Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Modus Korporasi Kemplang Bea Keluar, Ekspor CPO Dilabeli Fatty Matter

    Modus Korporasi Kemplang Bea Keluar, Ekspor CPO Dilabeli Fatty Matter

    Bisnis.com, JAKARTA — Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian RI (Polri) berhasil mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak sawit mentah (CPO) oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama mengungkapkan modus yang digunakan adalah penyamaran komoditas ekspor sebagai Fatty Matter, kategori yang tidak dikenai bea keluar maupun larangan terbatas ekspor.

    “Pemberitahuan izin ekspor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan importir, sehingga kita melakukan langkah-langkah penegahan,” ungkap Djaka dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) serta Institut Pertanian Bogor (IPB), barang tersebut ternyata merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO sehingga semestinya terutang Bea Keluar serta kewajiban ekspor lainnya.

    Total barang yang diamankan mencapai 87 kontainer dengan berat bersih 1.802 ton dan nilai sekitar Rp28,7 miliar. Kasus ini menunjukkan adanya indikasi misclassification yang menimbulkan potensi kerugian penerimaan negara.

    Temuan bermula dari informasi awal Satgassus Polri pada 20 Oktober 2025 terkait 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan. Setelah dilakukan pengembangan, jumlah kontainer bertambah hingga 87 dengan tujuh pemberitahuan ekspor barang (PEB).

    Pemeriksaan gabungan kemudian dilakukan oleh Satgassus Polri, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, BLBC, serta IPB.

    Praktik Underinvoicing

    Analisis DJP menemukan perbedaan signifikan antara nilai dokumen (underinvoicing) dan harga pasar barang sesungguhnya. Selain PT MMS, sebanyak 25 Wajib Pajak lainnya dilaporkan mengekspor komoditas serupa sepanjang 2025 dengan total nilai PEB mencapai Rp2,08 triliun.

    Pemeriksaan bukti permulaan kini tengah dilakukan terhadap PT MMS dan tiga perusahaan afiliasinya yaitu PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN. Di luar kasus tersebut, DJBC juga tengah meneliti dugaan pelanggaran serupa terhadap 200 kontainer senilai Rp63,5 miliar di Tanjung Priok dan 50 kontainer senilai Rp14,1 miliar di Belawan.

    Djaka pun menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memastikan pengawasan ekspor berjalan konsisten dan akuntabel.

    Langkah ke depan mencakup harmonisasi regulasi antarinstansi, peningkatan kapasitas laboratorium, serta penerapan pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi anomali klasifikasi ekspor.

  • Tax Ratio Sampai Kuartal III/2025 Jeblok, Bukti Ekonomi Melambat!

    Tax Ratio Sampai Kuartal III/2025 Jeblok, Bukti Ekonomi Melambat!

    Bisnis.com, JAKARTA — Tax ratio alias rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya mencapai 8,58% hingga Kuartal III/2025. Angka tersebut menjadi yang terendah sejak era pandemi Covid-19, serta masih jauh dari target sepanjang tahun. 

    Berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan perpajakan (pajak plus cukai) mencapai Rp1.516,6 triliun hingga kuartal III/2025 atau Januari—September 2025. Khusus penerimaan pajak, realisasijya sebesar Rp1.295,3 triliun.

    Sementara dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bisnis, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp17.672,9 triliun hingga Kuartal III/2025.

    Adapun dari data-data tersebut, dapat dihitung tax ratio: (Rp1.516,6 triliun / Rp17.672,9 triliun) × 100% = 8,58%. Artinya, tax ratio hingga Kuartal III/2025 sebesar 8,58%.

    Angka itu turun dibandingkan realisasi tax ratio pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya: 9,48% pada kuartal III/2024, 10,15% pada kuartal III/2023, 10,9 pada kuartal III/2022.

    Dengan demikian, terjadi penurunan tax ratio dalam tiga tahun terakhir. Realisasi tax ratio 8,58% pada kuartal III/2025 ini hanya sedikit lebih baik dari realisasi tax ratio 8,28% pada kuartal III/2021 atau masa pandemi Covid-19.

