Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pernyataan Terbaru Purbaya dan Airlangga soal Redenominasi Rupiah 2025

    Pernyataan Terbaru Purbaya dan Airlangga soal Redenominasi Rupiah 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menko Perekonomian Airlangga kompak bicara soal rencana redenominasi rupiah.

    Dilansir dari Antaranews, pada Senin 10 November 2025 kemarin, Purbaya menegaskan jika kebijakan redenominasi rupiah tidak dilakukan tahun ini maupun tahun depan.

    Sebab kewenangan pelaksanaannya berada di tangan bank sentral.

    “Itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya,” kata Purbaya saat berada di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Senin.

    Purbaya memastikan langkah penyederhanaan nilai rupiah tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Tidak tahun depan, saya tidak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral,” ucapnya.

    Pernyataan Terbaru Airlangga

    Hal yang sama disampaikan Airlangga. Ia juga mengatakan bahwa rencana redenominasi rupiah belum akan dibahas dalam waktu dekat.

    “Belum kita bahas. Ya, tidak dalam waktu dekat,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Meski masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, Airlangga menekankan bahwa pembahasan tersebut belum sampai pada redenominasi rupiah.

    Ia juga belum bisa memberikan komentar terkait dengan dukungan politik atau political will Presiden Prabowo Subianto perihal redenominasi tersebut.

    “Nanti kita bahas ya,” tutupnya.

  • Purbaya Ingin Terlibat Soal Nego Utang Kereta Cepat Whoosh ke China

    Purbaya Ingin Terlibat Soal Nego Utang Kereta Cepat Whoosh ke China

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berharap bisa ikut terlibat dalam rencana negosiasi pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh antara Indonesia dengan Pemerintah China.

    Pemerintah saat ini juga tengah merencanakan untuk mengirim tim negosiasi yang telah ditunjuk untuk mengurus perihal rencana restrukturisasi skema pembayaran utang pembangunan Kereta Cepat Whoosh tersebut ke China.

    Purbaya yang merupakan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga berharap dirinya turut serta dilibatkan dalam pembicaraan dengan Pemerintah China dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

    “Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran [utang Whoosh] persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” ucap Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11/2025) malam.

    Dirinya juga angkat bicara mengenai rencana yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan dana sitaan dari para koruptor dalam rangka pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini masih berdiskusi lebih lanjut mengenai rencana penggunaan harta pengembalian atas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Saat ini, rencana tersebut menurutnya masih baru dalam bentuk garis besar semata.

    “Masih didiskusikan, masih didiskusikan, nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun, dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Hal tersebut disampaikan Prabowo setelah meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025) lalu.

    Prabowo menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan utang tersebut akan bersumber dari uang hasil rampasan korupsi. Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak akan memberikan kesempatan lagi bagi para koruptor untuk kembali mencari celah dalam keuangan negara demi keuntungan pribadi.

    “Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tutur Prabowo.

  • Kemenperin Soroti Sumber Scrap Metal yang Terpapar Radioaktif di Cikande

    Kemenperin Soroti Sumber Scrap Metal yang Terpapar Radioaktif di Cikande

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti sumber bahan baku scrap metal (besi tua atau logam bekas) yang menjadi pemicu paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE), Serang, Banten. 

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan, salah satu sumber radiasi berasal PT Peter Metal Technology (PT PMT) setelah ditemukan radioaktif Cs-137 pada tungku peleburan baja milik PT PMT.

    Perlu diketahui, PT PMT merupakan industri peleburan baja yang memanfaatkan scrap baja, untuk memproduksi baja kembali. Namun, Setia menyoroti asal-usul bahan baku scrap baja milik PT PMT, sebab izin impor tidak pernah disetujui oleh Kemenperin.

    “Pertanyaannya, sumber bahan baku yang digunakan ini setelah kami telusuri, PT PMT pernah mengajukan importasi scrap, tapi tidak pernah disetujui oleh Kemenperin,” ujar Setia saat RDP dengan Komisi VII DPR, Senin (10/11/2025).

