Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pengusaha & Buruh Belum Satu Suara soal Formula Kenaikan UMP 2026

    Pengusaha & Buruh Belum Satu Suara soal Formula Kenaikan UMP 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Polemik terkait dengan pembahasan upah minimum terjadi setiap tahun, karena adanya perbedaan pandangan antara  pengusaha dan buruh soal formula kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

    Besaran UMP 2026 seharusnya diumumkan pada 21 November mendatang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Artinya, sekitar 2 pekan lagi kenaikan UMP 2026 akan diumumkan oleh pemerintah.

    Akan tetapi, hingga saat ini tampaknya masih belum ada titik temu antara pengusaha dan buruh soal fomula kenaikan UMP 2026.

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa pemerintah dan pengusaha diam-diam telah menyetujui formula kenaikan upah minimum 2026, tetapi pembahasannya tak melibatkan buruh.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) anyar tentang pengupahan, yang memperhitungkan kenaikan upah minimum dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Dia mengatakan bahwa rancangan PP tersebut memuat besaran indeks tertentu, yang mengukur kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi, turun menjadi 0,2 hingga 0,7. Padahal, dalam kenaikan UMP 2025 lalu yang sebesar 6,5%, indeks tertentu dipatok sekitar 0,9.

    “Tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembahasan sebuah produk peraturan pemerintah dalam hal ini tentang pengupahan yang tidak melibatkan serikat buruh,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

    Dia lantas mengeklaim bahwa pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengusulkan besaran indeks tertentu yang lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,5.

    Dia pun menegaskan bahwa buruh menolak keras usulan-usulan tersebut. Pihaknya lantas meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan indeks tertentu setidaknya seperti tahun lalu, dengan perhitungan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tak jauh berbeda.

    “Kalau inflasi tahun ini mendekati tahun lalu, angka pertumbuhan ekonominya juga mendekati, tidak mungkin Presiden memutuskan indeks tertentu yang lebih rendah,” tegas Said.

    Apabila usulan itu disetujui, Said memperhitungkan bahwa kenaikan UMP 2026 hanya akan berkisar 3,15%. Pihaknya lebih memilih besaran indeks tertentu dipatok sama seperti tahun lalu, kendati KSPI menuntut persentase kenaikan UMP sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    “Kami bisa memahami apabila indeks tertentunya 0,9 sampai 1,0. Kalau pakai 0,9 sampai 1,0, berarti sekitar minimal kenaikan upah minimumnya bisa 7,77%,” ujar Said.

    Said menjelaskan usulan kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5% ini diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    Menurutnya, putusan tersebut menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup layak mesti dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum. Di samping itu, upah minimum sektoral juga wajib diberikan kepada buruh yang nilainya di atas UMP/UMK.

    “Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada November,” jelasnya.

    Said lantas menjelaskan bahwa pihaknya telah menganalisis perhitungan untuk menentukan kenaikan upah minimum sektoral 2026. Pertama, akumulasi nilai inflasi Oktober 2024 sampai September 2025 diperkirakan sebesar 3,23%.

    Kedua, akumulasi pertumbuhan ekonomi dalam pada periode yang sama diproyeksikan berkisar 5,1% hingga 5,2%. Ketiga, indeks tertentu yang diusulkan oleh KSPI dan Partai Buruh adalah 1,0 sampai dengan 1,4.

    Belum Disetujui

    Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membantah tudingan KSPI yang menyebut bahwa usulan formula kenaikan UMP 2026 yang diajukan pengusaha telah disetujui pemerintah.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan usulan terkait dengan formula UMP 2026 disampaikan dalam pertemuan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan bersifat konsultatif, bukan merupakan keputusan yang telah diambil.

    “Itu meeting Depenas, sedangkan Depenas itu laporan ke Menaker [Menteri Ketenagakerjaan]. Jadi bukan forum negosiasi, tapi lebih ke konsultasi,” kata Bob saat dikonfirmasi Bisnis, Minggu (9/11/2025).

    Lebih lanjut, dia menyampaikan formulasi upah minimum memang tak semestinya berubah dalam jangka waktu pendek seperti dua tahun sekali.

    Bob lantas mengamini bahwa perumusan UMP 2026 terlalu dekat dengan tenggat pengumuman pada 21 November, sehingga pembahasan cenderung menjadi pembenaran terhadap angka yang sudah ada.

    Menurutnya, formula upah minimum seharusnya diputuskan jauh-jauh hari. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha.

    “Tetapi begini terus, tidak ada perubahan. Produktivitas juga tidak menjadi pertimbangan, padahal kita selalu bicara produktivitas,” ujar Bob.

