Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tahun 2018, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan terkait Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB).

    Menurut keterangan yang dikutip dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJ SEF), Kementerian Keuangan, PARB adalah sebuah pendekatan komprehensif pemerintah untuk mengelola risiko finansial bencana melalui kombinasi instrumen pembiayaan Pooling Fund Bencana (PFB) baik dana publik APBN/APBD, hibah internasional serta dana-dana bersumber lainnya, yang akan digunakan di periode pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

    Dengan adanya strategi PARB, maka diharapkan ke depannya pemerintah memiliki mekanisme pendanaan bencana yang memadai, tepat waktu dan berkelanjutan demi menciptakan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

    Beberapa pilar utama dari strategi PARB di antaranya: 1) Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai mekanisme dana bersama dari berbagai sumber untuk menyediakan pendanaan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara memadai; 2) Transfer Risiko untuk mengalihkan beban finansial besar ke pihak ketiga melalui asuransi (aset pemerintah/BMN) dan reasuransi ketika terjadi bencana melalui kepastian tersedianya dana secara lebih cepat dan pasti; 3) Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan di APBN yang harapannya mudah dicairkan dalam waktu singkat untuk kejadian tanggap darurat.

    Peran BPDLH

    Melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47 tahun 2021, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kemudian diberikan mandat untuk mengelola dana tersebut.

    Hal ini dirasakan selaras dengan tugas dan fungsi BPDLH sendiri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH).  

    Perpres Nomor 77 Tahun 2018 menjadi dasar regulasi bagi BPDLH untuk dapat memobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan non publik khususnya dana internasional baik yang bersumber dari MDBs, lembaga multilateral, hubungan bilateral antar negara, philantropi, foundation termasuk sumber pendanaan domestik.

    Hal ini wajib ditempuh mengingat keterbatasan sumber pendanaan APBN, sementara permasalahan lingkungan hidup sangat beragam dan bervariasi dengan total kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya target komitmen pemerintah untuk mencapai janji Nationally Determined Contributions (NDC) 2030 yang mencapai 281 billion USD, tentu menjadi sangat mustahil jika hanya mengandalkan dana APBN semata.

    Sebagai institusi pengelola dana internasional, BPDLH menerapkan prinsip beyond project atas setiap pengelolaan dana program yang dijalankan melalui penciptaan ekosistem pendanaan yang tematik.

    Untuk PFB sendiri, masuk di dalam kategori ekosistem pendanaan tematik disaster dengan menyasar institusi pemerintah baik di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Di tahap awal, yang baru saja diluncurkan adalah skema asuransi barang milik negara (ABMN), untuk kemudian segera menyusul mekanisme asuransi parametrik yang juga akan dengan mendorong peran serta Pemerintah Daerah untuk ikut berkontribusi kepesertaan pembelian premi asuransi bencana. Kepesertaan Pemda tentu akan disesuaikan kapasitas fiskal masing-masing serta tingkat risiko bencana yang dimiliki.

    Selain menyasar institusi pemerintah, BPDLH di dalam ekosistem pendanaan disaster juga memberikan layanan kepada masyarakat khususnya petani di daerah rawan bencana melalui program Community Resilience Revolving Fund (CRRF) dengan menggandeng UNDP sebagai mitra kerja utama dan koperasi terpilih sebagai lembaga penyalur.

    Model bisnisnya adalah pendanaan campuran melalui dana bergulir BPDLH kepada para petani di pinggir hutan yang sudah menjadi anggota koperasi di daerah masing-masing. Untuk menjamin supaya koperasi mau melayani anggota yang berdomisili di daerah rawan bencana, UNDP memberikan dukungan dana garansi yang dapat dicairkan oleh koperasi ketika bencana betul-betul terjadi dan menimpa petani anggota koperasi tersebut.

    Khusus terkait PARB sendiri sesuai dengan peta jalan yang disusun, bukan menjadi pesaing atau menghilangkan skema dana cadangan bencana yang dialokasikan melalui APBN.

    Strategi PFB dan transfer risiko diharapkan dapat menjadi penguat atau complimentary skema dana cadangan bencana yang disediakan melalui mekanisme APBN, tanpa harus meniadakan satu dengan lainnya. Kejadian bencana Sumatera yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menegaskan urgensi percepatan skema PARB ini.

