Xcloud.id

Category: Bisnis.com Metropolitan

  • Polisi Sita 723 Barang Bukti, Ada Dokumen UGM yang Nyatakan Ijazah Jokowi Asli

    Polisi Sita 723 Barang Bukti, Ada Dokumen UGM yang Nyatakan Ijazah Jokowi Asli

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi telah menyita 723 barang bukti dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menyeret pakar telematika Roy Suryo Dkk.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan barang bukti yang disita terkait perkara ini salah satunya dokumen yang menunjukkan ijazah asli Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi.

    “Penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gajah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Ir Haji Joko Widodo adalah asli dan sah,” ujar Asep di Polda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).

    Kemudian, Asep juga tidak memungkiri bahwa penyidikan perkara ini memakan waktu cukup lama. Pasalnya, penyidik harus mendalami ratusan barang bukti itu secara komprehensif.

    Selain itu, total ada 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari ahli digital forensik, ahli bahasa hingga ahli hukum ITE. 

    “Untuk itu, karena pemeriksaan dari hasil digital forensik, dari labfor, laboratorium forensik dan juga digital forensik itu baru selesai dalam waktu minggu-minggu kemarin,” pungkasnya.

    Sekadar informasi total ada delapan tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri dua klaster dengan rincian klaster pertama, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana (ES), Anggota TPUA Kurnia Tri Royani (KTR), dan Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik, Damai Hari Lubis (DHL).

    Selanjutnya, Mantan aktivis ’98, Rustam Effendi (RE) dan Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadillah (MRF) juga masuk jadi tersangka klaster pertama.

    Sementara klaster kedua, yakni Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo (RS); Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar (RSH); dan Dokter Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa (TT).

  • Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Diduga Korban Perundungan

    Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Diduga Korban Perundungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Terduga pelaku yang mengakibatkan ledakan di SMAN 72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara merupakan korban perundungan alias bullying.

    Hal tersebut disampaikan oleh salah satu siswa SMAN 72 Jakarta Utara berinisial Z saat ditemui di lokasi, Jumat (7/11/2025).

    Menurut Z, terduga pelaku ini kerap menyendiri dan memiliki motif untuk membalaskan dendam terhadap pelaku yang merundungnya.

    “Awalnya tuh si korban itu korban [terduga pelaku] dibully gitu di sekolah. Dia selalu sendiri kemana-mana. Terus dia pake jas putih, ya gitu lah. Terus katanya dia punya lah kayak pen balas dendam,” ujar Z.

    Z menambahkan ledakan berasal dari bom rakitan yang telah dibuat terduga pelaku. Bom itu kemudian ditanam di sejumlah titik seperti Masjid dan tempat duduk siswa di belakang sekolah.

    “Nah, katanya dia tuh ngerakit bomnya sendiri,” pungkasnya.

    Kemudian, pernyataan terduga pelaku ini merupakan korban perundungan juga diungkap oleh siswa lain berinisial S. Senada dengan siswa Z, terduga pelaku ini diduga ingin membalaskan dendamnya.

    “Saya dapat info katanya pelakunya terindikasi siswa. Mungkin karena dia tuh korban bully jadi ingin balas dendam,” tutur S.

    Dalam hal ini, Bisnis telah mencoba meminta keterangan dari pihak kepolisian. Namun, pertanyaan terkait isu perundungan ini belum direspons oleh pihak kepolisian hingga berita ini dipublikasikan.

  • Wamenkopolkam Pastikan Temuan di TKP Ledakan SMAN 72 adalah Senjata Mainan

    Wamenkopolkam Pastikan Temuan di TKP Ledakan SMAN 72 adalah Senjata Mainan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wamenko Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk F Paulus menyatakan senjata api yang ditemukan di TKP ledakan SMAN 72 Jakarta, di Kelapa Gading, Jakarta Utara merupakan mainan.

    Lodewijk menyatakan bahwa pihaknya telah mengecek itu usai melakukan pengecekan di lokasi ledakan terjadi.

    “Ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Senjata mainan, bukan senjata beneran. Setelah kami cek itu senjata mainan,” ujar Lodewijk di SMAN 72 Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Adapun, politisi itu menyatakan bahwa dirinya belum bisa misteri ledakan tersebut. Pasalnya, terkait penyebab ledakan masih didalami tim aparat keamanan, termasuk oleh tim jibom dari Gegana Polri. 

    “Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja. Apa ledakan atau apa gitu ya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, berdasarkan foto senjata yang dilihat Bisnis, nampak dua benda mirip senjata ditemukan di TKP ledakan. Dua senjata itu berjenis laras panjang dan laras pendek berwarna hitam.

