Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Pemerintah Matangkan Program Sekolah Rakyat, Putus Mata Rantai Kemiskinan

    Pemerintah Matangkan Program Sekolah Rakyat, Putus Mata Rantai Kemiskinan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memaparkan dua strategi utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan lewat Sekolah Rakyat.

    Hal ini disampaikan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

    “Hari ini kami melanjutkan rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin penting adalah mengatasi penanggulangan kemiskinan dengan cara memutus mata rantai kemiskinan melalui dua skema strategi,” ujar Cak Imin.

    Menurutnya, strategi pertama dilakukan melalui sektor pendidikan yang konkret diwujudkan lewat sekolah rakyat.

    Dia menjelaskan bahwa bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, pemerintah akan mengonsolidasikan pendidikan agar menjadi bagian integral dari solusi pengangguran dan tantangan dunia kerja di masa depan.

    Cak Imin menambahkan, strategi kedua dalam memutus rantai kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

    “Yang kedua, strategi memutus mata rantai kemiskinan dengan pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

    Dua strategi besar tersebut, lanjut Cak Imin, akan diterapkan melalui berbagai langkah konkret. Salah satunya adalah memperbanyak pelatihan vokasi agar lulusan SMA dan SMK lebih cepat terserap di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    “Yang pertama, akan diperbanyak pelatihan-pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni-alumni SMA dan SMK untuk bisa lebih cepat terserap di dalam dunia kerja di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya.

    Pemerintah juga akan melibatkan balai pelatihan kerja milik negara dan swasta agar dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja.

    “Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perintah khusus untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, dengan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja.

    “Yang kedua, perintah presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi kepada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja,” ungkapnya.

    Cak Imin menyebut Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan pentingnya investasi negara dalam peningkatan skill vokasi serta penguasaan bahasa asing.

    “Presiden memerintahkan kita untuk tidak segan-segan melakukan investasi melalui anggaran negara di dalam meningkatkan kapasitas skill vokasi para anak didik kita dan lulusan-lulusan pendidikan formal kita. Termasuk, pak presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing Inggris, Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan,” ujarnya.

    Di akhir keterangannya, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja maksimal dalam memperkuat dimensi pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional.

    “Sekaligus, kita akan bekerja sungguh-sungguh dimensi pemberdayaan di dalam menanggulangi kemiskinan dalam berbagai program-program kita,” pungkasnya.

  • Abdul Wahid Ditangkap KPK, Wagub SF Hariyanto Ditunjuk Jadi Plt Gubernur Riau

    Abdul Wahid Ditangkap KPK, Wagub SF Hariyanto Ditunjuk Jadi Plt Gubernur Riau

    Bisnis.com, PEKANBARU — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti situasi di Pemerintah Provinsi Riau pasca penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).

    Hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi KPK pada Rabu (5/11/2025), Kemendagri langsung menerbitkan radiogram bernomor 100.2.1.3/8861/SJ yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Riau. 

    Dalam surat tersebut, Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto secara resmi ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau untuk mengambil alih seluruh kewenangan gubernur hingga adanya kebijakan lebih lanjut.

    Penunjukan tersebut ditegaskan dalam radiogram yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, atas nama Menteri Dalam Negeri. 

    “Penunjukan Plt Gubernur ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau tetap berjalan dengan baik,” demikian isi poin penting dalam surat tersebut.

    Langkah cepat ini diambil Kemendagri sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum dan administratif pasca penetapan tersangka terhadap kepala daerah aktif.

    Dengan penugasan tersebut, SF Hariyanto kini resmi memimpin jalannya pemerintahan di Riau sebagai Plt Gubernur, termasuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat provinsi.

    Sementara itu, Kemendagri juga menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di Riau serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum terhadap Gubernur nonaktif Abdul Wahid berjalan sesuai ketentuan tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.

    Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tiga orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) karena diduga memeras dan atau melakukan korupsi terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. 

     “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025). 

    Johanis menjalankan bahwa, mulanya disepakati besaran fee untuk Abdul Wahid sebesar 2,5%, sehingga penambahan anggaran yang semulanya Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar, naik Rp106 miliar.

