Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus yang salah satunya membahas mengenai keuangan negara sebelum berangkat ke Australia. Menariknya, meski secara spesifik membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak.

    Adapun dalam rapat tersebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawal proses penyerapan APBN dan APBD. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menkeu.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan syarat sekaligus deadline kepada pemerintah daerah alias pemda terkait pencairan dana transfer ke daerah pada akhir tahun 2025.

    Pemda yang tidak memenuhi syarat terancam akan memperoleh sisa transfer ke daerah termasuk penyaluran dana desa.

    Penyaluran TKD yang dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah. 

    Terkait penyaluran DBH baik itu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai semester I/2025. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah,” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan. 

    Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya. Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU. 

    Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB. 

    Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas. 

    Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

    Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes. 

    Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.  

    Mensesneg Awasi Penyerapan

    Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025). 

    Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

    Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

    Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun kendati membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak dalam rapat tersebut.

    Surat Purbaya ke Kepala Daerah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025. 

    Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025’, Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah. 

    Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun. 

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik. 

    Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. “[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah,” tulis Purbaya. 

    Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga sempat mewanti-wanti kementerian/lembaga khususnya dengan anggaran yang besar untuk mengoptimalkan belanjanya. 

    Dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober 2025 kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya sebelum melakukan penyisiran dan merealokasi anggaran itu untuk bantuan kepada masyarakat. 

  • Riuh Rendah Wacana Single Profile, Bakal Efektif Tutup Celah Kepatuhan Pajak?

    Riuh Rendah Wacana Single Profile, Bakal Efektif Tutup Celah Kepatuhan Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berencana untuk mengintegrasikan data wajib pajak, wajib bayar serta pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan format single profile. Langkah ini dinilai cukup efektif untuk menutup gap compliance atau celah kepatuhan yang pada akhirnya akan berdampak positif ke penerimaan negara. 

    Sekadar catatan, kepatuhan formal wajib pajak masih sangat rendah. Pemerintah mencatat sebanyak 15,08 juta wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahunan alias SPT untuk tahun pajak 2024 per 24 Agustus 2025. Realisasi itu setara 76,54% dari total WP yang wajib melaporkan SPT Tahunan.

    Dari total jumlah WP yang telah melapor, 13,83 juta SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdiri dari 12,6 juta WP karyawan dan 1,22 juta WP non karyawan. Sementara itu 1,25 juta SPT berasal dari WP badan. 

    Adapun single profile menjadi salah satu arah kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan negara pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025—2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung salah satu rencana strategis kementerian. “Untuk keperluan pembuatan single profile, data yang diperlukan dari DJP tentunya sesuai dengan profile apa yang akan dibangun. DJP berkomitmen untuk mendukung pembangunan single profile,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Terminal peti kemas

    Namun demikian, Rosmauli enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan progres pembangunan single profile itu. Dia mengatakan, integrasi basis data pajak, bea cukai maupun kementerian/lembaga lain akan dikoordinasikan oleh Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATII) Kemenkeu. 

    Bisnis sudah mencoba menghubungi Kepala BATII Suryo Utomo untuk meminta konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut. Namun, belum ada respons sampai berita ini dimuat.

    Sekadar informasi, pemerintah berencana untuk menggali potensi penerimaan negara dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui empat strategi. Pertama, optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.

    Kedua, integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile wajib bayar/wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Ketiga, penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP.

    Keempat, penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

    Praktik Under Invoicing 

    Dalam catatan Bisnis, rencana pemerintah untuk menerapkan single profile itu sejalan dengan langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menindak pelaku penyelundupan dan under invoicing. 

    Purbaya sebelumnya pernah mensinyalkan akan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan. Dia bahkan menyebut sedang berburu pemain besar yang berada di belakang pelaku penyelundupan dimaksud. 

    Sebagai informasi, under invoicing merujuk pada praktik pembuatan faktur lebih rendah atas suatu harga barang atau jasa, dari harga yang seharusnya dibayarkan. 

    “Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja segala macam itu kan sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kami pilih saja siapa yang mau diproses,” terangnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya menyebut pengusutan tidak hanya dilakukan di sektor penerimaan negara dari kepabenan dan cukai. Dia juga menyebut tengah menangani kebocoran-kebocoran pada penerimaan pajak dengan memastikan kepatuhan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. 

    Mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu tidak menampik ada beberapa modus pelanggaran di bidang pajak, di mana fiskus bernegosiasi dengan wajib pajak untuk mengakali kewajiban pembayaran pajak. 

    Namun demikian, Purbaya masih enggan memerinci lebih lanjut berapa potensi pengembalian keuangan negara yang bisa didapatkan dari upaya-upaya penindakan tersebut. “Belum tahu, masih kita hitung,” ujarnya singkat. 

    Adapun pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran pekan lalu, Purbaya menceritakan bakal memberikan penghargaan kepada pegawai pajak dan bea cukai apabila bisa merealisasikan target penerimaan negara. Sebaliknya, apabila tidak tercapai maka akan diberikan hukuman. 

    Menkeu lulusan ITB dan Purdue University, Amerika Serikat (AS) itu menegaskan bakal menindak praktik penyelundupan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang ditemukan. “Yang suka main selundup, saya tangkap. Sebentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya memburu di belakangnya siapa? Di belakang saya Presiden kan? Paling tinggi kan? Paling tinggi di sini. Pasti beres,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

    Belum Jelas Arah Kebijakan

    Sementara itu, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menduga ide pembangunan single profile ini berbeda dengan single identity yang pernah diusung Kemenkeu beberapa tahun lalu. 

    Adapun, single identity number (SIN) membantu otoritas pajak memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan. Caranya dengan menggunakan konsep link and match SIN pajak, yang dinilai akan mampu menyediakan data wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

    “Dahulu itu single identity, ada kemungkinan berbeda dengan konsep single profile,” terang Fajry kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Fajry menyayangkan bahwa integrasi basis data single profile ini belum menjadi kebijakan konkret seperti integrasi nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menilai harusnya integrasi basis data antarunit di Kemenkeu sudah lebih cepat dibandingkan dengan NIK dan NPWP, lantaran NIK berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan NPWP di bawah Kemenkeu.

    “Agak ironis memang, ketika NIK dengan NPWP sudah diintegrasikan, tetapi ‘single profile’ antar dua otoritas di bawah Kemenkeu masih dalam bentuk arah kebijakan,” terang Fajry.

  • Nilai Dagang Indonesia-Australia Capai US Miliar, Rosan: Masih Bisa Ditingkatkan

    Nilai Dagang Indonesia-Australia Capai US$15 Miliar, Rosan: Masih Bisa Ditingkatkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan bahwa nilai perdagangan Indonesia dan Australia saat ini mencapai sekitar US$15 miliar.

    Kendati demikian, CEO Danantara itu pun juga menilai potensi kerja sama ekonomi kedua negara masih bisa ditingkatkan, terutama di sektor investasi dan hilirisasi.

    “Ini adalah kunjungan balasan dalam rangka kita memperkuat baik itu di dalam kapasitasnya hubungan investasi, perdagangan, dan hubungan bilateral komprehensif lainnya karena kita sudah mempunyai Indonesia-Australia CEPA sejak 2020,” ujar Rosan Roeslani saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda kunjungan resmi di Sydney, Australia, Rabu (12/11/2025).

    Rosan menjelaskan, total nilai perdagangan kedua negara saat ini masih menunjukkan defisit bagi Indonesia.

    “Kita masih mengalami total perdagangan kita itu kurang lebih US$15 juta. Yang mana kita memang masih mengalami defisit kurang lebih hampir US$9 juta. Tapi dengan jasa yang ada itu sebenarnya ter-offset,” katanya.

    Dia mencontohkan, kontribusi sektor jasa terlihat dari tingginya jumlah wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia.

    “Turis dari Australia yang ke Indonesia khususnya ke Bali itu kurang lebih hampir mencapai 2 juta orang. Nah itu juga hal yang sangat positif tapi kita harapkan juga tidak hanya ke Bali tapi juga ke daerah-daerah lain, Labuan Bajo dan lain-lain,” ucap Rosan.

    Selain sektor pariwisata, Rosan menyebut ada peningkatan minat investasi dari perusahaan Australia di berbagai bidang.

    “Kebetulan saya baru mendarat dan langsung bertemu dengan 5 perusahaan hari ini. Yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, satu di bidang RS dan dua di bidang hilirisasi. Dua di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi. Itu juga akan kita fasilitasi dan juga untuk agriculture di bidang sapi,” jelasnya.

