Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Istana Sebut Perpres Ojek Online Masih Disempurnakan, Dengar Masukan Mitra hingga Aplikator

    Istana Sebut Perpres Ojek Online Masih Disempurnakan, Dengar Masukan Mitra hingga Aplikator

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) masih terus disempurnakan.

    Menurutnya, pemerintah ingin memastikan aturan tersebut telah mencakup berbagai masukan dari seluruh pihak yang terkait dengan ekosistem transportasi daring di Indonesia.

    “Sedang terus disempurnakan. Dalam artian dilengkapi dari berbagai pihak ya. Baik teman-teman mitra ojol maupun teman-teman aplikator,” ujar Prasetyo usai mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Prasetyo menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk unsur yang berkaitan dengan proses korporasi antara perusahaan penyedia aplikasi.

    “Dalam hal ini macam-macam karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan. Makanya minta tolong sabar dulu,” ujarnya.

    Terkait tuntutan para mitra ojol yang meminta penghapusan potongan komisi 10 persen oleh aplikator, Prasetyo menyebut hal itu juga menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.

    “Ya kan itu salah satunya. Dari awal kan memang itu kan yang diminta oleh teman-teman mitra ojol. Makanya disitulah dibicarakan untuk cari titik temunya,” katanya.

    Namun, ketika ditanya mengenai bentuk instrumen hukum yang akan digunakan dalam pengaturan ekosistem ojol, apakah berupa revisi undang-undang, keputusan presiden (keppres), atau perpres, Prasetyo belum memberikan kepastian.

    “Tunggu dulu nanti,” ucapnya singkat. 

    Pemerintah disebut tengah menyiapkan kebijakan komprehensif yang tidak hanya menyentuh aspek kesejahteraan mitra pengemudi, tetapi juga keberlanjutan model bisnis perusahaan aplikator ojek daring.

  • Istana Ungkap Bocoran Perpres Ojol, Bahas Rencana Merger Grab dan GoTo

    Istana Ungkap Bocoran Perpres Ojol, Bahas Rencana Merger Grab dan GoTo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan akhir.

    Regulasi tersebut akan mengatur sejumlah aspek penting, termasuk pembagian komisi mitra pengemudi dan skema penggabungan antara dua raksasa aplikasi transportasi daring yakni Grab dan GoTo Gojek Tokopedia (GoTo).

    “Sudah terus disempurnakan. Ya, dalam artian dilengkapi dari berbagai pihak ya. Dari teman-teman mitra ojol maupun teman-teman aplikator,” ujar Prasetyo usai mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Komisi Percepatan Reformasi Polri, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga ikut terlibat dalam pembahasan tersebut.

    “Dalam hal ini macam-macam. Karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ. Karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan. Makanya minta tolong sabar dulu,” katanya.

    Prasetyo juga membenarkan bahwa isu penggabungan antara Grab dan GoTo menjadi bagian dari diskusi lintas kementerian.

    “Ya salah satunya,” ujarnya saat dikonfirmasi mengenai isu merger.

    Ketika ditanya apakah benar Grab akan dibeli oleh GoTo, Prasetyo menjawab singkat dan mengamini. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa bentuk penggabungan masih dikaji lebih lanjut.

    “Dilihat dari bentuknya, iya. Intinya penggabungan mereka berdua, gitu,” katanya.

    Namun, Prasetyo menegaskan langkah tersebut bukan untuk menciptakan monopoli, melainkan untuk menjaga keberlanjutan industri transportasi daring nasional.

    “Enggak [monopoli]. Tujuannya tuh enggak ada yang lain. Tujuannya untuk semuanya. Supaya perusahaan ini tetap berjalan. Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang disitu tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu, jumlahnya cukup besar dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi,” tegasnya.

    Terkait isu pembagian komisi mitra pengemudi yang sempat memicu aksi protes, Prasetyo memastikan hal itu juga menjadi perhatian pemerintah.

    “Dari awal kan memang diminta oleh teman-teman mitra ojol kan. Makanya di situlah dibicarakan untuk titik temu,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia menyebut proses pembahasan terus dilakukan secara intensif bersama pihak aplikator dan mitra ojol.

