Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Ancam Reshuffle Menteri Nakal, PDIP: Demi Kepentingan Strategis Presiden

    Prabowo Ancam Reshuffle Menteri Nakal, PDIP: Demi Kepentingan Strategis Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengancam tidak segan mencopot menterinya jika tidak berkinerja baik.

    Politisi PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menilai presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Pasalnya, para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden.
    Para menteri adalah pembantu Pak Presiden.

    “Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata- mata kepentingan strategis Presiden. Namun demikian, Presiden memiliki beberapa organisasi teknis yang bisa membantu Presiden untuk melihat kinerja menteri,” ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (19/10/2025).

    Dia menjelaskan, presiden memiliki Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing masing. Organisasi teknis tersebut dinilai dapat menyusun Key Perfomance Indikator (KPI) untuk menilai seorang menteri kinerjanya baik atau tidak.

    Dengan demikian ukurannya jelas, ada target-target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline-nya.
    Semisal KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri.

    “Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang dievaluasi sama- sama memiliki pegangan yang jelas. Jadi kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa di evaluasi secara sepihak,” jelasnya.

    Dengan dasar tersebut, Said menilai tidak akan ada menteri merasa kecewa jika nantinya kena reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik. Sebaliknya, Presiden juga bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang kongkrit atas kinerja anak buahnya.

    “Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif. Apa kinerja kamuflatif itu, yakni kinerja yang seolah olah populer dimata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan Pak Presiden dalam Asta Citanya,” ungkapnya.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 10 Kementerian dengan Kinerja Paling Baik

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 10 Kementerian dengan Kinerja Paling Baik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menempati peringkat paling atas pada survei kinerja kementerian selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan laporan yang dirilis IndoStrategi, terdapat 10 kementerian dengan nilai skor teratas dengan metode penilaian 0-5 yaitu adalah Kemendikdasmen (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15),
    Kementerian Dalam Negeri (3,14).

    Selanjutnya, Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).

    Di sisi lain, terdapat 5 kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3.0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya.

    Kementerian tersebut yaitu adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi
    Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).

    Dalam laporan itu disebutkan Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal. Jika diamati, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik.

    Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antarkementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

    Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman menilai pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian. Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya dalam laporan tersebut.

    Sementara itu, Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

    “Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” jelasnya.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Survei Kinerja Pemerintah Dapat Nilai Sedang

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Survei Kinerja Pemerintah Dapat Nilai Sedang

    Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kepuasan masyarakat mencapai level sedang selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Berdasarkan survei yang digelar IndoStrategi, kinerja pemerintahan secara nasional berada pada kategori sedang (3,07) dari metode penilaian 0-5 poin. Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik (3,50). 

    Tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakkan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3.00, 2.93, dan 265 atau kategori penilaian kinerja sedang.

    Publik mengapresiasi keberanian pemerintah melakukan pergantian anggota kabinet dan tindakan tegas pimpinan partai politik yang menonaktifkan beberapa DPR yang dianggap tidak aspiratif dan empatik pada aspirasi rakyat. Di sisi lain, publik masih menunggu realisasi lain dari tuntutan “17+8”.

    Hal yang sama juga berlaku untuk bidang Stabilitas Politik dan Keamanan (3.16), Demokrasi dan Kebebasan (3.14), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (3.12), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (3.09), dan Stabilitas Harga Barang (3.00).

    Program unggulan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), Sekolah Rakyat (3,13), dan Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69) mendapat respons cukup baik.

    Publik menilai bahwa program-program tersebut pada dasarnya baik, karena masih berada pada tahap awal, publik menantikan tindak lanjut pelaksanaan program tersebut, sehingga memiliki kelembagaan yang kuat, dan dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya.

    Program Makan Bergizi Gratis (2,68) sebenarnya mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai sangat membantu terutama untuk mereka yang kurang miskin dan kurang mampu. Program yang tidak asing di negara maju tersebut memiliki gagasan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

    “Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam penyediaan makanan dan kontribusi masyarakat untuk meringankan beban keuangan, sehingga tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBN,” sebut laporan survei tersebut.

    Sekadar informasi, data penelitian diperoleh dari 424 narasumber yang dipilih secara purposif di 34 provinsi. Pemilihan
    dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah maupun swasta, serta pengusaha.