    Rosan menambahkan, dalam waktu dekat akan ada investasi besar yang berkaitan dengan Danantara dan berbasis di Australia.

    “Memang ada satu investasi kita yang mungkin Danantara yang cukup besar yang base-nya di sini akan kita [kejar] dalam waktu sangat-sangat dekat ini,” tandas Rosan.

  • War Tiket KAI Periode Libur Natal dan Tahun Baru 2026 Dimulai!

    War Tiket KAI Periode Libur Natal dan Tahun Baru 2026 Dimulai!

    Bisnis.com, JAKARTA – Buat Anda yang hendak mudik saat momen libur natal 2025 dan tahun baru 2025, Anda sudah bisa membeli tiket kereta sejak 11 November 2025.

    Dilansir dari Antaranews, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional (Divre) III Palembang, Sumatera Selatan, menyebutkan tiket kereta api jarak jauh untuk periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sudah dapat dipesan.

    Manajer Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Selasa, mengatakan tiket kereta api jarak jauh periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sudah dapat dipesan oleh masyarakat.

    Sesuai dengan kebijakan KAI, bahwa pemesanan tiket KA jarak jauh dapat dipesan mulai H-45 keberangkatan.

    Pemesanan tiket untuk libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, serta channel penjualan resmi tiket KA lainnya yang telah bekerjasama dengan KAI.

    “Sebelum melakukan pemesanan, pastikan kembali tanggal, waktu dan stasiun tujuan, agar tidak salah jadwal, karena banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi kereta api,” katanya.

    Ia menjelaskan pemesanan tiket yang dapat dilakukan untuk keberangkatan hingga H-45, di mana untuk masa libur panjang di tanggal keberangkatan 24, 25 dan 26 Desember 2025 sudah dapat dipesan mulai tanggal 11 November 2025.

    Sedangkan, untuk keberangkatan tanggal 27 Desember 2025 dan seterusnya pemesanan baru dapat dilakukan tanggal 12 November 2025.

    “Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal kereta,” jelasnya.

    Pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Divre III Palembang mengoperasikan KA Bukit Serelo Relasi Kertapati – Lubuk Linggau (PP), KA Ekspres Rajabasa relasi Kertapati – Tanjung karang (PP) dan KA komersial Sindang Marga relasi Kertapati – Lubuk Linggau (PP) dengan menyiapkan rata-rata 2.880 tempat duduk setiap hari nya.

    Jumlah tersebut dapat berubah, apabila pada masa libur Natal dan tahun baru tiket untuk KA Bukit Serelo, KA Ekspres Rajabasa dan KA Sindang Marga ada gerbong tambahan.

  • Ritel Modern dan UMKM: Antara Peluang Kemitraan dan Ancaman Dominasi

    Ritel Modern dan UMKM: Antara Peluang Kemitraan dan Ancaman Dominasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kemitraan antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, kerja sama ini membuka peluang bagi produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas.

    Di sisi lain, ekspansi masif jaringan minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret dinilai berpotensi menekan ruang tumbuh usaha kecil dan toko tradisional.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menegaskan, peluang UMKM untuk bermitra dengan jaringan ritel modern saat ini terbuka lebar.

    Bahkan, menurutnya, peritel besar memberikan sejumlah kelonggaran pembayaran bagi UMKM dibandingkan pemasok besar.

    Namun, ia menekankan bahwa kemitraan ini hanya akan berkelanjutan jika pelaku UMKM mampu menjaga mutu dan kontinuitas pasokan.

    “Mutu dan kualitas harus tetap terjaga. Selain itu, kontinuitas juga penting. Jangan sampai hari ini barang tersedia, tetapi dua minggu kemudian habis,” ujar Solihin di sela acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Produk UMKM yang paling banyak menghiasi rak-rak ritel modern saat ini adalah makanan dan minuman. Solihin menilai, untuk memperluas pasar, UMKM perlu meningkatkan standar masa kedaluwarsa produknya.

    Bahkan, sambungnya, di beberapa negara, produk yang diperdagangkan harus memiliki masa kedaluwarsa minimal satu tahun. Sementara itu, produk UMKM kita rata-rata hanya enam hingga delapan bulan.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso turut menegaskan pentingnya peran jaringan ritel modern dalam memperkuat distribusi produk dalam negeri. Menurutnya, pola kemitraan yang telah berjalan selama satu dekade terakhir perlu diperluas, bukan dibatasi.