    Tak hanya itu, Kemenkeu menargetkan tax ratio sepanjang 2025 mencapai 10,02%. Singkatnya, realisasi hingga kuartal III (8,58%) masih jauh dari target akhir tahun (10,02%) atau masih kurang 1,44 poin persentase.

    Masalahnya, secara historis, capaian pada Kuartal III setiap tahunnya kerap kali tidak akan jauh berbeda dari realisasi akhir tahun. Pada tahun lalu misalnya: tax ratio pada Kuartal III/2024 (9,48%) tidak jauh beda dari realisasi pada akhir tahun (10,08%) atau cuma naik 0,6 poin persentase.

    Cerminan Ekonomi

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai penurunan tax ratio itu bukan semata karena faktor administrasi, melainkan cerminan perlambatan ekonomi nasional. 

    “Kinerja penerimaan pajak di negara berkembang seperti Indonesia bersifat pro-cyclical. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, tax ratio juga ikut menurun,” jelas Fajry kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025). 

    Adapun, tax ratio 8,58% hingga kuartal III/2025 itu turun dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya: 9,48% pada kuartal III/2024, 10,15% pada kuartal III/2023, 10,9 pada kuartal III/2022.  Adapun, tax ratio 8,58% hingga kuartal III/2025 ini hanya sedikit lebih baik dari realisasi tax ratio 8,28% per kuartal III/2021 atau masa pandemi Covid-19. 

    Fajry mencatat, jika melihat tren penurunan tax ratio dalam tiga tahun terakhir maka tampak penurunan tahun ini merupakan yang paling tajam yaitu sebesar 0,9 poin persentase (dari 9,48% per kuartal III/2024 menjadi 8,58% per kuartal III/2925).  

    Dia mengaku memang banyak terjadi gejolak sepanjang tahun ini dari besarnya restitusi pajak hingga pergantian kepemimpinan otoritas fiskal dan pajak. Hanya saja, Fajry menilai faktor restitusi pajak hanya berdampak pada kuartal I/2025, sedangkan pengaruh pergantian pimpinan di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak belum terbukti signifikan.  “

    Artinya, ini menjadi indikasi jika kondisi ekonomi tahun 2025 lebih lambat dibandingkan tahun 2024, setidaknya sampai Kuartal III,” ujarnya.  

    Target Pemerintah

    Pemerintah sendiri menargetkan tax ratio 2025 sebesar 10,03%, atau 1,44 poin lebih tinggi dari posisi saat ini. Fajry meragukan target tersebut realistis dicapai dalam sisa tahun berjalan.  

    Dia berkaca pada realisasi tax ratio tahun lalu. Saat itu, tax ratio mencapai 9,48% sampai dengan Kuartal III/2024; pada akhir tahun, tax ratio tercatat di angka 10,08% atau hanya meningkat 0,6 poin persentase meski dengan berbagai usaha ekstra yang telah dilakukan otoritas.  

    “Kalaupun sisi penerimaannya mau dipaksa untuk mencapai target, iklim usaha yang akan menjadi korbannya,” wanti-wantinya. 

     Dia pun berharap adanya perbaikan ekonomi pada kuartal IV/2025 agar tax ratio dapat meningkat secara alami. Menurutnya, optimalisasi belanja pemerintah bisa menjadi salah satu pemicu akselerasi ekonomi pada akhir tahun. 

  • Butuh ‘Keajaiban’ Agar Ekonomi RI 2025 Tumbuh 5,2%

    Butuh ‘Keajaiban’ Agar Ekonomi RI 2025 Tumbuh 5,2%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelambatan laju perekonomian pada kuartal III/2025 yang realisasinya hanya 5,04% semakin memperberat posisi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan tahunan di angka 5,2%.

    Kalau menurut perhitungan secara akumulatif, untuk mencapai angka pertumbuhan 5,2%, pemerintah perlu mengejar target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 di angka 5,77% – 5,8%. Sementara proyeksi pemerintah saat ini, kuartal IV/2025 hanya tumbuh di angka 5,5%.

