Category: Bisnis.com Nasional

  • Jimly Sebut Komisi Reformasi Polri Rapat Perdana Senin Besok: Langsung Kerja!

    Jimly Sebut Komisi Reformasi Polri Rapat Perdana Senin Besok: Langsung Kerja!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa tim segera memulai tugasnya setelah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025) malam.

    Usai pelantikan sepuluh anggota komisi tersebut, Presiden memberikan panduan umum terkait langkah dan tanggung jawab tim dalam menyiapkan kajian menyeluruh terhadap institusi Polri.

    “Bapak Presiden memberi pengarahan tentang apa saja yang diharapkan untuk dilakukan, dan nanti secara periodik akan dilaporkan kepada presiden untuk diambil keputusan,” ujar Jimly.

    Jimly menjelaskan bahwa komisi akan menggelar rapat perdana pada Senin (10/11/2025) di kantor Kapolri, dan ditargetkan dapat memberikan laporan awal dalam waktu tiga bulan, meski tanpa batasan waktu kerja yang kaku.

    Dia menuturkan, Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya respons terhadap aspirasi masyarakat terkait kepolisian serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai lembaga negara pasca reformasi.

    Menurut Jimly, pembentukan komisi ini juga merupakan tindak lanjut dari Gerakan Nurani Bangsa, yang sebelumnya mengusulkan pembentukan tim evaluasi Polri kepada Presiden.

    Lebih lanjut, Jimly menegaskan bahwa tim akan bekerja secara terbuka dan partisipatif, mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perbaikan kepolisian.

    Dia menilai langkah ini penting karena Polri merupakan institusi milik rakyat yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat. Komisi yang diketuainya beranggotakan tokoh-tokoh lintas bidang, termasuk mantan Kapolri, mantan Menko, mantan Ketua MK, serta Kapolri yang masih aktif.

    “Dengan komposisi ini, kami berharap kerja tim dapat saling menunjang dengan tim internal yang telah dibentuk Kapolri, sehingga reformasi Polri berjalan komprehensif—baik dari sisi manajemen internal maupun kebijakan yang mungkin memerlukan perubahan undang-undang,” ujar Jimly.

    Selain itu, Jimly menegaskan bahwa tim reformasi Polri ini bersifat terbuka terhadap berbagai gagasan perubahan dan perbaikan di tubuh kepolisian, termasuk kemungkinan revisi undang-undang jika diperlukan.

    “Ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti, bilamana perlu terpaksa mengubah undang-undang, ya kita juga harus siap. Tapi belum pasti, masih terbuka,” ujar Jimly.

    Jimly menjelaskan, arahan Presiden mencerminkan pandangan luas terhadap perlunya evaluasi kelembagaan negara secara menyeluruh, bukan hanya Polri.

    Dia menilai, pembentukan Komisi Reformasi Polri merupakan respons Presiden terhadap berbagai peristiwa yang mencerminkan keresahan publik beberapa waktu terakhir.

    “Peristiwa di bulan Agustus lalu, seperti kerusuhan yang sampai membakar kantor polisi dan rumah pejabat negara, itu puncak dari kemarahan publik. Presiden merespons dengan langkah konkret, termasuk mengangkat menteri baru dan membentuk tim reformasi kepolisian,” jelasnya.

    Terkait target waktu, Jimly menyebut Presiden meminta laporan awal dalam waktu tiga bulan, namun tanpa batasan waktu kerja yang kaku.

    “Kalau misalnya 3 bulan selesai, insyaallah selesai. Tapi kalau perlu 6 bulan, ya 6 bulan. Ini soal serius dan harus direspons cepat dan efektif,” katanya.

    Dia juga menegaskan bahwa komisi akan bekerja sinergis dengan tim transformasi internal Polri yang dibentuk Kapolri.

    “Tidak perlu dipertentangkan. Justru ini menunjukkan sikap responsif Kapolri yang siap melakukan perbaikan. Senin nanti kami rapat pertama di Mabes Polri, sekaligus mendengar langsung dari internal,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

  • Ini Arahan Lengkap Prabowo ke Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Ini Arahan Lengkap Prabowo ke Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang bersedia mengemban tugas kenegaraan dalam upaya memperkuat tata kelola hukum nasional.

    Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa Polri merupakan institusi vital bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Negara, katanya, dibentuk untuk menjamin ketertiban dan perlindungan warganya melalui sistem hukum yang adil dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945.

    Dia menekankan, keberhasilan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan ekonomi atau fisik, tetapi dari tegaknya kepastian hukum (rule of law) yang menjadi fondasi kemajuan.

    Pada Jumat (7/11/2025), Prabowo menyebut reformasi Polri sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa, yang harus dilakukan secara terbuka dan berani mengkaji kekurangan.

    Dia menyoroti pentingnya keterwakilan yang beragam, baik dari sisi gender maupun latar belakang profesional, untuk memperkaya perspektif dalam proses reformasi tersebut.

    Para anggota komisi disebutnya sebagai putra-putri terbaik bangsa dari berbagai agama, suku, dan latar belakang politik, yang kini diberi kepercayaan besar untuk memberikan kontribusi nyata demi perbaikan institusi kepolisian.

    Lebih lanjut, Presiden meminta agar Komisi melakukan kajian menyeluruh terhadap Polri, termasuk berdialog dengan pejabat aktif maupun mantan Kapolri. Komisi diminta melaporkan hasil kerja setiap tiga bulan, dengan tugas utama memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden mengenai langkah-langkah reformasi yang diperlukan.

    Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan reformasi ini akan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang adil dan berkeadilan, karena hanya dengan tegaknya hukum dan keadilan, sebuah negara dapat mencapai kemajuan yang sejati.

    Berikut Arahan Lengkap Presiden Prabowo kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri:

    Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, yang saudara-saudara berkenan menerima tugas kenegaraan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.

    Saudara-saudara Polri sebagai salah satu institusi negara adalah institusi yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin sebagai manusia masih terlibat dalam pikiran, konflik kepentingan, konflik harta, konflik ekonomi, bahkan konflik agama, konflik politik, konflik ideologi.

    Jadi, adanya suatu bangsa dan negara adalah untuk menjamin bahwa warga dari negara dan bangsa itu secara teratur terlindungi. Karena itu dibuat negara untuk membentuk struktur kepastian hukum, of law. Baik penegakan hukum pidana maupun perdata, yang semuanya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar. Bagian terpenting daripada the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses.

    Dan kita mungkin, kita pahami bersama, bahwa keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law, kepastian hukum. Ini kunci daripada keberhasilan sebuah negara. Kita bisa membangun fisik, ekonomi, tetapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara mencapai titik yang tertinggi. Ini pelajaran daripada sejarah.

    Jadi, saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa. Dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani.

    Saya selalu katakan di mana-mana, kita sebagai warga negara dan apalagi saudara-saudara yang ada di meja ini, saudara-saudara adalah ini ya, enggak ada keraguan semuanya. Bisa enggak kita tambahkan komisinya? Kan ada keterwakilan, keterwakilan gender. Kan ahli-ahli hukum perempuannya ini, bisa mungkin kita tambahkan?

    Maksud saya, ini adalah saudara-saudara adalah putra-putra terbaik bangsa, saudara-saudara berasal dari agama berbeda, suku berbeda, latar belakang ormas politik berbeda, ya kan? Jadi saudara oleh kurun waktu dan oleh pengabdian saudara, sudah sampai di titik yang tertinggi dalam suatu masyarakat, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, kita punya dua, kita berapa Menko-Menko, ditambah tokoh-tokoh hukum. 

    Artinya rakyat sekarang berharap dari kita, berharap dari kita untuk melahirkan, memberi yang terbaik.

    Saudara-saudara saya ucapkan terima kasih bahwa saudara-saudara bersedia masih mengabdi, melaksanakan tugas negara, sekali lagi dengan beban yang tidak ringan. Seluruh bangsa dan negara akan melihat Saudara-Saudara.