    “Kita kalau kerja kan secepatnya. Yang penting ketemu titik temu,” tuturnya.

    Meski belum bisa memastikan bentuk akhir regulasi tersebut, Prasetyo memastikan pemerintah akan menempuh instrumen hukum yang paling sesuai, baik melalui Perpres maupun bentuk lain.

    “Tunggu dulu nanti,” pungkasnya.

  • Transformasi Digital Antar Petrokimia Gresik Raih Anugerah BILA 2025

    Transformasi Digital Antar Petrokimia Gresik Raih Anugerah BILA 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ajang Bisnis Indonesia Logistics Award atau BILA 2025 memberikan anugerah kepada PT Petrokimia Gresik untuk kategori Warehouse & Bagging Transformation for Supply Chain Excellence.
     
    Penghargaan kepada Petrokimia Gresik tersebut diberikan kepada perusahaan yang berhasil melakukan transformasi digital pada proses pergudangan dan pengantongan, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam rantai pasok nasional.
     
    Penyerahan penghargaan itu berlangsung pada malam penganugerahan BILA 2025 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta pada Rabu (5/11/2025).
     
    AVP Candal Pergudangan dan Pengantongan Petrokimia Gresik Raditya Pamungkas berkesempatan menerima penghargaan BILA tersebut dari Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Fahmi Achmad.
     
    Dikutip dari laman resmi perusahaan, Petrokimia Gresik berupaya untuk terus menjaga komitmen dan membangun rantai pasok yang etis, aman, dan berkelanjutan.
     
    Aspek keberlanjutan tersebut tidak semata-mata diukur dari produksi, tetapi juga dari kemitraan yang bertanggung jawab di seluruh rantai pasok.
     
    Perusahaan yang menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi dasar dalam seleksi, kontraktual, dan evaluasi kinerja pemasok untuk menjaga hak pekerja, lingkungan, dan integritas bisnis.
     
    Program rantai pasok mencakup pemasok barang dan jasa tier-1 serta non–tier-1 yang berpengaruh strategis.
     
    Sementara itu, ajang BILA 2025 telah memasuki tahun penyelenggaraan yang keempat kalinya sejak pertama kali dilangsungkan pada 2022.
     
    Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan di bidang logistik dan sektor pendukungnya, yang memiliki kinerja andal dan efisien.
     
    Tahun ini, penerima penghargaan terdiri dari 9 perusahaan transportasi dan logistik serta penyedia logistik kategori perusahaan terbuka/emiten; 5 perusahaan berdasarkan Jajak Pendapat; 11 perusahaan BUMN dan anak usaha BUMN, 8 Special Award dan 1 orang CEO terbaik. (*)

  • Viral Bensin Baru Bobibos, Pakar & Industri Pertanyakan Komposisi hingga Hasil Uji

    Viral Bensin Baru Bobibos, Pakar & Industri Pertanyakan Komposisi hingga Hasil Uji

    Bisnis.com, JAKARTA — Ramainya kehadiran bensin baru bermerek Bobibos, yang diklaim ramah lingkungan dan setara RON 98, menuai pertanyaan dari pelaku industri kendaraan bermotor dan pakar energi. 

    Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi terperinci terkait asal usul atau spesifikasi dari bensin baru besutan PT Inti Sinergi Formula (Sultan Sinergi Indonesia Group) tersebut.

    “Spesifikasinya seperti apa, ujinya seperti apa, berapa lama dan sebagainya karena enggak bisa kita hanya ‘oh, ada orang klaim oke’, kan enggak,” kata Kukuh kepada wartawan, Jumat (7/11/2025). 

    Menurut dia, produsen dari BBM tersebut harus memberikan bukti sertifikasi dari lembaga-lembaga yang mengurus izin distribusi dan hasil uji kelayakan laboratorium. 

    Pihaknya akan meninjau lebih lanjut terkait kabar tersebut dan menunggu hasil uji dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM. Dia pun berharap produk bahan bakar baru dapat diproses sesuai standar dan ketentuan. 

