Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Profil Mathius Fakhiri: Eks Jenderal Polisi yang Dilantik Prabowo jadi Gubernur Papua

    Profil Mathius Fakhiri: Eks Jenderal Polisi yang Dilantik Prabowo jadi Gubernur Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komjen Pol. (Purn.) Mathius Derek Fakhiri sebagai Gubernur Papua 2025-2030. 

    Pelantikan itu berlangsung di Istana Negara pada Rabu (8/10/2025). Adapun, pengangkatan ini berdasarkan Keppres 108P tahun 2025 tentang pemberhentian pejabat gubernur dan pengesahan gubernur dan wakil gubernur Papua masa jabatan 2025-2030.

    Pelantikan Mathius sebagai Gubernur Papua berlangsung khidmat. Setelah pembacaan Keppres itu. Mathius dan wakilnya Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen membacakan sumpah jabatannya kepada Prabowo Subianto.

    Lantas, siapa sebenarnya Mathius Derek Fakhiri?

    Profil Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri

    Mathius Derek Fakhiri merupakan pria kelahiran 6 Januari 1968 di Ransiki, Manokwari Selatan. Dia merupakan perwira Polri lulusan akademi kepolisian (Akpol) pada 1990.

    Dilansir dari berbagai sumber, Mathius merupakan anak dari Letkol Purn Nathalis Yami Fakhiri dan perawat Martha Kabuate. Dia merupakan keluarga suku Awyu dan Inanwatan.

    Selain Akpol, Mathius juga telah lulus dari sekolah ia lanjutkan di Akpol di bidang Brimob tahun 1990, sekolah tinggi ilmu kepolisian alias STIK pada 2001. Dilanjutkan dengan Sespim Polri tahun 2005, dan Sesko TNI tahun 2018.

    Karier Mathius di kepolisian cukup cemerlang. Pasalnya, dia sempat menjabat di posisi strategis mulai dari Wakapolres Jayapura (2003);
    Kapolres Kaimana Polda Papua Barat (2005); Kapolres Jayapura (2009) hingga Korbrimob Polri (2018).

    Selanjutnya, dia juga menjabat sebagai Wakil Papua Barat (2020) dan Wakapolda Papua (2020). Dia kemudian menyandang bintang dua atau pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) saat menjabat sebagai Kapolda Papua (2021).

    Karier Mathius di Polri terakhir yaitu setelah menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (2024). Setelah itu, Mathius kemudian mencalonkan dirinya sebagai calon Gubernur di Pilkada 2024.

  • Prabowo Lantik 10 Duta Besar dan 1 Wadubes, Ini Daftar Lengkapnya

    Prabowo Lantik 10 Duta Besar dan 1 Wadubes, Ini Daftar Lengkapnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk sejumlah negara sahabat.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.

    Selain itu, Presiden juga menandatangani Keppres Nomor 113 P Tahun 2025 yang mengatur penugasan Wakil Duta Besar RI di Beijing, Republik Rakyat China (RRC). Prabowo menugaskan Irine sebagai tokoh yang mengisi posisi tersebut. 

    Sebelumnya, sejumlah tokoh sudah mulai berdatangan ke Komplek Istana Kepresidenan sejak pukul 12.30 WIB. Salah satunya Anggito Abimanyu yang dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Adapun 10 duta besar yang dilantik adalah:

    1. Berlian Helmy sebagai Dubes RI untuk Azerbaijan (Baku)

    2. Kuncoro Giri Waseso sebagai Dubes RI untuk Mesir (Kairo)

    3. Syahda Guruh Langkah Samudera sebagai Dubes RI untuk Qatar (Doha) 

    4. Lukman Hakim Siregar sebagai Dubes RI untuk Suriah (Damaskus)

    5. Laurentius Amrih Jinangkung sebagai Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    6. Adam Mulawarman Tugio sebagai Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    7. Hotmangaradja Pandjaitan sebagai Dubes RI untuk Singapura

    8. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo sebagai Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur)

    9. Listyowati sebagai Dubes RI untuk Bangladesh, merangkap Nepal (Dhaka)

    10. Andy Rachmianto sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa (Brussel)

  • Profil Benjamin Paulus Dokter dan Kader Gerindra yang Dilantik Prabowo jadi Wamenkes

    Profil Benjamin Paulus Dokter dan Kader Gerindra yang Dilantik Prabowo jadi Wamenkes

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). 