    “Apabila produk UMKM diterima pasar domestik, ini menjadi salah satu cara untuk menahan laju impor,” ujar Budi.

    Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, rata-rata porsi produk UMKM di ritel modern saat ini mencapai 15%, namun di beberapa wilayah Jakarta, proporsinya bahkan telah meningkat hingga 80%, terutama untuk kategori makanan dan minuman.

    “Kalau produk UMKM diterima di dalam negeri dan bisa bersaing, itu bukti kita mulai mengonsumsi produk buatan sendiri,” tegas Budi.

    Kekhawatiran atas Dominasi Minimarket

    Meski kemitraan dengan ritel modern dianggap membawa manfaat, sejumlah pihak tetap menyuarakan kekhawatiran. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai ekspansi besar-besaran jaringan minimarket bisa ‘membunuh’ ekonomi rakyat.

    “Ritel raksasa seperti Indomaret dan Alfamart yang masuk ke kampung-kampung berpotensi membunuh para pelaku UMKM,” ujar Muhaimin.

    Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan rantai bisnis berkeadilan guna melindungi pelaku usaha kecil. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison menjelaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelarangan, melainkan upaya menciptakan ekosistem yang lebih adil dan inklusif.

    “Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, tetapi berupaya melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” jelas Leon.

    Ia mengingatkan bahwa banyak toko kecil terancam gulung tikar akibat keterbatasan modal dan akses.

    “Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” ujarnya.

    Data Aprindo mencatat, hingga akhir 2025 jumlah gerai Indomaret mencapai sekitar 24.141 unit, sementara Alfamart memiliki sekitar 20.120 unit di seluruh Indonesia. Kedua jaringan itu masih menargetkan ekspansi agresif dengan penambahan sekitar 1.000 gerai baru per tahun.

    Menata Ulang Ekosistem Ritel

    Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai langkah perlindungan terhadap UMKM perlu disertai kebijakan yang realistis. Ia menyebut, ritel modern harus diatur lebih ketat terutama dalam hal izin dan distribusi, agar pertumbuhan minimarket tidak menekan toko tradisional.

    “Kalau dibiarkan bebas, sulit bagi usaha tradisional berkembang. Perlu pengaturan soal jarak dan distribusi agar lebih seimbang,” kata Faisal.

    Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat rantai pasok ritel tradisional dan memberikan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM, mulai dari manajemen toko, tampilan produk, hingga pelayanan pelanggan.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat bahwa pengaturan ekspansi ritel modern harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu iklim investasi.

    “Pembatasan ekspansi memang perlu, tapi jangan sampai menimbulkan ketidakpastian investasi,” ujarnya.

    Menurutnya, solusi terbaik adalah melibatkan UMKM dalam rantai pasok ritel modern, bukan menutup gerai yang sudah ada. Dengan begitu, pelaku kecil tetap mendapat ruang tumbuh, sementara jaringan ritel besar tetap berkontribusi terhadap perekonomian.

    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai kehadiran ritel modern tidak seharusnya dipandang negatif. Menurutnya, jaringan minimarket justru membuka ruang pemasaran baru bagi produk UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan kemudahan bagi konsumen.

    “Hadirnya ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret juga memberikan ruang kepada produk-produk UMKM untuk dipasarkan,” ujar Edy.

    Ia menambahkan, segmen pasar yang dilayani berbeda. Masyarakat menengah ke atas lebih banyak berbelanja di ritel modern, sedangkan masyarakat menengah ke bawah masih setia di warung kelontong dan warung Madura.

    “Warung Madura, misalnya, punya keunggulan seperti operasional 24 jam, margin fleksibel, dan kedekatan dengan pelanggan,” tambahnya.

  • SKK Migas Dorong Pertamina Garap Blok Tuna Bareng BUMN Rusia

    SKK Migas Dorong Pertamina Garap Blok Tuna Bareng BUMN Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong PT Pertamina (Persero) ikut menggarap pengembangan Blok Tuna di lepas pantai Natuna Utara bermitra dengan BUMN Rusia, Zarubezhneft. 

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya berharap agar perusahaan pelat merah lokal dapat berkontribusi dalam proyek lapangan gas di perbatasan antara Indonesia dan Vietnam tersebut. 

