Category: Bisnis.com Nasional

  • Megawati Kecam Intervensi Militer AS ke Venezuela: Ini Neokolonialisme

    Megawati Kecam Intervensi Militer AS ke Venezuela: Ini Neokolonialisme

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengecam tindakan intervensi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela.

    Megawati menilai intervensi militer serta penculikan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores merupakan bentuk neokolonialisme.

    “Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern,” ujar Megawati dalam rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Megawati menambahkan, tindakan Amerika itu telah mengingkari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip dasar hubungan antarbangsa.

    Oleh sebab itu, kata Megawati, Indonesia harus menentang paham yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain. Terlebih, imperialisme secara historis selalu ditentang oleh ayahnya selaku Presiden ke-1 RI Soekarno.

    “Sejak Konferensi Asia Afrika digagas Bung Karno, Indonesia konsisten menentang imperialisme dalam segala bentuknya,” tuturnya.

    Lebih jauh, Megawati menyerukan agar setiap penyelesaian konflik internasional harus bisa diselesaikan dengan dialog, diplomasi hingga hukum internasional.

    “Demokrasi sejati tidak lahir dari moncong senjata, keadilan tidak tumbuh dari agresi sepihak, dan peradaban tidak dibangun di atas penghinaan terhadap martabat bangsa,” pungkasnya.

  • Megawati Perintahkan Kader PDIP Bantu Pulihkan Bencana di Sumatra

    Megawati Perintahkan Kader PDIP Bantu Pulihkan Bencana di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar seluruh kader partai bisa bergotong royong menolong korban bencana alam di Sumatra.

    Hal itu disampaikan Megawati saat membuka pidatonya dalam rangka HUT ke-53 dan Rakernas I 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). 

    Mengawali pidatonya, Presiden ke-5 RI itu berbelasungkawa terhadap bencana banjir dan longsor di tiga wilayah mulai dari Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    “Doa dan solidaritas kita panjatkan bagi para korban, serta kekuatan dan ketabahan bagi seluruh keluarga yang terdampak,” kata Megawati.

    Selanjutnya, Megawati mengatakan bahwa pemulihan bencana tersebut tak bisa dilakukan secara singkat. Bahkan, dia menilai pemulihan bencana itu bisa lebih dari satu tahun.

    Oleh sebab itu, Megawati meminta seluruh kader PDIP agar terlibat dalam masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra.

    “Membangun kembali satu tahun tidak bisa. Apakah bisa diam saja. Mereka itu saudara-saudara kita. Jangan ragu menolong sesama. Buktikan kalian orang PDIP. Mau? Buktikan,” tutur Megawati.

    Jika diperlukan, kata Megawati, kadernya bisa melihat secara langsung ke wilayah terdampak untuk memberikan bantuan kemanusiaan di daerah bencana. 

    “Pergi ke sana lihat keadaan di sana kalau merasa sebangsa dan setanah air untuk bergotong royong,” pungkasnya. 

  • PDIP Luncurkan Maskot Baru “Barata” di Rakernas ke-1 2026

    PDIP Luncurkan Maskot Baru “Barata” di Rakernas ke-1 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI-Perjuangan (PDIP) telah meluncurkan maskot terbaru partai berbentuk banteng dengan nama Barata.

    Maskot baru itu diperkenalkan saat rapat kerja nasional sekaligus puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (10/1/2026).

    Adapun, Barata sempat diperkenalkan ke publik tanpa nama. Kemudian, PDIP membuka sayembara nasional untuk pemberian nama terhadap maskot teranyar ini. Singkatnya, Barata terpilih menjadi nama maskot PDIP.

    Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, Prananda Prabowo, menyatakan Barata bukan sekadar identitas visual, melainkan sebuah komitmen ideologis yang telah melalui proses kurasi panjang.

    “Banteng Barata melambangkan kekuatan rakyat yang berakar pada persatuan, bergerak dengan kesadaran, dan bertindak demi keadilan serta kedaulatan bangsa,” kata Prananda.

    Adapun, Barata terlihat dengan mengenakan jaket hoodie berwarna merah dan diberi logo PDIP. Berita juga nampak celana hitam dan sepatu putih bergaris merah.

    Sekadar informasi, rakernas hari ini telah dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Megawati nampak ditemani anaknya, Prananda Prabowo.

    Kemudian, nama beken dari partai berlogo banteng itu terlihat dalam acara ini seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Hasto Kristiyanto hingga Andika Perkasa.