    Termasuk juga mereka yang sedang menempuh studi strata dua (S2) dan strata tiga (S3). Selain wawancara narasumber, riset ini juga menggunakan sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta analisis para pengamat dan akademisi. Waktu pelaksanaan riset adalah dari awal September hingga 13 Oktober 2025.

  • Prabowo Minta Unversitas Siapkan SDM untuk Industri Pertahanan dan Teknologi Nasional

    Prabowo Minta Unversitas Siapkan SDM untuk Industri Pertahanan dan Teknologi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung penguatan sektor industri pertahanan nasional yang kini semakin berbasis teknologi tinggi.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025).

    “Tentu semua sektor dibahas. Dari delapan Astacita, salah satunya adalah meningkatkan industri pertahanan. Kami diminta juga menyiapkan SDM di bidang itu,” kata Brian kepada wartawan.

    Menurutnya, arahan Presiden Prabowo menitikberatkan pada sinkronisasi antara sistem pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri strategis nasional, termasuk sektor pertahanan yang semakin sarat dengan penggunaan teknologi canggih.

    “Apalagi sekarang sektor pertahanan sangat kental dengan teknologi. Jadi penguasaan-penguasaan teknologi dan kesiapan SDM di bidang itu diharapkan bisa match dengan industri yang akan tumbuh di Indonesia,” ujar Brian.

    Brian mengungkapkan, Presiden Prabowo mengingatkan kembali bahwa perguruan tinggi di Indonesia harus menjadi motor penggerak industri baru di berbagai bidang, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga hilirisasi mineral.

    “Bapak Presiden kembali mengingatkan, karena kita ingin perguruan tinggi Indonesia mampu memunculkan industri-industri baru, mulai dari ketahanan pangan, energi, maupun hilirisasi mineral,” ujarnya.

    Untuk mendukung visi tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kini tengah melakukan pemetaan kebutuhan SDM nasional secara detail, termasuk melalui penyesuaian alokasi beasiswa LPDP dan program pengembangan riset agar sesuai dengan arah pembangunan industri.

    “Kami diminta menghitung secara cermat SDM yang dibutuhkan, termasuk beasiswa LPDP dan lainnya. Itu harus disesuaikan dengan rencana pengembangan industri di Indonesia agar tidak terjadi mismatch antara lulusan dengan kebutuhan dunia kerja,” jelasnya.

    Brian menambahkan, penguatan kapasitas SDM di tingkat pendidikan tinggi juga akan terhubung dengan sejumlah program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Koperasi Merah Putih.

    “Jadi seluruh sektor pertumbuhan yang akan berjalan, harapannya disiapkan SDM yang relevan. Itu yang kembali ditekankan oleh Bapak Presiden,” kata Brian.

    Menurutnya, berbagai program tersebut akan menciptakan permintaan baru terhadap tenaga ahli di bidang pangan, energi, kelautan, hingga manufaktur pertahanan, sehingga perencanaan kebutuhan SDM perlu dilakukan lintas kementerian.

    Lebih jauh, Brian menjelaskan bahwa kementeriannya tengah merumuskan formulasi kebutuhan SDM nasional berbasis sektor industrialisasi, dengan fokus utama pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

    “Ini yang sedang kami formulasikan, karena sektor-sektor seperti industrialisasi, ketahanan pangan, dan energi itu utamanya berbasis STEM,” tandas Brian.

  • Bahlil Beberkan Alasan Prabowo Rutin Gelar Rapat di Kertanegara Tiap Pekan

    Bahlil Beberkan Alasan Prabowo Rutin Gelar Rapat di Kertanegara Tiap Pekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki gaya kerja yang intens dan disiplin tinggi, termasuk dengan tradisi rapat terbatas (ratas) setiap akhir pekan di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

    Usai menghadiri Ratas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Minggu (19/10/2025), Bahlil mengatakan bahwa para menteri harus selalu siap kapan pun dibutuhkan Presiden, bahkan di luar jam kerja resmi.

    “Bapak Presiden Prabowo memiliki tradisi bekerja tanpa mengenal tanggal merah, tanggal tiap hari apakah tanggal kerja,” ujar Bahlil kepada wartawan.

    Menurut penelusuran Bisnis, dalam dua bulan terakhir, Presiden Prabowo diketahui rutin memimpin rapat terbatas setiap hari Minggu di kediamannya. Pertemuan-pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah menteri utama untuk membahas isu strategis nasional dan percepatan program prioritas. 