    Seluruh pihak tentu sangat berharap agar PARB ini dapat segera terealisasi. Secara teknis, BPDLH bersama beberapa pemangku kepentingan terkait juga bekerja sangat keras agar segera merampungkan seluruh perangkat regulasi dan governance di 2025 ini, sehingga tahun 2026 akan menjadi tonggak bersejarah dimulainya secara penuh implementasi PARB melalui PFB dan Transfer Risiko dengan tetap mendukung strategi DSP. Semoga !!!!

  • Menhut Akui Belum Periksa Perusahaan Terkait Gelondongan Kayu di Sumatra

    Menhut Akui Belum Periksa Perusahaan Terkait Gelondongan Kayu di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengakui belum memeriksa perusahaan terkait gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatra.

    Raja Juli mengatakan pihaknya masih melakukan proses identifikasi terkait dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam temuan gelondongan kayu tersebut.

    “Ya sekali lagi, belum pada tahap pemeriksaan tapi identifikasi subjek-subjek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan,” ujar Raja Juli di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025) malam.

    Dia menambahkan, sejauh ini kementerian masih belum mengetahui asal usul dari gelondongan kayu itu. Menurutnya, temuan kayu itu bisa jadi berasal dari pembalakan liar, pembukaan sawit maupun tambang.

    Juli juga mengungkap kemungkinan kayu tersebut berasal dari modus kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu ilegal agar seolah-olah legal dengan menumpang pada skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). 

    “Jadi ada beberapa modus tadi dibicarakan di dalam tapi nanti lebih baik ketika sudah ada fakta-fakta yang lebih konkret ya, fakta-fakta lebih faktual ya. Nanti akan kita sampaikan kepada publik sesegera mungkin,” imbuhnya.

    Di samping itu, Raja Juli menekankan bahwa pihaknya telah menggandeng Polri untuk mengusut perkara dugaan pelanggaran di area hutan ini. Dia menegaskan tidak akan segan melakukan penindakan apabila memang ada pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

    “Nanti kerja sama dengan Polri kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut dan tentu apabila ada unsur pidananya, akan kita tegakkan bersama-sama,” pungkasnya.

  • Liga Muslim Dunia Siap Muluskan Ambisi Danantara Bangun Kampung Haji

    Liga Muslim Dunia Siap Muluskan Ambisi Danantara Bangun Kampung Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan sejumlah kelanjutan kerja sama antara Indonesia dan Liga Muslim Dunia seusai mendampingi Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Menjawab pertanyaan mengenai rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, Dahnil mengungkapkan bahwa Liga Muslim Dunia akan ikut membantu Indonesia melalui jalur komunikasi tingkat tinggi. Adapun, Kampung Haji merupakan salah satu proyek yang menjadi sasaran investasi Danantara. 

    “Liga Muslim Dunia akan ikut bicara dengan Pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Prince Crown, MBS, untuk sama-sama mempermudah rencana Indonesia untuk membangun Kampung Haji di Arab Saudi,” ujarnya.

    Dahnil juga menyampaikan bahwa Liga Muslim Dunia memiliki rencana tambahan untuk memperkuat hubungan budaya dan keagamaan dengan Indonesia.

    “Nah, kemudian berikutnya tadi juga disampaikan Liga Muslim Dunia berencana membangun Museum Nabi di Indonesia, di Jakarta dan itu didedikasikan untuk masyarakat muslim di Indonesia,” katanya.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa ikut menjawab pertanyaan mengenai pembahasan Kampung Haji. 

    “Urusan haji memiliki kementeriannya sendiri, memiliki penanggung jawabnya, dan dilaksanakan melalui jalur resmi pemerintah,” tandas Al-Issa.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/12/2025), Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut nilai investasi yang akan digelontorkan oleh Danantara terhadap Proyek Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, yang berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

    Misbakhun memaparkan bahwa nilai investasi Danantara terhadap proyek yang diharapkan meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji asal Tanah Air tersebut sebesar hampir mencapai nominal Rp100 triliun.

    “Investasinya [Kampung Haji di Makkah] hampir Rp100 triliun. Hampir Rp100 triliun, dan itu untuk apa? Itu untuk rakyat Indonesia,” ungkap Misbakhun di Surabaya.