    Hal itu berarti, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 hanya akan berada di kisaran 5,13%. Meski simulasinya jauh lebih baik 2024 yang hanya tumbuh di angka 5,03%, secara tren pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 di angka 5,5% apalagi 5,77% sangat jarang bisa dicapai.

    Dalam catatan Bisnis, selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 tidak pernah mencapai angka 5,5%. Apalagi dengan kondisi ekonomi 2025, yang selain ditopang dukungan dari stimulus pemerintah, nyaris tidak ada momentum politik atau ekonomi dalam skala besar yang bisa membawa ekonomi Indonesia tumbuh 5,5% pada kuartal IV/2025.

    Rata-rata pertumbuhan ekonomi kuartal IV dari tahun 2015-2024 hanya di kisaran 4,3%. Nilai rata-rata ini memperhitungkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2020 yang terkontraksi 2,19% akibat pandemi Covid-19.

    Sedangkan pencapaian tertinggi pertumbuhan ekonomi kuartal IV dalam 10 tahun terakhir, terjadi pada tahun 2017. Saat itu realisasi pertumbuhannya di angka 5,19%. Menariknya, kuartal IV tahun 2018 dan 2023 yang didukung booming komoditas, realisasi pertumbuhannya masing-masing hanya di angka 5,18% dan 5,04%.

    Artinya, kalau menilik tren tersebut, pertumbuhan ekonomi di angka 5,5% atau 5,77% pada kuartal IV nyaris tidak pernah terjadi selama 10 tahun terakhir. Apalagi dengan fakta bahwa terjadi tren pelambatan kinerja konsumsi rumah tangga selama kuartal III/2025 lalu di angka 4,89%. Padahal, target pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang harus dipenuhi pemerintah agar bisa tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2025, minimal harus di angka 5,77%.  

    Kendati demikian, pemerintah cukup yakin bahwa pada akhir tahun konsumsi akan pulih dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal mampu tumbuh di angka 5,2%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto adalah salah satu pejabat kabinet yang optimistis dengan target tersebut.

    “Memang kuartal III ada pelemahan, tetapi kuartal IV kan naik. Inflasi dilihat saja naik di kuartal III akhir. Kedua, kalau dilihat ada spike [kenaikan] di penjualan,” terangnya, Rabu (5/11/2025) lalu.

    Airlangga juga menekankan bahwa kondisi perekonomian semakin membaik pada kuartal IV/2025, setelah efek stimulus perekonomina dirasakan. Dengan begitu, dia memperkirakan target pertumbuhan ekonomi 5,2% bisa tercapai.

    “Full year 5,2% bisa dicapai,” ujarnya.

    Target Tidak Akan Tercapai

    Sementara itu, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Faisal Rachman mendorong pemerintah lebih ekspansif pada sisa akhir tahun, usai pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 hanya capai 5,03%.

    Faisal memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak akan capai target. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun masih bisa tetap berada di kisaran 5,0%—5,1% apabila pemerintah lebih ekspansif pada akhir tahun ini.

    “Penting mempertahankan kebijakan ekonomi yang bersifat ekspansif, terutama melalui percepatan belanja pemerintah, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki efek pengganda tinggi,” ujar Faisal dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025) 

    Selain itu, prospek konsumsi rumah tangga diperkirakan membaik seiring perbaikan pasar tenaga kerja dan inflasi yang tetap terkendali. Dia melihat stabilitas harga dan meningkatnya pendapatan riil masyarakat akan memperkuat daya beli, terutama di segmen menengah.

    Dari sisi investasi, Faisal melihat prospek yang lebih positif dibandingkan paruh awal 2025. Penurunan suku bunga kebijakan global dan domestik diproyeksikan akan menurunkan biaya pendanaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berekspansi.

    Meski demikian, Faisal mengingatkan bahwa kenaikan impor barang modal dapat meningkat kembali seiring pemulihan investasi.

    Dia menilai ekspor Indonesia masih akan menghadapi tantangan eksternal, terutama akibat perang dagang yang berlanjut dan perlambatan ekonomi China. Kendati demikian, tekanan terhadap ekspor diperkirakan mulai berkurang seiring pelonggaran sikap AS terhadap negosiasi dagang dan upaya diversifikasi pasar ekspor oleh pemerintah.