  • Gempa 4,8 SR Guncang Kota Tarakan, Tidak Berpotensi Tsunami

    Gempa 4,8 SR Guncang Kota Tarakan, Tidak Berpotensi Tsunami

    Bisnis.com, BALIKPAPAN — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tarakan memastikan gempa berkekuatan magnitudo 4,8 yang mengguncang Kota Tarakan tidak menimbulkan potensi tsunami.

    Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tarakan, Muhammad Sulam Hilmi, menyatakan pihaknya belum memantau aktivitas gempa susulan sejak kejadian berlangsung. 

    “Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sampai saat ini, BMKG belum memonitor adanya gempa susulan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).

    Lebih lanjut, Hilmi menjelaskan secara teoretis, karakteristik gempa susulan umumnya memiliki kekuatan lebih rendah dibandingkan gempa utama. 

    Namun, dia menggarisbawahi keterbatasan teknologi dalam memprediksi waktu kejadian gempa secara pasti.

    “Secara teori dan karakter, gempa susulan biasanya kekuatannya lebih kecil daripada gempa utama. Dan sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan gempa akan terjadi,” paparnya. 

    Mengingat situasi yang mulai kondusif, otoritas setempat mengimbau masyarakat untuk kembali beraktivitas normal. 

    Seiring dengan itu, masyarakat yang sempat mengungsi dipersilakan kembali ke rumah masing-masing setelah tidak terdeteksi adanya gempa susulan hingga satu jam pascakejadian.

    Tak hanya itu, rumah sakit yang sempat mengevakuasi pasien sebagai langkah antisipasi juga mendapat izin untuk mengembalikan pasien ke ruang perawatan. 

    Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi lapangan yang dinilai aman dan terkendali.

    Adapun, masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG.

  • Fadli Zon Tegaskan Teori Out of Nusantara Punya Basis Ilmiah Kuat

    Fadli Zon Tegaskan Teori Out of Nusantara Punya Basis Ilmiah Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa teori “Out of Nusantara” yang ia lontarkan beberapa waktu lalu memiliki dasar ilmiah yang kuat dan patut menjadi bahan perdebatan akademik.

    Menurutnya, sejumlah temuan arkeologis di Indonesia menunjukkan bahwa kawasan Nusantara memiliki peran penting dalam sejarah evolusi manusia modern.

    Hal itu disampaikan Fadli usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

    Menanggapi kritik dari sebagian komunitas arkeolog terhadap pandangannya, Fadli menjelaskan bahwa teori tersebut merupakan pengembangan dari berbagai kajian global yang menantang pandangan konvensional tentang asal-usul manusia.

    “Kalau itu basisnya saya kira kuat ya. Bahkan sudah ada yang membuat teori Out of Asia. Selama ini kan selalu dikatakan teorinya itu manusia itu dari Afrika, dari, semua manusia katanya dari Afrika,” ujar Fadli.

    Dia menambahkan, teori Out of Africa yang selama ini dominan dalam kajian antropologi kini mulai dipertanyakan dengan munculnya hipotesis multiregional migration, yang menyebutkan bahwa manusia modern dapat berevolusi di berbagai wilayah secara paralel.

    “Teori ini sudah di-challenge dengan hipotesa juga multiregion migration gitu ya. Jadi tidak selalu, bisa juga dari Asia ke Afrika, ke Eropa, dan sebaliknya. Jadi saya mengatakan Out of Nusantara itu karena banyak sekali temuan-temuan dari sini, itu pun ya subjek untuk diteliti kembali,” katanya.

    Fadli mencontohkan sejumlah temuan lukisan purba di Indonesia yang usianya bahkan lebih tua dibandingkan artefak sejenis di belahan dunia lain.

    “Lukisan-lukisan purba kita umurnya 51.200 tahun dan temuannya banyak. Di Maros-Pangkep ada 700-an lukisan-lukisan purba yang umurnya paling tua 51.200 tahun. Di Gua Sangkulirang di Kalimantan Timur itu ada 58 gua dan ada 2.500 panel ya. Kemudian di Gua Lida Ajer yang diperkirakan 60.000 tahun, Gua Harimau 22.000 tahun,” papar Fadli.