    Dalam hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan temuan barang mirip dua senjata itu. Hanya saja, dia tidak bisa memastikan senjata itu merupakan rakitan atau buatan pabrik.

    “Kita belum bisa memastikan rakitan atau pabrikan, tapi benar ada benda seperti senjata,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025).

  • Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

    Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur.

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa pihaknya mengadakan giat terhadap kasus di lingkungan Bupati Ponorogo.

    Dalam OTT tersebut, Fitroh membenarkan salah satu yang terjaring adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    “Benar,” katanya kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

    Dilansir dari Antara, sebelumnya KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

  • Eks Dirut ASDP Singgung Kriminalisasi Profesional BUMN di Kasus Caplok PT JN

    Eks Dirut ASDP Singgung Kriminalisasi Profesional BUMN di Kasus Caplok PT JN

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menuding adanya upaya kriminalisasi terhadap profesional BUMN di kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN). 

    Hal tersebut disampaikan oleh Ira dalam sidang agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan terdakwa kasus ASDP di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    “Kami ingin menggarisbawahi bahwa kriminalisasi dan framing korupsi pada profesional BUMN sedang kami alami,” ujar Ira.

    Dia menambahkan penetapan tersangka dirinya merupakan ujian yang berat terhadap dirinya. Ira menyatakan nama baik, mental, kehidupan sosial hingga perekonomian telah rusak akibat diseret dalam kasus ini.

    “Kemerdekaan serta kebersamaan saya dengan keluarga dirampas, nama baik saya dihancurkan. Kehidupan sosial, ekonomi, bahkan mental saya pun dirusak. Ironisnya ini semua terjadi di tahun 2025,” imbuhnya.

    Dia terus menekankan bahwa dirinya tidak bersalah dalam perkara rasuah ini. Bahkan, Ira mengklaim tidak mendapatkan sepeser pun keuntungan.

    Selain itu, Ira juga mengaku heran atas akuisisi PT Jembatan Nusantara yang dinilai berpolemik. Padahal, ASDP mendapatkan keuntungan karena mencaplok perusahaan dengan valuasi Rp2,09 triliun, dengan dana Rp1,27 triliun.

    Berdasarkan klaimnya, perusahaan pelat merah perkapalan itu telah mendapatkan untung Rp2,1 triliun usai mengakuisisi PT Jembatan Nusantara selama 3,5 tahun.

    “Kerugian negara juga tidak masuk akal karena PT Jembatan Nusantara yang diakuisisi masih utuh, beroperasi, dan telah memberi kontribusi sebesar 2,1 triliun pada ASDP selama 3,5 tahun setelah diakuisisi,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Ira bersama eks Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono telah didakwa merugikan negara Rp1,25 triliun dalam proses akuisisi PT JN itu.

    Adapun, ketiganya telah dituntut dalam perkara ini. Ira telah dituntut 8,5 tahun penjara. Sementara itu, Yusuf Hadi dan Harry Adhi Caksono dituntut 8 tahun penjara.

  • Prabowo Beri Arahan ke 9 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri: Rakyat Berharap dari Kita

    Prabowo Beri Arahan ke 9 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri: Rakyat Berharap dari Kita

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Ruang Oval Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025), usai pelantikan komisi tersebut.

    Dalam arahannya, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa tugas utama komisi adalah memberikan masukan strategis bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    “Tugas utama adalah mempelajari, mengkaji, dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan,” ujar Prabowo di hadapan para anggota komisi.

    Kepala negara menekankan bahwa pembentukan komisi ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan Polri menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat.

    “Saudara-saudara, rakyat sekarang berharap dari kita,” kata Prabowo dengan nada tegas.

    Sebelumnya, Prabowo resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Pembentukan komisi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

    Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

    Komisi ini beranggotakan sembilan tokoh dari unsur pemerintah, mantan pejabat tinggi kepolisian, dan akademisi hukum.

    Adapun susunan anggota komisi tersebut meliputi, 9 tokoh mulai dari Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

    Lalu ada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

    Selanjutnya, ada nama Menteri Dalam Negeri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian. Kemudian, Idham Aziz, mantan Kapolri dan Badrodin Haiti, mantan Kapolri.

    Selain itu tertuang nama Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri Ahmad Dofiri dan Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

    Komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri.