    Misalnya, pada Minggu (28/9/2025), Presiden Ke-8 RI itu memimpin rapat di Kertanegara untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target.

    Seminggu kemudian, pada 5 Oktober 2025, Prabowo kembali memanggil jajaran menterinya guna mengevaluasi program kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional.

    Kemudian, 12 Oktober 2025, Presiden bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan dengan fokus pada stimulus ekonomi dan kebijakan fiskal sektoral.

    Rapat pada 19 Oktober 2025 melanjutkan tradisi tersebut, dengan agenda utama menyangkut sektor Science (Sains), Technology (Teknologi), Engineering (Teknik), dan Mathematics (Matematika) atau STEM.

    Bahlil menegaskan bahwa ritme kerja cepat Presiden Prabowo mendorong seluruh jajaran kabinet untuk menyiapkan laporan secara proaktif dan terukur.

    Menurutnya, gaya kerja tersebut mencerminkan komitmen Presiden terhadap efisiensi birokrasi dan kedisiplinan eksekusi program.

    “Sebagai pembantu presiden harus siap setiap saat, harus siap untuk menyiapkan materi baik diminta maupun diminta. ketika diminta seperti hari ini ya kita harus melaporkan semuanya,” tandas Bahlil.

  • Mendiktisaintek Respons Kasus Perundungan Mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah

    Mendiktisaintek Respons Kasus Perundungan Mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana (Unud), Bali, yang diduga menjadi korban perundungan (bullying) di lingkungan kampus.

    Usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025), Brian menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika.

    “Kami tentu sangat kaget dan sangat prihatin dengan musibah yang menimpa saudara Timothy Anugrah Saputra. Kami sudah menghubungi Bapak Rektor Universitas Udayana untuk meminta penjelasan. Kami menaruh duka cita yang mendalam dan simpati terhadap keluarga korban,” ujar Brian kepada wartawan.

    Brian mengungkapkan, pihaknya telah meminta Universitas Udayana untuk segera melakukan langkah cepat dan transparan dalam menelusuri penyebab kejadian tersebut.

    “Kami meminta pihak kampus terus berkomunikasi dengan keluarga korban dan memberikan pendampingan penuh. Kami juga sudah mendapat laporan bahwa pihak rektor telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi, memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, dan memberikan dukungan bagi keluarga maupun pihak lain yang terhubung dengan kasus ini,” ujarnya.

    Dia menekankan, lingkungan pendidikan tinggi tidak boleh menjadi tempat kekerasan atau perundungan dalam bentuk apa pun, baik secara fisik maupun psikologis.

    Brian menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki payung hukum yang jelas dalam pencegahan kekerasan di perguruan tinggi, yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

    “Kami sudah punya regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Ini menjadi acuan bagi seluruh perguruan tinggi agar memiliki mekanisme deteksi dini dan penanganan cepat,” jelasnya.

    Kementerian, menurut Brian, akan memantau langsung proses investigasi di Unud, termasuk memastikan agar suasana kampus tetap kondusif dan kegiatan akademik berjalan tanpa tekanan atau ketakutan.

    Brian mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi mulai dari kementerian, pimpinan universitas, organisasi mahasiswa, hingga dosen pembimbing untuk menjadikan kasus ini sebagai refleksi nasional dalam membangun budaya kampus yang sehat dan empatik.

    “Ini jadi refleksi bagi kita semua kementerian, pimpinan perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, dan seluruh civitas akademika mari kita cermati kondisi mahasiswa dengan lebih hati-hati,” tuturnya.

    Menurutnya, banyak kasus serupa yang tidak terungkap karena korban memilih diam atau tertutup, sehingga penting bagi pihak kampus dan teman sebaya untuk lebih peka terhadap tanda-tanda tekanan psikologis di lingkungan mereka.

    “Sering kali beberapa kasus itu kondisinya tertutup. Padahal itu yang justru harus kita cermati,” ucapnya.

    Pada akhir pernyataannya, Brian kembali menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga besar Timothy Anugrah Saputra dan seluruh civitas Universitas Udayana, seraya berharap kejadian serupa tidak pernah terulang di kampus mana pun di Indonesia.

    “Kami berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik. Kepada seluruh kampus, mari kita bangun atmosfer yang positif. Saya mengimbau teman-teman mahasiswa untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang saling peduli dan aman,” pungkas Brian.

