Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Cara Mengatasi BLT Kesra Rp900 Ribu Belum Cair dan Penyebabnya

    Cara Mengatasi BLT Kesra Rp900 Ribu Belum Cair dan Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Dana bantuan langsung tunai (BLT) kesra Rp900.000 dari pemerintah disalurkan mulai Oktober, November dan Desember 2025.

    Namun mungkin ada beberapa dari Anda yang kesulitan dalam pencairan atau uang Anda belum cair di bank himbara ataupun kantor pos.

    Jika Anda mengalami kendala tersebut, berikut cara yang harus Anda lakukan.

    Cara Mengatasi Kendala Pencairan

    1. Cek Status di DTSEN / Cek Bansos

    Gunakan situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos resmi. Pastikan nama Anda terdaftar aktif sebagai penerima PKH/BPNT untuk tahap ini.

    2. Pantau Status di Bank Penyalur

    Jika status dalam sistem menunjukkan “SI (Standing Instruction)”, ini berarti dana sedang dalam proses pencairan secara otomatis. Jika status kosong atau tidak aktif, segera hubungi pendamping PKH atau kantor desa/kelurahan.

    3. Hubungi Pendamping PKH atau Dinas Sosial

    Pendamping akan memeriksa apakah terdapat masalah teknis, seperti kartu KKS yang bermasalah, data ganda, atau rekening yang bermasalah.

    4. Pastikan Kartu KKS Aktif

    Kadang-kadang pencairan gagal disebabkan oleh kartu KKS yang tidak aktif atau sudah lama tidak digunakan. Pastikan kartu Anda masih aktif di bank penyalur.

    5. Sabar Menunggu Pencairan Bertahap

    Terdapat beberapa sebab mengapa BLT Kesra Rp900.000 belum cair meski masyarakat sudah terdaftar sebagai penerima. Beberapa alasan di antaranya yakni masih proses validasi dan pencairan dilakukan secara bertahap.

    Kemudian untuk pencairan melalui Kantor Pos, baru akan dilaksanakan mulai Senin depan, 26 Oktober 2025. Faktor lain yang menjadi penyebab seseorang tak mendapatkan bantuan ini yakni karena ditemukan ketidaksesuaian data dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Pencairan bisa berlangsung hingga minggu ketiga atau bahkan akhir bulan. Jadi, jika minggu pertama dan kedua tidak ada pencairan, masih ada kemungkinan untuk tahap selanjutnya.

    Cara Laporkan BLT Kesra Rp900.000 Tidak Kunjung Cair

    Cara melaporkan BLT Kesra tak kunjung cair yakni melalui situs resmi Kementerian Sosial, di antaranya: Hotline bansos Kemensos: 0811-10-222-10 SMS: 1708 (provider Telkomsel, Indosat, dan 3) X: @lapor1708 Email: bansos@kemensos.go.id Masyarakat juga bisa memantau informasi terbaru di media sosial resmi Kemensos seperti akun Instagram @kemensosri.

    Bantuan ini diberikan sebagai tambahan insentif tunai untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

    Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan Rp300.000 per bulan selama 3 bulan (Oktober, November, Desember 2025).

    Total bantuan yang diterima sekaligus adalah Rp900.000 dalam satu kali pencairan.
    Program ini mencakup lebih dari 35 juta keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4, yaitu yang berada di lapisan ekonomi terendah.

    Distribusi dilakukan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) serta PT Pos Indonesia.

  • Cara Cek Apakah NIK KTP Terdaftar Bansos 2025, Klik Link Resminya di Sini

    Cara Cek Apakah NIK KTP Terdaftar Bansos 2025, Klik Link Resminya di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah cara cek apakah NIK KTP Anda terdaftar sebagai penerima bansos bulan Oktober 2025.

    Sesuai dengan pengumuman pemerintah, pada bulan ini ada lima bansos yang akan dicairkan kepada masyarakat.

    Beberapa di antaranya adalah PHK, Program Sembako, hingga BLT Kesra Rp900.000.

    Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) dicarikan per 20 Oktober 2025 untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) mengatakan bahwa BLT Kesra diberikan untuk 35.046.783 keluarga penerima manfaat.

    Lantas, bagaimana cara cek apakah NIK KTP Anda terdaftar sebagai penerima bansos pada bulan Oktober 2025 ini?

    Cara Cek Apakah NIK KTP Terdaftar Bansos 2025

    Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

    Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos di Play Store atau App Store
    Daftar akun baru menggunakan NIK dan KK, dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto
    Pilih menu “Cek Bansos”
    Isi data meliputi wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama sesuai KTP
    Klik “Cari Data”
    Sistem akan menampilkan informasi apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos

    Melalui Situs Resmi Kemensos

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
    Isi data meliputi wilayah, nama lengkap
    Masukkan kode captcha sesuai instruksi
    Klik “Cari Data”
    Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan. 

    Daftar Bansos yang Akan Cair Bulan Oktober 2025 Ada di Halaman Selanjutnya…

  • Hujan Deras, Pohon Bertumbangan di Lebak Bulus Jaksel

    Hujan Deras, Pohon Bertumbangan di Lebak Bulus Jaksel

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pohon bertumbangan di wilayah Lebak Bulus Jakarta Selatan hari ini, Minggu 26 Oktober 2026.

    Menurut pantauan Bisnis, hujan deras mengguyur di kawasan ini dengan cukup deras dengan angin kencang yang menumbangkan pohon-pohon tersebut.

    Pohon bertumbangan di Lebak Bulus arah Ciputat dan arah Pondok Indah Jakarta Selatan.

    Pohon yang bertumbangan juga menutupi jalan menuju arah Ciputat di bagian sebelah kanan. Meski demikian tidak tampak kendaraan yang terimpa.

    Kawasan underpass Lebak Bulus tampak aman.

    Sementara itu, genangan air setinggi 50 cm juga menggenangi kawasan tersebut.

    Hujan deras juga tampak turun merata dari kawasan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Banten.

    BMKG memperkirakan dalam beberapa hari terakhir, BMKG mencatat kejadian hujan sangat lebat (curah hujan mencapai ≥ 100 mm/hari) di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta Selatan.

    Menurut keterangan BMKG, hujan deras itu diantaranya akan terjadi di di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (122,6 mm/hari), Balikpapan, Kalimantan Timur (116,9 mm/hari), Jakarta Selatan, DK Jakarta (141,4 mm/hari), Manggarai, Nusa Tenggara Timur (100 mm/hari).

    Sementara itu, kondisi cuaca panas di sejumlah wilayah Indonesia mulai menurun dibandingkan dengan sepekan sebelumnya, suhu maksimum tercatat dalam beberapa hari terakhir di Kupang, Nusa Tenggara Timur (37,0°C), Majalengka, Jawa Barat (36,4°C), Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (36,2°C), frekuensi wilayah dengan suhu diatas 36°C mulai berkurang.

    Selama sepekan ke depan, pertumbuhan awan hujan yang signifikan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh interaksi berbagai faktor atmosfer skala global, regional, hingga lokal, yang mempertahankan atmosfer berada dalam kondisi labil dan mendukung perkembangan awan konvektif. Aktivitas atmosfer tersebut berpotensi menghasilkan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat.

  • Menteri Fadli Zon Buka-bukaan soal Progres Penyusunan Buku Sejarah Indonesia

    Menteri Fadli Zon Buka-bukaan soal Progres Penyusunan Buku Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan progres penulisan buku sejarah Indonesia hingga saat ini. Menurutnya, penulisan buku sejarah Indonesia terbaru masih dalam proses penyuntingan atau editing. 

    “Menurut laporan dari tim sekarang ini adalah proses editing. Jadi menulis adalah satu hal, mengedit itu satu hal yang lain,” katanya dalam acara diskusi bersama awak media di Jakarta pada Jumat malam (24/10/2025). 

    Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku belum melihat wujud buku sejarah Indonesia yang direncanakan meliputi 10 sampai 11 jilid itu.

    Hal itu terjadi lantaran ahli yang menjadi tim penyusun buku sejarah Indonesia belum memberi bocoran draf kepada pihak Kementerian Kebudayaan. 

    “Saya belum pernah lihat bukunya, satu paragraf pun saya tidak lihat. Belum lihat, karena mereka belum menyerahkan. Karena ini memang mereka bekerja secara independen berdasarkan keahliannya, kepakarannya. Jadi saya sendiri belum lihat,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, Fadli Zon mengatakan penulisan buku sejarah Indonesia semula ditargetkan selesai pada Agustus 2025 agar bisa menjadi hadiah ulang tahun ke-80 RI.

    Meski telah selesai ditulis pada Agustus 2025, dia menuturkan proses penyuntingan atau editing ternyata masih harus dikerjakan. ​​​​​​​

    Fadli berharap proses pembuatan buku sejarah Indonesia yang telah diperbarui bisa selesai Desember 2025.

    “Mudah-mudahan nanti buku ini sudah siap pada tanggal 14 Desember, yaitu bertepatan dengan Hari Sejarah,” ungkapnya. 

    Kementerian Kebudayaan melibatkan 112 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam penulisan buku sejarah Indonesia.

    Naskah buku sejarah Indonesia yang telah diperbarui sudah melalui uji publik di Universitas Indonesia pada 25 Juli, Universitas Lambung Mangkurat pada 28 Juli, Universitas Negeri Padang pada 31 Juli, dan Universitas Negeri Makassar pada 4 Agustus.

    Naskah buku sejarah Indonesia tersebut mencakup temuan dan hasil penelitian baru tentang sejarah Indonesia.​​​​​​​ Fadli mengatakan bahwa pemerintah perlu menulis buku sejarah dari perspektif Indonesia yang tidak berdasarkan perspektif pemerintah kolonial.

  • Penjelasan Aqua Soal Asal Sumber Air

    Penjelasan Aqua Soal Asal Sumber Air

    Bisnis.com, JAKARTA – Belakangan tengah ramai terkait pemberitaan sumber air Aqua yang berasal dari sumur bor.

    Hal tersebut menjadi perhatian masyarakat terutama pengguna Aqua terkait kualitas air yang dihasilkan.

    Menanggapi hal tersebut, Aqua memberikan penjelasannya, yang dikutip Bisnis dari akun instagram Aqua Indonesia.

    Dalam video tersebut, Enang Noerman Fachjar Vice President Quality and Food safety Aqua memberikan penjelasan darimana sumber air yang digunakan Aqua selama ini.

    Dia mengatakan melalui proses penelitian Panjang Bersama para ahli hidrogoli dari unpad dan UGM Aqua.

    Selain itu, katanya, perusahaan dan penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa air tanah dalam yang digunakan berasal dari sumber air yang terhubung dengan 19 pegunungan terpilih di Indonesia.

    Dia memaparkan, sumber air tersebut, dilindungi secara alami oleh lapisan batuan kedap air bebas dari kontaminasi dan digunakan sesuai izin resmi dan rutin diawasi oleh pemerintah.

    Karena itu, aqua menjalankan berbagai Upaya konservasi mulai dari Kawasan pusat serapan air, sampai ke wilayah pabrik, tempat air Aqua diolah dengan standar 400 parameter kualitas dikemas dan dikirimkan untuk Anda dan keluarga konsumen setia Aqua.

    “Karena itu Aqua murni dari alam,” ujarnya di penghujung video.

  • Prabowo Terbang ke Malaysia untuk Hadiri KTT Asean, Lanjut APEC di Korsel

    Prabowo Terbang ke Malaysia untuk Hadiri KTT Asean, Lanjut APEC di Korsel

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 Asean. 