    Berikut Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian:

    Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian: Jimly Asshiddiqie

    Anggota
    1. Mahfud MD
    2. Yusril Ihza Mahendra
    3. Supratman Andi Agtas
    4. Otto Hasibuan
    5. Tito Karnavian
    6. Idham Aziz
    7. Badrodin Haiti
    8. Ahmad Dofiri
    9. Listyo Sigit Prabowo

  • Wakapolri Laporkan Kejadian Ledakan di SMAN 72 ke Prabowo: Ditangani Kapolda dan Kabareskrim

    Wakapolri Laporkan Kejadian Ledakan di SMAN 72 ke Prabowo: Ditangani Kapolda dan Kabareskrim

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo memastikan bahwa penyelidikan terkait ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta saat ini tengah ditangani secara intensif oleh aparat kepolisian.

    Ditemui usai menghadiri pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025), Dedi mengatakan penanganan dilakukan oleh Polda Metro Jaya bersama jajaran Bareskrim Polri.

    “Sedang ditangani sama Polda Metro dan Kabareskrim. Sedang didalami dulu, nanti akan disampaikan hasilnya,” ujar Dedi kepada wartawan.

    Saat ditanya mengenai dugaan awal penyebab ledakan, Dedi enggan berspekulasi.

    Dia menegaskan penyidik masih melakukan pendalaman di lokasi kejadian.

    “Belum, didalami dulu ya. Secepatnya akan ditangani,” tambahnya.

    Dedi juga mengonfirmasi bahwa laporan awal mengenai insiden tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah, sudah, sudah [dilaporkan kepada Presiden],” ujarnya singkat saat ditanya apakah Presiden telah menerima laporan.

    Namun, dia belum menjelaskan secara rinci mengenai arahan Presiden terkait penanganan kasus tersebut.

    “Nanti, nanti. Belum,” katanya.

    Ketika disinggung mengenai kemungkinan adanya keterkaitan dengan aksi terorisme, Dedi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan meminta publik menunggu hasil resmi dari penyelidikan kepolisian.

    Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti ledakan di lingkungan sekolah tersebut.

  • Polda Metro Benarkan Ada Benda Mirip Senjata di TKP Ledakan SMAN 72 Kelapa Gading

    Polda Metro Benarkan Ada Benda Mirip Senjata di TKP Ledakan SMAN 72 Kelapa Gading

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan ada temuan dua barang mirip senjata dalam TKP ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan temuan barang mirip dua senjata itu. Hanya saja, dia tidak bisa memastikan senjata itu merupakan rakitan atau buatan pabrik.

    “Kita belum bisa memastikan rakitan atau pabrikan, tapi benar ada benda seperti senjata,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025).

    Berdasarkan foto senjata yang dilihat Bisnis, nampak dua benda mirip senjata ditemukan di TKP ledakan. Dua senjata itu berjenis laras panjang dan laras pendek berwarna hitam.

    Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan ada 54 korban yang tercatat sementara akibat ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading.

    Puluhan orang itu merupakan korban dari luka bakar, serpihan ledakan hingga beberapa luka lainnya. Adapun, 54 korban ini telah dilarikan ke RS Yarsi dan RS Islam Cempaka Putih.

    Di samping itu, Asep menyatakan masih belum bisa menjelaskan secara detail terkait ledakan ini. Sebab, saat ini tim sedang melakukan pendalaman.

    Pada intinya, kata Asep, tim penjinak bom (Jibom) dari Gegana telah diterjunkan untuk melakukan sterilisasi di lokasi.

    “Masih dalami, ini kan baru kejadian, sedang kita dalami. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media seperti apa,” pungkasnya.

  • Hadji Kalla Beberkan Bukti HGB Lahan 16,4 Ha yang Bersengketa

    Hadji Kalla Beberkan Bukti HGB Lahan 16,4 Ha yang Bersengketa

    Bisnis.com, MAKASSAR – Kuasa Hukum PT Hadji Kalla Azis Tika menegaskan bahwa lahan seluas 16,4 hektare yang sedang bersengketa dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD), secara sah milik Kalla Group.

    Adapun, bukti kepemilikan empat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan pada 8 Juli 1996 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar:

    1. Bidang tanah yang diuraikan di dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 695/Maccini Sombala. Surat Ukur tanggal 4 Nopember 1993 seluas 41.521 m2, tercatat An. PT Hadji Kalla;

    2. Bidang tanah yang diuraikan di dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 696/Maccini Sombala. Surat Ukur tanggal 4 Nopember 1993 seluas 38.549 m2, tercatat An. PT Hadji Kalla;

    3. Bidang tanah yang diuraikan di dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 697/Maccini Sombala. Surat Ukur tanggal 4 Nopember 1993 seluas 14.565 m2, tercatat An. PT Hadji Kalla;

    4. Bidang tanah yang diuraikan di dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 698/Maccini Sombala. Surat Ukur tanggal 4 Nopember 1993 seluas 40.290 m2, tercatat An. PT Hadji Kalla.