    Sebelumnya, Anggota Depenas dari kalangan pengusaha, Sarman Simanjorang menyatakan bahwa kalangan buruh memiliki kebebasan untuk mengutarakan aspirasinya menuntut kenaikan UMP 2026. Namun, dia menyoroti usulan buruh yang meminta kenaikan UMP sebesar 8,5% – 10,5%.

    “Sah-sah saja, namanya juga aspirasi dan harapan. Tentu kami dari pelaku usaha akan tetap mengacu kepada ketentuan regulasi yang ada. Jika menyebut besaran angka harus jelas dasar dan rumusnya dari mana, sehingga mendapatkan angka kenaikan pada kisaran 8,5%–10,5%,” kata Sarman saat dihubungi Bisnis, Rabu (27/8/2025).

    Dia lantas menjelaskan bahwa pengusaha juga memerlukan kepastian dan jaminan bahwa penetapan UMP harus sesuai dengan regulasi, dalam hal ini Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024. Beleid tersebut mengatur bahwa perumusan UMP mesti mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Menurut Sarman, rumusan ini harus dijalankan secara murni dan konsekuen. Dia menggarisbawahi kondisi perekonomian nasional di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih, kondisi geopolitik yang berdampak pada tertekannya ekonomi global, sert perang tarif dagang yang penuh ketidakpastian.

    “Kenaikan UMP 2026 harus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan kondisi ekonomi saat ini. Bicara UMP bukan hanya kepentingan buruh, tetapi harus dilihat juga dari sisi kepentingan dunia usaha,” ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini.

    Di samping itu, dia juga mewanti-wanti apabila kenaikan UMP melampaui kemampuan dunia usaha, maka dikhawatirkan akan terjadi rasionalisasi berupa pengurangan pekerja.

    Menurutnya, langkah merumahkan pekerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan sesuatu yang dihindari pengusaha. Dia mewanti-wanti perihal potensi kegagalan penambahan karyawan baru pada tahun depan apabila terdapat kenaikan UMP yang memberatkan.

    “Artinya, kenaikan UMP harus mempertimbangkan aspek kemampuan dunia usaha. Kesejahteraan buruh tetap menjadi komitmen pengusaha, tetapi kenaikan itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini,” ujar Sarman.

    Arahan Prabowo

    Meski pembahasan cenderung alot, tapi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan keputusan besaran UMP 2026 akan rampung dan diumumkan sesuai jadwal, yakni pada November 2025. Mengingat pada tahun lalu, pemerintah mengundur penetapannya.

    “Kita target sesuai dengan timeline yang biasanya setiap tahun ya, di bulan November. Itu baru nanti kita akan keluar dengan rumusan,” kata Yassierli saat ditemui di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Meski demikian, Yassierli juga menegaskan bahwa dalam perumusan besaran UMP ini di samping oleh Depenas, juga bersandar pada arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Adapun, untuk UMP 2026, Yassierli memastikan formulasinya akan mengakomodir putusan MK, sebagaimana pada penetapan UMP 2025 lalu.

    “Iya [seluruh poin-poin harus diakomodir]. Jadi pemerintah wajib [mengakomodir] dan kami berkomitmen untuk melaksanakan putusan MK. UMP harus mempertimbangkan faktor ini, faktor ini, faktor ini,” tambah Yassierli. 

    Yassierli juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mengkaji pendapat pengusaha dan buruh dalam penetapan besaran UMP 2026. Dia tak menampik bahwa pada umumnya pengusaha menghendaki besaran kenaikan UMP yang lebih rendah dari usulan buruh.

    Kendati demikian, pemerintah disebutnya lebih memperhatikan permasalahan disparitas upah pekerja antardaerah di Indonesia saat ini. Pihaknya mengaku tengah mencari jalan tengah.

    “Kalau pengusaha, tentu harapannya [kenaikan UMP] tetap dapat menjaga daya saing dari dunia usaha,” ujar Yassierli.

  • Periode Libur Panjang Dorong Kenaikan Inflasi China pada Oktober 2025

    Periode Libur Panjang Dorong Kenaikan Inflasi China pada Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga konsumen atau inflasi China mengalami kenaikan tak terduga pada Oktober 2025. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan perjalanan, makanan, dan transportasi selama periode libur panjang.

    Melansir Bloomberg pada Senin (10/11/2025), Biro Statistik Nasional China (NBS) melaporkan bahwa inflasi naik 0,2% secara year-on-year (yoy), berbalik arah dari penurunan 0,3% pada September. Kenaikan tersebut melampaui perkiraan ekonom dalam survei Bloomberg yang memperkirakan penurunan 0,1%.

