Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Perbedaan DPR dan DPD: Tugas dan Wewenang dalam Demokrasi RI

    Perbedaan DPR dan DPD: Tugas dan Wewenang dalam Demokrasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat secara nasional melalui partai politik, dengan tugas utama membentuk undang-undang, menetapkan anggaran, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

    Sementara DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan daerah secara langsung, dengan wewenang memberikan pertimbangan dan usulan terkait kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah, APBN, serta hubungan pusat dan daerah.

    Dalam sistem demokrasi Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan dua lembaga perwakilan yang memiliki peran penting dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Keduanya dibentuk berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, sebagai representasi dari prinsip perwakilan rakyat dan perwakilan daerah.

    DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat secara nasional melalui partai politik, sementara DPD mewakili kepentingan daerah secara langsung. Keduanya memiliki perbedaan dari sisi keanggotaan, fungsi, wewenang, hingga lingkup representasi politik.

    Pengertian dan Kedudukan DPR dan DPD

    1. Pengertian DPR

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. DPR merupakan lembaga legislatif yang menjadi wakil rakyat di tingkat nasional.

    Kedudukan DPR ditegaskan dalam Pasal 19 UUD 1945, yang menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. DPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara sejajar dengan Presiden dan DPD dalam sistem presidensial Indonesia.

    2. Pengertian DPD

    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. DPD berfungsi menyalurkan aspirasi daerah dalam pembuatan kebijakan negara, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam di daerah.

    Dasar hukum DPD terdapat dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, yang menegaskan bahwa DPD dibentuk untuk memperkuat sistem perwakilan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Dengan demikian, DPR dan DPD memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga perwakilan rakyat, tetapi berbeda dalam fungsi dan ruang lingkup representasi politiknya.

    Perbedaan Keanggotaan DPR dan DPD

    1. Jumlah Anggota

    DPR terdiri atas anggota yang jumlahnya ditentukan berdasarkan hasil pemilihan umum, dengan total 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 (meningkat dari 575 sebelumnya).
    DPD beranggotakan 4 orang per provinsi, sehingga totalnya mengikuti jumlah provinsi di Indonesia (saat ini 38 provinsi, maka 152 anggota DPD RI).

    2. Cara Pemilihan

    Anggota DPR dipilih melalui partai politik peserta Pemilu, menggunakan sistem proporsional terbuka. Artinya, rakyat memilih calon anggota DPR yang diajukan oleh partai politik di daerah pemilihan masing-masing.
    Anggota DPD dipilih secara perseorangan (independen) tanpa melalui partai politik, langsung oleh rakyat di setiap provinsi.

    3. Basis Representasi

    DPR mewakili rakyat secara nasional berdasarkan afiliasi partai politik.
    DPD mewakili kepentingan daerah secara langsung dan bersifat nonpartisan.

    Dengan demikian, perbedaan keanggotaan DPR dan DPD mencerminkan dua bentuk representasi, politik (partai) dan geografis (daerah). DPR membawa aspirasi politik nasional, sedangkan DPD menyalurkan kepentingan daerah ke dalam kebijakan nasional.

    Perbedaan Tingkat Keterwakilan DPR dan DPD

    1. DPR: Representasi Politik Nasional

    DPR berfungsi sebagai representasi politik rakyat secara nasional melalui partai politik. Anggota DPR berasal dari berbagai partai yang memiliki ideologi, visi, dan program tertentu. Melalui sistem fraksi, DPR menjadi wadah utama dalam menentukan arah kebijakan negara, membahas undang-undang, dan mengontrol kinerja pemerintah.

    Representasi politik DPR bersifat ideologis dan partisipatif, karena rakyat menyalurkan suaranya melalui partai politik sebagai perantara aspirasi mereka.

    2. DPD: Representasi Daerah

    DPD berperan sebagai representasi daerah yang menyalurkan aspirasi masyarakat di setiap provinsi. DPD hadir untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional, terutama yang menyangkut desentralisasi, pembangunan daerah, dan pemerataan ekonomi.

    Keberadaan DPD menjamin bahwa setiap daerah memiliki wakil yang setara, terlepas dari besar kecilnya wilayah atau jumlah penduduk.

