Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • AS Beri Tarif 0% untuk Thailand, Malaysia, dan Kamboja, Tim Lobi RI Kembali Bekerja

    AS Beri Tarif 0% untuk Thailand, Malaysia, dan Kamboja, Tim Lobi RI Kembali Bekerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah akan kembali melakukan negosiasi terhadap pengenaan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini menyusul sejumlah negara Asia Tenggara (Asean) seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja yang telah lebih dulu mendapatkan tarif 0% untuk beberapa komoditas.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan negosiasi tahap berikutnya antara Indonesia dan AS telah dijadwalkan dalam waktu dekat. Namun, jadwal pastinya belum ditentukan, lantaran pihak AS memiliki agenda dan harus mengatur perundingan dengan banyak negara lain.

    “Rencananya sih waktu itu minggu depan [negosiasi], tapi tadi saya kebetulan dilapor cuman belum dikasih tanggalnya. Maksudnya negosiasinya nggak tiap hari kan, karena mereka terjadwal. Mungkin dengan banyak negara ya,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Budi mengatakan delegasi Indonesia yang kemungkinan besar berangkat ke Negara Paman Sam adalah tim negosiator di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian untuk melanjutkan negosiasi tersebut.

    “Kemungkinan yang untuk berikutnya nanti kita ke sana [AS] deh, kalau nggak salah. Saya nggak ikut, nanti tim negosiator [ke AS],” terangnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan saat ini seluruh aspek legal drafting sedang berjalan secara cermat untuk memastikan bahwa seluruh klausul kesepakatan sesuai dengan regulasi nasional, komitmen internasional, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

    Adapun sebagai langkah lanjutan terkait kebijakan tarif tersebut, pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses negosiasi setelah penyelenggaraan KTT APEC pada akhir November 2025.

    “Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi yang ditandatangani membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global,” ujar Haryo, dikutip Selasa (4/11/2025).

    Pemerintah AS, kata Haryo, akan memberikan relaksasi terhadap barang atau komoditas yang tidak diproduksi oleh negeri Paman Sam tersebut.

    Dia juga mengemukakan kalau kelapa sawit, kakao, dan karet, bisa mendapatkan tarif sebesar 0%. Selain itu, pemerintah meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan nontarif.

  • Lindungi Hutan Tropis, Prabowo Umumkan Investasi US Miliar dalam TFFF

    Lindungi Hutan Tropis, Prabowo Umumkan Investasi US$1 Miliar dalam TFFF

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu motor utama perlindungan hutan tropis dunia.

    Menurutnya, komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif Indonesia dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF), inisiatif global yang digagas Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva untuk melindungi hutan tropis di lebih dari 70 negara.

    Dalam forum Climate Summit di Belem, Brasil, Kamis (6/11/2025), sikap tegas Presiden Prabowo Subianto disampaikan langsung oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.

    “Pidato Pak Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus bidang Perubahan Iklim dan Energi menegaskan komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto kepada dunia bahwa Indonesia akan selalu bekerjasama dengan bangsa-bangsa yang menyepakati kerjasama multilateral untuk melindungi bumi kita,” ujar Menhut Raja Antoni di Belem.

    Raja Antoni menambahkan, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan posisi Indonesia untuk tetap berpegang teguh pada Paris Agreement serta norma-norma internasional dalam menghadapi krisis iklim secara kolektif.

    Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya bergabung dalam inisiatif TFFF, tetapi juga siap berinvestasi sebesar US$1 miliar, setara dengan kontribusi awal Brasil.

    Langkah ini, kata Raja Antoni, menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara penggagas utama perlindungan hutan tropis dunia.

    “Pak Prabowo juga memberikan pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya bergabung kepada TFFF, Tropical Forest Forever Facility, tetapi juga siap chip in membayar biaya investasi yang sama besarnya dengan apa yang dikeluarkan oleh Brasil,” tutur Raja Antoni.

    Menurutnya, langkah itu menunjukkan keberanian Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia untuk berperan aktif dalam perlindungan iklim global.

