Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Minta Percepat Digitalisasi Usaha Kecil Lewat Sapa UMKM

    Prabowo Minta Percepat Digitalisasi Usaha Kecil Lewat Sapa UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera mempercepat pembentukan sistem satu data terintegrasi “Sapa UMKM” sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. 

    Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Maman menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan arahan langsung agar sistem digital ini segera direalisasikan untuk mempermudah layanan, pendataan, dan pemberian bantuan bagi jutaan pelaku UMKM. 

    “Petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu Sapa UMKM. Karena tadi Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di Indonesia, tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali,” ujar Maman.

    Dia menegaskan bahwa pengelolaan data UMKM yang masih terpisah-pisah selama ini menjadi kendala dalam menyalurkan bantuan dan memperluas akses pembiayaan. Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan teknologi dan digitalisasi untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    “Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik itu terkait perizinan, pemberian akses perizinan, pemberian akses pembiayaan, pemberian akses pemasaran produk dan lain sebagainya, dibuat menjadi satu sistem yang terintegrasi,” jelasnya.

    Sistem Sapa UMKM nantinya akan menjadi platform nasional yang menghubungkan berbagai layanan pemerintah untuk pelaku usaha kecil, mulai dari perizinan, akses modal, pelatihan, hingga pemasaran produk.

    “Tadi petunjuk Pak Presiden, yang sekarang sedang kita bangun yaitu namanya Sapa UMKM dan Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” kata Maman.

  • Menteri UMKM Ungkap Alasan Prabowo Berantas Thrifting Baju Bekas

    Menteri UMKM Ungkap Alasan Prabowo Berantas Thrifting Baju Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah akan melarang impor baju bekas, termasuk praktik thrifting, tetapi tetap menyiapkan solusi agar pelaku usaha di sektor tersebut tetap bisa berjualan.

    Hal itu disampaikan Maman usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    “Jadi gini, secara aturan tidak boleh melakukan impor barang bekas. Itu dulu, ini aturan ya. Namun kan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan,” kata Maman. 

    Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Kementerian UMKM menyiapkan solusi agar para pedagang thrifting dapat tetap menjalankan kegiatan ekonominya dengan menjual produk lokal.

    “Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita,” ujarnya.

    Maman mencontohkan bahwa pemerintah akan mendorong pedagang di sejumlah lokasi seperti Pasar Senen untuk beralih menjual produk buatan anak bangsa.

    Apalagi, dia menekankan bahwa produk lokal memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing, bahkan mampu menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen.

    “Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita kayak baju-baju kita, yang bagus-bagus, dan bahkan teman-teman distro di Bandung itu aja, mereka sekarang lagi, ya artinya produk-produknya bagus-bagus semua kayak baju-baju itu. Jadi didorong ke arah sana. Jadi supaya produk lokal kita juga tidak, artinya mempunyai pasar,” tutur Maman.

    Menanggapi anggapan bahwa harga pakaian thrifting lebih murah, Maman menilai hal itu tidak selalu benar. Dia menyebut bahwa Kementeriannya telah memanggil sejumlah asosiasi terkait dan pelaku thrifting untuk duduk bersama dalam melihat kondisi di lapangan. 

    “Ada juga barang-barang bekas itu yang harganya mahal sekali. Karena kan itu kan enggak ada aturan gitu. Bebas saja kan, penentuan harganya kan tergantung dagang,” ujarnya.

    Maman menegaskan bahwa kebijakan pelarangan impor barang bekas bertujuan untuk melindungi industri dan UMKM dalam negeri. Dia optimistis pelaku UMKM dalam negeri dapat bersaing dari segi harga, kualitas, hingga tren fesyen.

    Maman menambahkan bahwa pemerintah juga tetap memperhatikan nasib pedagang thrifting yang telah lama beraktivitas di sektor tersebut.

    “Tapi di sisi lain, kita harus jaga juga eksistensi para pedagang-pedagang thrifting yang memang dia sudah beraktivitas di situ. Jadi kita akan cari solusi terbaiknya, agar mereka tetap bisa beraktivitas ekonomi. Oke?” tandas Maman.