    Perbedaan Tugas dan Wewenang DPR dan DPD

    1. Tugas dan Wewenang DPR

    Fungsi Legislasi: DPR berwenang membentuk undang-undang bersama Presiden. Dalam prosesnya, DPR berperan mulai dari perencanaan (Prolegnas), pembahasan, hingga pengesahan RUU.
    Fungsi Anggaran: DPR bersama Presiden menetapkan APBN setiap tahun serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
    Fungsi Pengawasan: DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah melalui rapat kerja, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
    Fungsi Representasi Politik: DPR menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan nasional, kebijakan fiskal, serta program prioritas nasional.

    2. Tugas dan Wewenang DPD

    Mengajukan RUU Tertentu: DPD berhak mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya ekonomi daerah.
    Memberikan Pertimbangan terhadap RUU dan APBN: DPD memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
    Melakukan Pengawasan Terbatas: DPD mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan daerah, lalu menyampaikan hasilnya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan.
    Menyalurkan Aspirasi Daerah: DPD menampung, meneliti, dan menyampaikan aspirasi daerah ke tingkat nasional agar tercipta keadilan pembangunan antarwilayah.

    Perbedaan ini menunjukkan bahwa DPR memiliki kekuasaan legislasi penuh, sedangkan DPD bersifat memberi masukan dan pertimbangan terhadap kebijakan nasional.

    Perbedaan Fungsi DPR dan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan

    1. Fungsi DPR

    DPR berfungsi menjalankan fungsi politik dan legislasi nasional. Dalam hal ini, DPR berperan menentukan arah kebijakan negara melalui pembentukan undang-undang, penetapan anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

    Fungsi DPR bersifat konstitutif dan mengikat, artinya hasil keputusan DPR seperti undang-undang dan persetujuan APBN memiliki kekuatan hukum tetap.

    2. Fungsi DPD

    DPD berfungsi menjalankan fungsi konsultatif dan representatif daerah. Fungsi DPD berorientasi pada pemberian saran, pertimbangan, dan masukan terhadap kebijakan nasional yang berdampak langsung pada daerah.

    Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD berperan memperkuat prinsip checks and balances dengan membawa perspektif daerah agar kebijakan nasional tidak terpusat pada kepentingan tertentu saja.

    DPR dan DPD merupakan dua lembaga perwakilan rakyat yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal keanggotaan, fungsi, dan wewenang.

    DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif politik nasional yang mewakili rakyat melalui partai politik, sedangkan DPD berfungsi sebagai lembaga representasi daerah yang mewakili aspirasi masyarakat di tiap provinsi.

    Perbedaan DPR dan DPD terlihat dari:

    DPR memiliki kekuasaan legislasi penuh, sementara DPD hanya bersifat memberikan pertimbangan.
    DPR beranggotakan wakil partai politik, sedangkan DPD beranggotakan wakil daerah independen.
    DPR menentukan arah politik nasional, sementara DPD menjaga keseimbangan kepentingan daerah.

    Keduanya saling melengkapi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memastikan agar demokrasi berjalan dengan prinsip representasi yang seimbang antara rakyat dan daerah.

    FAQ

    Apa perbedaan utama antara DPR dan DPD?
    DPR berperan sebagai lembaga legislatif nasional yang membentuk undang-undang dan mengawasi pemerintah, sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah dan memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan daerah.
    Siapa yang memilih anggota DPD?
    Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat di setiap provinsi tanpa melalui partai politik.
    Mengapa DPD tidak memiliki fungsi legislasi penuh seperti DPR?
    Karena berdasarkan UUD 1945, fungsi utama legislasi diberikan kepada DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang, sementara DPD berperan memberikan masukan dan pertimbangan.
    Apa hubungan DPR dan DPD dalam pembuatan undang-undang?
    DPD dapat mengajukan RUU tertentu dan memberi pertimbangan terhadap RUU yang dibahas oleh DPR, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan DPR bersama Presiden.

    Dengan memahami perbedaan DPR dan DPD, masyarakat dapat menilai peran masing-masing lembaga dalam menjaga keseimbangan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan memastikan bahwa pembangunan nasional tetap memperhatikan kepentingan seluruh daerah di Indonesia.

  • Kemensos Usulkan 40 Nama Pahlawan Nasional: Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah

    Kemensos Usulkan 40 Nama Pahlawan Nasional: Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa siang.

    “Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah dikutip dari Antara, Rabu (22/10/2025).

    Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

    Menurut Saifullah, dari hasil pembahasan di tingkat daerah dan ditandatangani bupati atau wali kota maka dokumen diteruskan ke gubernur dan kemudian diterima Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.