    Setia pun memperkirakan terdapat dua kemungkinan asal bahan baku scrap baja yang digunakan oleh PT PMT, yakni berasal dari pemasok domestik atau dari pihak yang memiliki izin impor scrap. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa scrap hasil impor tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali.

    “Kalau suppliernya dari dalam negeri, kemungkinan adalah baja atau bekas peralatan medis yang punya kemungkinan untuk memberikan kontaminan pada saat peleburan,” jelasnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini aparat penegak hukum tengah menginvestigasi lebih lanjut untuk menelusuri siapa pelaku pemasok scrap baja terhadap PT PMT dan cara perseroan mendapatkan bahan baku scrap tersebut.

    Adapun, insiden paparan radioaktif di kawasan industri Cikande, Serang, berawal dari temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) terkait kandungan Cs-137 dalam produk udang beku impor asal Indonesia.

    Dalam pernyataannya pada Selasa (19/8/2025), FDA menyebut bahwa unsur radioaktif tersebut terdeteksi pada produk udang beku olahan milik PT Bahari Makmur Sejati. 

    Temuan itu pertama kali diketahui setelah Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP) mendeteksi adanya kontaminasi Cs-137 di sejumlah kontainer pengiriman di empat pelabuhan, yakni Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah Indonesia melalui tim satuan tugas (satgas) melakukan lokalisasi area terdampak serta pengetatan pergerakan keluar-masuk di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE). Selain itu, upaya dekontaminasi dilakukan secara bertahap guna memastikan tidak terjadi perluasan paparan radioaktif ke lingkungan sekitar.

    Tak hanya itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi impor scrap metal atau besi tua melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

  • DPR Pastikan RUU Redenominasi Rupiah Masih Butuh Waktu Lama sebelum Disahkan

    DPR Pastikan RUU Redenominasi Rupiah Masih Butuh Waktu Lama sebelum Disahkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi Rupiah sudah masuk ke dalam daftar panjang atau long list Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Artinya, payung hukum itu tidak akan disahkan dalam waktu dekat. 

    Untuk diketahui, pengusulan RUU tersebut masuk ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025—2029. RUU tersebut menjadi inisiatif Kemenkeu atas usulan Bank Indonesia (BI), dan ditargetkan lolos menjadi UU pada 2027. 

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal irit bicara soal RUU tersebut. Dia mengatakan RUU itu masih dalam long list Prolegnas usulan pemerintah, belum masuk ke daftar Prolegnas Prioritas. 

    Politisi Partai Gerindra itu juga enggan mengungkap apabila nantinya parlemen akan memberikan dukungan kepada upaya pemerintah dalam mengubah harga rupiah itu. 

    “Terlalu jauh. Diusulkan saja belum. Engga perlu spekulasi lah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Lebih jauh, Anggota Komisi XI DPR Martin Manurung menjelaskan bahwa apabila pemerintah menargetkan RUU itu diselesaikan pada 2027, maka biasanya baru akan diusulkan secara resmi untuk menjadi Prolegnas Prioritas pada 2026.

    Martin, yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR menerangkan, bahwa secara teknis RUU itu biasanya baru akan dibicarakan pada 2026 apabila ingin dituntaskan pada 2027. Sebab, long list Prolegnas disusun sampai dengan 2029.

    Pemerintah dan Baleg DPR setiap tahunnya akan melakukan rapat bersama untuk menentukan apa saja RUU yang akan menjadi prioritas untuk dibahas pada tahun tersebut.

    “Kalau menurut saya, dari sisi teknis, kalau mau [tuntas] 2027, ya itu nanti saja pas rapat [tahunan dengan pemerintah] ngapain sekarang? Itu kan nanti bisa menimbulkan ketidakpastian, karena untuk melakukan redenominasi perlu banyak syarat-syarat secara teknis. Pertumbuhan ekonomi sudah harus bagus, inflasinya harus terkendali, pemerintahnya juga harus highly credible dari sisi kebijakan ekonomi,” terang Martin secara terpisah kepada Bisnis.