    Prabowo terbang dengan pesawat kepresidenan melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (25/10/2026). Agenda kunjungan ke luar negeri Prabowo rencananya dilanjutkan untuk menghadiri KTT APEC di Korea Selatan. 

    “Pada sore hari ini Bapak Presiden bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN. Selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC, tetapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang di Malaysia,” terang Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasteyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (25/10/2025).

    Kepala Negara berpesan kepada jajarannya untuk memastikan pelaksanaan berbagai program pemerintah serta berbagai catatan yang menjadi perhatian. Hal itu turut disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Sebaliknya, Kapolri juga melaporkan situasi terkini ihwal keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum Prabowo bertolak ke luar negeri. 

    “Yang kedua, ada beberapa kebijakan dan program yang tentunya menjadi atensi dari bapak Presiden, dan kami Polri mengawal dan melaksanakan kebijakan-kebijakan program yang menjadi penekanan-penekanan bapak presiden,” terang Listyo. 

    Adapun, Prabowo rencananya akan ditemani oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam kunjungan kenegaraannya kali ini. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah lebih dulu berada di Malaysia untuk menghadiri berbagai agenda sebelum dilaksanakannya KTT sebagai penutup rangkanian keketuaan Malaysia di Asean. 

    Salah satu acara yang dihadiri Airlangga sebagai ketua delegasi Indonesia adalah the 2nd Special ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting on ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Jumat (24/10/2025). 

    Pada pertemuan tersebut, disampaikan capaian ASEAN atas kesepakatan substantial pada perundingan ASEAN DEFA putaran ke-14 yang digelar 7-10 Oktober 2025 yang lalu di Jakarta.

  • Kemenag Pastikan Peralihan Aset Haji ke Kemenhaj Berjalan Tanpa Hambatan

    Kemenag Pastikan Peralihan Aset Haji ke Kemenhaj Berjalan Tanpa Hambatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Peralihan aset dan sumber daya manusia (SDM) terkait haji, dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah terus berlangsung.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin memastikan proses peralihan aset haji kepada Kementerian Haji dan Umrah berjalan lancar. Kemenag berkomitmen untuk menyukseskan transisi ini dan menjamin tidak ada kendala signifikan.

    “Insya Allah tidak ada kendala yang signifikan. Secara teknis kami pastikan tidak ada kendala karena kita semua sama-sama punya komitmen. Kemenag sepenuhnya mendukung Kementerian Haji dan transisi ini harus disukseskan,” ujar Sekjen Kemenag yang juga Ketua Tim Transisi, Kamaruddin di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Mengenai target waktu penyelesaian, Kamaruddin menyatakan prosesnya akan dilakukan secepat mungkin. Dia juga menjelaskan bahwa dasar hukum peralihan aset ini sangat jelas yakni merujuk pada Pasal 127 A Undang-undang No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi ini telah ditandatangani Presiden dan diundangkan sejak 4 September 2025.

    “Semuanya memang butuh proses, harus ada surat-surat dan dokumen yang perlu diproses, dan juga melibatkan Kementerian Keuangan. Jadi Insya Allah tidak ada masalah,” tambahnya.

    Kamaruddin juga mengatakan aktivitas peralihan aset ini tidak akan mengganggu proses persiapan penyelenggaraan haji 2026.

    “Harusnya tidak (mengganggu). Proses haji terus berjalan dan Kemenag lagi-lagi sepenuhnya akan membantu,” jelas Kamaruddin Amin.

    Selain peralihan aset, lanjutnya, saat ini juga telah berlangsung proses peralihan SDM. Kementerian Agama saat ini menunggu permohonan dari Kementerian Haji terkait pengalihan SDM.

    “Karena yang selama ini menjalankan kan Kementerian Agama, tentu SDM nya yang paling paham tentu mereka yang sudah sejak lama. Ini juga sedang proses pengalihan,” katanya.

    Menurutnya, mekanisme peralihan SDM sedikit berbeda dengan peralihan aset, dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang.