    Selain itu, upaya diversifikasi negara mitra dagang lewag perjanjian-perjanjian perdagangan baru dan pemulihan harga komoditas utama juga bisa membantu performa ekspor. Hanya saja, secara umum, kondisi global yang cenderung stagnan akan menekan inflasi dunia dan membuka ruang bagi penurunan suku bunga lanjutan, yang dapat mendorong arus modal masuk ke pasar berkembang termasuk Indonesia.

    Faisal pun melihat stabilitas politik dan makroekonomi akan menjadi kunci pada periode mendatang. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk memperluas kebijakan fiskal dan moneter, namun harus tetap berhati-hati.

    “Karena defisit transaksi berjalan berpotensi melebar di tengah friksi perdagangan dan defisit fiskal dapat meningkat akibat kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan,” ungkap Faisal.

  • Temui Menaker Yassierli, Asosiasi Garmen-Tekstil Klaim Tak Ada PHK

    Temui Menaker Yassierli, Asosiasi Garmen-Tekstil Klaim Tak Ada PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI) menegaskan bahwa kondisi industri tekstil dan garmen nasional tetap solid di tengah berbagai tantangan global.

    Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto menyebut tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sektor ini, bahkan sejumlah perusahaan justru memperluas kapasitas produksi dan membuka pabrik baru.

    Hal ini dia sampaikan usai melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    “Tidak ada pemutusan hubungan kerja. Justru banyak perusahaan yang menambah kapasitas produksi, merekrut tenaga kerja baru, bahkan membuka pabrik baru. Artinya, industri tekstil dan garmen Indonesia terus tumbuh dan bergerak maju,” ujar Anne melalui rilisnya, Jumat (7/11/2025).

    Anne mengaku bahwa dalam pertemuan tersebut asosiasi bersama kementerian membahas sejumlah langkah strategis dalam memperkuat daya saing industri tekstil dan garmen, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penyederhanaan regulasi lintas kementerian.

    AGTI menyatakan siap mendukung penuh program-program Kemenaker, khususnya melalui pelaksanaan program magang industri dan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi.

    “Program magang dari Kemenaker harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kuotanya mencapai 15 persen dari total karyawan di setiap perusahaan. Ini peluang besar untuk mencetak tenaga kerja siap pakai yang sesuai kebutuhan industri,” jelas Anne.

    Selain itu, AGTI bersama Kemenaker juga berkomitmen menyusun kurikulum berstandar kompetensi nasional yang disusun secara kolaboratif antara dunia industri, akademisi, dan pemerintah. Kurikulum ini diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja yang adaptif terhadap teknologi dan memiliki daya saing tinggi di pasar global.

    AGTI juga mendorong pembentukan Productivity Center di sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) seperti di Serang, Bekasi, Solo, Bandung, dan Semarang. Fasilitas ini akan difokuskan pada peningkatan keterampilan dan efisiensi tenaga kerja di sektor tekstil dan garmen.

    Selain membahas penguatan SDM, AGTI turut mengusulkan penyederhanaan proses perizinan dan pemangkasan biaya regulasi yang berkaitan dengan Kemenaker, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Anne menegaskan, langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar lebih efisien dan kompetitif, terutama di tengah implementasi berbagai perjanjian dagang internasional.

    “Dalam rangka meningkatkan daya saing seiring dengan berbagai perjanjian dagang multilateral dan bilateral yang sudah atau akan efektif, seperti EU–Indonesia FTA dan Indonesia–Canada CEPA, kami sangat optimistis terhadap masa depan industri ini,” tandas Anne.

  • Trump Bakal Kunjungi India, Hubungan Dagang dengan Modi Mencair

    Trump Bakal Kunjungi India, Hubungan Dagang dengan Modi Mencair

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump menyatakan kesiapannya berkunjung ke India atas undangan Perdana Menteri Narendra Modi. Hal itu menandai kemungkinan membaiknya hubungan dagang kedua negara setelah sempat memanas akibat tarif tinggi.

