Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Ini Alasan Menlu Sugiono Lantik Wakil Dubes untuk China

    Ini Alasan Menlu Sugiono Lantik Wakil Dubes untuk China

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan terkait penunjukan wakil duta besar di Beijing merupakan bagian dari penguatan struktur diplomatik Indonesia di Republik Rakyat China.

    Hal ini disampaikan olehnya usai menghadiri Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta Pengucapan Sumpah/Janji Dewan Komisioner LPS di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).

    “Ya, karena Republik China merupakan satu negara yang besar. Kemudian banyak juga beban-beban pekerjaan yang kami kira perlu mendapatkan jabatan tambahan perkuatan. Dan kita juga akan membuka satu lagi konsulat jenderal di sana. Jadi saya kira secara organisasi harus dilakukan perkuatan,” jelasnya.

    Dia pun mengatakan bahwa para duta besar yang dilantik merupakan bagian dari 31 calon duta besar yang sebelumnya telah menjalani fit and proper test di DPR RI.

    “Ini bagian dari yang 31 dan rencananya nanti ini juga akan terus kita lakukan secara bertahap sesuai dengan agreement yang diberikan oleh masing-masing negara akreditasi. Karena semua sampainya itu tiba-tiba tidak bersamaan,” terangnya.

    Dia menambahkan, pelantikan para duta besar akan terus dilakukan secara bertahap seiring dengan selesainya proses persetujuan dari negara penerima.

    Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga tengah mempersiapkan usulan nama-nama calon duta besar untuk semester berikutnya guna mengisi posisi yang akan berakhir masa tugasnya.

    Termasuk, terkait posisi Kepala Protokol Negara, Sugiono memastikan jabatan tersebut sudah disiapkan penggantinya.

    “Sudah ada calonnya, karena itu kan dijabat oleh Dirjen Protokol dan Konsuler,” tandas Sugiono.

  • Dony Oskaria Pastikan BP BUMN Siap Dukung Program MagangHub untuk Mahasiswa

    Dony Oskaria Pastikan BP BUMN Siap Dukung Program MagangHub untuk Mahasiswa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria memastikan seluruh perusahaan milik negara siap terlibat dalam program MagangHub yang digagas pemerintah.

    Program ini memungkinkan mahasiswa dan generasi muda mengikuti magang di berbagai perusahaan dengan insentif gaji yang ditanggung pemerintah.

    “Itu dari Kemenko, kita dukung program ini. BUMN-BUMN akan terlibat di dalam proses magang. Pendaftaran di Kemenaker, silakan dicek di Kemenaker. Intinya, BUMN siap support ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut proses magang dan mendapatkan pengalaman,” kata Dony usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).

    Dony menjelaskan, MagangHub bertujuan memberi akses lebih luas kepada mahasiswa agar mendapatkan pengalaman langsung bekerja di dunia industri. Program ini, menurutnya, bukan sekadar praktik kerja lapangan, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah menyiapkan talenta unggul di masa depan.

    “Kami ingin program ini dimanfaatkan maksimal untuk membantu mahasiswa. Mereka bisa merasakan langsung atmosfer kerja di BUMN dan ikut dalam transformasi besar yang sedang dijalankan,” ujarnya.

    Terkait jumlah slot magang yang akan dibuka, Dony menekankan hal tersebut masih menunggu alokasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

    “Seluruh BUMN kita arahkan untuk menerima peserta magang. Tinggal alokasinya nanti dari Kemenaker dan Kemenko. Target jumlahnya tergantung pemerintah, tapi intinya kami menyediakan tempat di BUMN,” katanya.

    Selain membahas MagangHub, Dony juga menyinggung rencana besar transformasi BUMN yang sedang berjalan di bawah koordinasi BP BUMN dan Danantara.

    Dia menyebut tahun ini ada 22 rencana kerja yang sedang dikerjakan, mulai dari konsolidasi sektor asuransi hingga restrukturisasi perusahaan strategis.

    Dengan dukungan program magang ini, Dony berharap generasi muda tidak hanya bisa ikut ambil bagian dalam transformasi BUMN, tetapi juga menjadi saksi perubahan besar perusahaan negara di berbagai sektor strategis.