    “Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak hanya memiliki hutan, tapi juga secara aktif terlibat dalam mencari mekanisme perlindungan terhadap hutan tropis kita,” tambahnya.

    Raja Antoni menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia menunjukkan wibawa dan kredibilitas di dunia internasional, dengan aksi mitigasi nyata terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sendiri menjadi penggagas utama TFFF, sebuah mekanisme pendanaan global yang menyalurkan sebagian dananya langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal.

    Dalam forum pra-COP30 di Belem, Lula mengumumkan investasi awal sebesar US$1 miliar dari Brasil, menjadikannya negara pertama yang berkontribusi pada fasilitas tersebut.

    Sebagai bagian dari delegasi Indonesia di forum tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut mendampingi Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo.

    Dalam COP30 UNFCCC, Kementerian Kehutanan mengusung kampanye bertema “Indonesia: From Rainforest to Global Carbon Hub and Marketplace” — sejalan dengan terobosan kebijakan Presiden Prabowo melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

    Kebijakan tersebut mempertegas kesiapan Indonesia dalam perdagangan karbon internasional dan memperkuat perannya sebagai pusat solusi iklim dunia.

  • Akademisi hingga Industri Sepakat Bensin Campur Etanol Kunci Transisi Energi

    Akademisi hingga Industri Sepakat Bensin Campur Etanol Kunci Transisi Energi

    Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi hingga pelaku industri kendaraan bermotor menyepakati bahwa rencana mandatory BBM campur etanol 10% (bioetanol) dan biodiesel harus dipercepat untuk mendukung target transisi energi dan penurunan emisi karbon. 

    Ketua Pusat Studi Kebijakan Energi Universitas Indonesia (Puskep UI) Ali Ahmudi menjelaskan Indonesia memiliki potensi bioenergi yang besar dan sebanding dengan negara-negara seperti Brasil yang berhasil mengembangkan penggunaan etanol hingga tingkat E100.

    “Kalau kita berpikir futuristik, maka seharusnya kita mendukung bioetanol dan biodiesel. Itu adalah cara kita keluar dari ketergantungan energi fosil dan menuju kedaulatan energi,” ujar Ali dalam diskusi publik Puskep UI, Jumat (7/11/2025). 

    Selain itu, pengembangan bioetanol juga berkaitan dengan ketahanan energi. Ali menegaskan bahwa kedaulatan energi hanya dapat dicapai jika sumber energi dikembangkan dari dalam negeri, termasuk dari bioenergi.

    Di sisi lain, Zarkoni Azis, Pendidik Bidang Bioenergi Puskap Energi UI, menjelaskan bahwa bioetanol dapat meningkatkan kualitas pembakaran karena memiliki angka oktan tinggi. 

    Campuran E10 dapat meningkatkan performa, dan dalam kondisi mesin yang dirancang khusus, penggunaan dapat diperluas hingga E85 bahkan E100, seperti yang dilakukan Brasil dan Amerika Serikat.

    “Penentuan kualitas BBN tidak cukup dengan melihat botol bening dan endapan. Ada sekitar 20 parameter pengujian yang harus digunakan untuk memastikan mutu bensin-etanol,” tuturnya.

    Dia menilai percepatan implementasi bioetanol dapat dilakukan bertahap, misalnya dari E5 menuju E10, sambil memastikan kesiapan infrastruktur distribusi serta desain material kendaraan yang sesuai. 

    Dengan potensi tanaman berpati seperti tebu, singkong, dan sorgum yang luas, Indonesia disebut memiliki modal dasar kuat untuk mendorong substitusi bensin berbasis fosil.

    Dalam kesempatan yang sama, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan kesiapan industri otomotif nasional dalam mendukung pemanfaatan etanol sebagai campuran bahan bakar (biofuel). 

