Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama merupakan langkah konkret untuk memperkuat perhatian negara terhadap dunia pesantren di Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penyambutan kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga menyampaikan ucapan selamat Hari Santri 2025 atas nama Presiden dan pemerintah.
“Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah ingin mengucapkan selamat Hari Santri 2025. Semoga peringatan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, gagasan pembentukan Ditjen Pondok Pesantren berawal dari peristiwa yang menimpa salah satu lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Al-Qozini di Sidoarjo, beberapa waktu lalu. Dari kejadian itu, pemerintah menilai perlunya perhatian lebih terhadap keamanan, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan pesantren.
“Saat ini ada sekitar 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Presiden sangat konsen terhadap keamanan bangunan, karena banyak yang belum memenuhi prosedur keamanan teknis. Beliau memberi arahan kepada Kementerian PU untuk melakukan asesmen terhadap kondisi bangunan pesantren,” jelasnya.
Selain keamanan fisik, kata Prasetyo, Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di pesantren.
Dengan jumlah santri mencapai sekitar 16 juta orang, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah ingin para santri mendapat bekal keilmuan yang lebih luas.
“Presiden menghendaki agar santri tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tapi juga dibekali ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Harapannya, para santri bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai akhlak,” tambahnya.
Prasetyo menegaskan bahwa pembentukan Ditjen Pondok Pesantren juga bertujuan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di lingkungan pesantren, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur.
“Presiden memberi petunjuk agar ada program pelatihan bagi santri, yang sedang dijalankan oleh Kementerian PUPR. Mereka akan mendapat pembekalan dasar di bidang bangunan, konstruksi, dan sipil. Jadi kalau ada pembangunan di pesantren, ada santri yang paham aspek teknisnya,” tutur Prasetyo.
Skema Pendanaan dan Dukungan Pemerintah
Terkait pendanaan, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah akan menghitung secara cermat kemampuan APBN dalam mendukung pembangunan infrastruktur pesantren.
“Nanti akan dihitung dan diinventarisasi bersama, melihat status dan kemampuan keuangan negara. Kalau memungkinkan, pembangunan bisa dibebankan ke APBN,” katanya.
Meski masih dalam tahap perencanaan, pemerintah juga akan memverifikasi daerah dan pondok pesantren mana saja yang akan menjadi prioritas penerima manfaat program.
“Kita identifikasi dulu datanya. Tapi para santri juga sudah masuk dalam program pemerintah lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.
Lebih jauh, Prasetyo menyoroti keberhasilan sejumlah pesantren yang telah mengembangkan ekonomi mandiri di lingkungannya.
“Banyak pesantren yang sukses menggerakkan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar. Itu bisa jadi role model untuk pesantren lain,” katanya.
Dia menegaskan, perhatian Presiden Prabowo terhadap pesantren bukan hanya pada aspek spiritual dan pendidikan, tapi juga pada kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial.
“Bangunannya harus aman, pendidikannya adaptif terhadap zaman, dan SDM-nya sehat serta produktif. Itu arah kebijakan Presiden,” tandas Prasetyo.