    “Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto, dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar sidang membahas pengusulan 40 nama dari hasil proses panjang berupa kajian, diskusi, dan seminar yang dilakukan lintas lembaga itu.

    “Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Fadli.

    Penyerahan berkas tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta.

  • Klarifikasi Soal Anjuran UMKM Produksi Barang KW, Menteri Maman: Itu Pernyataan Spontan

    Klarifikasi Soal Anjuran UMKM Produksi Barang KW, Menteri Maman: Itu Pernyataan Spontan

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengklarifikasi pernyataannya yang sempat menuai kritik dari publik yang menganjurkan kepada para pelaku UMKM untuk memproduksi barang tiruan atau KW.

    Maman menegaskan, pernyataannya tersebut adalah respons spontan semata. Menurutnya, konteks dari perkataannya itu adalah respons atas maraknya produk impor yang memenuhi pasar lokal, juga sebagai upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.

    “Terkait statement saya itu hanya statement begini loh, seperti sebuah statement spontan pada saat saya merespons bahwa maraknya barang-barang impor masuk ini,” beber Maman usai acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Ribu Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Usai pernyataan tersebut ramai diperbincangkan publik, Maman mengklaim, pemerintah telah menindaklanjuti persoalan barang impor dengan langkah nyata. Salah satunya melalui koordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk memperketat pengawasan di jalur impor.

    Dia juga mengakui bahwa dirinya menghargai kritik publik atas pernyataannya yang dianggap kontroversial itu. Maman menyebut bahwa respons dari publik adalah bentuk partisipasi demokratis yang perlu ia terima sebagai bagian dari pemerintahan. Maka pendapatnya tentang anjuran bagi pelaku UMKM untuk memproduksi barang KW, tidak akan ditindaklanjuti olehnya.

    “Saya berterima kasih kepada publik, karena publik merespons serta memberikan banyak sekali masukan dan saran, dan mayoritas tidak setuju. Jadi saya pikir selama ini kan ujung-ujungnya kepentingannya untuk publik ya. Jadi, saya pikir selama itu memang publik menyarankan untuk tidak ditindaklanjuti, ya kami dari Kementerian UMKM itu saya pikir tidak perlu kita tindaklanjuti,” tegasnya.

    Menurut Maman, kritik publik terhadapnya justru vital keberadaan supaya kebijakan dan komunikasi oleh jajaran eksekutif dapat lebih cermat, berhati-hati, dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Ia pun menghargai anggapan publik terkait pernyataannya.

    “Karena sebagian besar banyak yang marah juga sama saya. ‘Kok ngusulin kayak begitu gitu loh kan’. Ya, tapi saya pikir ini wajar dan sah-sah saja di iklim demokrasi kita dan saya pikir apa yang memang menjadi harapan publik ya harus kita tindak lanjuti dan kita respons” lanjutnya.

    Lebih jauh, Maman menyatakan bahwa arah dari kebijakan Kementerian UMKM tetap berfokus pada peningkatan kualitas berbagai produk lokal agar mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun internasional. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah mendorong produksi barang-barang tiruan.

    “Sebetulnya kan tujuan kita itu bagaimana bisa meningkatkan kualitas produk dalam negeri kita. Saya mau sampaikan jangan sampai disalahartikan bahwa banyak produk-produk lokal kita yang memang sudah luar biasa bagus. Tas, sepatu, sandal banyak banyak sekali dan itu bahkan sudah kita dorong untuk di nasional, tembus pasar internasional, juga tembus pasar domestik,” jelasnya.

    Maman juga menyinggung mengenai produk lokal berkualitas yang sudah memiliki harga tinggi, tetapi perlu diimbangi dengan barang lain yang lebih terjangkau. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat menengah ke bawah juga dapat menikmati produk dalam negeri. 

    Maman pun mengakhiri klarifikasi atas pernyataannya yang mengundang cibiran dari publik tersebut dengan menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung produk-produk asli Indonesia.

    “Cuman mungkin karena dalam penyampaian saya kesannya kayak mendukung produk KW, jadi akhirnya seakan-akan menganggap saya mendukung produk KW, tapi saya, sekali lagi saya katakan enggak ada. Tetap kita pasti harus mencintai produk lokal kita, produk Indonesia, dan sampai hari ini kami Kementerian UMKM masih konsisten berdiri di garis itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong agar pelaku UMKM di Indonesia juga memproduksi barang tiruan atau KW seperti China. Adapun, usulan ini menyusul akan adanya banjir produk impor murah dari China, termasuk barang KW, yang kini mendominasi pasar lokal dan menekan produk UMKM.