    “Konsolidasi asuransi, konsolidasi karya-karya, perbaikan Krakatau Steel, hingga kereta api cepat Whoosh menjadi prioritas. Semua diarahkan untuk membuat BUMN sehat, efektif, dan memberikan manfaat lebih besar bagi negara, sesuai arahan Presiden,” jelas Dony.

  • Istana: Tim Reformasi Polri Bentukan Prabowo Bakal Diumumkan Pekan ini

    Istana: Tim Reformasi Polri Bentukan Prabowo Bakal Diumumkan Pekan ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Komite Reformasi Polri tidak ikut dilantik bersamaan dengan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Dia menegaskan, pelantikan komite tersebut akan dilakukan pada hari khusus yang sudah disiapkan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Tunggu tanggal mainnya, nanti ada hari khususnya. Insyaallah pekan ini,” kata Prasetyo saat ditanya usai menghadiri pelantikan gubernur Papua, wakil menteri, kepala dan wakil kepala BP BUMN, serta Dewan Komisioner LPS.

    Prasetyo menyebutkan, Komite Reformasi Polri akan beranggotakan sembilan orang yang berasal dari beragam latar belakang. 

    “Ya bermacam-macam, tapi yang pasti adalah tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepolisian,” ujarnya.

    Komite Reformasi Polri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas institusi kepolisian. Pemerintah berharap kehadiran komite ini dapat memberi rekomendasi strategis terkait perbaikan struktur, fungsi, dan budaya kerja di tubuh Polri.

    Saat ditanya apakah ada mantan Kapolri yang masuk dalam susunan komite, Prasetyo enggan menjawab.

    “Nanti tunggu nama-namanya,” katanya.

    Mensesneg juga membantah kabar bahwa Presiden menolak nama-nama calon anggota yang diajukan Kapolri.

    “Kata siapa? Info dari mana? Pak Kapolri tidak pernah mengajukan nama dan tidak pernah kemudian ada penolakan,” tegasnya.

  • Istana Sampaikan Duka Cita Usai 2 Prajurit Gugur Saat Persiapan HUT ke-80 TNI

    Istana Sampaikan Duka Cita Usai 2 Prajurit Gugur Saat Persiapan HUT ke-80 TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya dua prajurit TNI dalam persiapan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI.

    Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Rabu (8/10/2025). 

    “Ya, tentunya kita semua pasti berbelasungkawa atas meninggalnya dua prajurit yang gugur dalam perayaan HUT TNI ke-80 kemarin. Itulah bukti bahwa menjadi prajurit TNI adalah profesi pengabdian, sekaligus profesi yang penuh dengan risiko,” ujar Prasetyo.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pengorbanan yang ditunjukkan para prajurit TNI harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat.

    Penyebabnya, pengorbanan itu menurut Prasetyo menjadi bukti akan pentingnya memberikan dukungan penuh kepada Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan pertahanan negara.

    “Oleh karena itulah kita semua berkewajiban untuk mendukung dan men-support sepenuhnya tentara nasional kita,” tandas Prasetyo.

  • Profil Tedi Bharata, Lulusan Columbia University Kini Jadi Wakil Kepala BP BUMN

    Profil Tedi Bharata, Lulusan Columbia University Kini Jadi Wakil Kepala BP BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BP BUMN untuk mendampingi Dony Oskaria selaku Kepala BP BUMN. 

    Sebelum penunjukan, Tedi dikenal sebagai pejabat muda berpengalaman di lingkungan Kementerian BUMN. Dia sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN sejak 5 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/TPA Tahun 2021.

    Dalam perjalanan kariernya, Tedi pernah menjadi Staf Khusus V Menteri BUMN pada 2021, Vice President Office of The Board MIND ID pada 2019–2020, serta Investment Planning Manager di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016–2019.

    Pria kelahiran 31 Mei 1983 ini merupakan lulusan Universitas Pelita Harapan jurusan Komputer dan Sistem Manajemen Informasi (2005) dan meraih gelar Master of Public Administration dari Columbia University, Amerika Serikat, pada 2016.

    Sementara itu, mengutip data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik KPK untuk laporan tahun 2024, Tedi tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp17,30 miliar hingga Maret 2025. 