    Pemanfaatan etanol dinilai sejalan dengan upaya pengurangan emisi dan transisi menuju energi baru terbarukan. Selain biodiesel yang sudah diterapkan sejak lama, etanol juga berpotensi menjadi pilihan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

    Secara teknis, sebagian besar kendaraan yang diproduksi sejak tahun 2000 sudah kompatibel menggunakan bahan bakar dengan campuran etanol. Namun, penerapannya secara menyeluruh tetap memerlukan tahapan dan penyesuaian, termasuk kesiapan infrastruktur penyaluran dan pasokan bahan baku etanol dalam negeri. 

    Pemerintah disebut tengah menyusun roadmap bertahap menuju pengembangan kendaraan rendah emisi hingga kendaraan fleksibel (flex engine) yang mampu menggunakan berbagai jenis biofuel.

    Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara memandang Indonesia memiliki sumber biomassa yang melimpah untuk memproduksi etanol, mulai dari tebu (melalui molase), singkong, jagung, hingga sorgum. 

    Sejumlah daerah bahkan telah mulai memperluas penggunaan campuran etanol, misalnya Jawa Timur, yang memanfaatkan molase sebagai bahan baku E10. 

    Potensi ini dinilai dapat menekan impor bahan bakar maupun gula sekaligus mendorong pengembangan rantai pasok energi bersih di dalam negeri.

    “Industri kita siap. Kita mendukung penggunaan biofuel karena ini terkait dengan energi terbarukan. Etanol punya kelebihan seperti emisi yang lebih baik dan peningkatan angka oktan. Namun, penggunaannya tetap perlu diperhatikan standar dan tahapan implementasinya,” ujar Kukuh.

    Lebih lanjut, Kukuh menjelaskan bahwa penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar telah meluas secara global. Beberapa negara bahkan telah mencapai penggunaan tinggi, seperti Brasil dengan E85 hingga E100. 

    Indonesia telah memproduksi mesin kendaraan yang kompatibel hingga E85/E100 dan mengekspornya ke Brasil, meski penggunaan bahan bakarnya di dalam negeri belum merata. 

    Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan teknis industri otomotif nasional bukan menjadi hambatan utama, melainkan ketersediaan bahan bakar dan kebijakan implementasi yang masih perlu diperluas.

    Hingga saat ini, Kukuh menegaskan bahwa sebagian besar pabrikan kendaraan telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung campuran etanol hingga tingkat E10. 

    “Kendaraan yang diproduksi sejak tahun 2000 rata-rata sudah kompatibel menggunakan campuran etanol sampai E10. Industri kendaraan bermotor siap mengadopsi hal ini, tinggal implementasinya yang perlu dilakukan secara bertahap sesuai standar,” pungkasnya. 

  • Tanggapan Danantara Soal Rencana Merger Grab dan GoTo

    Tanggapan Danantara Soal Rencana Merger Grab dan GoTo

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana memberi sinyal adanya kemungkinan penggabungan Grab dan GoTo di tengah penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengamini Danantara dilibatkan dalam merger dua aplikator transportasi dari di Tanah Air ini. 

    Terkait kabar tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia merespons. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengaku pihaknya tidak dalam posisi berkomentar mengenai rencana merger tersebut. 

    “Danantara Indonesia tidak dalam posisi untuk memberikan komentar atas keputusan investasi spesifik yang dilakukan oleh Goto maupun entitas lainnya,” ujarnya dihubungi Bisnis, Jumat (7/11/2025). 

    Menurutnya, setiap perusahaan memiliki pertimbangan, strategi korporasi dan momentum investasi, yang dijalankan sesuai mandat serta tata kelola masing-masing.

    Adapun sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengamini dan menjawab dengan singkat rencana pembelian Grab oleh GoTo. “Dilihat dari bentuknya, iya. Intinya penggabungan mereka berdua, gitu,” katanya.

    Namun, Prasetyo menegaskan langkah tersebut bukan untuk menciptakan monopoli, melainkan untuk menjaga keberlanjutan industri transportasi daring nasional.

    “Enggak [monopoli]. Tujuannya tuh nggak ada yang lain. Tujuannya untuk semuanya. Supaya perusahaan ini tetap berjalan. Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang disitu tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu, jumlahnya cukup besar dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi,” tegasnya.