    “Kita berharap ada Pertamina di situ, ada perusahaan nasional. Ya berharap gitu kan, perusahaan dalam negeri kan BUMN siapa lagi selain Pertamina, juga swasta nasional lainnya,” kata Djoko kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (11/11/2025). 

    Djoko juga mendorong agar keputusan terkait pengganti resmi mitra Zarubezhneft ini dapat keluar pada November 2025. Sebelumnya, perusahaan Rusia itu bermitra dengan perusahaan asal Inggris, Premier Oil Tuna B.V (Harbour Energy Group) dengan hak partisipasi 50%. 

    “Sudah [open data] saya minta November ini selesai, selesai keputusan Harbournya setelah itu siapa [ambil alih]. Biar enggak molor-molor, insyaallah Pertamina dan partner lain kan bisa juga,” tuturnya. 

    Blok Tuna diperkirakan memiliki potensi gas di kisaran 100 hingga 150 million standard cubic feet per day (MMscfd). Investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun.   

    Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna terdiri atas investasi (di luar sunk cost) sebesar US$1,05 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar US$2,02 miliar, dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$147,59 juta.  

    Untuk mendorong keekonomian, pemerintah memberikan beberapa insentif dengan asumsi masa produksi sampai 2035 atau 11 tahun mendatang. Pemerintah mengambil bagian gross revenue sebesar US$1,24 miliar atau setara dengan Rp18,4 triliun.    

    Sebelumnya, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menuturkan, Harbour Energy Group tak bisa melanjutkan penggarapan Blok Tuna. Hal ini tak lepas dari pengenaan sanksi dari negara Barat kepada Rusia. 

    Namun, Indonesia memiliki kepentingan untuk mengejar target on stream dari Blok Tuna pada 2028-2029. Oleh karena itu, pengembangan Blok Tuna oleh Zarubezhneft harus dilanjutkan. 

    “Jadi hari ini bagi kepentingan Indonesia kita ingin on stream sesuai target. Jadi dalam konteks ini kita menugaskan operator hari ini untuk melanjutkan kegiatan front-end engineering design [FEED] untuk lanjut,” katanya.

  • Luber Tambang Timah Ilegal di Babel, TINS Ajukan 3 Langkah Penyelesaian

    Luber Tambang Timah Ilegal di Babel, TINS Ajukan 3 Langkah Penyelesaian

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Timah Tbk. (TINS) meminta dukungan regulasi pemerintah agar bijih timah yang diambil dari tambang ilegal yang beroperasi di dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan dapat dikembalikan kepada perseroan.

    Dorongan itu disampaikan Direktur Produksi dan Komersialisasi PT Timah, Ilhamsyah Mahendra, dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Ilhamsyah menjelaskan, dukungan tersebut dapat dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, penerbitan aturan turunan yang memberi kewenangan kepada PT Timah dan aparat untuk menindak aktivitas tambang ilegal. Aturan itu juga perlu mengatur mekanisme pengembalian bijih timah dari tambang ilegal yang berada dalam IUP perusahaan.

    “Nah, ini untuk pengaturan bagaimana produksi biji kita agar menemukan titik stabil dan konsisten, karena ini penting. Implikasinya kepada global demand and supply, bagaimana produksi PT Timah ini bisa dirasa punya konsistensi,” ujarnya.

    Kedua, percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola serta tata niaga pertimahan. Menurut Ilhamsyah, regulasi tersebut diperlukan untuk mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis strategis, sekaligus memperkuat agenda hilirisasi.

    Ketiga, pembinaan dan legalisasi aktivitas penambangan rakyat di dalam IUP PT Timah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain melalui pola kerja sama dengan koperasi. “PT Timah sendiri kita sudah mulai implementasi. Jadi, program pemerintah prioritas kita sudah lakukan. Kami starting sekarang sudah ada lima koperasi yang sudah mulai dan bertransaksi sebagai pilot [percontohan], ini didukung penuh dan dimonitor penuh,” kata Ilhamsyah.

    Isu tambang ilegal timah kembali mencuat setelah berbagai kasus penyelundupan dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan telah memerintahkan penutupan 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur.

    Padahal, Indonesia memiliki cadangan timah yang besar. Pada 2024, cadangan timah tercatat 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta ton dalam bentuk logam, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, produksi timah justru turun menjadi 39.814 ton pada 2024, dari 67.600 ton pada 2023.

