Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Belanja Program Prioritas Prabowo 2026 Capai Rp1.377,9 Triliun, Ini Perinciannya

    Belanja Program Prioritas Prabowo 2026 Capai Rp1.377,9 Triliun, Ini Perinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat menganggarkan Rp1.377,9 triliun dalam APBN 2026 untuk mendanai sederet program prioritas. Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sampai dengan subsidi energi masuk ke dalam daftar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. 

    Berdasarkan pengesahan APBN 2026 dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025—2026, DPR mematok postur APBN 2026 dengan target pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Mayoritas pendapatan itu berasal dari penerimaan pajak, yang mencapai Rp2.357,7 triliun.

    Pemerintah menetapkan belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp693 triliun.

    Postur itu membuat defisit APBN 2026 senilai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer ditargetkan Rp89,7 triliun. Ada pula rencana pembiayaan anggaran senilai Rp689,1 triliun.

    Khusus untuk program prioritas pemerintah pusat, Presiden Prabowo menyiapkan anggaran senilai Rp1.377,9 triliun. Alokasi itu terjadi di tengah belanja negara 2026 yang naik 7,3% dari 2025 lalu. 

    “Beberapa program prioritas pemerintah pusat semuanya diarahkan agar dapat mencapai program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Secara keseluruhan ada Rp1.377,9 triliun. Ini program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat,” terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) pada media gathering di Bogor, Jawa Barat, Oktober 2025 lalu. 

    Terdapat 18 program prioritas yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk tahun ini, berikut daftarnya:

    Program Keluarga Harapan: Rp28,7 triliun
    PIP/KIP Kuliah/beasiswa: Rp63,8 triliun
    Kartu sembako atau BPNT: Rp43,8 triliun
    Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan: Rp69 triliun
    Cek Kesehatan Gratis dan TB, revitalisasi RS: Rp7,3 triliun
    Renovasi/revitalisasi sekolah: Rp23,3 triliun
    Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun
    Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda: Rp27,9 triliun
    Preservasi jalan dan jembatan: Rp24,3 triliun
    Perumahan: Rp48,7 triliun
    Bendungan dan irigasi: Rp12 triliun
    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Rp83 triliun
    Subsidi nonenergi antara lain subsidi KUR dan pupuk: Rp108,8 triliun
    TPG/TPD non PNS: Rp63,5 triliun
    Subsidi energi dan kompensasi: Rp381,3 triliun
    Lumbung pangan: Rp22,4 triliun
    Bulog dan cadangan pangan: Rp28,5 triliun
    Kampung Nelayan dan pergaraman nasional: Rp6,6 triliun).

    Belanja Prioritas Mengorbankan Dana untuk Daerah

    Besarnya anggaran program prioritas pemerintah pusat maupun belanja mereka secara umum turut berpengaruh kepada pemotongan transfer ke daerah (TKD). Pada 2026, pagu anggaran TKD hanya ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 19,8% dari outlook laporan semester I APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun. 

    Pemerintah mengeklaim bahwa anggaran TKD tidak dipotong melainkan dialihkan ke program prioritas yang nantinya langsung dirasakan masyarakat di daerah.

    Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan bahwatidak semua pemerintah (pemda) memiliki kapasitas fiskal yang besar lantaran porsi pendapatan asli daerah (PAD) setiap provinsi maupun kabupaten/kota berbeda.

    Herman mencontohkan, pembangunan infrastruktur di daerah yang didanai dari belanja modal APBD kini terpengaruh pemangkasan anggaran transfer dari pusat. Khususnya, bagi daerah yang sangat bergantung pada anggaran TKD.

    “Dalam konteks ini ketika pemerintah sudah memangkas dana transfer ke daerah yang selama ini [masuk] DAK fisik menjadi andalah pemerintah daerah untuk belanja infrastruktur, itu kan terpengaruh belanja di sektor terkait,” terangnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (7/1/2025). 

    Adapun mengenai program prioritas pusat yang diklaim bakal dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, seperti MBG, dinilai hanya berdampak ke beberapa sektor sata seperti petani maupun peternak yang memasok kebutuhan pangan. 

