Category: Bisnis.com Nasional

  • Presiden Prabowo Pimpin Upacara Hari Pahlawan dan Ziarah Nasional di TMP Kalibata

    Presiden Prabowo Pimpin Upacara Hari Pahlawan dan Ziarah Nasional di TMP Kalibata

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025 di Taman Makam Pahlawan Utama Nasional Kalibata, Jakarta, pada Minggu pukul 23.50 WIB.

    Presiden Prabowo tiba di lokasi upacara pada Minggu pukul 23.45 WIB, kemudian bersama-sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden berdiri tepat di Monumen Garuda Pancasila.

    Selepas itu, Presiden berjalan menapaki anak tangga menuju pelataran Monumen dan meletakkan karangan bunga sebagai simbol ziarah.

    Karangan bunga itu memuat tulisan “Pahlawanku, Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”. Kata-kata dalam karangan bunga itu merupakan tema Hari Pahlawan tahun ini, yang diperingati pada tanggal 10 November.

    Prosesi selanjutnya, Presiden Prabowo memimpin prosesi mengheningkan cipta. Sesi mengheningkan cipta diisi dengan pengantar lebih dulu dari Presiden.

    Presiden, dalam pengantarnya itu mendoakan para pahlawan yang gugur membela kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Presiden juga mengingatkan jangan sampai bangsa Indonesia melupakan sejarah perjuangan para pahlawannya.

    “Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Mengheningkan cipta, mulai!” kata Presiden Prabowo kepada seluruh peserta upacara.

    Suasana di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata dibuat minim cahaya saat sesi mengheningkan cipta. Sesi mengheningkan cipta itu juga diiringi oleh alunan lagu “Mengheningkan Cipta” karya Truno Prawit.

    Usai mengheningkan cipta, Presiden selaku inspektur upacara memimpin penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur.

    Selepas itu, sesi upacara berakhir pada pukul 23.56 WIB. Presiden meninggalkan lokasi upacara tepat pada pergantian hari memasuki Senin, 10 November.

    Di TMP Kalibata, hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, beserta pimpinan lembaga negara, dan kepala-kepala badan mengikuti prosesi Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci Hari Pahlawan.

    Kemudian, ada pula Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Jajaran pejabat negara itu mengenakan setelan jas dan kopiah hitam, serta dasi berwarna biru. Setelan yang sama juga dikenakan oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

  • 13 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat di RS

    13 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat di RS

    Bisnis.com, JAKARTA -Sebanyak 13 korban ledakan SMAN 72 Jakarta hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Jakpus).

    “Hari ini satu pasien sudah pulang dan 13 orang lagi masih dirawat ,” kata Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Jakarta Pusat Dr Pradono Handojo di Jakarta, Minggu malam.

    Ia merinci dari 13 pasien tersebut dua orang masih berada di ruang “intensive care” karena kondisi yang mengharuskan mereka dapat perawatan di sana.

    Intensive care adalah perawatan medis khusus untuk pasien kritis atau sakit parah yang memerlukan pengawasan ketat dan peralatan canggih untuk menunjang fungsi vital. 

    Namun, lanjutnya, posisi pada Minggu pagi, waktu dilihat, kedua pasien ini sudah kembali sadar dan sudah membuat kontak mata.

    Selain itu, sudah bisa melakukan gerakan-gerakan sehingga pihaknya cukup optimis bahwa ke depan berangsur-angsur akan menjadi baik.

    Sementara itu, 11 pasien lainnya menjalani perawatan di paviliun rumah sakit atau kamar rawat inap.

    Ia mengatakan tugas pihaknya dalam satu hingga dua minggu ini akan selesai untuk mengembalikan kondisi fisik mereka.

    “Tugas bersama nanti dengan ‘stakeholder’ terkait untuk memastikan agar ini tidak terjadi kembali,” kata dia. 

    Hingga Minggu malam, total 68 pasien dari 96 korban ledakan SMAN 72 Jakarta pada Jumat (7/11) sudah pulang ke rumah masing-masing.

    Sedangkan, sisanya 28 orang masih mendapatkan perawatan pada sejumlah rumah sakit di kawasan Cempaka Putih.

    RS Islam Cempaka Putih masih merawat 13 pasien dan di RS Yarsi ada 14 pasien serta seorang pasien di RS Pertamina Jaya

  • Keponakan Prabowo Butuh Waktu Usai MKD Tolak Pengunduran Dirinya dari DPR

    Keponakan Prabowo Butuh Waktu Usai MKD Tolak Pengunduran Dirinya dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara ⁷ menanggapi keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang  pengunduran dirinya dari anggota DPR periode 2024-2029.