    Sementara itu, inflasi inti, yang tidak memasukkan komponen bergejolak seperti harga pangan dan energi, meningkat 1,2%.

    Biro statistik mencatat, biaya jasa naik 0,2%, setelah turun 0,3% pada bulan sebelumnya, dan menjadi salah satu pendorong utama peningkatan inflasi.

    Di sisi lain, tekanan deflasi di tingkat produsen mulai mereda meski masih berlangsung selama 37 bulan berturut-turut. Indeks harga produsen (PPI) turun 2,1% secara tahunan, dibandingkan penurunan 2,3% pada September.

    China menghadapi tekanan deflasi selama beberapa bulan terakhir, dengan harga konsumen sempat turun pada Agustus dan September sebelum akhirnya kembali ke wilayah inflasi pada Oktober.

    Deflasi yang berkepanjangan berisiko menahan konsumsi karena rumah tangga menunda belanja, memperberat beban utang, serta menekan margin keuntungan perusahaan — menciptakan potensi spiral penurunan belanja dan investasi.

    Mengakhiri siklus tersebut kini menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi Beijing. Pemerintah meluncurkan kampanye “anti-involution”, yang bertujuan menghentikan perang harga di berbagai sektor, mulai dari kendaraan listrik hingga layanan pengantaran makanan.

    Namun, kemajuan masih terbatas karena pemerintah berhati-hati terhadap risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

    Meski China diperkirakan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 5% tahun ini, ekspansi produk domestik bruto (PDB) nominal berjalan lebih lambat akibat tekanan harga yang menurun.

    Deflator PDB — ukuran harga paling luas dalam perekonomian — telah mencatat penurunan selama lebih dari dua tahun, menjadi periode terpanjang sejak data triwulanan mulai diterbitkan pada 1993.

    Pemerintah China juga menurunkan target inflasi resmi menjadi sekitar 2% pada 2025, level terendah dalam lebih dari dua dekade. Kendati demikian, laju kenaikan harga konsumen sebagian besar tahun ini masih mendekati nol bahkan negatif.

  • Arah Wall Street Pekan Ini: Minim Data Ekonomi, Investor Cermati Dampak Shutdown AS

    Arah Wall Street Pekan Ini: Minim Data Ekonomi, Investor Cermati Dampak Shutdown AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham Amerika Serikat (AS) pekan ini akan dipengaruhi oleh sikap investor yang mencermati arah ekonomi Negeri Paman Sam.

    Pasar AS saat ini menghadapi dilema karena minimnya data resmi akibat shutdown pemerintah dan tekanan di saham teknologi yang mengguncang Wall Street dari rekor tertingginya.

    Melansir Reuters pada Senin (10/11/2025), indeks S&P 500 ditutup melemah pada akhir pekan lalu, mengakhiri tren kenaikan selama tiga pekan berturut-turut. Meski kinerja emiten besar AS umumnya kuat pada musim laporan keuangan kuartal III/2025, indeks acuan itu masih turun sekitar 2,4% dari rekor penutupan tertinggi yang tercatat pada 28 Oktober.

    Kekhawatiran terhadap valuasi saham yang dinilai terlalu tinggi—terutama pada emiten yang terkait euforia kecerdasan buatan (AI)—kian meningkat setelah munculnya data tenaga kerja yang lemah, termasuk laporan lonjakan pengumuman pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahaan AS.

    Minimnya rilis data resmi pemerintah akibat penutupan operasional (shutdown) sejak 1 Oktober membuat investor kini lebih banyak mengandalkan data alternatif dari sektor swasta.

    “Kami tidak mendapatkan banyak data ekonomi. Dengan valuasi saat ini dan kenaikan yang sudah signifikan, investor mulai sedikit lebih berhati-hati. Itu bukan hal buruk, tapi terjadi di saat ketidakpastian terhadap laju pertumbuhan ekonomi makin besar,” ujar Anthony Saglimbene, Chief Market Strategist di Ameriprise Financial.

    Investor kini menimbang apakah pelemahan saham belakangan ini hanya aksi ambil untung dan koreksi sehat setelah reli panjang, atau sinyal awal penurunan yang lebih dalam. 

    Kekhawatiran akan terjadinya “gelembung AI” masih membayangi Wall Street, di mana S&P 500 telah naik 14% sepanjang tahun berjalan dan 35% sejak posisi terendah pada April.

    Sektor teknologi, yang menjadi motor utama reli pasar sejak lebih dari tiga tahun lalu, justru paling terpukul dalam penurunan terakhir, melemah sekitar 6% sejak pekan lalu.