    “Mungkin pertanian dan perkebunan terdampak kalau program berjalan mulus, karena dapur [MBG] ini membutuhkan beras produksi pertanian, perkebunan dan peternakan, tetapi sektor lainnya seperti pendidikan dan kesehatan itu di bawah kewenangan pemda dan mengalami keterbatasan fiskal,” lanjut Herman.

  • Prabowo Klaim RI Berhasil Swasembada Beras, Ini Fakta-faktanya

    Prabowo Klaim RI Berhasil Swasembada Beras, Ini Fakta-faktanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025. Capaian ini lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pemerintah dari yang semula 4 tahun menjadi 1 tahun.

    Prabowo juga menuturkan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025 dengan cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi sepanjang sejarah, bahkan melampaui rekor pada era Presiden Soeharto.

    Presiden ke-8 RI itu menyebut CBP tertinggi pada masa Presiden Soeharto hanya mencapai 2 juta ton, sementara pada 2025 telah menembus lebih dari 3 juta ton CBP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pangan.

    “Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini, cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton,” kata Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun Presiden di Hambalang, Selasa (6/1/2026).

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri diperkirakan mencapai 34,71 juta ton pada 2025. Angkanya naik 13,36% dibandingkan periode yang tahun sebelumnya.

    Kendati demikian, produksi beras dalam negeri susut 1,54% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 30,62 juta ton pada 2024 dari 31,1 juta ton pada 2023.

    Berikut fakta-fakta Indonesia swasembada beras:

    1. Produksi Beras

    Sepanjang Januari—Desember 2025, produksi beras diperkirakan naik 13,36% yoy dari 30,62 juta ton menjadi 34,71 juta ton.

    Sejalan dengan hal itu, potensi luas panen padi pada 2025 diperkirakan akan mencapai 11,33 juta hektare, atau mengalami peningkatan sebesar 1,29 juta hektare dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Potensi produksi padi juga diperkirakan meningkat 13,37% yoy menjadi 60,25 juta ton gabah kering giling (GKG) dari tahun sebelumnya 53,14 juta ton GKG.

    2. Nihil Impor

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia sudah tidak mengimpor beras pada 2025. Kondisi itu berbeda dengan tahun sebelumnya.

    Zulhas mengatakan realisasi impor beras konsumsi pernah mencapai 4,52 juta ton pada 2024. Sementara itu, pada 2025, Indonesia tidak membuka keran impor beras atau turun 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Tahun lalu, Pak Mentan, kita impor 4,5 juta [ton beras]. 2024 ini saya masih Mendagnya, jadi saya agak hafal ini, ini kita impor 4,52 juta [ton beras], sekarang 2025 nol, tidak ada [impor beras],” kata Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    3. Impor Beras Khusus

    BPS mencatat Indonesia masih mengimpor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025, yang berasal dari Myanmar, Thailand, dan India. Adapun pada Oktober 2025, impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

    Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan tidak ada importasi beras medium yang masuk ke Indonesia, melainkan beras yang diimpor hanya ditujukan untuk kebutuhan industri dan beras khusus.

    Secara terperinci, jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri, beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes, serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel.

    Kemudian, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

    4. Tren Harga Beras

    BPS juga mencatat tren harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan pada Desember 2025. Rata-rata harga beras di penggilingan naik 1,26% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Desember 2025. Begitu pula secara tahunan yang naik 6,38%.

    Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.488 per kilogram dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.320 per kilogram.

    “Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 2,62% secara month-to-month, dan naik 6,92 persen secara year-on-year. Sementara beras medium naik 0,67 persen secara month-to-month, dan naik 6,72 persen secara year-on-year,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

    Hal yang sama juga terjadi pada beras di tingkat eceran yang naik 0,18% mtm dan naik 3,64% yoy. Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di eceran dibanderol Rp15.081 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp15.054 per kilogram.

    Beras di tingkat grosir juga naik 0,22% mtm dan naik 5% yoy. Rinciannya, rata-rata harga beras di grosir naik dari Rp14.131 per kilogram pada November 2025 menjadi Rp14.162 per kilogram pada Desember 2025.

    5. Potensi Gagal Panen Imbas Bencana

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 11,43% lahan padi di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi mengalami gagal panen akibat banjir.