  • Tak Ada Bukti Genosida, Fadli Zon Sebut Soeharto Penuhi Syarat Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Tak Ada Bukti Genosida, Fadli Zon Sebut Soeharto Penuhi Syarat Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi seluruh syarat untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional, setelah melalui proses kajian berlapis yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari daerah hingga tingkat pusat.

    Pernyataan itu disampaikan Fadli usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

    Menanggapi pandangan sejumlah pihak, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyebut adanya dugaan pelanggaran HAM berat terkait Soeharto, Fadli menilai hal tersebut sebagai bagian dari masukan yang tetap harus dihormati. 

    “Ya, saya kira itu sebagai masukan ya, masukan. Tapi kita kan melihat jasa-jasanya yang luar biasa. Karena tadi semua 49 nama ini adalah jasa-jasa orang-orang yang sudah dipertimbangkan dengan masak melalui kajian, mereka berjasa luar biasa gitu. Makanya diusulkan, kalau tidak tidak mungkin diusulkan. Jadi soal memenuhi syarat, itu memenuhi syarat,” ujar Fadli.

    dia menjelaskan, proses penilaian terhadap tokoh calon penerima gelar Pahlawan Nasional dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi, hingga Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan Nasional (TP2GP) yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat.

    “Yang mengatakan memenuhi syarat itu bukan hanya dari GTK. Dari kabupaten, kota, dari provinsi, dari TP2GP yang di dalamnya juga ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” jelasnya. 

    Fadli menilai bahwa Soeharto memiliki jasa besar dalam sejarah perjuangan bangsa, terutama saat memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi titik penting dalam pengakuan internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia.

    “Beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar, Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia,” kata Fadli.

    Menurutnya, peran Soeharto dalam operasi pembebasan Irian Barat juga menjadi catatan penting atas kontribusinya terhadap keutuhan wilayah Indonesia.

    Sementara itu, menanggapi pandangan sebagian pihak yang menuding Soeharto terlibat dalam kejahatan kemanusiaan atau genosida pasca peristiwa 30 September 1965, Fadli menegaskan tidak ada bukti yang bisa membenarkan tuduhan tersebut.

    “Tidak pernah ada buktinya kan, Tidak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Tidak ada. Saya kira enggak ada itu,” tegasnya.

    Selain membahas soal penganugerahan gelar pahlawan, Fadli juga menyampaikan bahwa dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran keraton dan kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai bagian dari warisan budaya nasional yang harus dijaga dan direvitalisasi.

    “Pak Prabowo juga tadi, Pak Presiden menyampaikan bahwa perlu istana-istana, keraton-keraton, kerajaan-kerajaan untuk diperhatikan, diperbaiki, direnovasi, direvitalisasi. Beliau sangat peduli bahwa ini adalah warisan budaya yang penting, cagar-cagar budaya yang penting,” tandas Fadli.

  • Fadli Zon Lapor ke Prabowo 24 Nama Calon Pahlawan Nasional, Ada Soeharto

    Fadli Zon Lapor ke Prabowo 24 Nama Calon Pahlawan Nasional, Ada Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon melaporkan hasil kerja Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Dalam pertemuan itu, Fadli menyampaikan perkembangan terkait pemberian anugerah gelar pahlawan nasional menjelang peringatan Hari Pahlawan 2025 pada 10 November mendatang.

    “Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025,” ujar Fadli kepada wartawan usai pertemuan.

    Fadli menjelaskan proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat. Pengusulan dimulai dari masyarakat di kabupaten dan kota, kemudian dinilai oleh tim peneliti dan pakar di tingkat provinsi melalui Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan (TP2GP).

    Setelah itu, lanjutnya, usulan dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan kajian lebih mendalam sebelum diserahkan ke Dewan GTK.

    “Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” jelasnya.

    Menurut Fadli, seluruh calon yang diusulkan telah melalui proses seleksi dan penelitian mendalam. 

