otomotif, pembangunan MRT, hingga pembangkit listrik.

    “Ciri khas kerja sama Jepang adalah selalu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Mungkin tidak besar sekaligus, tapi selalu berkelanjutan,” jelasnya.

    Masaki juga menekankan pentingnya pengembangan sektor pertanian dan perikanan sesuai prioritas pemerintah Indonesia. Selain itu, bidang kesehatan, sistem air bersih, dan layanan medis juga menjadi perhatian utama kerja sama kedua negara.

    Tak kalah penting, menurutnya, adalah pertukaran antarwarga. Saat ini semakin banyak wisatawan, pelajar, dan pekerja Indonesia yang pergi ke Jepang. Masaki berharap tren ini terus meningkat.

    “Pertukaran masyarakat adalah hal terpenting. Itu akan memperkuat saling pengertian dan bermanfaat bagi kedua negara,” katanya.

    Di akhir masa jabatannya ini, Masaki menyampaikan pesan untuk penerusnya guna terus mendorong hubungan baik antara Indonesia dan Jepang.

    “Kita harus terus melanjutkan kerja sama ini, terutama mendorong lebih banyak pelajar Indonesia belajar di Jepang,” ujarnya.

    Setelah menyelesaikan tugas diplomatiknya, Masaki mengungkapkan bahwa dirinya akan pensiun di sektor publik dan mencari pekerjaan baru di luar pemerintahan.

    ”Dengan pengalaman di sini, saya harap bisa terus menjaga hubungan dengan Indonesia, Asia, dan dunia,” tutupnya.

     

  • PSI Minta Akhiri Polemik Ijazah Wapres Gibran Usai MDIS Buat Klarifikasi

    PSI Minta Akhiri Polemik Ijazah Wapres Gibran Usai MDIS Buat Klarifikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar polemik mengenai pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihentikan setelah pihak Management Development Institute of Singapore (MDIS) memberikan klarifikasi resmi.

    Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, menegaskan bahwa pernyataan MDIS seharusnya sudah cukup untuk meluruskan isu yang belakangan ramai diperdebatkan. MDIS sebelumnya menjelaskan bahwa Gibran telah menyelesaikan program Diploma Lanjutan di lembaga tersebut, kemudian melanjutkan hingga meraih gelar Sarjana Sains bidang Pemasaran dari University of Bradford, Inggris, yang menjadi mitra resmi MDIS.

    “Seharusnya penjelasan MDIS menghentikan polemik soal pendidikan dan ijazah Mas Gibran bila niatnya benar-benar mencari kebenaran. Siapa lagi yang bisa memberikan klarifikasi selain MDIS sebagai penyelenggara pendidikan?” kata Andy dalam keterangan tertulis, Jumat (3/10/2025).

    Andy menduga isu terkait ijazah Wapres sengaja digulirkan dengan tujuan politik.

    Dengan klarifikasi ini, PSI berharap masyarakat dapat menerima fakta yang sudah disampaikan langsung oleh institusi terkait dan tidak lagi terjebak dalam isu yang berpotensi memecah konsentrasi publik dari agenda pembangunan.

    “Kami lihat apa isu ini padam. Bisa jadi gerakan ini bermotif politik untuk terus melanjutkan fitnah terkait ijazah Wapres. Tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk terus menciptakan kegaduhan politik,” ujarnya.

    Dalam pernyataannya, MDIS menegaskan bahwa Gibran tercatat sebagai mahasiswa penuh waktu sejak 2007 hingga 2010.

    “Semua diploma dan gelar yang diberikan oleh mitra universitas luar negeri kami yang terhormat mematuhi standar akademik yang ketat. MDIS bangga memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada semua siswa, memastikan bahwa mereka menerima pengalaman yang berkualitas,” tulis MDIS.