    Politikus Golkar tersebut memaparkan, proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No.15/2025 adalah satu dari sekian investasi pada sektor strategis yang dilakukan oleh superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, dan saat ini tidak sedang menjadi lirikan sektor privat atau swasta.

  • Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Bisnis.com, MALANG — Banyaknya batang kayu yang terbawa arus banjir menunjukkan indikasi kuat dugaan adanya penebangan hutan yang perlu segera dievaluasi.

    “Banyak kayu-kayu yang terhanyut banjir. Itu indikasinya ada penebangan hutan di situ,” ujar Guru Besar Bidang Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto di Malang, Kamis (4/12/2025).

    Dia menjelaskan, deforestasi masih menjadi persoalan krusial, terutama karena Indonesia berada “di bawah rata-rata dunia” dalam standar pengelolaan hutan berkelanjutan.

    Menurutnya, beberapa program pemerintah di masa lalu, seperti ekspansi lahan transmigrasi, perkebunan karet, dan sawit, tidak sedikit yang mengorbankan tutupan hutan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

    Prof. Sukir mengingat masa ketika ia menjadi transmigran di Sumatera, melihat langsung pohon-pohon besar ditebang untuk pembukaan lahan. Ia menyebut kondisi serupa terjadi di berbagai hutan di Sumatera dan Kalimantan.

    “Banyak kasus pemanfaatan hutan tidak sesuai desain lingkungan, sehingga banjir kerap muncul,” katanya.

    Selain faktor deforestasi, cuaca ekstrem juga disebut menjadi pemicu utama terjadinya banjir.

    Dia menjelaskan, periode September hingga Februari merupakan fase cuaca ekstrem tahunan di Indonesia. Saat ini kondisi cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi tiap tahun.

    Meski demikian, dia menilai, mitigasi bencana dapat dilakukan dengan lebih baik apabila sistem informasi cuaca di Indonesia bekerja secara optimal.

    Dia membandingkan kemampuan peringatan dini Indonesia dengan Jepang yang dinilai jauh lebih presisi dan terstruktur.

    “Di Jepang, ramalan cuaca tersedia per jam dan per wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya ada di TV publik, transportasi umum, hingga situs pemerintah,” jelasnya. Menurutnya, sistem ini memungkinkan masyarakat mengantisipasi hujan, angin kencang, atau bencana lainnya lebih cepat dan akurat.

    Dia mengatakan, BMKG perlu meningkatkan fungsi informasi dan sosialisasi, termasuk memperkuat kolaborasi dengan BRIN, badan geologi, serta perguruan tinggi. Menurutnya, koordinasi antarlembaga masih lemah sehingga data dan peralatan pemantauan bencana belum terintegrasi dengan baik.

    Dia mengungkap pula, temuan anomali sinyal MAGDAS (Magnetic Data Acquisition System) di Stasiun Cangar yang dikelola UB. Anomali tersebut muncul berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    “Ada sinyal besar di Cangar, sementara stasiun lain di Malaysia atau Australia tidak merekamnya,” ujarnya.

    Meskipun demikian, dia menegaskan, akademisi tidak memiliki wewenang memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Kewenangan tersebut berada pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

    “Kami hanya melakukan analisis. Peringatan resmi adalah kewenangan PVMBG,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa setiap gunung api memiliki karakteristik berbeda, sehingga penelitian khusus diperlukan untuk menentukan pola aktivitas dan ambang batas masing-masing gunung. “Gunung api punya napas berbeda-beda. Tidak bisa digeneralisasi,” katanya.

    Prof. Sukir berharap pemerintah memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan akurasi informasi cuaca, serta menstandardisasi peralatan pemantauan bencana di seluruh lembaga.

    Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa depan. 

  • Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

    Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan menambah jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kehadiran personel TNI dan Polri sudah menjadi bagian dari skema rutin setiap tahun.

    Hal ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam, petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” ujarnya.

    Ketika dimintai penjelasan mengenai perkiraan persentase penambahan personel, Dahnil menyampaikan bahwa detailnya masih dalam pembahasan internal. 

    “Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” tandas Dahnil.

    Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan jadwal rencana perjalanan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 masehi yang akan dijalani jemaah haji Tanah Air.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

    “Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

    Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.