    “Dia teman saya, kami sering berbicara, dan dia ingin saya datang ke sana. Kami akan mengatur itu, saya akan pergi,” kata Trump kepada wartawan dikutip dari Bloomberg pada Jumat (7/11/2025).

    Dia juga menyebut Modi sebagai “sosok hebat.” Trump mengatakan kunjungan tersebut mungkin akan dilakukan tahun depan, meski belum memberikan jadwal pasti.

    Sebelumnya, awal tahun ini Trump memberlakukan tarif sebesar 50% terhadap ekspor India ke AS, sebagian untuk menekan New Delhi agar menghentikan pembelian minyak dari Rusia. 

    Langkah tersebut menambah ketegangan dalam negosiasi yang sudah alot terkait tudingan AS terhadap tingginya bea masuk dan hambatan perdagangan India terhadap produk-produk Amerika.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Trump menyebut Modi telah berjanji untuk mengurangi pembelian minyak mentah dari Rusia dan menyampaikan optimisme atas kemajuan pembicaraan dagang.

    Namun, belum jelas apakah hubungan hangat tersebut akan bertahan lama. 

    Kedekatan politik antara Trump dan Modi yang sebelumnya terjalin erat juga sempat terganggu oleh klaim Trump bahwa dirinya pantas mendapat pujian atas upaya perdamaian dalam konflik bersenjata empat hari antara India dan Pakistan.

    Kunjungan kenegaraan terakhir Trump ke India dilakukan pada Februari 2020, saat masa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS.

  • Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Tertekan Pasokan dan Permintaan AS

    Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Tertekan Pasokan dan Permintaan AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak mentah dunia terpantau melemah seiring dengan kekhawatiran potensi kelebihan pasokan dan lemahnya permintaan dari Amerika Serikat (AS), konsumen minyak terbesar di dunia.

    Melansir Reuters pada Jumat (7/11/2025), harga minyak berjangka jenis Brent turun 14 sen atau 0,22% menjadi US$63,38 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 17 sen atau 0,29% menjadi US$59,43 per barel.

    Harga minyak global tercatat turun untuk bulan ketiga berturut-turut pada Oktober, terdorong kekhawatiran kelebihan pasokan karena OPEC dan sekutunya (OPEC+) meningkatkan produksi, sementara produksi dari negara non-OPEC juga terus bertumbuh.

    “Pasar terus dibayangi kelebihan pasokan yang sudah diprediksi sejak lama, yang menjadi tekanan bagi harga,” kata John Kilduff, mitra Again Capital.

    Di sisi lain, lemahnya permintaan tetap menjadi fokus pasar. Dalam setahun hingga 4 November 2025, permintaan minyak global meningkat 850.000 barel per hari, di bawah proyeksi 900.000 barel per hari sebelumnya dari JPMorgan, menurut catatan bank untuk kliennya.

    “Indikator frekuensi tinggi menunjukkan konsumsi minyak AS masih lesu,” tulis catatan tersebut, menyoroti aktivitas perjalanan yang rendah dan penurunan pengiriman kontainer.

    Pada sesi sebelumnya, harga minyak turun setelah Energy Information Administration AS melaporkan stok minyak mentah naik 5,2 juta barel menjadi 421,2 juta barel pekan lalu.

    “Rendahnya tingkat operasional kilang menunjukkan permintaan minyak mentah di AS tidak kuat saat ini akibat musim perawatan kilang yang signifikan. Hal ini secara fundamental menekan harga,” kata Kilduff.

    Arab Saudi, eksportir minyak terbesar dunia, memangkas tajam harga minyak mentah untuk pembeli Asia pada Desember 2025, merespons pasar yang cukup mendapat pasokan karena peningkatan produksi OPEC+.

    “Kami menilai tekanan penurunan harga minyak akan berlanjut, mendukung perkiraan kami di bawah konsensus, yakni US$60 per barel pada akhir 2025 dan US$50 per barel pada akhir 2026,” tulis Capital Economics dalam catatannya.

    Di sisi lain, sanksi terbaru terhadap perusahaan minyak terbesar Rusia dua minggu lalu memicu kekhawatiran potensi gangguan pasokan, meski produksi OPEC+ meningkat, kata para analis.