    Salah satunya adalah Wakil Menteri Kesehatan yang diisukan dijabat oleh Benjamin Paulus Octavianus. 

    Adapun, Benjamin merupakan dokter Spesialis Paru-paru. Hal ini ditunjang oleh latar belakang pendidikannya yang merupakan lulusan Spesialisasi Pulmonologi di Universitas Brawijaya pada tahun 2004 dan mendapatkan gelar dokter umum di Universitas Kristen Indonesia. 

    Dia juga tergabung dalam anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). 

    Dia berkarier di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta Barat serta Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk.

    Selain itu, dia juga kader dari partai Gerindra. Dalam daftar kepengurusan, Benjamin menduduki Ketua Bidang Kesehatan yang berada di bawah naungan Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumarjati Arjoso.

    Sebelumnya, Prabowo resmi melantik Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Benjamin Paulus sebagai Wakil Menteri Kesehatan pada Rabu (9/10/2025).

    Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

    “Mengangkat sebagai Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa jabatan 2024-2029 masing-masing Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan,” sebut keputusan tersebut.

  • Menteri Transmigrasi Beberkan Soal Pelantikan Gubernur Papua hingga Badan Otsus

    Menteri Transmigrasi Beberkan Soal Pelantikan Gubernur Papua hingga Badan Otsus

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan sejumlah agenda pelantikan pejabat baru masih menunggu penegasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satunya terkait posisi Gubernur Papua serta pembentukan Badan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

    Saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/10/2025), Iftitah mengatakan informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara. 

    “Kemudian ada beberapa juga yang nanti biar dijelaskan sendiri sama Sesneg. Gubernur Papua ya kemungkinan, kemudian Badan Otonomi Khusus Papua, yang lainnya saya belum tahu,” ujarnya.

    Ketika ditanya mengenai kabar pelantikan duta besar RI, Iftitah mengaku tidak memiliki detail lebih lanjut.

    “Saya dengar, tapi saya cuma diminta hadir. Jadi yang lebih berkompeten Sesneg yang menjawab,” katanya.

    Terkait kemungkinan keterlibatan kementeriannya dalam desain percepatan pembangunan Papua, Iftitah belum bisa memastikan.

    “Saya kurang tahu, nanti mungkin setelah ada penegasan secara resmi, baru bisa saya jelaskan setelah bertemu,” ujarnya. 

    Iftitah menuturkan dirinya diminta hadir di Istana untuk gladi menjelang pelantikan yang direncanakan pada Rabu siang. Namun ia menegaskan belum mengetahui siapa saja pejabat yang akan dilantik, termasuk apakah ada wakil menteri baru.

    “Arahan datang ke sini saja. Jam 13.30 katanya ada gladi. Nanti saya sampaikan lebih lanjut. Kalau soal Wamen dilantik hari ini juga, saya tidak tahu,” tandasnya.

  • Luncurkan Sekolah Garuda di Aceh, Isyana Bagus Oka: Pijakan Siswa Kuliah ke Luar Negeri

    Luncurkan Sekolah Garuda di Aceh, Isyana Bagus Oka: Pijakan Siswa Kuliah ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekolah Garuda Transformasi mulai diperkenalkan serentak di 16 sekolah yang tersebar di sejumlah titik Indonesia hari ini, Rabu (8/10/2025).

    Salah satu sekolah negeri yang telah lolos seleksi menjadi Sekolah Garuda transformasi yaitu SMAN 10 Fajar Harapan di Banda Aceh. Di sekolah ini, Prabowo menunjuk delegasinya yaitu Isyana Bagoes Oka.

    Isyana merupakan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia (Wamendukbang). Dia membawa pesan khusus dari presiden agar SMAN 10 Fajar Harapan Aceh bisa berpartisipasi dalam pembangunan SDM bangsa.