  • Pemerintah Beri Keringanan Pelunasan Biaya Haji untuk Aceh, Sumut, Sumbar

    Pemerintah Beri Keringanan Pelunasan Biaya Haji untuk Aceh, Sumut, Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan relaksasi bagi calon jemaah haji serta proses administrasi haji di tiga provinsi terdampak bencana yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pemerintah menerapkan relaksasi dalam berbagai proses penyelenggaraan haji.

    Kebijakan ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kita akan relaksasi di tiga daerah ini,” ujar Dahnil.

    Dia menjelaskan bahwa batas waktu pelunasan biaya haji yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada 24 Desember akan diperpanjang khusus bagi jemaah dari tiga provinsi terdampak banjir Sumatra. 

    “Kan seharusnya tuntas di pelunasan pembayaran haji itu di bulan Desember ini, tanggal 24. Tapi karena ada musibah di tiga daerah ini, kita relaksasi, kita bisa extend, kita bisa perpanjang,” katanya.

    Relaksasi ini diberlakukan untuk memastikan jemaah haji dari wilayah yang sedang dalam masa pemulihan bencana tidak terbebani dengan tenggat administratif, sekaligus menjaga kelancaran persiapan haji nasional tahun mendatang.

    Ketika ditanya mengenai syarat atau ketentuan khusus untuk mendapatkan relaksasi tersebut, Dahnil menegaskan bahwa mekanismenya tetap sama dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

    “Syarat seperti biasa, ya. Maksudnya normal seperti yang saat ini berlaku. Tapi waktunya kita perpanjang, begitu saja,” tandas Dahnil.

  • IPW Sarankan Wassidik di Bawah Naungan Kapolri-Kapolres

    IPW Sarankan Wassidik di Bawah Naungan Kapolri-Kapolres

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan agar Pengawasan Penyidikan (Wassidik) langsung berada di bawah naungan Kapolri, Kapolda, dan Kapolres.

    Perlu diketahui, Wassidik di Bareskrim berada di bawah naungan Kepala Biro Pengawas Penyidikan, sedangkan di tingkat Polda berada di bawah struktural Ditreskrimum.

    Sugeng menjelaskan, penyelidikan hingga penghentian perkara telah dibahas di ruang lingkup reserse di mana Wassidik berada di ruang lingkup yang sama. Menurutnya, ketika pelapor atau terlapor melaporkan ke Wassidik atas suatu gelar perkara, maka secara umum hasilnya akan sama.

    “Jadi harus di bawah Kapolri, di bawah Kapolda atau di bawah Kapolres. Jadi ditingkatkan Wassidiknya,” kata Sugeng saat rapat bersama Komisi III, Kamis (4/12/2025).

    Selain itu, Sugeng menemukan masih adanya kegiatan transaksional antara pelapor terkait pengumuman perkembangan hasil gelar perkara khusus.

    Dia menyampaikan, pelapor kerap terhambat pada tahap ini untuk mendapatkan hasil yang transparan, apalagi proses berlangsung lama tanpa adanya kepastian yang jelas.

    Bahkan di sejumlah kasus, pelapor mendapati kasusnya dihentikan secara mendadak. Alhasil, di beberapa perkara, pelapor harus ‘melobi’ petugas Wassidik untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

    Upaya ditingkatkannya Wassidik di bawah naungan Kapolri-Kapolda agar reformasi kepolisian berjalan maksimal. Dia mengemukakan, struktural Polri harus menjadi fokus utama untuk diperbaiki.

    Dia menyebutkan bahwa permasalahan internal kepolisian adalah menormalisasi kesalahan baik dari tingkat bawah hingga atas. 

    “Soal mentalitas, penyalahgunaan kewenangan dengan segala aspeknya. Maka obatnya salah satunya ya, ini bukan satu-satunya. Itu reformasi pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas. Termasuk di dalamnya adalah reformasi struktural,” ujarnya.

    Dia menegaskan, permasalahan di tubuh Polri karena sanksi-sanksi yang diberikan kurang tegas. Bahkan, katanya, di beberapa permasalahan, justru anggota Polri masih menjabat hingga naik pangkat.