    Jumlah itu terdiri atas aset tanah dan bangunan Rp10 miliar, kendaraan Rp1 miliar, surat berharga Rp 2,22 miliar, kas setara kas Rp 2,47 miliar, harta bergerak lainnya RP 355 juta dan harta lainnya 1,30 miliar. Tedi diketahui memiliki utang Rp 50 juta.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, sebagai Kepala BP BUMN.

    BP BUMN lahir setelah pemerintah dan DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna, Kamis (2/10/2025).

    Beleid itu menjadi payung hukum perubahan nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. 

    Sementara itu, berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU, pemerintah dan DPR menyepakati status Kementerian BUMN dihapus dalam RUU BUMN terbaru. Sejalan dengan itu, frasa Menteri BUMN turut diganti menjadi Kepala Lembaga. 

    “Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN selaku wakil pemerintah pusat sebagai regulator bertugas menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN,” tertulis di Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) nomor 51.

    Selanjutnya, dalam DIM nomor 53 Pasal 3C RUU BUMN disebutkan bahwa Kepala Lembaga memiliki sejumlah wewenang antara lain menetapkan arah kebijakan umum, tata kelola, peta jalan, hingga mengatur penugasan perusahaan pelat merah. 

  • Menlu Sugiono Buka Suara Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam 2025 di Jakarta

    Menlu Sugiono Buka Suara Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam 2025 di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi kabar terkait keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta.

    Dia menyebut bahwa penyelenggaraan ajang tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Persatuan Senam Indonesia (Persani) sebagai panitia nasional.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono dikutip dari Antara, Rabu (9/10/2025).

    Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan isu tersebut, namun hingga saat ini belum ada permintaan resmi kepada kementerian untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Dia menyebut keputusan mengenai penerbitan visa bagi peserta ajang olahraga internasional bukan merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, melainkan berada di tangan pihak imigrasi.

    Oleh karena itu, Kemenlu belum memiliki dasar untuk mengambil langkah lanjutan.

    “Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin,” kata Sugiono.

    “Kalau misalnya menerima atau tidak itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri … kan ini mengeluarkan visa itu kan dari Imigrasi” imbuhnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa atlet tersebut tak usah dikeluarkan agar tidak bisa berkunjung ke Jakarta.

    “Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober ini.

    Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

  • Info Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Berakhir 31 Oktober 2025

    Info Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Berakhir 31 Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah daerah kini masih membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Beberapa daerah di antaranya akan menutup program ini pada 31 Oktober 2025.

    Berikut daerah yang program pemutihan pajak berakhir 31 Oktober 2025

    1. Banten (Hingga 31 Oktober 2025)

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi memperpanjang masa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor hingga 31 Oktober 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons atas tingginya antusiasme masyarakat serta banyaknya masukan dan permohonan yang diterima dari warga Banten. Gubernur Banten, Andra Soni, secara langsung mengumumkan perpanjangan program ini usai meninjau layanan Samsat Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pada Kamis (26/6/2025).

    Perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Program ini berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2025, setelah sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2025.

    Dalam program pemutihan ini, masyarakat Banten yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor di bawah tahun 2025 akan mendapatkan pembebasan pokok dan denda pajak. Wajib pajak hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan, sehingga diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang sedang diuji.

    Keringanan: Bebas pokok & sanksi PKB; tunggakan sebelumnya dihapus asalkan bayar PKB tahun berjalan

    2. Yogyakarta (Hingga 31 Oktober 2025)

    Dalam  rangka memperingati 13 tahun disahkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, mulai 01 Agustus – 31 Oktober 2025 diberlakukan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di DIY.

    Penghapusan denda  berlaku untuk denda pajak kendaraan bermotor, denda bea balik nama kendaraan bermotor dan denda Jasa Raharja tahun yang lampau. 

    Keringanan: Bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    3. Lampung (1 Agustus – 31 Oktober 2025)

  • Gaji dan Tunjangan Magang Nasional Kemnaker 2025, Simak Cara Daftar, Link, dan Jadwal Buka

    Gaji dan Tunjangan Magang Nasional Kemnaker 2025, Simak Cara Daftar, Link, dan Jadwal Buka

    Bisnis.com, JAKARTA – Program magang nasional Kemnaker 2025 akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025 mendatang. 