    “Pesan khususnya yang jelas adalah bagaimana kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia untuk bisa membangun bangsa ke depannya,” ujar Isyana di SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh, Rabu (8/10/2025).

    Lebih jauh, kata Isyana, Prabowo berkeyakinan bahwa SDM yang bisa menguasai sektor sains dan teknologi akan menjadi bagian penting untuk masa depan Indonesia.

    Alhasil, sekolah garuda transformasi ini bisa menjadi pijakan pelajar yang berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Harapannya, ilmu dari anak bangsa yang bersekolah di luar negeri itu bisa diterapkan kembali untuk memajukan Indonesia.

    “Anak-anak berprestasi, bibit-bibit unggul bangsa Indonesia, bibit-bibit unggul di Aceh untuk bisa mewujudkan cita-citanya, menggapai cita-cita setinggi langit, agar nantinya bisa kembali lagi ke Aceh, kembali lagi ke Indonesia untuk bisa membangun bangsa dengan tetap menerapkan nilai-nilai lokal,” imbuhnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi mengemukakan bahwa sekolah garuda transformasi ini dapat memupuk pelajar untuk akhirnya bisa sekolah di luar negeri.

    Hal tersebut dilakukan dengan pengayaan sejumlah materi untuk menunjang murid bisa lolos seleksi dalam melanjutkan sekolahnya di luar negeri. 

    Materi yang diterapkan itu ada dua yakni SAT terkait pelatihan kemampuan matematika, membaca, menulis. IELTS terkait pembelajaran bahasa Inggris yang mengukur kemampuan mendengar, membaca, menulis, dan berbicara.

    “Jadi aspek pra-universitasnya itu lebih keluar. Karena memang dipersiapkan untuk mereka bisa menembus perguruan-perguruan di top dunia,” tutur Khairul.

    Selain murid, sekolah dengan label garuda transformasi juga akan meningkatkan kemampuan guru-guru yang ada agar bisa menopang pembelajaran untuk muridnya yang ingin sekolah di luar negeri.

    “Jadi nanti bapak ibu guru di sini juga akan mendapatkan program pengayaan itu. Bimbingan dan sebagainya,” pungkasnya.

    Sekolah garuda transformasi ini bisa menjadi harapan baru untuk siswa kelas 11-12 SMA 10 Fajar Harapan. Pasalnya, mereka menjadi termotivasi untuk mencapai mimpinya berkuliah di luar negeri. Siswi bernama Iffah Azka Alia (17) misalnya.

    Dia pelajar asli Banda Aceh. Menurutnya, program sekolah garuda transformasi besutan Presiden Prabowo Subianto bisa memupuk motivasi murid-murid di sekolahnya untuk mengambil studi di luar negeri.

    Dengan demikian, Iffah yakin dengan adanya sekolah garuda transformasi maka bisa membuatnya semakin yakin untuk mewujudkan cita-citanya bersekolah di luar negeri.

    Iffah pun menyatakan bahwa dirinya sudah memiliki target untuk melanjutkan sekolahnya ke Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat. Jurusan yang diambilnya yakni bisnis ekonomi dan kebijakan publik.

    Alasan Iffah mengambil jurusan itu lantaran ingin merancang suatu kebijakan publik yang tepat dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dengan bekal dari sekolah tersebut.

    “Aku percaya kalau aku sekolah di sana aku bisa mengkombinasikan ilmu yang ada untuk bikin kebijakan yang benar benar bisa memberikan satisfaction [kepuasan] untuk rakyat,” tutur Iffan saat ditemui di sekolahnya.

    Senada, murid lainnya bernama Rafi Hafiz (17) mengemukakan bahwa dirinya juga lebih termotivasi bersekolah ke luar negeri melalui program Asta Cita presiden ini. 

    Namun demikian, Rafi berharap bahwa program ini tak hanya digembar-gemborkan di awal dan terus bisa konsisten. Sebab, Rafi menilai program sekolah garuda transformasi ini bisa menciptakan peluang kepada seluruh murid di Indonesia untuk bersekolah di luar negeri.