    Terkait isu pembagian komisi mitra pengemudi yang sempat memicu aksi protes, Prasetyo memastikan hal itu juga menjadi perhatian pemerintah. “Dari awal kan memang diminta oleh teman-teman mitra ojol kan. Makanya di situlah dibicarakan untuk titik temu,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia menyebut proses pembahasan terus dilakukan secara intensif bersama pihak aplikator dan mitra ojol.“Kita kalau kerja kan secepatnya. Yang penting ketemu titik temu,” tuturnya.

  • Wamenkop: 1,2 Juta Warga jadi Anggota Koperasi Desa Merah Putih

    Wamenkop: 1,2 Juta Warga jadi Anggota Koperasi Desa Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA— Wakil Menteri Kementerian Koperasi Farida Farichah mengungkapkan, sebanyak 1,2 juta masyarakat Indonesia telah terdaftar sebagai anggota Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. 

    Data tersebut tercatat dalam sistem berbasis Software-as-a-Service (SaaS) bernama siKopdes, yang menjadi basis pengelolaan data koperasi desa di seluruh Indonesia.

    “Dari data siKopdes itu tercatat 1,2 juta anggota sudah terdaftar. Jadi 1,2 juta masyarakat Indonesia sudah terlibat menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih,” kata Farida di Kantor Kementerian Koperasi di Jakarta pada Jumat (7/11/2025).

    Farida menjelaskan, data anggota tersebut akan diintegrasikan dengan data di Kementerian Sosial. Pemerintah, lanjutnya, akan mendorong penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang jumlahnya mencapai sekitar 20 juta orang untuk ikut bergabung menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Menurut Farida, upaya memperluas keanggotaan ini tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dari atas (top-down), tetapi juga melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran dan minat untuk bergabung di koperasi.

    Farida menilai tantangan terbesar saat ini adalah membangun kembali minat masyarakat terhadap koperasi yang selama dua dekade terakhir mulai meredup.

    “Apalagi Presiden Prabowo menitikberatkan atau memastikan koperasi ini salah satu atau mungkin bisa jadi satu-satunya lokomotif ekonomi yang akan terus dikembangkan di Indonesia mulai saat ini,” tutur Farida.

    Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa sebagian dari 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih yang ditargetkan pemerintah memang belum beroperasi penuh karena masih dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana.

    Pemerintah menargetkan seluruh koperasi tersebut dapat beroperasi sepenuhnya pada Maret 2026, sebagaimana mandat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Memang untuk sebagian [Kopdes/Kel Merah Putih] lainnya belum operasional karena memang kemudian kita membutuhkan adanya gerai-gerai, adanya gudang. Ya ini kemudian kita standarkan,” kata Ahmad dalam forum redaktur 1 Tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Bangun Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

  • Ekspor Baja Naik di Tengah Gempuran Produk Impor China, Ini Kata Pengusaha

    Ekspor Baja Naik di Tengah Gempuran Produk Impor China, Ini Kata Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor besi dan baja sepanjang Januari-September 2025 meningkat di tengah gempuran barang impor murah dari China. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor besi dan baja pada Januari-September 2025 mencapai US$21,01 miliar, naik 11,81% year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$18,79 miliar. 

    Dari sisi volume, ekspor besi dan baja periode Januari-September 2025 mencapai 17,32 juta ton atau naik 12,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 15,43 juta ton. 

    The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menyebut bahwa ekspor besi dan baja tersebut mayoritas merupakan produk bahan baku. 

    Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan, peningkatan ekspor juga terjadi sepanjang semester I/2025 yang tercatat mencapai 11,3 juta ton, naik sekitar 9,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 10,3 juta ton 

    Namun, jika dilihat lebih dalam, peningkatan ekspor tersebut sebagian besar disumbang oleh komoditas ferroalloy, terutama ferronickel, yang meningkat dari 4,59 juta ton menjadi 5,74 juta ton, atau naik sekitar 25,1%.

    “Artinya, peningkatan ekspor tersebut lebih banyak berasal dari produk hulu atau bahan baku, bukan dari produk baja jadi yang bernilai tambah tinggi,” kata Harry kepada Bisnis, Jumat (7/11/2025). 

    Dia menyebut bahwa pasar domestik saat ini masih menghadapi tekanan berat akibat lonjakan impor baja murah, terutama dari China dan negara-negara Asean. 

    Dampaknya, tingkat utilisasi kapasitas produksi baja domestik hanya berkisar 40%-60%. Padahal, idealnya kapasitas produksi mencapai 80%. Kondisi banjir impor ini membuat pelaku industri makin kesulitan bersaing di pasar dalam negeri.

    “Sebagai contoh produk hot rolled coil [HRC], berdasarkan data BPS dan market intelligence, internal harga China di bawah harga domestik, bahkan di bawah harga impor dari negara lain seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan lainnya,” tuturnya. 

    Adapun, harga impor yang masuk ke Indonesia bisa lebih rendah 10%-15% dari harga rata-rata regional. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan perpanjangan bea masuk anti-dumping (BMAD) untuk produk HRC melalui mekanisme sunset review dan berlaku efektif pada tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 tahun 2024. 

    Namun, dalam perpanjangan tersebut, produk Wuhan Iron and Steel (Group) Co. tidak dikenakan BMAD (0%) sehingga rasio impor dari China pada 2024 berada pada level yang tinggi (32%) serta terjadi peningkatan volume impor menjadi 462.000 ton.

    Sebelumnya, pengusaha baja juga disebut tengah memutar otak membuat strategi agar dapat bertahan menghadapi gempuran produk impor murah, khususnya HRC atau baja canai panas.  

    Pasalnya, impor HRC terus meningkat dan menekan daya saing produk lokal. Data Komite Antidumping Indonesia (KADI) menunjukkan, pangsa impor baja HRC naik signifikan dari 23,5% pada 2023 menjadi 31,6% pada 2024. 

    Chairman The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Muhamad Akbar Djohan mengatakan, untuk menghadapi tantangan tersebut, produsen baja kini getol menjalin sinergi dengan industri hilir pengguna baja.  

    “Produsen baja memperkuat kerja sama dengan industri hilir melalui kontrak jangka menengah–panjang, skema pembayaran khusus, joint project/konsorsium penawaran dan pelaksanaan proyek bersama,” kata Akbar kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. 

  • Istana Beberkan Terkait Rencana Merger Grab dan GoTo, Ini Bocorannya

    Istana Beberkan Terkait Rencana Merger Grab dan GoTo, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa isu penggabungan antara dua perusahaan aplikasi transportasi daring terbesar di Indonesia, Grab dan GoTo memang sedang dibahas pemerintah.

    Dia menyebut rencana tersebut menjadi salah satu bagian dari pembahasan dalam penyempurnaan kebijakan ekosistem ojek online (ojol) yang tengah difinalisasi pemerintah.

    “Salah satunya,” kata Prasetyo ketika ditanya soal kebenaran isu merger kedua perusahaan tersebut usai mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Lebih lanjut, dia membenarkan bahwa rencana yang dimaksud adalah terkait pembelian antara kedua raksasa ride-hailing tersebut.

    “Iya salah satunya,” ujarnya ketika dikonfirmasi apakah pembahasan itu termasuk rencana Grab membeli Goto.

    Prasetyo menyebutkan bahwa kemungkinan penggabungan dua perusahaan tersebut memang sedang dipertimbangkan. 

    “Rencana begitu,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, dalam prosesnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) juga turut terlibat karena pembahasan merger ini memiliki aspek korporasi yang kompleks.

    “Kira-kira begitu,” ujarnya menanggapi pertanyaan soal keterlibatan Danantara.

    Meski begitu, Prasetyo menegaskan bahwa bentuk final dari kerja sama tersebut masih dikaji.

    “Masih dicari bentuknya,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia pun turut menepis anggapan bahwa merger dua perusahaan besar ini akan menciptakan monopoli di sektor transportasi daring.

    Penyebabnya, Prasetyo memastikan bahwa pembahasan ini merupakan hasil pertemuan antara Grab, Goto, dan Presiden Prabowo.

    Dia menekankan, tujuan utama dari rencana merger ini adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha serta melindungi para mitra pengemudi.

    “Tujuannya tuh nggak ada yang lain. Tujuannya untuk semuanya supaya perusahaan ini tetap berjalan. Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang disitu tercipta tenaga kerja saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar. Dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam pembahasan tersebut, termasuk Danantara yang berperan dalam aspek investasi. 

    “Dalam hal ini macam-macam karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan gitu. Makanya minta tolong sabar dulu,” ucapnya.

    Menurut Prasetyo, pemerintah tidak menetapkan batas waktu untuk finalisasi rencana tersebut.

    “Nggak ada ya. Secepatnya, kita kalau kerja kan secepatnya ya,” tandas Prasetyo.

  • Berkat Petani dan Kebijakan Presiden, Pangan RI Terjaga dari Krisis Pangan

    Berkat Petani dan Kebijakan Presiden, Pangan RI Terjaga dari Krisis Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis pangan kini menghantam jantung negeri adidaya, Amerika Serikat. Negeri yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi dunia, kini ribuan warganya harus mengantre panjang di depan food bank yang kini mulai kehabisan stok.

    Kondisi ini terjadi sejak dihentikannya Program Bantuan Nutrisi Tambahan atau SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) — program anti-kelaparan terbesar di Amerika Serikat yang selama ini memberikan bantuan makanan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di berbagai wilayah.

    Tidak hanya itu, food bank di banyak wilayah kini kewalahan menghadapi lonjakan permintaan. Rak-rak penyimpanan mulai kosong, sementara pasokan dari toko kelontong menurun akibat inflasi dan kebijakan tarif yang menekan sektor perdagangan. Warga penerima bantuan pun mengaku kini hanya bisa mengandalkan sisa stok yang semakin menipis.

    Di tengah krisis yang melanda negara maju itu, Indonesia justru menunjukkan arah berlawanan, surplus dan berdaulat pangan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

    Bahkan stok beras di gudang Bulog kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,2 juta ton tercatat pada bulan Juni.

    Produksi jagung nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 juga terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,55 juta ton, atau meningkat 1,41 juta ton (9,34 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja nyata bersama petani, penyuluh, dan seluruh jajaran pertanian yang bergerak dalam satu komando.

    “Indonesia tidak hanya aman pangan, tapi juga surplus. Ini hasil gotong royong petani dan kerja keras seluruh pihak yang menjaga agar produksi terus meningkat,” ujar Amran di Jakarta pada beberapa kesempatan sebelumnya.

    Mentan Amran menambahkan, berbagai program seperti percepatan tanam serentak, bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta penguatan benih unggul menjadi fondasi penting dalam menjaga produktivitas di tengah tantangan iklim global.

    Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan sejati bukan bergantung pada kekuatan ekonomi, tetapi pada kemandirian dan keberpihakan kepada petani. Saat banyak negara berjuang menghadapi krisis pangan, Indonesia justru mampu berdiri tegak dengan cadangan melimpah dan inflasi pangan yang terkendali.

    “Kita harus bersyukur, karena di saat dunia resah karena pangan, Indonesia justru berjaya. Berkat gagasan Presiden Prabowo, kini produksi pangan kita naik, bahkan surplus, kemudian kesejahteraan petani meningkat dan paling penting rakyat Indonesia tercukupi pangannya bahkan kita bisa suplai ke negara lain,”tukas Mentan Amran.

  • Berkat Petani dan Kebijakan Presiden, Pangan RI Terjaga dari Krisis Pangan

    Top, Amerika krisis pangan, Indonesia Berjaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis pangan kini menghantam jantung negeri adidaya, Amerika Serikat. Negeri yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi dunia, kini ribuan warganya harus mengantre panjang di depan food bank yang kini mulai kehabisan stok.