    Adapun, proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop di ketiga provinsi tersebut hanya 34,63% pada November 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa 11,43% lahan padi di tiga wilayah tersebut saat ini berisiko gagal panen akibat banjir, atau setara dengan sekitar 125.000 hektare.

    Namun, tidak semua lahan yang berisiko akan gagal panen. Dengan asumsi 70% lahan berisiko benar-benar gagal panen. Dari luas lahan ini, maka potensi kehilangan produksi gabah kering panen (GKP) diperkirakan mencapai 440.000 ton atau setara dengan 270.000 ton beras.

    Dari sisi produksi, Core memperkirakan kerugian langsung ditaksir mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram.

    “Kalau dihitung bareng penurunan pendapatan petani dan kebutuhan stabilisasi pangan, total potensi kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp5,5–6,5 triliunan besar sekali,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

  • APBI Minta Tarif Bea Keluar Batu Bara Pertimbangkan Sensitivitas Harga

    APBI Minta Tarif Bea Keluar Batu Bara Pertimbangkan Sensitivitas Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) mengingatkan pengenaan bea keluar batu bara dengan mekanisme tarif berjenjang harus mempertimbangkan sensitivitas harga.

    Adapun, pengenaan tarif bea keluar batu bara itu bakal diterapkan pada 2026 ini. Usulan tarif yang mengemuka berada pada kisaran 5%-11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

    Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani berpendapat, usulan skema bea keluar seharusnya mempertimbangkan sensitivitas harga serta keberlangsungan industri batu bara dalam negeri.

    “Sehingga akan tercipta optimalisasi baik dari sisi penerimaan negara ataupun kondusivitas industri dalam negeri,” ucap Gita kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

    Menurutnya, skema pengenaan bea keluar yang tepat pada akhirnya mampu mendorong laju ekonomi secara nasional. 

    “Oleh karena itu, tarif bea keluar perlu mendengar dari semua stakeholder agar tercipta tarif bea keluar yang berkeadilan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, APBI memprediksi permintaan ekspor batu bara Indonesia pada tahun ini masih moderat sehingga memicu tekanan untuk pertumbuhan usaha domestik. 

    Gita mengatakan, para pelaku usaha hanya memasang ekspektasi pertumbuhan usaha terbatas sekitar 0,5% dan tidak lagi signifikan.  

    “Seiring permintaan global batu bara termal yang cenderung moderat, pertumbuhan ke depan diperkirakan sangat terbatas,” katanya.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor batu bara terus mengalami penurunan. Secara kumulatif Januari-November 2025, ekspor emas hitam itu tercatat hanya mencapai US$22,17 miliar atau turun 20,27% dibandingkan dengan Januari-November 2024 sebesar US$27,80 miliar. 

    Secara volume, ekspor batu bara turun 3,97% menjadi 354,64 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 269,31 juta ton.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat teknis, usulan tarif yang mengemuka berada pada kisaran 5%-11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar. 

    “Itu levelnya masih di pembahasan. Kalau enggak salah diusulkan tergantung harga batu baranya, ada 5%, ada 8%, ada 11%,” ujar Purbaya, Rabu (31/12/2025). 

    Purbaya memerinci bahwa tarif terendah 5% akan dikenakan jika harga batu bara berada di bawah level tertentu, naik menjadi 8% di level menengah, dan mencapai 11% jika harga melonjak di atas level tertinggi yang ditetapkan.

    Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum final. Pasalnya, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai keberatan dari sejumlah pelaku usaha. 

    “Jadi, saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya karena sebagian juga masih ada yang protes. Kita mungkin akan rataskan [rapat terbatas] ke depan,” jelasnya.

  • Surplus Dagang Semu, Ekonom: Kontraksi Ekspor-Impor Sinyal Ekonomi Tak Sehat

    Surplus Dagang Semu, Ekonom: Kontraksi Ekspor-Impor Sinyal Ekonomi Tak Sehat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai kinerja perdagangan Indonesia pada akhir 2025 menunjukkan sinyal perdagangan tidak sehat. Sebab, meski surplus neraca perdagangan meningkat, terjadi kontraksi ekspor dan impor secara bersamaan, khususnya sektor nonmigas. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor pada November 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar 7,08% month-to-month (mtm) menjadi US$22,52 miliar, dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar US$24,23 miliar. Namun, secara kumulatif Januari-November 2025 terjadi kenaikan sebesar 5,61% year-on-year (yoy) dengan nilai US$256,56 miliar.