    Sumber daya timah pada 2024 mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih, naik dibandingkan 2023. Adapun sumber daya dalam bentuk logam turun menjadi 2,53 juta ton dari 2,71 juta ton pada tahun sebelumnya

  • Banyak Bijih Nikel Tak Terserap, FINI: Larangan Ekspor Tak Boleh Kendur

    Banyak Bijih Nikel Tak Terserap, FINI: Larangan Ekspor Tak Boleh Kendur

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai penumpukan bijih nikel di pertambangan maupun fasilitas pemurnian bukan merupakan tanda adanya gangguan serius dalam industri. 

    Hal ini merespons kabar terkait menumpuknya stok bijih nikel di beberapa tambang karena tak terserap smelter, yang turut dibenarkan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).

    Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, kondisi penumpukan stockpile merupakan bagian normal dari operasional penambangan dan pengolahan.

    “Itu bagian dari perencanaan tambang, proses pencampuran, keberlanjutan produksi, serta memastikan suplai tidak terputus dari tambang ke smelter atau refinery,” ujar Arif kepada Bisnis, dikutip Selasa (11/11/2025). 

    Menurut Arif, laporan mengenai penumpukan bijih nikel imbas penghentian atau pengurangan produksi smelter hanya terjadi di lokasi tertentu dan bukan gambaran umum industri.

    Terkait dampaknya terhadap hilirisasi, Arif menegaskan bahwa pasokan bijih nikel justru merupakan aspek paling krusial untuk menjaga keberlanjutan industri hilir, baik yang berbasis pirometalurgi maupun hidrometalurgi.

    “Kesulitan pasokan dan kelangkaan bijih nikel dapat sangat berdampak secara operasional dan memicu kenaikan biaya produksi,” katanya. 

    Dalam kondisi ini, menurut Arif, proses persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang sedang berjalan diharapkan mampu mencegah potensi kelangkaan bijih nikel ke depan sehingga kebutuhan smelter dapat tercukupi.

    Di samping itu, Arif juga menepis anggapan bahwa kondisi stockpile saat ini berpotensi membuka kembali keran ekspor bijih nikel. Dia menegaskan bahwa larangan ekspor yang berlaku sejak Januari 2020 merupakan kebijakan strategis yang harus dipertahankan.

    “Kebijakan larangan ekspor harus terus dilanjutkan. Keberhasilan program hilirisasi nikel sepenuhnya bergantung pada kestabilan regulasi,” tuturnya.

    Bagi pengusaha pemurnian, komitmen jangka panjang terhadap hilirisasi menjadi kunci untuk menjaga nilai tambah di dalam negeri serta memperkuat daya saing industri nikel nasional.

    “Kebijakan ini harus terus dilanjutkan oleh pemerintah, kelanjutan keberhasilan dari program hilirisasi nikel ini akan tergantung pada kestabilan regulasi yang dijalankan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, FINI memproyeksikan kondisi oversupply atau kelebihan pasokan nikel akan berlanjut hingga 2027. Hal ini seiring dengan pasar stainless steel yang diperkirakan baru akan pulih 2 tahun ke depan.

    Arif mengatakan, oversupply nikel ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi hingga 5 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. 

    Dalam catatannya, kapasitas produksi nikel saat ini mencapai 2,5 juta ton. Adapun, penggunaannya didominasi untuk stainless steel 70% dan baterai 15%. 

    Arif menyebut, oversupply nikel masih akan terjadi pada tahun depan lantaran kondisi perekonomian dunia yang membuat pasar masih lesu. Sementara itu, pada 2027, dia melihat oversupply mulai susut menyeimbangkan demand atau permintaan. 

    Dari 2027, pihaknya memperkirakan mulai terjadi defisit antara kebutuhan dan produksi eksisting untuk penggunaan stainless steel. 

    Terpisah, APNI mengungkapkan adanya kondisi penumpukan stok bijih nikel yang tak terserap oleh smelter. Hal ini diperparah dengan peningkatan impor bijih nikel dari Filipina, sementara sejumlah fasilitas pemurnian memangkas produksi. 

    Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno mengatakan, ketidakseimbangan produksi dan serapan bijih nikel dalam negeri tecerminkan dari kuota produksi yang disetujui pemerintah pada 2025 sebesar 364 juta ton, sementara penyerapan oleh industri, khususnya smelter, hingga pertengahan tahun ini lebih rendah dari kuota tersebut.