    Hingga dua pekan jelang digulirkan, tercatat sudah 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1300 posisi yang diajukan dan 6000an calon pemagang.  

    Tahap pertama, sebanyak 20.000 lulusan baru perguruan tinggi akan menjalani program Magang Nasional selama 6 bulan (15 Oktober 2025 – 15 April 2026) dan akan ditambah jika animo mahasiswa fresh graduate terus meningkat.

    Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi menjelaskan Magang Nasional merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan oleh Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1)  yang lulus dalam maksimum 1 tahun terakhir.  

    “Magang Nasional bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi terkait bidang keilmuannya, dan memberikan pengalaman kerja sehingga memiliki peluang untuk bisa bekerja, ” kata Cris.

    Gaji dan tunjangan

    Peserta yang lolos program Magang Nasional akan memperoleh fasilitas berupa uang saku (setara upah minimum) dibayar pemerintah yang disalurkan langsung ke peserta magang melalui Bank Himbara.

    Peserta magang juga memperoleh fasilitas jaminan sosial yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM) yang dibayar Pemerintah. Fasilitas lainnya yakni Mentor dari perusahaan. “Kewajiban perusahaan adalah memberikan laporan kemajuan magang setiap bulan kepada Kemnaker, ” ujar Cris Kuntadi.

    Secara terpisah, Kepala Barenbang Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa pendaftaran penyelenggara pemagangan berikut jumlah lowongan dilaksanakan pada 1-7 Oktober 2025. Selanjutnya pada 7-12 Oktober 2025 pendaftaran peserta dan peserta memilih lowongan.

    Selanjutnya pada tanggal 13-14 Oktober 2025 adalah seleksi oleh Perusahaan dan pengumuman peserta akan dilaksanakan oleh Kemnaker. Bahagian terakhir adalah penyelenggaraan pemagangan yaitu 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026, ujarnya.

    Anwar Sanusi mengatakan bahwa pendaftaran dan pengelolaan program magang dilakukan pada akun SIAPKerja melalui maganghub.kemnaker.go.id. Data calon peserta magang yang memenuhi syarat akan dipadankan dengan data dari Kementerian Diktisaintek.  Helpdesk dapat dilihat di web maganghub.kemnaker.go.id.

    Anwar menambahkan bahwa pemerintah secara intensif akan terus sosialisasi kepada dunia usaha/industri untuk aktif mengisi data kebutuhan tenaga kerja mereka di platform SIAPkerja” yang dikelola oleh Kemnaker. “Sosialisasi sudah dilakukan dengan Kadin, Apindo, Kawasan Ekonomi khusus dan  BUMN, ” ujarnya.

    Link Pendaftaran Magang Nasional Kemnaker 2025

    Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi MagangHub Kemnaker di https://maganghub.kemnaker.go.id/. Untuk mengakses situs ini, peserta harus memiliki akun di portal SIAPkerja Kemnaker. Jika belum punya, bisa mendaftar terlebih dahulu di https://account.kemnaker.go.id/register dan melengkapi data profil lengkap.

    Syarat Daftar Magang Nasional Kemnaker 2025

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK aktif.
    Lulusan Diploma atau Sarjana dengan masa kelulusan maksimal 1 tahun.
    Perguruan tinggi terdaftar resmi di kementerian terkait.
    Melengkapi data pribadi dan dokumen pendukung seperti ijazah, transkrip nilai, dan KTP.

    Cara Mendaftar Cara Daftar Magang Nasional Kemnaker 2025

    Buka situs https://maganghub.kemnaker.go.id/
    Klik “Masuk” dan login menggunakan akun SIAPkerja atau daftar jika belum punya.
    Lengkapi data pribadi dan unggah dokumen pendukung.
    Pilih perusahaan dan posisi magang sesuai minat dan kualifikasi.
    Kirim lamaran dan tunggu proses seleksi dari perusahaan.
    Selain itu, selama proses pendaftaran, pastikan data yang dimasukkan benar dan lengkap agar tidak mengalami kendala saat validasi.

    Timeline Magang Nasional Kemnaker 2025

    7-12 Oktober 2025: Pendaftaran peserta magang.
    13-14 Oktober 2025: Seleksi dan pengumuman peserta yang lolos.
    15 Oktober 2025 – 15 April 2026: Pelaksanaan magang di perusahaan terpilih.