    Menurut Maman, jika China mampu membuat produk serupa dengan merek ternama, Indonesia seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama melalui tangan pengrajin lokal.

    “Mungkin ya, tapi ini baru ide. Saya pikir daripada kita repot-repot ya, pusing-pusing, kenapa nggak UMKM kita juga produksi saja tas-tas KW juga kayak mereka [China], ini baru ide ya. Maksud saya, kenapa nggak kita coba? Jadi artinya kalau di China saja bisa bikin kayak begitu, kenapa di Indonesia nggak bisa bikin?” kata Maman saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025). Maman menilai usulan ini bisa menjadi solusi untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, di tengah gempuran produk KW dari Negeri Tirai Bambu.

    “Iya, salahnya di mana [Indonesia membuat produk KW]? Namanya [merek] kan cuma tinggal kita ubah,” tuturnya. Dia menuturkan, jika China bisa memproduksi tas Louis Vuitton KW, maka UMKM lokal juga bisa membuat versi lokal dengan nama seperti ‘Louis Vutong’. “Misalnya tas Louis Vuitton. Kalau kita bikin produknya sama tapi namanya Louis Vutong?” imbuhnya.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Menko Airlangga Klaim Seluruh Program dalam Janji Pilpres Berjalan Baik

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Menko Airlangga Klaim Seluruh Program dalam Janji Pilpres Berjalan Baik

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa program-program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto telah terealisasi pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari makan bergizi gratis (MBG) hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Airlangga menyebut, sejumlah program prioritas yang telah dijanjikan oleh Presiden Prabowo pada saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, saat ini sudah terealisasi di berbagai sektor. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

    “Kita patut bersyukur dalam satu tahun [pemerintahan] Bapak Presiden Prabowo, beberapa program unggulan dari Bapak Presiden sudah dilaksanakan. Program yang dijanjikan pada masa kampanye seluruhnya sudah berjalan,” kata Airlangga dalam acara Akad Massal KUR dan KPP di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Menurutnya, program MBG telah disalurkan sebanyak 1,1 miliar porsi di seluruh Indonesia. Selain itu, beasiswa Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu juga diberikan kepada 9.705 siswa. Selain itu, Sekolah Unggulan Garuda juga telah berdiri di 16 lokasi.

    Di sisi lain, politikus Partai Golkar ini juga menyebut bahwa Presiden Prabowo telah merenovasi 16.000 gedung sekolah dari jenjang SD hingga SMA, serta meluncurkan program cek kesehatan gratis (CKG) saat hari ulang tahun bagi masyarakat, yang telah menjangkau 38 juta penerima.

    Pada sektor ekonomi kerakyatan, Airlangga menjelaskan bahwa Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih pun ditargetkan terbentuk sebanyak 81.000 unit hingga akhir tahun. Selanjutnya, program subsidi perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga telah terealisasi bagi 221.047 unit rumah.

    “Beliau [Presiden Prabowo Subianto] juga mendorong pengembangan 100 kampung nelayan Merah Putih. Kebijakan penghapusan tagihan utang bagi UMKM macet dilakukan agar mereka bisa kembali memperoleh akses kredit,” ujar Airlangga.

    Airlangga menambahkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke berbagai pelaku UMKM yang bergerak di sektor produksi telah menembus lebih dari 60%, dengan target tambahan presentase pendistribusian tersebut sebesar 5% pada tahun 2026 mendatang.

    “Tahun ini pemerintah menargetkan pelaksanaan KUR mencapai Rp300 triliun, dan tentunya usaha-usaha produktif bisa memperkerjakan tiga sampai lima tenaga kerja. Jadi tentu ini akan menambah jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor entrepreneurship,” pungkasnya. 

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Mendikdasmen Siapkan Beasiswa S1 untuk 150.000 Guru Tahun Depan

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Mendikdasmen Siapkan Beasiswa S1 untuk 150.000 Guru Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyiapkan beasiswa S1 untuk 150.000 guru pada 2026.

    Abdul Mu’ti mengatakan pemberian bantuan belajar ini tak hanya diberikan kepada guru di sekolah negeri. Pasalnya, guru di sekolah swasta pun bisa berkesempatan mendapatkan beasiswa S1 ini.