    “Harapan aku tuh bukan cuma aku kayak [awal-awal saja], tapi ke depannya juga programnya konsisten gitu kan, terus berjalan gitu. Jangan cuma 5 tahun berhenti gitu kan mudah-mudahan karena kan ini bisa mendorong SDM kita,” pungkasnya.

  • Tiba di Istana, Ribka Haluk Bakal Pimpin Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua

    Tiba di Istana, Ribka Haluk Bakal Pimpin Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat segera membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, sebuah lembaga baru yang difokuskan untuk mengakselerasi pembangunan di Tanah Papua. 

    Dari informasi yang beredar, nama Ribka Haluk, yang kini menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri, diproyeksikan untuk dilantik sebagai Kepala Badan Komite Eksekutif tersebut.

    Saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan pada pukul 12.13 WIB, Ribka Haluk sendiri masih enggan mendahului keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto.

    “Bukan Ketua Percepatan, tapi Kepala Badan. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Tapi saya tidak mendahului ya, SK belum ada. Nanti setelah Bapak Presiden membacakan baru bisa kita tahu,” ujar Ribka kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).

    Terkait posisinya sebagai Wamendagri, Ribka menyebut belum ada instruksi khusus dari Presiden apakah dirinya akan tetap merangkap jabatan atau fokus penuh di komite baru ini.

    “Belum, belum kami dapatkan perintah. Sementara hanya disuruh siapkan diri untuk sebentar dilantik,” katanya.

    Dia menambahkan, pelantikan direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB, didahului dengan gladi bersih di Istana Negara.

    Ribka menegaskan bahwa komite baru ini akan berfokus pada percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis di Papua, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi. Sinergi dengan pemerintah daerah akan menjadi salah satu agenda utama.

    “Memang harus kita lakukan tugas-tugas dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, juga koordinasi dengan pemerintah daerah di Papua,” jelasnya.

    Ribka juga menyinggung bahwa lembaga ini memiliki kesamaan dengan badan pengarah pembangunan Papua yang sebelumnya berada di bawah Wakil Presiden dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus). Namun, detail mandat dan perbedaan fungsi baru akan jelas setelah Presiden membacakan Keputusan Presiden.

    Ribka menambahkan, salah satu fokus utama ke depan adalah memastikan program nasional yang digagas Presiden Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), benar-benar terlaksana dengan baik di Papua.

    “Yang jelas, penguatan sinergi kita. Kita bersama-sama untuk mengawal program Bapak Presiden, khususnya di Papua. Percepatan-percepatan, seperti MBG dan lain-lain, harus kita betul-betul kawal,” tegasnya.

    Ribka mengaku baru diberitahu rencana penunjukannya pada Selasa (7/10) sore oleh Sekretaris Kabinet. Dia menekankan bahwa dirinya dan pejabat terkait masih menunggu detail resmi dari Presiden.

    “Kami diberitahukan kemarin sore oleh Seskab. Jadi kita sama-sama menunggu sebentar siapa saja, kemudian tugasnya seperti apa yang akan diberikan Bapak Presiden,” tandas Ribka.

  • Prabowo Bakal Lantik Pejabat Baru: Ada Nama Arya Sinulingga?

    Prabowo Bakal Lantik Pejabat Baru: Ada Nama Arya Sinulingga?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan dalam waktu dekat akan melantik sejumlah pejabat penting di jajaran kementerian dan lembaga negara pada Rabu (8/10/2025).

    Dari informasi yang beredar ada dua nama menjadi sorotan, yaitu Arya Mahendra Sinulingga yang dikabarkan sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan dr. Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Meski demikian, hal itu baru menjadi rumor yang beredar di Istana. 

    Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah lanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat tata kelola BUMN sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan nasional.