    Selain itu, terlihat juga Pengamat Politik sekaligus akademisi Rocky Gerung dan influencer DJ Donny dalam rakernas kali ini.

  • Ganjar Pastikan PDIP Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD

    Ganjar Pastikan PDIP Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan sikap terkait dengan usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Partai dengan lambang banteng ini dengan tegas menolak usulan tersebut.

    Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menyatakan PDIP lebih condong memilih kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan DPRD.

    “Sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung,” kata Ganjar di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Dia menjelaskan, pemilihan kepala daerah di Tanah Air memiliki historis panjang. Misalnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah ada sejak era orde baru.

    Setelah itu, mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat setelah era reformasi. Tepatnya, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Nah pada saat itu ujian-ujian, judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, sejumlah partai politik memilih mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Salah satu partai itu adalah Gerindra.

    Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, melalui mekanisme DPRD karen lebih efisien.

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono mengatakan salah satu alasan pemilihan itu karena pemilihan melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan, mulai dari proses dan waktu penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, hingga kebutuhan anggaran dan ongkos politik secara keseluruhan.

    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (29/12/2025).

  • PDIP Gelar Rakernas di Ancol 10-12 Januari, Ini Sederet Isu yang Dibahas

    PDIP Gelar Rakernas di Ancol 10-12 Januari, Ini Sederet Isu yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) selama tiga hari mulai dari hari ini 10 Januari hingga 12 Januari 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara.

    Agenda utama rakernas ini akan membahas langkah strategis partai sebagai penyeimbang pemerintahan serta penguatan konsolidasi organisasi menyongsong agenda politik ke depan. Di samping itu, agenda ini juga tertutup.

    Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah isu yang disorot dalam rakernas ini yaitu berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi di Tanah Air.

    “Kalau hari ini banyak orang mengeluhkan, kita dengarkan suara masyarakat, mereka mengeluhkan kok saya tidak merasa bebas lagi berbicara, media tidak bisa lagi bebas berbicara, rasanya itu perlu kita perjuangkan,” ujar Ganjar di sela Rakernas, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Dia menambahkan, rakernas ini bakal membahas geopolitik RI saat menyikapi isu internasional yang sedang ramai diperbincangkan hingga isu lingkungan seperti bencana yang terjadi di Sumatra.

    Kemudian, isu politis terkini seperti pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga bakal dibahas dalam rakernas kali ini.

    “Lalu tentu saja isu yang menarik di kawan-kawan media kemarin soal apakah pilkadanya dipilih di di DPRD maksud saya atau kemudian dipilih langsung oleh masyarakat dan ini nanti akan ada pembicaraan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, rakernas hari ini telah dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Megawati nampak ditemani anaknya, Prananda Prabowo.

    Selain itu, nama beken dari partai berlogo banteng itu juga dihadiri oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Hasto Kristiyanto, Andika Perkasa, dan lain sebagainya.

    Adapun, terlihat juga Pengamat Politik sekaligus akademisi Rocky Gerung dan influencer DJ Donny dalam rakernas kali ini.

  • Megawati Hadiri Rakernas 2026 & HUT ke-53 PDIP di Ancol Hari Ini

    Megawati Hadiri Rakernas 2026 & HUT ke-53 PDIP di Ancol Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus HUT ke-53 PDIP di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

    Megawati terlihat hadir pukul 14.07 WIB. Kedatangannya disambut para kader dan jajaran petinggi PDI Perjuangan yang sudah menunggu di depan lobi gedung.

    Mega yang terlihat memakai pakaian berwarna merah bercorak hitam ini menyempatkan diri menyalami beberapa petinggi PDI Perjuangan.

    Setelah itu, Megawati dan jajaran petinggi PDI Perjuangan langsung masuk ke dalam gedung untuk mengikuti jalannya rakernas. Dia tidak sempat memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu di lobi utama gedung.

    Hingga saat ini, proses rangkaian kegiatan rakernas masih berlangsung secara tertutup.

    Sebelumnya, beberapa tokoh partai dan non partai mulai dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hingga Rocky Gerung datang ke Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Beberapa tokoh datang sekitar pukul 13.00 WIB bersama dengan rombongan kader.

    Ganjar terlihat datang lebih dahulu dan sempat dimintai keterangan oleh awak media yang sudah menunggu di depan gedung.

