Xcloud.id

Category: Bisnis.com Metropolitan

  • Alasan Pemerintah Pulangkan Napi Bali Nine Lebih Cepat dari Mary Jane

    Alasan Pemerintah Pulangkan Napi Bali Nine Lebih Cepat dari Mary Jane

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkokumhamimipas) mengungkap alasan mengapa sebagian terpidana hukuman seumur hidup kasus Bali Nine dipulangkan lebih awal dari terpidana hukuman mati Mary Jane Veloso.

    Untuk diketahui, lima dari sembilan warga negara Australia terpidana kasus sindikat narkoba itu telah dipulangkan dan mendarat di Darwin, Australia, Minggu (15/12/2024). 

    Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenkokumhamimipas Ahmad Usmarwi Kaffah menjelaskan pemerintah Australia meminta agar pemulangan sebagian terpidana Bali Nine itu lancar di tengah negosiasi antara kedua pemerintah dalam menyusun practical arrangement. Dia lalu menyebut hal itu membuat fokus kementerian terbagi. 

    “Kebetulan Mary Jane itu tidak melalui serangkaian proses yang cukup panjang di antara kita. Jadi, selesai dan waktunya panjang bulan tidak di akhir waktu seperti kemarin Jumat ya, jadi, kita memiliki banyak waktu untuk sharing dan untuk berbagi informasi,” ujarnya pada konferensi pers, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Ahmad lalu mengingatkan bahwa proses permohonan transfer of prisoners Bali Nine sudah dilakukan sejak 2005. Dari sekian banyak presiden Indonesia, terangnya, baru Prabowo Subianto yang mengabulkan permohonan pemerintah Australia. 

    Oleh sebab itu, dia membantah pengembalian Bali Nine ke Australia dilakukan secara rahasia atau ditutup-tutupi. Apalagi, kesembilan orang itu sudah menjalani hukuman pidana selama 19 tahun.

    “Menurut pihak Australia mereka ingin di Australia tidak ramai, itu saja, dan kita juga sebagai sahabat yang baik sepanjang mereka mengikuti permintaan kita, menghormati kedaulatan negara kita dan aturan hukum yang sudah diputuskan pengadilan why not, kenapa tidak?,” paparnya.

    Adapun saat ini Mary Jane masih berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jakarta. Proses pemindahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024. 

    Terpidana hukuman mati itu akan dipulangkan ke Filipina pada 18 Desember 2024 dini hari. 

  • Ketua KPK Baru, Nawawi Soroti Soal Operasi Tangkap Tangan

    Ketua KPK Baru, Nawawi Soroti Soal Operasi Tangkap Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mendorong agar dugaan korupsi di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menjadi kasus yang segera diselesaikan oleh Ketua KPK baru.

    Hal ini disampaikannya sebelum menghadiri pelantikan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024—2029 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (16/12/2024).

    “[Kasus yang harus segera diselesaikan] ada sih beberapa seperti penanganan perkara ASDP, apa lagi ya, beberapa lah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Dia pun berharap agar pimpinan KPK periode 2024—2029 yang baru bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal, jauh daripada periode yang dinahkodai olehnya.

    Penyebabnya, dia mengatakan ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang masih harus diselesaikan. Meski begitu Nawawi mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan para pimpinan yang bakal dilantik.

    Tak hanya itu, dia pun berharap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK juga menjadi penindakan yang dilanjutkan oleh lembaga tersebut ke depan.

    “KPK kan diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyadapan, perekaman suara dari tingkat penyidikan. Itulah yang kemudian kita kemas sebagai suatu bagian kegiatan yang orang menyebutnya operasi. Jadi sah-sah aja,” tuturnya. 

    Mengingat ada usulan untuk dihilangkan, kata Nawawi, lembaga rasuah itu menganggap bahwa OTT merupakan metode penindakan yang cukup efektif dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi selama ini. 

    “Jadi enggak-enggak [KPK menghilangkan OTT],” pungkas Nawawi.

  • Prabowo Minta Ketua KPK Setyo Budianto Berantas Pemborosan APBN

    Prabowo Minta Ketua KPK Setyo Budianto Berantas Pemborosan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang belum kunjung rampung.

    Usai dirinya dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/12/2024), Setyo mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menekankan agar dirinya berpedoman dengan tugas dan fungsi dari Komisi Pemerintahan Korupsi (KPK). 