    “[Beasiswa Kemendikdasmen] Terbuka untuk semua guru, negeri dan swasta. Tahun ini 12.500. Tahun depan 150.000 guru,” ujar Abdul saat sesi wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia di kantor Kemendikdasmen, Jakarta pekan lalu. 

    Dia menambahkan alasan pemberian beasiswa ini lantaran dalam catatan Kemendikdasmen masih ada 200.000 guru yang belum menempuh pendidikan S1.

    Nantinya, kata dia, guru-guru ini bakal mendapatkan pelatihan untuk dipersiapkan dalam program penguatan ekosistem pendidikan dari kementerian.

    “Kami usahakan supaya mereka berkesempatan untuk studi lanjut D4 atau S1 di kampus-kampus yang kita tentukan. Kampusnya ini kita dapatkan data dari Kemendikti Saintek,” imbuhnya.

    Selain beasiswa, Abdul Mu’ti juga menyatakan bahwa dalam program beasiswa ini, guru-guru itu bakal mendapatkan dana Rp3 juta per semester.

    “Ini terobosan juga, pertama kali belum pernah diadakan sebelumnya. Dan mereka mendapatkan beasiswa per semester 3 juta,” pungkasnya.

    Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo sangat fokus pada kesejahteraan guru. Jika guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), maka mereka memperoleh tunjangan sertifikasi sejumlah gaji pokok. Dia mengatakan nilai tunjangan tersebut bervariasi mengacu dari masa kerja, golongan, dan lain sebagainya.

    Sementara itu, dia menjelaskan guru non-ASN akan memperoleh tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.

    “Terobosan yang kami lakukan adalah dari sisi pembayaran tunjangan. Kalau sebelumnya melalui pemerintah pusat, lalu ditransfer ke pemerintah daerah, baru kemudian ditransfer ke setiap guru. Nah, sekarang tunjangan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru. Dengan demikian, hak guru dapat diterima tepat waktu.

    Sementara itu mulai tahun ini, guru honorer akan mendapat insentif Rp300.000 per bulan. Sejak Juli 2025, Kemendikdasmen sudah melakukan pembayaran di depan. Dengan demikian, ungkapnya, guru honorer memperoleh tunjangan Rp300.000 dikalikan dengan 7 bulan atau setara dengan Rp2,1 juta untuk masing-masing guru.

    “Kami sempat mengusulkan melalui DPR agar ada tambahan tunjangan guru honorer Rp200.000, tetapi DPR baru setuju Rp100.000. Dengan begitu, guru honorer tahun depan akan mendapat tunjangan Rp400.000 per bulan. Dengan tunjangan penambahan ini, kami berharap kesejahteraan guru makin meningkat, dan para guru termotivasi, serta lebih semangat dalam melaksanakan tugas mereka,” tuturnya. 

  • Prabowo Bertemu Pengusaha dan Dubes UEA, Bahas Kerja Sama Pertahanan

    Prabowo Bertemu Pengusaha dan Dubes UEA, Bahas Kerja Sama Pertahanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekretaris Jenderal ATRC (Advanced Technology Research Council) juga Ketua Dewan Direksi EDGE Group Faisal Al Bannai dan Duta Besar Negara UEA untuk RI Abdulla Salem Obaid Salem Al Dhaheri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama strategis di sektor pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyoroti potensi kolaborasi teknologi militer, termasuk pengembangan industri pertahanan, inovasi sistem persenjataan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

    Sekretaris Jenderal ATRC (Advanced Technology Research Council) juga Ketua Dewan Direksi EDGE Group Faisal Al Bannai mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan UEA terus berkembang, terutama dalam bidang pertahanan dan teknologi.

    “Indonesia adalah sahabat dekat dan mitra penting bagi Uni Emirat Arab. Ada banyak peluang untuk bekerja sama di berbagai sektor, termasuk pertahanan,” ujar Faisal.

    Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut membahas kemungkinan pembelian alutsista seperti tank, rudal, atau kapal dari EDGE Group, Faisal tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

    “Saya pikir para duta besar akan memberikan informasi lebih detail mengenai hal tersebut,” katanya.

    Sekadar informasi, EDGE merupakan salah satu perusahaan di bidang pertahanan dan teknologi. Beberapa produk yang dihasilkan seperti sistem rudal, senjata pintar, kendaraan udara tak berawak (UAV), sistem radar, amunisi, senjata api, dan sistem peperangan elektronik.