    “Tidak ada yang tidak memenuhi syarat, semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat. Perjuangannya semua jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah,” kata dia.

    Dari 49 nama tersebut, Dewan GTK menyeleksi dan menetapkan 24 nama sebagai prioritas untuk mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini.

    Fadli menambahkan, dalam proses seleksi, pihaknya juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti keseimbangan gender, keterwakilan daerah, dan latar belakang perjuangan.

    Saat ditanya apakah nama Presiden ke-2 RI Soeharto termasuk dalam daftar 24 nama prioritas tersebut, Fadli tidak memberikan jawaban pasti.

    “Nanti kita lihatlah ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” katanya.

    Fadli juga menyebut nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) termasuk dalam daftar tokoh yang diseleksi tahun ini.

    “Itu juga termasuk yang kita seleksi, semuanya memenuhi syarat juga. Prosesnya benar-benar dari bawah, dari masyarakat hingga ke provinsi melalui berbagai kajian dan seminar,” ujarnya.

    Hingga kini, belum diumumkan siapa saja tokoh yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025 mendatang.

  • BP Taskin Laporkan Cara Menekan Angka Kemiskinan ke Presiden

    BP Taskin Laporkan Cara Menekan Angka Kemiskinan ke Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengaku akan menyampaikan laporan hasil kerja lembaganya selama satu tahun terakhir, termasuk penyusunan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional. 

    “Melanjutkan dari yang kemarin, kebetulan memang kan presentasi beberapa menteri. Kebetulan dari BP Taskin kemarin belum sempat karena sudah harus istirahat magrib,” ujar Budiman saat rapat terbatas (Ratas ) di Istana bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Budiman menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi ajang pelaporan hasil-hasil penugasan yang diberikan Presiden sejak pembentukan BP Taskin melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024.

    “Ya melaporkan hasil-hasil yang penugasan-penugasan yang diberikan Bapak Presiden selama setahun terakhir kepada kami. Yang mana sesuai Perpres 163 tahun 2024, tugas kami menyusun rencana induk,” jelasnya.

    Budiman menambahkan, BP Taskin telah merampungkan penyusunan rencana induk pengentasan kemiskinan serta melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

    Menurutnya, upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat langkah konkret dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

    “Kami akan melaporkan hasil rencana induk yang sudah kami susun dan kerja-kerja lain koordinasi dengan berbagai K/L dan juga pemerintah daerah mengenai pengentasan, percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyebut, BP Taskin kini menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo terkait prioritas baru lembaga tersebut dalam program percepatan pengentasan kemiskinan ke depan.

    “Kami menunggu arahan dari beliau langsung tentang apa yang menjadi prioritas BP Taskin berikutnya berkaitan dengan percepatan-percepatan pengentasan kemiskinan,” tandas Budiman.

  • Pemerintah Kaji Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas

    Pemerintah Kaji Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut bahwa Pemerintah berencana memperluas cakupan program makan bergizi gratis (MBG) agar tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok lansia dan penyandang disabilitas. 

    Program ini merupakan bagian dari kebijakan transformasi sosial yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden dan kini tengah dalam tahap pendalaman untuk penyempurnaan teknis pelaksanaannya.

    “Kami juga tadi masih mengusulkan tadi kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Kita akan dalami lagi, nanti kita akan melaporkan pada kesempatan lain,” ujar Gus Ipul usai rapat.

    Dia menambahkan program makan bergizi gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas ini direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun depan.

    “Tahun depan. Ini transformasi dari program kita sebelumnya,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, Kementerian Sosial saat ini sudah memiliki program serupa yang menyalurkan makanan bagi kelompok rentan.

    Namun, nantinya akan dilakukan peningkatan kualitas dan perbaikan pada aspek menu serta gizi.

    “Kita kan juga ada per makanan untuk lansia. Nah ini akan kita perbaiki mulai dari menu-menunya dan lain sebagainya. Sehingga ini tadi baru kami laporkan tadi kepada Presiden yang petunjuknya dimatengkan dulu, nanti kita laporkan lagi pada saatnya,” tandas Gus Ipul.