    Setelah itu, Rocky Gerung terlihat hadir. Namun tidak seperti Ganjar, Rocky tidak sempat memberikan keterangan kepada awak media.

    Beberapa menit kemudian, beberapa tokoh pun hadir dari mulai dari Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Hasto Kristianto dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

    Mereka masuk ke gedung sambil melambaikan tangan menyapa sapaan awak media.

  • CPNS 2026: Syarat dan Dokumen yang Perlu Disiapkan Sebelum Mendaftar

    CPNS 2026: Syarat dan Dokumen yang Perlu Disiapkan Sebelum Mendaftar

    Bisnis.com, JAKARTA – Seleksi CPNS dan PPPK 2026 menjadi salah satu agenda nasional yang paling dinantikan masyarakat. Setiap tahun, pembukaan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) selalu menarik perhatian jutaan pelamar dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi.

    Pemerintah menegaskan bahwa rekrutmen CPNS & PPPK 2026 akan tetap mengedepankan prinsip transparan, objektif, dan berbasis sistem merit, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Pemerintah memastikan bahwa seleksi CPNS dan PPPK 2026 tetap direncanakan, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pusat dan daerah.

    Rekrutmen ini bertujuan untuk:

    Mengisi jabatan kosong akibat pensiun ASN
    Memenuhi kebutuhan tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan pendidik
    Mendukung percepatan transformasi digital dan pelayanan publik
    Kebijakan pembukaan CPNS dan PPPK 2026 akan disesuaikan dengan kebutuhan riil instansi dan kemampuan anggaran negara.

    Perkiraan Formasi CPNS & PPPK 2026

    Formasi CPNS 2026 diprioritaskan untuk:

    Jabatan teknis strategis
    Tenaga digital dan teknologi informasi
    Analis kebijakan dan perencana
    Auditor dan pengawas internal
    Formasi CPNS umumnya diperuntukkan bagi lulusan baru (fresh graduate) maupun pelamar umum sesuai kebutuhan instansi.

    Sementara itu, formasi PPPK 2026 difokuskan pada:

    PPPK Guru
    PPPK Tenaga Kesehatan
    PPPK Tenaga Teknis
    PPPK tetap menjadi solusi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ASN profesional dengan sistem perjanjian kerja.

    Syarat Umum Pendaftaran CPNS & PPPK 2026

    Meski menunggu pengumuman resmi, syarat CPNS dan PPPK 2026 diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

    Syarat Umum CPNS

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Usia minimal 18 tahun dan maksimal sesuai ketentuan jabatan
    Tidak pernah dipidana penjara
    Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai ASN
    Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai formasi
    Sehat jasmani dan rohani

    Syarat Umum PPPK

    WNI
    Usia minimal sesuai ketentuan jabatan
    Memiliki pengalaman kerja sesuai kebutuhan formasi
    Tidak terlibat pelanggaran hukum
    Memenuhi persyaratan administrasi instansi

    Syarat Dokumen CPNS

    Pas foto dengan latar merah (format jpeg/jpg, maksimal 200 Kb).
    Swafoto (format jpeg/jpg, maksimal 200 Kb).
    KTP atau Surat Keterangan Kependudukan (format jpeg/jpg, maksimal 200 Kb).
    Ijazah dan STR/Serdik (format pdf, maksimal 800 Kb).
    Transkrip nilai (format pdf, maksimal 500 Kb).
    Surat Penugasan (untuk THK-2 atau formasi tertentu, format pdf maksimal 500 Kb).
    Seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui situs resmi SSCASN di sscasn.bkn.go.id.

    Jadwal Seleksi CPNS & PPPK 2026 (Perkiraan)

    Hingga saat ini, jadwal resmi belum diumumkan. Namun, jika mengacu pada pola tahun sebelumnya, tahapan seleksi CPNS & PPPK 2026 diperkirakan meliputi:

    Pengumuman Formasi
    Pendaftaran Online melalui SSCASN
    Seleksi Administrasi
    Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) – CPNS
    Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) – CPNS
    Seleksi Kompetensi – PPPK
    Pengumuman Kelulusan
    Pemberkasan dan Penetapan NIP
    Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online dan terpusat melalui portal resmi pemerintah.

    Sistem Seleksi CPNS & PPPK 2026

    Seleksi CPNS

    CPNS 2026 akan menggunakan:

    Tes SKD berbasis CAT (Computer Assisted Test)
    Materi meliputi TWK, TIU, dan TKP
    SKB sesuai jabatan yang dilamar

    Seleksi PPPK

    PPPK menggunakan:

    Tes kompetensi teknis
    Tes manajerial dan sosial kultural
    Wawancara berbasis komputer
    Sistem CAT memastikan seleksi berjalan objektif, transparan, dan bebas KKN.