    Sejumlah laporan pada Kamis menunjukkan tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS. Data Revelio Labs mencatat sekitar 9.100 kehilangan pekerjaan pada Oktober, sementara laporan Challenger, Gray & Christmas mengungkap rencana PHK melonjak hingga lebih dari 153.000 posisi. Bank Sentral Chicago memperkirakan tingkat pengangguran AS naik ke level tertinggi dalam empat tahun.

    Data tersebut muncul sehari setelah laporan ADP menunjukkan penambahan 42.000 pekerjaan di sektor swasta pada Oktober.

    Peter Cardillo, Chief Market Economist di Spartan Capital Securities menuturkan, laporan PHK dari Challenger, ditambah absennya data ketenagakerjaan resmi pemerintah, menjadi sinyal peringatan bahwa pasar tenaga kerja mungkin belum benar-benar stabil.

    Pekan ini seharusnya menjadi periode padat rilis data ekonomi, termasuk laporan inflasi konsumen dan produsen serta penjualan ritel. Namun, publikasi tersebut kemungkinan tertunda akibat penutupan pemerintah. 

    Investor kini akan mengandalkan laporan sekunder seperti indeks optimisme usaha kecil dari National Federation of Independent Business (NFIB) yang dijadwalkan terbit Selasa.

    Sementara itu, Menteri Transportasi AS memperingatkan pada Jumat bahwa pemerintah dapat memaksa maskapai mengurangi hingga 20% jadwal penerbangan bila shutdown tidak segera berakhir.

    Keterbatasan data resmi juga memperumit keputusan bank sentral AS (The Fed) yang harus menentukan langkah suku bunga pada rapat Desember. Setelah memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin untuk kedua kalinya pada 29 Oktober, Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan bahwa penurunan lanjutan belum menjadi kepastian.

    “The Fed membutuhkan lebih banyak panduan untuk memahami kondisi pasar tenaga kerja. Mereka mendapatkan sinyal yang saling bertentangan, dan keputusan pada Desember tentu akan berdampak besar bagi pasar saham,” ujar Chuck Carlson, CEO Horizon Investment Services.

    Data futures Fed Funds pada Jumat malam memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga Desember sekitar 65%. Sebelum pernyataan Powell pada Oktober, pasar hampir sepenuhnya yakin pemangkasan akan dilakukan.

    Investor juga menantikan perkembangan negosiasi yang dapat mengakhiri shutdown, yang kini menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS.

    Selain itu, perhatian pasar tertuju pada sisa laporan keuangan kuartalan sejumlah emiten besar, menjelang berakhirnya musim rilis laba yang umumnya positif. Dari 446 perusahaan dalam indeks S&P 500 yang telah melaporkan, 82,5% mencatatkan laba di atas ekspektasi analis — tingkat tertinggi sejak kuartal II/2021, menurut LSEG IBES.

    Pekan depan, laporan keuangan dari Walt Disney dan Cisco Systems akan menjadi sorotan, sebelum giliran raksasa semikonduktor Nvidia yang dijadwalkan pekan berikutnya. Nvidia kini menjadi perusahaan dengan valuasi pasar terbesar di dunia dan simbol antusiasme investor terhadap AI.

    “Saya memperkirakan volatilitas akan meningkat di saham-saham teknologi menjelang laporan Nvidia,” kata Saglimbene.

  • Usai Kasus Timah, Prabowo Kini Pelototi Tambang Nikel Ilegal Morowali

    Usai Kasus Timah, Prabowo Kini Pelototi Tambang Nikel Ilegal Morowali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan perkembangan terkait dengan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Laporan itu disampaikan Menhan dan Panglima TNI pada rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025). 

    “Beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (9/11/2025). 

    Prasetyo menjelaskan, proses penertiban tambang nikel ilegal itu menjadi salah satu hal yang dikerjakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas itu meliputi lintas kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Pertahanan hingga TNI. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengungkap proses penertiban kawasan tambang ilegal itu nantinya diharapkan bakal berujung pada pengembalian kerugian negara, seperti halnya yang dilakukan pada tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel). 

    “Jadi ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki, nah kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden,” terang mantan anggota DPR itu. 

    Adapun dilansir dari akun Instagram resmi Menhan Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin, sejumlah pejabat tinggi negara lain ikut hadir dalam kunjungan ke Morowali itu. Kunjungan dilakukan pada pekan lalu, Selasa (4/11/2025). 

    Selain Sjafrie, beberapa pejabat lainnya juga tampak ikut dalam kunjungan tersebut seperti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh. 

    “Saya memimpin langsung penertiban tambang nikel ilegal bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kasum TNI dan Jampidsus di Morowali, Sulawesi Tengah (Selasa, 4 November 2025),” demikian dikutip dari akun Instagram Sjafrie, Minggu (9/11/2025). 