    EDGE Group juga membuat kapal melalui Abu Dhabi Ship Building dan terlibat dalam pembuatan kapal melalui usaha patungan dengan perusahaan lain, yakni Fincantieri.

    Untuk diketahui, Faisal tiba di lingkungan Istana Kepresidenan untuk bertemu orang nomor satu di Indonesia dengan didampingi oleh Duta Besar Negara UEA untuk Republik Indonesia Abdulla Salem Obaid Salem Al Dhaheri.

    Faisal juga hadir bersama rombongan pengusaha yang ikut menemui presiden antara lain Presiden Dukungan Perdagangan & Misi Edge Group Omar Al Zaabi.

    Menurut pantauan, mereka tiba di kompleks Istana pukul 14.42 WIB. Rombongan mengenakan pakaian tradisional Arab atau kandura.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran Dinilai jadi Momen Tepat Reshuffle Menteri yang Jadi Beban

    Satu Tahun Prabowo-Gibran Dinilai jadi Momen Tepat Reshuffle Menteri yang Jadi Beban

    Bisnis.com, JAKARTA — Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai bahwa memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, momentum untuk melakukan evaluasi kabinet secara menyeluruh sudah tiba.

    Menurutnya, sejumlah menteri telah gagal menunjukkan kinerja memadai dan justru menjadi beban dalam menjalankan visi besar Presiden.

    “Menteri bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat. Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi,” ujar Pangi dalam rilis tertulisnya, Selasa (21/10/2025).

    Pangi menegaskan bahwa Prabowo perlu menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat.

    Dia mengingatkan, reshuffle bukan sekadar perombakan simbolik, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat.

    Dalam pandangan Pangi, reshuffle harus dilakukan secara objektif, tidak berdasar kedekatan politik atau bagi-bagi kekuasaan (power sharing). Jabatan menteri, katanya, terlalu strategis untuk dijadikan alat politik atau tempat menampung kepentingan kelompok.

    “Menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot. Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata,” katanya.

    Pangi juga mengingatkan, loyalitas menteri harus diarahkan sepenuhnya kepada presiden dan rakyat, bukan kepada partai atau kelompok politik tertentu. Bila ada konflik kepentingan yang mengganggu integritas, sebaiknya menteri tersebut mundur secara terhormat.

    “Pemerintah butuh sosok berintegritas, berkompetensi, dan paham penderitaan rakyat. Menteri yang jadi beban, apalagi yang sudah tiga kali diingatkan, tidak layak dipertahankan,” tegasnya.

    Program Prioritas Tak Boleh Salah Urus

    Pangi menyebut, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo merupakan janji politik kelas premium kepada rakyat, sehingga harus ditangani oleh orang-orang yang kompeten dan berkomitmen.

    Program-program yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Layanan Kesehatan Gratis, Subsidi Upah, Swasembada Pangan, dan Pelayanan Haji.

    “Program-program prioritas seperti MBG, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, dan swasembada pangan tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah. Ini ‘janji super premium’ presiden kepada rakyat. Menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya,” jelas Pangi.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan, reshuffle harus berbasis letupan kinerja yakni capaian konkret yang terlihat dalam kebijakan dan hasil nyata di lapangan bukan karena “like or dislike”.

    Lebih jauh, Pangi menilai setidaknya tujuh kementerian perlu dievaluasi serius oleh Presiden Prabowo. Ia menilai beberapa kementerian strategis belum menunjukkan performa maksimal dan terkesan lamban dalam menjalankan agenda prioritas.

    Tujuh pos yang disebut antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Permukiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Badan Gizi Nasional.

    Menurutnya, satu tahun sudah menjadi waktu yang cukup untuk menilai siapa menteri yang benar-benar bekerja, dan siapa yang hanya menumpang jabatan.

    “Satu tahun sudah cukup kesempatan yang diberikan untuk menilai siapa yang bekerja, siapa yang sekadar numpang jabatan. Kalau reshuffle dilakukan dengan tepat, Presiden Prabowo akan punya tim yang solid untuk menuntaskan janji-janji besarnya kepada rakyat,” tandas Pangi.

  • Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Terbaru Ada BLT Kesra Rp900.000

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Terbaru Ada BLT Kesra Rp900.000

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan meluncurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada Oktober 2025.

    Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti.