    Dia menyampaikan berbagai persoalan setelah berhenti satu bulan lebih dari aktivitas media sosial.

    Hal ini dia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya @rahayusaraswati, pada Minggu (9/11/2025). Dia mengaku mengetahui akan disidang oleh MKD, tapi sidang tidak kunjung tiba sehingga dirinya fokus menenangkan diri dan menggeluti pekerjaan di luar ranah politik.

    Dia menyampaikan tidak mudah melepaskan jabatannya di kursi legislatif. Bahkan dirinya sampai mengevakuasi anak-anaknya karena berbagai teror hingga reputasi dirinya yang turun karena segelintir pihak.

    “Tidak mudah saat menyadari reputasi yang telah saya bangun dengan kerja keras dan integritas bisa semudah itu dirusak oleh disinformasi dan orang-orang bayaran (bahkan ada kawan-kawan saya yang termakan oleh framing tersebut),” tulisnya.

    Politikus Partai Gerindra itu mengaku bahwa ratusan kader memintanya agar tidak mundur dari anggota DPR karena khawatir diisi oleh pihak yang tidak ahli di bidangnya.

    Dia merasa ironis atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, jabatan sebagai anggota DPR adalah tanggung jawab dari orang-orang yang telah memilihnya.

    Sara menegaskan tidak menyukai dunia politik karena penuh dengan drama dan tipu muslihat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Namun, setelah menyatakan pengunduran diri, Sara menjelaskan banyak dukungan yang datang kepada dirinya.

    “Malam itu setelah saya post video pengunduran diri, saya harus menjelaskan dan menenangkan kader dan teman-teman seperjuangan saya. Berat harus melihat tangis air mata mereka yang telah menaruh harapan pada saya,” jelasnya.

    Dia menyebutkan sejumlah warga menyampaikan dukungan agar dirinya tidak mundur sebagai anggota DPR. Terlebih, katanya, ada tokoh perempuan yang membelanya meskipun dirinya hanya beberapa kali berinteraksi saat masa Pilpres.

    Ketika mendengar putusan MKD menolak pengunduran dirinya, Sara lantas menanyakan alasan tersebut ke MKD dan MK Partai, di mana salah satunya adalah 10.951 orang menandatangani petisi penolakan pengunduran dirinya.

    Namun, Sara mengatakan belum dapat memutuskan langkah yang akan diambil selanjutnya dan masih mempertimbangkan banyak hal.

    “Maka dari itu, ijin dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pimpinan partai dan fraksi, maupun kepada para konstituen dapil, pada tokoh dan senior yang telah meminta saya kembali, saya mohon waktu untuk bisa mengambil keputusan agar tidak gegabah,” pungkasnya.

  • Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional Besok, Ada Soeharto?

    Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional Besok, Ada Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional besok, Senin (10/11/2025). Nama Presiden ke-2 Soeharto dikonfirmasi masuk dalam daftar nama tersebut. 

    Pada hari ini, Minggu (9/11/2025), Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang mengikuti rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Fadli membahas terkait dengan persiapan Hari Pahlawan yang jatuh esok hari. Presiden disebut akan mengumumkan sekitar 10 nama yang akan diberikan gelar Pahlawan Nasional, salah satunya yakni Presiden ke-2 Soeharto. 

    “Kurang lebih 10 nama. Ya [Presiden ke-2 Soeharto] masuk, masuk,” ujar Prasetyo ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025). 

    Menurut Prasetyo, pertemuan Fadli di Kertanegara hanya untuk memfinalisasi daftar nama-nama figur yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Prabowo juga menerima masukan dari Ketua MPR Ahmad Muzani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Prasetyo mengatakan, kedua petinggi Partai Gerindra itu ditugaskan oleh Prabowo untuk menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh terkait dengan hal tersebut. 

    “Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan,” terang Prasetyo, yang juga merupakan pengurus DPP Partai Gerindra.

    Prasetyo mengatakan, pemberian gelar Pahlawan Nasional termasuk kepada Soeharto adalah bagian dari langkah pemerintah untuk menghormati para pendahulu dan pemimpin negara.

    “Terutama para pemimpin kita, yang apapun sudag pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Fadli sudah menemui Presiden Prabowo pekan ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Dia memaparkan bahwa pengusulan nama-nama calon Pahlawan Nasional sudah melalui proses dari kabupaten/kota, termasuk dari tim peneliti yang terdiri dari para pakar berbagai latar belakang. 