    “Dalam hal ini paling enggak saringan pertamanya kan pemerintah, dalam hal ini bisa diuji di Lemigas. Apa bener seperti itu klaimnya kan? Karena nanti masing-masing orang bisa klaim, ‘saya mengeluarkan ini, mengeluarkan itu’,” ujarnya. 

    Namun, pelaku industri tidak akan menutup diri. Kukuh menyebut, pihaknya terbuka untuk bekerja sama jika produsen BBM baru yang menjadi alternatif bahan bakar existing, mau untuk melakukan uji coba. 

    “Ya silakan anggota, siapa yang mau apa enggak. Oh kita buka, alternatif kenapa enggak gitu kan?” tuturnya. 

    Ditemui terpisah, Ketua Pusat Studi Kebijakan Energi dan Pertambangan (Puskep) Universitas Indonesia Ali Ahmudi mengatakan, perlu ada pembuktian terbuka terkait klaim kualitas dan spesifikasi bahan bakar tersebut. 

    Ali menjelaskan bahwa bahan bakar dengan nilai RON tinggi seperti RON 98 biasanya memerlukan proses pengolahan yang panjang dan penambahan zat aditif tertentu. 

    Bahkan, pada kilang minyak, produk yang berasal dari minyak bumi umumnya menghasilkan RON 92, 95, hingga 98 melalui tahapan teknologi yang kompleks.

    Dia pun mempertanyakan mekanisme yang digunakan Bobibos dalam mencapai nilai RON 98, termasuk terkait adanya penambahan hidrogen untuk memisahkan unsur oksigen dari struktur senyawa nabati sehingga menghasilkan hidrokarbon murni. 

    “Pertanyaannya ada dua, apakah betul RON-nya 98 dan bagaimana proses memperoleh hidrokarbon murninya?” katanya. 

    Dia menjelaskan, proses peningkatan kualitas bahan bakar nabati biasanya melibatkan reaksi kimia tertentu, termasuk penggunaan katalisator, baik alami seperti zeolit maupun berbasis bahan kimia sintetis. 

    “Misalnya minyak jelantah bisa menjadi avtur atau biodiesel setelah melalui pemecahan rantai hidrokarbon dengan katalisator,” tuturnya.

    Menurutnya, bahan bakar nabati murni tanpa campuran fosil seperti S100 atau B100 secara teknis memungkinkan untuk diproduksi. Namun, prosesnya tetap membutuhkan bahan tambahan atau katalis yang mendukung reaksi konversi tersebut. 

    Untuk itu, menekankan perlunya transparansi formula, proses reaksi, serta hasil pengujian laboratorium untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kesesuaian standar BBM tersebut jika akan dipasarkan luas.

  • Mendag Buka Suara soal Kekhawatiran Indomaret dan Alfamart Bunuh UMKM

    Mendag Buka Suara soal Kekhawatiran Indomaret dan Alfamart Bunuh UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal pernyataan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar yang menyebut raksasa ritel seperti Indomaret, Alfamart, dan lainnya membunuh UMKM.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pemerintah sudah sejak lama membuat pola kemitraan antara ritel modern dengan toko kelontong agar keduanya dapat berjalan. Dalam hal ini, ritel memasok produk ke toko kelontong untuk dijual dengan harga yang lebih murah.

    “Jadi akhirnya toko-toko kelontong yang masuk gang-gang itu juga masih hidup terus karena untuk mendapatkan barang juga,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Selain itu, Budi menambahkan, pola kemitraan antara ritel modern dan toko kelontong juga sudah berkembang jauh lebih luas dengan mencakup pembinaan manajemen, tata kelola usaha, hingga transformasi digital.

    “Biar enggak ketinggalan juga. Artinya, dia punya toko fisiknya offline-nya tapi juga bisa jualan secara online. Kemarin kita juga ketemu dengan Meta [Indonesia], terus ya gimana. Nanti ngajarin UMKM itu cara jualan melalui layanan dia. Jadi toko tetap ada,” terangnya.

    Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengkhawatirkan keberadaan Alfamart—Indomaret Cs membunuh para pelaku UMKM.

    “Kita mengerti betul ritel-ritel raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita,” ujar Cak Imin.

    Kemenko PM pun tengah menggodok kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku UMKM. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan inklusif.

    “Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, bukan pelarangan, tapi sedang melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” kata Leon dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

    Menurut Leon, pelaku usaha mikro seperti warung Madura dan toko kelontong kecil menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi permodalan. Imbasnya, dia menyebut UMKM berpotensi mati.

    “Kami bukan mau mematikan [Indomaret dan Alfamart], tapi kami sedang melindungi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri,” tambahnya.

    Nantinya, rencana kebijakan ini juga akan menata aturan izin operasional ritel besar di daerah yang selama ini juga sudah menjadi perhatian banyak pemerintah daerah. 

    Leon mencontohkan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan Pemerintah Kota Padang melarang pendirian waralaba minimarket modern di wilayahnya. Menurutnya, regulasi di tingkat pusat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan agar perlindungan terhadap UMKM bisa lebih kuat secara nasional.

    “Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern, ritel-ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart. Kami ingin Pemda bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka,” terangnya.

    Dengan regulasi tersebut, dia berharap kebijakan ini mampu memperkuat daya saing UMKM agar tetap tangguh, naik kelas, dan terus berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

  • Pemerintah Ubah Skema Pembiayaan Kopdes Merah Putih, Begini Penjelasannya

    Pemerintah Ubah Skema Pembiayaan Kopdes Merah Putih, Begini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Koperasi mengungkap adanya perubahan skema pembiayaan bagi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. 

    Meski plafon pembiayaan tetap sebesar Rp3 miliar per koperasi, pola penyalurannya difokuskan untuk investasi fisik dan modal kerja. Skema baru ini menyesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025) tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Sekretaris Kementerian Koperasi (Sesmenkop) Ahmad Zabadi menjelaskan, nilai pembiayaan sebesar Rp3 miliar tersebut kini dialokasikan menjadi Rp2,5 miliar untuk belanja modal (capex) dan Rp500 juta untuk modal kerja (opex) koperasi.

    “Tetap Rp3 miliar. Rp3 miliarnya tadi diwujudkan dengan Rp2,5 miliar untuk capex, yaitu untuk investasi,” kata Zabadi Kantor Kementerian Koperasi di Jakarta pada Jumat (7/11/2025).

    Zabadi menjelaskan, investasi yang dimaksud mencakup pembangunan fisik seperti gedung dan gudang, serta berbagai kelengkapannya. Kelengkapan tersebut meliputi kendaraan operasional seperti truk dan motor, peralatan produksi yang dibutuhkan, hingga sarana pendukung. 

    Dengan tersedianya infrastruktur fisik yang memadai, lanjutnya, diharapkan fungsi operasional koperasi dapat berjalan efektif. 

    “Sehingga begitu selesai capex, maka fungsi operasionalnya berjalan efektif. Lalu, yang Rp500 juta ini untuk opex, untuk biaya modal kerja koperasinya,” ujarnya.

    Zabadi menuturkan, saat ini Kementerian Koperasi bersama pemangku kepentingan terkait tengah fokus mempercepat pembangunan infrastruktur fisik Kopdes/Kel Merah Putih.

    Dia menuturkan, progres pembangunan terus diperbarui dan rata-rata lebih dari seribu unit dibangun setiap harinya. Pemerintah menargetkan penyelesaian proyek tersebut pada awal tahun depan sesuai harapan presiden.

    Dia optimistis pada awal tahun depan lebih dari 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih sudah dapat beroperasi dengan standar fasilitas dan kelengkapan yang seragam. 

    “Kemudian juga mereka dapat menjalankan usahanya dengan baik,” kata Zabadi.

  • Menebas Aral Kemandirian Petrokimia Kala Produk China Banjiri RI

    Menebas Aral Kemandirian Petrokimia Kala Produk China Banjiri RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketatnya persaingan pasar dengan produk impor hingga ketersediaan bahan baku masih menjadi tantangan di tengah upaya mewujudkan kemandirian industri petrokimia dalam negeri. Pelaku usaha pun menantikan adanya kebijakan penguatan pasar domestik dan dukungan fiskal. 

    Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai pemerintah perlu memberikan insentif fiskal baru untuk menjaga daya saing industri dalam negeri, khususnya menghadapi tekanan produk impor dari China yang semakin agresif masuk ke pasar domestik. 