    Secara terperinci, ekspor nonmigas pada November 2025 tercatat sebesar U$21,64 miliar atau turun 7,30% mtm. Sementara itu, ekspor migas turun 1,25% mtm menjadi US$880 juta.

    Sementara itu, pada periode November 2025, impor turun 9,09% mtm menjadi US$19,86 miliar dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar US$21,84 miliar. Penurunan utamanya disebabkan oleh anjloknya impor nonmigas sebesar 10,68% mtm menjadi US$17 miliar, sedangkan impor migas naik 1,70% mtm  menjadi US$2,86 miliar. 

    Secara kumulatif Januari-November 2025, total impor naik 2,03% yoy menjadi US$218,02 miliar.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai penurunan ekspor dan impor nonmigas secara simultan merupakan sinyal yang tidak sehat bagi perekonomian. 

    “Memang, baik ekspor maupun impor ini mengalami kontraksi yang cukup tajam. Jadi ekspornya turun, impornya juga turun secara bulanan, yang artinya ini berarti tidak sehat,” kata Faisal kepada Bisnis, dikutip Rabu (7/1/2026). 

    Menurut Faisal, peningkatan surplus perdagangan tidak dapat dimaknai sebagai perbaikan kinerja dagang. Pasalnya, surplus tersebut lebih disebabkan oleh penurunan impor nonmigas yang jauh lebih dalam dibandingkan ekspor. 

    Dari sisi struktur ekspor, tekanan masih terlihat kuat. Secara tahunan, komoditas bahan bakar mineral masih menjadi penyumbang terbesar penurunan ekspor sepanjang Januari–November 2025. Namun, secara bulanan, kontraksi terdalam justru terjadi pada sektor lain di luar energi.

    Faisal menjelaskan bahwa pada November secara month to month, pelemahan paling tajam terjadi pada sejumlah sektor strategis. 

    “Tapi kalau secara bulanan itu di November saja pergerakannya yang paling tajam kontraksinya adalah di lemak dan minyak hewani, nabati, dan juga besi dan baja,” ujarnya.

    Kondisi tersebut, lanjut Faisal, sejalan dengan proyeksi CORE dalam outlook ekonomi 2026. Tekanan eksternal diperkirakan akan terus membayangi kinerja ekspor Indonesia dan berujung pada penyempitan surplus perdagangan. 

    Tekanan eksternal tersebut antara lain berasal dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat serta meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik. Hambatan tarif dan non-tarif dinilai berpotensi menekan penetrasi ekspor Indonesia sekaligus melemahkan permintaan global terhadap produk-produk ekspor.

    Dengan kondisi tersebut, Faisal menegaskan bahwa ke depan surplus perdagangan Indonesia berisiko semakin tertekan, bukan hanya karena ekspor yang melemah, tetapi juga karena potensi impor yang kembali tumbuh. 

    “Jadi tadi kesimpulannya adalah memang ke depan potensi daripada surplus perdagangan menyempit karena ekspor yang mengalami tekanan,” pungkasnya.

  • Prabowo Sentil Elit yang Nyinyir soal Swasembada Pangan: Kita Buktikan!

    Prabowo Sentil Elit yang Nyinyir soal Swasembada Pangan: Kita Buktikan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapatkan cibiran mengenai gagasan swasembada pangan Indonesia yang ingin dicapai pada masa pemerintahannya.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari ini, Rabu (7/1/2025).

    “Kalau banyak tokoh nyinyir mengatakan kita tidak bisa swasembada pangan, hari ini kita buktikan kita swasembada pangan,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Tak berhenti di situ, Prabowo mengeklaim masih mendapatkan seruan pihak-pihak yang meragukan bahwa capaian swasembada beras Tanah Air hanya akan bertahan selama 1-2 tahun.

    Menurutnya, cibiran tersebut akan dibuktikan oleh pemerintah dengan mencapai status swasembada untuk komoditas lainnya, seperti jagung, singkong, hingga bawang putih.