    Sebagian dari Saudara-Saudara memang berhak untuk istirahat, ya kan? Seharusnya saudara boleh tinggal di rumah, momong cucu, ya kan? Berkebun dan sebagainya.

    Tapi saya panggil kembali, saya panggil kembali untuk bekerja demi negara dan bangsa dan rakyat.

    Jadi saudara, Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan.

    Karena itu, saya minta kepala kepolisian yang masih aktif, hadir di Komisi ini. Jika saudara-saudara dapat masuk, diskusi, dan minta pandangan-pandangan yang masih aktif dan ada beberapa tokoh yang mantan Kepala Kepolisian, tapi sudah di luar. Mereka pun bisa memberi masukan, pandangan-pandangan, dan dengan ada kapolri yang aktif, saudara-saudara punya akses untuk diskusi, untuk meninjau, untuk melihat bagian mana dari kepolisian dan saya tidak batasi masa kerja komisi ini.

    Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan.

    Jadi sekali lagi saudara-saudara, Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan.

    Dan ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang mungkin memerlukan suatu perbaikan.

    Kita punya banyak lembaga ada ombudsman. Sekarang ada banyak lembaga-lembaga pengawasan dan sebagainya. Tapi tetap saya kira masyarakat kita sangat memerlukan suatu kajian yang objektif dan tajam dan ini saya kira sangat perlu untuk kita.

    Saya selalu katakan, apa yang saya pelajari, sekali lagi keberhasilan pembangunan bangsa terletak daripada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum, the rule of law, dan there must be kepastian hukum. Kepastian hukum yang melahirkan keadilan.

    Saya kira itu yang dapat saya sampaikan

  • Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Kapolri Pastikan Senjata yang Dibawa Pelaku Mainan

    Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Kapolri Pastikan Senjata yang Dibawa Pelaku Mainan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan senjata yang dibawa terduka pelaku pemicu ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah mainan

    “Kami temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif bagaimana yang bersangkutan kemudian merakit [bom] dan kemudian melaksanakan aksinya,” kata Listyo usai menghadiri arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Kapolri menjelaskan bahwa penyidik saat ini masih menelusuri lebih dalam terkait asal-usul senjata mainan tersebut serta motif pelaku di balik aksinya.

    “Semuanya akan kita jelaskan setelah semua informasi-informasi, temuan-temuan di lapangan, hasil penyelidikan, dan penyidikan lebih lanjut lengkap,” tandasnya. 

    Sebelumnya, ledakan terjadi saat pelaksanaan salat Jumat di masjid lingkungan SMAN 72 Jakarta Utara.

    Peristiwa itu menyebabkan 54 orang luka-luka, sementara dua diantaranya dilaporkan tengah menjalani operasi. Polisi menyebut sebagian siswa terdampak telah kembali ke orang tuanya setelah sempat dirawat.

    Hingga kini, polisi masih mendalami latar belakang dan motif terduga pelaku yang disebut merupakan siswa di sekolah tersebut.

  • Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Kapolri Pastikan Senjata yang Dibawa Pelaku Mainan

    Ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara, Kapolri Pastikan Senjata yang Dibawa Pelaku Mainan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan senjata yang dibawa terduka pelaku pemicu ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah mainan

    “Kami temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif bagaimana yang bersangkutan kemudian merakit [bom] dan kemudian melaksanakan aksinya,” kata Listyo usai menghadiri arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Kapolri menjelaskan bahwa penyidik saat ini masih menelusuri lebih dalam terkait asal-usul senjata mainan tersebut serta motif pelaku di balik aksinya.

    “Semuanya akan kita jelaskan setelah semua informasi-informasi, temuan-temuan di lapangan, hasil penyelidikan, dan penyidikan lebih lanjut lengkap,” tandasnya. 

    Sebelumnya, ledakan terjadi saat pelaksanaan salat Jumat di masjid lingkungan SMAN 72 Jakarta Utara.

    Peristiwa itu menyebabkan 54 orang luka-luka, sementara dua diantaranya dilaporkan tengah menjalani operasi. Polisi menyebut sebagian siswa terdampak telah kembali ke orang tuanya setelah sempat dirawat.