    Martin menyampaikan bahwa pemerintah perlu menjaga kepastian dan stabilitas dalam mengusulkan rencana redenominasi rupiah itu. Dia memastikan ada berbagai proses yang harus dijalani sebelum RUU disahkan dalam rapat paripurna.

    Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan, RUU yang ingin dibahas harus masuk ke dalam Prolegnas. Nantinya, pemerintah dan Baleg DPR akan menyepakati apabila RUU tertentu akan ditetapkan sebagai prioritas, maupun menjadi usulan DPR atau pemerintah. 

    “Apakah itu menjadi usulan Komisi XI DPR, pemerintah atau baleg bisa saja kan? Artinya masih jauh,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, upaya redenominasi rupiah adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.

    Prosesnya nanti direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan. Saat ini, RUU itu telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025—2029.

    “Selanjutnya, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi,” terang Ramdan melalui siaran pers, Senin (10/11/2025).

    Berdasarkan Renstra Kemenkeu 2025—2029 yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, urgensi pembentukan RUU Redenominasi Rupiah yakni di antaranya efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

    Kemudian, urgensi lainnya adalah untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah [Redenominasi] merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027,” dikutip dari PMK yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu pada Oktober 2025 lalu. 

  • RI Ternyata Masih Impor Air Minum Kemasan (AMDK), Segini Nilainya

    RI Ternyata Masih Impor Air Minum Kemasan (AMDK), Segini Nilainya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan bahwa kondisi industri air minum dalam kemasan (AMDK) cukup baik. Hal ini tercermin dari ekspor AMDK yang membukukan surplus US$16,85 juta sepanjang Januari hingga Agustus 2025.

    Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa kinerja produsen AMDK dalam negeri terbilang baik apabila menilik nilai surplus tersebut dan neraca perdagangan 2024 yang mencatatkan nilai US$19,46 juta.

    “Kinerja perdagangan air minum ini cukup bagus juga. Neraca kita US$19,46 juta, impornya ini tidak banyak, kita ekspornya cukup signifikan,” kata Putu dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Terkait nilai impor air minum, Kemenperin mencatat nilainya mencapai US$4,13 juta sepanjang awal tahun hingga bulan kedelapan tahun ini.

    Sementara itu, terdapat 707 pabrik AMDK yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa atau setara dengan 54%.

    Keseluruhan pabrik tersebut, menurutnya, memiliki kapasitas total air sebesar 47 miliar liter per tahun, dengan utilisasi sebesar 71,62% pada tahun lalu.

    Putu lantas menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong industri di Tanah Air, termasuk AMDK untu terus mendorong peningkatan produksi.

    “Peningkatan produktivitas ini melalui digitalisasi kita lakukan, dan juga beberapa industri yang skalanya tidak besar ini kita dorong ke peningkatan produksi dan kualitasnya,” ujarnya.

    Adapun, Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kemenperin dan delapan perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) terkait standarisasi bahan baku AMDK pada hari ini, Senin (10/11/2025).

    Delapan perusahaan tersebut antara lain PT Tirta Investama selaku produsen Aqua, PT Sariguna Primatirta Tbk. atau Tanobel (CLEO), PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale), PT Super Wahana Tehno (Pristine), PT Panfila Indosari (RON 88), PT Amidis Tirta Mulia (Amidis), PT Muawanah Al Ma’soem (Al Ma’soem), dan PT Jaya Lestari Sejahtera (Le Yasmin).

    Komisi VII DPR RI juga akan membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani rekomendasi kebijakan industri AMDK. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty usai pertemuan tersebut.

    “Komisi VII akan membentuk panja tentang industri AMDK guna merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai perbaikan tata kelola industri AMDK,” kata Evita.

  • ESDM Harap Larangan Smelter Intermediate Dorong Investasi Produk Jadi

    ESDM Harap Larangan Smelter Intermediate Dorong Investasi Produk Jadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap pembatasan izin investasi pembangunan smelter nikel yang memproduksi produk antara (intermediate) tertentu dapat menarik investor untuk produk jadi.