    “Jadi ada komunikasi produktif antara Kemenag dan Kemenhaj sehingga kami dukung, kami perlancar prosesnya dan satu hal yang pasti kita bersama-sama mendukung penyelenggaraan haji tidak boleh gagal, harus lebih baik dari kemarin kemarin. Karena ini sudah dikelola langsung oleh Menteri yang khusus mengurus haji. Jadi harus lebih baik,” jelasnya.

  • Kementerian Haji Bolehkan Umrah Mandiri, Ikuti Dinamika Kebijakan Arab Saudi

    Kementerian Haji Bolehkan Umrah Mandiri, Ikuti Dinamika Kebijakan Arab Saudi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah menyatakan regulasi umrah mandiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi jawaban atas dinamika kebijakan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi.

    Sebelumnya, regulasi soal umrah mandiri dalam UU 14/2025 memunculkan sejumlah reaksi dari asosiasi maupun biro perjalanan umrah. Namun mayoritas menolak legalisasi umrah mandiri karena dapat mengancam bisnis mereka.

    “Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujar Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Kendati demikian, Dahnil menjelaskan pelaksanaan umrah mandiri kini memiliki dasar hukum yang jelas setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Menurut Dahnil, sebelum undang-undang tersebut disahkan, praktik umrah mandiri sejatinya telah berjalan di lapangan. Namun, pemerintah memandang perlu memberikan payung hukum yang kuat agar pelaksanaannya tetap terjamin dari aspek keamanan, perlindungan jamaah, serta ketertiban administrasi.

    Dia menjelaskan Pasal 86 ayat (1) huruf b undang-undang tersebut menegaskan bahwa perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara mandiri, yang berarti negara mengakui dan memfasilitasi praktik tersebut secara hukum.

    Lebih lanjut, Pasal 87A mengatur sejumlah persyaratan bagi calon jamaah umrah mandiri, antara lain harus beragama Islam, memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat enam bulan, memiliki tiket pulang pergi ke Arab Saudi, surat keterangan sehat, serta visa dan bukti pembelian paket layanan yang terdaftar melalui Sistem Informasi Kementerian.

    “Melalui sistem ini, data dan transaksi umrah mandiri akan terintegrasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi serta platform Nusuk. Hal ini menjadi bentuk perlindungan negara terhadap WNI yang beribadah umrah secara mandiri di luar negeri,” kata Dahnil.

    Undang-undang tersebut juga memberikan jaminan hak bagi jamaah umrah mandiri untuk memperoleh layanan sesuai perjanjian tertulis dengan penyedia layanan, serta hak untuk melaporkan kekurangan pelayanan kepada menteri.

    Selain memberikan pengakuan hukum, pemerintah juga menetapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan mekanisme umrah mandiri.

    Berdasarkan Pasal 122, individu atau korporasi yang bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) tanpa izin, atau memberangkatkan jamaah tanpa hak, dapat dipidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    “Setiap orang yang tanpa hak mengambil sebagian atau seluruh setoran jemaah juga dapat dipidana hingga delapan tahun penjara dan denda serupa,” kata Dahnil.

    Dia menegaskan skema umrah mandiri bersifat personal dan tidak dapat digunakan untuk menghimpun atau memberangkatkan jamaah secara kolektif di luar mekanisme resmi.

    “Umrah mandiri dilakukan oleh individu yang mendaftar dan tercatat langsung dalam sistem Kementerian. Ini bukan celah untuk bertindak sebagai penyelenggara tanpa izin,” kata dia.

     

  • Kabar Gembira, Tukin ASN Kementerian ESDM Bakal Naik 100%

    Kabar Gembira, Tukin ASN Kementerian ESDM Bakal Naik 100%

    Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menaikkan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 100%.

    Menurutnya, rencana kenaikan tukin bagi ASN di Kementerian ESDM telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto.