    Hingga kini, polisi masih mendalami latar belakang dan motif terduga pelaku yang disebut merupakan siswa di sekolah tersebut.

  • Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Polisi Ungkap 21 Korban Telah Pulang dari Rumah Sakit

    Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Polisi Ungkap 21 Korban Telah Pulang dari Rumah Sakit

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan 21 korban terkait ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, telah dinyatakan bisa pulang.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan 21 siswa yang telah pulang itu berasal dari total 54 korban luka akibat ledakan bom molotov di sekolah itu. “21 sudah pulang dalam kondisi alhamdulillah sudah baik,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).

    Dia menambahkan, saat ini secara total masih ada 33 siswa yang masih dilakukan pengobatan. Perinciannya, 27 berada di RS Islam Cempaka Putih dan enam siswa dirawat di RS Yarsi.

    “33 orang masih dalam penanganan medis dan kita berharap cepat diberikan kesembuhan dan bisa pulang seperti rekan-rekan yang lain,” imbuhnya.

    Adapun, Budi mengemukakan bahwa Polda Metro Jaya telah membuka posko pelayanan untuk korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta.

    Dalam posko itu terdapat fasilitas untuk penyembuhan trauma bagi korban maupun keluarga. Selain itu, posko ini juga dibangun untuk mendata dan mengetahui kondisi korban ledakan secara berkala.

    “Posko pelayanan untuk mendata dan mengetahui kondisi korban. Selain itu posko juga menyiapkan trauma healing bagi korban dan keluarga korban,” pungkasnya.

  • Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Polisi Ungkap 21 Korban Telah Pulang dari Rumah Sakit

    Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Polisi Ungkap 21 Korban Telah Pulang dari Rumah Sakit

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan 21 korban terkait ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, telah dinyatakan bisa pulang.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan 21 siswa yang telah pulang itu berasal dari total 54 korban luka akibat ledakan bom molotov di sekolah itu. “21 sudah pulang dalam kondisi alhamdulillah sudah baik,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).

    Dia menambahkan, saat ini secara total masih ada 33 siswa yang masih dilakukan pengobatan. Perinciannya, 27 berada di RS Islam Cempaka Putih dan enam siswa dirawat di RS Yarsi.

    “33 orang masih dalam penanganan medis dan kita berharap cepat diberikan kesembuhan dan bisa pulang seperti rekan-rekan yang lain,” imbuhnya.

    Adapun, Budi mengemukakan bahwa Polda Metro Jaya telah membuka posko pelayanan untuk korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta.

    Dalam posko itu terdapat fasilitas untuk penyembuhan trauma bagi korban maupun keluarga. Selain itu, posko ini juga dibangun untuk mendata dan mengetahui kondisi korban ledakan secara berkala.

    “Posko pelayanan untuk mendata dan mengetahui kondisi korban. Selain itu posko juga menyiapkan trauma healing bagi korban dan keluarga korban,” pungkasnya.

  • Pemerintah Beri Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tepat 10 November

    Pemerintah Beri Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tepat 10 November

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menggelar upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada Senin (10/11/2025) mendatang.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri pemberian arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait Komisi Percepatan Reformasi Polri di ruang oval Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    “Untuk gelar pahlawan rencana akan insya Allah mungkin hari Senin. Nanti akan ada semacam keputusan pemberian gelar pahlawan nasional,” ujar Prasetyo.

    Saat ditanya mengenai jumlah tokoh yang akan dianugerahi gelar, Prasetyo menyebut pihaknya belum dapat memastikan.

    “Total. Belum tau,” katanya singkat.

    Kendati demikian, menanggapi adanya penolakan dari sebagian pihak terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto, Prasetyo mengatakan bahwa proses penetapan tetap mengikuti prosedur resmi yang berlaku.

    Dia menilai perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam demokrasi, namun mengajak publik untuk berpikir positif dan menghargai jasa para pemimpin bangsa.