  • Daftar UMP 2026 Bila Naik 10,5%, Jakarta Nyaris Rp6 Juta

    Daftar UMP 2026 Bila Naik 10,5%, Jakarta Nyaris Rp6 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih terus digodok oleh pemerintah.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah tengah membahas formula baru UMP bersama pimpinan konfederasi, federasi, dan serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan di Jakarta pada Jumat (31/10/2025).

    Menurutnya, rancangan kebijakan pengupahan untuk UMP 2026 akan lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan daerah agar mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

    “Formula baru ini penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, dan pemerataan ekonomi,” kata dia dalam keterangannya, dikutip dari Antaranews, Rabu (5/11).

    Anggota Depenas dari kalangan pengusaha, Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa penetapan UMP harus mengacu dengan regulasi yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    “Artinya, kenaikan UMP harus mempertimbangkan aspek kemampuan dunia usaha. Kesejahteraan buruh tetap menjadi komitmen pengusaha, tetapi kenaikan itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini,” ujar Sarman saat dihubungi Bisnis, Rabu (27/8/2025) lalu.

    Pada dasarnya, waktu pengumuman UMP sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Di mana penetapan UMP diumumkan melalui keputusan gubernur yang dilakukan paling lambat pada 21 November tahun berjalan.

    Tuntut Kenaikan 10,5%

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10).

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama.

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun.

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya.

    Besaran UMP 2026 Apabila Naik 10,5%

  • Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan November 2025

    Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 masih ditunggu oleh para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta untuk dicarikan pada November 2025. 

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyaluran BSU bertujuan meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” ujar Yassierli pada September lalu, dikutip dari Antaranews.

    Pemerintah sebelumnya telah menyalurkan BSU Tahap I pada Juni-Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun sempat mengatakan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Sayangnya hingga saat ini, penyaluran BSU Tahap II masih belum ada pembahasan dari pemerintah.

    Terbaru, Menaker Yassierli mengatakan bahwa belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU Tahap II dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” katanya pada Senin 13 Oktober 2025.

    Jadwal Pencairan BSU November 2025

    Pekerja masih harus menunggu pengumuman dan informasi resmi dari pemerintah, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kapan BSU Tahap II cair.

    Pemerintah pun mengimbau pekerja rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Mendapat BSU 2025

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

  • Jejak Kasus Komoditas Pangan yang Mengandung Radioaktif

    Jejak Kasus Komoditas Pangan yang Mengandung Radioaktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Temuan adanya jejak radioaktif pada sejumlah komoditas pangan dari Indonesia tengah membuat geger.

    Temuan tersebut pertama kali diungkap oleh Food and Drug Administration (FDA) atas ekspor komoditas dari Indonesia yakni produk udang dan cengkih.

    FDA secara spesifik menyebutkan bahwa temuan ini terdeteksi dari produk udang beku olahan PT Bahari Makmur Sejati yang berlokasi di Indonesia.

    Dalam siaran pers pada Selasa (19/8/2025), FDA menyebutkan bahwa Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs & Border Protection/CBP) telah mendeteksi kontaminasi Cesium-137 di kontainer pengiriman di empat pelabuhan AS yaitu Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    “Udang beku yang diimpor dari PT Bahari Makmur Sejati melanggar Undang-Undang Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Federal. Investigasi FDA masih berlangsung,” tulis FDA.

    FDA menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada produk yang terdeteksi positif mengandung Cesium-137 masuk ke pasar Amerika Serikat. Namun, FDA tengah bekerja sama dengan distributor dan pengecer yang menerima produk dari PT Bahari Makmur Sejati setelah tanggal deteksi untuk melakukan penarikan (recall).

    Berdasarkan informasi tambahan, FDA menetapkan bahwa produk dari PT Bahari Makmur Sejati melanggar Federal Food, Drug, & Cosmetic Act karena diduga diproduksi, dikemas, atau disimpan dalam kondisi yang tidak higienis sehingga berpotensi terkontaminasi Cs-137 dan menimbulkan risiko terhadap keamanan.

    Selain itu, FDA juga telah menambahkan PT Bahari Makmur Sejati ke dalam daftar import alert baru terkait kontaminasi kimia, guna menghentikan produk perusahaan tersebut masuk ke AS sampai permasalahan ini diatasi.