    Adapun beberapa program bansos yang akan diberikan pemerintah untuk masyarakat pada bulan Oktober 2025 ini yakni PKH, BPNT, Bansos Beras-Minyak Goreng, dan yang terbaru ada BLT Kesra.

    Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) dicarikan per 20 Oktober 2025 untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) mengatakan bahwa BLT Kesra diberikan untuk 35.046.783 keluarga penerima manfaat.

    Berikut ini daftar bantuan sosial (bansos) yang cair pada Oktober 2025. 

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025

    1. PKH

    Saat ini, pencairan bansos PKH sudah memasuki tahap keempat untuk bulan Oktober-November 2025.

    Pencairan program PKH dilakukan setiap tahun, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah besaran bantuan yang diterima per tahun:

    – Anak usia dini (0-6 tahun) dan ibu hamil: Rp3.000.000
    – Siswa SD: Rp900.000
    – Siswa SMP: Rp1.500.000
    – Siswa SMA: Rp2.000.000
    – Lansia dan penyandang disabilitas: Rp2.400.000

    2. Program Sembako (BPNT)

    Pemerintah memberikan bantuan sembako senilai Rp220.000 per bulan bagi keluarga miskin yang masuk dalam data DTSEN. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

    Namun, pencairan BPNT dilakukan langsung dalam tiga bulan. Sehingga penerima manfaat akan mendapat uang tunai dengan total Rp600.000.

    3. Beras 10 kg dan Minyak Goreng 2 liter

    Presiden Prabowo Subianto resmi memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk periode Oktober—November 2025.

    Selain beras 10 kilogram, juga direncakan akan ditambahkan pula dengan minyak goreng 2 liter setiap bulannya.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah bersiap untuk program prorakyat tersebut dan ditargetkan pada Oktober akan mulai dijalankan. Dia memastikan paket bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng berkualitas baik.

    Adapun, bantuan pangan beras dua bulan Oktober dan November itu diberikan dalam bentuk beras 10 kilogram untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari Ketua Banggar DPR, untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kami siapkan yang baik buat masyarakat kita,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Lebih lanjut, penerima manfaat bantuan pangan 10 kilogram beras ini akan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    4. KKS

    KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera juga akan diberikan oleh pemerintah untuk bulan Oktober 2025.

    Bansos ini diberikan khusus untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mencairannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara.

    5. BLT Kesra

    BLT Kesra diberikan untuk 3 bulan ke depan yakni pada Oktober-Desember 2025. Di mana pencairan dijadwalkan mulai Senin 20 Oktober 2025.

    Pemerintah akan langsung menyalurkan BLT Kesra kepada penerima melalui bank-bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI) dan PT Pos Indonesia.

    Besaran BLT Kesra per bulan sejumlah Rp300.000, di mana akan diberikan langsung selama tiga bulan. Sehingga penerima BLT Kesra 2025 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000.

    Cek Daftar Penerima Bansos…

  • Kepala BGN Pastikan Perpres MBG Terbit Dalam Waktu Dekat

    Kepala BGN Pastikan Perpres MBG Terbit Dalam Waktu Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah rampung dan segera dibagikan dalam waktu dekat.

    Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025) malam.

    “Sudah [selesai]. Tinggal beres, tinggal dibagikan,” ujar Dadan saat ditemui di Kompleks Istana Negara.

    Menurutnya, Perpres tersebut turut memuat sanksi administratif bagi penyelenggara dapur umum MBG yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).

    “Ada, pasti. Sekarang juga tanpa Perpres sudah ada. Kan menghentikan operasional,” jelasnya.

    Dia menambahkan, hingga kini BGN telah menghentikan sementara 106 dapur umum, dengan 12 di antaranya telah kembali beroperasi setelah memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.

    Langkah tersebut, kata Dadan, menjadi bagian dari pengawasan ketat agar makanan yang disajikan dalam program nasional ini aman dikonsumsi peserta didik.

    Data Keracunan Bisa Dipantau Publik

    Dadan juga mengonfirmasi bahwa data kasus kesehatan dan potensi keracunan makanan pada program MBG kini dapat dipantau publik secara real time melalui sistem terpadu antara BGN dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    “Sekarang datanya langsung dari Kemenkes. Jadi setiap pagi dari Kemenkes kirim ke kita,” ujarnya. Ia menyebut BGN kini mulai menyiarkan data tersebut melalui portal resmi badan, yang dapat diakses masyarakat untuk memantau kondisi keamanan pangan di seluruh wilayah penerapan MBG.