    Adapun larangan pembangunan smelter baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025 itu, industri pembuatan logam dasar bukan besi yang memiliki izin usaha industri (IUI) tak diperbolehkan membangun proyek smelter baru yang khusus memproduksi produk intermediate, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).

    Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan, pelarangan pembangunan smelter baru yang memproduksi produk intermediate itu diharapkan menarik gelombang investor baru.

    Adapun produk hilir yang dimaksud seperti baja tahan karat, nikel sulfat, atau bahkan barang jadi.

    “Harapannya kan gitu. Harapannya kan sampai ke produk jadi,” ujar tri di Kompleks Parlemen, Jakarta (10/11/2025).

    Selain itu, dia juga berharap pembatasan pembangunan smelter baru dapat mendorong harga nikel global. Sebab, hal ini bisa menjaga pasokan nikel.

    Maklum, belakangan harga nikel kini anjlok hampir 40% dibandingkan dengan 5 sampai 7 tahun lalu, dari level US$38.000 per ton menjadi US$15.000 per ton.

    Anjloknya harga nikel itu tak lepas dari maraknya smelter di Tanah Air. Sayangnya, menjamurnya smelter tidak diimbangi dengan permintaan yang stabil di pasar global.

    “Supaya multiplier effect-nya itu lebih panjang rantainya. Kan tujuan hilirisasi kan itu. Untuk menciptakan nilai tambah atau multiplier effect yang lebih tinggi,” imbuh Tri.

    Sebelumnya, pemerintah resmi membatasi izin investasi baru untuk pembangunan pabrik pemurnian atau smelter nikel yang memproduksi produk antara tertentu di Indonesia. Kebijakan ini berpotensi berdampak pada proyek-proyek yang direncanakan setelah 2027.

    Kebijakan baru ini sebenarnya telah diterbitkan sejak Juni 2025, tetapi baru belakangan ini menjadi topik pembahasan di pasar.

    Dalam PP Nomor 28 tahun 2025, pemerintah meminta komitmen perusahaan smelter untuk melanjutkan kegiatan hilirisasi yang tidak berhenti pada produk antara (intermediate) bijih nikel.

    “Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte,” demikian tertulis dalam lampiran 1.F 3534 beleid tersebut.

    Masih dalam lampiran yang sama, pemerintah juga membatasi investasi baru pembangunan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang hanya memproduksi MHP. Adapun, MHP umumnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    “Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi, memiliki dan menyampaikan tidak memproduksi mixed hydroxide precipitate [MHP],” demikian bunyi lampiran itu.

  • Pengamat: Pulau Jawa Butuh Reaktivasi Jalur, Bukan Kereta Cepat

    Pengamat: Pulau Jawa Butuh Reaktivasi Jalur, Bukan Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai kebutuhan transportasi di Pulau Jawa bukanlah penambahan kereta cepat, tetapi reaktivasi jalur kereta api yang saat ini berhenti beroperasi. 

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno menjelaskan pada dasarnya reaktivasi hanya mengaktifkan kembali jalan rel potensial yang tidak dioperasikan lagi, sekaligus melanjutkan operasional yang sebelumnya terhenti. 

    Djoko mengamini bahwa pulau-pulau selain Jawa memang membutuhkan jalur kereta api untuk memudahkan arus logistik dan mengurangi keberadaan truk di jalan. Namun, khusus untuk Jawa, pemerintah perlu fokus melakukan reaktivasi jalur sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) 2030. 

    “Artinya kalau Pulau Jawa itu reaktivasi aja, nggak usah kereta cepat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Djoko menyoroti bahwa pengembangan kereta di Jawa, termasuk kereta cepat sampai dengan Surabaya dan kabarnya berlanjut sampai dengan Banyuwangi. Wacana ini terus bergulir di tengah masih banyaknya jalur yang mati.  

    Dalam dokumen Ripnas 2030, memang rencana kereta cepat sampai Surabaya sudah tercantum. Namun, tercatat pula adanya 13 jalur kereta api di Jawa yang akan dihidupkan kembali. 