    Dalam waktu dekat, Prabowo menyebut bahwa pemerintah akan mengupayakan pencapaian swasembada komoditas protein, salah satunya menggalakkan produksi perikanan.

    “Kita akan produksi besar-besaran, kita akan buka ribuan desa-desa nelayan, kita akan buka ratusan budidaya ikan,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian swasembada beras Tanah Air tecermin dari jumlah produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 yang mencapai 34,17 juta ton.

    Selain itu, Amran menyebut bahwa jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog tercatat sebanyak 3,24 juta ton hingga akhir 2025, dan sempat menyentuh angka 4 juta ton.

    “Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih, dari gagasan besar Bapak Presiden Indonesia dan seluruh petani Indonesia,” kata Amran.

  • Penyebab Harga Beras Tetap Mahal meski Prabowo Klaim Telah Swasembada

    Penyebab Harga Beras Tetap Mahal meski Prabowo Klaim Telah Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras dinilai masih cukup tinggi saat Presiden Prabowo Subianto mengeklaim Indonesia telah mencapai swasembada pada 2025. Salah satu penyebabnya imbas kebijakan harga gabah kering.

    Presiden Prabowo menyebut saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai lebih dari 3 juta ton, lebih tinggi dari era Presiden Soeharto hanya mencapai 2 juta ton.

    Sayangnya, meski produksi beras dalam negeri melimpah, harga beras masih bertahan mahal. Produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan naik 13,36% menjadi 34,71 juta ton.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan pada Desember 2025. Rata-rata harga beras di penggilingan naik 1,26% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan meningkat 6,38% secara tahunan.

    Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.488 per kilogram dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.320 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada rata-rata harga beras di tingkat eceran dan grosir yang naik secara bulanan dan tahunan.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai, mahalnya harga beras tak lepas dari kebijakan penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) yang dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. 

    Kebijakan ini, menurutnya, mendorong kenaikan biaya produksi penggilingan sehingga berujung pada penyesuaian harga di tingkat konsumen.

    “Jadi salah satu alasan kenapa harga beras di level konsumen mahal, karena karena harga GKP yang biasa dibeli Rp5.000 per kilogram, ini dinaikkan oleh Pak Prabowo menjadi Rp6.500 [per kilogram] karena untuk menjaga kesejahteraan petani,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

    Di satu sisi, Eliza mengakui kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi petani pangan. Dia menuturkan, nilai tukar petani (NTP) yang selama dua dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran 101–104 namun kini mulai membaik, terutama dengan dukungan kebijakan serapan gabah oleh Perum Bulog.

    Namun, Eliza menekankan swasembada pangan tidak seharusnya hanya dimaknai sekadar surplus produksi semata. Menurutnya, makna swasembada perlu didefinisikan lebih luas agar tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi lapisan masyarakat.

    Dia juga mengingatkan, harga beras yang terus tinggi berisiko menekan daya beli masyarakat menengah—bawah, terutama di tengah kondisi lapangan kerja yang sempit, upah stagnan, dan inflasi pangan yang berulang.

    “Yang menjadi soal ini adalah kalangan menengah bawah, yang mana untuk kondisi saat ini lapangan pekerjaan sulit, upah relatif stagnan, inflasi terus-terusan terjadi terutama volatile food. Jadi daya beli mereka semakin tergerus,” tuturnya.

    Eliza menilai pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan swasembada pangan agar tidak membebani masyarakat menengah—bawah. Menurutnya, kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram semestinya diimbangi dengan operasi pasar Bulog melalui penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

    Selain itu, sambung dia, distribusi stok Bulog juga harus diperluas agar tidak menumpuk di gudang, sementara masyarakat terpaksa membeli beras mahal di pasar. Dia mengkhawatirkan, jika kondisi ini dibiarkan, maka risiko pergeseran konsumsi ke pangan substitusi yang lebih murah bisa terjadi.

    “Kalau misalkan [beras] menumpuk di gudang, masyarakat kita untuk membeli beras di pasaran ini harganya mahal, mereka nanti bisa-bisa mengurangi pembelian berasnya dan mengganti ke hal lain misalkan ke mie instant atau ke gorengan karena untuk substitusi dari nasi,” ucapnya.