    Sebelumnya, operasional Lukoil pada bisnis luar negeri dilaporkan mengalami kesulitan akibat sanksi.

    “Ada sedikit pengaruh terhadap harga dari sanksi, tapi tidak signifikan. Berdasarkan angka, seharusnya dampaknya lebih besar, tapi pasar masih perlu diyakinkan bahwa akan ada pengaruh nyata,” kata Jorge Montepeque dari Onyx Capital Group.

  • Pejabat The Fed Ragu Lanjutkan Pemangkasan Bunga Imbas Government Shutdown

    Pejabat The Fed Ragu Lanjutkan Pemangkasan Bunga Imbas Government Shutdown

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee mengaku cemas atas rendahnya angka inflasi selama penutupan pemerintahan Amerika Serikat (government shutdown). Menurutnya, hal tersebut membuat langkah pemangkasan suku bunga lanjutan menjadi lebih berisiko.

    “Jika ada masalah yang berkembang di sisi inflasi, butuh waktu cukup lama sebelum kita bisa melihatnya. Hal itu membuat saya semakin tidak tenang,” ujar Goolsbee dalam sebuah wawancara dikutip dari Bloomberg, Jumat (7/11/2025).

    Goolsbee menambahkan, sumber data sektor swasta terkait inflasi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data pasar tenaga kerja, sehingga pembuat kebijakan tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai pergerakan harga selama shutdown, seperti halnya pada data ketenagakerjaan.

    “Saya memiliki beberapa kekhawatiran, dan saya lebih cenderung berpikir bahwa ketika situasinya masih berkabut, sebaiknya kita berhati-hati dan melangkah lebih lambat,” katanya.

    Bulan lalu, The Fed kembali menurunkan suku bunga untuk kedua kalinya secara beruntun guna memperkuat pasar tenaga kerja setelah perlambatan tajam perekrutan selama musim panas. 

    Namun, inflasi yang tercatat 3% pada September, masih di atas target 2% The Fed, menimbulkan kekhawatiran bahwa proses penurunan harga mungkin memakan waktu lebih lama dari perkiraan.

    Goolsbee mengaku waspada terhadap kenaikan inflasi inti sektor jasa karena menunjukkan tekanan harga masih bertahan, bahkan di luar kategori yang langsung terdampak tarif. Dia menilai inflasi jasa cenderung lebih sulit dikendalikan.

    Harga jasa, tidak termasuk energi, naik 3,5% dalam setahun hingga September. 

    Sementara itu, indikator pengangguran waktu nyata yang diterbitkan The Fed Chicago pada Kamis, berdasarkan sumber data sektor swasta, menunjukkan tingkat pengangguran berada di 4,36% pada Oktober, nyaris tidak berubah dari estimasi 4,35% pada September.

    Pasar obligasi AS merespons positif pernyataan tersebut. Imbal hasil surat utang pemerintah AS tenor 10 tahun turun 8 basis poin menjadi 4,08%, sementara obligasi 2 tahun — yang paling sensitif terhadap perubahan kebijakan moneter — turun ke kisaran 3,55%.

  • PGN Dorong Pemanfaatan CNG demi Tingkatkan Layanan Energi Masyarakat

    PGN Dorong Pemanfaatan CNG demi Tingkatkan Layanan Energi Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN mendorong pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk melayani masyarakat secara langsung.

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menuturkan, melalui anak usaha, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), layanan CNG terus didorong di berbagai daerah.

    PGN Gagas memiliki produk Gaslink yaitu layanan CNG untuk industri, komersial, dan retail. Sedangkan Gasku merupakan layanan CNG untuk sektor transportasi darat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

    “Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PGN siap berperan aktif dalam pengembangan CNG sebagai solusi energi nasional yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Kami memiliki pengalaman panjang, infrastruktur yang handal, serta kemampuan teknis dalam memenuhi kebutuhan gas bumi ke berbagai sektor pelanggan di seluruh Indonesia,” ucap Fajriyah melalui keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

    Dia menyebut, saat ini PGN Gagas mengoperasikan 14 SPBG di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari. Total penyaluran BBG untuk sektor transportasi mencapai 1,63 BBTUD per September 2025. 