    Beberapa di antaranya, yakni rute Sukabumi—Cianjur—Padalarang, Cicalengka—Jatinangor—Tanjungsari, Kedungjati—Ambarawa, hingga Kamal—Sumenep. 

    Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan bahwa di pulau lain seperti Sumatra dan Sulawesi pun, perlu meneruskan jalur kereta yang sudah ada. Sementara di Kalimantan, tinggal melanjutkan rencana pembangunan infrastruktur kereta api logistik di Kalimantan Timur.

    Catatan penting dari Djoko, yakni pemerintah daerah maupun pusat perlu turut menyediakan transportasi pendukung di perkotaan dan permukiman sekitar jalur kereta api yang direaktivasi tersebut.  

    Secara umum, dirinya mendukung pengembangan jalur kereta di pulau selain Jawa, dengan tujuan penguatan logistik. Dengan demikian, hasil bumi maupun industri di daerah-daerah dapat dengan mudah diangkut ke pelabuhan.  

    “Itu saja dahulu [reaktivasi dan melanjutkan jalur yang ada]. Sembari itu, nantinya baru daerah lain dikembangkan,” tuturnya. 

    Permasalahan utama soal pembangunan ini, lanjut Djoko, yakni ketersediaan anggaran. Meski pemerintah telah memiliki rencana matang, implementasinya kerap tertahan oleh dana. 

    Sebagaimana Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub Arif Anwar sebutkan, sederet program Ripnas 2030 membutuhkan total Rp853 triliun untuk periode 2010-2030. 

    Dia juga tidak menampik bahwa anggaran menjadi masalah dalam pelaksanaan pengembangan kereta api tersebut. Untuk itu, pelaksanaan dari program itu juga akan bergantung pada ketersediaan anggaran yang pemerintah pusat kucurkan. 

    “Tetapi memang saat ini kita terkendala dengan anggaran, jadi saya rasa tergantung dari kebijakan anggaran yang disampaikan. Jadi apakah nanti akan direaktivasi atau belum, tetapi di dalam Ripnas kami punya program untuk reaktivasi tersebut,” ujarnya, dikutip pada Selasa (30/9/2025).

  • Bea Cukai Belanda Temukan Radioaktif pada Sepatu Buatan RI

    Bea Cukai Belanda Temukan Radioaktif pada Sepatu Buatan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa pihak Bea Cukai Belanda sempat melaporkan adanya produk sepatu impor buatan Indonesia yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan, temuan sepatu kets asal RI yang terpapar radioaktif CS-137 itu dilaporkan jauh sebelum temuan udang beku yang terkontaminasi Cs-137.

    “Kami perlu menyampaikan hal ini, karena masyarakat hebohnya hanya dengan udang. Tetapi jauh sebelum udang, ini kita juga sebetulnya sudah menerima laporan dari Bea Cukai Belanda terhadap hasil temuan beberapa kotak sepatu kets yang memiliki paparan radiasi maksimal 110 nanosievert per jam akibat Cs-137,” ujar Setia saat RDP dengan Komisi VII DPR, Senin (10/11/2025).

    Setia pun mengonfirmasi bahwa lokasi pabrik sepatu kets yang tercemar radioaktif Cs-137 itu berasal di Provinsi Banten.

    Secara kronologis, dia menjelaskan, Bea Cukai Belanda melaporkan temuan kontaminasi radionuklida pada produk sepatu yang diimpor dari Indonesia kepada lembaga pengawas keselamatan nuklir Belanda, Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS).

    Temuan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh ahli radiasi ANVS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beberapa kotak berisi sepatu menunjukkan peningkatan tingkat paparan radiasi hingga 110 nanoSievert per jam (nSv/jam), atau sekitar lima kali lebih tinggi dibandingkan radiasi latar normal sebesar 20 nSv/jam.