    Untuk itu, Core menyatakan tanpa kebijakan subsidi yang terarah, swasembada beras berpotensi hanya menjadi capaian statistik, bukan solusi nyata bagi ketahanan pangan masyarakat.

    “Kalau menurut saya seharusnya diimbangi, targeted, untuk kalangan menengah bawah itu disubsidi berasnya. Jadi swasembada pangan ini berdampak positif untuk semua hal,” pungkasnya.

  • Keterbatasan Gudang Bulog Berpotensi Hambat Ekspor Jagung 2026

    Keterbatasan Gudang Bulog Berpotensi Hambat Ekspor Jagung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Petani menyoroti masalah penanganan pascapanen jagung yang belum optimal, terutama keterbatasan gudang, silo, hingga mesin pengering (dryer) di Perum Bulog.

    Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Sholahuddin menilai peluang ekspor jagung pada 2026 terbuka lebar, mengingat Indonesia sudah memiliki pengalaman ekspor sebelumnya. Namun, APJI menekankan keberhasilan swasembada dan ekspor jagung sangat bergantung pada penanganan pascapanen.

    Menurutnya, Perum Bulog sebagai lembaga pembeli jagung petani tidak bisa hanya sekadar diberi dana untuk membeli, namun juga harus difasilitasi dengan silo, gudang, dan mesin pengering (dryer) sehingga peran dalam menjaga pasokan dalam negeri dan mendukung ekspor bisa berjalan optimal.

    “Bulog itu perlu difasilitasi, adanya silo, gudang, sama dryer, sehingga Bulog itu tidak hanya beli standar jagung yang sudah standar simpan agar Bulog bisa membeli dalam kondisi kadar air berapapun dari petani, karena punya sumber daya dryer dan silo, maka Bulog akan berperan optimal,” kata Sholahuddin kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

    Sholahuddin menyampaikan bahwa mayoritas produksi jagung nasional atau sekitar 65% dipanen pada Februari—Maret saat curah hujan tinggi. Dia menjelaskan, tanpa fasilitas pengeringan dan penyimpanan memadai, petani kesulitan menjual jagung dengan harga wajar.

    Terlebih, APJI menyebut keterbatasan fasilitas penyimpanan Bulog, yang saat ini bahkan untuk beras harus dititipkan ke beberapa vendor, sehingga kapasitas penyimpanan jagung masih sangat terbatas. Kondisi ini membuat harga yang ditetapkan pemerintah seringkali tidak bisa dinikmati petani saat panen raya.

    Kendati demikian, menurut Sholahuddin, ekspor jagung bisa dijalankan tanpa mengganggu kebutuhan pakan ternak domestik jika pascapanen dikelola dengan baik, terutama di daerah produsen utama yang belum berbasis industri.

    APJI memandang, keberhasilan ekspor jagung akan menjadi kebanggaan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, dia mengingatkan, capaian itu hanya bisa terlaksana dengan dukungan pemerintah melalui penataan pascapanen dan peran aktif Bulog.

    “Kalau kita ini bisa ekspor ini kan menjadi kebanggaan nasionalisme kita, petani kan bangga jagungnya diekspor. Secara otomatis harga lebih bagus kan begitu,” ujarnya.

    Adapun saat ini harga jagung kering pipilan dengan 14% kadar air berada di kisaran Rp4.700–Rp5.000 per kilogram, masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun, Sholahuddin menyatakan kenaikan harga yang terlalu tinggi juga akan memberatkan peternak.

    “Kami, asosiasi sebenarnya mendorong agar HPP Rp5.500 [per kilogram] bisa dirasakan petani sudah cukup karena kalau terlalu tinggi juga kasihan peternak nggak mampu beli,” sambungnya.

    Di sisi lain, APJI juga menolak bantuan benih pemerintah yang dinilai tidak sesuai kualitas dan merugikan petani. Sholahuddin menekankan insentif semestinya diberikan pada pembelian hasil panen, bukan benih.

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah membuka peluang ekspor jagung pada 2026 dan memastikan tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan domestik.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 16,11 juta ton. Angkanya naik 6,44% atau 0,97 juta ton dibandingkan 2024 sebanyak 15,14 juta ton.

    Namun, angka tersebut dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun waktu realisasi panen.