    “Investigasi masih berlangsung dan kami akan memperbarui peringatan ini jika terdapat informasi terbaru,” kata FDA.

    Selain komoditas udang, paparan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) terdeteksi pada cengkeh yang dikirimkan perusahaan PT Natural Java Spice ke California. Atas temuan ini, FDA kemudian memblokir impor seluruh rempah-rempah dari PT Natural Java Spices (NJS).

    Adapun perusahaan tersebut telah mengekspor sekitar 200.000 kilogram cengkih ke AS sepanjang tahun ini.

    Meskipun kadar radioaktif yang terdeteksi masih jauh di bawah ambang batas perlindungan kesehatan, namun FDA menilai temuan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Lembaga itu mengingatkan bahwa makanan yang tercemar radioaktif tetap berpotensi memicu masalah kesehatan serius apabila terjadi paparan jangka panjang pada konsumen. 

    Menyusul hal tersebut, otoritas Amerika Serikat mengembalikan kontainer yang memuat komoditas cengkih tersebut ke Pelabuhan Tanjung Perak.

    Superintenden Komunikasi Korporat dan Hubungan Investor PT Terminal Petikemas Surabaya, Ardiansyah membenarkan bahwa kegiatan pembongkaran produk ekspor yang dikembalikan ke dalam negeri karena terpapar Cs-137 tersebut dilakukan di Terminal Petikemas Surabaya (TPS Surabaya).

    “Atas aktivitas tersebut, tidak ada penutupan pelabuhan ataupun penghentian aktivitas bongkar muat dan pelayanan kegiatan lainnya di TPS Surabaya. Kegiatan pelayanan bongkar muat tetap berlangsung normal dan seluruh pengguna jasa dilayani dengan baik,” ungkap Ardiansyah dalam keterangan resminya. 

    Dirinya juga menegaskan bahwa pelayanan bongkar atas produk yang terpapar Cs-137 tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat oleh BAPETEN, dan dinyatakan aman dalam rangkaian proses bongkar peti kemas di terminal TPS.

    Selain itu, Ardiansyah juga menerangkan bahwa produk cengkeh yang telah dinyatakan terkontaminasi Cs-137 tersebut tidak serta-merta ditumpuk oleh petugas terkait di dalam TPS, melainkan langsung diamankan dan dibawa keluar dari area TPS.

    “Selanjutnya produk ekspor yang terkontaminasi cesium tidak ditumpuk di dalam terminal, melainkan langsung dibawa keluar TPS Surabaya/Truck Losing, di mana sesuai SOP penanganan container IMO Class 1 eksplosive dan IMO Class 7 radio aktif, untuk penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang,” pungkasnya.

  • Realisasi Masih Rendah, Prabowo Minta Percepat Penghapusan Piutang UMKM

    Realisasi Masih Rendah, Prabowo Minta Percepat Penghapusan Piutang UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program penghapusan piutang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Maman menjelaskan, Presiden Prabowo meminta agar program penghapusan piutang yang telah dimulai sebelumnya segera ditindaklanjuti sesuai rencana awal.

    “Petunjuk dari Pak Presiden terkait program penghapusan piutang yang kemarin sudah kita jalankan, Pak Presiden juga minta untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan awal. Saya pikir itu petunjuknya dan arahannya,” ujar Maman.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sejauh ini, program penghapusan piutang baru direalisasikan untuk sekitar 67.000 pelaku UMKM.

    Dia menekankan bahwa berdasarkan data dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terdapat sekitar satu juta pelaku UMKM yang berpotensi mendapatkan penghapusan tagihan atau pembukuan utang.

    “Kan berdasarkan data dari Bank Himbara kita, ada kurang lebih 1 juta usaha mikro, kecil, menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Nah itu yang kita akan tidak lanjuti itu,” jelas Maman.

    Maman menambahkan, percepatan realisasi program ini akan segera dilakukan karena seluruh regulasi yang diperlukan sudah siap.