    Investigasi lanjutan oleh Laboratory for Radiation Research di bawah National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) mendapati bahwa aktivitas zat radioaktif dalam satu kotak berisi sepasang sepatu mencapai sekitar 1,5 kBq Cs-137, dengan aktivitas spesifik sekitar 1,6 Bq/gr.

    Hasil ini menunjukkan adanya kontaminasi Cs-137 dalam jumlah rendah, namun tetap melebihi batas paparan radiasi alami di lingkungan normal.

    Adapun, Kemenperin telah merilis daftar 24 perusahaan yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE), Serang, Banten. 

    Dia menjelaskan, perusahaan yang terkontaminasi Cs-137 itu berasal dari berbagai industri, meliputi peleburan logam, pengelolaan limbah, hingga industri makanan.

    Sejumlah perusahaan yang terpapar radioaktif itu di antaranya yakni pabrik makanan olahan berbahan baku unggas, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) hingga PT Nikomas Gemilang, pabrik sepatu merek Nike, Adidas, dan Puma.

    Insiden paparan radioaktif di kawasan industri Cikande, Serang, berawal dari temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) terkait kandungan Cs-137 dalam produk udang beku impor asal Indonesia.

    Dalam pernyataannya pada Selasa (19/8/2025), FDA menyebut bahwa unsur radioaktif tersebut terdeteksi pada produk udang beku olahan milik PT Bahari Makmur Sejati. 

    Temuan itu pertama kali diketahui setelah Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP) mendeteksi adanya kontaminasi Cs-137 di sejumlah kontainer pengiriman di empat pelabuhan, yakni Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah Indonesia melalui tim satuan tugas (satgas) melakukan lokalisasi area terdampak serta pengetatan pergerakan keluar-masuk di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE).

    Selain itu, upaya dekontaminasi dilakukan secara bertahap guna memastikan tidak terjadi perluasan paparan radioaktif ke lingkungan sekitar.

  • RI Diklaim Jadi Top 5 Produsen Keramik Dunia, Ekspor Melesat 17%

    RI Diklaim Jadi Top 5 Produsen Keramik Dunia, Ekspor Melesat 17%

    Bisnis.com, YOGYAKARTA — Indonesia masuk dalam top 5 besar produsen keramik dunia dengan kapasitas produksi mencapai 625 juta meter persegi. Kinerja ekspor keramik juga disebut mengalami peningkatan tahun ini. 

    Direktur Jenderal Industri Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier mengatakan saat ini total nilai investasi industri keramik nasional di Indonesia mencapai Rp224 triliun dengan serapan tenaga kerja tembus 40.000 orang di berbagai segmen rantai produksi.

    Dalam catatannya, pada periode tahun 2020-2024 total realisasi investasi di sektor keramik mencapai Rp20,3 triliun menyerap tenaga kerja sebanyak 10.000 orang. 

    “Penambahan investasi ini akan semakin memperkuat aliran rantai pasok keramik nasional serta sejalan dengan visi menjadikan Indonesia TOP 4 produsen keramik dunia,” kata Taufiek di agenda Annual Meeting 2025 World Ceramic Tiles Forum, Senin (10/11/2025).  

    Menurut Taufiek, prospek pengembangan industri keramik nasional masih sangat menarik kedepannya seiring dengan pasar dalam negeri yang terus meningkat dan maraknya pembangunan infrastruktur, properti dan konstruksi. 

    Terlebih, konsumsi keramik nasional masih rendahnya sekitar 2,2 meter persegi per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang mencapai 3 meter persegi per kapita dan rata-rata dunia sebesar 2,5 meter persegi per kapita.

    “Produk keramik Indonesia telah diekspor ke berbagai negara dengan nilai eksporpada periode Januari-Agustus 2025 mencapai US$31 juta,” jelasnya. 

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Eddy Suyanto mengatakan saat ini kinerja utilisasi produksi nasional periode Januari-Oktober 2025 berada di sekitar 72,5% atau meningkat tipis dibandingkan kinerja semester I/2025 yang berada di level 71%. 