    Di sisi lain, kebutuhan nasional berada di kisaran 15,64 juta ton. Kondisi tersebut menghasilkan surplus sekitar 470.000 ton.

    Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional, stok carry over jagung dari 2025 ke 2026 mencapai 4,5 juta ton. Jumlah tersebut setara hampir tiga bulan kebutuhan nasional, dengan rata-rata kebutuhan bulanan sekitar 1,4 juta ton.

  • Pasar Perkantoran Tunjukkan Tren Perbaikan, Diproyeksi Menggeliat Tahun Ini

    Pasar Perkantoran Tunjukkan Tren Perbaikan, Diproyeksi Menggeliat Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor properti perkantoran di Indonesia, khususnya Jakarta diproyeksikan mulai memasuki fase pemulihan (rebound) pada 2026. Hal ini didorong oleh terjaganya keseimbangan pasokan serta mulai bergeliatnya ekspansi penyewa dari sektor-sektor strategis.

    Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto menjelaskan bahwa pasar perkantoran sepanjang 2025 telah menunjukkan sinyal positif meski masih tumbuh perlahan. Tanda-tanda perbaikan itu tercermin dari maraknya perpanjangan sewa pada paruh kedua tahun lalu. Serta, adanya tren ekspansi ruang kerja oleh sejumlah korporasi.

    “Ini menjadi sinyal penting bahwa kepercayaan bisnis mulai pulih. Pelaku usaha mulai melihat tahun 2026 dengan lebih optimistis. Permintaan mulai dipicu oleh sektor teknologi, kendaraan listrik [electric vehicle], hingga masuknya perusahaan asal China dan Eropa,” ujar Ferry dalam Konferensi Pers, Rabu (7/1/2026).

    Mengacu pada data yang dibagikan, Colliers mencatat tingkat hunian perkantoran di kawasan CBD Jakarta pada kuartal IV/2025 tembus 75,8%, naik sekitar 1,5% hingga 2% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. 

    Sementara itu, tingkat hunian di luar CBD Jakarta bertahan di level 70%. Ferry menilai terbatasnya pasokan gedung baru menjadi katalis positif bagi pemilik gedung untuk menjaga stabilitas keterhunian. 

    Adapun, tambahan pasokan baru hingga 2028 diperkirakan mencapai 200.000 meter persegi (sqm), di mana 52% di antaranya Bakal berlokasi di luar CBD.

    Di Surabaya, meski tingkat hunian tumbuh moderat sejak 2023, pasokan baru tercatat nihil dan diprediksi tetap stagnan hingga 2028. Kondisi ini memaksa pemilik gedung lebih fokus pada retensi penyewa dan peningkatan kualitas bangunan.

    Dari sisi okupansi, ruang perkantoran di area CBD Jakarta diproyeksikan tembus 80% pada 2028 mendatang. Di mana, gedung kelas Premium dan Kelas A menjadi yang paling banyak dihuni. 

    Sebaliknya, gedung Kelas B dan C di wilayah luar CBD masih menghadapi tantangan berupa ruang kosong yang lebih besar, yang mencapai lebih dari 600.000 sqm untuk kategori Kelas B.

    “Outlooknya untuk 2026 [pasar perkantoran] kami perkirakan menjadi fase rebound, walaupun memang reboundnya ini baru bergerak gitu ya. Nah permintaannya membaik, pasokan tetap terkendali. Jadi pada intinya pasar kantor Jakarta memang belum euforia tapi arahnya sudah jelas semakin sehat dan makin selektif,” pungkasnya.

    Pasar Membaik, Harga Sewa Diproyeksi Meningkat

    Seiring dengan menipisnya ketersediaan ruang, sejumlah gedung perkantoran kelas premium mulai merevisi tarif sewa menjadi lebih tinggi. 

    Khusus di SCBD Jakarta, tarif sewa mulai merangkak naik setelah menyentuh titik terendah pada 2025, dan diproyeksikan terus menguat hingga 2028. Sedangkan di Surabaya, harga sewa diprediksi akan tumbuh di kisaran 2%—2,5% per tahun pada periode 2026–2028.