  • RI Lirik Rusia untuk Kerja Sama Sektor Maritim-Logistik

    RI Lirik Rusia untuk Kerja Sama Sektor Maritim-Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka peluang kerja sama bidang ekonomi, maritim, logistik, dan pengembangan konektivitas dengan Rusia.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima kunjungan dari Ketua Dewan Maritim Federasi Rusia sekaligus Penasihat Presiden Federasi Rusia Nikolai Patrushev di Jakarta, pekan ini.

    Airlangga mengatakan, Indonesia terus berupaya memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kapasitas industri pendukung sektor maritim, serta membuka peluang kerja sama dengan berbagai mitra strategis. Ini dilakukan demi mendorong kemandirian dan daya saing maritim nasional.

    “Pengembangan sektor maritim dan logistik merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas antar wilayah,” melalui keterangan resmi dikutip Minggu (9/11/2025).

    Airlangga juga menyampaikan apresiasi terhadap kekuatan dan keunggulan Rusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, ditekankan pula mengenai pentingnya memperluas kerja sama di bidang pendidikan, khususnya antara perguruan tinggi teknik di Rusia dan Indonesia.

    Menurutnya, langkah ini sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan unggul sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.

    “Selain mengirim mahasiswa, kami juga ingin mendorong kerja sama antara perguruan tinggi teknik Rusia dan Indonesia, karena melalui jalur ini akses bagi mahasiswa untuk belajar dan berinovasi akan semakin luas,” katanya.

    Dia pun akan menindaklanjuti berbagai usulan kerja sama strategis yang dibahas bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan menyampaikan hasil diskusi tersebut kepada Prabowo.

    Sementara itu, Ketua Dewan Patrushev menyampaikan kesiapan Rusia untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang yang mendukung penguatan sektor maritim Indonesia. Kerja sama itu antara lain pengembangan infrastruktur logistik laut, transfer teknologi perkapalan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknik kelautan.

    “Pemerintah Rusia ingin menjajaki potensi kerja sama pendidikan dan pelatihan di berbagai lembaga maritim terkemuka di St. Petersburg, termasuk dalam bidang teknik kelautan, guna mendukung pengembangan SDM maritim yang unggul di Indonesia,” jelas Patrushev.

    Pada kesempatan tersebut, pihak Rusia juga memaparkan berbagai inisiatif strategis dalam pengembangan jalur pelayaran dan konektivitas maritim internasional, serta menyatakan dukungan terhadap upaya Indonesia memperkuat sektor kelautan dan industri pendukungnya.

  • Bandara RHF Tanjungpinang Resmi Jadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Internasional

    Bandara RHF Tanjungpinang Resmi Jadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Bandara Internasional Raja Haji Fisabililah (RHF) Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), resmi menjadi tempat pemeriksaan imigrasi internasional berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI tahun 2025.

    “Keputusan Menteri Imipas ini baru keluar pekan kemarin. Sekarang, sedang ditindak lanjuti bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait,” kata Kepala Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Ben Yuda Karubaba dihubungi di Tanjungpinang, Minggu.

    Ben Yuda mengatakan Imigrasi Tanjungpinang siap menempatkan petugas pemeriksaan keimigrasian di Bandara RHF ketika sudah ada jalur penerbangan internasional di sana.

    Menurut dia, fasilitas keimigrasian di bandara yang berada di pusat ibukota Provinsi Kepri itu sudah memadai guna mendukung penerbangan internasional, mulai dari counter pemeriksaan imigrasi sampai jaringan internet.

    “Kalau sudah ada penerbangan internasional, kami langsung turunkan petugas imigrasi. Kebutuhannya sekitar enam orang, dan SDM kami sangat siap,” ujar dia.

    Ben Yuda mengatakan penerbangan internasional melalui Bandara RHF sangat potensial, salah satunya rute Tanjungpinang-Kuala Lumpur, Malaysia.

    Hal itu mengingat banyak wisatawan mancanegara atau wisman dari negeri jiran Malaysia yang datang ke Kepri setiap tahunnya, khususnya di Tanjungpinang dengan menggunakan jalur laut.

    “Kalau rute Tanjungpinang-Malaysia, setiap hari ada dua kapal pulang dan pergi. Tapi cuma bisa ke Johor, kalau ke Kuala Lumpur tak bisa pakai kapal, harus pesawat,” ujar dia.

    Lebih lanjut ia mengatakan Imigrasi Tanjungpinang terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait dalam mendorong realisasi penerbangan internasional di Bandara RHF, karena dampaknya tak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tapi juga mendorong roda perekonomian daerah setempat.