    Setelah dari tataran kabupaten/kota, lanjut ke provinsi yang juga memiliki tim peneliti, akademisi, dan sejumlah tokoh. Kemudian, nama-nama itu akan dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat atau TP2GP di Kementerian Sosial, sebelum diberikan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK). 

    Fadli menyebut masuknya nama Soeharto dalam daftar tersebut lantaran sudah memenuhi syarat dan berbagai kajian dari level kabupaten/kota hingga Dewan GTK. 

    “Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” terangnya. 

  • 10.000 Buruh Gelar Aksi di Bekasi Besok 10 November, Ini Tuntutannya

    10.000 Buruh Gelar Aksi di Bekasi Besok 10 November, Ini Tuntutannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar konsolidasi aksi di Gedung Swantantra, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (10/11/2025) besok.

    Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa dua tuntutan, yakni penghapusan tenaga kerja alih daya atau outsourcing dan tolak upah murah, serta pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.

    “Ada sekitar 10.000 buruh. Kenapa di Bekasi, karena basis KSPI yang terbesar ada di Bekasi,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

    Dia menjelaskan, konsolidasi aksi tersebut akan turut dihadiri oleh perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) yang membawa tuntutan yang sama.

    Menurut Said, aksi kali ini akan terpusat di satu gedung, alih-alih unjuk rasa di jalan raya. Metode serupa diterapkan KSPI di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (30/10/2025) lalu.

    Pada kesempatan yang sama, dia juga menyinggung pembahasan kenaikan upah minimum (UMP) 2026. Pihaknya mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,2 hingga 0,7 dalam menghitung kenaikan UMP tahun depan.

    Sementara itu, dia mengklaim unsur pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan indeks tertentu yang lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,5. Padahal, saat UMP 2025 naik 6,5%, indeks tertentu yang digunakan berkisar 0,9.

    Indeks tertentu adalah komponen yang mengukur kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks tertentu digunakan sebagai salah satu komponen perhitungan kenaikan UMP, di samping pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

    “Jika menggunakan indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, kami akan melawan dalam bentuk aksi besar-besaran. Mogok nasional pun akan menjadi pilihan,” tegas Said.

  • Survei KedaiKOPI: 80,7% Publik Setuju Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Survei KedaiKOPI: 80,7% Publik Setuju Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA –  Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menyebut bahwa mayoritas responden setuju pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    Kesimpulan itu diungkapkan KedaiKOPI ketika merilis hasil survei terbarunya mengenai persepsi publik terhadap wacana pengangkatan Presiden RI ke-2, Soeharto, dan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai Pahlawan Nasional.

    Survei dilaksanakan dengan metode CASI (Computer Assisted Self Interviewing) pada 5-7 November 2025 dengan melibatkan 1.213 responden.

    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menyebut 80,7% publik setuju Presiden ke-2 Soeharto mendapatkan gelar pahlawan, 15,7% tidak mendukung, dan 3,6% tidak tahu.

    Dia menjelaskan alasan publik mendukung Soeharto adalah karena keberhasilannya dalam program swasembada pangan 78% dan Pembangunan Indonesia 77,9%.

    Selain itu, memori akan sekolah dan sembako murah 63,2% serta stabilitas politik yang baik 59,1% juga menjadi pertimbangan penting bagi responden yang mendukung.

    “Yang terbanyak karena berhasil membawa Indonesia swasembada pangan, kemudian berhasil melakukan pembangunan di Indonesia, karena sekolah murah dan sembako murah, karena stabilitas politik yang baik, lainnya macam-macam ada perjuangan kemerdekaan dan militer,” kata Hensa, dalam keterangan, dikutip Minggu (9/11/2025).

    Kemudian, bagi responden yang tidak mendukung, 88% beralasan bahwa Soeharto lekat dengan kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), 82,7% terkait isu pembungkaman kebebasan berpendapat dan pers, dan isu pelanggaran HAM mendapatkan respon 79,6%.

    “Ini adalah poin krusial. Dukungan pada Soeharto didasarkan pada aspek pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, namun penolakan didominasi oleh isu KKN, pelanggaran HAM, dan kebebasan sipil. Ini adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh Dewan Gelar,” jelasnya.

    Menurutnya, alasan ini tidak bisa dihilangkan dari ingatan masyarakat sehingga pemerintah diminta mempertimbangkan kembali pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto.

    Dia menambahkan persepsi publik terhadap rencana Presiden ke-4 Gus Dur diberikan gelar pahlawan mendapat dukungan 78%.