    Adapun sepanjang 2025, harga tarif dasar sewa gedung perkantoran area CBD Jakarta ada di kisaran Rp200.000 per meter persegi, luar CBD Jakarta di kisaran Rp170.000 per meter persegi dan Surabaya di kisaran Rp140.000 per meter persegi.

    Tak hanya tarif sewa yang mengalami peningkatan, grafik biaya pemeliharaan di CBD Jakarta turut menunjukkan peningkatan menuju angka Rp100.000 per meter persegi pada 2028. Sementara itu, biaya di luar CBD Jakarta dan Surabaya cenderung stabil di kisaran Rp60.000—Rp70.000 per meter persegi.

  • Tambah Daya Listrik PLN Diskon 50% Mulai Hari Ini, Cek Cara dan Syaratnya!

    Tambah Daya Listrik PLN Diskon 50% Mulai Hari Ini, Cek Cara dan Syaratnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) tebar diskon atau potongan harga 50% tambah daya listrik untuk pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile.
     
    Promo yang berlaku mulai 7 hingga 20 Januari 2026 ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

    Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyampaikan, program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

    “Program ini hadir sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia PLN dengan memberikan kemudahan sekaligus manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik secara andal dan efisien,” ujar Adi melalui keterangan resmi, Rabu (7/1/2026).

    Adi mengatakan, promo ini hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain.

    “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon ini sebaik mungkin guna mendukung aktivitas dan produktivitas sehari-hari,” tambah Adi.

    Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 900 VA yang ingin melakukan penambahan daya menjadi 7.700 VA cukup membayar sebesar Rp3.294.600, 50% lebih hemat dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.589.200.

    Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa mekanisme program ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik.

    Setelah transaksi berhasil, pelanggan menerima e-voucher diskon tambahan daya melalui fitur ‘Reward’ di PLN Mobile atau email terdaftar.

    Kemudian, pelanggan cukup memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan tambah daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Adi mengatakan, setiap akun PLN Mobile mendapatkan paling banyak empat buah e-voucher tambah daya selama periode promo berlangsung guna memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh pelanggan.

    “Masyarakat juga tak perlu khawatir karena penyambungan tambah daya listrik cukup mudah dan cepat, dengan melakukan pengajuan yang praktis dan dilakukan secara digital lewat aplikasi PLN Mobile,” tutup Adi.

  • Patra Jasa Group Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatra

    Patra Jasa Group Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatra, Patra Jasa Group menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para penyintas banjir bandang di wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar berupa sembako seperti beras dan makanan instan, air mineral, obat-obatan, pakaian layak pakai, santunan, serta kebutuhan esensial lainnya. Bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 500 penerima manfaat di berbagai wilayah terdampak.

    Pj. VP Corporate Secretary PT Patra Jasa, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud empati dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

    “Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra merupakan duka bersama yang membutuhkan kepedulian dan solidaritas dari berbagai pihak. Melalui penyaluran bantuan ini, Patra Jasa Group berupaya hadir dan berkontribusi langsung dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas, termasuk PERWIRA Patra Jasa Group yang turut terdampak. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mendukung proses pemulihan pascabencana,” ujar Fadjar.

    Penyaluran bantuan melibatkan Badan Dakwah Islam (BDI) Patra Jasa, anak perusahaan Mitra Tours and Travel (MTT) dan Prima Armada Raya (PAR), serta unit bisnis Patra Jasa Group, antara lain Patra Parapat Hotel, Patra Dumai Hotel, Patraland Amarta Apartment, dan Patra Residence Palagan. Bantuan yang terkumpul disalurkan kepada penyintas di berbagai wilayah terdampak di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Dalam proses distribusinya, Patra Jasa Group turut bersinergi dengan PT Pertamina (Persero), BAZMA (Baituzzakah Amanah Manfaat Ummat) Pertamina, serta perusahaan jasa pengiriman JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

    Bantuan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga difokuskan untuk membantu PERWIRA Patra Jasa Group yang terdampak bencana. Selain dukungan material, PERWIRA Patra Jasa Group turut hadir langsung ke lokasi untuk memberikan dukungan moril kepada para penyintas.

    Partisipasi Patra Jasa Group dalam aksi kemanusiaan ini menegaskan komitmen perusahaan untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana serta mendukung pemulihan sosial dan kemanusiaan di wilayah terdampak.