    Usulan ini muncul bersamaan dengan mulai beroperasinya pabrik petrokimia baru di Cilegon milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor. 

    Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyono mengatakan, kehadiran pabrik baru ini juga perlu diiringi dengan pengawasan laju impor produk petrokimia dari China yang masuk ke Indonesia dengan harga lebih murah. 

    “Mungkin rasanya dalam hal ini PPN [pajak pertambahan nilai] ditanggung pemerintah adalah sesuatu hal yang perlu dikaji bersama-sama untuk diterapkan,” kata Fajar saat dihubungi Bisnis, Kamis (6/11/2025). 

    Dalam hal ini, dia menilai PPN DTP sebesar 3% dapat menjadi angin segar bagi pelaku usaha industri petrokimia. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pabrik lokal dapat lebih bersaing secara adil dengan barang impor. 

    Fajar menerangkan, insentif berupa tax holiday dan tax allowance yang diberikan pemerintah saat ini memang memudahkan investor. Namun, efektivitasnya masih kurang untuk persaingan di pasar.

    Untuk itu, usulan mulai diarahkan pada pemberian insentif PPN yang ditanggung pemerintah bagi industri petrokimia yang beroperasi secara terintegrasi. Fajar menyebut, skema tersebut penting agar rantai pasok hulu hingga hilir tidak saling terbebani. 

    Untuk diketahui, beroperasinya fasilitas naphtha cracker dan pabrik polipropilena baru milik Lotte Chemical Indonesia (LCI) dinilai mampu menekan ketergantungan pada impor ethylene (C2) dan propylene (C3). 

    Pasokan domestik yang meningkat diharapkan dapat memperbaiki keseimbangan impor-ekspor produk antara hulu hingga hilir. Namun, pelaku usaha menilai pembangunan pabrik saja belum cukup untuk membuat industri lebih kompetitif.

    “Dengan adanya ini mudah-mudahan neraca barang impor untuk C2 dan C3 lumayan kurang banyak,” ujarnya.

    Meski demikian, struktur produksi di Indonesia masih kurang fleksibel dibandingkan China. Negeri Tirai Bambu memiliki banyak jalur pengolahan bahan baku petrokimia, mulai dari refinery, coal to olefin, hingga methanol to olefin, yang memungkinkan mereka menyesuaikan biaya produksi mengikuti pergerakan harga global. 

    “Indonesia baru memiliki jalur refinery dan naphtha cracker sehingga biaya produksinya lebih sensitif terhadap fluktuasi harga bahan baku,” imbuhnya.

    Kondisi tersebut menyebabkan produk petrokimia China dapat masuk dengan harga jauh lebih rendah. Pelaku industri mengkhawatirkan bahwa pabrik baru sekalipun dapat kesulitan bersaing tanpa intervensi kebijakan. 

    Kebijakan Perlindungan 

    Senada, ekonom menyebut pabrik petrokimia baru milik LCI sudah berada pada posisi kompetitif secara teknis karena beroperasi terintegrasi dari proses cracking hingga polimerisasi. Namun, tanpa regulasi penguatan pasar dalam negeri, keunggulan biaya tersebut belum cukup untuk menghalangi penetrasi produk impor murah.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, impor bahan baku plastik dari China terus meningkat tajam hingga 150.000 ton tahun ini, sementara pada tahun lalu hanya 80.000 ton. 

    “Volume produk plastik jadi impor yang masuk ke Indonesia juga sangat besar, yakni mencapai 900.000 hingga 1 juta ton per tahun dalam 2 tahun terakhir,” ujar Andry dihubungi terpisah. 

    Terlebih, ada potensi lonjakan menjadi 1,2 juta ton pada akhir tahun ini untuk produk plastik jadi. Di sisi lain, utilisasi pabrik nasional saat ini di bawah 70%, artinya persaingan masih ketat.  

    Adapun, investasi pabrik New Ethylene Project milik LCI ini mencapai US$3,9 miliar atau setara Rp62 triliun. Kapasitas produksinya yaitu 1 juta ton etilena, 520.000 ton propilena, 350.000 ton polipropilena, 140.000 ton butadiena, dan 400.000 ton BTX (benzena, toluena, xilena) setiap tahun. 