    Alasan utama karena berhasil mengawal toleransi dan demokrasi Indonesia 89,1%, dianggap sebagai presiden sederhana 57,1%, diplomasi Gus Dur 38,2% dan kinerjanya saat menjadi presiden dirayakan.

    Adapun 13,7% responden tidak mendukung, dan 8,3% menjawab tidak tahu, serta 54,8% publik merasa belum merasakan kinerja Gus Dur yang maksimal.

    Lalu, 47,8% beralasan karena belum waktunya masih ada tokoh lain yang seharusnya lebih dahulu menjadi pahlawan nasional, dan hanya mewakili atau representasi kelompok tertentu 39,2%.

    “Yang mendukung Gus Dur ini memang datang dari kelompok milenial dan gen-X yang memang merasakan sepak terjang Gus Dur sebagai Presiden maupun sebagai aktivis ataupun sebagai tokoh agama,” ujar Hendri.

    Hendri menegaskan tujuan survei ini bukan hanya sekedar mengetahui besaran angka persepsi publik terhadap wacana pengangkatan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, namun juga mendapatkan gambaran publik terhadap alasan dibaliknya.

    “Survei ini tidak hanya mengungkapkan berapa persen publik setuju atau tidak setuju, namun juga kami ingin menyampaikan alasan publik dibalik itu semua sehingga bisa juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk pengangkatan kedua tokoh itu sebagai pahlawan nasional,” pungkasnya.

  • Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Via Website Kemensos dan Aplikasi Cek Bansos

    Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Via Website Kemensos dan Aplikasi Cek Bansos

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan program paket ekonomi yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) untuk meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Untuk program BLT Kesra, diberikan pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

    Program ini akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak.

    Bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Untuk penyaluran BLT Kesra, akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin depan.

    Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025

    Kamu bisa mengecek status penerima BLT Kesra untuk bulan November 2025 melalui dua cara bebeda, yaitu melalui website cek bansos Kemensos dan juga aplikasi cek bansos.

    Berikut cara cek status penerima BLT Kesra November 2025:

    Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025 melalui cekbansos.kemensos.go.id

    Buka laman Kemensos melalui link https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Masukkan data lengkap seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal Anda.
    Masukkan nama lengkap sesuai dengan data yang tertera di KTP.
    Masukkan kode captcha yang ditampilkan dengan benar.
    Klik “Cari Data”.
    Jika NIK Anda terdaftar sebagai penerima bansos, tabel akan menunjukkan status penerima, keterangan, dan periode pemberian bantuan.

    Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025 melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store, lalu instal di ponsel.
    Pilih menu “Buat Akun” untuk pengguna baru.
    Isi data diri lengkap, termasuk nama, NIK, alamat, email, dan password.
    Unggah foto KTP dan swafoto.
    Klik “Buat Akun Baru”, lalu lakukan verifikasi email bila diminta.
    Setelah berhasil login, buka menu Profil.
    Informasi jenis bantuan yang diterima akan otomatis ditampilkan.

  • Surya Paloh Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Alasannya

    Surya Paloh Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sepakat atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto, terlepas dari kontroversinya.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut. Meski ada kekurangan, dia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    “Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti, keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” kata Surya Paloh usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu (9/11/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Selama 32 tahun memimpin Indonesia, menurut dia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Namun jika ingin membawa gerakan perubahan, dia mengatakan bahwa faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

    “Saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, bagi NasDem melihat sisi positifnya saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

  • Reformasi Polri, Ini Pesan Prabowo agar ada Evaluasi Berkala

    Reformasi Polri, Ini Pesan Prabowo agar ada Evaluasi Berkala

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk menilai berbagai kelebihan dan kekurangannya.

    Dalam arahannya di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025) malam, Presiden menekankan pentingnya keberanian dan objektivitas dalam melihat persoalan demi kepentingan bangsa dan negara.

    “Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI juga meminta agar komisi melibatkan berbagai pihak dalam proses kajian, termasuk Kapolri yang masih aktif dan para mantan kepala kepolisian.

    Dia menilai masukan dari kedua pihak penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi dan tantangan Polri saat ini. Prabowo tidak membatasi masa kerja komisi tim reformasi Polri, tetapi meminta laporan berkala setiap tiga bulan.

    “Komisi ini bertugas mempelajari dan memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Presiden menambahkan bahwa semangat reformasi Polri tidak hanya berlaku untuk Polri, tetapi juga bagi lembaga-lembaga negara lainnya yang perlu perbaikan tata kelola.