    Perbaikan tingkat utilisasi produksi ini lantaran terjadinya peak season atau periode permintaan keramik yang meningkat pada semester kedua setiap tahun, khususnya Agustus-Desember.  

    Di sisi lain, kinerja positif tersebut juga didorong ekspor yang tumbuh sebesar 17% dengan pertumbuhan angka ekspor tertinggi ke Amerika Serikat (AS) 170%, Malaysia 50% dan Filipina 32%.

    Dalam catatannya, ekspor keramik pada 2023 mencapai 7,65 juga meter persegi, kemudian naik tahun berikutnya menjadi 11,7 juta meter persegi. Pada semester I/2025 ekspor mencapai 6,98 juta meter persegi. 

    “Dari sisi volume produksi keramik Januari-Oktober 2025 diperkirakan berkisar 392,7 juta meter persegi bertumbuh sekitar 16% dibanding periode yang sama di tahun lalu,” ujarnya. 

    Realisasi kinerja produksi tersebut dicapai meski sempat terjadi krisis pasokan gas pada Agustus 2025 yang memicu produksi terhenti 50%. 

    Menurut Edy, produksi periode berjalan ini didukung oleh katalis-katalis positif seperti PPn ditanggung pemerintah (PPN DTP), KUR untuk kontraktor dan pengusaha bahan bangunan, serta program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 350.000 unit.

  • SMI Catat Komitmen Pembiayaan Rp120,5 Triliun untuk 120 PSN, Ini Daftarnya

    SMI Catat Komitmen Pembiayaan Rp120,5 Triliun untuk 120 PSN, Ini Daftarnya

    Bisnis.com,HUMBANG HASUNDUTAN — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) SMI mencatat komitmen pembiayaan Rp120,5 triliun untuk proyek strategis nasional (PSN) per September.

    Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, mengatakan SMI turut berperan serta mendukung pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di berbagai sektor seperti jalan tol, bendungan, proyek ketenagalistrikan hingga telekomunikasi.

    “Kontribusi terhadap proyek-proyek strategis nasional, kurang lebih ada 120 proyek yang sudah dibiayai oleh Sarana Multi Infrastruktur dengan nilai komitmen Rp120 triliun dan nilai proyek Rp677,5 triliun,” kata Reynaldi dalam paparan pada acara media gathering SMI di Sumut, Senin (10/11/2025).

    Adapun, perincian 120 PSN yang telah dibiayai SMI di antaranya adalah 39 proyek di bidang jalan dan jalan tol, 59 proyek ketenagalistrikan atau renewable energy.

    Kemudian, sebanyak 7 proyek bendungan/irigasi, 2 proyek telekomunikasi, 3 proyek air minum, 9 proyek transportasi dan 1 proyek minyak dan gas bumi.

    Lebih lanjut, Reynaldi menjelaskan bahwa SMI selaku fiscal tools pemerintah telah mencatatkan akumulasi komitmen pembiayaan Rp254,27 triliun dan akumulasi nilai proyek yang dibiayai Rp1.149 triliun selama periode 2009 hingga September 2025.

    “Dampak akumulasi proyek yang telah kita biayai telah menyerap 10,7 juta tenaga kerja. Yang paling penting, kami juga ikut berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, nilainya kurang lebih Rp1.135 triliun atau 0,5% terhadap PDB Indonesia,” ujarnya.

    Dia menyebutkan akumulasi komitmen pembiayaan dan investasi SMI itu beberapa di antaranya seperti pembangunan jalan dan jalan tol 4.521 kilometer, ketenagalistrikan 7,9 Gigawatt, proyek irigasi 218 juta m3 aliran air.

    Kemudian, proyek transportasi (242 rel kereta api, pelabuhan 3,1 juta TEUs), kawasan industri 14.208 m2, proyek telekomunikasi (590 tower dan 6.407 fiber optics), pariwisata 13,74 Ha area pariwisata, dan beberapa proyek lainnya.

    “Fokus SMI ialah membiayai proyek-proyek di bidang infrastruktur yang memberikan multiplier effect ke masyarakat atau daerah,” ungkapnya.