    “Dari total impor produk petrokimia sekitar 30 juta ton per tahun, proyek ini sendiri bisa menggantikan sekitar 6-7 juta ton. Artinya, hampir seperempat dari total impor bahan kimia dasar nasional bisa disubstitusi dengan produksi domestik,” tutur Andry.

    Untuk itu, Andry menyebut, pemerintah harus mendukung proyek strategis ini dalam bentuk perlindungan dalam bentuk hambatan tarif maupun nontarif untuk pengetatan produk impor. 

    “Menurut saya segera lakukan investigasi pengamanan perdagangan seperti anti‐dumping atau safeguard terhadap produk petrokimia yang terbukti masuk dengan harga di bawah biaya produksi atau berlaku subsidi besar dari luar negeri,” jelasnya. 

    Di sisi lain, dia juga mewanti-wanti industri hilir pengguna bahan baku petrokimia untuk tidak menggunakan produk impor murah hasil praktik dumping. 

    “Terkadang saya melihat industri hilir ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya membuat industri hulu menjadi kalah saing dengan produk dumping impor,” terangnya. 

    Kebutuhan Kilang Petrokimia

    Selain persoalan kompetisi, ketersediaan bahan baku juga masih menjadi tantangan. Sebagian besar kebutuhan naphtha untuk petrokimia masih harus diimpor karena kapasitas kilang minyak Pertamina difokuskan untuk produksi BBM.

    Kondisi ini meningkatkan biaya produksi dan menambah kerentanan terhadap gejolak harga minyak mentah global. Inaplas pun menyoroti kebutuhan kilang minyak khusus untuk memasok nafta ke pabrik industri petrokimia nasional.

    Direktur Kemitraan Dalam Negeri dan Internasional Inaplas Budi Susanto Sadiman mengatakan, kehadiran pabrik Lotte dapat membuat pengembangan industri petrokimia dan plastik Indonesia menjadi prospektif. Namun, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan agar investasi jumbo ini optimal. 

    “Upaya yang kita lakukan untuk memiliki daya saing adalah dengan membangun kilang minyak dedicated untuk petrokimia. Idealnya di Banten untuk menyuplai cracker CAP [Chandra Asri Petrochemical] dan pabrik Lotte Chemical,” kata Budi kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025). 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, bahan baku yang dibutuhkan untuk menunjang proyek Lotte Chemical yaitu 1,2 juta ton LPG dan 2 juta ton nafta. 

    “Nafta ini dari minyak dan LPG gas, jadi ini membuktikan hilirisasi Indonesia tidak hanya mineral batu bara, tetap beranjak pada hilirisasi oil and gas [migas],” tuturnya. 

    Bahlil menyebut, dengan teknologi desain mutakhir dari Korea, kompleks petrokimia LCI ini menggabungkan efisiensi energi tinggi dan sistem rendah karbon. 

    Fasilitas ini juga dirancang untuk menggunakan hingga 50% LPG selain nafta sebagai bahan baku utama, memungkinkan efisiensi biaya dan operasional yang signifikan. 

    Di sisi lain, Sekjen Inaplas Fajar Budiyono mengatakan bahwa impor bahan baku untuk Lotte Chemical masih full impor, utamanya 2 juta ton nafta yang belum dapat dipenuhi domestik. 

    “Itu impor full nafta dari luar karena nafta yang dihasilkan Pertamina ini sekarang masih konsentrasi untuk BBM, belum untuk industri petrokimia,” jelasnya. 

    Dia pun mendorong Pertamina untuk dapat membangun kilang-kilang baru dan khusus untuk industri petrokimia. Fajar menyebut, idealnya Indonesia mesti memiliki kapasitas produksi minyak 3 juta barel per hari, sedangkan hari ini baru 1,5 juta barel per hari.

  • Harga Pangan Jumat (7/11/2025): Beras Kualitas Medium-Super Turun

    Harga Pangan Jumat (7/11/2025): Beras Kualitas Medium-Super Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata aneka beras, mulai dari kualitas medium dan super di pasar tradisional mengalami penurunan di semua provinsi pada Jumat (7/11/2025).