    Dia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bangsa bergantung pada tegaknya rule of law dan kepastian hukum yang melahirkan keadilan.

    “Keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum dan menjamin kepastian hukum yang adil,” kata Prabowo menutup arahannya.

    Prabowo telah membentuk tim reformasi Polri. Berikut komposisi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian:

    Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian: Jimly Asshiddiqie

    Anggota Percepatan Reformasi Kepolisian

    1. Mahfud MD
    2. Yusril Ihza Mahendra
    3. Supratman Andi Agtas
    4. Otto Hasibuan
    5. Tito Karnavian
    6. Idham Aziz
    7. Badrodin Haiti
    8. Ahmad Dofiri
    9. Listyo Sigit Prabowo

    Jimly mengatakan bahwa arahan dari Presiden Prabowo terkait reformasi Polri merupakan pandangan luas terhadap perlunya evaluasi kelembagaan negara secara menyeluruh, bukan hanya Polri.

    Dia menilai, pembentukan Komisi Reformasi Polri merupakan respons Presiden terhadap berbagai peristiwa yang mencerminkan keresahan publik beberapa waktu terakhir.

    “Peristiwa di bulan Agustus lalu, seperti kerusuhan yang sampai membakar kantor polisi dan rumah pejabat negara, itu puncak dari kemarahan publik. Presiden merespons dengan langkah konkret, termasuk mengangkat menteri baru dan membentuk tim reformasi kepolisian,” jelasnya.

    Terkait target waktu, Jimly menyebut Presiden meminta laporan awal dalam waktu tiga bulan, namun tanpa batasan waktu kerja yang kaku.

    “Kalau misalnya 3 bulan selesai, insyaallah selesai. Tapi kalau perlu 6 bulan, ya 6 bulan. Ini soal serius dan harus direspons cepat dan efektif,” katanya.

    Dia juga menegaskan bahwa komisi akan bekerja sinergis dengan tim transformasi internal Polri yang dibentuk Kapolri.

    “Tidak perlu dipertentangkan. Justru ini menunjukkan sikap responsif Kapolri yang siap melakukan perbaikan. Senin nanti kami rapat pertama di Mabes Polri, sekaligus mendengar langsung dari internal,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

  • Survei Indikator Politik: 77,7% Publik Puas dengan Kinerja Setahun Prabowo

    Survei Indikator Politik: 77,7% Publik Puas dengan Kinerja Setahun Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 77,7% masyarakat sangat/cukup puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun menjabat.

    Hasil tersebut diperoleh dari survei dengan jumlah sampel 1.220 orang menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,9%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. 

    Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, 17 tahun atau lebih.

    “Yang mengatakan sangat puas atau cukup puas di setahun pemerintahan Prabowo itu 77,7%. Jadi cukup tinggi ,” kata Founder & Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia, Sabtu (8/11/2025).

    Dalam data yang dipaparkan, 17,3% responden merasa sangat puas, 60,4% cukup puas, 19,8% kurang puas, 1,0% tidak puas sama sekali, dan sekitar 1,5% tidak jawab.

    Dia mengatakan, berdasarkan kategori jenis kelamin, laki-laki cenderung lebih puas dengan nilai 81,4% dan kurang/tidak puas sama sekali sebesar 17,7%.

    Pada perempuan 73% sangat/cukup puas dan 24,0% kurang atau tidak puas sama sekali. Kemudian, dari kategori generasi, Gen Z (1997-2012) 81,8% merasa sangat/cukup puas dan 17,6% kurang atau tidak puas sama sekali. Milenials (1981-1996) 77,1% menyampaikan sangat/cukup puas dan 21,4% merasa kurang/tidak puas.

    Lalu, Gen X (1965-1980) 75,8% merasa sangat/cukup puas, sedangkan 23,0% merasa kurang/tidak puas sama sekali. Adapun, 74% Baby Boomers merasa sangat/cukup puas dan 21,5 kurang/tidak puas sama sekali.

    Dia menuturkan, alasan responden yang memilih puas terhadap kinerja Prabowo karena berhasil mengentaskan kasus korupsi.

    “19,5% dari masyarakat yang puas itu menyebut variabel Pak Prabowo dianggap berhasil memberantas korupsi,” ucapnya.

    Namun, dia menekankan bahwa itu adalah persepsi dari sejumlah masyarakat. Dia memahami adanya perbedaan data sehingga dirinya mempersilakan bagi kelompok aktivis untuk memberikan data lain terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo selama 1 tahun. 

    Adapun, 8,6% responden merasa puas dengan kinerja Prabowo karena berlangsungnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).