    “Negara meminta kepada semua aparat negara yang ada di ESDM agar berikanlah kontribusi terbaiknya dalam rangka membangun bangsa dan negara,” ucap Bahlil dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang digelar di Monumen Nasional (Monas) seperti dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Dari kenaikan tukin itu, Presiden Prabowo ingin agar ASN menghapus praktik-praktik lama yang menghambat perkembangan di sektor ESDM.

    “Terutama kepada dirjen-dirjen yang memberikan izin. Kalau saya tahu, kalau ada laporan (praktik melenceng), saya tidak segan-segan untuk merumahkan kalian,” ucap dia menegaskan.

    Bahlil menekankan bahwa Kementerian ESDM didukung oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Minyak dan Gas Bumi (Migas), Badan Geologi, hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Oleh karena itu, dia meminta agar pegawai Kementerian ESDM bekerja lebih baik dengan tunjangan lebih tinggi.

    “Bagi pejabat yang masih main-main, silakan coba nyali saya. Akan saya rumahkan. Masih banyak anak muda yang kita harus angkat jabatannya,” kata Bahlil.

    Saat ini, aturan mengenai tukin Kementerian ESDM tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) No. 94/2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian ESDM. Lebih lanjut, tunjangan dibagi ke dalam 17 kelas jabatan, dengan rentang tunjangan untuk kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250 dan kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.000.

    Kemudian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 94/2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian ESDM. Artinya, dengan adanya kebijakan baru, akan ada aturan anyar yang menggantikan beleid tersebut.

  • Fakta-fakta Karhutla Sepanjang 2025, Penurunan Kasus hingga Penahanan Tersangka

    Fakta-fakta Karhutla Sepanjang 2025, Penurunan Kasus hingga Penahanan Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengklaim jika kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini dapat ditekan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa luas hutan dan lahan yang terbakar secara nasional berhasil ditekan dari 376 ribu hektare pada 2024 menjadi 213 ribu hektare tahun ini.

    Jumlah itu juga turun signifikan dibandingkan puncak luasan karhutla pada 2015 yang mencapai 2.611.411 hektare dan pada 2019 seluas 1.649.258 hektare.

    Secara rinci untuk karhutla pada tahun ini luas kebakaran di lahan gambut mencapai 24.212 hektare dan lahan mineral 189.772 hektare.

    Selain itu, titik panas (hotspot) periode 1 Januari-26 September 2025 tercatat 2.248 titik, jumlah ini mengalami penurunan 23,9 persen dibandingkan 2024 sebanyak 2.954 titik.

    Dia menyebut capaian penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini terjadi salah satunya karena sinergi penegakan hukum dengan Kepolisian RI di lapangan yang menimbulkan efek jera.

    “Penegakan hukum yang tegas dari Polri membuat efek jera di daerah rawan karhutla semakin terasa,” ujar Raja Juli Antoni dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Polri Tangkap 83 Tersangka

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap telah menangkap 83 tersangka dalam kasus terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang 2025.

    Sigit mengemukakan bahwa angka tersangka itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 47 tersangka.

    “Pada 2025 ini kurang lebih ada luasan lahan yang terbakar, yang kemudian kita amankan 83 tersangka karena kedapatan secara sengaja membakar,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

    Dia menambahkan, modus operandi yang kerap dilakukan oleh pelaku ini yaitu dengan melakukan pembakaran hutan untuk kegiatan usaha di sektor perkebunan.

    Oleh karena itu, dia mengimbau agar seluruh masyarakat bisa menggunakan cara lain untuk membuka lahan. Pasalnya, pembukaan lahan dengan pembakaran bisa merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.

    “Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sigit menyatakan bakal terus memaksimalkan penegakan hukum di wilayah hutan. Apalagi, penindakan ini sudah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, koordinasi aparat TNI-Polri bersama dengan kementerian maupun stakeholder terkait juga terus dilakukan agar bisa menekan angka Karhutla.

    “Sehingga kebakaran hutan di tahun 2026-2027 bisa kita kurangi sehingga luasan lahan yang terbakar juga bisa berkurang,” pungkasnya.