    “Marilah sekali lagi kita mengajak semuanya untuk melihat yang positif. Melihat yang baik. Apalagi kalau bicaranya adalah itu pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Marilah kita arif dan bijaksana. Belajar menjadi dewasa sebagai sebuah bangsa untuk kita menghormati dan menghargai jasa-jasa para pendahulu. Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan,” tambahnya.

    Prasetyo juga memastikan pemerintah tengah menyiapkan acara resmi untuk penganugerahan gelar tersebut.

    “Rencananya begitu,” tandas Prasetyo Hadi.

  • Prabowo Prihatin Soal Kejadian Ledakan di SMAN 72, Minta Korban Segera Ditangani

    Prabowo Prihatin Soal Kejadian Ledakan di SMAN 72, Minta Korban Segera Ditangani

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyayangkan terjadinya kasus ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11/2025).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pesan Presiden Ke-8 RI itu menyusul insiden ledakan di SMAN 72 untuk segera memberikan penanganan terhadap korban.

    “Yang pertama tentu ini menjadi keprihatinan kita semua, kembali terjadi hal yang tidak kita inginkan,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).

    Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo langsung memerintahkan agar penanganan awal difokuskan pada korban yang terdampak.

    “Beliau tadi bereaksi pertama untuk prioritas ke korban, penanganan korban,” kata Prasetyo.

    Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar.

    “Jika ada hal-hal yang dirasa mencurigakan atau berpotensi menimbulkan bahaya, kita harus semakin peduli, baik di lingkungan rumah maupun sekolah,” tandas Prasetyo Hadi.

    Untuk diketahui, ledakan terjadi saat pelaksanaan salat Jumat di masjid dalam kompleks sekolah tersebut.

    Peristiwa itu mengakibatkan sedikitnya 54 orang mengalami luka-luka. Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab, pelaku, dan motif di balik kejadian tersebut.

  • Prabowo Terima Penyerahan Surat Kepercayaan 12 Duta Besar Negara Sahabat di Istana Negara 4 jam yang lalu

    Prabowo Terima Penyerahan Surat Kepercayaan 12 Duta Besar Negara Sahabat di Istana Negara

    4 jam yang lalu

  • DNA 2 Kerangka Manusia di Kantor ACC Cocok dengan Orang Hilang Pascademo di Kwitang

    DNA 2 Kerangka Manusia di Kantor ACC Cocok dengan Orang Hilang Pascademo di Kwitang

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengungkapkan dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC Kwitang, Jakarta Pusat pascademonstrasi pada Agustus 2025 cocok dengan DNA Reno dan Farhan.

    Sebelumnya, M. Farhan Hamid diumumkan hilang sejak 31 Agustus 2025 dan Reno Syahputra Dewo sejak 30 Agustus 2025.

    Keduanya dilaporkan hilang dengan lokasi terakhir di Brimob Kwitang, Jakarta Pusat akhir Agustus lalu.

    Karo Labdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti mengatakan berdasarkan uji lab DNA Reno dan Farhan dinyatakan cocok dengan temuan dua kerangka di kantor Astra Credit Companies (ACC), Kwitang, Jakarta Pusat.

    “Post mortem cocok dengan ante mortem sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo. Post mortem cocok dengan ante mortem sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid,” kata Sumy di RS Polri, Kramatjati, Jumat (7/11/2025).

    Sekadar informasi, dua kerangka manusia itu ditemukan di Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat baru ditemukan pada Kamis (30/10/2025).

    Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra membenarkan bahwa gedung tersebut dibakar saat rangkaian demo Agustus 2025.

    Menurutnya, alasan dua kerangka manusia itu baru ditemukan karena kondisi jenazah tertumpuk material setelah kebakaran.

    Apalagi, gedung tersebut tidak digunakan usai kebakaran.

    Dia menambahkan dua kerangka manusia itu baru ditemukan pada saat gedung hendak dibersihkan karena bakal direnovasi pada Kamis (30/10/2025).

    “Setelah kebakaran dan tidak dibersihkan atau diperiksa secara detail sampai mau direnovasi tanggal 30 Oktober kemarin [baru ditemukan],” tutur Roby saat dihubungi, Minggu (2/11/2025).