  • Diplomasi Istimewa Ala Prabowo Libatkan Kucing, Anjing, hingga Panda

    Diplomasi Istimewa Ala Prabowo Libatkan Kucing, Anjing, hingga Panda

    Bisnis.com, JAKARTA — Diplomasi biasanya dibayangkan berlangsung melalui ruang rapat tertutup, naskah perjanjian tebal, atau rangkaian pidato resmi di podium kenegaraan. Namun di era Presiden Prabowo Subianto, pendekatan itu memperlihatkan warna baru lebih hangat, lebih personal, tetapi tetap penuh kalkulasi strategis.

    Saat melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh negara diplomasi dari kucing peliharaan, hadiah untuk anjing kepala pemerintahan negara sahabat, hingga bayi panda hasil kolaborasi konservasi menjadi pintu masuk diplomasi Indonesia yang tak biasa.

    Mulai dari kucing kesayangan Prabowo, Bobby Kertanegara, telah lama menjadi bagian dari keseharian sang presiden. Keberadaan Bobby kerap muncul dalam beberapa percakapan informal Prabowo dengan tamu negara. Kehangatan ini dinilai sebagian analis sebagai bentuk diplomasi personal upaya memperlihatkan sisi manusiawi seorang kepala negara saat membangun keakraban dengan mitra luar negeri.

    Meski tampak sederhana, pendekatan seperti ini memperkuat impresi bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya berjalan di atas protokol, tetapi juga relasi antarmanusia.

    Misalnya, pemilik Gates Foundation Bill Gates memberikan hadiah berupa boneka paus kepada kucing milik Presiden Prabowo Subianto, Bobby Kertanegara saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Lalu, Kedutaan Besar China di Indonesia pernah menghadiahkan rumah kucing berukuran besar tingkat tiga yang dilengkapi dengan tangga panjat, terowongan, tempat bersantai, dan tiang garuk.

    Belum lagi, Ratu Maxima dari Belanda menghadiahkan Bobby boneka dengan jersey oranye khas Belanda, yang diterima dengan baik dalam suasana diplomatik yang hangat.

    Terakhir, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pernah mengalungkan syal kecil untuk Bobby. Ini menunjukkan bahwa aksesori pakaian yang lucu dan nyaman juga bisa menjadi pilihan hadiah.

    Hadiah untuk Toto: Menjalin Persahabatan lewat Anjing Peliharaan

    Momen serupa terjadi ketika Prabowo berkunjung ke Australia. Alih-alih hanya membawa dokumen pertemuan, dia memberikan hadiah khusus untuk Toto yaitu anjing peliharaan Anthony Albanese. Hadiah berupa kaus dan tali harness itu langsung jadi sorotan publik Australia dan Indonesia.

    Gestur ini disambut hangat oleh Albanese dan dipandang sebagai simbol persahabatan. Para pengamat menilai pendekatan tersebut memperhalus berbagai isu bilateral yang sedang dibahas, sambil menciptakan ruang percakapan yang lebih cair antara dua pemimpin.

    “Iya benar, [Presiden memberikan cinderamata untuk Toto, peliharaan kesayangan dari PM Albanese saat kunjungan di Australia],” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Kamis (13/11/2025).

    Dalam unggahannya, Teddy menggambarkan bahwa diplomasi tidak selalu harus dilakukan melalui jalur formal seperti perundingan, negosiasi, atau forum bisnis dan internasional.

    Diplomasi juga bisa hadir melalui berbagai bentuk lain, mulai dari kerja sama di bidang pendidikan, pertahanan, kebudayaan, hingga dalam wujud simbolis yang sarat makna persahabatan.

    Kemudian diplomasi lewat hewan peliharaan bukan sekadar romantika; dia menjadi gestur goodwill yang mampu membangun rasa saling percaya sebelum masuk ke diskusi lebih serius.

    Panda dari China: Simbol Kepercayaan dan Kerja Sama Jangka Panjang

    Jika hadiah untuk Toto adalah diplomasi hangat, maka panda adalah diplomasi strategis. Dalam pertemuan dengan Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025) Prabowo menunjukkan foto bayi panda yang baru lahir di Indonesia, hasil program peminjaman panda dari China.

    Panda telah lama menjadi simbol hubungan kepercayaan China dengan negara mitranya. Fakta bahwa pasangan panda sudah tinggal di Indonesia selama hampir satu dekade dan kini berhasil berkembang biak, dipandang sebagai keberhasilan kerja sama konservasi antara kedua negara.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo menggunakan kisah kelahiran bayi panda sebagai jembatan percakapan untuk membangun kedekatan sebelum membahas isu geopolitik dan ekonomi. Diplomasi panda ini memperlihatkan bagaimana hubungan Indonesia–China tidak lagi semata soal perdagangan dan investasi, tetapi juga kolaborasi ekologi dan soft power.