    Perbedaan CPNS dan PPPK 2026

    Aspek
    CPNS
    PPPK
    Status
    Pegawai Negeri Sipil
    Pegawai Perjanjian Kerja
    Masa Kerja
    Tetap
    Kontrak
    Hak Pensiun
    Ada
    Tidak ada
    Gaji & Tunjangan
    Lengkap
    Setara sesuai jabatan
    Meski berbeda status, CPNS dan PPPK sama-sama ASN dan memiliki peran penting dalam pemerintahan.

    Tips Lolos Seleksi CPNS & PPPK 2026

    Agar peluang lolos semakin besar, pelamar disarankan:

    Memantau informasi resmi dari BKN dan instansi
    Menyiapkan dokumen sejak dini
    Rutin latihan soal CAT
    Memahami kisi-kisi seleksi
    Menjaga kesehatan fisik dan mental
    Persiapan matang menjadi kunci utama sukses seleksi ASN.

  • Cara Cek Penerima Bansos PKH Januari 2026 via Online

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Januari 2026 via Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan guna meningkatkan kesejahteraan serta kualitas sumber daya manusia.

    Berdasarkan kebijakan perlindungan sosial pemerintah dan pola penyaluran bantuan sosial tahun-tahun sebelumnya, Bantuan PKH dipastikan tetap berlanjut pada tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional penanggulangan kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan.

    Meski demikian, besaran bantuan dan mekanisme teknis akan disesuaikan dengan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2026.

    PKH bertujuan untuk:

    Mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial
    Meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan
    Mendorong perubahan perilaku positif pada keluarga penerima

    Jadwal Pencairan Bantuan PKH 2026

    Mengacu pada pola penyaluran PKH sebelumnya, pencairan Bantuan PKH 2026 diperkirakan dilakukan dalam 4 tahap, yaitu:

    Tahap 1: Januari – Maret 2026
    Tahap 2: April – Juni 2026
    Tahap 3: Juli – September 2026
    Tahap 4: Oktober – Desember 2026

    Jadwal resmi pencairan akan diumumkan oleh Kementerian Sosial RI melalui saluran resmi pemerintah.

    Besaran Bantuan PKH 2026

    Besaran Bantuan PKH diberikan berdasarkan komponen dalam keluarga penerima. Berikut perkiraan besaran bantuan PKH yang mengacu pada skema sebelumnya:

    1. Komponen Kesehatan
    Ibu hamil/nifas: Rp3.000.000 per tahun
    Anak usia dini (0–6 tahun): Rp3.000.000 per tahun
    2. Komponen Pendidikan
    Anak SD/sederajat: Rp900.000 per tahun
    Anak SMP/sederajat: Rp1.500.000 per tahun
    Anak SMA/sederajat: Rp2.000.000 per tahun
    3. Komponen Kesejahteraan Sosial
    Lanjut usia (≥70 tahun): Rp2.400.000 per tahun
    Penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun
    Catatan: Besaran final PKH 2026 akan ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.

    Syarat Penerima Bantuan PKH 2026

    Agar dapat menerima Bantuan PKH 2026, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat berikut:

    Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data pengganti yang ditetapkan pemerintah
    Memiliki NIK dan Kartu Keluarga (KK) yang valid
    Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin
    Memiliki komponen PKH (ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau disabilitas)

    Cara Cek Penerima Bantuan PKH 2026 Online

    Masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerima PKH secara online melalui langkah berikut:

    Akses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id
    Pilih wilayah sesuai KTP
    Masukkan nama lengkap sesuai KTP
    Masukkan kode captcha
    Klik Cari Data
    Jika terdaftar, nama penerima akan muncul beserta jenis bantuan yang diterima.

    Penyaluran Bantuan PKH 2026

    Bantuan PKH disalurkan melalui:

    Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN
    Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau rekening penerima
    Untuk wilayah tertentu, penyaluran dapat dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

    Penyebab Bantuan PKH Tidak Cair
    Beberapa faktor yang menyebabkan bantuan PKH tidak cair antara lain:

    Bantuan PKH 2026 dipastikan tetap menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka perlindungan sosial. Pencairan diperkirakan dilakukan dalam empat tahap, dengan besaran bantuan menyesuaikan komponen dalam keluarga penerima.

    Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial RI serta memastikan data kependudukan dan DTKS tetap valid agar bantuan dapat diterima tepat waktu.

  • Sejarah Hari Ini, 10 Januari Jalan Menuju Orde Baru dan Lahirnya Tritura

    Sejarah Hari Ini, 10 Januari Jalan Menuju Orde Baru dan Lahirnya Tritura

    Bisnis.com, JAKARTA —  Tanggal 10 Januari memiliki arti penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada hari inilah gelombang tuntutan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) mulai menguat dan menjadi simbol tekanan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno di penghujung masa Orde Lama.

    Masa Orde Lama itu ditandai dengan berbagai penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan setelah diberlakukannya Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejumlah lembaga negara dibentuk di luar ketentuan UUD 1945, sementara stabilitas politik terus melemah, seperti yang dilansir dari jurnal Tumbangnya Masa Orde Lama dan Datangnya Masa Orde Baru karya Mochamad Fikri, Jumat (9/1/2026).

    Situasi semakin rumit dengan menguatnya peran Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan, yang memicu kecemasan di berbagai kalangan, termasuk Angkatan Darat dan kelompok mahasiswa. Ketegangan ini memuncak setelah peristiwa G30S 1965, yang kemudian mempercepat krisis legitimasi pemerintahan Soekarno.

    Isi Tritura dan Aksi Mahasiswa

    Dalam kondisi tersebut, berbagai kesatuan aksi seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia (KAPI), serta organisasi profesi dan pemuda lainnya membentuk Front Pancasila. Melalui front inilah Tritura disampaikan secara terbuka kepada pemerintah.

    Tritura memuat tiga tuntutan utama, yaitu:

    1. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya

    2. Perombakan Kabinet Dwikora

    3. Penurunan harga kebutuhan pokok

    Aksi besar penyampaian Tritura dilakukan dengan mendatangi Gedung DPR-GR pada 12 Januari 1966, yang kemudian memperkuat posisi 10 Januari sebagai momentum awal rangkaian tuntutan rakyat.

    Eskalasi Konflik dan Supersemar

    Presiden Soekarno merespons tekanan tersebut dengan melakukan reshuffle Kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966. Namun langkah ini justru memicu kekecewaan lebih luas karena dinilai masih melibatkan unsur-unsur yang dianggap dekat dengan PKI.

    Situasi memanas pada 24 Februari 1966 saat pelantikan kabinet baru. Dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan pengamanan, mahasiswa Arief Rachman Hakim gugur tertembak. Peristiwa ini semakin melemahkan wibawa pemerintah dan memperbesar gelombang perlawanan mahasiswa yang kemudian dikenal sebagai Angkatan 66.

    Peran mahasiswa dalam peristiwa 1966 terdokumentasi dalam buku Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998 yang diterbitkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 2011. Buku tersebut memuat kesaksian tokoh-tokoh Angkatan 66 mengenai dinamika gerakan mahasiswa dan perannya dalam perubahan politik nasional.

    Tekanan politik yang terus meningkat akhirnya berujung pada dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966. Melalui surat tersebut, Presiden Soekarno memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban.

    Dalam jurnal karya Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, dijelaskan bahwa Supersemar menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Presiden Soekarno semakin tergerus, sementara Soeharto mulai mengambil peran dominan dalam pemerintahan.

    Langkah-langkah seperti pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur komunis, penataan lembaga negara, serta pembentukan Kabinet Ampera menandai lahirnya Orde Baru. Proses ini berpuncak pada Sidang Istimewa MPRS 1967 yang mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. (Angela Keraf)

  • Fakta-fakta Polemik Mens Rea Pandji

    Fakta-fakta Polemik Mens Rea Pandji

    Bisnis.com, JAKARTA – Komika Pandji Pragiwaksono kembali dilaporkan karena materi stand up komedi Mens Rea. Anehnya, muncul organisasi yang mengklaim berasal dari Muhammadiyah, tetapi ketika PP Muhammadiyah membantah kalau pihaknya ikut melaporkan.

    Setelah lima bulan lalu menggelar pertunjukan stand-up comedy Mens Rea yang ditonton 10.000 orang di Jakarta, Pandji Pragiwaksono kini dilaporkan ke polisi. 

    Laporan terhadap Pandji dilayangkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban setelah pertunjukan Mens Rea yang membahas soal politik tayang di Netflix dan viral di media sosial. 

    Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan mengatakan pelapor yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah (AMM) tidak mewakilkan Persyarikatan Muhammadiyah.

    “Tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi, maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah,” ujar Bachtiar dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

    Menurutnya, mengatasnamakan Muhammadiyah oleh kelompok atau individu tertentu dalam konteks tindakan hukum maupun pernyataan publik tidak serta-merta mencerminkan pandangan dan sikap Persyarikatan Muhammadiyah. Laporan ini karena video Mens Rea Pandji.

    Terlebih, kata Bachtiar, pihaknya selalu menjunjung tinggi prinsip keadaban publik, hukum yang berkeadilan, serta penyelesaian persoalan secara arif dan bijaksana.

    “Setiap langkah dan sikap resmi Muhammadiyah hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang memiliki kewenangan sesuai Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah,” imbuhnya.

    Dia juga menuturkan bahwa Muhammadiyah tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Namun demikian, langkah hukum yang diambil AMM merupakan tanggung jawab pribadi.

    NU dan Muhammadiyah Mengaku Jadi Korban

    Komika Pandji Pragiwaksono telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban.

    Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 Januari 2026.

    Pelapor sekaligus Presidium Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman menyampaikan pihaknya melaporkan Pandji karena diduga telah memfitnah NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.

    “Seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin,” ujar Rizki kepada wartawan, dikutip Kamis (8/1/2026).

    Dia menambahkan tudingan terhadap NU dan Muhammadiyah yang dibawakan pada materi stand up comedy ini berpotensi memecah belah bangsa hingga membuat kegaduhan.

    Pandji Dalam Kondisi Baik

    Setelah lima bulan lalu menggelar pertunjukan stand-up comedy Mens Rea di Jakarta, Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Pandji mengabarkan di media sosial bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja.

    “Hai apa kabar Indonesia. Gue cuma mau bilang terima kasih, untuk dukungannya, doanya, banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik saja, lagi di New York habis ngisi siaran, dan sekarang mau balik ke rumah, lapar, mau balik ke anak-anak dan istri, makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, lu juga baik-baik saja. I love you guys dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk kalian,” ungkapnya melalui Instagram Story, Jumat (9/1/2026).

    Sebagai informasi, Mens Rea yang artinya “Niat Jahat” merupakan tour stand up comedy bertema politik yang diselenggarakan di 11 kota, termasuk Jakarta. 

    Di Jakarta, Mens Rea diadakan di Indonesia Arena dengan kapasitas sekitar 10.000 penonton, pada 30 Agustus 2025 lalu. 

    Sampai dengan Jumat (9/12/2026), pertunjukan bertajuk “Mens Rea” masih menjadi pertunjukan di nomor 1 kategori TV Shows di Netflix Indonesia. Namun, Netflix tidak menunjukkan angka jumlah penontonnya secara gamblang. 

    Melalui pertunjukan “Mens Rea”, Pandji menyajikan materi-materi “pinggir jurang”, mengangkat sudut pandang budaya hukum Indonesia dan absurditas kehidupan sehari-hari dalam stand-up bergaya satir. 

    Mens Rea Pandji Dilaporkan, Pakar Hukum Menilai Berlebihan

    Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai pelaporan komika Pandji Pragiwaksono terkait video Mens Rea ke Polda Metro Jaya dinilai berlebihan.

    Fickar menyampaikan pelaporan materi yang dibawakan Pandji dalam acara stand up comedy bertajuk Mens Rea itu merupakan karya seni. Oleh sebab itu, jika memang ingin dipersoalkan maka dilakukan melalui sisi etika seni, bukan terkait hukum pidana. 

    “Laporan itu lebay, itu karya seni, kalau mau dipersoalkan etika seninya, agar bisa menjadi alasan pelarangan pada Pandji untuk tampil di Stand up comedy,” ujar Fickar saat dihubungi, Jumat (9/1/2026).

    Namun, Fickar juga tidak menafikan bahwa hal itu merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar persoalan terkait Pandji ini bisa diselesaikan dengan metode dialog antar kedua belah pihak.

    Lebih jauh, menurut Fickar, apabila laporan ini diteruskan maka dikhawatirkan dapat mengganggu dunia hiburan, khusus di Tanah Air.

    “Ya itu akan membunuh dunia kreasi seni akan terjadi pemasungan dunia seni,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, komika Pandji Pragiwaksono telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban.