Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Astra Sediakan 250 Unit Rumah Gratis untuk Warga di Banyumas & Garut

    Astra Sediakan 250 Unit Rumah Gratis untuk Warga di Banyumas & Garut

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra International Tbk. (AASI) turut mendukung program pembangunan Indonesia dengan menyediakan 250 unit rumah layak huni untuk masyarakat di Banyumas, Jawa Tengah dan Garut, Jawa Barat.

    Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan pembangunan rumah layak huni (RLH) merupakan bentuk dukungan Astra untuk dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

    Hal tersebut disampaikan Boy saat mendampingi kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk meninjau langsung progres pembangunan RLH oleh Astra di Desa Tunjung, Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu (8/11).

    Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung progres pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) oleh Astra serta menghadiri prosesi penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat program.

    “Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat langsung progres pembangunan yang telah kami mulai sejak peletakan batu pertama pada Agustus lalu,” kata Boy dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2025).

    Astra, imbuhnya, berharap setiap rumah yang dibangun dapat menjadi tempat yang layak dan nyaman bagi keluarga untuk bertumbuh serta membangun masa depan yang lebih baik.

    “Kami juga mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi mendukung pembangunan Rumah Layak Huni ini agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

    Boy mengungkapkan groundbreaking pembangunan Rumah Layak Huni oleh Astra telah dilaksanakan pada 20 Agustus 2025. Groundbreaking tersebut menjadi tanda dimulainya pembangunan 250 unit rumah layak huni gratis di dua wilayah binaan Desa Sejahtera Astra yang juga menjadi lokasi hutan karbon Astra, yaitu 165 unit di Banyumas, Jawa Tengah dan 85 unit di Garut, Jawa Barat.

    “Program ini menjadi langkah nyata komitmen Astra untuk turut serta membangun Indonesia ke berbagai penjuru negeri,” ujarnya.

    Selain memberikan dukungan pembangunan fisik, Astra juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki dan gotong royong, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan tempat tinggal secara berkelanjutan.

  • Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8%, Purbaya Ingin Rasio Pajak 15% di 2029

    Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8%, Purbaya Ingin Rasio Pajak 15% di 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) naik seiring pertumbuhan ekonomi pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di 2029. 

    Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, Kemenkeu diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yakni optimalisasi pendapatan negara, belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan serta pengendalian inflasi. 

    Target itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Target indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal meliputi di antaranya rasio pendapatan negara terhadap PDB 12,36% pada 2025, dan naik ke kisaran 12,86% sampai dengan 18% pada 2029. 

    Adapun penerimaan perpajakan yang merupakan sumber utama pendapatan negara, ditargetkan juga naik. Pada 2025, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB ditargetkan sebesar 10,24%. Kemudian, target itu naik pada 2029 yakni ke kisaran 11,52% sampai dengan 15%. 

    Berikut target indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal selengkapnya:

    – Rasio pendapatan negara terhadap PDB = 12,36% (2025); 12,86% — 18% (2029)

    – Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB = 10,24% (2025); 11,52% — 15% (2029)

    – Rasio PNBP = 2,11% (2025); 1,33% — 2,99% (2029)

    – Indeks efektivitas kebijakan belanja negara = 86 (2025); 88 (2029)

    – Rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman = -2,53% (2025); -2,24% — -2,50% (2029)

    – Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang menjamin keberlanjutan fiskal = 39,43% (2025); 38,55% — 38,64% (2029)

    Optimisme Pertumbuhan

    Pada Jumat (7/11/2025), Purbaya mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak–Wajib Pajak Besar (LTO) dan memberikan arahan kepada para petugas pajak di kanwil tersebut.

    Dia menyampaikan, target fiskus yang sulit dicapai dalam memungut pajak disebabkan oleh kondisi ekonomi yang melemah. 

    Hal ini beberapa kali disampaikan olehnya, merujuk pada saat kondisi memburuk akhir Agustus 2025 lalu ketika terjadi demonstrasi besar-besaran. 

    “Makanya target anda susah dicapai. Saya pernah bilang kan di meeting besar bahwa bukan salah orang pajak itu enggak tercapai, karena ekonominya turun, tetapi orang-orang kan enggak peduli di luar,” jelasnya dikutip dari akun Instagram resmi @menkeuri, Minggu (9/11/2025). 

    Oleh sebab itu, dia meminta agar Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu tetap berusaha seoptimal mungkin. Dia meyakini kondisi perekonomian sudah berbalik arah sejak akhir kuartal III/2025, atau tak lama setelah dia menjabat Menkeu. 

    Beberapa gebrakan Purbaya yakni memindahkan kas pemerintah Rp200 triliun di Bank Indonesia (BI) ke himbara guna memacu pertumbuhan kredit, maupun menggelontorkan beberapa stimulus. 

    “Mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan target-targetnya bisa tercapai,” paparnya. 

    Untuk tahun depan, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memperkirakan penerimaan pajak akan membaik. Sebab, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan didorong mencapai 6% (yoy). 

    “Kita akan dorong tumbuhnya ke 6%, itu harusnya kalau rasionya kita betul itu, private sektornya bisa jalan, tetapi  anda ngerti kan apa yang anda kerjain? Jaga terus integritas,” terangnya. 

  • UMK Cikarang 2026 Jika Naik 10,5%, Tertinggi di Indonesia?

    UMK Cikarang 2026 Jika Naik 10,5%, Tertinggi di Indonesia?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) pada bulan November ini. Kenaikan ini turut dinantikan pekerja kawasan industri seperti di Cikarang yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    UMK Cikarang pada 2025 mengikuti besaran upah minimum di Kabupaten Bekasi yang sebesar Rp5,55 juta. Angka tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Barat.

    Apabila tuntutan buruh yang meminta upah minimum naik hingga 10,5% terwujud, maka UMK Kabupaten Bekasi 2026 dapat menyentuh Rp6,14 juta.

    Secara historis, besaran UMK di Cikarang terus naik mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Menilik lima tahun terakhir, UMK Cikarang pada 2020 ditetapkan naik Rp351.874 menjadi Rp4.498.000.

    Selanjutnya, UMK Cikarang naik Rp293.843 menjadi Rp4.791.843 pada 2021. Pada 2022, Bisnis mencatat tidak terdapat kenaikan upah minimum di Cikarang.

    Selanjutnya pada 2023, UMK kawasan industri ini naik Rp345.732 menjadi Rp5.137.575, lantas menjadi Rp5.219.263 atau naik Rp81.688 pada 2024. Pada 2025, UMK Cikarang menyentuh Rp5.58.515 atau naik Rp339.252.

    Namun demikian, UMK Cikarang bukan merupakan yang tertinggi di Indonesia, bahkan di Jawa Barat. UMK Cikarang masih lebih rendah dengan UMK Kota Bekasi yang menyentuh Rp5,69 juta, serta kurang dari Kabupaten Karawang yang memiliki UMK Rp5,59 juta.

    Dengan begitu, Cikarang atau Kabupaten Bekasi menempati posisi ketiga dalam daftar UMK tertinggi di Jawa Barat. Posisi yang sama juga berlaku dalam skala nasional, yang mana Cikarang mengungguli DKI Jakarta yang memiliki upah minimum Rp5,39 juta pada 2025.

    Sementara itu, potensi kenaikan upah minimum di kabupaten/kota di Indonesia masih terbuka lebar.

    Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2026 jika ditetapkan naik 10,5%:

    Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
    Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
    Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
    Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
    Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
    Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
    Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
    Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
    Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
    Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
    Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
    Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
    Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
    Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
    Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
    Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
    Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
    Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
    Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
    Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
    Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
    Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
    Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
    Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
    Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
    Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
    Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751

  • YLKI Soroti Ketimpangan Pasokan BBM, Desak Pemerintah Benahi Distribusi Nasional

    YLKI Soroti Ketimpangan Pasokan BBM, Desak Pemerintah Benahi Distribusi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan agar pemerintah dan badan usaha (BU) melakukan distribusi BBM lebih merata, baik untuk SPBU milik Pertamina maupun swasta.

    Hal ini merespons fenomena antrean yang mengular di SPBU BP-AKR milik PT Aneka Petroindo Raya (APR) di Surabaya, Jawa Timur. Antrean yang mengular itu tak lepas dari stok BBM di SPBU swasta yang kini baru terisi di SPBU BP.

    Di satu sisi, warga Surabaya disebut was-was dengan isu kualitas Pertalite besutan Pertamina.

    Sekretaris Jenderal YLKI Rio Priambodo mengatakan, fenomena antrean di SPBU BP setelah pasokan BBM-nya kembali normal menunjukkan adanya ketimpangan pasokan di lapangan yang berdampak langsung pada konsumen.

    “Dari sisi YLKI, kami menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan badan usaha terkait agar distribusi BBM lebih merata, baik untuk SPBU milik Pertamina maupun swasta,” ucap Rio kepada Bisnis, Minggu (9/11/2025).

    YLKI pun mendorong agar koordinasi antara pemerintah, BPH Migas, dan seluruh badan usaha penyedia BBM diperkuat. Hal ini diperlukan agar mekanisme distribusi dan transparansi stok lebih baik. 

    Untuk diketahui, kekosongan stok BBM di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 lalu. Menyikapi hal ini, pemerintah mendorong pengusaha SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina dengan skema business to business (B2B).

    Sebab, Pertamina masih memiliki kuota impor. Di sisi lain, jatah impor BBM untuk SPBU swasta telah habis untuk 2025 ini.

    Belakangan, baru BP yang sepakat membeli base fuel sebanyak 100.000 barel dari Pertamina, sementara Shell dan Vivo masih dalam tahap negosiasi.

    BP-AKR pun mengumumkan BBM jenis BP 92 kini telah kembali tersedia di seluruh jaringan SPBU BP di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta secara bertahap akan tersedia di Jawa Timur. 

    Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengatakan, kerja sama Pertamina terlaksana setelah seluruh aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta aspek komersial telah terpenuhi.  

    Menurutnya, atas dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan dilakukan melalui proses kolaboratif dengan PT Pertamina Patra Niaga, maka pengadaan base fuel impor dapat terlaksana dengan baik dan normalisasi pasokan bagi masyarakat terwujud. 

    “BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi ACTIVE untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia,” ucap Vanda melalui keterangan resmi, Jumat (31/10/2025). 

    BP-AKR menegaskan bahwa pasokan base fuel telah melalui uji kualitas dengan pengawasan surveyor independen yang terpercaya, untuk memastikan pasokan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas pemerintah Indonesia serta internasional. 

    Terpisah, Kementerian ESDM menyebut sejumlah badan usaha SPBU swasta, seperti Vivo dan Shell, hingga saat ini masih melakukan negosiasi pembelian base fuel dari Pertamina.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Laode Sulaeman mengatakan, negosiasi yang mengalami progres cukup maju adalah Vivo. Dia menyebut, Vivo hampir mendekati kesepakatan. 

    Namun, dia belum dapat memberikan informasi perincian terkait volume dan target pembelian oleh Vivo.  

    “Kemarin memang kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati, akan ada lagi jadi kita tunggu aja ya,” kata Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/11/2025). 

    Laode menegaskan bahwa SPBU swasta lainnya, seperti Shell, masih dalam tahap negosiasi dengan Pertamina. Shell disebut meminta bertemu dengan Laode dalam proses negosiasi ini. 

    Kendati demikian, dia tak memberikan penjelasan terkait apa saja pertimbangan Shell saat ini.  

    “[Shell] masih berproses, Shell tadi baru menghubungi saya, mau ketemu dulu dengan saya, saya bilang oke,” tuturnya. 

  • KAI Bidik Volume Angkutan Barang Naik 15% pada 2029, Termasuk Batu Bara

    KAI Bidik Volume Angkutan Barang Naik 15% pada 2029, Termasuk Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membidik peningkatan volume pengangkutan barang sebesar 15% pada 2029 mendatang, khususnya pada komoditas batu bara. 

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan, target peningkatan tersebut akan mendorong volume barang yang diangkut menjadi 111,2 juta ton batu bara dan 10,9 juta ton komoditas non-batu bara. 

    Dalam mencapai target tersebut, KAI tengah mengembangkan infrastruktur logistik strategis, seperti Terminal Tarahan II yang diharapkan mampu menyerap 18 juta ton batu bara. 

    “Serta pengembangan fasilitas bongkar-muat di Kertapati yang dapat meningkatkan kapasitas hingga 7 juta ton,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (9/11/2025). 

    Peningkatan volume juga ditargetkan di Sumatra Selatan. Wilayah ini diproyeksikan akan memberikan kontribusi tambahan sebesar 27,8 juta ton. 

    Anne menekankan bahwa hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan nantinya tak hanya berasal dari peningkatan operasional, tetapi juga dari investasi berkelanjutan dalam infrastruktur yang mendukung kelancaran dan kapasitas angkutan.

    Untuk diketahui, batu bara yang diangkut KAI sebagian besar digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa dan Bali guna menyuplai listrik ke rumah tangga, menghidupkan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, kantor, pusat perbelanjaan, serta mendukung industri dan usaha kecil di seluruh Indonesia. 

    Sepanjang Januari–Oktober 2025, KAI mencatatkan angkutan batu bara mencapai 47,77 juta ton, meningkat 4,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 45,78 juta ton. 

    Angkutan batu bara terus menjadi kontributor utama bagi angkutan logistik KAI. Segmen ini menyumbang 83% dari total angkutan barang KAI selama periode Januari–Oktober 2025 yang total mencapai 57,55 juta ton. 

    Sementara secara umum, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan barang angkutan kereta pada September 2025 mencapai 6,25 juta ton, terkontraksi 2,26% secara bulanan atau month to month (MtM). 

    Secara kumulatif, barang yang diangkut menggunakan moda transportasi kereta api selama Januari–September 2025 mencapai 54,27 juta ton atau turun 0,26% dari periode yang sama pada 2024. 

    Di samping itu, KAI juga berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah yang ingin menghapus truk Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2026, dengan menyediakan solusi logistik berbasis kereta api yang aman dan berkapasitas besar.

    KAI juga terus memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dengan beralihnya seluruh lokomotif dan genset KAI menggunakan Biosolar B40 sejak Februari 2025.

  • Buruh Tuding Pemerintah dan Pengusaha Mau Naikkan Upah Minimum 2026 di Bawah 6,5%

    Buruh Tuding Pemerintah dan Pengusaha Mau Naikkan Upah Minimum 2026 di Bawah 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut pemerintah dan unsur pengusaha hendak menetapkan kenaikan upah minimum 2026 di bawah 6,5%. Persentase tersebut merupakan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2025 yang dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tengah menggodok peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Dia lantas menjelaskan bahwa indeks tertentu merupakan perhitungan seberapa besar kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Menurutnya, rancangan PP tersebut memuat besaran indeks tertentu pada rentang 0,2 hingga 0,7, padahal pada tahun lalu berkisar 0,9. Dengan angka makroekonomi yang tak berbeda jauh, kenaikan upah minimum tahun ini disebutnya berpotensi tak akan menyentuh 6,5%.

    “Sekarang makroekonominya sama. Angka pertumbuhan ekonomi 5 koma sekian persen, inflasi 2 koma sekian persen.Masa indeks tertentunya diturunkan, anjlok ke 0,2 sampai 0,7,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

    Lebih lanjut, dia juga mengeklaim bahwa pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan besaran indeks tertentu yang lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,5.

    Dengan perhitungan tersebut, maka kenaikan UMP 2026 berpotensi hanya berkisar 3,15%. Meskipun KSPI menuntut persentase kenaikan UMP sebesar 8,5% hingga 10,5%, pihaknya lebih memilih besaran indeks tertentu sama seperti tahun lalu.

    “Kami bisa memahami apabila indeks tertentunya 0,9 sampai 1,0. Kalau pakai 0,9 sampai 1,0 berarti sekitar minimal kenaikan upah minimumnya bisa 7,77%,” ujar Said.

    Oleh karena itu, dia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar tak menyetujui apa yang disebutnya sebagai usulan Kemnaker dan pengusaha tersebut. Menurutnya, kenaikan upah yang rendah hanya akan menyebabkan daya beli masyarakat kian melemah.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah terus mengkaji pendapat pengusaha dan buruh dalam penetapan besaran UMP tahun depan.

    Yassierli tak menampik bahwa pada umumnya pengusaha menghendaki besaran kenaikan UMP yang lebih rendah dari usulan buruh.

    Namun, pemerintah disebutnya lebih memperhatikan permasalahan disparitas upah pekerja antardaerah di Indonesia saat ini. Pihaknya mengaku tengah mencari jalan tengah.

    “Kalau pengusaha, tentu harapannya [kenaikan UMP] tetap dapat menjaga daya saing dari dunia usaha,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

  • Ekonom Sebut Moratorium Smelter Harus Diiringi Pengendalian Izin Tambang

    Ekonom Sebut Moratorium Smelter Harus Diiringi Pengendalian Izin Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pembatasan izin investasi pembangunan smelter nikel baru harus diiringi moratorium izin tambang.

    Adapun pembatasan pembangunan smelter nikel sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Beleid itu mengatur agar industri pembuatan logam dasar bukan besi yang memiliki izin usaha industri (IUI) tak membangun proyek smelter baru yang khusus memproduksi produk antara nikel, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pembatasan pembangunan smelter itu seharusnya diikuti dengan ketegasan regulasi. Ini khususnya terkait moratorium izin tambang.

    Menurutnya, hal ini perlu dilakukan jika pemerintah memang betul-betul ingin mengatasi oversuplai nikel. Adapun jumlah smelter nikel yang sudah berdiri sebanyak 54 unit. 

    Bhima menilai jumlah itu berperan dalam oversuplai produksi nikel olahan di pasar ekspor. Sementara itu terdapat 38 smelter yang sedang dalam tahap konstruksi dan 45 smelter dalam perencanaan. 

    Bhima menyebut, jumlah Rencana Keuangan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang tahun ini disetujui oleh Kementerian ESDM sudah sebanyak 292 izin, dengan total izin usaha pertambangan khusus (IUPK) seluas 866.292 hektare. 

    “Dengan luasan konsesi yang begitu besar dan izin tambang yang terus bertambah, meski izin smelter baru dimoratorium namun tanpa kontrol di sektor hulu hanya akan memindahkan tekanan dari industri pengolahan ke kawasan tambang,” ucap Bhima dalam keterangannya dikutip Minggu (9/11/2025).

    Menurutnya, jika IUPK tak dibatasi, maka akan memperparah kerusakan ekologis dan konflik sosial.

    Dalam laporan bersama, Celios dan CREA mencatat total kerugian pendapatan petani dan nelayan di wilayah nikel sebesar US$234,84 juta atau sekitar Rp3,64 triliun dalam 13 tahun ke depan. Di samping itu, terdapat potensi lebih dari 3.800 kematian dini pada 2025 dan hampir 5.000 kasus pada 2030.  

    Dia juga mencermati adanya kontradiksi antara moratorium izin smelter dengan rencana Danantara yang ingin membangun smelter baru. 

    Menurutnya, di tengah situasi pasar yang jenuh dan harga yang terus merosot, pemerintah Indonesia justru mengumumkan akan membiayai proyek smelter nikel milik Vale Indonesia (INCO) dan GEM Co. Ltd. (China), melalui program Danantara. 

    “Kontradiksi ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan: di satu sisi pemerintah berupaya menahan ekspansi, tetapi di sisi lain tetap mendorong investasi baru melalui skema pembiayaan negara,” kata Bhima.

    Sementara itu, Peneliti Celios Attina Rizqiana menambahkan bahwa pembatasan terhadap izin smelter nikel, harus ditindaklanjuti dengan pembatasan pada IUPK perusahaan yang notabene memiliki izin pertambangan, konsesi maupun pengolahan nikel. 

    “Tidak luput, langkah tegas juga harus diambil terkait perusahaan yang masih dalam tahap rencana pembangunan fasilitas, juga terkait batas waktu pembatasan,” ungkap Kiki.

    Dia berpendapat, langkah yang diambil pemerintah menimbulkan kesan kuat bahwa pengendalian ekspansi industri nikel di Indonesia masih didorong oleh pertimbangan ekonomi semata, bukan dimotori atas komitmen terhadap dekarbonisasi dan perlindungan lingkungan. 

    Kiki menyebut, proyek-proyek smelter yang bergantung pada pembangkit energi fosil berpotensi memperbesar jejak emisi sektor mineral justru di tengah klaim transisi energi hijau. 

    “Ditambah lagi dengan perluasan konsesi yang berdampak pada deforestasi dan hilangnya ruang hidup dan penghidupan masyarakat,” imbuhnya.

    Kiki menambahkan bahwa tanpa adanya pembatasan yang sejalan di tingkat hulu (IUP), peta jalan dekarbonisasi yang tegas, dan integrasi kebijakan lingkungan yang nyata, kebijakan pembatasan IUI berisiko menjadi langkah kosmetik.

    “Seolah memperlambat ekspansi secara administratif, tapi tidak mengubah arah struktural pembangunan industri yang masih berbasis ekstraktivisme dan emisi tinggi.” tutup Kiki. 

  • KCIC Banderol Tiket Whoosh Rp200.000 Khusus 10-11 November, Cek Jadwalnya

    KCIC Banderol Tiket Whoosh Rp200.000 Khusus 10-11 November, Cek Jadwalnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghadirkan promo spesial bertajuk “Whoosh Hero’s Deal” dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November, dengan harga tiket Premium Economy Rp200.000. 