    “Ya, sementara ini baru kurang lebih 67.000 itu. Makanya tadi perintah dari Pak Presiden, karena regulasinya juga sudah siap semuanya, Pak Presiden minta itu ditindaklanjuti,” tandas Maman.

  • Prabowo Bakal Bagikan Tanah untuk Masyarakat dan Petani Desil-1

    Prabowo Bakal Bagikan Tanah untuk Masyarakat dan Petani Desil-1

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana untuk membagikan tanah-tanah negara bagi masyarakat, khususnya petani desil 1. 

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Menurut Cak Imin, rapat tersebut menekankan pentingnya menjadikan pemberdayaan sebagai orientasi utama dalam penanggulangan kemiskinan agar masyarakat tidak hanya terbantu, tetapi juga produktif dan mandiri. 

    “Salah satu poin pokoknya adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya, pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam upaya tersebut,” ujar Cak Imin.

    Dalam sektor pertanian, pemerintah berencana menyediakan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama petani di kelompok desil 1 dan 2.

    “Kami akan dorong terbangunnya kepemilikan alat produksi bagi petani dan membagikan tanah-tanah untuk masyarakat desil 1 dengan teknis yang sedang dimatangkan,” kata Cak Imin.

    Pemerintah juga menyoroti isu pembatasan impor barang bekas, terutama pakaian, yang dinilai meresahkan pasar dalam negeri. Langkah ini akan diperkuat dengan berbagai program sosial lain seperti Sekolah Rakyat dan bantuan sosial produktif.

    Selain penguatan ekonomi rakyat, pemerintah akan memperluas kesempatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja di luar negeri. Program ini mencakup pelatihan keahlian di bidang welding, caregiving, hospitality, serta peningkatan kemampuan bahasa asing.

    “Pemerintah akan menyiapkan Rp12 triliun untuk beasiswa dan pelatihan peningkatan mutu bahasa bagi calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di pasar luar negeri,” tandas Cak Imin.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan seluruh fasilitas publik milik negara untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Hal ini termasuk penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan 30% ruang di fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area dimanfaatkan bagi UMKM.

    Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan program “Pasar 1001 Malam”, yang memungkinkan aset negara yang tidak terpakai (idle asset) dikelola oleh pelaku UMKM. 

    “Dengan begitu, UMKM memiliki ruang untuk display, eksibisi, dan pemasaran yang lebih efektif,” jelasnya.

  • Menteri UMKM Siapkan Solusi Pedagang Thrifting Usai Prabowo Larang Impor Pakaian Bekas

    Menteri UMKM Siapkan Solusi Pedagang Thrifting Usai Prabowo Larang Impor Pakaian Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan langkah pelarangan impor dan penjualan pakaian bekas atau thrifting tidak akan mematikan mata pencaharian pelaku usaha kecil.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Menurut Maman, Presiden Prabowo memberikan arahan agar kebijakan pembatasan barang bekas diikuti dengan langkah konkret untuk menyediakan produk substitusi bagi para pelaku thrifting yang terdampak.

    “Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” ujar Maman.

    Penyebabnya, dia menjelaskan, banyak pengusaha mikro di berbagai daerah selama ini menggantungkan pendapatan dari menjual pakaian bekas impor.

    Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya menindak aktivitas ilegal tersebut, tetapi juga menyiapkan solusi agar para pelaku usaha dapat beralih menjual produk lokal.

    “Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” jelasnya.

    Nantinya, Kementerian UMKM, kata Maman, akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menggandeng produsen lokal serta memperkuat rantai pasok produk buatan anak bangsa agar bisa menjadi alternatif dagangan yang kompetitif di pasar.

    “Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” katanya.

    Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional, menekan ketergantungan terhadap barang impor, dan meningkatkan nilai tambah produk domestik.

    Pemerintah juga berkomitmen mendampingi para pelaku usaha dalam proses transisi, termasuk melalui pelatihan, fasilitasi akses pembiayaan, serta perluasan jaringan pemasaran produk lokal.

    “Jadi bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia. Artinya, kami tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti,” tandas Maman.