  • Fadli Zon Temui Prabowo di Istana, Bahas Usulan Gelar Pahlawan Nasional?

    Fadli Zon Temui Prabowo di Istana, Bahas Usulan Gelar Pahlawan Nasional?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon tiba di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025) pagi. 

    Kedatangan Fadli untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia enggan menjelaskan secara rinci topik pembahasan dalam pertemuan tersebut.

    Saat ditanya wartawan apakah kedatangannya untuk membahas usulan pemberian gelar pahlawan nasional, Fadli hanya menjawab singkat.

    “Ya laporan, nanti kita lihat, ini mau laporan,” ujarnya.

    Fadli menegaskan bahwa dirinya hendak menyampaikan perkembangan dari berbagai masukan yang telah diterima kementeriannya.

    “Bukan, saya mau laporan dulu perkembangan dari yang masukan,” katanya.

    Ketika disinggung apakah nama Presiden ke-2 RI Soeharto termasuk dalam daftar tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional, Fadli memilih tidak menjawab sambil berjalan menuju kompleks Istana.

    Adapun mengenai siapa saja tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional tahun ini, Fadli menyebutkan hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Sosial.

    “Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemensos itu,” tandas Fadli Zon.

  • Kapolri Pimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana, Beri 8 Perintah

    Kapolri Pimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana, Beri 8 Perintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan seluruh anggota untuk bersiap dalam menghadapi potensi bencana alam di dalam negeri.

    Arahan itu diungkap langsung kepada anggota saat pergelaran Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (5/11/2025). 

    Sigit menekankan, apel ini dilaksanakan untuk memberikan pengarahan kepada personel kepolisian dalam menghadapi segala bentuk bencana alam yang terjadi di Indonesia. 

    “Diharapkan seluruh personel dan stakeholder yang terlibat dapat bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana ke depan,” ujar Sigit.

    Kemudian, Sigit menjelaskan saat ini Indonesia sudah memasuki musim hujan 43,8% dengan puncaknya terjadi pada Januari 2026. Selain itu, fenomena La Nina juga mulai muncul pada bulan ini dan diprediksi terjadi hingga bulan Februari 2026. 

    “Meningkatnya curah hujan tersebut berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi,” imbuh Sigit.

    Adapun, sarana dan prasarana (sarpras) pendukung guna menghadapi darurat bencana itu harus dipersiapkan. Secara total, sarpras yang dimiliki saat ini adalah 125 unit dapur lapangan, 77 unit water treatment, dan 23 unit watergen. 

    Dengan demikian, kesiapan personel dan sarpras yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan respons cepat terhadap bencana alam yang berpotensi terjadi di Indonesia.

    “Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI-Polri, pemerintah pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, Kementerian Lembaga dan Stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat, guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana,” pungkasnya.

    Berikut ini arahan lengkap Kapolri Sigit kepada anggota untuk menghadapi potensi bencana alam di Indonesia:

    1. Lakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan BMKG serta berbagai pihak terkait lainnya di wilayah masing-masing.

    2. Berikan informasi dan imbauan kamtibmas terkait potensi ancaman bencana.

    3. Pastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana termasuk peralatan evakuasi, kendaraan operasional, serta ketersediaan bantuan logistik pendukung, sehingga dapat segera digerakkan kapan pun dibutuhkan.

    4. Simulasikan kegiatan tanggap darurat bencana secara rutin sehingga sarana, edukasi, dan pelatihan kesiapsiagaan.

    5. Kedepankan kecepatan dan ketepatan respons dalam tanggap darurat bencana mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, pemberian trauma healing, hingga percepatan pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak melalui kerja sama lintas sektoral.

    6. Laksanakan tugas kemanusiaan dengan penuh empati, humanis, dan profesional. sehingga tidak hanya menghadirkan rasa aman tetapi juga kenyamanan bagi masyarakat.

    7. Pastikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai prosedur baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya bencana dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan resiliensi bencana.

    8. Tingkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan seluruh stakeholder terkait baik TNI, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat serta berbagai pihak lainnya guna memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana berjalan terpadu dan tepat sasaran.