    Untuk pelanggan Gaslink, katanya, secara keseluruhan sampai dengan September 2025 sudah melayani sekitar 600 pelanggan dengan total penyaluran CNG mencapai 10.85 BBTUD. 

    Adapun pelanggan Gaslink eksisting merupakan sektor Industri, hotel, kafe, restoran (horeka). Fajriyah mengatakan, CNG juga dimanfaatkan dalam proyek strategis pemerintah dalam penyediaan energi bagi dapur layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Bogor, dan Boyolali.

    Fajriyah menuturkan, pada September 2025, PGN Gagas membangun Mother Station (MS) CNG Medan berkapasitas 1 MMSCFD dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gas sektor industri, komersial, dan UMKM di Sumatera Utara dengan potensi pemanfaatan hingga 4,48 BBTUD.

    Dia juga menyebut, PGN terus mengembangkan infrastruktur untuk menyalurkan CNG ke pelanggan yang belum terhubung langsung dengan pipa gas bumi. 

    “Dalam konteks ini, CNG menjadi solusi, sehingga semakin banyak masyarakat dapat merasakan manfaat energi yang efisien, praktis dan ramah lingkungan. Pemanfaatan CNG turut mendukung upaya dalam mencapai target lingkungan seperti Net Zero Emission,” ungkapnya.

    Fajriyah menambahkan bahwa pemanfaatan CNG akan membantu keuangan negara. Sebab, sumber gasnya berasal di dalam negeri, sehingga energi yang mayoritas masih impor akan berkurang.

    “PGN siap berkolaborasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan CNG secara nasional. Kolaborasi melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan dibutuhkan agar manfaat gas bumi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia,” ujar Fajriyah.

    ——————– 

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Indef Dorong Pemerintah Tinjau Ulang Arah Kebijakan Hilirisasi Mineral

    Indef Dorong Pemerintah Tinjau Ulang Arah Kebijakan Hilirisasi Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengingatkan pemerintah perlu meninjau ulang arah kebijakan hilirisasi mineral nasional agar lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan di tengah dinamika harga global serta perubahan teknologi industri.

    Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Abra Talattov menilai, euforia terhadap prospek hilirisasi mineral dalam beberapa tahun terakhir berisiko menimbulkan guncangan baru bagi sektor industri.

    Menurutnya, lonjakan investasi smelter yang cukup agresif, tidak diimbangi dengan permintaan yang stabil di pasar global. Hal ini tercermin dari fenomena shutdown sejumlah smelter pada tahun ini akibat harga nikel global yang anjlok dan permintaan yang melemah.

    Tutupnya sejumlah smelter juga dipicu oleh kelebihan pasokan nikel di pasar global yang dipicu oleh produksi besar-besaran dari Indonesia.

    “Kita perlu meninjau ulang arah kebijakan hilirisasi sektor mineral. Roadmap hilirisasi seharusnya dibuat dengan konteks yang lebih terarah,” ujar Abra dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Dia menjelaskan, kebijakan hilirisasi tidak harus berorientasi pada pengolahan seluruh sumber daya mineral di dalam negeri. Pemerintah, kata dia, perlu mengidentifikasi komoditas yang memiliki daya saing dan nilai tambah ekonomi tertinggi untuk diolah. 

    Sementara itu, sebagian lainnya dapat tetap diekspor dalam bentuk produk antara.

    “Tidak harus seluruh produk itu kita olah di dalam negeri. Ada produk yang bisa kita ekspor di tier 1 atau tier 2, tergantung daya saing dan dampaknya terhadap PDB [produk domestik bruto],” imbuhnya.

    Abra juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam euforia global, seperti tren kendaraan listrik (EV) yang mendorong investasi besar pada rantai pasok baterai berbasis nikel-mangan-kobalt (NMC).