    Pengangkatannya sebagai Kepala BP BUMN dipandang sebagai bagian dari strategi Prabowo untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengaturan perusahaan milik negara, terutama di tengah peran BUMN yang krusial dalam menopang pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Posisi Wamenkes

    Sementara itu, Nama Benjamin Paulus Octavianus belum banyak dikenal publik luas, tetapi kiprahnya di dunia medis dan birokrasi kesehatan disebut menjadi alasan kuat penunjukannya.

    Dia diharapkan dapat membantu Menteri Kesehatan dalam mempercepat agenda besar sektor kesehatan, mulai dari peningkatan layanan rumah sakit, distribusi tenaga kesehatan ke daerah terpencil, hingga penguatan sistem penanggulangan penyakit menular dan gizi masyarakat.

    Selain itu, Presiden Ke-8 RI itu dikabarkan juga akan melantik Anggito Abimanyu sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Anggito dikenal sebagai ekonom senior dengan rekam jejak panjang mulai dari Wakil Menteri Keuangan RI, Kepala BPKH (2017–2022), hingga Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag (2012–2014) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2006–2010)

    Selain ketiga nama tersebut, satu posisi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) juga disebut akan dilantik, meski hingga kini belum beredar nama yang pasti.

    Sementara itu, dua jabatan penting masih kosong: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

  • OPINI : Menjawab Paradoks Kemiskinan

    OPINI : Menjawab Paradoks Kemiskinan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejarah fiskal Indo­­­nesia mencatat ba­­­­bak baru pada September 2025 ke­­­tika Menteri Keuangan meng­­­­­gelontorkan dana se­­­ni­­­lai Rp200 triliun ke sis­­­tem per­­­­bankan, melalui Bank Himpunan Milik Ne­­­ga­­ra (Himbara). Desain ke­­­­bi­­­­jak­annya menarik, di mana hal ini dapat mem­­per­­­kuat likuiditas dan menggenjot sektor riil. Salah satunya melalui penyaluran kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan suku bunga 2%.

    Langkah berani ini lahir dari paradoks yang menggelisahkan. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan memang turun tipis, dari 8,57% menjadi 8,47% antara September 2024 hingga Maret 2025. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan justru meningkat. Mereka yang miskin kini makin jauh dari garis kemiskinan, dan makin sulit menjangkau kebutuhan dasar.

    Kontradiksi ini makin tajam ketika kita cermati disparitas antarwilayah. Perdesaan mencatat penurunan kemiskinan signifikan sebanyak 430.000 jiwa, sementara perkotaan justru mengalami peningkatan 220.000 jiwa. Keberhasilan penurunan kemiskinan perdesaan tidak terlepas dari kebijakan penyesuaian harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, ditambah melambungnya harga komoditas perkebunan di pasar global sehingga nilai tukar petani terus mengalami perbaikan.

    Kemudian yang lebih memprihatinkan adalah pergeseran pola konsumsi penduduk miskin yang cenderung defensif. Hal ini tampak dari proporsi pengeluaran untuk pangan meningkat, tetapi ironisnya bukan untuk protein hewani atau makanan bergizi, melainkan untuk beras, mi instan, bahkan rokok kretek. Kebutuhan non-makanan dan asupan gizi dikorbankan demi bertahan hidup.

    Data menunjukkan lebih dari tiga perempat anggaran kemiskinan dialokasikan untuk bantuan sosial dan subsidi, pendekatan ini menempatkan masyarakat miskin sebagai objek pasif penerima bantuan. Sementara itu, alokasi untuk program peningkatan pendapatan yang dapat memperbaiki kesejahteraan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan masih di bawah 20%.

    KONSEP-IMPLEMENTASI

    Perubahan paradigma yang menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan telah menjadi keharusan dalam upaya pembangunan. Pemerintah memiliki daya ungkit luar biasa untuk menggerakkan ekonomi rakyat, seperti yang terus disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

    Keberhasilan di perdesaan memberi pelajaran berharga, ketika petani memiliki akses terhadap pasar dan harga yang layak, mereka mampu keluar dari kemiskinan dengan kekuatan sendiri. Namun, ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global harus diakhiri dengan membangun rantai nilai yang lebih kokoh melalui industrialisasi perdesaan.