    “Itu yang akan kami pedomani. Nanti setelah ini kami akan berkoordinasi dengan Bapak Sekjen KPK, kegiatannya apa, apakah hari ini atau mungkin besok, nanti akan kami laksanakan sesuai dengan jadwal,” ujarnya kepada wartawan. 

    Dia melanjutkan bahwa korupsi menjadi momok yang harus segera diberantas sebagai arahan dari Kepala Negara. Menurutnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan APBN, pemborosan, korupsi harus diberantas dengan tegas. 

    Prabowo, kata Setyo, juga meminta agar KPK mampu mengawal untuk menjaga supaya pemerintahan ini tidak banyak melakukan pemborosan, APBN bisa terjaga dengan baik, kemudian masalah pengadaan barang dan jasa itu betul-betul sesuai dengan ketentuan. 

    “Beliau banyak melakukan instruksi tentang pengetatan, masalah perjalanan dinas. Nah itu bagian-bagian itu nanti kami akan menjabarkan supaya disesuaikan dengan ketentuan,” ucapnya. 

    Selain itu terkait kasus-kasus yang belum diselesaikan, Setyo mengungkapkan akan melakukan evaluasi dan melakukan pembahasan bersama dengan bidang penindakan. 

    “Kami sesuaikan mana yang harus diprioritaskan, mana yang mandek, mana yang macet, mana yang menjadi skala prioritas,” pungkas Setyo.

  • MK Telah Terima 286 Gugatan Pilkada Serentak 2024

    MK Telah Terima 286 Gugatan Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 286 gugatan sengketa Pilkada Serentak 2024 per Senin 16 Desember 2024 pukul 16.00 WIB.

    Sebagai rincian, 16 gugatan sengketa Pilkada Serentak 2024 berasal dari pemilihan gubernur provinsi di antaranya provinsi Papua Selatan sebanyak 3 gugatan, kemudian dari provinsi Maluku Utara sebanyak 3 gugatan dan Provinsi Papua Barat Daya. 

    Selanjutnya, gugatan juga berasal provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sumatra Utara.

    Sementara itu, gugatan yang diajukan dari pemilihan bupati masih mendominasi semua gugatan yaitu sebanyak 221 gugatan, lalu gugatan untuk pemilihan wali kota yang masuk ke MK ada sebanyak 49 gugatan.

    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa sampai saat ini baru PHP dari bupati dan wali kota yang paling banyak diterima oleh MK. 

    Kendati demikian, menurutnya, MK tetap akan membuka layanan pengajuan untuk permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

    “Pemohon bisa mengajukan permohonan ke MK, paling lambat tiga hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada,” tuturnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

  • Sah! Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029

    Sah! Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 hari ini, Senin (16/12/2024).

    Berlangsung di Istana Negara pada siang 13.30 WIB, Setyo Budiyanto akan mengemban jabatan sebagai Ketua KPK selama lima tahun ke depan untuk periode 2024—2029.

    Setyo diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 161/P tahun 2024, tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan dewas KPK untuk masa jabatan 2024—2029.

    “Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga,” ujar Setyo dalam pelantikkan tersebut

    Sekadar informasi, Komisi III DPR diketahui telah memilih dan mengesahkan pimpinan dan Dewas KPK untuk periode 2024-2029.

    Pemilihan itu setelah melalui rangakaian proses mulai dari seleksi administrasi hingga tahapan fit and proper test di DPR.

    Berikut 5 pimpinan KPK terpilih:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)

    2. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)

    3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado)

    4. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)

    5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)

    Komisi III DPR juga telah memilih lima orang sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.

    Lima orang itu terdiri dari kalangan jaksa, hakim, hingga swasta. Gusrizal pun ditunjuk untuk menjadi Ketua Dewas KPK merangkap anggota setelah ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Berikut 5 anggota Dewas KPK terpilih:

    1. Gusrizal (Ketua Dewas KPK merangkap Anggota)

    2. Wisnu Baroto

    3. Benny Jozua Mamoto

    4. Sumpeno

    5. Chisca Mirawati.

  • Kronologi Polisi soal Kasus Penganiayaan Dokter Koas di Unsri Sumsel

    Kronologi Polisi soal Kasus Penganiayaan Dokter Koas di Unsri Sumsel

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menjelaskan soal kronologi peristiwa penganiayaan terhadap mahasiswa koasistensi (koas) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Muhammad Luthfi.