    Mengutip laporan Reuters.com, kondisi ini terjadi sejak dihentikannya Program Bantuan Nutrisi Tambahan atau SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) — program anti-kelaparan terbesar di Amerika Serikat yang selama ini memberikan bantuan makanan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di berbagai wilayah.

    Tidak hanya itu, Reuters juga melaporkan food bank di banyak wilayah kini kewalahan menghadapi lonjakan permintaan. Rak-rak penyimpanan mulai kosong, sementara pasokan dari toko kelontong menurun akibat inflasi dan kebijakan tarif yang menekan sektor perdagangan. Warga penerima bantuan pun mengaku kini hanya bisa mengandalkan sisa stok yang semakin menipis.

    Di tengah krisis yang melanda negara maju itu, Indonesia justru menunjukkan arah berlawanan, surplus dan berdaulat pangan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

    Bahkan stok beras di gudang Bulog kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,2 juta ton tercatat pada bulan Juni.

    Produksi jagung nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 juga terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,55 juta ton, atau meningkat 1,41 juta ton (9,34 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja nyata bersama petani, penyuluh, dan seluruh jajaran pertanian yang bergerak dalam satu komando.

    “Indonesia tidak hanya aman pangan, tapi juga surplus. Ini hasil gotong royong petani dan kerja keras seluruh pihak yang menjaga agar produksi terus meningkat,” ujar Amran di Jakarta pada beberapa kesempatan sebelumnya.

    Mentan Amran menambahkan, berbagai program seperti percepatan tanam serentak, bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta penguatan benih unggul menjadi fondasi penting dalam menjaga produktivitas di tengah tantangan iklim global.

    Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan sejati bukan bergantung pada kekuatan ekonomi, tetapi pada kemandirian dan keberpihakan kepada petani. Saat banyak negara berjuang menghadapi krisis pangan, Indonesia justru mampu berdiri tegak dengan cadangan melimpah dan inflasi pangan yang terkendali.

    “Kita harus bersyukur, karena di saat dunia resah karena pangan, Indonesia justru berjaya. Berkat gagasan Presiden Prabowo, kini produksi pangan kita naik, bahkan surplus, kemudian kesejahteraan petani meningkat dan paling penting rakyat Indonesia tercukupi pangannya bahkan kita bisa suplai ke negara lain,”tukas Mentan Amran.

  • Istana Sebut Perpres Ojek Online Masih Disempurnakan, Dengar Masukan Mitra hingga Aplikator

    Istana Sebut Perpres Ojek Online Masih Disempurnakan, Dengar Masukan Mitra hingga Aplikator

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) masih terus disempurnakan.

    Menurutnya, pemerintah ingin memastikan aturan tersebut telah mencakup berbagai masukan dari seluruh pihak yang terkait dengan ekosistem transportasi daring di Indonesia.

    “Sedang terus disempurnakan. Dalam artian dilengkapi dari berbagai pihak ya. Baik teman-teman mitra ojol maupun teman-teman aplikator,” ujar Prasetyo usai mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Prasetyo menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk unsur yang berkaitan dengan proses korporasi antara perusahaan penyedia aplikasi.

    “Dalam hal ini macam-macam karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan. Makanya minta tolong sabar dulu,” ujarnya.

    Terkait tuntutan para mitra ojol yang meminta penghapusan potongan komisi 10 persen oleh aplikator, Prasetyo menyebut hal itu juga menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.

    “Ya kan itu salah satunya. Dari awal kan memang itu kan yang diminta oleh teman-teman mitra ojol. Makanya disitulah dibicarakan untuk cari titik temunya,” katanya.

    Namun, ketika ditanya mengenai bentuk instrumen hukum yang akan digunakan dalam pengaturan ekosistem ojol, apakah berupa revisi undang-undang, keputusan presiden (keppres), atau perpres, Prasetyo belum memberikan kepastian.

    “Tunggu dulu nanti,” ucapnya singkat. 

    Pemerintah disebut tengah menyiapkan kebijakan komprehensif yang tidak hanya menyentuh aspek kesejahteraan mitra pengemudi, tetapi juga keberlanjutan model bisnis perusahaan aplikator ojek daring.