    Di sinilah gagasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menemukan relevansinya. Koperasi ini memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani, di samping itu juga berperan sebagai penyedia kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal, seperti yang sekarang diorkestrasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai Ketua Satuan Tugas.

    Indonesia memiliki momentum emas. Dukungan politik dari pemerintahan baru, kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif, serta semangat gotong royong yang kuat di masyarakat menjadi modal berharga. Hal yang diperlukan sekarang adalah eksekusi yang fokus, konsisten, dan terukur.

    Upaya pengentasan kemiskinan memang harus dilakukan secara maraton, dengan langkah awal yang tepat. Suntikan likuiditas Rp200 triliun dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berdiri, setiap keluarga yang terbantu, setiap petani yang mendapat harga layak, adalah bukti bahwa transformasi ekonomi akar rumput sedang berlangsung.

    MENATAP REALISTIS

    Desentralisasi program pengentasan kemiskinan ke tingkat kabupaten/kota membuka ruang bagi local wisdom untuk berperan. Pemerintah daerah yang lebih memahami karakteristik kemiskinan di wilayahnya dapat merancang intervensi yang lebih presisi. Namun, desentralisasi tanpa penguatan kapasitas dan pengawasan yang ketat hanya akan melahirkan raja-raja kecil baru.

    Kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi, komunitas, pemerintah, media, serta pelaku usaha merupakan kebutuhan mendasar. Akademisi menyediakan basis ilmiah, komunitas memfasilitasi partisipasi, pemerintah menyediakan kerangka regulasi dan anggaran, media mengawal transparansi, pelaku usaha membuka akses pasar. Ketika kelima elemen ini bersinergi, tercipta ekosistem pemberdayaan yang organik dan berkelanjutan.

    Momentum penurunan angka kemiskinan agregat ini jangan sampai membuat kita terlena. Justru inilah saatnya melakukan lompatan paradigmatic dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan yang produktif.

    Ketika paradigma berubah, anggaran di realokasi, dan seluruh elemen bangsa bersinergi, barulah kita dapat berbicara tentang pembangunan yang sesungguhnya, pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

  • MUI Desak Pemerintahan Prabowo Tolak Atlet Senam Israel Berlaga di RI

    MUI Desak Pemerintahan Prabowo Tolak Atlet Senam Israel Berlaga di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menolak keikutsertaan tim senam artistik Israel dalam kejuaraan di Indonesia.

    Pasalnya, Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 pada 19 hingga 25 Oktober di Indonesia Arena.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak mengizinkan atlet Israel berlaga di Indonesia.

    “Saya sangat gigih untuk mencegah supaya tidak ada tim olahraga, termasuk sepak bola U-20 atau pun senam artistik, yang diikuti oleh Israel. Saya sudah pernah menyampaikan agar pemerintah sejak awal mengantisipasi hal-hal seperti ini,” ujar Sudarnoto, dikutip Rabu (8/10/2025).

    Menurutnya, kehadiran atlet Israel di Indonesia dapat memicu polemik di masyarakat. Selain itu, desakan penolakan merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

    Baginya dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah amanat konstitusi yang tidak bisa diganggu oleh kepentingan lainnya. Apalagi, katanya, selama ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Komitmen ini jangan diganggu oleh siapa pun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina,”

    Dia mengingatkan saat Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 karena mengizinkan tim sepak bola Israel masuk dalam bagan pertandingan.

    Dia berharap kementerian maupun lembaga terkait segera mengambil langkah tegas untuk tidak mengizinkan tim senam Israel bertanding di Indonesia. 

    Sebelumnya diberitakan oleh Jewish News Syndicate (JNS), Federasi Senam Israel mengklaim telah mendaftar dalam kejuaraan senam artistik dunia di Indonesia.

    “Kami berkomunikasi langsung dengan penyelenggara dan yakin bahwa pertimbangan eksternal tidak akan memengaruhi olahraga ini,” kata Juru Bicara Federasi Senam Israel kepada JNS.