    Dirkrimum Polda Sumsel, Kombes Anwar Reksowidjojo mengatakan peristiwa penganiayaan itu dimulai saat ibu dari rekan satu koas Luthfi Lady Aurellia (LD), Sri Meilina meminta untuk bertemu di Brasserie Kafe, Palembang pada (10/12/2024).

    “Pelapor bersama saksi yang saat itu kebetulan mau pulang ikut bersama pelapor untuk memenuhi ajakan mamanya Ledi di Brasserie yang berada di Jalan Demang Lebar Daun Palembang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (16/12/2024).

    Setibanya di lokasi sekitar 16.30 WIB, pelapor Luthfi beserta Sri berdiskusi soal jadwal piket koas yang dinilai memberatkan anaknya.

    Hanya saja, setelah kedua belah pihak berdiskusi panjang lebar, persoalan terkait jadwal piket itu tidak menemui titik terang.

    Kemudian Sri kembali bercerita perihal persoalan ini, namun pelapor hanya terdiam. Atas sikap pelapor itu, terlapor FD (37) merasa tidak senang dan melakukan intimidasi kepada Luthfi.

    Sebelumnya, FD merupakan buruh harian lepas yang bekerja dengan Sri Meilina selama 20 tahun.

    Merasa tidak senang dengan sikap pelapor, FD kemudian melakukan pemukulan ke bagian muka Luthfi. Namun, hal tersebut langsung dilerai oleh saksi di lokasi.

    “Pada saat pelapor menjelaskan kembali kepada ibu ledi, terlapor merasa tidak senang dan langsung memukul pelapor secara membabi buta di bagian kepala, pipi dan cakaran di leher,” ujar Anwar.

    Atas kejadian itu, Luthfi membuat laporan polisi ke SPKT Polda Sumsel yang teregistrasi pada LP/B /1399/XII/2024/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, tertanggal 10 Desember 2024.

    Singkatnya, kini terlapor telah menyerahkan diri ke Ditreskrimum Polda Sumsel pada Jumat (13/12/2024) pada 10.30 WIB.

    “Terlapor menyerahkan diri ke kantor Unit 5 subdit 3 jatanras Ditreskrimum dan mengakui situasi dan membenarkan kejadian tersebut,” tutur Anwar.

    Atas perbuatannya, FD telah dipersangkakan melanggar Pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tahun.

  • Temui Jaksa Agung, Mentan Amran Minta Kawal Soal Anggaran Rp30 Triliun

    Temui Jaksa Agung, Mentan Amran Minta Kawal Soal Anggaran Rp30 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemui Jaksa Agung (ST) Burhanuddin untuk membahas soal pengawalan anggaran pada Kementan RI senilai Rp30 triliun.

    Mentan RI, Andi Amran Sulaiman mengatakan anggaran puluhan triliun itu terkait dengan rencana swasembada pangan yang merupakan fokus dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pengawalannya adalah karena tambahan anggaran cukup besar. Awalnya 6,9 triliun [swasembada pangan] menjadi Rp29 triliun, kurang lebih 30 triliun, ini butuh pengawalan karena ini APBN,” ujarnya di Kejagung, Senin (16/12/2024).

    Dia menuturkan pemerintah memerlukan sarana produksi mulai dari pupuk, alat musim pertanian, hingga irigasi agar mencapai tujuan ketahanan pangan Tanah Air.

    Setidaknya, kata Amran, sarana produksi untuk pupuk saja mencapai sekitar Rp54 triliun. Kemudian, untuk alat pertanian Rp10 triliun-Rp15 triliun.

    “Kami berkoordinasi dengan pak jaksa agung tentang sarana produksi, pupuk, ini nilainya tidak kecil, Rp54 triliun. Kemudian alat pertanian nilainya kurang lebih Rp10 triliun-Rp15 triliun,” tambahnya.

    Amran menambahkan pihaknya kerap mendapatkan laporan dari sejumlah daerah soal oknum yang meminta sejumlah tarif untuk pemberian alat dan mesin pertanian (alsintan).

    Berdasarkan dari laporan yang diterima, kelompok tani harus merogoh kocek Rp50 juta untuk alat besar dan Rp3 juta untuk alat kecil.

    “Padahal ini perintah Bapak Presiden diberikan secara gratis untuk alat pertanian,” pungkasnya.

  • Terpidana Mati Mary Jane Tiba di Lapas Perempuan Jakarta Jelang Dipulangkan

    Terpidana Mati Mary Jane Tiba di Lapas Perempuan Jakarta Jelang Dipulangkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Fiesta Veloso telah dipindahkan dari Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, ke Lapas Perempuan IIA Jakarta.

    Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan proses pemindahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt. Dirjenpas Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024.

    “Narapidana Mary Jane Fiesta Veloso tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada pukul 07.30 WIB,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).

    Dia menjelaskan, Mary Jane dikawal enam petugas Satopatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan empat orang petugas dari Kejaksaan Tinggi DIY dalam proses pemindahan itu.

    Kemudian, kehadiran Mary Jane dan rombongan petugas itu diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta hingga perwakilan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

    “Proses penerimaan diawali dengan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima,” tambahnya.

    Kemudian, Mary Jane nantinya bakal mengikuti sejumlah program pengenalan lingkungan sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di Lapas.

    “Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan di Lapas tujuan, berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

  • Prabowo Bakal Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Hari ini

    Prabowo Bakal Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan melantik pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 hari ini, Senin (16/12/2024).

    Berlangsung di Istana Negara pada siang 13.30 WIB, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Kepala Negara akan melantik 3 jabatan sekaligus. 

    “[Akan melantik] pimpinan dan dewas KPK, Ketua harian dan sekretaris dewan pertahanan nasional, Gubernur Kalimantan Selatan,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Sekadar informasi, Komisi III DPR diketahui telah memilih dan mengesahkan pimpinan dan Dewas KPK untuk periode 2024—2029.

    Pemilihan itu setelah melalui rangakaian proses mulai dari seleksi administrasi hingga tahapan fit and proper test di DPR.

    Jabatan Ketua KPK selama lima tahun ke depan akan diemban oleh Setyo Budiyanto yang memiliki rekam jejak sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan (Kementan).

    Setyo pun akan ditemani oleh Fitroh Rohcahyanto yang merupakan mantan Direktur Penuntutan KPK, Ibnu Basuki Widodo yang pernah mengemban tugas sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Wakil Ketua KPK periode 2019—2024 Johanis Tanak, dan Wakil Ketua BPK periode 2019—2023 Agus Joko Pramono

    Tak hanya pimpinan KPK, Komisi III DPR juga telah memilih lima orang sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024—2029 yang memiliki rekam jejak dari kalangan jaksa, hakim, hingga swasta.

    Dewas KPK pilihan Komisi III DPR itu akan dikirimkan ke Presiden untuk penentuan siapa yang menjadi Ketua Dewas. Sejauh ini, 5 anggota Dewas KPK terpilih adalah Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.

  • Kronologi Satu Keluarga Tewas di Ciputat Timur, Diduga Akibat Pinjol

    Kronologi Satu Keluarga Tewas di Ciputat Timur, Diduga Akibat Pinjol

    Bisnis.com, JAKARTA – Polisi menjelaskan kronologi penemuan mayat satu keluarga di Kampung Poncol, Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Minggu (15/12/2024).

    Kapolsek Ciputat Timur Kompol Kemas M.S Arifin menyampaikan identitas mayat yang ditemukan itu yakni ayah AF (32), ibu YL (28), dan anaknya AH (3).

    “Benar telah ditemukan adanya 3 orang jenazah [satu keluarga di Kp. Poncol No.102 RT.5/2 Kel. Cirendeu Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (16/12/2024).

    Dia menjelaskan, kronologi penemuan mayat itu berawal dari saksi Y dan N ingin menyalakan air dengan posisi sakelar yang berada di rumah TKP. Namun, saat itu rumah dalam kondisi terkunci.

    Kemudian, saksi N berusaha membuka pintu rumah melalui jendela samping dan melihat kedua korban YL dan AH dengan kondisi terbaring.

    “Kemudian, saksi Y berusaha membawa korban AH ke Klinik Medika Cirendeu, namun sesampai di lokasi menurut keterangan petugas medis korban sudah dinyatakan meninggal dunia,” tambahnya.

    Sementara itu, korban AF telah ditemukan meninggal dunia dengan keadaan tergantung di dapur dengan menggunakan tali tambang yang terikat di atas kayu plafon. 

    “Saat ini ketiga jenazah dibawa ke RS. Fatmawati untuk dilakukan Visum Et Repertum. Sedangkan Motif kematian ketiga korban masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Ciptim dan Sat Reskrim Polres Tangsel,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang baru diperoleh sementara kepolisian, korban AF sebelum meninggal dunia sempat bercerita terkait perkara pinjaman online atau pinjol.