    Prabowo lalu menceritakan permintaan Taman Safari agar dirinya memberi nama bagi bayi panda tersebut.

    “Habis itu, Taman Safari minta saya kasih nama. Saya kasih nama Satrio Wiratama. Artinya pejuang, mulia, yang berani, dan berbudi luhur. Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio,” tutur Prabowo.

    Dalam pertemuan itu, tampak Kepala Negara memperlihatkan foto bayi panda Rio kepada Ketua Wang usai pertemuan tête-á-tête.

    “Kami dapat laporan, kemarin. Jadi panda ini diberi 10 tahun yang lalu. Baru kemarin melahirkan satu bayi. Sepuluh tahun, lahir waktu saya Presiden,” kata Prabowo sambil menunjukkan foto hewan endemik China itu.

    Bayi panda Rio merupakan keturunan induk Hu Chun dan pejantan Cai Tao, pasangan panda raksasa yang dihadiahkan oleh Presiden China Xi Jinping kepada Indonesia pada 2017 melalui kerja sama konservasi internasional.

    Hingga saat ini, hanya sekitar 20 negara di dunia yang menerima panda melalui mekanisme antarkepala negara, menempatkan Indonesia pada posisi terhormat dalam kolaborasi konservasi global.

    Kelahiran bayi panda ini merupakan hasil proses reproduksi alami yang dimulai sejak Agustus 2025. Tim medis melakukan pengawasan ketat melalui pemeriksaan hormon, analisis urin, dan observasi intensif.

    “Terima kasih banyak. Panda kami bisa melahirkan anak di Indonesia. Karena, tidak mudah sekali,” kata Wang.

    Di bagian akhir percakapan, Wang menyampaikan sebuah pepatah China kepada Prabowo, yakni “Ji ren tian xiang,” atau orang yang akan selalu bertemu dengan hal-hal baik.”

    Kucing, anjing, dan panda mungkin terdengar seperti materi dongeng anak-anak. Namun dalam konteks diplomasi Indonesia, ketiganya menjadi simbol hubungan luar negeri yang dibangun tidak hanya lewat kekuatan atau kepentingan ekonomi, tetapi juga lewat kedekatan emosional dan komunikasi yang lebih manusiawi.

    Dari Istana Merdeka hingga Canberra; dari pusat konservasi panda hingga ruang pertemuan bilateral. Diplomasi hewan ini memperlihatkan bahwa strategi Prabowo terlihat luwes, personal, dan menghargai sisi kemanusiaan.

  • Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Bisnis.com, SURABAYA – Bencana ekologis, yakni banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di pulau Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengundang sorotan dari pakar kebencanaan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hijrah Saputra.

    Hijrah menuturkan bencana yang terjadi di pulau Sumatra tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem yang tengah melanda Asia Tenggara dan berhubungan dengan perubahan pola hujan. Hal tersebut dibuktikan dengan banjir yang juga terjadi di Malaysia hingga Thailand.

    “Pemicu utamanya yaitu curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar dan bibit siklon di Selat Malaka yang juga memicu banjir besar di beberapa negara bagian Malaysia,” ujar Hijrah, Kamis (4/12/2025).

    Namun, ia menyebut bahwa terdapat faktor lain yang turut andil memperparah bencana di Sumatra, hingga merenggut ratusan korban jiwa, berbagai fasilitas umum rusak parah, hingga menyebabkan ribuan orang harus kehilangan tempat tinggal. Faktor tersebut ialah kondisi lingkungan yang telah rusak.

    “Faktor penyebab banjir di Sumatra adalah kondisi lingkungan, seperti lereng gundul, permukiman di sekitar sungai, drainase terbatas, dan infrastruktur vital yang belum adaptif,” bebernya.

    Menurutnya, aktivitas penebangan kayu di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah faktor yang memperparah bencana tersebut. Dalam ekosistem, pohon berperan vital sebagai penyimpanan cadangan air tanah dan berfungsi menahan struktur tanah agar tidak terjadi longsor.