  • Prabowo Minta Mendiktisaintek Siapkan Profesional Muda Sesuai Kebutuhan Industri Baru

    Prabowo Minta Mendiktisaintek Siapkan Profesional Muda Sesuai Kebutuhan Industri Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinkronisasi antara pengembangan sumber daya manusia (SDM) atau talenta muda di perguruan tinggi dengan arah pertumbuhan industri nasional.

    Hal itu disampaikan Brian usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (19/10/2025).

    “Bapak Presiden kembali mengingatkan bahwa kita ingin perguruan tinggi di Indonesia mampu memunculkan industri-industri baru, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga hilirisasi mineral,” kata Brian kepada wartawan.

    Menurut Brian, Presiden Prabowo meminta jajarannya untuk menghitung secara cermat kebutuhan SDM nasional agar selaras dengan rencana pengembangan sektor-sektor prioritas pemerintah.

    “Kami diingatkan untuk menghitung secara cermat SDM yang dibutuhkan, termasuk beasiswa LPDP dan program lainnya. Semua itu harus disesuaikan dengan rencana pengembangan industri yang akan muncul di Indonesia,” ujarnya.

    Langkah ini bertujuan mencegah terjadinya mismatch atau ketidakcocokan antara lulusan pendidikan tinggi dan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

    “Sehingga apa yang dilakukan di perguruan tinggi maupun program beasiswa sesuai jumlahnya, supaya jangan ada mismatch antara SDM yang kami siapkan dengan pertumbuhan industri yang ada,” tambahnya.

    Brian menjelaskan bahwa penguatan link and match antara dunia pendidikan dan industri juga dikaitkan dengan berbagai program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Koperasi Merah Putih.

    “Jadi seluruh sektor-sektor pertumbuhan yang akan berjalan, harapannya disiapkan SDM yang relevan. Ini kembali ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kami,” tuturnya.

    Program-program tersebut dianggap sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah, yang membutuhkan tenaga kerja terampil di bidang pangan, energi, dan teknologi industri.

    Ketika ditanya soal perhitungan kebutuhan tenaga kerja, Brian mengatakan timnya tengah merumuskan formula nasional yang memetakan kebutuhan SDM berbasis sektor industri.

    “Ini yang sedang kami formulasikan. Karena sektor-sektor industrialisasi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi itu utamanya berbasis STEM (sains, teknologi, engineering, dan matematika),” jelasnya.

    Presiden Prabowo, kata Brian, juga disebut meminta agar pembaruan kurikulum pendidikan tinggi segera dilakukan untuk mengantisipasi perubahan cepat di bidang teknologi, terutama dengan munculnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan otomatisasi industri.

    “Bapak Presiden mengingatkan agar perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan AI dan lainnya, diperhitungkan dalam meng-update kurikulum. Intinya, SDM kita harus siap mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tegas Brian.

  • Bahlil Tanggapi Penilaian Kinerja Satu Tahun Menteri Prabowo: Biar Kewenangan Presiden

    Bahlil Tanggapi Penilaian Kinerja Satu Tahun Menteri Prabowo: Biar Kewenangan Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, menjelang genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentu spekulasi akan bermunculan terkait evaluasi kinerja para menteri Kabinet Merah Putih.

    Usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden dan jajaran kabinet di Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025), Bahlil mengatakan para menteri fokus bekerja sesuai arahan dan target yang telah ditetapkan.

    “Yang berhak menilai kinerja menteri adalah Pak Presiden. Biar kita serahkan kewenangan prerogatif ini kepada Presiden,” ujar Bahlil kepada wartawan.

    Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang dijalankan kementerian saat ini berorientasi pada hasil konkret dan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di sektor energi, hilirisasi sumber daya alam, dan ketahanan energi nasional.

    Bahlil menegaskan bahwa dirinya dan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih bekerja berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) dan perintah langsung Presiden Prabowo, dengan mengacu pada mandat undang-undang yang berlaku.

    “Kami para menteri hanya bisa bekerja menjalankan apa yang jadi target KPI dan perintah Presiden serta undang-undang. Barang tentu semua dilakukan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” tegas Bahlil. 

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya  menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin sidang kabinet paripurna besok, Senin (20/10/2025) untuk mengevaluasi capaian satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Sudah banyak sekali yang dicapai selama 1 tahun pemerintahan ini. Besok, Bapak Presiden akan menjelaskan secara langsung dalam sidang kabinet paripurna, mengenai apa yang telah kita capai dan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Teddy usai meninjau Sekolah Rakyat 33 di Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).