    Mereka berharap agar pemerintah Indonesia menyetujui keikutsertaan tim Israel dan memastikan keamanan bagi negara tersebut.  

  • Modus Korupsi di MBG: Laporan Fiktif & Pengadaan Pangan Bermutu Rendah

    Modus Korupsi di MBG: Laporan Fiktif & Pengadaan Pangan Bermutu Rendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sejumlah penyimpangan dalam implementasi program makan bergizi gratis (MBG). Modus yang ditemukan mencakup laporan fiktif hingga pengadaan bahan pangan berkualitas rendah oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

    Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya mencatat adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan, di samping pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis).

    “Masalah itu tidak hanya tidak mengikuti SOP, juga [ada] tidak memberikan laporan keuangan yang benar,” kata Tigor dalam acara bertajuk Membangun Ekosistem Pangan dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Tigor mengungkap bahwa BGN menemukan kasus di mana SPPI tergoda oleh pihak ketiga seperti yayasan atau vendor untuk membeli bahan pangan berkualitas rendah demi keuntungan pribadi.

    Modus itu terjadi meski BGN telah menerapkan sistem virtual account (VA) untuk membatasi akses terhadap anggaran. Dalam hal ini, setiap dapur hanya diberi satu rekening dan dua penanggung jawab resmi untuk mengelola dana jumbo hingga Rp10 miliar per dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Nah, ini yang kunci ini anak-anak muda kita. Umur-umur 26–27 [tahun], ya. Mereka ini sudah mengelola uang sampai Rp10 miliar,” ujarnya.

    Sayangnya, sistem satu rekening itu belum sepenuhnya mencegah penyimpangan di dalam program MBG.

    “Ternyata godaannya banyak. Ada mereka yang tergoda juga. Digoda oleh yayasan. ‘Ayo sudah beli barang baku jelek. Nanti kamu saya kasih selisihnya’,” bebernya.

    Alhasil, para SPPI tergoda oleh keuntungan dengan ekspektasi bakal mengantongi sekitar Rp20 juta per bulan dan mengorbankan kualitas bahan pangan yang akan dikonsumsi penerima manfaat MBG.

    “Ada yang sudah kami pecat juga. Ya kasihan juga. Tapi anak-anak muda pun harus paham bahwa dia harus jaga integritas dari awal,” ujarnya.

    Namun, Tigor menekankan bahwa jika ada dugaan seseorang, khususnya anak-anak muda yang terlibat dalam program MBG, melakukan korupsi atau menyalahgunakan uang negara, maka tuduhan tersebut tidak boleh disampaikan sembarangan.

    “Kalau mengatakan orang melakukan tindakan korupsi menyalahgunakan uang negara, kita harus benar-benar ada buktinya. Karena kalau enggak, kita jadi memfitnah kepada generasi muda,” tuturnya.

    Terancam Dihentikan Permanen

    BGN juga telah menghentikan sementara operasional sekitar 40 dapur SPPG yang terbukti melanggar SOP dan juknis. Adapun, penghentian itu dilakukan sembari melakukan investigasi, termasuk pemberian peringatan keras kepada kepala SPPG.

    Selain itu, tambah dia, dapur SPPG tersebut juga terancam dihentikan permanen. Hal ini sesuai dengan isi perjanjian kontrak.

    “Penghentian permanen itu kan ada kontraknya. Kami harus hati-hati jangan sampai malah jadi tuntutan hukum ke BGN karena itu ada mekanisme, kontraknya,” tuturnya.

    BGN juga mengungkap pelanggaran yang paling banyak ditemukan dalam program MBG adalah proses pemasakan makanan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

    Berdasarkan juknis MBG, makanan semestinya mulai dimasak pukul 02.00 dini hari untuk menjaga kesegaran dan keamanan pangan. Namun, sejumlah dapur mulai memasak sejak pukul 20.00 malam hari sebelumnya.

    “Tidak boleh [masak] jam 20.00 malam. Jadi banyak yang masak itu jam 20.00 malam ya pasti basi, apalagi diantar jam 07.00 pagi besok,” tandasnya.