    “Kami mendukung penuh penerbangan internasional Bandara RHF, sesuai tugas pokok dan fungsi Imigrasi,” katanya menegaskan.

    Sementara itu, ia mengatakan Bandara RHF Kota Tanjungpinang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Menbub) RI Nomor 37 Tahun 2025 per tanggal 8 Agustus 2025.

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Bintan, Minggu, mengatakan kembalinya status bandara internasional RHF merupakan momentum penting yang tidak boleh disia-siakan, sehingga perlu segera disiapkan operasional penerbangan internasional reguler.

    “Kepri ini kawasan pariwisata. Dengan bandara internasional, wisman bisa langsung mendarat di Tanjungpinang dan Bintan tanpa transit di Batam atau Singapura,” kata Ansar.

    Ansar juga mendorong maskapai mempersiapkan rute baru, termasuk peluang penerbangan charter maupun reguler dari luar negeri, serta mempertimbangkan data permintaan wisatawan yang selama ini transit di Singapura atau Batam.

    Secara terpisah General Manager (GM) PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara RHF Tanjungpinang Agung Brahmantyo mengatakan kapasitas terminal bandara itu mencapai satu juta penumpang per tahun, namun pada 2024 baru terisi 264 ribu penumpang.

    Agung menyatakan pihaknya telah mengaktifkan kembali fasilitas internasional, termasuk counter imigrasi, bea cukai, dan karantina.

    “Sertifikat bandar udara akan disesuaikan dari domestik menjadi internasional,” kata Agung.

  • Ojol Bikin Sektor Transportasi & Pergudangan di Kalimantan Tengah Tumbuh 15,74%

    Ojol Bikin Sektor Transportasi & Pergudangan di Kalimantan Tengah Tumbuh 15,74%

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan di Kalimantan Tengah tercatat tumbuh paling tinggi secara nasional, yang mencapai 15,74% secara tahunan pada kuartal III/2025. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi dan pergudangan tumbuh cukup tinggi sebesar 8,62% di kuartal III/2025, dengan menyumbang 6,10% terhadap PDB. Kalimantan Tengah menyumbangkan 7,80% terhadap pertumbuhan transportasi dan pergudangan secara umum. 

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan terkereknya lapangan usaha tersebut. Pertama, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Cabang Pangkalan Bun, menerapkan diskon tarif kapal penumpang sebesar 50% dari tarif dasar. 

    “Ojek online [ojol] terus berkembang di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah,” ujarnya, dikutip pada Minggu (9/11/2025). 

    Selain Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau juga mencatatkan pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan mencapai 12,94% YoY pada kuartal III/2025. 

    Adanya peluncuran layanan pengiriman langsung dari Batam–China di TPK Batu Ampar, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan pada kuartal tersebut.  

    Jumlah kedatangan penumpang angkutan laut yang meningkat di wilayah perbatasan dengan luar negeri, serta momen libur sekolah meningkatkan permintaan angkutan darat dan pelabuhan penyeberangan laut utamanya di wilayah wisata seperti Batam dan Bintan.

    Untuk DKI Jakarta, menempati posisi kedelapan dengan pertumbuhan sektor transportasi-pergudangan tertinggi, sebesar 9,06% YoY, diikuti Kepulauan Bangka Belitung sebesar 8% dan Kalimantan Selatan 7,97%. 

    Sementara pertumbuhan terendah sektor ini, berada di Sumatra Barat yang kontraksi -0,95% dan diikuti Banten yang sebesar -0,05% pada kuartal III/2025. 

    Melihat dari sisi kontribusi per provinsi terhadap pertumbuhan sektor ini, Sulawesi Utara menduduki posisi pertama. Pada periode tersebut, transportasi dan pergudangan di Sulawesi Utara tumbuh 6,72%, dan memberikan kontribusi mencapai 11,90%, kemudian diikuti Banten sebesar 11%, dan Sumatra Barat sebesar 10,62%. 

    Adapun, Amalia mengungkapkan bahwa kinerja sektor transportasi dan pergudangan bertahan tinggi, didorong tumbuhnya ekspor, industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.

    Melihat Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang mencapai Rp3.444 triliun pada kuartal III/2025, artinya lapangan usaha ini menyumbang Rp210 triliun terhadap ekonomi Indonesia. 

    “Artinya prospek dari sektor ini sangat luar biasa. Kenapa tinggi? karena industri pengolahan tinggi, ekspor tinggi, dan pertanian dan perdagangan tumbuh dengan sangat baik,” tambahnya. 

    Adapun, pertumbuhan lapangan usaha ini juga didorong oleh pertumbuhan pada hampir sub-sektor, utamanya angkutan laut yang tumbuh 10,19%. 