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan, promo ini menawarkan tarif spesial untuk perjalanan Whoosh kelas Premium Economy pada rute Jakarta–Bandung maupun sebaliknya, dengan harga mulai dari Rp200.000, turun dari tarif normal di kisaran Rp250.000 hingga Rp350.000. 

    Promo Whoosh berlaku untuk pemesanan tiket pada 7–11 November 2025 melalui Aplikasi Whoosh dan situs resmi ticket.kcic.co.id, serta kanal mitra resmi Access by KAI, Livin’ Sukha, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, dan Traveloka.

    “Promo ini langsung mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Banyak yang memanfaatkan momen Hari Pahlawan untuk bepergian dengan Whoosh, apalagi harga tiketnya lebih hemat dari biasanya,” ujar Eva,” tuturnya dalam keterangan resmi, pada Minggu (9/11/2025). 

    Tiket promo dapat digunakan untuk keberangkatan pada 10–11 November 2025 dengan total 81 perjalanan Whoosh, mencakup 40 perjalanan pada 10 November dan 41 perjalanan pada 11 November, dengan rentang waktu keberangkatan antara pukul 06.35 hingga 21.25 WIB.

    Tiket yang sudah dibeli tetap dapat diubah jadwal dan/atau dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku di layanan Whoosh.

    Adapun, tiket yang sudah dibeli tetap dapat diubah jadwal dan/atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan ubah jadwal dan pembatalan yang berlaku di layanan Whoosh. 

    Selain mengusung semangat kepahlawanan, promo ini juga bertepatan dengan momentum Hari Belanja Online Nasional 11.11. 

    Eva menuturkan bahwa KCIC ingin mendorong masyarakat untuk semakin aktif bertransaksi secara digital sekaligus mendukung program Paperless Journey yang secara rutin digalakan KCIC untuk mewujudkan layanan ramah lingkungan dan efisien.

    KCIC terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi cepat, efisien, dan modern bagi masyarakat Indonesia, sekaligus menumbuhkan semangat kebanggaan terhadap karya anak bangsa di momen Hari Pahlawan.

    “Promo Whoosh Hero’s Deal ini dihadirkan untuk menyemarakkan peringatan Hari Pahlawan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. KCIC ingin terus menghadirkan berbagai program menarik agar masyarakat semakin antusias menggunakan transportasi ramah lingkungan, modern, dan berkelas dunia seperti Whoosh,” tutup Eva. 

    Melihat jadwal keberangkatan Whoosh pada periode 10-11 November, nyatanya tidak semua keberangkatan dapat menikmati ‘tiket murah’ tersebut. Sebagian jadwal untuk kelas Premium Economy tetap dibanderol dengan harga Rp225.000 per perjalanan dan Rp250.000. 

    Sejak dibuka pada 7 November dan hingga 8 November 2025, lebih dari 3.000 tiket promo telah terjual hanya dalam 2 hari sejak masa pemesanan dibuka, dan jumlahnya terus bertambah setiap jamnya.

    PT KCIC mencatat peningkatan jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh sebesar 6,3% pada periode Januari hingga Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

    Selama 10 bulan pertama tahun ini, layanan Whoosh telah melayani lebih dari 5,1 juta penumpang, meningkat dari 4,8 juta penumpang pada 2024 di periode yang sama. Secara kumulatif, sejak beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12,2 juta penumpang.

    Berikut daftar keberangkatan Whoosh Halim-Tegalluar dengan harga Rp200.000

    Tanggal 10 November 2025 

    13.00 – 13.47 WIB
    15.25 – 16.19 WIB
    18.25 – 19.19 WIB
    20.00 – 20.47 WIB
    20.25 – 21.19 WIB
    21.25 – 22.19 WIB 

     

    Tanggal 11 November 2025

    10.25 – 11.19 WIB
    12.25 – 13.19 WIB
    19.25 – 20.19 WIB
    20.25 – 21.19 WIB
    21.00 – 21.47 WIB
    21.25 – 22.19 WIB

  • Syarat dan Cara Daftar Naik LRT, BRT dan MRT Gratis untuk Pekerja Gaji Maksimal Rp6,2 Juta

    Syarat dan Cara Daftar Naik LRT, BRT dan MRT Gratis untuk Pekerja Gaji Maksimal Rp6,2 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Bagi Anda pekerja swasta dengan gaji maksimal Rp6,2 juta, kini bisa naik LRT, BRT, dan MRT secara gratis.

    Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis. Fasilitas ini merupakan perluasan layanan gratis yang sebelumnya menjaring kelompok pelajar, lansia, disabilitas, veteran, dan kelompok lainnya.

    Pada Pasal 3 huruf j tertulis karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta termasuk dalam golongan masyarakat tertentu penerima layanan angkutan umum gratis.

    Adapun merujuk pada gaji UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761 kemudian dikalikan 1,15, maka karyawan swasta dengan gaji maksimal Rp6.206.275 bisa memperoleh layanan kartu transportasi gratis.

    Namun demikian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika Anda ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.

    Salah satunya adalah karyawan swasta perlu menggunakan layanan digitalisasi Bank DKI untuk mendapatkan layanan transportasi publik gratis. 

    Pengajuan kartu untuk layanan transportasi massal gratis diintegrasikan dengan sistem pembayaran milik Bank DKI atau mengajukan penerbitan Kartu baru Bank DKI.

    Selain itu, ada ketentuan dan syarat lainnya agar karyawan swasta bisa menikmati layanan transportasi publik secara gratis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Pergub 33/2025, yakni:

    1. Memiliki besaran gaji paling besar senilai dengan 1,15 (satu koma satu lima) kali upah minimum provinsi atau sesuai dengan ketentuan upah minimum provinsi.

    2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta

    3. Fotokopi Kartu Pekerja Jakarta

    4. Surat keterangan penghasilan

    5. foto diri terbaru.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Harga Pangan Hari Ini 9 November: Beras Turun, Daging Ayam Naik

    Harga Pangan Hari Ini 9 November: Beras Turun, Daging Ayam Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan harga rata-rata nasional komoditas pangan di Indonesia terpantau bervariasi pada hari ini, Minggu (9/11/2025) dibandingkan dengan hari sebelumnya.

    Berdasarkan aplikasi panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 08.45 WIB, harga rata-rata beras premium di Tanah Air turun 0,91% menjadi Rp15.403 per kilogram dibandingkan kemarin.

    Harga beras medium turun 1,2% secara harian ke Rp13.400 per kilogram, sedangkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog turun 0,68% ke Rp12.383 per kilogram.

    Komoditas lainnya seperti jagung peternak naik 0,10% ke Rp6.813 per kilogram, serta kedelai biji kering impor turun 1,04% menjadi Rp10.607 per kilogram. Sementara itu, bawang merah turun 3,41% ke Rp37.782 per kilogram, sedangkan bawang putih bonggol juga lebih murah 2,14% ke Rp35.941 per kilogram.

    Harga cabai-cabaian terpantau kompak turun secara harian. Cabai merah keriting turun 1,01% ke Rp52.055 per kilogram, cabai merah besar turun 3,03% ke Rp49.424 per kilogram, dan cabai rawit merah lebih rendah 4,9% dibandingkan sehari sebelumnya menjadi Rp35.888 per kilogram.

    Adapun, harga daging sapi murni turun 1,05% menjadi Rp133.776 per kilogram. Harga daging ayam ras naik tipis 0,04% ke Rp36.813 per kilogram, sementara telur ayam ras turun 0,49% menjadi Rp30.049 per kilogram.

    Penurunan harga juga terjadi pada daging kerbau segar lokal yang turun 1,16% ke Rp139.615 per kilogram, serta daging kerbau beku impor yang turun 6,24% ke Rp98.917 per kilogram.

    Lebih lanjut, gula konsumsi terpantau turun 0,72% ke Rp17.857 per kilogram, garam konsumsi turun 1,13% ke Rp11.508 per kilogram, tepung terigu curah turun 0,37% ke Rp9.698, dan tepung terigu kemasan turun 1,21% ke Rp12.801.

    Terkait minyak goreng, harga kemasan dan curah masing-masing turun 0,4% dan 0,61% menjadi Rp20.839 dan Rp17.392 per liter. Sementara itu, Minyakita turun 2,01% menjadi Rp17.104 per liter.

    Sementara itu, harga komoditas ikan bergerak turun. Ikan kembung turun 1,37% ke Rp41.919 per kilogram, ikan tongkol turun 5,51% ke Rp33.063 per kilogram, sedangkan ikan bandeng turun 3,02% menjadi Rp34.083 per kilogram.