    Menurut Djoko, penyerapan aktual oleh smelter mungkin tidak cukup untuk menggunakan seluruh stockpile yang ada. Apalagi, belakangan beberapa perusahaan mengimpor bijih nikel Filipina. 

    Dalam catatannya, Indonesia mengimpor bijih nikel dari Filipina dengan jumlah yang cukup signifikan. Pada periode Januari hingga Mei 2025, impor bijih nikel dan konsentrat dari Filipina mencapai 2,77 juta ton dengan nilai sekitar US$122,71 juta. 

    “Secara keseluruhan, impor dari Filipina pada tahun sebelumnya mencapai 10,18 juta ton,” ucap Djoko kepada Bisnis.

    Di sisi lain, Djoko menyebutkan terdapat empat smelter yang menurunkan produksi sehingga penyerapan bijih nikel domestik hanya berkisar 120 juta ton hingga saat ini. 

  • SBY Beberkan Resep Capai Pertumbuhan Ekonomi 6%: Gerakkan Sektor Privat dan Investasi

    SBY Beberkan Resep Capai Pertumbuhan Ekonomi 6%: Gerakkan Sektor Privat dan Investasi

    Bisnis.com, SURABAYA – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai upaya dan kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga dapat menyentuh angka 6%. 

    Pernyataan tersebut dilontarkan SBY saat menyampaikan orasi ilmiahnya dalam puncak acara Dies Natalies Ke-65 dan Lustrum XIII Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/11/2025).

    “Ekonomi Indonesia harus tetap tumbuh. Kita harus mencapai pertumbuhan minimal 6% or more. Karena itu, saya mendukung Presiden Prabowo untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ucap SBY di hadapan civitas academika ITS.

    Namun, SBY menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya sekadar menjadi capaian yang secara empiris terlihat elok di atas kertas, tetapi juga harus berdampak adil dan berkelanjutan di tubuh masyarakat. 

    “Tumbuhnya harus adil. Dalam ekonomi yang kapitalistik, open market system, memang ekonomi akan makin efisiensi. Pasar, suka atau tidak suka, akan membikin ekonomi kita makin efisien,” ucapnya.

    SBY menjelaskan bahwa selama dua periode masa kepemimpinannya, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai angka 6-6,5%. Namun, krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008-2009 membuat angka tersebut lambat laun merosot.

    “Dulu sepuluh tahun, alhamdulillah kita bekerja keras mencapai 6%. Sebenarnya, kita pernah mencapai 6,5% tahun tertentu, tapi waktu waktu krisis 2008–2009, [pertumbuhan ekonomi Indonesia] drop 4,6%. So, selama sepuluh tahun kita bertahan 6%. Not bad, dan ternyata ada kenaikan GDP, pengurangan kemiskinan pengurangan pengangguran, pengurangan utang asing, dan seterusnya,” paparnya.

    Dirinya pun mengingatkan bahwa sistem ekonomi pasar bebas juga acap kali tidak menghiraukan kemiskinan dan ketimpangan. Karena itu, SBY menegaskan bahwa pemerintah tetap dibutuhkan perannya untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

    “Kenyataannya, memang pasar tidak masuk dalam domainnya, tidak sensitif terhadap kemiskinan dan ketimpangan tadi. So, menurut saya harus ada paduan untuk one hand agar efisien. Kita follow open market system, tapi untuk keadilan sosial, untuk justice, untuk equity, tetap ada peran pemerintah yang positif,” lanjutnya.

    SBY juga mengungkap bahwa resep untuk membangun perekonomian Indonesia menuju arah pertumbuhan yang lebih baik harus disokong oleh seluruh pihak. Dia secara khusus menggarisbawahi peran pemerintah, yang banyak berkutat dalam penyusunan kebijakan, anggaran, dan regulasi terhadap para pelaku usaha maupun iklim investasi.

    “Siapa yang harus bekerja bersama-sama? Satu, government. Dia yang bikin kebijakan, bikin regulasi, mengalokasikan anggaran untuk lebih menggenerasi ekonomi kita,” ucapnya.