  • Bahlil Mengaku Sering Kena Tegur Prabowo: Setiap Bertemu Pasti Ditegur

    Bahlil Mengaku Sering Kena Tegur Prabowo: Setiap Bertemu Pasti Ditegur

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi santai kabar mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan menegur tiga kali menteri yang kinerjanya dianggap kurang baik sebelum melakukan reshuffle kabinet.

    Usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025), Bahlil mengatakan bahwa persoalan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

    “Saya belum tahu, itu yang tahu hanya Presiden. Sesama bus kota jangan saling mendahului,” ujar Bahlil sambil tersenyum kepada awak media

    Ketika ditanya apakah dirinya pernah ditegur oleh Presiden Prabowo, Bahlil memberikan jawaban bernada humor yang menggambarkan gaya komunikasinya yang khas.

    “Saya setiap dipanggil pasti ditegur, tegur sapa, ditegur sayang, ditegur perintah. Kan tegur semuanya,” katanya disambut tawa jurnalis.

    Dia menambahkan, Presiden Prabowo dikenal sebagai sosok yang terbuka dan komunikatif terhadap para pembantunya di kabinet.

    “Bapak Presiden orangnya sangat terbuka. Mungkin kalau kamu [wartawan] ikut rapat setiap hari, pasti juga ditegur,” ujarnya berseloroh.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menindak tegas korupsi dan menyatakan tidak keberatan bila dikritik selama dukungan rakyat tetap ada.

    Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka, Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda Sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).

    Prabowo bercerita tentang dinamika kerja pemerintahan, termasuk soal permintaan anggaran dari bawahannya. Dia mengatakan kerap memberi alokasi anggaran lebih untuk mempercepat program, tetapi tidak ragu melakukan sanksi bila ada pejabat yang berulang kali melanggar.

    “Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, ‘Pak, saya butuh 5 triliun.’ Saya kasih 10,” ujar Prabowo, disambut tawa hadirin.

    Namun, Kepala negara menegaskan ada batas toleransi terhadap perilaku buruk. Jika ada pejabat yang berulang kali melanggar atau ‘nakal’, langkah peringatan hingga perombakan kabinet akan ditempuh demi kepentingan negara dan rakyat.

    “Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan, masih nakal; dua kali, masih nggak mau dengar; tiga kali, apa boleh buat, reshuffle, harus diganti demi negara, bangsa, dan rakyat,” kata Prabowo.

  • 1 Tahun Prabowo-Gibran, Seskab Teddy Klaim Banyak Capaian Konkret

    1 Tahun Prabowo-Gibran, Seskab Teddy Klaim Banyak Capaian Konkret

    Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengklaim bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menorehkan capaian penting selama 1 tahun pemerintahannya.

    Dia mengatakan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan, pemerintah telah banyak melakukan langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Sudah dicapai banyak sekali. Besok akan ada Sidang Kabinet Paripurna, di mana Bapak Presiden akan menjelaskan secara langsung apa saja yang telah kita capai dan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan, banyak program pemerintah yang telah menyentuh masyarakat luas, dan langkah-langkah ke depan akan difokuskan pada perbaikan dan percepatan kesejahteraan.

    “Ini harus mengarah jauh lebih baik lagi. Ke depan, kita semua berharap sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden, yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” tegasnya.

    Salah satu capaian utama yang disorot adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama tiga bulan kepada 35,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan total nilai Rp30 triliun.

    Dana ini, menurut Teddy, merupakan hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun. “Itu dapatnya dari mana? Dari efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan di awal tahun lalu. Apa yang belum perlu, yang belum tercapai, kita alihkan ke sini. Dan ini hasilnya,” jelasnya.

    BLT tersebut dijadwalkan mulai disalurkan dalam waktu dekat, dan diperkirakan akan berdampak pada sekitar 140 juta jiwa. “Dalam minggu depan ini, bantuan tersebut sudah bisa dirasakan oleh 35 juta keluarga. Artinya, mencakup sekitar 140 juta orang,” pungkas Teddy.

    Untuk menandai setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah akan menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/10/2025).

    Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan evaluasi serta arah kebijakan strategis untuk tahun kedua pemerintahannya.