    Menurut dia, munculnya teknologi baru seperti lithium ferro phosphate (LFP) bisa mendisrupsi investasi NMC yang sudah terlanjur besar. Dia berpendapat, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian industri hilirisasi mineral, bahkan dapat berimbas pada sektor keuangan yang ikut menyalurkan pembiayaan ke proyek-proyek tersebut.

    “Ketika teknologi seperti NMC terdisrupsi oleh LFP, investasi yang sudah dialokasikan bisa menjadi idle dan menimbulkan kerugian. Ini harus diantisipasi,” jelasnya.

    Abra menambahkan bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan antara optimisme terhadap hilirisasi dengan mitigasi risiko dari fluktuasi harga, kelebihan produksi, maupun perubahan teknologi global.

    “Kita jangan terlalu euforia terhadap potensi hilirisasi mineral. Pemerintah harus memastikan tata kelola dan arah kebijakan hilirisasi benar-benar matang agar tidak menimbulkan guncangan baru di sektor industri dan keuangan,” katanya.

  • Kontribusi Manufaktur ke Ekonomi RI Masih Loyo, Ada Faktor Global hingga Gejala Deindustrialisasi

    Kontribusi Manufaktur ke Ekonomi RI Masih Loyo, Ada Faktor Global hingga Gejala Deindustrialisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kontribusi manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pulih ke level prapandemi. Beberapa faktor seperti tekanan permintaan global hingga gejala deindustrialisasi dinilai menjadi penyebabnya. 

    Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 sebesar 5,04% (yoy) atau lebih rendah dari kuartal II/2025 yang mencapai 5,12% (yoy). Berdasarkan lapangan usahanya, industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terbesar yakni 19,15% dengan pertumbuhan secara tahunan 5,54% (yoy). 

    Kendati demikian, sudah hampir 10 tahun distribusi manufaktur terhadap PDB selama periode kuartal III tidak sampai menyentuh 20%. Catatan Bisnis, kontribusi manufaktur terhadap PDB terakhir menyentuh level 20% pada kuartal III yakni 20,10% pada kuartal III/2016. Pada kuartal I/2019, porsi manufaktur pernah menyentuh 20,07% terhadap PDB alias enam tahun yang lalu.

    Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, penyebab utama dari lemahnya kontribusi manufaktur terhadap perekonomian Indonesia adalah karena berbagai tekanan seperti permintaan global yang belum stabil, tingginya biaya produksi, serta proses otomatisasi dan digitalisasi yang mulai menggantikan sebagian jenis pekerjaan tradisional. 

    “Selain itu, fenomena deindustrialisasi dini ikut berperan, di mana pertumbuhan sektor manufaktur melambat lebih cepat sebelum benar-benar mencapai potensi maksimalnya. Akibatnya, lapangan kerja baru di sektor ini belum tumbuh secepat yang diharapkan,” terang Yusuf kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025), 

    Yusuf mengakui kebijakan-kebijakan deregulasi serta reformasi struktural yang didorong pemerintah berpotensi besar untuk mendorong penyerapan tenaga kerja ke depan. Namun, kunci keberhasilan upaya tersebut ada pada konsistensi pelaksanaannya. 

    Dia menekankan, deregulasi tidak boleh hanya berhenti di tataran aturan, tetapi juga harus diikuti dengan kemudahan berusaha yang nyata di lapangan, sekaligus perbaikan iklim investasi serta kepastian hukum. 

    Pemerintah juga diminta tidak hanya fokus pada sektor hilirisasi industri manufaktur saja, tetapi juga menyentuh sektor pendukung lainnya seperti logistik, energi, dan pendidikan vokasi. 

    “Kalau semua itu berjalan selaras, maka rantai pasok industri bisa lebih efisien dan daya serap tenaga kerja ikut meningkat,” tuturnya. 

    Menurut Yusuf, untuk bisa kembali ke periode di mana manufaktur berkontribusi 20% terhadap PDB, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan sektor manufaktur yang bernilai tambah lebih tinggi. 

    “Bukan hanya berbasis komoditas mentah, tetapi juga yang mengandalkan inovasi, teknologi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan begitu, bukan hanya penyerapan tenaga kerja yang membaik, tapi juga kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB bisa kembali meningkat secara berkelanjutan,” terangnya.