    General Consul Division Head Kalla Ruly Ermawan (kanan), Kuasa Hukum PT. Hadji Kalla Azis Tika  (tengah) dan Ahli Waris Andi Idris Mangenrurung A. Idjo memperlihatkan Sertifikat saat konfrensi pers terkait sengketa lahan KALLA dengan PT GMTD Tbk di Makassar, Sulawesi Selatan./Bisnis-Paulus Tandi Bone. 

    Selain itu ada juga bukti dokumen Akta Pengalihan Hak Atas tanah Nomor 37 tertanggal 10 Maret 2008 seluas 2,9 hektare. Jadi total luas keseluruhannya 16,4 hektare.

    Azis Tika juga mengatakan bahwa kliennya telah menguasai lahan tersebut sejak 1993 dan tidak pernah terputus sampai saat ini, yaitu sejak terjadinya transaksi jual beli pada 20 November 1993.

    Masing-masing nomor 931/KT/XI/1993 seluas 41.521 meter persegi dari Andi Erni, nomor 932/KT/XI/1993 seluas 38.459 meter persegi dari pihak Andi Pangurisang, nomor 933/KT/XI/1993 seluas 14.565 meter persegi dari pihak Andi Pallawaruka, dan nomor 934/KT/XI/1993 seluas 40.290 meter persegi dari pihak A. Batara Toja.

    “Selanjutnya pada tahun 2016 pihak BPN telah menerbitkan keputusan perpanjangan HGB klien kami sampai dengan tanggal 24 September 2036,” ucap Azis di Makassar, Jumat (7/11/2025).

    Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Subhan Djaya Mappaturung mengatakan bahwa lahan tersebut telah direncanakan untuk pembangunan proyek properti terintegrasi.

    Namun, sejak adanya aktivitas pematangan lahan dan pemagaran yang dimulai pada 27 September 2025, pihaknya mengaku mengalami banyak gangguan fisik yang diduga dilakukan oleh pihak GMTD.

    Belakangan baru diketahui GMTD ternyata telah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan tersebut pada objek tanah seluas 16,3 hektare.

    Anehnya, ditambahkan Subhan, permohonan eksekusi tersebut berdasarkan perkara yang melibatkan GMTD melawan Manyombalang Dg Solong, bukan Kalla Group.

    “Kami membeli tanah ini dari orang tua Karaeng Ici’, ahli waris dari Pallawaruka, bukan dari Manyombalang. Sertifikat kami tidak pernah digugat tapi tiba-tiba tanah itu mau dieksekusi,” ungkap Subhan.

    Sementara itu, Andi Idris Mangenrurung A. Idjo (Karaeng Ici’), yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan awal mengatakan bahwa Manyombalang bukan merupakan keluarganya. Tidak ada hubungannya dengan lahan tersebut dan tidak pernah menguasainya sampai sekarang.

    “Jadi saya menganggap bahwa putusan ini ada kaitannya dengan mafia tanah karena akan dieksekusi tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Makanya saya juga akan lanjutkan ke proses hukum,” tegasnya.

    Bisnis telah menghubungi pihak GMTD. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari GMTD.

  • Kapolda Metro Sebut Ledakan SMAN 72 Terjadi saat Khotbah Ibadah Salat Jumat

    Kapolda Metro Sebut Ledakan SMAN 72 Terjadi saat Khotbah Ibadah Salat Jumat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri menyatakan peristiwa ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara terjadi saat Khotbah Salat Jumat.

    Hal tersebut dikonfirmasi Asep Edi Suheri saat mengunjungi korban luka ledakan di Rumah Sakit (RS) Islam Cempaka Putih, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    “Itu pas sudah khotbah ya,” ujar Asep.

    Dia menambahkan, berdasarkan data sementara yang diperoleh pihaknya, total ada 54 yang menjadi korban atas ledakan di sekolah itu.

    Puluhan orang itu merupakan korban dari luka bakar, serpihan ledakan hingga beberapa luka lainnya. Adapun, 54 korban ini telah dilarikan ke RS Yarsi dan RS Islam Cempaka Putih.

    “54 orang, mungkin ada yang luka ringan, ada yang luka sedang, dan mungkin tadi ada yang sudah pulang,” imbuhnya.

    Di lain sisi, Asep menyatakan belum bisa menjelaskan secara detail terkait ledakan ini. Sebab, tim sedang melakukan pendalaman.

    Pada intinya, kata Asep, tim penjinak bom (Jibom) dari Gegana telah diterjunkan untuk melakukan sterilisasi di lokasi.

    “Masih dalami, ini kan baru kejadian, sedang kita didalami. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media seperti apa,” pungkasnya.