    Berdasarkan data yang tersaji di laman resmi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada pukul 09.15 WIB, harga rata-rata beras kualitas medium I turun Rp300 atau 1,89% dibandingkan kemarin (6/11/2025) menjadi Rp15.600 per kilogram di pasar tradisional.

    Senada, harga rata-rata beras kualitas medium II juga turun sebesar 4,46% menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga rata-rata beras kualitas super I dan super II masing-masing juga turun menjadi Rp16.500 per kilogram dan Rp15.950 per kilogram.

    Untuk harga rata-rata beras kualitas bawah I turut mengalami penurunan sebesar 3,81% dan kini dibanderol di level Rp13.900 per kilogram. Serta, harga rata-rata beras kualitas bawah II turun 4,2% menjadi Rp13.700 per kilogram.

    Di sisi lain, harga rata-rata cabai merah besar di pasar tradisional naik 14,75% menjadi Rp56.800 per kilogram. Sama halnya dengan cabai merah keriting yang rata-rata harganya dibanderol Rp54.200 per kilogram atau naik 1,31%.

    Berbeda dengan harga cabai rawit hijau yang justru turun 6,46% dan kini secara rata-rata berada di level Rp34.000 per kilogram. Serta harga cabai rawit merah secara rata-rata yang turun 3,94% menjadi Rp39.050 per kilogram.

    Kenaikan harga pangan juga terjadi pada bawang merah ukuran sedang yang dibanderol Rp42.250 per kilogram atau naik 1,2% dibandingkan kemarin. Sementara itu, harga rata-rata bawang putih ukuran sedang di pasar tradisional turun 3,59% menjadi Rp37.600 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata daging ayam ras segar turun 7,87% menjadi Rp35.100 per kilogram dan telur ayam ras segar juga turun 1,11% menjadi Rp31.050 per kilogram.

    Berikutnya, harga rata-rata daging sapi kualitas I dan II masing-masing turun menjadi Rp131.650 per kilogram dan Rp126.100 per kilogram. Lebih lanjut, untuk harga rata-rata gula pasir kualitas premium dan lokal juga turun menjadi Rp19.600 per kilogram dan Rp17.450 per kilogram.

    Di sisi lain, harga minyak goreng curah, kemasan bermerek I, dan kemasan bermerek II kompak mengalami kenaikan. Secara terperinci, harga rata-ratanya adalah Rp19.100 per kilogram, Rp23.200 per kilogram, dan Rp21.600 per kilogram.

  • Pemegang Saham Tesla Setujui Paket Gaji Rp16.000 Triliun untuk Elon Musk

    Pemegang Saham Tesla Setujui Paket Gaji Rp16.000 Triliun untuk Elon Musk

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemegang saham Tesla Inc. akhirnya menyetujui paket kompensasi monumental senilai US$1 triliun untuk CEO Elon Musk, menjadikannya salah satu kesepakatan pembayaran terbesar dalam sejarah korporasi dunia.

    Nilai tersebut hampir setara dengan produk domestik bruto (PDB) Polandia yang mencapai US$915 miliar pada 2024, menurut data Bank Dunia.

    Sebagai perbandingan, nilai kompensasi Musk dua kali lebih besar dari PDB Bangladesh dan hanya 20 negara di dunia yang memiliki ekonomi lebih besar dari jumlah tersebut.

    Paket gaji itu akan diberikan secara bertahap selama 10 tahun, bergantung pada pencapaian sejumlah target ambisius yang telah ditetapkan Tesla. Rencana ini jauh melampaui remunerasi eksekutif lainnya di perusahaan publik besar AS.

    Dalam pidatonya di depan layar bertuliskan “sustainable abundance”, Musk menegaskan kembali visi Tesla untuk menciptakan “kelimpahan berkelanjutan” melalui teknologi ramah lingkungan, mobil swakemudi, dan robotika.