    Selanjutnya, SBY juga mengingatkan peran penting dari sektor privat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, aktivitas perekonomian pada sektor privat sangat sentral bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Tanpa dunia bisnis, private sector, investor, tidak mungkin ekonomi tumbuh. Apalagi negara memerlukan pajak. Siapa yang bayar pajak? Dunia usaha. Negara memerlukan lapangan pekerjaan. Siapa yang menciptakan lapangan pekerjaan? Dunia usaha. So, private sectors must be on board,” tegasnya. 

    Selanjutnya, SBY juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berbasis inovasi teknologi. Menurutnya, pembangunan ekonomi nasional harus memperhatikan keberlanjutan bumi agar generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya alam.

    Selain itu, SBY juga mengaku bahwa dirinya sepenuhnya mendukung agenda-agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Menurutnya, kebijakan yang telah disusun Presiden Prabowo sudah pada koridor yang tepat. Hanya saja harus dieksekusi dengan baik dan matang di lapangan.

    “Saya mendukung berbagai agenda dan kebijakan Presiden Prabowo karena saya tahu niatnya benar, tujuannya benar, arahnya benar. Tinggal masukkan dalam sistem dan manajemen agar bisa dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan hasil yang baik di masa depan,” pungkasnya.

  • Mendag Dorong Anak Muda Jadi Agregator Ekspor, Bantu UMKM Lokal Mendunia

    Mendag Dorong Anak Muda Jadi Agregator Ekspor, Bantu UMKM Lokal Mendunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengungkap peran penting agregator ekspor sebagai jembatan antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dengan pasar global. Anak muda berpotensi ikut ambil peluang. 

    Budi menekankan UMKM lokal membutuhkan akses pasar ekspor untuk bisa bertumbuh semakin optimal. Namun, karena mayoritas masih minim pengalaman, mereka butuh bantuan dan pendampingan ketika pitching maupun business matching.

    “Kami minta ada pembinanya. Kebanyakan sekarang Bank Himbara, juga dinas dan lembaga, instansi, maupun agregator perorangan. Pembina berperan penting untuk melakukan kurasi,” jelasnya ketika memberikan sambutan dalam acara Anugerah Produk Indonesia (API) 2025, di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta Barat, Selasa (11/11/2025).

    Peran para pembina UMKM pun menjadi angin segar buat Kementerian Perdagangan, sebab lewat kurasi mereka, bermacam potensi pasar sekaligus analisis permintaan produk UMKM di negara tujuan ekspor menjadi bisa lebih tepat sasaran.

    Terkini, para pembina UMKM juga secara nyata ikut membantu program UMKM Bisa Ekspor Kementerian Perdagangan, sehingga sejak Januari hingga Oktober 2025 telah terealisasi transaksi ekspor sebesar US$130,17 juta yang melibatkan 1.049 UMKM.

    “Hampir setiap hari kami ada business matching. Mayoritas UMKM belum pernah ekspor dan belum pernah bertemu buyer. Kenapa para buyer mau membeli? Ternyata selain produknya memang bagus, didampingi pemerintah maupun atase perdagangan, tapi juga karena saat presentasi, mereka itu dibantu oleh para pendamping,” ungkap Budi.

    Oleh karena itu, Budi berharap semakin banyak anak muda, terutama mahasiswa, berminat menjadi eksportir, atau setidaknya mau belajar mencari peluang dan buyer di pasar luar negeri. 

    Kementerian Perdagangan turut mengoptimalkan rencana ini lewat kerja sama dengan lembaga pendidikan, membangun program Desa Bisa Ekspor, juga membuka peluang magang di Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) bagi mahasiswa yang berminat mempelajari pasar ekspor.

    “Saya bilang kepada teman-teman mahasiswa, bahkan tidak perlu membuat produk, tapi jadi agregator. Produk kita banyak, UMKM juga banyak, terpenting tahu cara ekspor, tahu pasarnya seperti apa, tahu caranya jualan, kemudian bantu produk UMKM,” ungkapnya.

    Budi menekankan banyak UMKM lokal sebenarnya sudah siap go global. Sisanya, tinggal bagaimana menambah pengetahuan, membimbing, juga mengarahkan mereka untuk bisa masuk pasar negara asing dengan percaya diri. 

    “Makanya Kemendag banyak teman agregator. Mereka sangat membantu kita, dan sangat membantu UMKM kita untuk bisa ekspor ke luar negeri. Kita ingin terus melibatkan UMKM dengan konsep ekonomi kerakyatan,” tutupnya.