    Daftar 10 provinsi dengan pertumbuhan Transportasi dan Pergudangan Tertinggi per kuartal III/2025 (YoY): 

    Kalimantan Tengah 15,74%
    Kepulauan Riau 12,94%
    Gorontalo 12,14%
    Jawa Barat 11,62%
    Papua Barat 9,67%
    Maluku Utara 9,61%
    Sumatra Utara 9,35%
    DKI Jakarta 9,06%
    Kepulauan Bangka Belitung 8%
    Kalimantan Selatan 7,97% 

  • Prabowo Mau Kereta Cepat Tembus Banyuwangi, MTI: Bukan Kebutuhan Mendesak

    Prabowo Mau Kereta Cepat Tembus Banyuwangi, MTI: Bukan Kebutuhan Mendesak

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang, pemerataan transportasi di perkotaan, desa, dan pemukiman, lebih mendesak ketimbang memikirkan pembangunan Kereta Cepat sampai dengan Surabaya maupun ujung Timur Pulau Jawa. 

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno menyampaikan, pembangunan kereta cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak.  

    Pasalnya, di samping riuh persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, Presiden Prabowo Subianto meminta proyek kereta cepat sampai ke Banyuwangi, tak hanya berhenti di Surabaya.

    “Kereta cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan, padahal yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah pondasi transportasi yang kuat dan merata,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025). 

    Djoko menegaskan bahwa kebutuhan vital infrastruktur transportasi di Jawa saat ini adalah fokus pada peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel, layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), serta kemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa. 

    Konektivitas transportasi antar kota di Pulau Jawa sudah terbilang memadai berkat keberadaan Tol Trans Jawa dan jalur rel ganda (double track). Namun, tantangan yang belum teratasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak.

    Pondasi ini berarti transportasi umum perkotaan dan pedesaan yang andal, menghidupkan kembali jalur rel mati (reaktivasi jalan rel), memaksimalkan angkutan AKDP, dan memastikan setiap pelosok desa terjangkau oleh jaringan jalan yang mantap.

    Penting untuk diingat, lanjut Djoko, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya hanya terpusat di Pulau Jawa. 

    “Percepatan pembangunan harus beralih dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa,” tambahnya. 

    Transprotasi Umum Masih Minim

    Mengambil contoh Jawa, dengan 30 kota di dalamnya, baru 9 kota (30%) yang memiliki transportasi umum modern dengan skema pembelian layanan. Dari 85 kabupaten di Pulau Jawa, baru 4 kabupaten (4,7%) yang memiliki transportasi umum modern, yakni Kab. Banyumas, Kab. Bekasi, Kab. Tuban dan Kab. Bangkalan.

    Menurutnya, transportasi perkotaan berbasis jalan raya dan kereta yang harus terbangun. Commuter line di Bandung Raya dan Surabaya dapat segera dibangun, ketimbang Kereta Cepat. Selain itu, transportasi perintis perdesaan wajib diadakan di Pulau Jawa.

    Secara nasional per September 2025, hanya 29 kota di Indonesia yang memiliki layanan transportasi publik formal. Sementara sebagian besar kualitasnya masih di bawah Standar Pelayanan Minimal. 

    Berdasarkan data terbaru dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah provinsi, jumlah desa di Pulau Jawa, total desa di Pulau Jawa adalah sekitar 24.772 desa. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 8.563 desa, Provinsi Jawa Timur (8.576 desa), Provinsi Jawa Barat (5.957 desa), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (438 desa) dan Provinsi Banten (1.238 desa). 

    Angkutan pedesaan yang beroperasi kurang dari 5% dengan kondisi armada yang rata-rata usianya sudah lebih dari 10 tahun. 

    Untuk itu, Djoko mendorong agar pemerintah segera mengalihkan fokusnya kepada pemerataan transportasi. 

  • Bocoran KSPI soal Susunan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK

    Bocoran KSPI soal Susunan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan gambaran susunan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) hingga satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas) PHK yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pertemuan terbatas dengan pimpinan serikat buruh telah dilakukan sebanyak 2-3 kali terkait pembentukan DKBN. DKBN disebutnya akan dipimpin kepala organisasi setingkat menteri, meskipun keputusan akhir ada di tangan presiden.

    “Sudah ada pertemuan, dua atau tiga kali pertemuan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Presiden Prabowo akan mengumumkan susunan komposisi personalia DKBN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

    Menurutnya, berdasarkan informasi terakhir yang dia terima, DKBN akan terdiri dari dewan penasihat dan badan pelaksana. Dewan penasihat akan beranggotakan minimal tiga orang yang seluruhnya berasal dari unsur serikat buruh.

    Sementara itu, badan pelaksana akan diisi oleh sekitar delapan orang, enam dari unsur buruh dan dua dari kalangan ahli atau akademisi. Said menyebut tak ada anggota badan pelaksana DKBN dari kalangan pengusaha.

    Dia lantas menjelaskan bahwa fungsi DKBN akan berbeda dengan lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit) Nasional. Perbedaan paling signifikan terletak pada alur pemberian beragam usulan kebijakan perburuhan.

    LKS Tripartit menyampaikan usulan tersebut melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terlebih dahulu, sedangkan DKBN akan dapat memberikan usulan langsung ke presiden. Said juga menyebut cakupan isu yang diampu DKBN juga lebih luas, berbeda dengan LKS Tripartit yang cenderung berfokus mengenai regulasi.

    “Kesejahteraan buruh meliputi masalah upah, masalah jaminan sosial, masalah kesejahteraan natura maupun non-natura, masalah PHK, masalah pesangon, masalah lapangan kerja, mungkin masalah tenaga kerja asing yang akan mempersempit tenaga kerja lokal untuk bekerja, perlindungan pekerja perempuan, operasi karyawan, dan sebagainya,” ujarnya.

    Said kemudian menyampaikan bahwa DKBN akan dibentuk melalui regulasi keputusan presiden (Keppres) dalam satu hingga dua pekan ke depan. Namun demikian, dia menegaskan hal tersebut bergantung keputusan Prabowo.

    Terkait Satgas PHK, dia menyatakan bahwa satu orang menteri akan ditugaskan sebagai ketua. Meskipun demikian, dia enggan membocorkan namanya. Menurutnya, Satgas PHK akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

    “Orang di-PHK di daerah tertentu disalurkan ke daerah lainnya yang lapangan kerjanya terbuka. Ini kan membutuhkan power yang kuat. Harus orang yang dekat dengan presiden. Kami sudah mengusulkan satu nama menteri, mudah-mudahan bisa diterima,” tutur Said.

    Sebelumnya, rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK dilontarkan langsung oleh Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 pada 1 Mei 2025.

    Prabowo mengatakan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya bertugas untuk mempelajari keadaan buruh serta memberikan masukan kepada Presiden terkait regulasi mana yang dinilai tidak melindungi para buruh.

    Dia juga meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari cara guna menghapus sistem alih daya atau outsourcing, tetapi tetap menjaga kepentingan investor. Pasalnya, kata dia, tidak ada pabrik yang dapat menyerap tenaga kerja jika para investor enggan menanamkan investasi di Indonesia.

    “Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” kata Prabowo saat itu.

  • Astra Sediakan 250 Unit Rumah Gratis untuk Warga di Banyumas & Garut

    Astra Sediakan 250 Unit Rumah Gratis untuk Warga di Banyumas & Garut

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra International Tbk. (AASI) turut mendukung program pembangunan Indonesia dengan menyediakan 250 unit rumah layak huni untuk masyarakat di Banyumas, Jawa Tengah dan Garut, Jawa Barat.

    Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan pembangunan rumah layak huni (RLH) merupakan bentuk dukungan Astra untuk dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

    Hal tersebut disampaikan Boy saat mendampingi kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk meninjau langsung progres pembangunan RLH oleh Astra di Desa Tunjung, Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu (8/11).

    Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung progres pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) oleh Astra serta menghadiri prosesi penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat program.

    “Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat langsung progres pembangunan yang telah kami mulai sejak peletakan batu pertama pada Agustus lalu,” kata Boy dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2025).

    Astra, imbuhnya, berharap setiap rumah yang dibangun dapat menjadi tempat yang layak dan nyaman bagi keluarga untuk bertumbuh serta membangun masa depan yang lebih baik.

    “Kami juga mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi mendukung pembangunan Rumah Layak Huni ini agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

    Boy mengungkapkan groundbreaking pembangunan Rumah Layak Huni oleh Astra telah dilaksanakan pada 20 Agustus 2025. Groundbreaking tersebut menjadi tanda dimulainya pembangunan 250 unit rumah layak huni gratis di dua wilayah binaan Desa Sejahtera Astra yang juga menjadi lokasi hutan karbon Astra, yaitu 165 unit di Banyumas, Jawa Tengah dan 85 unit di Garut, Jawa Barat.

    “Program ini menjadi langkah nyata komitmen Astra untuk turut serta membangun Indonesia ke berbagai penjuru negeri,” ujarnya.

    Selain memberikan dukungan pembangunan fisik, Astra juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki dan gotong royong, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan tempat tinggal secara berkelanjutan.