    “Video dan foto yang beredar menunjukkan banyak kayu terdampar di sungai dan pesisir. Itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan bukti adanya aktivitas penebangan yang tidak terkendali. Penebangan hutan membuat daya serap berkurang, memperbesar limpasan air, dan meningkatkan risiko longsor,” tegasnya.

    Dalam upaya penanganan bencana, Hijrah mengapresiasi langkah cepat pemerintah, seperti evakuasi menggunakan helikopter dan kapal perang, distribusi logistik, pemulihan listrik, hingga operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut menunjukkan respon darurat yang berjalan cukup baik. Namun, menurutnya pemerintah masih perlu meningkatkan antisipasi untuk meminimalisasi kejadian serupa terjadi kembali.

    “Antisipasi jangka panjang masih lemah, sistem peringatan dini belum menjangkau desa terpencil, tata ruang belum disiplin, dan rehabilitasi lingkungan masih sporadis. Antisipasi jangka pendek mungkin sudah cepat walaupun ada beberapa titik yang sulit dijangkau secara geografis agak sedikit terlambat,” ucapnya.

    Hijrah mengungkapkan terdapat tiga tahapan langkah konkret yang dapat dijalankan. Pertama, langkah jangka pendek, yakni fokuskan SAR dalam 72 jam pertama usai terjadinya bencana, suplai logistik, dan layanan kesehatan. 

    Langkah kedua, yakni jangka menengah adalah melakukan audit kerusakan, perbaikan infrastruktur, dan relokasi warga dari zona merah. Terakhir, jangka panjang, dengan rehabilitasi DAS, reboisasi lereng, normalisasi sungai, hingga integrasi mitigasi bencana ke RPJMD. 

    “Ini bukan sekadar takdir, tapi konsekuensi dari cara kita mengelola alam dan kesiapan sistem kita. Kalau kita ingin mengurangi korban di masa depan, maka ketahanan harus dibangun dari disiplin tata ruang, ekologi DAS, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara regional,” pungkasnya.

  • Prabowo Beri Nama Bayi Panda yang Lahir di Taman Safari Satrio ‘Rio’ Wiratama

    Prabowo Beri Nama Bayi Panda yang Lahir di Taman Safari Satrio ‘Rio’ Wiratama

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar bahagia hadir dari dunia konservasi Indonesia saat menyambut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Rakyat China (RRC) Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Prabowo menjelaskan bahwa lahir seekor bayi panda lahir pada Rabu (27/11/2025) pukul 17.31 WIB yang menjadi simbol optimisme dan keberhasilan upaya pelestarian satwa langka.

    Pada usia lima hari, berat tubuhnya tercatat 228 gram. Berdasarkan pemeriksaan awal tim medis, bayi panda ini diduga berjenis kelamin jantan, meskipun penentuan final masih akan dilakukan beberapa minggu ke depan.

    Prabowo lalu menceritakan permintaan Taman Safari agar dirinya memberi nama bagi bayi panda tersebut.

    “Habis itu, Taman Safari minta saya kasih nama. Saya kasih nama Satrio Wiratama. Artinya pejuang, mulia, yang berani, dan berbudi luhur. Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio,” tutur Prabowo.

    Dalam pertemuan itu, tampak Kepala Negara memperlihatkan foto bayi panda Rio kepada Ketua Wang usai pertemuan tête-á-tête

    “Kami dapat laporan, kemarin. Jadi panda ini diberi 10 tahun yang lalu. Baru kemarin melahirkan satu bayi,” kata Prabowo sambil menunjukkan foto hewan endemik China itu.

    Bayi panda Rio merupakan keturunan induk Hu Chun dan pejantan Cai Tao, pasangan panda raksasa yang dihadiahkan oleh Presiden China Xi Jinping kepada Indonesia pada 2017 melalui kerja sama konservasi internasional.

    Hingga saat ini, hanya sekitar 20 negara di dunia yang menerima panda melalui mekanisme antarkepala negara, menempatkan Indonesia pada posisi terhormat dalam kolaborasi konservasi global.

    Kelahiran bayi panda ini merupakan hasil proses reproduksi alami yang dimulai sejak Agustus 2025. Tim medis melakukan pengawasan ketat melalui pemeriksaan hormon, analisis urin, dan observasi intensif.