  • Menteri UMKM Siapkan Solusi Pedagang Thrifting Usai Prabowo Larang Impor Pakaian Bekas

    Menteri UMKM Siapkan Solusi Pedagang Thrifting Usai Prabowo Larang Impor Pakaian Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan langkah pelarangan impor dan penjualan pakaian bekas atau thrifting tidak akan mematikan mata pencaharian pelaku usaha kecil.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Menurut Maman, Presiden Prabowo memberikan arahan agar kebijakan pembatasan barang bekas diikuti dengan langkah konkret untuk menyediakan produk substitusi bagi para pelaku thrifting yang terdampak.

    “Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” ujar Maman.

    Penyebabnya, dia menjelaskan, banyak pengusaha mikro di berbagai daerah selama ini menggantungkan pendapatan dari menjual pakaian bekas impor.

    Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya menindak aktivitas ilegal tersebut, tetapi juga menyiapkan solusi agar para pelaku usaha dapat beralih menjual produk lokal.

    “Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” jelasnya.

    Nantinya, Kementerian UMKM, kata Maman, akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menggandeng produsen lokal serta memperkuat rantai pasok produk buatan anak bangsa agar bisa menjadi alternatif dagangan yang kompetitif di pasar.

    “Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” katanya.

    Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional, menekan ketergantungan terhadap barang impor, dan meningkatkan nilai tambah produk domestik.

    Pemerintah juga berkomitmen mendampingi para pelaku usaha dalam proses transisi, termasuk melalui pelatihan, fasilitasi akses pembiayaan, serta perluasan jaringan pemasaran produk lokal.

    “Jadi bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia. Artinya, kami tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti,” tandas Maman.

  • Andi Arief Singgung Beda Gaya Presiden saat Selesaikan Proyek Bermasalah

    Andi Arief Singgung Beda Gaya Presiden saat Selesaikan Proyek Bermasalah

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi partai Demokrat, Andi Arief menyinggung soal penanganan dari sejumlah proyek yang berpolemik di Indonesia.

    Proyek yang disinggung oleh Andi Arief itu yakni Jembatan Suramadu, pembangunan Hambalang dan Hambalang serta Kereta Cepat alias Whoosh.

    Dari sejumlah proyek itu, kata Andi Arief, setidaknya ada dua proyek yang dinilai bermasalah kemudian dari presiden pendahulu oleh presiden baru.

    Misalnya, persoalan terkait jembatan Suramadu yang dilakukan ground breaking di era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Kemudian, proyeknya selesai saat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memimpin.

    Kemudian, proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Whoosh yang dinilai bermasalah dengan pendanaan dari era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini, Presiden ke-8 Prabowo Subianto menegaskan untuk menyelesaikan proyek itu.

    “Pembangunan IKN dan Kereta Cepat bermasalah karena membebani APBN, Presiden baru mengambil alih semua masalah dan akan menyelesaikannya,” tulis Andi di X @andiarief, dikutip Rabu (5/11/2025).

    Namun demikian, pola tongkat estafet penyelesaian proyek itu sempat putus saat pembangunan proyek Hambalang. Menurut Andi, proyek Hambalang yang bermasalah di era SBY, justru tak dilanjutkan oleh Jokowi sebagai pemimpin negara selanjutnya.

    “Pembangunan Hambalang bermasalah dengan hukum, Presiden baru tidak meneruskan pembangunannya,” imbuhnya.

    Berkaitan dengan ini, Andi menilai terdapat perbedaan gaya kepemimpinan masing-masing kepala negara.

    “Beda jaman beda gaya,” pungkas Andi.

    Prabowo Tanggung Jawab Proyek Whoosh

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik.

    Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik.

    Kemudian, dia megaku telah mempelajari masalah dalam tata kelola proyek Whoosh. Dia menyatakan tidak ada yang bermasalah dalam proyek tersebut.

    Prabowo mengaku telah menghitung kemampuan negara untuk melunasi utang proyek tersebut, kemudian menyampaikan bahwa Indonesia bukan negara sembarangan.

    Seiring beragam upaya yang tengah ditempuh pemerintah, dia mengimbau PT KAI (Persero) hingga khalayak luas agar tidak mengkhawatirkan permasalahan Whoosh ke depannya.

    “Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).