    “Kami bersemangat dengan misi terbaru Tesla, yaitu sustainable abundance,” kata Musk dalam pertemuan tersebut dikutip melalui Reuters, Jumat (7/11/2025)

    Namun, keputusan ini menuai kritik dari kalangan investor institusional. Thomas P. DiNapoli, Pengawas Keuangan Negara Bagian New York, menilai hasil pemungutan suara mencerminkan melemahnya akuntabilitas dan tata kelola di Tesla.

    “Pemungutan suara ini menunjukkan seberapa jauh tata kelola Tesla telah menyimpang dari akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak pemegang saham,” ujar DiNapoli.

    Dia menuduh Musk memperkuat kendali pribadi dengan membeli hampir US$1 miliar saham menjelang tanggal pencatatan suara, sehingga “menentukan hasil pemungutan suara demi kepentingannya sendiri.”

    Menurutnya, paket gaji tersebut bukanlah “pembayaran atas kinerja, melainkan pembayaran atas kekuasaan tanpa batas.”

    Usulan untuk mengubah anggaran dasar perusahaan guna menghapus ambang batas gugatan derivatif 3% juga gagal disetujui oleh para pemegang saham.

    Selain membahas kompensasi, Musk juga menyinggung proyek robot humanoid Optimus, yang menurutnya suatu hari dapat memiliki kesadaran manusia.

    “Saya kira teknologi itu akan mungkin tercapai dalam waktu kurang dari 20 tahun,” ujar Musk.

    Dia bahkan menyebut kemungkinan manusia mentransfer kesadaran ke tubuh robot.

    “Tentu saja, kamu tidak akan menjadi orang yang sama persis, tetapi cukup mirip. Lagi pula, apakah kamu orang yang sama seperti lima tahun lalu? Tidak juga, banyak yang sudah berubah,” tandas Musk.

  • Modus Korporasi Kemplang Bea Keluar, Ekspor CPO Dilabeli Fatty Matter

    Modus Korporasi Kemplang Bea Keluar, Ekspor CPO Dilabeli Fatty Matter

    Bisnis.com, JAKARTA — Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian RI (Polri) berhasil mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak sawit mentah (CPO) oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama mengungkapkan modus yang digunakan adalah penyamaran komoditas ekspor sebagai Fatty Matter, kategori yang tidak dikenai bea keluar maupun larangan terbatas ekspor.

    “Pemberitahuan izin ekspor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan importir, sehingga kita melakukan langkah-langkah penegahan,” ungkap Djaka dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) serta Institut Pertanian Bogor (IPB), barang tersebut ternyata merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO sehingga semestinya terutang Bea Keluar serta kewajiban ekspor lainnya.

    Total barang yang diamankan mencapai 87 kontainer dengan berat bersih 1.802 ton dan nilai sekitar Rp28,7 miliar. Kasus ini menunjukkan adanya indikasi misclassification yang menimbulkan potensi kerugian penerimaan negara.

    Temuan bermula dari informasi awal Satgassus Polri pada 20 Oktober 2025 terkait 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan. Setelah dilakukan pengembangan, jumlah kontainer bertambah hingga 87 dengan tujuh pemberitahuan ekspor barang (PEB).

    Pemeriksaan gabungan kemudian dilakukan oleh Satgassus Polri, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, BLBC, serta IPB.

    Praktik Underinvoicing

    Analisis DJP menemukan perbedaan signifikan antara nilai dokumen (underinvoicing) dan harga pasar barang sesungguhnya. Selain PT MMS, sebanyak 25 Wajib Pajak lainnya dilaporkan mengekspor komoditas serupa sepanjang 2025 dengan total nilai PEB mencapai Rp2,08 triliun.

    Pemeriksaan bukti permulaan kini tengah dilakukan terhadap PT MMS dan tiga perusahaan afiliasinya yaitu PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN. Di luar kasus tersebut, DJBC juga tengah meneliti dugaan pelanggaran serupa terhadap 200 kontainer senilai Rp63,5 miliar di Tanjung Priok dan 50 kontainer senilai Rp14,1 miliar di Belawan.

    Djaka pun menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memastikan pengawasan ekspor berjalan konsisten dan akuntabel.

    Langkah ke depan mencakup harmonisasi regulasi antarinstansi, peningkatan kapasitas laboratorium, serta penerapan pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi anomali klasifikasi ekspor.