    “Sudah mulai. Bisa dipantau publik di web BGN,” tambahnya. 

    Terkait target distribusi MBG bagi 82,9 juta penerima manfaat, Dadan menyatakan pemerintah tetap optimistis target itu tercapai. Namun, ia membuka kemungkinan pergeseran waktu penyelesaian hingga Februari 2026 akibat beberapa gangguan teknis.

    “Kita usahakan, ya selambat-lambatnya Februari lah. Tapi kita yakin masih bisa kejar tergantung intensitas gangguan yang terjadi, karena sekarang tidak hanya di darat, di udara pun kita sudah mulai diganggu,” ungkapnya tanpa merinci lebih jauh bentuk gangguan yang dimaksud.

    Dia menegaskan, sistem verifikasi data penerima dan distribusi pangan terus disempurnakan untuk menjamin ketepatan sasaran dan keamanan proses penyaluran.

    “Alhamdulillah sejauh ini bisa kita atasi, on track,“ tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Dadan juga menyampaikan hasil evaluasi program MBG di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden disebut memberikan penilaian rata-rata 8, dan meminta BGN untuk melanjutkan program dengan peningkatan kualitas di tahun kedua.

    “Kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut di tahun kedua dengan memberikan penilaian rata-rata 8,” ujarnya.

    BGN, kata Dadan, berkomitmen menjaga standar gizi seimbang dalam setiap menu MBG agar sesuai dengan tujuan jangka panjang program: membangun generasi cerdas, sehat, dan kuat 20 tahun mendatang.

    “Tujuan makanan BGN adalah untuk menciptakan generasi berkualitas. Makanan yang disajikan harus dengan menu seimbang, sehat, dan aman dikonsumsi sehingga bisa menghasilkan generasi yang pintar, cerdas, sehat, kuat, dan ceria,” tandas Dadan.

  • Gelombang Pertama Program Magang Nasional Siap Diumumkan Sebanyak 20.000 Peserta

    Gelombang Pertama Program Magang Nasional Siap Diumumkan Sebanyak 20.000 Peserta

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengebut pelaksanaan Program Magang Nasional sebagai bagian dari strategi besar peningkatan kualitas tenaga kerja muda di Indonesia.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa seleksi untuk batch pertama akan segera rampung dalam beberapa hari ke depan.

    Usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025), Yassierli menjelaskan bahwa saat ini sebanyak 15.000 peserta telah resmi memulai magang, sementara 5.000 peserta lainnya masih dalam proses seleksi oleh perusahaan mitra.

    “Sudah, tadi kan sudah pembukaan 15.000 orang, kemudian sekarang kita lanjutkan kan target batch 1 itu 20.000. Sedang ada 5.000 orang yang diseleksi perusahaan dan kita minta mereka sudah menyelesaikan dalam dua hari ini. Sehingga hari Rabu kita bisa umumkan sisa 5.000 untuk batch 1,” ujar Yassierli.

    Setelah tahap pertama selesai, pemerintah akan melanjutkan program ke gelombang berikutnya dengan target total 100.000 peserta magang sepanjang tahun 2025.

    “Sudah itu berjalan, nanti kita lanjut ke 80.000 sisa untuk tahun 2025,” tambahnya.

    Menaker menegaskan bahwa program Magang Nasional ini ditujukan utama bagi lulusan baru atau fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja.

    Namun bagi mereka yang sudah lama lulus tetapi belum mendapat pekerjaan, pemerintah menyiapkan jalur berbeda berupa penyaluran kerja langsung melalui portal “Siap Kerja”, platform digital milik Kementerian Ketenagakerjaan yang tengah diperluas fungsinya.

    “Kalau buat mereka (lulusan lama) jangan magang lagi, artinya cari kerja. Makanya kita punya portal Siap Kerja, di situ ada info terkait lowongan kerja,” jelas Yassierli.

    Dia menambahkan, saat ini Kemenaker sedang mengintegrasikan data lowongan dari berbagai job portal swasta ke dalam sistem Siap Kerja agar pencari kerja bisa mengakses seluruh informasi dalam satu platform nasional.

    “Sekarang kita sedang mengintegrasikan semua informasi terkait lowongan kerja dari job portal swasta, sedang kita integrasikan ke Siap Kerja,” tandasnya.