  • Istana : Wamen Kartika Wirjoatmodjo Selesai Tugas Imbas Pembentukan BP BUMN

    Istana : Wamen Kartika Wirjoatmodjo Selesai Tugas Imbas Pembentukan BP BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Kartika Wirjoatmodjo, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, tidak dicopot dari jabatannya, tetapi telah menyelesaikan tugasnya seiring dengan restrukturisasi kelembagaan BUMN.

    Hal itu disampaikan Prasetyo usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    “Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” kata Prasetyo singkat saat ditanya soal status Kartika Wirjoatmodjo setelah pemerintah membentuk Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo pada hari ini melantik Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN serta Aminuddin Maruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Pembentukan lembaga baru ini sekaligus menandai pergeseran tata kelola BUMN, di mana fungsi pengawasan dan pengaturan akan lebih terpusat di BP BUMN, bukan lagi melalui kementerian.

    Sebelumnya, Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN mendampingi Erick Thohir pada periode Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, dan sempat melanjutkan tugasnya di awal Kabinet Merah Putih sebelum peralihan struktur kelembagaan dilakukan.

    Dengan terbentuknya BP BUMN, jabatan wakil menteri yang sebelumnya ada di Kementerian BUMN secara resmi tidak lagi digunakan.

    Melansir laman resmi Kementerian BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN yang dilantik pada 21 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2024. Pria yang akrab disapa Tiko itu melanjutkan jabatan sebelumnya sebagai Wakil Menteri BUMN pada periode 2019-2024.

    Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, Tiko memimpin beberapa institusi keuangan ternama di Indonesia, yakni sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 2016-2019, Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 2015-2016, Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2014-2015, Presiden Direktur & CEO PT Indonesia Infrastructure Finance pada 2011-2013, serta pengalaman profesional lainnya di bidang keuangan.

    Kartika lahir di Surabaya pada 18 Juli 1973 dan menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia pada 1996. Tiko kemudian melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar MBA dari Erasmus University Rotterdam pada 2001.

  • Prabowo Lantik Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Jadi Asisten Khusus Presiden

    Prabowo Lantik Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Jadi Asisten Khusus Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33M Tahun 2025 terkait pengangkatan Asisten Khusus Presiden.

    Dalam keputusan tersebut, tertulis bahwa Dirgayuza Setiawan diangkat sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan dan Agung Gumilar Saputra diangkat sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis

    Sekadar informasi, Dirgayuza yang pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha PT RNI (Persero) sempat ditunjuk sebagai staf khusus (stafsus) Presiden pada Maret 2025.

    Pria yang akrab disapa Yuza ini lahir di Jakarta pada 15 Mei 1989 dan merupakan lulusan S1 Media Communications dari Melbourne University dan dikenal sebagai penulis serta ahli teknologi. Lalu melanjutkan studi di Master of Social Science of the Internet (MSc) dari University of Oxford, Inggris. Termasuk, pernah mengikuti Executive Program International Business/Commerce di Tsinghua University, China (2013)

    Selama kariernya, dia telah menerbitkan 11 buku, termasuk panduan praktis terkait pemanfaatan teknologi seperti Mac OS X Leopard, Mac OS X Snow Leopard, Facebook, Twitter, Keynote, dan Blackberry.

    Karier profesionalnya dia pernah mencakup peran sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Pemasaran di PT Angkasa Transportindo Selaras (September 2022) dan Ketua Tim Tenaga Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (Agustus 2021–Agustus 2022) serta Konsultan di PT McKinsey Indonesia (April 2017–Februari 2020).

    Dirgayuza dikenal aktif dalam organisasi mahasiswa, khususnya di PPI Australia, serta pernah terlibat dalam proyek literasi dan media daring seperti pendirian idenesia.com.

    Selanjutnya, Agung Gumilar Saputra merupakan pria kelahiran 12 Juni 1979 di Tangerang, Banten yang merupakan politikus Gerindra dan pernah menempuh pendidikan di Swiss German University dan Virginia Military Institute, Amerika Serikat.

    Agung pernah mencalonkan diri pada Pemilu 2009 sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Barat X (Ciamis, Kuningan, Banjar).

    Dalam dunia bisnis, Agung pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kertas Nusantara dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik.